SKRIPSIrepository.fisip-untirta.ac.id/988/1/IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM... · KPM dan warga penerima bantuan ... namun masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat ... penyusunan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN

BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH

DAN MISKIN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI

KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Administrasi Publik

Oleh :

Eko Nurcahyo

NIM 6661131712

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, JANUARI 2018

ABSTRAK

EKO NURCAHYO. 6661131712. 2018. Implementasi Kebijakan Program

Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin dalam

Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Tahun 2016. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Anis Fuad, S.Sos., M.Si. dan Dosem

Pembimbing II: Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini masih banyaknya wilayah kumuh dan

rumah-rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang. Program GEBRAK

PAKUMIS adalah program dari Pemerintah Kabupaten Tangerang yang bertujuan

untuk mengatasi kawasan-kawasan padat, kumuh dan miskin dengan cara

merevitalisasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Namun dalam pelaksanaannya

masih ada beberapa masalah yang menghambat jalannya Program GEBRAK

PAKUMIS, seperti kurangnya anggaran dana yang disediakan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS ini, kurang maksimalnya kinerja ketua Kelompok Penerima

Manfaat yang menjadi perwakilan warga di lingkungannya, keterbatasan jumlah

sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam Program GEBRAK PAKUMIS,

lamanya proses birokrasi dalam Program GEBRAK PAKUMIS. Informan

Penelitian ini adalah Pihak BAPPEDA, Pihak UPK Kecamatan Tigaraksa, Pihak

KPM dan warga penerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS. Teori yang

digunakan adalah Van Metter dan Van Horn dalam buku Winarno Halaman 156

Tahun 2008 dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data

dengan melakukan wawancara, observasi non partisipatif dan dokumentasi.

Dalam menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan

member check. Hasil menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Program

GEBRAK PAKUMIS di Kecamatan Tigaraksa Tahun 2016 sudah cukup baik,

namun masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat jalannya proses

implementasi kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS seperti minimnya

anggaran yang disediakan, Kurang maksimalnya kinerja pihak KPM,

Keterbatasan jumlah SDM, dan Lamanya proses birokrasi. Saran dari penelitian

ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap kinerja KPM, meningkatkan

jumlah anggaran yang disediakan, menambah jumlah SDM, harus lebih banyak

melibatkan dinas-dinas lain.

Kata Kunci : Implementasi, GEBRAK PAKUMIS, Pembangunan Daerah

ABSTRACT

EKO NURCAHYO. 6661131712. 2016. Implementation of the People's

Movement Program Resolve Densely, slum and Poor Areas in Regional

Development in Tigaraksa Sub-district, Tangerang Regency, 2016. Public

Administration Science Program. Faculty of Social Science and Political

Science. Supervisor I: Anis Fuad, S.Sos., M.Si. and Supervisor II: Yeni

Widyastuti, S.Sos., M.Si.

The background of the problem in this research is still many of slum areas and

uninhabitable houses in Tangerang Regency. GEBRAK PAKUMIS program is a

program of the Tangerang District Government that aims to resolve densely, slum

and poor areas by revitalizing non-habitable homes. However, in the

implementation there are still some problems that hamper the program GEBRAK

PAKUMIS, such as lack of budget funds provided in this GEBRAK PAKUMIS

Program, lack of maximum performance of the Chairman of Beneficiary Group

who became the representative of the people in the environment, limited number

of human resources involved in the GEBRAK PAKUMIS Program, length of the

bureaucratic process in GEBRAK PAKUMIS Program. The Informant of this

research is BAPPEDA Parties, UPK Tigaraksa Parties, KPM parties and the

people recipient of assistance GEBRAK PAKUMIS Program. The theory used is

Van Metter and Van Horn in Winarno’s book, pages 156, 2008. with qualitative

descriptive method. Technique of collecting data was conducting interviews, non

participatory observation and documentation. In testing the validity of data by

using source triangulation and member check. The results showed that The

Implementation of Policy GEBRAK PAKUMIS Program in Tigaraksa Sub-district

in 2016 is good enough, but there were still some obstacles that can hamper the

implementation process of GEBRAK PAKUMIS Program policy, such as the lack

of budget, lack of performance KPM parties, limited number of human resources,

and length process of bureaucracy. Suggestions from this research was to

improve supervision on KPM performance, increase the amount of budget

provided, increase the number of human resources, should involve more other

departements.

Keywords : Implementation, GEBRAK PAKUMIS, Regional Development

Hidup ini hanya sekali

Teruslah bermimpi untuk sesuatu

yang belum pernah kamu dapatkan

Teruslah berjuang untuk melakukan sesuatu

yang belum pernah kamu lakukan

Hingga tak lagi ada jarak antara

mimpi dengan kenyataan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk almarhumah mamah saya

yang berada di surga sana.

Dan untuk bapak dan keluarga saya yang sudah menyanyangi saya

Hingga saya bisa memperoleh gerlar sarjana.

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan

skripsi ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama

Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah

di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016. Skripsi ini dibuat

sebagai salah satu syarat tugas akhir Studi Strata Satu (S1) untuk mendapat gelar

kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

Peneliti meyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dan kesempurnaan pada

penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai

pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi dan masukan untuk

menambah wawasan terkait bidang yang diteliti oleh penulis. Oleh sebab itu,

maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Sukirman dan Alm.

Ibunda Rina Riyanti yang senantiasa mendoakan, mendidik, membantu

baik materil maupun non-materil dengan sentuhan kasih saying.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

3. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

ii

5. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

7. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

8. Bapak Riswanda, Ph.D Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

9. Bapak Juliannes Cadith, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang

telah memberikan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam proses

kegiatan akademik peneliti.

10. Bapak Anis Fuad, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah

memberikan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan

skripsi peneliti.

11. Ibu Yeni Widyastuti, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah

memberikan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan

skripsi peneliti.

12. Kepada seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu, yang telah membekali ilmu

selama perkuliahan dan membantu dalam memberikan informasi selama

proses perkuliahan.

iii

13. Kepada kepala bidang dan seluruh staff bidang fasilitas umum Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang yang telah

memberikan informasi dan data terkait Program GEBRAK PAKUMIS.

14. Kepada para sahabat seperjuanganku Randi Alifio, Ahmad Hidayat, Syaiful

Rahman, Maulana Aditya, Saka Mada, dan Ferdy Ardyansyah yang selalu

dapat dijadikan tempat untuk selalu bertukar fikiran untuk mendapatkan

solusi dalam setiap masalah dan memotivasi dalam menyelesaikan proposal

skripsi peneliti.

15. Kepada teman-temen seperjuangan Angkatan 2013, khususnya kelas C

Administrasi Negara yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan selalu

ada selama menjalani perkuliahan.

16. Kepada om Iis, om Yani, tante Siti, Palind, Desta dan Atha yang selalu

menjadi tempatku mengadu segala keluh kesah yang terjadi setiap hari

ketika saya sampai dirumah.

17. Kepada sahabat-sahabatku dirumah yang dipanggil “Assist” yang selalu ada

disaat saya susah, senang, sedih dan bahagia dalam menjalani kehidupan

ini, karena kita adalah keluarga.

18. Serta semua pihak yang terlibat dalam membantu peneliti untuk

memberikan arahan, bimbingan, semangat, dan doa yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia yang tak luput dari

kesempurnaan yang tentunya memiliki keterbatasan yang terdapat kekurangan

dalam penyusunannya. Oleh sebab itu, peneliti meminta maaf apabila ada

iv

kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Peneliti mengharapkan segala

masukan baik kritik maupun saran dari pembaca yang dapat membangun demi

penyempurnaan skripsi ini.

Serang, Januari 2018

Peneliti,

Eko Nurcahyo

v

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ............................................................. 16

1.3 Batasan Masalah ................................................................... 16

1.4 Rumusan Masalah ................................................................ 16

1.5 Tujuan Penelitian .................................................................. 17

1.6 Manfaat Penulisan ................................................................. 17

1.7 Sistematika Penulisan ........................................................... 18

vi

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN

ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori ..................................................................... 21

2.1.1. Pengertian Kebijakan ............................................... 22

2.1.2. Pengertian Publik ..................................................... 23

2.1.3. Pengertian Kebijakan Publik .................................... 23

2.1.4. Pengertian Implementasi Kebijakan ......................... 26

2.1.5. Pendekatan Implementasi Kebijakan ....................... 28

2.1.6. Model Implementasi Kebijakan ............................... 29

2.1.7. Pengertian Pembangunan Daerah ............................ 34

2.1.8. Pengertian Gebrak Pakumis ..................................... 35

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................ 42

2.3 Kerangka Berfikir ................................................................. 44

2.4 Asumsi Dasar Penelitian ....................................................... 46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian ................................................................. 47

3.2 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian........................................ 47

3.3 Lokasi Penelitian ................................................................. 48

3.4 Instrumen Penelitian ............................................................ 48

3.5 Informan Penelitian .............................................................. 52

3.6 Teknik Pengumpulan Data ................................................... 53

vii

3.7 Teknik Analisis Data ........................................................... 54

3.8 Uji Keabsahan Data ………………………………………. 55

3.9 Waktu Penelitian ………………………………………….. 57

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ……………………………… .... 59

4.1.1 Profil Kabupaten Tangerang ……………………. 59

4.1.2 Profil Kecamatan Tigaraksa ……………………… 65

4.2 Tinjauan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tangerang …………………….…… .... 69

4.2.1 Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tangerang ………………… ........... … 69

4.2.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang ………. ..... 70

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

……… ................................................................................. 72

4.3 Deskripsi Informan Penelitian ………………………………… 73

4.4 Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama Rakyat

Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam

Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang di Kecamatan

Tigaraksa .. ................................................................................ 74

viii

4.4.1 Proses Implementasi Kebijakan Program

Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat,

Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

………………………………… ......................................... 74

4.4.2 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Implementasi

Kebijakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi

Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam

Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa

Kabupaten Tangerang .......................................................... 75

4.5 Pembahasan ...………………………………………..……… 114

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan ……………………………………………….... 131

5.2 Saran ……………………………………………………….. 132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ix

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Tangerang Tahun 2016 ...... 9

Gambar II.1 Kerangka Berfikir ................................................................... 45

Gambar III.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman ...................... 55

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tangerang ................................................. 70

Gambar IV.2 Rumah warga yang sudah mendapat bantuan dan yang belum

mendapatkan bantuan Program GEBRAK PAKUMIS ............ 80

Gambar IV.3 Warga saling bergotong royong dalam merevitalisasi rumah

warga yang menerima Program GEBRAK PAKUMIS .......... 83

Gambar IV.4 Bahan – bahan material yang disediakan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS ............................................................... 89

Gambar IV.5 Pihak implementor mengkomunikasikan dengan warga

terkait Program GEBRAK PAKUMIS .................................... 93

Gambar IV.6 Pihak implementor melakukan peletakan batu pertama dalam

Program GEBRAK PAKUMIS ............................................... 98

Gambar IV.7 Pihak implementor melakukan pengawasan pada tahap

pembangunan fisik Program GEBRAK PAKUMIS ............... 99

Gambar IV.8 Pihak Implementor melakukan peresmian rumah warga

dalam Program GEBRAK PAKUMIS .................................... 99

Gambar IV.9 Peneliti sedang bersosialisasi dengan warga penerima

bantuan Progam GEBRAK PAKUMIS ................................... 103

x

Gambar IV.10 Konsumsi yang disediakan warga untuk tukang atau warga

yang ikut membantu dalam merevitalisasi rumahnya .......... 106

Gambar IV.11 Kondisi rumah warga yang sudah mendapat bantuan

Program

GEBRAK PAKUMIS ........................................................... 113

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten / Kota se Provinsi Banten

Tahun 2015 ……………………………………………………... 3

Tabel I.2 Data Lokasi Kegiatan dan Jumlah Penerima Manfaat Program

GEBRAK PAKUMIS Tahun 2016 .............................................. 6

Tabel III.1 Pedoman Wawancara ................................................................... 49

Tabel III.2 Informan Penelitian ...................................................................... 52

Tabel III.3 Jadwal Penelitian .......................................................................... 58

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2015 ................ 61

Tabel IV.2 Jumlah Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun

2015

.................................................................................................... 63

Tabel IV.3 Jumlah Kawasan Kumuh yang Berada di Kecamatan Tigaraksa

Tahun 2016 ................................................................................ 66

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tigaraksa Berdasarkan Jenis

Kelamin Tahun 2016 ................................................................. 67

Tabel IV.5 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tigaraksa Tahun

2016

.................................................................................................... 68

Tabel IV.6 Deskripsi Informan Penelitian ................................................... 73

Tabel IV.7 Ringkasan Hasil Penelitian ........................................................ 124

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang terus berupaya

melakukan suatu proses pembangunan secara perlahan-lahan. Karena Indonesia

sangat mempunyai potensi untuk menjadi sebuah negara maju dan mandiri. Tapi

untuk mewujudkan itu, Indonesia harus terus berbenah melakukan pembangunan

dan merevolusi segala aspek yang ada. Indonesia bukan negara kecil yang bisa

untuk dilakukan revolusi dan pembangunan secara cepat dan merata, karena

jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan Indonesia memiliki adat dan

budaya yang berbeda-beda.

Indonesia menjadi negara yang maju itu bukan menjadi sebuah impian

lagi, dan bukan hanya soal kerja keras saja yang harus dilakukan tapi harus

menjalin kekompakan dari segala macam aspek yang ada. Karena itu semua

bukan hanya tugas pemerintah semata untuk membenahi Indonesia tapi itu

menjadi kewajiban kita semua untuk mulai merevolusi diri kita sendiri untuk

segara berbenah kearah yang lebih baik. Karena untuk melakukan sebuah

pembangunan yang berskala besar, pembangunan itu harus diawali dari dalam diri

kita sendiri terlebih dahulu.

2

Indonesia terus melakukan pembangunan nasional yang dapat menyentuh

segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena lewat

pembangunan nasional kita bisa terus meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan nasional itu mencakup berbagai

aspek yang ada, seperti : aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, aspek

kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologi, aspek lingkungan, aspek pertahanan,

aspek keamanan dan lain-lain.

Pembangunan nasional juga bertujuan untuk mewujudkan agar rakyat

Indonesia bisa sebanding atau sejajar dengan rakyat yang ada di negara maju.

Karena dalam proses pembangunan suatu negara, rakyat lah yang memiliki

peranan penting dalam berjalan atau tidaknya suatu proses pembangunan. Karena

awal dari sebuah pembangunan itu berawal dari dalam diri kita sendiri, apakah

kita mau berubah ke arah yang lebih baik atau tetap berjalan di tempat yang

nantinya tidak bisa mengikuti perkembangan sebuah zaman.

Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

otonomi daerah, yang merupakan pengembangan dari UU nomor 32 tahun 2004.

Karena Pemerintah pusat dianggap tidak dapat mengakomodir segala keperluan

dan kebutuhan yang ada di tingkat daerah. Dengan adanya UU tersebut

pemerintah pusat mengharapkan agar para pemerintah daerah dapat mengelola

daerahnya masing-masing, karena pemerintah daerah yang mengetahui segala

macam keadaan yang ada di daerahnya sendiri dan mampu mengatasi segala

macam permasalahan yang ada.

3

Provinsi Banten belum sepenuhnya menjadi provinsi yang dapat

mengoptimalkan adanya UU otonomi daerah tersebut, karena masih banyaknya

permasalahan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Salah satunya masih terdapat

banyaknya masyarakat miskin yang ada di Provinsi Banten.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten Tahun 2015

Kabupaten / Kota

Jumlah Penduduk

Miskin

(dalam 000)

Jumlah Penduduk

Banten

Rasio

Kabupaten Pandeglang 124,42 1.194.911 10.4%

Kabupaten Lebak 126,24 1.269.812 9.9%

Kabupaten Tangerang 191,12 3.370.594 5.6%

Kabupaten Serang 74,85 1.474.301 5.07%

Kota Tangerang 102,56 2.047.105 5.01%

Kota Cilegon 16,96 412.106 4.1%

Kota Serang 40,19 643.205 6.2%

Kota Tangerang

Selatan 25,89

1.543.209 1.6%

Jumlah 702,23 11.955.243 5.8%

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2015

Dari data tersebut Kabupaten Pandeglang yang paling tinggi angka rasio

penduduk miskinnya di Provinsi Banten pada Tahun 2015 dengan 10,4%. Dan

Kota Tangerang Selatan yang memiliki angka rasio paling rendah di Provinsi

Banten dengan 1,6% pada Tahun 2015. Pemerintah Provinsi Banten

mengharapkan seluruh pemerintah daerah yang berada di wilayah Banten dapat

menekan angka jumlah penduduk miskin di tiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tidak diam begitu saja, Pemerintah

Kabupaten Tangerang juga terus berbenah dan melakukan sebuah pembangunan

untuk menuju Tangerang Gemilang sesuai dengan slogannya. Pemerintah

Kabupaten Tangerang juga memiliki 25 program unggulan yang sudah termaktub

4

dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 yang salah satunya

adalah Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin atau

yang sering disingkat dengan nama GEBRAK PAKUMIS.

Program GEBRAK PAKUMIS ini bertujuan untuk merevitalisasi kawasan

kawasan padat, kumuh dan miskin yang berada di seluruh kabupaten tangerang,

agar kawasan kawasan tersebut menjadi layak huni dan nyaman untuk didiami.

Program GEBRAK PAKUMIS ini dilakukan karena melihat berbagai fakta di

Kabupaten Tangerang masih banyak sekali kawasan yang padat kumuh dan

miskin yang merupakan salah satu masalah yang dapat perhatian lebih dari

pemerintah Kabupaten Tangerang. Targetnya pada Tahun 2016 ini dengan adanya

Program GEBRAK PAKUMIS ini dapat merevitalisasi 29 kawasan padat kumuh

dan miskin dan sekitar 1041 rumah yang tidak layak huni. (Hasil wawancara

dengan Pak Chamdani sebagai Ketua Tim Fasilitasi).

Program GEBRAK PAKUMIS memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan

yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat

Kumuh dan Miskin Kabupaten Tangerang. Adanya peraturan Bupati tersebut,

akan membantu BAPPEDA dalam mengimplementasikan Program GEBRAK

PAKUMIS. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2014 memiliki kriteria

kawasan yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan Progam GEBRAK PAKUMIS,

meliputi :

5

a. Kawasan perumahan dan permukiman swadaya dalam kondisi

padat, kumuh dan miskin;

b. Terdapat paling sedikit 10 rumah tidak layak huni yang berada

dalam satu kawasan;

c. Bukan merupakan kawasan perumahan dan permukiman yang

sedang dalam sengketa dan dilarang oleh pemerintah;

d. Diutamakan bagi kawasan perumahan dan permukiman padat,

kumuh dan miskin yang belum pernah menerima program

peningkatan kualitas rumah.

Kawasan yang telah dianggap memenuhi kriteria dalam pelaksanaan

Program GEBRAK PAKUMIS juga harus memenuhi kriteria rumah tidak layak

huni sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2014, dari 4

komponen yang ada rumah tersebut harus memliki paling sedikit 3 komponen,

meliputi :

a. Atap rumah terbuat dari rumbia / genteng / asbes / bahan lain

dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan

penghuninya;

b. Dinding rumah terbuat dari bilik bambu / kayu / batu-bata /

bahan lain dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat

membahayakan penghuninya;

c. Lantai rumah masih berupa lantai tanah atau lantai semen dalam

kondisi rusak;

d. Tidak memiliki sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).

6

Setelah memenuhi minimal 3 komponen kriteria rumah tidak layak huni

yang telah ditetapkan diatas, warga yang ditetapkan menjadi penerima manfaat

Program GEBRAK PAKUMIS juga harus memenuhi kriteria calon penerima

manfaat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59

Tahun 2014, meliputi :

a. Penduduk Kabupaten Tangerang;

b. Masayarakat Berpenghasilan Rendah;

c. Merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan dalam kondisi

tidak layak huni;

d. Menghuni rumah yang akan diperbaiki;

e. Bersungguh-sungguh mengikuti program Gebrak Pakumis;

f. Belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah;

g. Luas bangunan rumah tidak layak huni paking besar 45 meter

persegi.

Pada Tahun 2016 BAPPEDA telah menetapkan 15 kecamatan dengan total

1071 rumah kumuh yang akan menerima bantuan Program Gebrak Pakumis ini.

Tabel 1.2

Data Lokasi Kegiatan dan Jumlah Penerima Manfaat Program GEBRAK

PAKUMIS di Kabupaten Tangerang Tahun 2016

No Kecamatan Desa / Kelurahan Kampung RT RW Jumlah Rumah Kumuh

1 RAJEG 1 Lembang Sari

1 Kp. Guha Pabuaran

06 03 23

2 Kp. Kebon Kelapa

02 01 15

2 Ranca Bangau

3 Kp. Guha Pabuaran

17 05 17

7

3 Sukasari 4 Kp. Jati Gemblok

02 02 35

5 Kp. Nanggul Kecil

04 03 23

Jumlah 113

2 SUKADIRI 4 Pekayon 6 Kp. Pekayon

01-05

03 58

5 Karang Serang

7 Kp. Kebon Nangka

05 - 01

01 40

Jumlah 98

3 KRESEK 6 Talok 8 Kp. Soge Pasir

12-13-14

04 64

7 Ranca Ilat 9 Kp. Cayur 02 01 17

Jumlah 81

4 BALARAJA 8 Gembong 10 Kp. Jeret Sukasosno

02 05 15

11 Kp. Ampel 01-02

06 48

9 Saga 12 Kp. Kepuh 04 03 40

Jumlah 103

5 JAYANTI 10 Pangkat 13 Kp. Kuya 01-05

03 70

Jumlah 70

6 TIGARAKSA 11 Sodong 14 Kp. Sodong 01-02-03

01 65

12 Pematang 15 Kp. Picung 02-03

02 18

13 Margasari 16 Kp. Tigaraksa

01 03 15

Jumlah 98

7 TELUKNAGA 14 Tanjung Burung

17 Kp. Sukabakti

02 01 43

Jumlah 43

8 GUNUNG KALER 15 Tamiang 18 Kp. Kandang

11 03 17

16 Ranca Gede

19 Kp. Pasir Semut

17 04 20

17 Cibetok 20 Kp. Bayur / Masigit

06-07

03 35

Jumlah 72

9 KRONJO 18 Bakung 21 Kp. Bakung 03-04

01 49

19 Blukbuk 22 Kp. 04 03 35

8

Blukbuk

Jumlah 84

10 SEPATAN TIMUR

20 Tanah Merah

23 Kp. Tanah Merah

02 04 28

24 Kp. Utan Jati

03 02 16

21 Jati Mulya 25 Kp. Utan Jati

03 01 24

26 Kp. Buaran 03 02 16

Jumlah 84

11 KEMIRI 22 Ranca Labuh

27 Kp. Gabusan

15 03 49

Jumlah 49

12 SINDANG JAYA 23 Sindang Asih

28 Kp. Nangka 01-02-03

09 21

24 Wanakerta 29 Kp. Kawaron Girang

01-02-03

04 15

Jumlah 36

13 SOLEAR 25 Cikareo 30 Kp. Cirendey

01-04

01-02

43

31 Kp. Ancol 10 05 15

Jumlah 36

14 SUKAMULYA 26 Buniayu 32 Kp. Gagunung

01 05 45

Jumlah 45

15 PAKUHAJI 27 Kiara Payung

33 Kp. Tanah Asin

05 06 37

Jumlah 37

TOTAL UNIT RUMAH KUMUH 1071

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tangerang 2016

Disini peneliti menentukan lokasi penelitiannya di Kecamatan Tigaraksa

karena Kecamatan Tigaraksa merupakan ibukota dari Kabupaten Tangerang.

Dalam membangun sebuah kawasan harus terlebih dahulu daerah yang menjadi

pusat pemerintahan yang harus dibenahi agar daerah tersebut nantinya bisa

menjadi daerah percontohan untuk daerah yang lain, dan menjadi cerminan wajah

Kabupaten Tangerang. Dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang berada di

9

Desa Margasari. Desa Sodong juga memiliki RTLH yang terbanyak kedua dengan

jumlah 65 RTLH hanya kalah dari Desa Jayanti dengan 70 RTLH. Dibandingkan

dengan beberapa Kecamatan yang berada di sekitar wilayah pusat pemerintahan

Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tigaraksa yang memiliki jumlah kawasan

kumuh yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Dalam program GEBRAK PAKUMIS di Kecamatan Tigaraksa ada 3 desa

yang mendapat bantuan program GEBRAK PAKUMIS ini, Yaitu : Desa Sodong,

Desa Pematang, Desa Margasari dan total ada 98 rumah yang akan menerima

bantuan Program GEBRAK PAKUMIS pada Tahun 2016.

Gambar I.1

Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Tangerang Tahun 2016


10

Kecamatan Tigaraksa adalah kecamatan yang paling luas sebaran wilayah

kumuhnya jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di daerah

selatan Kabupaten Tangerang seperti, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Solear,

Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan dan Kecamatan

Legok. Bahkan Kecamatan Cikupa yang bersebelahan langsung dengan

Kecamatan Tigaraksa itu sebaran kumuhnya berwarna putih dan itu menandakan

bahwa tidak ada kawasan kumuh di Kecamatan Cikupa. Kita lihat dari peta

sebaran kumuh diatas Kecamatan Tigaraksa adalah kecamatan yang paling banyak

memilki rumah-rumah kumuhnya dengan jumlah 1449 rumah kumuh dengan luas

10.53 Ha kawasan kumuh di Kecamatan Tigaraksa pada Tahun 2016.

Maka disini peneliti menentukan lokasi penelitiannya di Kecamatan

Tigaraksa karena Kecamatan Tigaraksa membutuhkan penanganan yang paling

pertama dalam merevitalisasi kawasan kumuh yang berad di Kabupaten

Tangerang. Karena Kecamatan Tigaraksa merupakan ibukota dari Kabupaten

Tangerang dan juga letak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Program GEBRAK PAKUMIS sudah diimplementasikan sejak Tahun

2012 sampai saat ini pun masih terus dilakukan, karena banyak dampak positif

juga yang diberikan kepada lingkungan tersebut. Program GEBRAK PAKUMIS

ini diawali dengan survey langsung kelokasi atau kawasan yang dianggap perlu

mendapatkan program GEBRAK PAKUMIS yang dilakukan oleh tim fasilitasi

dan tim tekhnik yang dipilih langsung dari BAPPEDA, kemudian hasil surveinya

dijadikan bahan untuk pertimbangan di ranah BAPPEDA nantinya.

11

Setelah semua sepakat dengan lokasi yang ditentukan barulah disampikan

kepada pihak kecamatan dan pihak desa yang dimana lokasinya dijadikan tempat

untuk Program GEBRAK PAKUMIS. Kemudian pihak RT maupun RW harus

membuat proposal pengajuan rumah mana sajakah yang akan mendapatkan

Program GEBRAK PAKUMIS. Agar nantinya proposal tersebut bisa dievaluasi

oleh BAPPEDA untuk menentukan apakah rumah tersebut layak atau tidak untuk

mendapatkan bantuan Program GEBRAK PAKUMIS.

Dalam perjalananya program GEBRAK PAKUMIS ini sudah berjalan dari

tahun 2012 sampai sekarang berarti sudah 4 tahun berjalan. Dalam perjalannanya

Program GEBRAK PAKUMIS ini tidak selalu mulus dalam perjalanannya

banyak kendala-kendala yang menghambat berjalannya Program GEBRAK

PAKUMIS dengan baik.

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan permasalahan-

permasalahan yang sering terjadi dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini, Yaitu:

Pertama, anggaran dana yang terlalu minim yang disediakan dalam

Program GEBRAK PAKUMIS ini. Program GEBRAK PAKUMIS ini dananya

hanya didapat dari APBD Kabupaten Tangerang, dan disalurkan melalui BPKAD

Kabupaten Tangerang. BAPPEDA Kabupaten Tangerang hanya menganggarkan

dana untuk Program GEBRAK PAKUMIS ini hanya 13 juta untuk satu unit

rumah, karena Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya menganggarkan sekitar 14

milyar rupiah dalam Program GEBRAK PAKUMIS di tahun 2016 dan harus

membangun 1000 rumah lebih. (Hasil wawancara dengan Pak Yunus sebagai

12

Ketua UPK Kecamatan Tigaraksa pada tanggal 7 November 2016 pukul 14.32 di

ruangan Ketua UPK Kecamatan Tigaraksa.)

Karena dana yang terlalu minim membuat pekerjaan yang dilakukan juga

akan menjadi lambat dan terbilang hanya seadanya saja. Belum lagi ditambah

dengan banyaknya jalur yang harus dilalui sebelum melakukan renovasi rumah

tersebut, yang pastinya dana tersebut akan terpotong juga karena dana operasional

yang akan dikeluarkan menjadi lebih besar. Menurut Sri Puji Astuti (2015)

Dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung dalam pekerjaan rumah tidak layak

huni bantuan anggaran yang disediakan sebesar RP. 15.000.000,- setiap rumah.

Bahkan menurut Siti Hawiyah (2016) di Kota Batam dalam pekerjaan rumah tidak

layak huni bantuan anggaran yang disediakan sebesar RP. 20.000.000,- setiap

rumah.

Kedua, kurang maksimalnya kinerja ketua Kelompok Penerima Manfaat.

Kelompok Penerima Manfaat adalah individu yang ditunjuk dari pihak desa untuk

dijadikan perwakilan untuk seluruh warga yang rumahnya mendapatkan bantuan

Program GEBRAK PAKUMIS. Disini Ketua Kelompok Penerima Manfaat

bertugas untuk berkoordinasi secara langsung dengan pihak UPK dan BAPPEDA,

dan juga menjadi penghubung antara warga penerima bantuan Porgram GEBRAK

PAKUMIS dengan pihak-pihak implementor.

Tapi Ketua Kelompok Penerima Manfaat seringkali bekerja tidak sesuai

dengan apa yang diperintahkan sebelumnya oleh pihak BAPPEDA. Ketua

Kelompok Penerima Manfaat itu hanya sering untuk mengusulkan rumah yang

13

harus direvonasi, masih memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Kelompok

Penerima Manfaat. Itulah yang seringkali membuat warga sedikit kecewa karena

seringkali salah sasaran, harusnya Program GEBRAK PAKUMIS ini diberikan

kepada warga yang lebih membutuhkan. (Hasil wawancara dengan Pak Tami

sebagai warga penerima manfaat bantuan Progam Gebrak Pakumis pada tanggal

15 November 2017 pukul 16.10 di rumah sementara Pak Tami)

Ketiga, keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang ikut terlibat

dalam Progam GEBRAK PAKUMIS ini. Peneliti melakukan wawancara dengan

Pak Erwin sebagai Ketua Tim Teknis dan Kepala Bidang Perencanaan Prasarana

Wilayah, pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.25 di ruangan bidang

Perencanaan dan Prasarana wilayah BAPPEDA, beliau mengatakan bahwa dari

pihak BAPPEDA yang menjabat sebagai Tim Teknis juga hanya beranggotakan 7

orang dan tim fasilitator yang beranggotakan 5 orang. Dari Sumber Daya Manusia

yang ada di BAPPEDA ditargetkan untuk merevitalisasi minimal 1000 rumah

setiap tahunnya.

Sementara dari pihak kecamatan yaitu UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

Kecamatan hanya ada 3 orang saja, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Ditambah

lagi Pihak UPK di setiap kecamatan tidak hanya difokuskan untuk mengurusi

Program GEBRAK PAKUMIS ini saja, masih banyak program dari Pemerintah

Kabupaten Tangerang yang diurusi oleh UPK seperti : GERBANG MAPAN,

SANISEK, GERBANG SIPINTAR, JALIN RASA, GEMARIPAH dan lain-lain.

14

Kemudian pihak desa menunjuk satu individu untuk ditetapkan menjadi

ketua Kelompok Penerima Manfaat untuk seluruh warga yang ditetapkan sebagai

penerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS. Dengan Sumber Daya Manusia

yang ada masih dirasa sangat kurang sekali dalam melaksanakan Program

GEBRAK PAKUMIS yang harus melibatkan banyak SDM yang terlibat di

dalamnya. Menurut Ruvi Indayu (2013) Jika dibandingkan dengan program

rumah tidak layak huni di Kabupaten Karimun, Sumber Daya Manusia terdiri dari

10 orang dari Tim Survei dan Tim Monitoring, 1 orang dari Dinas Sosial, 1 orang

dari pihak kecamatan beserta 2 pendamping kecamatan untuk satu desa dan 1

kelompok dari pihak desa yang terdiri dari 3 orang. Jumlah tersebut lebih

memadai dibandingkan dengan jumlah SDM dalam Program GEBRAK

PAKUMIS di Kabupaten Tangerang.

Keempat, Lamanya proses birokrasi yang ada dalam Program GEBRAK

PAKUMIS ini, menyebabkan para warga yang menerima manfaat bantuan

Program GEBRAK PAKUMIS kerap mengeluhkan lamanya turunnya bantuan

untuk disetiap rumahnya. Warga cukup menunggu lama dan banyak yang nanya-

nanya juga. Karena dari pengajuan proposal bulan Juni, baru peletakan batu

pertamanya pada bulan Desember. ( Hasil Wawancara dengan Pak Oyo sebagai

KPM Desa Pematang pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di

Rumah Pak Oyo.)

BAPPEDA selaku pihak pelaksana memberikan penjelasan lamanya

proses birokrasi yang terjadi di dalam Program GEBRAK PAKUMIS,

dikarenakan hanya pihak BAPPEDA saja, dinas yang terlibat dalam Program

15

GEBRAK PAKUMIS dari tahap awal pendataan, ke tahap penetapan kawasan, ke

tahap perencanaan, ke tahap pembangunan sampai ke tahap evaluasi itu semua

dilakukan oleh Pihak BAPPEDA sendiri. Ditambah lagi BAPPEDA kan tidak

hanya mengurusi Program GEBRAK PAKUMIS saja setiap tahunnya. BAPPEDA

hanya dibantu oleh pihak UPK di setiap masing-masing kecamatan untuk

berkoordinasi dengan masyarakat penerima bantuan. Jadi kita membutuhkan

waktu yang cukup lama untuk memastikan dan bekerja bahwa program ini sudah

sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan. ( Hasil Wawancara

dengan Pak Erwin selaku kepala bidang perencanaan dan prasarana wilayah pada

tanggal 18 Desember 2016 pukul 10.25 WIB di ruangan bidang perencanaan dan

prasarana wilayah. )

Berdasarkan uraian permasalah-permasalan yang peneliti temukan dalam

obervasi awal, Program GEBRAK PAKUMIS ini belum sepenuhnya menjawab

persoalan-persoalan dari masyarakat miskin yang mengharapkan hunian yang

layak dan kawasan lingkungan yang sehat. Perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi

yang dilakukan oleh pihak implementor agar nantinya warga setempat merasakan

suatu perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik lagi dalam hal

pembangunan dengan adanyan Program GEBRAK PAKUMIS ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan peneliti diatas,

maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “

Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat,

Kumuh dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) dalam Pembangunan Daerah di

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016.”

16

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasikan

masalah-masalah yang hendak diteliti, Yaitu:

1. Kurangnya anggaran dana yang disediakan dalam Program GEBRAK

PAKUMIS ini.

2. Kurang maksimalnya kinerja Kelompok Penerima Manfaat yang menjadi

perwakilan warga di lingkungannya.

3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam

Program GEBRAK PAKUMIS.

4. Lamanya proses birokrasi dalam Program GEBRAK PAKUMIS

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang dan identifikasi masalah dan karena

peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh,

peneliti coba membatasi penelitiannya yakni mengenai Implementasi Program

Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam

Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi

Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016?

17

2. Hambatan-Hambatan apa saja yang terjadi dalam Implementasi

Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan

Miskin dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten

Tangerang Tahun 2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui Implementasi

Kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS dalam Pembangunan daerah di

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016. Dan membahas segala

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perjalanan Program GEBRAK

PAKUMIS ini.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi

ilmu administrasi negara baik dari organisasi public dan non public sehingga

dapat memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya bisa dijadikan bahan

referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan disiplin ilmu sosial, yang

dapat memberikan kontribusi positif di bidang pendidikan, riset dan

teknologi.

18

Manfaat Praktis Penelitian :

1. Bagi peneliti sendiri bisa bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan

yang luas terkait masalah yang diteliti dan dapat mendeskripsikan temuan

dan fakta di lapangan dengan pemikiran teoritis dari peneliti sendiri.

2. Bagi pemerintah adalah sebagai bahan referensi dan masukan dalam

memberikan sebuah evaluasi terhadap Program GEBRAK PAKUMIS

ini. Dan nantinya diaharapkan Program GEBRAK PAKUMIS ini akan

semakin membaik.

3. Bagi mahasiswa adalah dapat dijadikan bahan referensi dalam penulisan

tugas, makalah atau bahan penelitian selanjutnya. Dan dapat memperkaya

pengetahuan dan wawasan mahasiswa itu sendiri dalam mengembangkan

ilmu pengetahuannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti membagi pembahasan kedalam lima bab,

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-sub bab. Sistematika penulisannya

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai masalah dan uraian

pembahasan, yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah,

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika

penulisan.

19

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

Pada bab ini peneliti memaparkan teori-teori yang relevan terhadap

masalah dan variabel penelitian. Kemudian peneliti menuliskan penelitian

sebelumnya untuk dijadikan bahan acuan penelitian ini. Setelah memaparkan

teori-teori yang ada dan mendapat bahan acuan dari penelitian sebelumnya,

kemudian peneliti membuat kerangka berfikir yang menggambarkan alur fikiran

peneliti dan teori apa yang digunakan dalam penelitian ini dan apa output yang

akan dihasilkan dari penelitian ini. Terakhir adalah asumsi dasar yang merupakan

jawaban sementara yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian mencakup beberapa uraian penjelasan mengenai

metodologi penelitian, yaitu desain penelitian, instrumen penelitian, teknik

pengumpulan data, pedoman wawancara, informan penelitian, teknik analisis data,

uji keabsahan data dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan mengenai mengenai objek penelitian, yaitu

lokasi penelitian, profil dan struktur organisasi di dinas terkait dan lain-lain yang

berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian deskripsi informan yang

memberikan informasi nya dalam penelitian ini. Kemudian kita mendeskripsikan

data hasil penelitian kita dari wawancara atau temuan yang kita temukan di

lapangan. Terakhir adalah pembahasan yang bertujuan untuk merangkum semua

data mentah untuk menjadi sebuah data yang utuh dan kredibel.

20

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian

kita, yang nantinya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk

penelitian dimasa yang akan datang dan bisa menjadi kritik yang membangun

untuk dinas terkait atau kepada masyarakat.

21

BAB II

DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI DASAR

PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya, peneliti menggunakan

beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk pada

bab ini peneliti ingin menjelaskan terkait beberapa teori-teori yang

digunakan dalam penelitian ini yang dapat membantu peneliti dalam

menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang muncul dalam

penelitian.

Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) teori adalah

serangkaian konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu

pandangan sitematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan

merinci hubungan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan

dan memprediksi gejala itu.

Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama

seperti ilmu lain-lainnya, yaitu berfungsi untuk menjadi sebuah pedoman

dalam sebuah penelitian. Dan teori juga berfungsi sebagai alat yang kita

gunakan untuk menggali sebuah informasi dalam memecahkan setiap

permasalahan yang ada dalam penelitian.

22

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan itu berasal dari terjemahan kata policy. Kebijakan

merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul

dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui

lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. (Nugroho, 2003:164).

Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu

tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan sesorang pelaku atau

sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Eulau dan Prewitt dalam Thoha (2002:61) merumuskan

kebijakan sebagai suatu keputusan yang teguh dan disifati oleh adanya

perilaku yang konsisten, serta pengulangan pada bagian keduanya, yakni

bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang

melaksanakannya.

Dari pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa

kebijakan adalah suatu pilihan yang dilakukan oleh seorang individu atau

kelompok yang memiliki suatu tujuan yang jelas dan juga memiliki target

sasaran. Yang nantinya dijadikan sebuah pedoman dalam menjalani

kehidupan bermasyarakat dan acuan dalam mengatasi masalah-masalah

yang sering timbul didalam masyarakat.

23

2.1.2 Pengertian Publik

Kata publik sebenarnya identik dengan khalayak atau masyarakat,

namun banyak definisi publik yang dikemukakan oleh para ahli,

diantaranya: Menurut Kriyantono (2012:14) mendefinisikan publik sebagai

sekumpulan orang/kelompok dalam masyarakat yang memiliki

kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal.

Sedangkan menurut Gruth & Marsh dalam Estawara ( 2012:56 )

mendefinisikan publik sebagai: “Any group of people who share common

interests or values in a particular situations especially interests or values

they might be willing act upon”. Dapat diartikan bahwa yang dimaksud

dengan public adalah setiap kelompok orang memiliki minat atau nilai-

nilai bersama dalam situasi tertentu, terutama kepentingan atau nilai-nilai

mereka mungkin bertindak atas kesediaan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh dua ahli di atas maka

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan publik adalah

sekumpulan individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan dan

tujuan yang sama, dan sama sama mencari sebuah solusi dalam

permasalahan yang ada di sekitarnya dengan tindakan yang konkret.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau yang sering disebut public policy,

merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk mengatasi sebuah masalah

yang ada di lingkungan publik dan kebijakan publik juga berperan dalam

24

terwujudnya sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang

tentram, nyaman dan damai.

Dalam studi ilmu administrasi, kebijakan publik akan selalu

membutuhkan seorang administrator atau seseorang yang dianggap

mampu menerjemahkan ilmu administrasinya. Karena kebijakan publik

akan selalu berkaitan dengan ilmu administrasi.

Kebijakan publik pada umumnya adalah sebuah keputusan –

keputusan yang diambil dalam mengatasi masalah masalah publik yang

sering terjadi, kemudian dirumuskan bersama lalu ditetapkan. Kebijakan

publik juga dibuat untuk membatasi perilaku masyarakat agar perilaku

masyarakat tersebut sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan

bersama.

Kebijakan publik itu dibuat berdasarkan isu-isu masalah yang

muncul di masyarakat yang harus dicari tahu terlebih dahulu apa akar dari

masalah tersebut baru kemudian dicarikan solusinya. Karena sumber

utama dari penyusunan kebijakan public itu adalah masyarakat.

Menurut Anderson dalam Tachjan, (2006:16) mengatakan bahwa,

“Public Policies are those policies developed by governmental bodies and

officials”. Maksudnya adalah sebuah kebijakan public itu merupakan

sekumpulan kebijakan yang dirancang dan dihasilkan oleh badan badan

pemerintah dan para pejabat pemerintah. Tujuan dari kebijakan tersebut

dibuat dimaksudkan untuk :

25

1. Memelihara Ketertiban umum (Negara sebagai Stabilisator)

2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal

(Negara sebagai stimulator)

3. Menyesuaikan berbagai macam aktivitas ( Negara sebagai

coordinator)

4. Memperuntukkan dan membagi berbagi materi ( Negara

sebagai alokator

Sementara itu kebijakan publik menurut Thomas R Dye dalam

Agustino, (2008:7) “ whatever governments choose to do or not to do ”

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan

sesuatu atau tidak melakukan suatu tindakan. Karena suatu kebijakan

publik itu harus dilkasnakan terlebih dahulu agar pemerintah itu

mengetahui apakah kebijakan itu berdampak baik setelah diterapkan atau

berdampak buruk setelah diterapkan di dalam lingkungan masyarakat.

Apakah kebijakan tersebut sangat bermanfaat terhadapa masyarakat

masyarakat atau sangat merugikan terhadap masyarakat. Dari situlah

pemerintah harus bisa bersikap adil dalam memilih atau menetapkan suatu

kebijakan.

Sedangkan menurut Nugroho (2011:64) mengemukakan

pendapatnya bahwa kebijakan publik juga bisa disebut hukum dalam

pengertian yang luas, karena setiap kebijakan publik itu sifatnya mengikat

dan memaksa bagi para target sasarannya. Karena setiap kebijakan yang

dilanggar pasti akan ada sanksi yang berlaku sesuai dengan yang

sebelumnya telah ditentukan bersama.

26

Dari sisi pembuat kebijakan publik di Indonesia itu ada tiga jenis

yaitu : yang dibuat pihak legislatif, yang dibuat pihak eksekutif dan yang

dibuat pihak legislatif bersama pihak eksekutif begitupun sebaliknya.

(Nugroho, 2011:147)

Berdasarkan beberapa definisi teori tersebut, kita dapat simpulkan

bahwa, kebijakan publik itu bersumber atas permasalahan-permasalahn

yang terjadi di masyarakat kemudian dirumuskan secara bersama-sama

oleh pemerintah untuk dicarikan solusinya dalam mengatasi permasalahan

masyarakat tersebut, barulah kebijakan tersebut diterapkan oleh

pemerintah. Agar nantinya pemerintah bisa tahu apakah kebijakan itu

bermanfaat atau malah merugikan masayarakat.

Kebijakan publik itu dikembangkan dan dihasilkan oleh badan-

badan dan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan. Jadi

pemerintah juga harus jeli dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang

seperti apa yang harus terus dilakukan atau yang tidak dilakukan lagi.

Karena sebuah kebijakan publik itu bertujuan untuk membuat masyarakat

berperilaku sesuai dengan norma-norma dan adat yang berlaku. Setiap

kebijakan publik itu sifatnya memasa bagi para pelakunya dan memiliki

sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.

2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana ketika kebijakan

itu sudah melewati proses formulasi yang berdasarkan akibat-akibat dari

27

kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.. Karena nantinya dapat

membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan

dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang pendidikan,

kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain. Dan implementasi

kebijakan ketika pelaksanaannya harus memobilisasikan sumber daya

manuisa, financial, fasilitas dan lain-lain. (Dunn, 2000:24)

Van Meter dan Van Horn telah membatasi implementasi kebijakan

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau

kelompok), pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan

sebelumnya. (Nugroho, 2003:123)

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun

waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk

mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh

keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting

dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau

tidaknya tercapai sebuah tujuan. J.O. Udoji dalam Agustino, (2006 : 154)

mengatakan bahwa :

28

“Pelaksanaan kebijakan adalah seuatu yang penting bahkan mungkin

lebih jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus

yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana

pelaksana kebijakan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri

2.1.5 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Ada dua pendekatan untuk memahami pendekatan Top Down dan

pendekatan Bottom Up menurut Lester dan Stewart dalam Agustino

(2006:155)

Dalam pendekatan Top Down implementasi kebijakan dilakukan

secara tersentralisasi dan dimulai dari pejabat-pejabat yang berada di

tingkat pusat, serta keputusannya pun di ambil di tingkat pusat.

Sedangkan dalam pendekatan Bottom Up implementasi kebijakan

yang dilakukan dengan membuat sebuah formulasi kebijakan itu

menginisiasikan masyarakat setempat untuk ikut dalam membuatnya,

karena yang mengerti masalah yang ada di daerah yaitu masyarakat itu

sendiri.

29

2.1.6 Model Implementasi Kebijakan

Disini peneliti ingin memaparkan 4 model implementasi kebijakan

yang seringkali digunakan dalam sebuah penelitian :

1. Model Van Meter dan Van Horn

Dalam pandangan van Meter dan van Horn, kita mempunyai

harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat

bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan

hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam

suatu cara yang semena-mena. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh

van Meter dan van Horn sebagai berikut (dalam Winarno 2008 : 156) :

a. Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama

terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan.

Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang

paling krusial dalam proses implementasi kebijakan untuk

menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan

kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan

keputusan kebijakan secara menyeluruh dan juga merupakan

bukti itu sendiri.

b. Sumber Daya

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan

kebijakan, yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi

kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya layak mendapatkan

perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi

kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup dan atau

perangsang lain yang mndorong dan mmperlancar implementasi

yang efektif.

30

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran

dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang

bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan, oleh karena itu

menurut van Meter dan van Horn, prospek-prospek tentang

implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-

ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan

konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan

tujuan-tujuan tersebut.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana

maka tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi

diartikan sesuai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan

pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-

badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial

maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam

menjalankan kebijakan. Komponen ini terdiri dari ciri-ciri

struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut

yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu,

perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan

pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem

penyampaian kebijakan.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan

yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan,

sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan

dukungan bagi implemntasi kebijakan, karaktersitik para

partisipan, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan,

dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana menakup tiga hal yang penting,

yakni : (a) respons pelaksana terhadap kebijakan, yang akan

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. (b)

kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan. dan (c) intensitas

disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh

pelaksana.

31

2. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lain ditawarkan oleh Daniel

Mazmanian dan Paul Sebastier. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat

bahwa peran penting dari implementasi kebijakan public adalah

kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses

implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan

menjadi tiga kategori besar, yaitu (dalam Agustino 2006 : 163) :

a. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi :

1) Kesukaran-kesukaran Teknis

2) Keberagaman Perilaku yang Diatur

3) Presentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam

Kelompok Sasaran

4) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang

dikehendaki

b. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara

Tepat

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang

dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat

melalui beberapa cara:

1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan

resmi yang akan dicapai

2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

3) Ketetapan alokasi sumberdana

4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara

lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan badan

pelaksana

32

6) Kesepakatan para penjabat terhadap tujuan yang

termaktub dalam undang-undang

7) Akses formal pihak-pihak luar

c. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi

implementasi

1) Kondisi social-ekonomi dan teknologi

2) Dukungan publik

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok

masyarakat

4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat

pelaksana

3. Model George C. Edwards III

Menurut George Edwards III terdapat empat variabel yang sangat

menetukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (dalam

Agustino, 2006 : 156) :

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian

tujuan dari implmenetasi kebijakan public. Komunikasi

diperlukan agar para pembuat keputusan dan para

implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap

kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. Sumber daya

Sumber daya juga hal yang sangat penting dalam

mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada 4

indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana

semberdaya dapat berjalan dengan baik, yaitu : Staf,

Informasi, Wewenang, Fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang

akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan

33

untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak

terjadi bias.

d. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu

kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan

mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai

dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu

kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak

dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kondusif pada

kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan

sumber-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat

jalannya kebijakan.

4. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Menurut Grindle, Keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga

ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri. Model

implementasi kebijakan dibagi menjadi dua, Content of Policy dan Contect

of Policy yaitu (dalam Agustino, 2006 : 168) :

a. Content of Policy meliputi :

1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.

2) Tipe manfaat

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai

4) Letak pengambilan keputusan

5) Pelaksana Program

b. Context of Policy meliputi :

1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari

actor yang terlibat

2) Karateristik lembaga dan rezim yang berkuasa

3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

34

Disini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn,

karena teori ini dianggap relevan dengan masalah yang peneliti temukan di

lapangan. Di masalah pertama disitu kurangnya anggaran dana yang

disediakan oleh pihak BAPPEDA. Masalah kedua yaitu terkait pihak KPM

yang belum bekerja secara maksimal. Masalah ketiga, Lamanya proses

birokrasi yang ada di dalam Program GEBRAK PAKUMIS. Masalah

keempat yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ikut terlibat

dalam Program GEBRAK PAKUMIS. Masalah kelima yaitu terlalu

panjangnya alur birokrasi dalam Program GEBRAK PAKUMIS.

2.1.7 Pengertian Pembangunan Daerah

Menurut Samugyo Ibnu Redjo (2013) Melalui tiga pendekatan

utama pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan dan didukung

dengan komitmen pembiayaan serta konsistensi antara perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan diharapkan sejumlah masalah jangka pendek

dan menengah yang sedang dihadapi daerah dapat dipecahkan. Sudah

tentu, konsistensi dan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan

seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan sangat dibutuhkan.

Adapun sejumlah aspek penting pendekatan-pendekatan

pembangunan tersebut di atas berlandaskan pada prinsip berikut:

a. Berorientasi pada masyarakat.

Masyarakat didaerah adalah pelaku sekaligus pihak yang

mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan. Sehingga program pembangunan diarahkan untuk

35

kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan

strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat.

b. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada

pengawasan melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan

daerah dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan

dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan

masarakat.

c. Sesuai dengan Adat dan Budaya Masyarakat

Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat,

budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam

masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya

kasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal, nasional,

regional, dan global.

d. Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini

mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan,

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat didaerah dalam jangka

pendek, menengah dan panjang.

e. Tidak Diskriminatif

Pelaksanan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan,

kampung/kelurahan sesuai pengembangan 6 klaster wilayah

kepulaun serta tidak diskriminatif sara. Sehingga tidak akan bias

pada kepentingan tertentu.

f. Kemitraan

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip kemitraan antara

masyarakat, swasta dan pemerintah.

g. Berbasis Pemerintahan yang Bersih

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada clean governments

dan good governance.

h. Anggaran Berbasis Kinerja

Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran

berbasis kinerja.

2.1.8 Pengertian GEBRAK PAKUMIS

Salah satu persoalan pokok pelaksanaan urusan wajib

pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang saat

ini adalah masih terdapatnya kualitas lingkungan permukiman atau

kawasan yang masih dianggap tidak layak huni, padat dan miskin.

36

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bertambahnya jumlah

penduduk di wilayah Kabupaten Tangerang, sementara dengan

bertambahnya penduduk tidak diseimbangi dengan penyediaan rumah

yang layak huni beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya baik yang

disediakan secara swadaya oleh masyarakat maupun yang disediakan oleh

pemerintah dan swasta tidak mampu mengimbangi pertambahan jumlah

penduduk tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kesenjangan yang

sangat terasa disetiap wilayahnya.

Dengan fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang

berupaya mewujudkan sebuah lingkungan permukiman yang layak huni

dan sehat bagi penduduk Kabupaten Tangerang. Hal tersebut menjadi

sebuah tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan sebuah solusi dengan

fenomena tersebut dengan membuat sebuah program yang bernama

gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat, kumuh dan miskin atau yang

disingkat dengan nama “ GEBRAK PAKUMIS”.

Program GEBRAK PAKUMIS merupakan salah satu terobosan

dari Pemerintah kabupaten Tangerang dalam upaya peningkatan kualitas

hidup masyarakat miskin melalui pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi.

Program GEBRAK PAKUMIS ini telah diatur di Peraturan Bupati

Tangerang Nomor 59 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program

37

gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat, kumuh dan miskin

(GEBRAK PAKUMIS) Kabupaten Tangerang.

BAPPEDA adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap

Program GEBRAK PAKUMIS. BAPPEDA membentuk Tim Teknis dan

Tim Fasilitasi untuk membantu dalam pelaksanaan Program GEBRAK

PAKUMIS. Tim Teknis terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 5

orang anggota. Tim Teknis memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan tata cara

pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS pada tingkat

kabupaten;

b. Melaksanakan koordinasi perencanaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan Program GEBRAK

PAKUMIS;

c. Menunjuk fasilitator;

d. Memberikan bimbingan dan arahan kepada fasilitator

tentang tata cara pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman

pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS;

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan

fasilitator dalam pengajuan permintaan pembayaran /

pencairan dana stimulan peningkatan kualitas hunian;

f. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Program GEBRAK PAKUMIS yang

38

dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan dan

Kelompok Penerima Manfaat;

g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan

program berdasarkan laporan Tim Fasilitasi, Unit

Pengelola Kegiatan dan Kelompok Penerima Manfaat;

h. Menetapkan standar gambar teknis dan menetapkan

standar biaya;

i. Membuat nota perjanjian hibah antara Bupati dengan

Unit Pengelola Kegiatan.

Tim Fasilitasi beranggotakan dari 1orang ketua, 1 orang sekretaris,

dan 3 orang anggota. Tim Fasilitasi memiliki tugas dan fungsi sebagai

berikut :

a. Melaksanakan Verifikasi administrasi dan factual

terhadap keberadaan dan kesiapan Unit Pengelola

Kegiatan;

b. Melaksanakan verifikasi terhadap proposal usulan

masyarakat, Rukun Tetangga atau Kepala Desa/Lurah

dan Camat;

c. Membuat Laporan hasil verifikasi dan menyusun

dokumen calon lokasi sasaran dan calon penerima

manfaat program yang dituangkan dalam bentuk laporan

profil pemukiman kumuh hasil pemetaan dan verifikasi

39

Masyarakat Berpenghasilan Rendah calon penerima

manfaat Program GEBRAK PAKUMIS;

d. Menyusun dan menetapkan dokumen laporan hasil

verifikasi yang disampaikan kepada Bupati melalui Tim

Teknis;

e. Memberikan Pembekalan teknis, pendampingan dalam

pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan kepada

Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Penerima

Manfaat;

f. Memfasilitasi Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok

Penerima Manfaat terkait administrasi pengajuan

pencairan, pelaporan dan pelaksanaan Program

GEBRAK PAKUMIS.

g. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan

Program GEBRAK PAKUMIS kepada Pelaksana;

h. Merekomendasikan kepada Tim Teknis untuk

menghentikan pelaksanaan kegiatan apabila terjadi

ketidaksesuaian antara ketentuan program dengan

pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Di tingkat kecamatan, pihak BAPPEDA juga dibantu dalam

pelaksanaan GEBRAK PAKUMIS ini oleh Unit Pengelola Kegiatan. Unit

Pengelola Kegiatan adalah unit yang dibentuk oleh masing-masing

kecamatan di seluruh Kabupaten Tangerang untuk mengelola seluruh

40

kegiatan dari setiap SKPD yang ada. Dalam Program GEBRAK

PAKUMIS, UPK beranggotakan 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1

orang bendahara. UPK memiliki tugas dan fungsi dalam Program

GEBRAK PAKUMIS sebagai berikut:

a. Melaksanakan sosialisasi dan validasi data penerima

Program GEBRAK PAKUMIS pada Kelompok

Penerima Manfaat bersama-sama dengan fasilitator;

b. Melaksanakan koordinasi dengan Camat, Lurah/Kepala

Desa dalam pengelolaan kegiatan;

c. Melaksanakan rembug / musyawarah dan dengan

Kelompok Penerima Manfaat;

d. Membuat permohonan pencairan dana kepada Bupati

diketahui oleh Tim Fasiitasi melalui Tim Teknis;

e. Melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan

pembangunan rumah tidak layak huni berbasis kawasan

sesuai dengan ketentuan Program GEBRAK

PAKUMIS;

f. Melaksanakan penyediaan kebutuhan material dam

tukang berdasarkan usulan Kelompok Penerima

Manfaat;

g. Menyelesaikan permasalahan / kendala di wilayah

kerjanya;

41

h. Membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan rumah (0%, 30%, 60% dan 100%)

i. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggung

jawaban fisik dan pengelolaan keuangan kepada Bupati

Tangerang melalui Tim Teknis

Dari pihak UPK, kemudian diteruskan ke pihak Desa untuk

menunjuk satu individu sebagai ketua Kelompok Penerima Manfaat yang

dianggap mampu berkoordinasi dan menjadi penghubung yang baik antara

warga yang menerima bantuan Progam GEBRAK PAKUMIS dengan

pihak implementor. Ketua Kelompok Penerima Manfaat memiliki tugas

dan fungsi sebagai berikut :

a. Memfasilitasi kegiatan di tingkat masyarakat;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diwilayah

masing-masing;

c. Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan diwilayah

masing-masing;

d. Membantu UPK dalam melaksanakan kegiatan fisik

pembangunan peningkatan rumah tidak layak huni

diwilayah masing-masing;

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh

Tim Fasilitasi dan UPK.

42

Tujuan dari Program GEBRAK PAKUMIS ini adalah membantu

masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau

meningkatkan kualitas huniannya sehingga dapat menempati rumah yang

lebih layak melalui peran serta Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan

masyarakat di kawasannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Disini peneliti menuliskan 2 penelitian sebelumnya yang telah dilakukan

sebelumnya untuk dilakukan sebelumnya untuk dijadikan bahan acuan dan

bahan dalam penyusunan skripsi. Yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agisthia Lestari di Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2012 dengan judul “Implementasi

Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan

Miskin (GEBRAK PAKUMIS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di

Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Kecamatan Kresek). Peneliti

menggunakan teori implementasi dari George Edward III, yaitu

komunikasi, sumber daya, Disposisi dan Birokrasi. Kesimpulan dari

penelitian tersebut adalah Program gebrak pakumis di kecamatan

kresek pada tahun 2012 tidak berjalan dengan optimal. Hal itu

diperkuat dengan adanya ketidaksesuaian jumlah rumah dalam

dokumen rencana tindak komunitas dengan realisasi pembangunan.

Tidak adanya kejelasan kriteria dalam penetapan masyarakat penerima

bantuan karena kondisi yang hampir sama di wilayah penerima

43

bantuan. Bantuan terhadap KPM hanya berupa bahan bangunan karena

adanya ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola keuangan.

Tidak maksimalnya proses pemberdayaan KPM yang dilakukan oleh

Tim Pendamping Masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah

program yang diteliti sama yaitu mengenai Program GEBRAK

PAKUMIS. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokus

penelitian dan teori yang digunakan berbeda. BAPPEDA juga sekarang

menjadi satu satunya SKPD yang menjalankan Program GEBRAK

PAKUMIS, tidak lagi dibantu dengan SKPD yang lain.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Emi Marta Sari di Universitas

Lampung pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Program

Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2 (NUSP

PHASE2) di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota

Bandar Lampung ” Pada tahun 2016. Peneliti menggunakan teori

George Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi

dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari empat

indikator implementasi program yang digunakan dalam penelitian ini

tiga diantaranya sudah dapat tercapai dengan baik, yakni pada

indicator komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi karena dalam

pelaksanaan program NUSP Phase 2 pelaksana dan penerima sasaran

44

sudah maksimal. Sedangkan satu indikator yaitu sumberdaya belum

mampu tercapai dengan baik. Hambatan dalam pelaksanaan program

NUSP Phase 2 ini adalah masih ada beberapa buku petunjuk teknis

yang belum di keluarkan oleh Kementerian Cipta Karya sehingga

menghambat proses pengerjaan, masih ada beberapa prioritas yang

belum dapat terselesaikan dengan tepat waktu, masyarakat banyak

yang tidak membantu dalam proses pengerjaan. Persamaannya adalah

tujuan programnya yaitu untuk meningkatkan taraf kawasan dan

hunian. Perbedaannya adalah Program yang diteliti berbeda dan

SKPD yang menjalankannya pun berbeda.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka Berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang

menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan

pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Untuk mengetahui bagaimana alur

berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan peneliti, maka dibuatlah

kerangka berfikir sebagai berikut :

45

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

Implementasi Kebijakan Program Gebrak Pakumis dalam Pembangunan

Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016

Identifikasi Masalah :

1. Anggaran dana yang terlalu minim yang disediakan dalam

Program Gebrak Pakumis ini.

2. Kelompok Penerima Manfaat yang menjadi perwakilan di

lingkungannya tidak bekerja secara maksimal.

3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ikut terlibat

dalam program Gebrak Pakumis.

4. Lamanya proses birokrasi dalam Progam Gebrak Pakumis

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan tujuan-tujuan Kebijakan

2. Sumberdaya

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan Pelakasaan

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

5. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik

6. Disposisi Pelaksana

Winarno (2008-156)

Gambaran keseluruhan tentang pembangunan suatu daerah dalam proses

pelaksanaan program Gebrak Pakumis di Kabupaten Tangerang studi

kasus di Kecamatan Tigaraksa sesuai dengan Perbup no 59 tahun 2014

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Kabupaten Tangerang

46

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berfikir yang dijelaskan

di atas, dan berdasarkan obervasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Maka

peneliti berasumsi bahwa Kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS di

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang di Tahun 2016 masih belum

berjalan dengan baik terutama dalam hal pelaksanaannya.

47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif ini berusaha menggambarkan kondisi objek atau sebuah keadaan

serta fenomena sosial yang sebenarnya dan permasalahan yang seringkali

kita temui. Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa penelitian kualitatif

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif digunakan untuk mempelajari masalah-masalah

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta

situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap,

pandangan serta proses yang berlangsung dari suatu fenomena (Nazir,

2003 : 55)

Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian deskriptif

kualitatif karena peneliti hanya menggambarkan atau menjelaskan tentang

Implementasi Program GEBRAK PAKUMIS dalam Pembangunan Daerah

di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016 beserta

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implmenetasi kebijakan

tersebut.

3.2 Ruang lingkup / Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah menentukan pokok permasalahan apa yang

menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian

ini yang menjadi fokus kajian adalah disini peneliti ingin mengetahui

dampak apa saja yang ditimbulkan terhadap kawasan dan masyarakat

setempat setelah dilakukannya kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS

di Kecamatan Tigaraksa pada Tahun 2016.

48

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitiannya adalah di Kecamatan Tigaraksa, pada tahun

2016 kebijakan gebrak pakumis di Kecamatan Tigaraksa ada 3 desa yang

mendapat bantuan Program GEBRAK PAKUMIS yaitu Desa Sodong,

Desa Pematang dan Desa Margasari.

Alasan peneliti memilih Kecamatan Tigaraksa untuk dijadikan

lokasi penelitian adalah karena Kecamatan Tigaraksa merupakan ibukota

dari Kabupaten Tangerang dan juga merupakan pusat pemerintahan

Kabupaten Tangerang. Sebagai ibukota dari Kabupaten Tangerang harus

menjadi cerminan untuk daerah-daerah yg berada di luar kawasan

Kabupaten Tangerang. Dan pasti menjadi contoh untuk kawasan-kawasan

lainnya yang berada di Kabupaten Tangerang.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri

adalah peneliti itu sendiri sehingga saya sebagai peneliti disini itu harus

memiliki wawasan yang luas mengenai kebijakan GEBRAK PAKUMIS

itu sendiri. Dan saya harus menggali lebih dalam lagi tentang

Implementasi Program GEBRAK PAKUMIS dalam Pembangunan Daerah

di Kabupaten Tangerang.

Dalam penelitian ini penulis harus menguasai dimensi teori yang

dijadikan acuan analisis yaitu teori implementasi model Van Meter dan

Van Horn yaitu, Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan-tujuan kebijakan,

Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan,

49

Karakteristik badan-badan pelaksana, Kondisi-kondisi ekonomi, sosial,

dan politik dan Disposisi Pelaksana. Pengetahuan penulis terhadap teori

dan fenomena yang akan diteliti akan menentukan keabsahan data

penelitian ini.

Berikut peneliti telah membuat pedoman wawancara yang akan

digunakan dalam penelitian ini :

Tabel III.1

Pedoman Wawancara

Dimensi

Teori

Indikator Pernyataan Informan Ket

Model

Implementasi

Kebijakan

Van Meter

dan Van

Horn

Ukuran-

ukuran

Kebijakan

dan Tujuan-

tujuan

kebijakan

1. Faktor-faktor apa saja

yang menentukan

keberhasilan kinerja

dalam pelaksanaan

kebijakan Program

Gebrak Pakumis

1.Kabid

Perencanaan dan

Prasarana

Wilayah

Bappeda

2.Tim Teknis

Gebrak Pakumis

3. Tim Fasilitasi

Gebrak Pakumis

4. Kepala UPK

Kecamatan

Tigaraksa

5.Kelompok

Penerima

Manfaat

6.Warga

penerima

Program Gebrak

Pakumis

1. Key

Informan

2. Key

Informan

3. Key

Informan

4. Key

Informan

5. Key

Informan

6.Secondary

Informan

2. Aturan dasar seperti

apa yang diterapkan

dalam kebijakan

Program Gebrak

Pakumis dan Tujuan

Kebijakan dari

diadakannya Program

GEBRAK PAKUMIS

3. Kelompok sasaran

dalam kebijakan

Program Gebrak

Pakumis sudah sesuai

dengan kriteria yang

dibutuhkan

Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia

yang ada di Bappeda

sudah memadai dan

bekerja dengan baik

dalam pelaksanaan

kebijakan program

Gebrak Pakumis.

1.Kabid

Perencanaan dan

Prasarana

Wilayah

Bappeda

2. Tim Teknis

Gebrak Pakumis

1. Key

Informan

2. Key

Informan

3. Key

Informan

4. Key

50

2. Sumber Daya Anggaran

yang tersedia sudah

cukup membantu dalam

pelaksanaan Program

GEBRAK PAKUMIS

3. Tim Fasilitasi

Gebrak Pakumis

4. Kepala UPK

Kecamatan

Tigaraksa

5.Kelompok

Penerima

Manfaat

6.Warga

penerima

Program Gebrak

Pakumis

Informan

5. Key

Informan

6.Secondary

Informan

Komunikasi

antar

organisasi

dan kegiatan

pelaksanaan

1. Bappeda sudah

mengkomunikasikan

dengan efektif kepada

pihak-pihak yang

berkaitan dengan

kebijakan Program

Gebrak Pakumis

1.Kabid

Perencanaan dan

Prasarana

Wilayah

Bappeda

2. Tim Teknis

Gebrak Pakumis

3. Tim Fasilitasi

Gebrak Pakumis

4. Kepala UPK

Kecamatan

Tigaraksa

5.Kelompok

Penerima

Manfaat

6.Warga

penerima

Program Gebrak

Pakumis

1. Key

Informan

2. Key

Informan

3. Key

Informan

4. Key

Informan

5. Key

Informan

6.Secondary

Informan

2. Sudah terjalin

koordinasi yang baik

antar instansi-instansi

yang terkait dalam

kebijakan Program

Gebrak Pakumis

Karakteristik

badan-badan

pelaksana

1. Sikap implementor

sudah baik dalam

melaksanakan

kebijakan Program

Gebrak Pakumis

terhadap kelompok

sasaran

1.Kabid

Perencanaan dan

Prasarana

Wilayah

Bappeda

2. Tim Teknis

Gebrak Pakumis

3. Tim Fasilitasi

Gebrak Pakumis

4. Kepala UPK

Kecamatan

Tigaraksa

5.Kelompok

Penerima

Manfaat

1. Key

Informan

2. Key

Informan

3. Key

Informan

4. Key

Informan

5. Key

Informan

6.Secondary

Informan

2. Implementor sudah

bekerja sesuai dengan

aturan dan standar yang

telah ditentukan dalam

kebijakan Program

Gebrak Pakumis

51

6.Warga

penerima

Program Gebrak

Pakumis

Kondisi

sosial,

ekonomi dan

politik

1. Program Gebrak

Pakumis ini dapat

membantu

meningkatkan

kondisi sosial di

kawasan tersebut

1.Kabid

Perencanaan dan

Prasarana

Wilayah

Bappeda

2. Tim Teknis

Gebrak Pakumis

3. Tim Fasilitasi

Gebrak Pakumis

4. Kepala UPK

Kecamatan

Tigaraksa

5.Kelompok

Penerima

Manfaat

6.Warga

penerima

Program Gebrak

Pakumis

1. Key

Informan

2. Key

Informan

3. Key

Informan

4. Key

Informan

5. Key

Informan

6.Secondary

Informan

2. Program Gebrak

Pakumis ini dapat

membantu

meningkatkan

kondisi ekonomi di

kawasan tersebut

3. Program Gebrak

Pakumis ini dapat

membantu

meningkatkan

kondisi politik di

kawasan tersebut

Disposisi

Pelaksana


bertanggung jawab

dengan baik dan

memliki

kemampuan yang

mumpuni dalam

menjalankan

kebijakan Program

Gebrak Pakumis

1.Kabid

Perencanaan dan

Prasarana

Wilayah

Bappeda

2. Tim Teknis

Gebrak Pakumis

3. Tim Fasilitasi

Gebrak Pakumis

4. Kepala UPK

Kecamatan

Tigaraksa

5.Kelompok

Penerima

Manfaat

6.Warga

penerima

Program Gebrak

Pakumis

1. Key

Informan

2. Key

Informan

3. Key

Informan

4. Key

Informan

5. Key

Informan

6.Secondary

Informan


sangat memahami

makud dan tujuan

dari kebijakan

Program Gebrak

Pakumis ini.

Sumber : Peneliti 2017

52

3.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah narasumber yang dianggap memiliki

pengetahuan dan pengalaman lebih terkait masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan infromasi

secara purposive, yaitu narasumber sudah ditentukan sejak awal dan sudah

menemukan key informan yang pasti yang sudah ditentukan sejak awal

sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, Yaitu :

Tabel III.2

Informan Penelitian

Kode

Informan Informan Keterangan

I1 Instansi Pemerintah

Key Informan

I1.1 1.Kepala Bidang Perencanaan

Prasarana Wilayah di Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tangerang dan Ketua Tim

Teknis Progam GEBRAK PAKUMIS

I1.2 2.Ketua Tim Fasilitator Program

GEBRAK PAKUMIS

I1.3 3.Kepala Unit Pengelola Kegiatan

Kecamatan Tigaraksa

I2 Stakeholder

Key Informan

I2.1 Kelompok Penerima Manfaat Desa

Sodong


Pematang


Margasari

I3 Masyarakat

Secondary Informan

I3.1 Warga Penerima Manfaat Desa Sodong

I3.2 Warga Penerima Manfaat Desa

Pematang

I3.3 Warga Penerima Manfaat Desa

Margasari

Sumber : Peneliti, 2017

53

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan 3 metode pengumpulan data. Antara lain

sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Disini seorang peneliti melakukan sebuah wawancara kepada

pihak-pihak yang dapat membantu untuk memberikan sebuah gambaran

atau informasi tentang program gebrak pakumis yaitu seorang informan

yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam lagi mengenai

penelitian.

2. Metode Observasi non Partisipatif

Dalam penelitian ini teknik observasi berperan pasif, dimana

peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek

penelitian. Peneliti hanya mengamati kegiatan yang sedang berlangsung

dari objek penelitian. Pengamatan dilakukan pada saat proses

penyelenggaraan Program GEBRAK PAKUMIS itu sendiri untuk melihat

secara nyata bagaimana prosesnya dan melihat hal-hal yang berhubungan

dengan Program GEBRAK PAKUMIS itu sendiri.

3. Metode Dokumentasi

Disini peneliti mendapatkan referensi dari penelitian-penelitian

yang sudah ada untuk dijadikan bahan awal penulisan di penelitian ini.

Dokumen-dokumen yang berhubungan tentang Program Gebrak Pakumis,

dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan

Program Gebrak Pakumis juga dijadikan bahan dasar dalam penelitian ini.

54

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis merupakan sebuah proses pencarian dan perencanaan

secara sistematis semua data dan arahan yang telah terkumpul agar peneliti

mengerti benar makna yang telah dikemukakannya dan dapat menyajikan

kepada orang lain. Proses analisis dalam penelitian kualitatif, kegiatannya

pada dasarnya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan

pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono ( 2012

: 88) analisis data dalam metodologi kualitatif terdiri dari empat jalur

kegiatan secara bersamaan, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah peneliti mengumpulkan seluruh data

yang masih bersifat kasar yang belum diolah data nya yang didapat dari

hasil penelitiannya di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses seleksi, penyederhanaan,

penggolongan, pengabstrakan dan transformasi dari catatan lapangan yang

masih datanya bersifat kasar. Proses ini terus berlangsung sepanjang

pelaksanaan penelitian ini, yang dimulai dari sebelum pengumpulan data

dilakukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian rangkaian informasi yang

tersusun dan memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan penarikan

kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Penyajian data dapat berupa

55

suatu cerita, kalimat, table, ataupun grafik yang diharapkan mampu

memberikan penjelasan terhadap apa yang diteliti oleh peneliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan pernyataan

dan analisa yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab akibatnya

berdasarkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan untuk mengumpulkan data. Kemudian barulah ditarik

kesimpulan yang dianggap kredibel.

Gambar III.1

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:88)

3.8 Uji Keabsahan Data

Pada Uji Keabsahan Data, peneliti akan menggunakan metode

triangulasi dan member check.

1. Metode Triangulasi merupakan teknik pemeriksaaan keabsahan

data yang memanfaatkan sumber yang lain diluar data itu, untuk

pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Hal ini berarti

56

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan

informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam

metode kualitatif.

Ada empat macam triangulasi yaitu, Triangulasi Sumber,

Triangulasi Metode, Triangulasi Penyidik, Triangulasi Teori

(dalam Sugiyono, 2012 : 273). Dalam penelitian ini

menggunakan triangulasi sumber, peneliti disini mengecek data

melalui wawancara dengan berbagai narasumber. Keabsahan

data dilakukan melalui wawancara mengenai kebenaran

informasi yang diberikan oleh narasumber melalui wawancara

dengan sumber dari pihak implementor yaitu BAPPEDA dengan

target sasaran yaitu kawasan padat, kumuh dan miskin. Ataupun

dari sumber lain yang bisa memberikan tambahan informasi

bagi peneliti.

2. Member check adalah proses pengecekan data yang berasal dari

informan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa valid data

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan atau

disampaikan oleh seorang informan. Apabila data yang

ditemukan disepakati oleh seorang informan, berarti data

tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang

diperoleh peneliti tidak disepakati oleh informan, peneliti perlu

melakukan diskusi dengan informan dan apabila terdapat

kerancuan informasi yang diterima setelah dilakukan diskusi,

57

peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya

dengan data yang diberikan oleh informan tersebut.

3.9 Jadwal Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitiannya di Desa

Sodong, Desa Pematang dan Desa Margasari yang terletak di Kecamatan

Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada Tahun 2016. Karena pada tahun

2016 Program GEBRAK PAKUMIS yang ada di Kecamatan Tigaraksa

berada di Desa Sodong, Desa Pematang dan Desa Maragasari.

58

Waktu penelitian di lakukan pada bulan Oktober 2016 sampai bulan

Maret 2017, seperti pada tabel yang akan digambarkan dibawah ini:

Tabel III.3

Jadwal Penelitian

N

o Kegiatan

Bulan Ke-

2016 2017 2018

1

1

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

1 Pengajuan

Judul

2 Observasi

Awal

3 Pengumpula

n Data

4

Penulisan

BAB I,II dan

III

5

Bimbingan

BAB I,II dan

III

6 Seminar

Proposal

7 Revisi

Proposal

8

Wawancara

dan

Observasi ke

lapangan

9

Penulisan

BAB IV dan

V

10

Bimbingan

BAB IV dan

V

11 Sidang

Skripsi

12 Revisi

Skripsi

Sumber : Peneliti, 2017

59

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Tangerang

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Tangerang memiliki titik koordinat 106°20’-106°43’

Bujur Timur dan 6°00’-6°20’ Lintang Selatan. Secara geografis letak

Kabupaten Tangerang berbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa,

sebelah timur dengan Provinsi DKI Jakarta, sebelah barat dengan

Kabupaten Lebak dan Serang, dan sebelah selatan dengan Kabupaten

Bogor. Letak Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan

Indonesia berjarak 30 km. Keduanya dihubungkan dengan jalur lintas

darat bebas hambatan Jakarta Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas

perekonomian antara pulau Jawa dengan Sumatra, itulah yang

menyebabkan Kabupaten Tangerang memiliki banyak sekali sektor-

sektor industri, karena memiliki wilayah yang strategis dan ditambah lagi

dengan jumlah penduduk yang sangat banyak.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km2 dibagi kedalam 29

kecamatan, 28 kelurahan dan 316 desa. Wilayah Kabupaten Tangerang

juga dibagi ke dalam tiga wilayah pusat pertumbuhan yaitu:

60

1. Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa, berada di bagian barat,

difokuskan sebagai daerah sentra industri, permukiman, dan pusat

pemerintahan.

2. Pusat Pertumbuhan Teluknaga, berada di wilayah pesisir,

mengedepankan industri pariwisata alam dan bahari, industri

maritim, perikanan, pertambakan, dan pelabuhan.

3. Pusat Pertumbuhan Curug, Kelapa Dua, Legok dan Pagedangan,

berada di bagian timur dekat perbatasan dengan Kota Tangerang

Selatan, difokuskan sebagai pusat pemukiman, dan kawasan bisnis

di Serpong, Balaraja dan Tigaraksa.

2. Keadaan Penduduk

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah di provinsi Banten

yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Kabupaten

Tangerang memiliki 3 juta lebih penduduk pada tahun 2015 dan

memiliki rasio sebesar 27,57 %.

61

Tabel IV.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2015

No Kecamatan Jumlah Penduduk

1 Cisoka 91753

2 Solear 88213

3 Tigaraksa 149564

4 Jambe 44375

5 Cikupa 270630

6 Panongan 130273

7 Curug 200904

8 Kelapa Dua 220982

9 Legok 117770

10 Pagedangan 113738

11 Cisauk 79792

12 Pasar Kemis 313945

13 Sindang Jaya 91278

14 Balaraja 128451

15 Jayanti 71407

16 Sukamulya 64679

17 Kresek 64782

18 Gunung Kaler 51618

19 Kronjo 57681

20 Mekar Baru 36968

21 Mauk 82220

22 Kemiri 42540

23 Sukadiri 55943

24 Rajeg 165112

25 Sepatan 114145

26 Sepatan Timur 92949

27 Pakuhaji 112459

28 Teluknaga 159300

29 Kosambi 157123

Jumlah 3370594

(Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015).

Kabupaten Tangerang memiliki 29 wilayah kecamatan dan memiliki jumlah

penduduk yang paling banyak di Provinsi Banten dengan jumlah 3.370.594

penduduk. Kecamatan Pasar Kemis adalah kecamatan dengan penduduk yang

paling banyak di Kabupaten Tangerang dengan jumlah 313.945 penduduk.

62

Sedangkan Kecamatan Mekar Baru adalah kecamatan dengan penduduk yang

paling sedikit di Kabupaten Tangerang dengan jumlah 36.968 penduduk.

Sebagai wilayah dengan penduduk paling banyak di Provinsi Banten,

Pemerintah Kabupaten Tangerang harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya

manusia nya agar sektor pertumbuhan di wilayah Kabupaten Tangerang terus

bertambah. Jika kualitas sumber daya manusia nya rendah itu akan menjadi “bom

waktu” tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang tidak berarti

masyarakat di Kabupaten Tangerang memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang

baik. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Tangerang yang tidak mampu untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki rumah yang tidak layak huni atau

dikategorikan sebagai penduduk yang miskin.

63

Tabel IV.2

Jumlah Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2015

No Kecamatan

Kemiskinan

Kategori Masyarakat Miskin

Hampir

Miskin Miskin

Sangat

Miskin Jumlah

1 Cisoka 1484 3201 4331 9016

2 Solear 1423 3345 2651 7449

3 Tigaraksa 1322 3246 3514 8262

4 Jambe 1076 1811 1613 4500

5 Cikupa 561 1121 1962 3244

6 Panongan 744 1773 2146 4663

7 Curug 541 972 1785 3298

8 Kelapa Dua 231 479 817 1527

9 Legok 991 2431 2813 6235

10 Pagedangan 817 1677 1811 4305

11 Cisauk 921 1589 1968 4078

12 Pasar Kemis 867 1841 2018 4746

13 Sindang Jaya 1411 2671 2216 6298

14 Balaraja 779 1842 2219 4840

15 Jayanti 991 1918 1937 4866

16 Sukamulya 1087 2531 2915 6528

17 Kresek 1321 2916 2998 7235

18 Gunung Kaler 1121 2413 2922 6456

19 Kronjo 1029 2237 2981 6247

20 Mekar Baru 1048 2210 2469 5727

21 Mauk 1697 3117 3611 8425

22 Kemiri 1712 2412 2249 6373

23 Sukadiri 717 1876 2369 4962

24 Rajeg 4111 3324 3361 12796

25 Sepatan 812 2014 2431 5257

26 Sepatan Timur 1622 3354 3115 8094

27 Pakuhaji 3996 6126 3323 13645

28 Teluknaga 2961 3112 4945 13015

29 Kosambi 1546 3321 3428 8293

Jumlah 38989 75062 76341 190392

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang 2015

64

Kabupaten Tangerang memiliki jumlah masyarakat miskin yang cukup

banyak di Provinsi Banten. Desa Pakuhaji adalah desa yang memiliki jumlah

masyarakat miskin paling banyak di Kabupaten Tangerang dengan total 13645

penduduk. Sedangkan Desa Kelapa Dua adalah desa yang memiliki jumlah

masyarakat miskin paling sedikit di Kabupaten Tangerang dengan total 1527

penduduk.

Dengan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus

menggalakan program – program yang bertujuan untuk mengentaskan

kemiskinan. Program GEBRAK PAKUMIS adala salah satu program yang

dijalankan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengentaskan kemiskinan,

dengan cara merevitalisai kawasan kawasan kumuh padat, dan membangun rumah

– rumah tidak layak huni.

3. Visi dan Misi Kabupaten Tangerang

VISI :

"Menuju Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Beriman,

Sejahtera, Berorientasi Industri dan Berwawasan Lingkungan"

MISI :

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan

pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Membangun Sumberdaya manusia melalui pen ingkatan mutu

pendidikan diseluruh jenjang secara bertahap serta peningkatan

derajat kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

serta peningkatan kesejahteraan sosial.

3) Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui

fasilitas pengembangan usaha di bidang industri, agribisnis, agro

industri, dan jasa, serta memberikan akses lebih besar

pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan sektorr

informal.

65

4) Mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan yang

berwawasan lingkungan melalui sistem perencanaan dan

pengendalian tata ruang yang terstruktur.

5) Menciptakan tata kepemerintahan yang bersih, transparan, dan

bertanggung jawab(Good Governance)

6) Meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi percepatan

aspek-aspek pembangunan.

7) Memenuhi hak-hak politik dan sosial warga untuk melakukan

partisipasi kritis dalam proses pembangunan

8) Memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

4.1.2 Profil Kecamatan Tigaraksa

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Tigaraksa adalah sebuah wilayah kecamatan yang berada di

Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tigaraksa juga merupakan ibukota dari

Kabupaten Tangerang. Kecamatan Tigaraksa memiliki jumlah penduduk pada

Tahun 2016 154,897 dengan luas wilayah 52.798 Km2

dan memiliki kepadatan

penduduk 2933,76 Penduduk/Km2.

Kecamatan Tigaraksa memiliki batas-batas wilayah dengan daerah-daerah

lain. Batas sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikupa dan Kecamatan

Balaraja. Batas sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cikupa dan

Kecamatan Panongan. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jambe

dan Kabupaten Bogor. Batas sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Solear

dan Kecamatan Cisoka. Wilayah Pemerintahan Kecamatan Tigaraksa memiliki 12

desa dan 2 kelurahan.

66

Disini peneliti melakukan penelitiannya di 3 desa yang berada di

Kecamatan Tigaraksa yaitu, Desa Sodong, Desa Pematang dan Desa Margasari.

Peneliti memberikan keadaan geografis Kecamatan Tigaraksa yang berkaitan

dengan penelitian ini, yaitu banyaknya jumlah kawasan kumuh yang berada di

Kecamatan Tigaraksa pada Tahun 2016 :

Tabel IV.3

Jumlah Kawasan Kumuh yang Berada di Kecamatan Tigaraksa Tahun 2016

No Desa / Kelurahan Kawasan

Jumlah

Rumah

Kumuh

Luas Tingkat

Kekumuhan

1 Desa Cisereh RW 01 58 0,42 Ha Kumuh Ringan

2 Desa Cisereh RW 04 68 0,49 Ha Kumuh Ringan

3 Kelurahan Kadu Agung RW 03 64 0,47 Ha Kumuh Ringan

4 Desa Marga Sari RW 01 61 0,44 Ha Kumuh Ringan




8 Desa Mata Gara RW 03 85 0,62 Ha Kumuh Ringan

9 Desa Pematang RW 03 93 0,68 Ha Kumuh Ringan

10 Desa Pete RW 04 95 0,69 Ha Kumuh Ringan

11 Desa Sodong RW 01 106 0,77 Ha Kumuh Ringan

12 Desa Sodong RW 02 70 0,51 Ha Kumuh Ringan

13 Desa Tapos RW 01 116 0,84 Ha Kumuh Ringan




17 Desa Cileles RW 02 121 0.88 Ha Kumuh Sedang

Jumlah 17 1449 10.53 Ha

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2016

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Kecamatan Tigaraksa memiliki jumlah

penduduk laki-laki yang lebih banyak ketimbang jumlah penduduk

perempuannya.

67

Tabel IV.4

Jumlah Penduduk di Kecamatan Tigaraksa Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2016

No Desa / Kelurahan Jenis Kelamin

Jumlah Laki – laki Perempuan

1 Cileles 3421 3187 6608

2 Bantar Panjang 3228 3149 6377

3 Tapos 3956 3708 7663

4 Sodong 4130 3850 7980

5 Tigaraksa 6209 5980 12189

6 Pete 11191 10626 21817

7 Tegalsari 2062 1894 3956

8 Cisereh 2822 2454 5276

9 Pematang 5708 5539 11247

10 Pasir Nangka 15671 15241 30912

11 Pasir Bolang 3336 3259 6595

12 Matagara 5684 5422 11106

13 Kaduagung 3861 3675 7536

14 Margasari 7873 7762 15635

Jumlah 79151 75746 154897


Kecamatan Tigaraksa memiliki jumlah penduduk sebanyak 154.897 jiwa

penduduk, dengan Desa Pasirnangka memiliki jumlah penduduk yang paling

tinggi dengan 30.912 jiwa penduduk. Dan Desa Tegalsari memiliki jumlah

penduduk yang paling sedikit dengan 3.956 jiwa penduduk. Menurut data BPS

Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Kecamatan Tigaraksa menempati peringkat ke

8 dalam jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang.

Banyaknya jumlah penduduk yang berada di setiap desa, akan

mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk di setiap desanya. Desa yang

memiliki jumlah penduduk yang banyak belum tentu memiliki tingkat kepadatan

penduduk yang tinggi. Dan untuk desa yang memiliki jumlah penduduk yang

sedikit, belum tentu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Karena

luas wilayah akan menentukan tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah.

68

Tabel IV.5

Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tigaraksa Tahun 2016

No Desa / Kelurahan Jumlah

Penduduk

Luas Wilayah

(Km2)

Kepadatan

Penduduk

1 Cileles 6608 5,783 1142,65

2 Bantar Panjang 6377 3,552 1795,32

3 Tapos 7663 4,100 1869,02

4 Sodong 7980 4,340 1838,70

5 Tigaraksa 12189 3,110 3919,29

6 Pete 21817 2,680 8140,67

7 Tegalsari 3956 2,840 1392,95

8 Cisereh 5276 4,043 1304,97

9 Pematang 11247 3,560 3159,27

10 Pasir Nangka 30912 3,920 7885,71

11 Pasir Bolang 6595 3,900 1691,02

12 Matagara 11106 3,180 3492,45

13 Kaduagung 7536 4,290 1756,64

14 Margasari 15635 3,500 4467,14

Jumlah 154897 52,798 2933,76


Desa Pete memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi

diantara desa lainnya di Kecamatan Tigaraksa dengan 8140,67 Penduduk/Km2.

Sedangkan Desa Cileles adalah desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk

paling rendah dengan 1142,65 Penduduk/Km2. Kecamatan Tigaraksa sendiri

memiliki tingkat kepadatan penduduk 2933,76 Penduduk/Km2 dan menempati

peringkat ke 14 dalam tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tangerang.

69

4.2 Tinjauan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tangerang

4.2.1 Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tangerang

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang atau

yang sering disingkat BAPPEDA, adalah badan yang berperan sebagai pusat

koordinasi untuk segala perencanaan dan pembangunan daerah yang ada di

Kabupaten Tangerang dan terintegrasi dengan seluruh dinas ataupun UPD yang

ada di Kabupaten Tangerang.

VISI

Mewujudkan Institusi Perencanaan yang Profesional

Adapun Pemahaman institusi perencanaan yang profesional yakni:

1. Mampu dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan

daerah berbasis regulasi dan kebutuhan wilayah.

2. Mampu dalam mensinergikan perencanaan pembangunan daerah

dengan stakeholders.

3. Mampu dalam menindaklanjuti hasil evaluasi pengendalian

pembangunan daerah.

4. Mampu dalam menyediakan SDA yang berkompeten dalam

bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

MISI

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah.

2. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Data dan Pengendalian

Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme

Sumber Daya Manusia.

70

TUJUAN

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan

Akuntabel

2. Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Program dan Pelaporan

Pembangunan

3. Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan yang Efektif

dan Efisien.

4.2.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tangerang

Gambar IV.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tangerang


71

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Tangerang terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan :

1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;

2. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga

3. Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan

4. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah :

1. Sub Bidang Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman;

2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah

5. Bidang Perencanaan Ekonomi Daerah :

1. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah;

3. Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerja Sama

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan:

7. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

8. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;

9. Bidang Penyusunan Pengendalian dan Pelaporan :

10. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan;

11. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

12. Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan;

13. Kelompok Jabatan Fungsional;

72

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014, tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah

satu Badan Daerah di Kabupaten Tangerang.

Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Bappeda

tersebut secara teknis diatur dalam peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun

2014 tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi, rincian tugas dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada

Peraturan Bupati tersebut, Bappeda Kabupaten Tangerang mempunyai Tugas

Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, badan

mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan

daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perencanaan pembangunan daerah;

3. Pembinaan dan Koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang

perencanaan pembangunan daerah;

4. Pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan

daerah;

73

5. Pelaksana pengkajian dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

4.3 Deskripsi Informan Penelitian

Disini peneliti menggunakan 9 orang informan dalam penelitian ini, dan

diantaranya adalah :

Tabel IV.6

Deskripsi Informan Penelitian

No Kode

Informan Nama Jabatan

1 I1.1 Pak Erwin Mawandy

ST, M.Si

Kepala Bidang Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Ketua

Tim Teknis Program GEBRAK

PAKUMIS.

2 I1.2 Pak Chamdani, SE,

MM

Ketua Tim Fasilitator Program

GEBRAK PAKUMIS

3 I1.3 Pak Mad Yunus Kepala Unit Pengelola Kegiatan

Kecamatan Tigaraksa

4 I2.1 Pak Adis Darori Ketua Kelompok Penerima

Manfaat Desa Sodong

5 I2.2 Pak Oyo Ketua Kelompok Penerima

Manfaat Desa Pematang

6 I2.3 Pak Udin Ketua Kelompok Penerima

Manfaat Desa Margasari

7 I3.1 Pak Dadang Warga Penerima Manfaat Desa

Sodong

8 I3.2 Pak Tami Warga Penerima Manfaat Desa

Pematang

9 I3.3 Bu Surtiah Warga Penerima Manfaat Desa

Margasari


74

4.4 Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi

Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

4.4.1 Proses Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama

Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam

Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten

Tangerang

Proses implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam suatu

proses kebijakan, karena itulah implementasi merupakan hal yang paling sulit

dalam proses kebijakan publik. Implementasi mencakup banyak kegiatan yang

dilakukan oleh aparat pelaksana untuk dapat membuat program yang sudah

direncanakan itu berjalan. Demikian pula dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan

Miskin di Kabupaten Tangerang.

Program GEBRAK PAKUMIS sudah berjalan dari tahun 2012 sampai saat

ini, proses implementasi kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS selalu bisa

dirasakan oleh masyarakat, walaupun ada beberapa kendala dalam segi teknis

ataupun non teknisnya yang masih harus dilakukan suatu perbaikan agar

kedepannya Program GEBRAK PAKUMIS menjadi program yang sangat baik

dan bisa diunggulkan.

75

4.4.2 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat,

Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah Kabupaten

Tangerang di Kecamatan Tigaraksa

1. Ukuran-Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Program implementasi kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS di

Kabupaten Tangerang ini berawal dari amanat UU nomor 1 TAHUN 2011 tentang

Perumahan dan Permukiman yang bertujuan untuk bisa merevitalisasi Perumahan

yang tidak layak huni dan Pemukiman yang padat dan kumuh yang ada di

Indonesia. Dan sesuai mandat dalam UU tersebut dalam merevitalisasi

Perumahan yang tidak layak huni dan Pemukiman padat dan kumuh menjadi

kewajiban kepada Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing. Seperti yang

diungkapkan oleh I1.2 bahwa:

“ Dalam menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS ini kita dilandasi oleh

UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pemerintah

pusat menjelaskan dalam UU tersebut bahwa Perumahan dan Pemukiman

yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang ada di

Indonesia itu menjadi tanggung jawab untuk Pemerintah Daerah itu sendiri. “

(Wawancara dilakukan pada Tanggal 9 November 2017 Pukul 19.30 WIB)

Untuk menyikapi adanya mandat dari UU nomor 1 tahun 2011 tentang

Perumahan dan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten Tangerang membuat sebuah

program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara

melakukan revitalisasi terhadap kawasan- kawasan kumuh dan padat dan rumah-

rumah yang tidak layak huni yang berada di Kabupaten Tangerang, yaitu Program

Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin atau yang

sering disingkat dengan GEBRAK PAKUMIS.

76

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 21

tahun 2011 tentang Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan

Miskin, diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati tersebut Program GEBRAK

PAKUMIS dapat berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pembaharuan

terhadap Peraturan Bupati Tangerang nomor 21 tahun 2011 menjadi Peraturan

Bupati Tangerang nomor 59 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin. Hal tersebut

senada dengan yang diungkapkan oleh I1.1 bahwa :

“ Pemerintah Pusat mengeluarkan UU nomor 1 tahun 2011 tentang

Perumahan dan Permukiman, yang harus ditingkatkan di tingkat daerah

karena urusan perumahan dan pemukiman itu menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah. Dalam Program GEBRAK PAKUMIS, Pemerintah

Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Bupati Tangerang yang

sampai saat ini masih digunakan yaitu nomor 59 tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS.” (Wawancara dilakukan pada

tanggal 8 November 2017 pada pukul 15.10 WIB)

Program GEBRAK PAKUMIS sudah berjalan dari tahun 2012 dan masih

berlanjut sampai sekarang, dalam waktu 5 tahun Program GEBRAK PAKUMIS

sudah menciptakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah lama hilang di

masyarakat, karena ini merupakan salah satu tujuan dari kebijakan Program

GEBRAK PAKUMIS ini, seperti yang diungkapan oleh I1.3 bahwa :

“ Program GEBRAK PAKUMIS ini adalah program bedah rumah yang

sangat melibatkan masyarakat sesuai dengan judulnya GEBRAK kan

gerakan bersama rakyat. Kita berharap adanya program ini dapat

menciptakan nuansa gotong royong yang telah lama hilang di masyarakat,

baik yang menerima atau tidak menerima bantuan harus saling membantu

warga di lingkungannya sendiri, sehingga nantinya kita bisa ciptakan

adanya keseimbangan sosial.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 13

November 2017 pukul 14.10 WIB)

77

Di pihak masyarakat juga merasakan adanya program dari pemerintah

daerah yang bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat manfaatnya.

Menciptakan kembali kebiasaan tolong menolong di lingkungan masyarakat, hal

tersebut senada seperti yang diungkapkan oleh I2.3 bahwa :

“ Program GEBRAK PAKUMIS sudah cukup membantu masyarakat

dalam membangun rumah rumah yang tidak layak huni disini bahkan

banyak masyarakat yang masih menunggu adanya program ini lagi ke

lingkungan kita lagi pak. Ya saya rasa sih program ini sudah bisa

dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan sudah cukup membantu lah

pak.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 25 November 2017 pukul

10.00 WIB)

Sementara pihak masyarakat masih ada yang merasakan kurangnya

pemahaman dari tujuan kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS ini, hal tersebut

diungkapkan oleh I3.3 bahwa :

“ Ya awalnya saya cuman tahu nya bersih saja lah pak, adanya program

bedah rumah ini dibangun gitu rumahnya semuanya. Ternyata ya memang

kalau ada yang kurang ya kita nambah nambahin sendiri pak dari dana

sendiri, ya saya juga flapond ga dapet ini pak. Kirain saya mah bener-

bener direnovasi semuanya gitu pak.” (Wawancara dilakukan pada tanggal

25 November 2017 pukul 11.15 WIB)

Disini peran pihak implementor dianggap masih kurang dalam

memberikan pemahaman terkait maksud dan tujuan diadakannya Program

GEBRAK PAKUMIS kepada salah satu warga, bahwa Program GEBRAK

PAKUMIS ini mempunyai tujuan untuk memberikan stimulus semata, dan

berusaha untuk meningkatkan kualitas hunian yang menjadi layak huni, peran

masyarakat tetap dibutuhkan dalam keberhasilan Program GEBRAK PAKUMIS.

Sebenarnya pemaparan terkait tujuan kebijakan sudah bisa dirasakan oleh

masyarakat, tapi masyarakat berharap tujuan kebijakan Program GEBRAk

78

PAKUMIS tidak hanya sekedar untuk stimulus semata. Seperti yang diungkapkan

oleh I3.1 bahwa :

“ Ya kita tahu bahwa Program GEBRAK PAKUMIS ini untuk merenovasi

rumah seadanya, yang penting kita tidak kebocoran dan lantai tidak tanah.

Ya terkait kalau ada yang kurang ya kita memang harus nambahin sendiri

pak. Ya saya harap ya kedepannya bisa sampai di keramik pak, terus juga

pakai genteng, ya bisa lebih kaya rumah seutuhnya gitu pak.” (

Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2017 pukul 11.30 WIB.)

Maksud dan tujuan Program GEBRAK PAKUMIS sudah bisa dirasakan

oleh sebagian masyarakat di setiap kawasannya, bagi masyarakat yang belum bisa

memahami maksud dan tujuan Program GEBRAK PAKUMIS pihak KPM yang

seharusnya bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada setiap warganya,

karena pihak KPM yang berkoordinasi secara langsung kepada masyarakat. Tapi

masyarakat tetap mengharapkan kedepannya Program GEBRAK PAKUMIS

dapat membangun mereka seutuhnya.

Dalam menentukan kriteria calon penerima manfaat juga pihak BAPPEDA

sudah menentukannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang


“ Ya kita menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS selalu dengan

aturan dan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal menentukan

kelompok sasaran juga saya rasa sudah tepat dan sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan. Kalau masih ada warga yang belum dapet bantuan

Program GEBRAK PAKUMIS, ya harap untuk menghubungi lagi pihak

KPM di daerahnya masing-masing saja, karena kita akan melakukan

verifikasi dan validasi data sesuai dengan proposal yang diserahkan oleh

pihak KPM nantinya.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 8 November

2017 pukul 15.10 WIB)

Standar dan aturan yang telah ditetapkan dalam menentukan kriteria calon

penerima manfaat dalam Program GEBRAK PAKUMIS sudah tertuang dalam

79

Peraturan Bupati Tangerang nomor 59 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan


Sementara di pihak masyarakat ada yang mengeluhkan terkait siapa yang

lebih diutamakan dalam menerima bantuan ini, seperti yang diungkapkan oleh I3.2

bahwa :

“ Saya rasa sih masih banyak warga yang rumahnya sudah sangat tidak

layak huni seperti saya, tapi belum menerima bantuan. Ya walaupun saya

sudah dapet, tapi yang rumahnya kondisinya ya bisa dibilang sedikit lebih

baik dari saya, malah diduluin gitu padahal masih banyak rumah yang

kualitasnya masih dibawah saya tapi mereka belum menerima bantuan.

Soalnya KPM juga ikut nentuin sih pak siapa yang dapat duluan pak.” (


Terkait siapa yang lebih diutamakan dalam Program GEBRAK

PAKUMIS, itu merupakan keputusan dari KPM di daerahnya masing-masing

seperti yang diungkapkan oleh I3.3 bahwa :

“ KPM nya kadang suka tidak adil pak, kemarin saja pak ada 2 rumah

warga yang sudah sangat tidak layak huni, tapi tidak menerima program

bantuan ini. Malah orang lain yang rumahnya sedikit baik lah pak yang

malah didahuluin. Ya katanya sih masih saudara pak yang dapetnya jadi

didahuluin gitu pak. Ya tapi saya mah alhamdulilah dapet pak.” (


Dalam menetapkan kriteria calon penerima manfaat ini memang sudah

jelas tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang nomor 59 tahun 2014 tentang

pedoman pelaksanaan kegiatan Program GEBRAK PAKUMIS. Tapi dalam

menerapkan kirteria calon penerima manfaat, pihak KPM yang memiliki tugas

untuk menentukan rumah-rumah mana saja yang harus direnovasi di masing-

masing kawasannya, kemudian rumah-rumah yang sudah ditetapkan mengajukan

persyaratannya untuk diserahkan kepada pihak UPK dan BAPPEDA. Kemudian

80

Pihak BAPPEDA akan melakukan validasi dan verifikasi untuk setiap

persayaratannya. Disini masih banyak warga yang masih merasa belum puas

dalam penetapan calon penerima manfaat karena masih banyak warga yang

rumahnya tidak layak huni, tapi masih belum mendapatkan bantuan Program

GEBRAK PAKUMIS.

GAMBAR IV.2

Rumah warga yang sudah mendapat bantuan dan yang belum mendapatkan

bantuan Program GEBRAK PAKUMIS


Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, masih ada rumah warga

yang belum menerima Program GEBRAK PAKUMIS di tahun 2016, walaupun di

sebelah rumah warga tersebut sudah dapat menerima bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS. disini peneliti menemukan kejadiannya di Desa Margasari bahwa ada

rumah warga yang masih bersebelahan posisinya tapi yang anehnya ada satu

rumah warga yang sudah mendapat bantuan Program GEBRAK PAKUMIS dan

yang disebelahnya belum menerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS.

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan ternyata kedua warga tersebut

81

sudah mengumpulkan seluruh persyaratan yang ada kepada Pihak KPM, tapi

warga yang belum menerima Program GEBRAK PAKUMIS dikarenakan berkas

yang dia kumpulkan tidak sampai ke Pihak BAPPEDA, jadinya Pihak BAPPEDA

belum bisa memberikan bantuan kepada warga tersebut yang rumahnya masih

terbuat dari bilik bambu.

Dalam perjalanannya Program GEBRAK PAKUMIS ini tingkat

keberhasilannya sangat bergantung dari masyarakat itu sendiri, seperti yang


“ Ya kalo yang menjadi kendala dalam Program GEBRAK PAKUMIS ya

belum ada sih pak, semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi yang

menentukan tingkat keberhasilannya ya masyarakat itu sendiri pak.

Bagaimana respon masyarakat terhadap program ini, ya kalo responnya

baik ya hasilnya akan baik juga.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9

November 2017 pukul 19.30 WIB.)

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh I1.3 bahwa :

“ Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah berjalan cukup baik, belum ada

yang menjadi masalah yang cukup berarti, ya tinggal bagaimana

masyarakatnya aja sih pak. Ya kalo masyarakatnya dapat menciptakan

budaya gotong royong lagi itu akan sangat membantu kita, seperti

masyarakat yang belum menerima bantuan ya dibantu-bantu lah

tetangganya yang lagi menerima bantuan. Ya karena program ini memang

dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.” (Wawancara

dilakukan pada tanggal 13 November 2017 pukul 14.10 WIB.)

Dari sisi Ukuran-ukuran dasar kebijakan dan tujuan kebijakan, Program

GEBRAK PAKUMIS sudah memiliki dasar peraturan yang jelas, baik dari tingkat

pusat sampai ke tingkat daerah. Tujuan kebijakannya juga sudah jelas bahwa

program ini hanya untuk stimulus semata, dan selebihnya menjadi urusan

masyarakat di wilayahnya masing-masing. Karena faktor-faktor yang menentukan

berhasil atau tidaknya program ini di sebuah kawasan adalah masyarakat itu

82

sendiri. Karena program ini memang di desain dari masyarakat, oleh masyarakat

dan untuk masyarakat.

Dalam menentukan warga yang dapat menerima bantuan Program

GEBRAK PAKUMIS masih belum optimal, awalnya pihak BAPPEDA sudah

menentukan kawasan-kawasan mana saja yang dapat menerima Program

GEBRAK PAKUMIS sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Tapi banyak masyarakat yang mengeluhkan kinerja KPM di daerahnya masing

masing yang masih pilih kasih dalam menentukan rumah mana saja yang dapat

menerima bantuan terlebih dahulu. Masyarakat masih mengeluhkan kinerja KPM

yang kerap mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan fakta di

lapangannya.

2. Sumberdaya

Sumber Daya merupakan salah satu indikator dalam menentukan

keberhasilan kebijakan ataupun sebuah program, baik sumber daya manusia,

sumber daya financial dan juga sumber daya fasilitas. Ketiga aspek tersebut

sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan yang sedang

diimplementasikan. Program GEBRAK PAKUMIS memiliki Sumber Daya

Manusia yang sudah cukup ideal, seperti yang diungkapkan oleh I1.1 bahwa :

“ Saya rasa SDM nya sudah cukup ideal, karena sudah ada Tim Teknis dan

Tim Fasilitasi yang berasal dari masyarakat juga, dan didampingi juga oleh

pihak UPK. Ya sudah cukup ideal lah. Ya kalau untuk menilai kemampuan

seseorang ya eko liat kelapangan saja, tanyakan ke warga apakah SDM

nya sudah cukup mumpuni atau belum menangani program ini, saya rasa

sih sudah cukup mumpuni.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 8


83

Namun, I1.2 memiliki pandangan yang berbeda terkait kualitas dan jumlah

SDM, seperti yang diungkapkan oleh beliau, bahwa :

” Kalo bicara SDM tidak ada yang bisa disebut berkualitas, yang penting

mereka harus tetap mau belajar dan harus ada juga yang memberikan

sebuah pembelajaran yang baik juga. Kita harus selalu bisa melakukan

pemberdayaan kepada setiap orang yang tadinya tidak tau, menjadi tau dan

bisa. Kalau untuk terkait jumlahnya, kita untuk SDM nya ada sekitar 15-20

terdiri dari Tim Teknis, Tim Fasilitasi, UPK, KPM dan beberapa penerima

bantuan. Tapi untuk di pihak UPK saya harap ada penambahan pegawai,

karena jumlahnya masih sangat sedikit disana. Biar lebih efektif untuk

pengerjaan di setiap desanya.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 9


SDM yang berada di dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah

cukup mumpuni baik dalam hal kualitas namun dalam masalah jumlah alangkah

baiknya ditambah lagi, seperti yang diungkapkan oleh I1.3 bahwa :

“Insha Allah SDM nya sudah sangat berkualitas, dari tingkat kabupaten

sampai pihak UPK dan KPM sudah cukup dan sudah bisa membantu

masyarakat. Yang penting kita bisa jaga amanat dari pemda untuk bertugas

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kalau terkait jumlah si masih

kurang saya rasa harusnya ditambah lagi, apalagi terkait jumlah SDM yang

berada di Pihak UPK, karena pihak UPK ini kan tidak hanya mengurusi

Program GEBRAK PAKUMIS saja.” ( Wawancara dilakukan pada

tanggal 13 November 2017 pukul 14.10 WIB.)

Memang jumlah SDM juga menjadi perhatian dari kelompok kalangan

masayarakat yang menerima bantuan, Seperti yang diungkapkan oleh I2.2 bahwa :

“ Ya kalo terkait SDM nya sih saya rasa jumlah SDM nya yang harus

ditambah lagi, saya juga berkoordinasi dengan pak amin saja pak, yang

dimana pak amin juga harus mengurusi 3 desa di Kecamatan Tigaraksa,

bukan hanya di desa saya saja pak. Ya kalau bisa setiap satu desa ada satu

orang gitu lah yang pak mengurusi, biar lebih efektif saja pak.” (

Wawancara dilakukan pada tanggal 18 November 2017 pukul 10.00

WIB.)

Namun I3.1 memiliki pandangannya tersendiri atas jumlah SDM yang

tersedia dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini, bahwa :

84

“ Ya sebagai warga sih ya kalau jumlah SDM nya saya rasa masih butuh

tambahan jumlahnya lah pak, ya namanya kan ini juga bangun rumah ya

harus lebih banyak tenaga nya pak, ya terlebih dari tukangnya agar

ditambah lagi, kan setiap warga beda-beda yah pak ada yang mau bantu

ada juga yang diem saja. Ya kalau tukang nya bisa lebih banyak kan bisa

lebih cepat pak.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2017

pukul 11.30 WIB.)

Gambar IV.3

Warga saling bergotong royong dalam merevitalisasi rumah warga yang

menerima Program GEBRAK PAKUMIS


Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, disini peneliti melihat

para warga yang sedang bergotong royong dalam merevitalisasi rumah warga

yang mendapat bantuan Program GEBRAK PAKUMIS. Warga yang menerima

program bantuan Program GEBRAK PAKUMIS dirumah tersebut itu adalah

seorang perempuan tua yang harus mendapatkan bantuan dari tetangganya.

Karena memang tujuan diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS adalah untuk

dapat menciptakan kembali nuansa gotong royong yang telah lama hilang, karena

85

tingkat keberhasilan dari Program GEBRAK PAKUMIS itu berada di masyarakat.

Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam setiap pembangunan rumah tidak

layak huni yang berada di setiap lingkungannya, agar pembangunan yang

dilakukan bisa lebih cepat dan efektif.

Dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini juga tidak hanya Sumber Daya

Manusia saja yang berperan dalam program ini, ada Sumber Daya Anggaran yang

juga sangat berperan di dalam program ini. Namun semua elemen pihak merasa

bahwa dana yang disediakan dalam program ini masih dirasa sangat kecil dan

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun atau meningkatkan

sebuah rumah yang layak huni. Seperti yang diungkapkan oleh I1.1 bahwa :

“ Program GEBRAK PAKUMIS ini sumber pendanaanya hanya berasal

dari APBD saja, karena sudah sesuai dengan perbup yang berlaku. Terkait

jumlah dana nya saya rasa masih sangat kurang, kita hanya dianggarkan 13

juta untuk membangun satu unit rumah, saya rasa masih sangat kurang.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Program GEBRAK PAKUMIS

nilai nominalnya masih dibawah dibandingkan dengan program serupa.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2017 pukul 15.10 WIB.)

Dana yang disediakan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Program

GEBRAK PAKUMIS pada tahun 2016 yaitu 13 juta rupiah yang diperuntukkan

untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni sesuai dengan Peraturan

Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Program GEBRAK

PAKUMIS yang meliputi :

1. Bagian atap dari atap rumbia/bahan lain menjadi atap asbes atau

genteng;

2. Bagian lantai dari lantai tanah menjadi lantai semen atau keramik;

86

3. Bagian dinding dari bilik/kayu menjadi dinding batako, GRC atau

batu bata; dan

4. Pembangunan sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).

Dibandingkan dengan program yang serupa yang berada di daerah lain,

Program GEBRAK PAKUMIS nilai anggarannya masih dibawah, menurut Sri

Puji Astuti (2015) program bedah rumah di Kota Bandar Lampung pada tahun

2015 anggaran yang disediakan RP. 15.000.000 per satu unit rumahnya sedangkan

menurut Siti Hawiyah (2016) di Kota Batam dalam pekerjaan rumah tidak layak

huni bantuan anggaran yang disediakan sebesar RP. 20.000.000,- setiap rumah.

Hal tersebut senada seperti yang diungkapkan oleh I1.2 dan beliau

memberikan pendapat yang agak sedikit “menyentil” para pejabat, bahwa :

“ Kalau anggaran saya bilang masih sangat kurang, karena per 1 unit

rumahnya hanya 13 juta. Karena untuk tahun 2016 kita dianggarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Tangerang sekitar 14 milyar dan kita harus

membangun 1000 rumah lebih di Tahun 2016, jadi ya saya rasa masih

kurang untuk terkait dananya. Karena menurut pemerintah pusat melalui

program BSPS, dana yang harus dianggarkan per 1 unit rumahnya adalah

15 juta rupiah. Bayangin saja kalau duit 11 juta bagi para pejabat mah ya

cukup untuk garasinya saja. Tapi kan kalau kita buatkan 1 unit rumah

untuk masyarakat tidak mampu ya pasti banyak manfaatnya.” (Wawancara

dilakukan pada tanggal 9 November pukul 19.30 WIB.)

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan

anggaran untuk Program GEBRAK PAKUMIS senilai 14 milyar rupiah untuk

membangun 1076 rumah di tahun 2016 dan itu sudah termasuk biaya revilitalisasi

rumah tidak layak huni, ongkos tukang, biaya operasional dan pembuatan

septictank. Karena dana yang disediakan dalam Program GEBRAK PAKUMIS

ini merupakan dana hibah, jadi tidak ada potongan pajak sama sekali.

87

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat mengalokasikan anggaran untuk sebuah program bedah rumah yang

berada di setiap daerah yaitu RP. 15.000.000 per satu unit rumah pada tahun 2016,

dan dana tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas sebuah rumah-rumah

yang tidak layak huni yang berada di setiap daerah.

Menurut I1.3 juga memberikan pendapat yang sama dalam menyikapi

anggaran dana yang disediakan dalam Program GEBRAK PAKUMIS, bahwa :

“ Kalau masalah anggaran masih sangat jauh untuk dibilang cukup.

Karena untuk 1 unit rumah hanya dengan anggaran 13 juta saja. Dan kita

juga harus bisa membangun rumah, atap dan juga septic tank.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2017 pukul 14.10

WIB.)

Sementara warga sudah cukup merasa terbantu dengan adanya Program

GEBRAK PAKUMIS tapi beberapa warga mengungkapkan bahwa materialnya

semoga bisa ditambah lagi kedepannya, seperti yang diungkapkan oleh I2.3 bahwa:

“ Ya kalau saya Alhamdulillah sih pak masih ada tabungan sedikit lah yah

pak untuk nambah-nambah kekurangan dari bahan materialnya. Seperti

plafond dan ya paling nambah batakonya sedikit pak. Ya tapi saya rasa sih

sudah cukup.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 25 November 2017

pukul 10.00 WIB.)

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh I3.3 tapi tetap

beliau menginginkan tetap ada tambahan untuk kedepannya, bahwa :

“ Saya juga rasa sudah cukup membantu lah pak, yang penting sekarang

saya bisa tidur nyaman saja pak. Ya walaupun dapur saya tidak ikut

dibangun dapur saya masih daun juga atapnya. Ya saya juga nambah

nambahin kayu-kayu sedikit lah pak. Ya saya harap sih kedepannya bisa

dibangun semua gitu pak, ya bisa dikeramik juga lah pak.” (Wawancara


88

Menurut I3.1 yang berada di lingkungan Desa Sodong memberikan

pendapat yang berbeda, karena Desa Sodong sudah 2 kali mendapatkan bantuan

Program GEBRAK PAKUMIS ini, bahwa :

“ Alhamdulilah warga sini sudah cukup bisa merasakan Program

GEBRAK PAKUMIS ini pak. Ya kita sih udah bisa mensiasati kalau ada

kekurangannya pak. Kita dari awal pengajuan proposal warganya sudah

patungan terlebih dahulu sih pak, ya karena nantinya takut ada kekurangan

pak ya kita udah siap nambahin pak, dari uang patungan warga tersebut.

Soalnya di daerah sini masih sangat banyak pak rumah tidak layak huninya

pak. Jadinya kita saling membantu saja lah pak.” (Wawancara dilakukan

pada tanggal 15 November 2017 pukul 11.30 WIB.)

Karena masyarakat hanya menerima bahan-bahan material yang nantinya

digunakan dalam membangun rumahnya, tidak mengetahui jelasnya besaran

nominal yang disediakan dalam satu rumah. Karena memang masyarakat sudah

cukup berterimakasih sudah mendapatkan bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS. Dalam pedomannya juga tidak tertera datanya dikarenakan pasti

setiap tahunnya jumlah anggaran yang disediakan pasti akan mengalami

perubahan, karena harga bahan-bahan materialnya pun juga akan berubah. Untuk

Tahun 2016 ini sudah ditetapkan untuk bantuan Program GEBRAK per 1 unit

rumah bantuannya senilai 13 juta rupiah.

89

Gambar IV.4

Bahan – bahan material yang disediakan dalam Program GEBRAK

PAKUMIS


Berdasarkan hasil obervasi yang peneliti lakukan di lapangan, terkait

memang bahan material yang diberikan tidak terlalu banyak dan terkesan

seadanya tapi memang sudah cukup untuk merevitalisasi rumah sebuah warga.

Bahan bantuan yang diberikan harus bisa membangun rumah dengan luas 5 x 6 m.

Dengan bahan-bahan material yang ada seperti pasir, semen, batako, besi rangka,

asbes dan lain-lain. Bahan-bahan yang ada masih dirasakan sangat kurang oleh

para warga, warga masih mengharapkan agar anggaran yang disediakan bisa lebih

besar lagi agar bahan material yang ada bisa lebih diperbanyak lagi.

Tapi tidak semua masyarakat terbantu sepenuhnya dengan adanya Program

GEBRAK PAKUMIS ini, Seperti yang diungkapkan oleh I3.2 bahwa :

90

“ Ya dibilang terbantu ya terbantu sih pak, tapi ya saya juga harus

nambahin yang kekurangannya itu, mana penghasilan saya juga kan cuman

sebagai petani saja pak, yang ga tentu hasilnya. Terus juga kan ngasih

tukangnya kopi atau makan juga pak, ya walaupun emang ga wajib ya

cuman saya tetep ga enak saja lah pak dia sudah kerja buat saya. Ya mau

ngerjain sendiri saya juga udah tua lah pak, yaudahlah pak yang penting

rumah saya sudah jadi dan saya bisa tidur enak aja gitu pak.” ( Wawancara

dilakukan pada tanggal 18 November 2017 pada pukul 11.30 WIB.)

Dari sisi aspek Sumber Daya Program GEBRAK PAKUMIS menuai

pendapat yang beragam di kalangan masyarakatnya. Pertama dari aspek Sumber

Daya Manusia, Program GEBRAK PAKUMIS sudah memiliki kualitas SDM

yang sudah cukup mempuni dan dapat menjalankan program ini sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan. Tapi terkait jumlahnya dinilai masih kurang untuk

menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS terutama di pihak UPK harus ada

penambahan pegawai lagi, karena jumlah SDM yang berada di UPK masih sangat

sedikit dan harus menangani banyak program, bukan hanya Program GEBRAK

PAKUMIS saja.

Kedua dari aspek Sumber Daya Anggaran semua pihak merasa dana yang

dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Program GEBRAK

PAKUMIS dirasa masih kurang dan belum cukup untuk memenuhi proses

perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Tangerang Hanya

menganggarkan 13 juta untuk per 1 unit rumah dan itu dirasa masih sangat

kurang. Dana 13 juta per 1 rumah diperuntukan untuk mengganti atap dari rumbia

menjadi atap asbes atau genteng, mengganti lantai dari tanah menjadi semen atau

keramik, mengganti dinding bilik/kayu menjadi dinding batako, GRC / batu bata,

dan membangun sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).

91

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

Dalam suatu proses implementasi kebijakan, aspek yang sangat penting

adalah Terjalinnya Komunikasi Antar Organisasi yang baik. Agar nantinya

progam tersebut bisa berjalan dengan baik juga bila antar organisasinya sudah

menciptakan komunikasi yang baik. Sebagai implementor juga harus memiliki

kegiatan yang terstruktur dan jelas agar nantinya mudah dipahami oleh semua

pihak dan elemen masyarakat. Program GEBRAK PAKUMIS sudah bisa

menciptakan komunikasi antar organisasi yang sudah baik, seperti yang

diungkapkan oleh I1.1 bahwa ;

“Saya rasa BAPPEDA sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik untuk

Program GEBRAK PAKUMIS ini. Karena BAPPEDA sebagai

koordinator program ini, BAPPEDA juga harus bisa memfasilitasi semua

yang terjadi di lapangan dan mengevaluasi ketika program nya sudah

selesai. Namun yang menjadi masalah untuk kita, pasti warga

mengeluhkan lamanya proses birokrasi yang ada di kita, ya kita terima

saja, karena bayangkan setiap tahunnya BAPPEDA harus bisa merenovasi

1000 rumah lebih di Kabupaten Tangerang. Karena dinas yang terlibat

hanya BAPPEDA saja dalam Program GEBRAK PAKUMIS, jadi kita

harus bekerja dari tahap awal sampai tahap akhir, dan memastikan setiap

pihak yang terlibat sudah melakukan pekerjaanya sesuai dengan standard

an aturan yang telah ditetapkan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 8


Karena menurut survei yang dilakukan oleh pihak BAPPEDA pada tahun

2013 masih ada 81 ribu lebih rumah tidak layak huni yang berada di Kabupaten

Tangerang. Dengan adanya temuan tersebut, pihak BAPPEDA ditargetkan oleh

Pemerintah Kabupaten Tangerang harus bisa merenovasi 1000 lebih rumah tidak

layak huni yang berada di kawasan Kabupaten Tangerang setiap tahunnya.

92

Proses komunikasi dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini sebenarnya

sudah baik, tapi I1.2 memiliki pandangan terkait lamanya proses birokrasi dalam

Program GEBRAK PAKUMIS, bahwa :

“ Saya jawab yang komunikasi dulu yah. Saya kira kita selaku pelaksana

sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik lah. Karena lewat Program

GEBRAK PAKUMIS ini kita sudah dapat menerima beberapa

penghargaan dari pemerintah pusat. BAPPEDA sudah bisa

mengkomunikasikan dengan baik secara informasi, sosialisasi dan

anggaran terhadap Program GEBRAK PAKUMIS ini. Secara tupoksi juga

kita sudah betul. Tapi untuk lamanya proses birokrasi ya kita kan harus

setiap tahunnya bisa memperbaiki 1000 lebih rumah tidak layak huni di

Kabupaten Tangerang, ditambah lagi juga kita sendiri yang harus

memvalidasi dan memverifikasi seluruh data-data yang berkaitan dengan

Program GEBRAK PAKUMIS, kita juga harus mengevaluasi hasil

Program GEBRAK PAKUMIS untuk setiap tahun, dan harus

mempersiapkan lagi kawasan mana saja yang harus direnovasi. BAPPEDA

kan programnya juga banyak, ditambah lagi jumlah SDM dalam Program

GEBRAK PAKUMIS ini sangat terbatas ya itu lah yang menyebabkan

lamanya proses birokrasi di dalam Program GEBRAK PAKUMIS.” (

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 November 2017 pukul 19.30 WIB. )

Pihak BAPPEDA beranggapan sudah mengkomunikasikan dengan baik

Program GEBRAK PAKUMIS kepada para kelompok penerima manfaat, namun

di kalangan masyarakat masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara

jelas terkait proses implementasi dalam Program GEBRAK PAKUMIS, seperti

yang diungkapkan oleh I3.3 bahwa :

“ Ya saya hanya tahunya program ini kaya program bedah rumah pak,

terus ntar dikirim bahan-bahan materialnya, terus ntar ada tukangnya. Ya

taunya saya tinggal terima bersih gitu pak. Kalau jumlahnya saya kurang

tau, tapi bahan-bahan materialnya cukup lah pak untuk ngebenerin rumah

saya pak.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 November 2017 pukul

11.45 WIB.)

Komunikasi yang baik, akan menciptakan koordinasi yang terjalin secara

baik dalam Program GEBRAK PAKUMIS antar setiap pihak yang terlibat.

93

Dengan terjalinnya koordinasi yang baik masyarakat juga bisa lebih mudah untuk

memahami program ini, tapi memang lama nya proses birokrasi sulit untuk

dihindari seperti yang diungkapkan oleh I1.3 bahwa :

“ Saya yakin BAPPEDA juga sudah menjalin komunikasi yang baik,

sehingga dapat menciptakan koordinasi yang baik dan dapat bekerjasama

dengan baik juga dengan para instansi yang terkait program ini. Dan

semua pihak yang terlibat sudah memberikan pemahaman yang sangat

jelas di masyarakat terkait standar dan aturan yang berlaku dalam program

ini, paling masyarakat hanya mengeluhkan lamanya bantuan program itu

sampai ke rumah masyarakat itu sendiri, ya saya juga mau bagaimana lagi

kalau dari atasnya belum turun, ya saya juga belum bisa bekerja. Ditambah

lagi kan pihak UPK tidak hanya mengurusi Program GEBRAK

PAKUMIS.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2017

pukul 14.10 WIB. )

Gambar IV.5

Pihak implementor mengkomunikasikan dengan warga terkait

Program GEBRAK PAKUMIS


Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS, para pihak implementor berkumpul dengan para warga

yang akan menerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS. Pihak implementor

94

harus bisa mengkomunikasikan dengan baik terkait adanya Program GEBRAK

PAKUMIS, agar Program ini bisa diterima dikalangan masyarakat dan

diharapkannya tidak terjadi kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya

Program GEBRAK PAKUMIS. Tapi ketika progam ini dilaksanakan sayangnya

komunikasi yang terjalin belum sepenuhnya baik, karena masih banyak warga

yang mengeluhkan terkait kapan turunnya bantuan Program GEBRAK PAKUMIS

di lingkungannya.

Komunikasi yang terjalin dengan cukup baik dalam program ini, sudah

bisa dirasakan di tingkat masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh I2.2 bahwa:

“ Masyarakat sejauh ini sudah cukup mengerti terkait adanya bantuan

Program GEBRAK PAKUMIS ini, sudah cukup jelas juga untuk

prosesnya. Karena pihak UPK sering kesini juga mas untuk

mensosialisasikan Program GEBRAK PAKUMIS dan pihak BAPPEDA

juga sering kesini untuk mengontrol jalannya program ini mas. Saya rasa

sih masyarakat sudah cukup paham terkait adanya Program GEBRAK

PAKUMIS, paling yang masyarakat pertanyakan lama turunnya aja waktu

itu, kapan nih tidak turun-turun bantuannya gitu. Kalau di desa saya sih

pengajuan proposalnya bulan juni, pengerjaannya baru mulai awal bulan

Desember. Ya jadi memang cukup lama pak.” ( Wawancara dilakukan

pada tanggal 18 November 2017 pukul 10.00 WIB. )

Dalam peraturan Bupati Tangerang nomor 59 tahun 2014 tentang pedoman

pelaksaan Program GEBRAK PAKUMIS memang tidak ditentukan kapan waktu

pembangunannnya dilaksanakan, karena memang setiap kawasan yang menerima

bantuan Program GEBRAK PAKUMIS tidak dilakukan dalam waktu yang

bersamaan untuk pelaksanaan kegiatan fisik di setiap kawasannya. Program

GEBRAK PAKUMIS akan dilaksanakan tergantung kawasan mana yang sudah

siap secara persyaratan dan pendataanya yang nantinya akan dibangun terlebih

dahulu.

95

Pihak masyarakat sependapat bila komunikasi yang terjalin sudah cukup

baik antara pihak pelaksana dan kelompok sasaran, tapi masyrakat seringkali

mengeluhkan lamanya proses birokrasi yang ada di dalam Program GEBRAK

PAKUMIS, Seperti yang diungkapkan oleh I3.2 bahwa :

“ Ya kalau komunikasi dengan BAPPEDA sih sering pak kesini dari awal

sosialisasi program ini, pas pengerjaan rumah juga ada, sampai pas tahap

akhir juga ada pak. Ya paling kendalanya lamanya bantuannya turun pak,

warga juga banyak yang nanya kapan turunnya, karena kita tidak dikasih

tahu kapan turunnya, jadi ya saya sama warga lainnya belum siap-siap

untuk menyiapkan semuanya pak.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal

18 November 2017 pukul 11.30 WIB.)

Menurut I3.1 memiliki pendapat yang senada, terkait komunikasi yang

terjalin dalam Program GEBRAK PAKUMIS, bahwa :

“ Ya seperti yang saya bilang di awal pak, komunikasi yang terjalin sudah

cukup baik antara masyarakat, UPK dan BAPPEDA, ya sudah sering

ketemu lah pak dalam program ini. Sudah sering ngobrol juga kalau ada

masalah gitu pak. Ya mungkin kendalanya lamanya bahan-bahan

materialnya turun pak, ya saya juga sempet nanya di desa lain ya tapi sama

saja pak, sama-sama belum turun pak. Iyah warga paling suka nanyain

kapan turunnya nih bantuannya kepada pihak KPM.” ( Wawancara


Dari sisi aspek Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

dalam Program GEBRAK PAKUMIS, BAPPEDA selaku dinas yang bertanggung

jawab dalam program ini pun masih berusaha menciptakan komunikasi yang baik

antar pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Karena masih banyak warga

yang masih belum mengetahui kapan bantuannya turun langsung ke tangan warga,

karena warga masih menunggu waktu yang lama untuk turunnya bantuan program

GEBRAK PAKUMIS. Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah sangat jelas dan

terstruktur baik dalam tahap perencanaan, ke tahap implementasinya bahkan

96

sampai ke tahap evaluasinya sudah baik, jadi Pihak BAPPEDA harus

menciptakan komunikasi yang baik agar nantinya tercipta koordinasi yang baik

juga antara pihak-pihak yang terlibat.

Tapi yang menjadi kendalanya adalah lamanya proses birokrasi di pihak

BAPPEDA dalam melakukan validasi dan verifikasi terhadap para kelompok

penerima manfaat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga dananya pun akan

lama turunnya. Ditambah lagi dengan hanya BAPPEDA, dinas yang satu-satunya

terlibat dalam Program GEBRAK PAKUMIS, jadi pihak BAPPEDA harus bisa

mengatur program ini mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Dan

ditambah lagi dengan jumlah SDM yang terbatas untuk menjalankan Program

GEBRAK PAKUMIS.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Karakteristik Badan-Badan Pelaksana adalah bagaimana sikap

implementor dalam menjalankan suatu program sudah baik atau belum terhadap

suatu kelompok sasaran dalam sebuah program. Sikap implementor dalam

menjalankan suatu program sudah sesuai dengan aturan dan standar yang telah

ditetapkan dalam sebuah program. Dalam Program GEBRAK PAKUMIS, pihak

BAPPEDA sebagai implementor sudah menjalankan Program GEBRAK

PAKUMIS dengan baik terhadap kelompok sasaran yang ada. Seperti yang


“ Saya rasa kita sudah menjalankan progam dengan baik, kita juga sudah

memperlakukan kelompok sasaran dengan baik, karena kelompok sasaran

kita juga jelas. Kita menentukannya berdasarkan jumlah masyarakat

miskin di Kabupaten Tangerang, kemudian kita crosscek langsung dan

semuanya sudah tepat. Ya pokoknya sudah sesuai dengan aturan yang

97

berlaku. Ya kita juga sering monitoring di lapangan apakah pihak-pihak

yang terlibat juga sudah sesuai bekerja dengan aturan yang telah

ditetapkan dan memperlakukan dengan baik para masyarakat yang

menerima bantuan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 8 November

2017 pukul 15.10 WIB.)

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh I1.2 bahwa :

“ Saya kira Program GEBRAK PAKUMIS sudah dijalankan dengan baik

dan sudah sesuai aturan juga. Dan sejauh ini juga belum banyak warga

yang memberikan keluhannya. Kita sebagai pihak implementor setiap

melakukan pekerjaan harus mengacu sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan. Kita juga sering turun langsung ke warga untuk mengecek

sudah sejauh mana pengerjaannya.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal


I1.3 memberikan pendapatnya yang lebih jelas lagi, karena beliau yang

lebih sering bertemu warga secara langsung di Kecamatan Tigaraksa, bahwa :

“ Ya saya rasa sudah yah, sudah baik dalam menjalankan Program

GEBRAK PAKUMIS ini di masyarakat. Saya malah jarang ada di kantor

pak, saya lebih suka turun di lapangan pak. Untuk Program GEBRAK

PAKUMIS ini saya kira masyarakat juga sudah benar benar merasakan

manfaat dari Program GEBRAK PAKUMIS. Banyak masyarakat yang

cerita sama saya bahwa sekarang mereka sudah terbantu dengan adanya

program ini. Ya berarti itu sudah menunjukkan bahwa pihak implementor

sudah bekerja dengan baik dan hasilnya pun terasa sangat positif di

masyarakat. Ya kalau dalam bekerja kita sudah sesuai dengan aturan

Peraturan Bupati Tangerang nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan GEBRAK PAKUMIS yang masih berlaku sampai saat ini.

Contohnya kita tidak akan membangun sebuah kawasan jika hanya ada 2-3

unit rumah saja yang tidak layak huni.” (Wawancara dilakukan pada

tanggal 13 November 2017 pukul 14.10 WIB.)

Di kalangan masyarakat, pihak implementor juga sudah sangat bisa

dirasakan masyarakat dampak baiknya. Seperti yang diungkapkan oleh I2.1

bahwa:

“ Ya kalau pihak BAPPEDA mah sering kesini, dari peletakan batu

pertama, tahap pengerjaan sampai tahap finishing juga suka kesini. Ya

untuk sekedar monitoring aja pak katanya. Kalau dari pihak UPK mah

sering kesini pak, kaya pak amin, sering banget datang kesini untuk

98

ngecek ngecek gitu aja. Ya nanya-nanya ke warga juga sudah sejauh mana

progress pembangunannya. Ya saya rasa sih sudah cukup baik

pelayanannya.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2017

pukul 10.30 WIB.)

Pihak pelaksana selalu mendokumentasikan setiap pengerjaan Program

GEBRAK PAKUMIS baik dalam bentuk foto kegiatan, faktur-fakur, surat-surat

dan laporan hasil evaluasi, mulai dari tahap penetapan kawasan sampai ke tahap

evaluasi. Karena nantinya laporan dan dokumentasi tersebut akan menjadi sebuah

pertanggungjawaban pihak BAPPEDA kepada Bupati.

Gambar IV.6

Pihak implementor melakukan peletakan batu pertama dalam Program

GEBRAK PAKUMIS


99

Gambar IV.7

Pihak implementor melakukan pengawasan pada tahap pembangunan fisik



Gambar IV.8

Pihak Implementor melakukan peresmian rumah warga dalam Program

GEBRAK PAKUMIS


Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pihak implementor

dalam Program GEBRAK PAKUMIS sering datang ke lapangan untuk

memastikan bahwa program itu berjalan sudah sesuai dengan standar dan aturan

yang telah ditetapkan. Dari mulai tahap peletakan batu pertama, para pihak

100

implementor harus diwajibkan datang kemudian ketika tahap pembangunan fisik

dilakukan pihak implementor juga suka datang dan sampai ke tahap ke peresmian

rumah warga yang menjadi rumah layak huni . Pihak implementor harus memiliki

karakteristik yang baik terhadap para kelompok sasaran, agar sinergi yang tercipta

antara warga dengan pihak implementor menjadi lebih baik dan Program

GEBRAK PAKUMIS akan berjalan lancar.

I2.3 juga memberikan pendapat yang sama dalam hal sikap implementor

dalam menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS di kalangan masyarakat,

bahwa :

“ BAPPEDA cukup sering lumayan kesini pak. Ya mereka juga

mengawasi jika ada yang tidak sesuai dengan aturan atau ada kesalahan

dari tukang, barulah ntar pihak BAPPEDA komplen ke pihak UPK." (


I2.2 menambahkan beberapa pendapat yang berada diatas, bahwa :

“ Ya saya rasa sih BAPPEDA sudah cukup baik yah untuk menjalankan

program ini, udah ada yang mengontrol juga ada yang mengawasi juga

waktu dalam pengerjaannya pak.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 18


Dari sisi aspek Karakteristik Badan-badan Pelaksana di Program

GEBRAK PAKUMIS ini, pihak BAPPEDA sudah bekerja dengan baik terhadap

kelompok sasaran. Karena para masyarakat yang termasuk kelompok sasaran

sudah merasakan dampak baik dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS.

Pihak BAPPEDA selaku implementor sudah memiliki sikap yang cukup baik

dalam menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS. Seluruh pihak-pihak yang

terlibat dalam Program GEBRAK PAKUMIS juga sering datang ke lapangan, dari

awal tahap peletakan batu pertama, melakukan monitoring pada saat pekerjaan,

101

dan melakukan evaluasi setelah pekerjaanya selesai. Tidak ada dinas lain yang

ikut terlibat dalam Pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS, hanya BAPPEDA

saja dinas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Program GEBRAK

PAKUMIS.

5. Kondisi-kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam implementasi kebijakan suatu program haruslah dapat

meningkatkan segala macam aspek yang berada di lokasi program itu

diimplementasikan. Implementasi kebijakan haruslah dapat menyentuh kondisi-

kondisi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga kondisi tersebut harus bisa

ditingkatkan ke arah yang lebih baik setelah program itu diimplementasikan.

Program GEBRAK PAKUMIS sudah dapat meningkatkan kondisi sosial

masyarakat yang menerima bantuan, seperti yang diungkapkan oleh I1.2 bahwa :

“ Ya jelas sudah cukup meningkatkan secara sosial, karena selama

rumahnya masih tidak layak huni, pemilik rumah itu akan sulit bergaul

ataupun pasti akan malu untuk berkegiatan di lingkungannya. Setelah

rumahnya menjadi layak, pasti secara psikologi pastinya akan sangat

terbantu. Dia akan menjadi lebih percaya diri nantinya.” ( Wawancara


Namun I1.1 memiliki pendapat yang sedikit berbeda terkait kondisi sosial

yang ada di masyarakat, bahwa :

“ Kondisi sosial agak sulit kita ukur indikatornya. Yang terpenting harapan

saya secara sosial masyarakat bisa percaya ke pemda. Agar selanutnya

program pemda bisa didukung dengan baik oleh masyarakat kedepannya.

Dan nantinya ada ikatan yang kuat antara pemda dengan masyarakat.” (


102

Dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS sudah cukup

meningkatkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, seperti yang diungkapkan

oleh I1.3 bahwa :

“ Saya rasa masyarakat sudah cukup terbantu secara sosial. Karena

program ini kan program yang yang bisa dibilang program yang dikerjakan

secara sosial. Jadilah harus bisa dapat menyentuh aspek sosialnya. Tapi

alangka baiknya kamu nanti tanyakan langsung kepada masyarakatnya,

Karena yang dapat merasakan warga itu sendiri, tapi kalau dari saya sudah

cukup membantu lah di masyarakat, karena banyak yang bilang

masyarakat sudah cukup terbantu dengan adanya Program GEBRAK

PAKUMIS.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2017

pukul 14.10 WIB.)

Masyarakat sudah dapat merasakan meningkatnya kondisi sosial setelah

adanya Program GEBRAK PAKUMIS, seperti yang diungkapkan oleh I2.1 bahwa:

“ Ya saya rasa sudah cukup membantu lah pak, ya kondisi sosial juga

sudah mulai terangkat lah pak, ya keluarga bisa tidur nyaman sekarang

mah pak. Ga perlu khawatir lagi kalau mau tidur sekarang mah. Ya anak-

anak juga merasakan bisa lebih bersih dan enak lah buat pergi ke

sekolahnya lah pak.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November

2017 pada pukul 10.30 WIB. )

Hal tersebut juga senada, seperti yang diucapkan oleh I3.2 bahwa :

“ Ya untuk kondisi sosial keluarga saya sih sudah cukup meningkat lah

yah pak, sekarang saya bisa disebut cukup enak lah tinggal dirumahnya

lah. Ya dulunya sih saya malu pak, punya rumah masih bilik lantainya

masih tanah, ya sekarang mah alhamdulilah pak rumahnya udah dibangun

sampai begini.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 18 November 2017

pukul 10.00 WIB. )

103

Gambar IV.9

Peneliti sedang bersosialisasi dengan warga penerima bantuan



Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, disini

warga sedang bersosialisasi bersama peneliti dan dengan warga lainnya terhadap

hasil dari Program GEBRAK PAKUMIS yang telah selesai dilaksanakan di

tempatnya. Warga memberikan beberapa keluhan dan saran terkait perjalan

Program GEBRAK PAKUMIS di lingkungannya. Program GEBRAK PAKUMIS

sudah cukup dapat meningkatkan kondisi sosial kepada warga yang menerima

bantuan Program GEBRAK PAKUMIS, sekarang warga sudah tidak malu lagi

dan secara psikis warga sudah siap untuk bersosialisasi lagi dengan warga yang

lain dan tidak lagi ada rasa minder jika ada kegiatan bersama yang ada di

lingkungannya.

Secara kondisi sosial, masyarakat sudah cukup terangkat dengan adanya

Program GEBRAK PAKUMIS. Namun dalam kondisi ekonomi Program

104

GEBRAK PAKUMIS ini belum dapat menyentuh kondisi ekonomi warga

sepenuhnya, seperti yang diungkapkan oleh I1.1 bahwa :

“ Sayangnya program ini hanya masih menyentuh fisik saja, tapi disini

juga nantinya akan menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa

meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut. Entah dalam hal

menumbuhkan pusat-pusat ekonomi di kawasan tersebut atau memberikan

pelatihan, agar masyarakatnya bisa mempunyai skill yang bisa bersaing.

Saya harap SKPD lainnya juga harus ikut terlibat dengan Program

GEBRAK PAKUMIS kedepannya.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal

8 November 2017 pukul 15.10 WIB. )

Dalam peraturan Bupati Tangerang nomor 59 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS, masih ditargetkan hanya

untuk merevitalisasi sebuah kawasan kawasan yang masih dianggap kumuh, padat

dan miskin. Dan program GEBRAK PAKUMIS memang masih hanya difokuskan

untuk pembangunan fisik dalam sebuah kawasan, dan belum ditagertkan ke aspek

yang lain.

I1.2 memiliki pandangan yang sedikit berbeda, mengenai kondisi ekonomi

yang tercipta, setelah adanya Program GEBRAK PAKUMIS bahwa :

“ Untuk segi ekonomi, kita perkirakan rumahnya bisa tahan 10 tahun ke

depan, uang yang harusnya dipergunakan untuk merenovasi rumah, ya kan

uangnya bisa ditabung untuk hal yang lain, seperti pendidikan dan

kesehatan. Karena jika rumahnya tidak nyaman juga masyarakat akan

lebih sering terkena penyakit, dan nantinya untuk berobat pasti akan

mengeluarkan biaya yang lebih lagi.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal


Dalam kondisi ekonomi, I1.3 memiliki pendapat yang senada, bahwa :

“ Kalau kondisi ekonomi juga sudah sangat membantu masyarakat. Karena

uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki rumah, kan bisa

ditabung oleh masyarakat bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih

bermanfaat.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2017

pukul 14.10 WIB. )

105

Untuk kalangan masyarakat, dalam menyikapi kondisi ekonomi banyak

memiliki pendapat yang cukup beragam. Ada yang sudah sangat terbantu dari segi

kondisi ekonominya, seperti yang diungkapkan oleh I2.3 bahwa :

“ Saya syukur alhamdulilah pak dapat bantuan program seperti ini, ya

karena pekerjaan saya juga begini pak serabutan aja, kalau ada kerjaan ya

saya kerjakan ya kalau tidak ada saya tidak dapat uang pak. Uang nya juga

hanya cukup makan sehari-sehari saja pak tidak kefikiran untuk

membangun rumah. Ya untung saya dapat program ini pak, saya dan

keluarga saya jadi lebih enak tinggal dirumahnya sekarang pak.” (


Masyarakat lainnya pun memberikan pendapat untuk keadaaan ekonomi

belum sepenuhnya terbantu, seperti yang diungkapkan oleh I3.3 bahwa :

“ Ya kalau untuk terbantu ya terbantu sih pak untuk keadaan ekonomi

saya, ya tapi tetep saya ngeluarin duit juga buat nambahin ada yang kurang

atau buat ngasih makan tukang, jadi ya belum sepenuhnya terbantu.” (


Namun I3.1 memberikan pendapat yang sedikit berbeda, ya walaupun

sudah cukup terbantu dalam segi ekonomi, tapi belum untuk meingkatkan kondisi

ekonominya, bahwa :

“ Saya rasa juga sudah cukup terbantu pak untuk kondisi ekonomi saya, ya

uangnya kan bisa saya tabung untuk keperluan lainnya pak. Tapi ya

keadaan ekonomi saya tetap gini-gini saja pak, ya penghasilannya cukup

buat makan sehari-hari saja pak, tidak cukup untuk membeli apa-apa. Ya

saya harapnya sih ada pelatihan-pelatihan juga gitu pak untuk kita-kita nya

agar kita bisa meningkatkan penghasilan gitu pak, atau dikasih modal

usaha gitu pak.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2017

pukul 11.30 WIB. )

106

Gambar IV.10

Konsumsi yang disediakan warga untuk tukang atau warga yang ikut

membantu dalam merevitalisasi rumahnya


Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan disini ada

warga yang sedang menyiapkan minum atau makanan ringan untuk kepada para

tukang atau kepada warga yang ikut membantu dalam merevitalisasi rumahnya.

Ini murni kesadaran dari para warga yang ingin berterimakasih kepada tukang

atau warga yang ikut membantu dalam proses pembangunan rumanya, walaupun

memang tidak diwajibkan dalam peraturannya. Tapi memang warga juga sedikit

mengeluhkan karena setiap warga yang menerima bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS itu memang berkriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, jadi

kondisi ekonominya harus bisa lebih diperhitungkan lagi dan tidak bisa dipakai

untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembangunan rumahnya.

107

Untuk kondisi politiknya, Program GEBRAK PAKUMIS ini sama sekali

tidak ada unsur politiknya, dan tidak ada kaitannya dengan kondisi politik di

setiap kawasannya. Seperti yang diungkapkan oleh I1.1 bahwa :

“ Program GEBRAK PAKUMIS ini sifatnya sosial pak, jadi tidak ada

unsur politiknya sama sekali, mengarah kesitu pun tidak apalagi

menyentuhnya. Jadi saya rasa tidak sama sekali berkaitan dengan aspek

politik.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2017 pukul

15.10 WIB.)

I1.2 juga memberikan pendapat yang senada terkait kondisi politik, bahwa :

“ Tidak ada sama sekali mas, kita mah program sosial saja, kita saja

berjalannya dari awal, kasihan melihat kondisi warga yang rumahnya

masih tidak layak huni ya jadi kita hanya ingin membantu. Tidak ada

unsur politiknya sama sekali.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 9


Bahkan I3.1 bingung terkait pertanyaan untuk kondisi politik yang dia

rasakan selama program ini berjalan, bahwa :

“ Saya kurang tahu, untuk politik-politik gitu pak di program ini, saya rasa

sih tidak ada.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2017

pukul 11.30 WIB.)

Dari sisi aspek kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik di

dalam Program GEBRAK PAKUMIS. Pertama dari aspek kondisi sosial, dengan

adanya Program GEBRAK PAKUMIS masyarakat sudah cukup meningkatkan

kondisi sosial untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Dengan memiliki rumah

yang lebih layak masyarakat akan lebih bisa untuk ikut gabung bersama

masyarakat lainnya untuk berkegiatan sosial bersama-sama, dan bisa terhindar

dari segala macam penyakit yang bersumber dari kawasan yang kumuh dan kotor.

108

Kedua dari aspek kondisi ekonomi, dengan adanya Program GEBRAK

PAKUMIS masyarakat sudah cukup terbantu dari segi anggarannya. Memang

untuk sekedar membantu masyarakat tidak mengeluarkan uang lebih Program

GEBRAK PAKUMIS sudah cukup membantu, tapi untuk meningkatkan kondisi

ekonomi warga yang menerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS masih

menjadi sebuah tantangan untuk pemerintah daerah kedepannya.

Ketiga untuk kondisi politik, Program GEBRAK PAKUMIS ini sama

sekali tidak ada unsur politik di dalamnya, karena program ini dari awalnya

bergerak untuk sosial. Jadi tidak ada sama sekali unsur politik atau berhubungan

dengan kegiatan politik dalam program GEBRAK PAKUMIS. Terkait dengan visi

misi Kabupaten Tangerang untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah

Kabupaten Tangerang, dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS sudah bisa

untuk mengurangi kawasan kawasan miskin yang berada di Kabupaten

Tangerang. Tapi di dalam Program GEBRAK PAKUMIS hanya sampai untuk

mewujudkan tujuan politik Bupati Tangerang untuk mengentaskan kemiskinan,

tapi tidak untuk menyentuh dan berhubungan dengan kondisi politik di setiap

kawasannya.

109


Diposisi Pelaksana adalah sifat dan karakteristik dari pihak pelaksana

dalam menjalankan sebuah program. Pihak pelaksana harus memiliki tanggung

jawab yang baik dan kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan sebuah

program. Pihak pelaksana juga harus memahami terlebih dahulu maksud dan

tujuan yang akan diterapkan agar nantinya bisa disosialisasikan kepada

masyarakat secara jelas. Dalam Program GEBRAK PAKUMIS, pihak BAPPEDA

selaku pihak pelaksana dalam program ini sudah memiliki tanggung jawab yang

baik dan kemampuan yang mumpuni, seperti yang diungkapkan oleh I1.1 bahwa :

“ Saya rasa untuk terkait tanggung jawab, semua pihak yang terlibat harus

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Karena kita

punya aturan main dan prosedur. Kita sudah bekera secara optimal dari

tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Jika ada pihak yang tidak

berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, kita akan selalu

kasih surat peringatan. Karena setiap tahunnya program kita selalu diaudit

oleh BPK, jadi ya harus punya tanggung jawab yang tinggi terhadap

pekerjaan. Pihak BAPPEDA saya rasa sudah cukup mumpuni dalam

menjalankan program ini, terbukti kita sudah meraih 2 penghargaan dari

pemerintah pusat maupun televisi swasta.” ( Wawancara dilakukan pada

tanggal 8 November 2017 pukul 15.10 WIB. )

Program GEBRAK PAKUMIS meraih dua penghargaan di tingkat

nasional dan di tv swasta pada tahun 2015, yang didapat dari pemerintah pusat

yaitu penghargaan “ Government Award ” sebagai program percontohan nasional.

Dan dari tv swasta yaitu penghargaan “ SINDO Weekly Award. ”

Karena tanggung jawab dan kemampuan yang baik dimiliki para pihak-

pihak yang terlibat, Program GEBRAK PAKUMIS ini menjadi program unggulan

yang berada di Kabupaten Tangerang, seperti yang diungkapkan oleh I1.2 bahwa :

110

“ Secara kemampuan dalam menjalankan program sudah cukup baik, ya

karena kita setiap tahunnya program ini sejauh ini selalu dijadikan

program unggulan. Untuk tanggung jawab mah kita pasti sangat

bertanggung jawab dengan baik dalam menjalankan program ini, karena

kita juga punya aturan dan standar yang harus selalu diikuti.” ( Wawancara


Program GEBRAK PAKUMIS dari tahun pertama hingga tahun sekarang,

program ini sudah berjalan baik, seperti yang diungkapkan oleh I1.3 bahwa:

“ Saya pikir kita selaku pelaksana sudah bertanggung jawab dengan baik.

Karena program ini sudah berjalan dari tahun 2012. Dan dari tahun

pertama sampai sekarang kita sudah memilki kemampuan yang baik juga

dalam bekerja di masyarakat walaupun dengan dana yang cukup minim.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2017 pukul 14.10

WIB.)

Pihak masyarakat sudah merasa sudah cukup terbantu dengan para pihak

pelaksana yang selalu mendampingi dari tahap awal sampai tahap akhir, seperti

yang diungkapkan oleh I2.1 bahwa :

“ Ya pihak BAPPEDA saya rasa sudah cukup bertanggung jawab dengan

baik lah, soalnya dari awal survey sampai tahap akhir pihak BAPPEDA

selalu mendampingi kita, BAPPEDA juga sering datang untuk mengawasi

pekerjaan orang di lapangannya. Tapi pihak UPK sih yang lebih sering

datang mah pak, ya untuk tanggung jawab sudah cukup baik lah dalam

program ini.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2017

pukul 10.30 WIB. )

I2.3 juga memiliki pendapat yang sama terkait para pihak pelaksana yang

sudah cukup membantu berjalannya program ini, bahwa :

“ Semuanya sudah cukup membantu lah pak, dalam sama-sama

mensukseskan program ini gitu pak, dari pihak BAPPEDA, pihak UPK,

KPM dan para tetangga juga sama-sama bertanggung jawab menjalankan

program ini dengan baik. Ya kalau terkait kemampuan saya kurang paham

yah pak. Ya tapi sudah cukup baik jalannya program ini.” ( Wawancara

dilakukan pada tanggal 25 November 2017 pukul 10.00 WIB. )

111

Tapi warga Desa Pematang cukup mengeluhkan terkait lamanya waktu

verifikasi Program GEBRAK PAKUMIS, seperti yang diungkapkan oleh I3.2

bahwa :

“ Ya untuk tanggung jawab atau kemampuan saya bingung dalam

menjawabnya, tapi saya cukup menunggu lama untuk berjalnnya Program

GEBRAK PAKUMIS ini, saya sudah ngasih proposal dari bulan juni, baru

ada kabar lagi untuk peletakan batu pertama pada bulan Desember pak. Itu

juga saya tidak dikasih tahu dari jauh-jauh hari gitu. Karena kita juga harus

nyediain tabungan juga takut ada bahan-bahan material yang kurang dan

ngasih makan tukang juga kan pak. ( Wawancara dilakukan pada tanggal


Terkait maksud dan tujuan diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS,

pihak BAPPEDA sudah bisa memberikan pemahaman yang jelas terhadap

masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh I1.1 bahwa :

“ Saya rasa sudah cukup jelas yah kita memberikan pemahaman maksud

dan tujuan diadakannya program ini kepada masyarakat, dan masyarakat

juga saya rasa sudah cukup mengerti. Karena hukumnya wajib untuk kita

paham terlebih dahulu apa yang hendak kita terapkan di masyarakat, agar

nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan kendala saat program itu

dilaksanakan di masyarakat.” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 8


Program GEBRAK PAKUMIS sudah dapat diterima di masyarakat

dengan cukup baik, dan masyarakat juga mengerti maksud dan tujuan

diadakannya program ini, seperti yang diungkapkan oleh I1.2 bahwa :

“ Saya kira kita sudah cukup memahami maksud dan tujuan program ini.

Kalau kita tidak mampu menjelaskan secara jelas dan secara teknis,

program ini tidak akan berjalan. Kalau maksud dan tujuannya tidak jelas

masyarakat juga akan ragu dalam program ini, nanti takutnya setelah

dibongkar rumahnya malah tidak jadi. Saya kira masyarakat juga sudah

cukup memahami maksud dan tujuannya, bahkan masyarakat selalu ikut

bergotong royong jika ada warganya yang tidak mampu.” ( Wawancara


112

Masyarakat juga sudah cukup memahami maksud dan tujuan diadakannya

Program GEBRAK PAKUMIS. Seperti yang diungkapan oleh I2.2 bahwa :

“ Ya masyarakat saya rasa sudah tahu tujuan diadakannya Program

GEBRAK PAKUMIS, ya untuk membangun rumah yang tidak layak huni,

tapi dana yang dianggarkan tidak banyak, jadi masyarakat harus siap bila

ada yang kekurangan dalam pengerjaannya. Karena ini hanyalah bersifat

dorongan saja seperti yang sudah dijelaskan oleh pihak BAPPEDA.” (


Tapi masyarakat tetap memiliki harapan yang besar kedepannya untuk

Program GEBRAK PAKUMIS, seperti yang diungkapkan oleh I3.1 bahwa :

“ Ya saya harap kedepannya, warga yang menerima Program GEBRAK

PAKUMIS bisa benar-benar terbantu gitu pak. Bisa diselesaikan dengan

baik juga dan kalau bisa bahan-bahan materialnya ditambah juga pak. Dan

lebar luas rumahnya juga bisa lebih diperbesar pak. Plafon juga kalau bisa

mah dapet pak. Jadi seperti dibedah beneran gitu pak.” ( Wawancara

dilakukan pada tanggal 15 November 2017 pukul 11.30 WIB. )

Masyarakat sudah cukup memahami maksud dan tujuan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS, tapi I3.3 memberikan pesan kepada pihak pelaksana agar

bisa lebih banyak lagi jumlah masyarakat yang menerima bantuan di setiap desa

nya, bahwa :

“ Ya saya sudah cukup berterimakasihlah dengan adanya Program

GEBRAK PAKUMIS ini, walaupun saya masih harus nambah

kekurangannya. yang penting saya udah tidak tinggal di bilik lagi pak. Ya

walaupun rumahnya seadanya dan masih banyak kekurangan tapi ya sudah

cukuplah bagi saya. Tapi ya semoga ke depannya bantuannya bisa lebih

banyak bahan-bahan materialnya yah pak. Terus juga ya semoga yang

dapat bedah rumah gini, bisa lebih banyak yah pak, di desa saya juga

masih banyak yang rumahnya bilik tapi belum menerima bantuan. (


113

Gambar IV.11

Kondisi rumah warga yang sudah mendapat bantuan Program

GEBRAK PAKUMIS


Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa,

benar adanya bahwa bantuan yang didapatkan belum maksimal, dan masih

terkesan seadanya untuk kondisi rumahnya. Kondisi rumah warga masih terlihat

tidak cukup nyaman walaupun sudah mendapat bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS, masih banyak beberapa elemen rumah yang masih dibilang belum

layak huni masih harus ada penambahan bahan material untuk kedepannya. Warga

masih mengharapkan bantuan yang diberikan bisa lebih banyak lagi kedepannya.

Seperti bantuan yang diberikan sampai ke flapond, bisa sampai dikeramik dan

bisa sampai pakai genteng untuk atapnya. Agar rumah yang ditempatinya bisa

lebih nyaman lagi untuk para penghuninya dan bisa merasakan rumah yang

seutuhnya.

114

Dari sisi aspek Disposisi Pelaksana dalam Program GEBRAK PAKUMIS

ini, sudah bisa dibilang cukup baik dalam hal tanggung jawab dan kemampuan

yang dimiliki dalam menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS, karena dalam

menjalankan pekerjaannya seluruh pihak yang terlibat sudah bekerja sesuai

dengan aturan dan standar yang berlaku. Tapi warga tetap mengeluhkan lamanya

proses turunnya bantuan Program GEBRAK PAKUMIS.

Kemudian untuk pemahaman maksud dan tujuan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS, pihak BAPPEDA selaku pelaksana sudah memberikan

pemahaman yang jelas terkait maksud dan tujuan diadakannya Program

GEBRAK PAKUMIS. Masyarakat tetap memiliki harapan yang besar agar

Program GEBRAK PAKUMIS ini dapat membantu sepenuhnya dalam

merenovasi rumah tidak layak huni, dan bisa lebih menambah jumlah penerima

masyarakat yang menerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS setiap

tahunnya.

4.5 Pembahasan

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama

Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016 ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana dan hambatan apa saja yang terjadi dalam proses

implementasi kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS. Peneliti menggunakan

teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yaitu :

115

1. Ukuran atau Dasar-dasar Kebijakan dan Tujuan Kebijakan

2. Sumber Daya


4. Karakteristik Agen Pelaksana.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai

Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat

Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah Di kecamatan Tigaraksa

Kabupaten Tangerang Tahun 2016 dinilai masih ada beberapa kendala yang

terjadi dalam pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS. Karena hasil dari

observasi di lapangan dan didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan para

informan yang terlibat dalam pelaksaan Program GEBRAK PAKUMIS. Hal ini

sesuai dengan pembahasan dimensi-dimensi yang peneliti gunakan sebagai

pedoman penelitian, yaitu :

1. Ukuran-ukuran dasar Kebijakan dan Tujuan Kebijakan

Dalam aspek Ukuran-ukuran dasar kebijakan dan tujuan kebijakan,

Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah sesuai berjalan dengan aturan

dan standar kebijakan yang telah ditetapkan. Para stakeholder yang

terlibat dalam program ini sudah menjalankan Program GEBRAK

PAKUMIS sudah sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan.

Program GEBRAK PAKUMIS berawal dari pemerintah pusat yang

116

mengeluarkan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan

Pemukiman.

Kemudian pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati

nomor 59 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan

Bersama Rakyat Atasi Kawasan Kumuh, Padat dan Miskin. Program

GEBRAK PAKUMIS sudah memiliki aturan yang jelas dan terstruktur

baik dari tingkat pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah, dan para

pihak yang terlibat sudah sesuai menjalankan Program GEBRAK

PAKUMIS sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan kelompok penerima manfaat juga pihak

BAPPEDA sudah sesuai dengan kriteria kelompok penerima manfaat

yang telah ditentukan. Tapi masyarakat banyak yang mengeluhkan terkait

penentuan warga yang menerima bantuan, mereka bilang masih banyak

warga yang rumahnya tidak layak tapi belum menerima bantuan dan tidak

diutamakan terlebih dahulu. Disini kurangnya kinerja KPM dalam

menentukan siapa saja yang layak menerima bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS, karena masih mendahulukan kepentingan pribadinya

dibandingkan fakta di lapangan.

Karena di dalam Program GEBRAK PAKUMIS, ketika

masyarakat setempat mau ikut turun langsung membantu tetangganya

yang sedang menerima bantuan akan semakin mempermudah kerja dari

pihak pemerintah daeranya. Karena program ini memang di desain dari

masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena masyarakat

117

sendiri yang nantinya akan menentukan keberhasilan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS di setiap masing-masing kawasannya.

2. Sumber Daya

Dalam aspek Sumber Daya Program GEBRAK PAKUMIS menuai

pendapat yang beragam di kalangan masyarakatnya. Pertama dari aspek

Sumber Daya Manusia, Program GEBRAK PAKUMIS sudah memiliki

kualitas SDM yang sudah cukup mumpuni dan dapat menjalankan

program ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. SDM yang

tersedia juga sudah sangat berkualitas dari tingkat BAPPEDA, Tim

Teknis, Tim Fasilitasi, UPK dan KPM.

Dalam Peraturan Bupati Tangerang nomor 59 tahun 2014 tentang

pedoman pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS, Sumber Daya

Manusia yang tersedia dalam Program GEBRAK PAKUMIS terdiri dari

Tim Teknis yang beranggotakan 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 5

orang anggota. Tim Fasilitasi yang beranggotakan 1 orang ketua, 1 orang

sekretaris dan 3 orang anggota. Tim UPK yang beranggotakan 1 orang

ketua, 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara. Ketua kelompok

penerima manfaat 1 orang yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan

warga. Dan warga penerima manfaat bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS itu sendiri yang harus ikut terlibat.

Untuk terkait jumlah SDM yang berperan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS memang masih kurang dan harus ditambah lagi

jumlah individunya atau melibatkan pihak lain yang bisa bekerjasama

118

dalam menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS. Terutama di tingkat

UPK, harus ditambah lagi jumlah pegawainya karena di UPK hanya

mengandalkan satu individu saja untuk berkoordinasi dengan seluruh

masyarakat yang menerima bantuan di 3 desa atau di satu kecamatan.

Jika jumlah pegawai nya lebih ditambah lagi nampaknya Program

GEBRAK PAKUMIS ini akan menjadi lebih efektif.

Kedua dari aspek Sumber Daya Anggaran semua pihak merasa

dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dirasa

masih kurang dan belum mencukupi untuk memenuhi proses perbaikan

rumah tidak layak huni. Karena 13 juta untuk per 1 unit rumah dirasa

masih sangat kurang, tapi terlepas daripada itu banyak masyarakat yang

merasa dirinya sudah cukup terbantu dengan adanya Program GEBRAK

PAKUMIS ini, terkait untuk kekurangannya masyarakat bisa memahami

dan itu akan menjadi tanggung jawab masyarakat di kawasannya masing-

masing. Karena memang diharapkannya untuk masyarakat dapat

menimbulkan lagi budaya untuk saling gotong royong dan saling tolong

menolong sesama warga masyarakat.


Dalam aspek Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan

Pelaksana dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah berjalan cukup

baik dan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. BAPPEDA

selaku dinas yang bertanggung jawab dalam program ini pun masih

berusaha menciptakan komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang

119

terlibat dalam program ini. Karena masih banyak warga yang masih

belum mengetahui kapan bantuannya turun langsung ke tangan warga,

karena warga masih menunggu waktu yang lama untuk turunnya bantuan

program GEBRAK PAKUMIS. Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah

sangat jelas dan terstruktur baik dalam tahap perencanaan, ke tahap

implementasinya bahkan sampai ke tahap evaluasinya sudah baik, jadi

Pihak BAPPEDA harus menciptakan komunikasi yang baik agar nantinya

tercipta koordinasi yang baik juga antara pihak-pihak yang terlibat.

Tapi lamanya proses birokrasi adalah satu kendala yang sering

dikeluhkan oleh masyarakat, masyarakat masih menunggu cukup lama

terkait kepastian turunnya bantuan Program GEBRAK PAKUMIS. Pihak

UPK menyebutkan mereka juga hanya bisa menunggu, jika belum

mendapat anggaran yang disediakan dalam Program GEBRAK

PAKUMIS mereka pun tidak bisa untuk menyalurkan bahan-bahan

materialnya kepada warga. Lamanya proses birokasi ini disebabkan oleh

hanya satu dinas saja yang terlibat dalam Program GEBRAK PAKUMIS

ini, yaitu hanya dinas BAPPEDA saja yang bertanggung jawab dalam

program ini, dari mulai perencanaan dan perancanangan program,

pengumpulan data, melakukan validasi dan verifikasi, memointoring

pekerjaan di lapangan sampai ke tahap melakukan evaluasi.

Karena pihak BAPPEDA juga tidak hanya menjalankan Program

GEBRAK PAKUMIS semata, masih banyak program yang dijalankan

oleh BAPPEDA setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya BAPPEDA harus

120

bisa merenovasi 1000 lebih rumah tidak layak huni yang berada di

Kabupaten Tangerang, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama.

4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Dalam aspek Karakteristik Badan-badan Pelaksana di Program

GEBRAK PAKUMIS ini, pihak BAPPEDA sudah bekerja dengan baik

terhadap kelompok sasaran. Karena para masyarakat yang termasuk

kelompok sasaran sudah merasakan dampak baik dengan adanya Program

GEBRAK PAKUMIS. Bahkan banyak masyarakat yang merasa dirinya

telah sudah sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan tempat

tinggalnya.

Pihak BAPPEDA selaku implementor sudah sangat baik dalam

menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS. BAPPEDA juga selalu

bekerja mengacu kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Bahkan para pihak implementor juga sering datang ke lapangan, dari awal

tahap peletakan batu pertama, melakukan monitoring pada saat pekerjaan,

dan melakukan evaluasi setelah pekerjaaanya selesai. Dengan adanya

BAPPEDA di lapangan masyarakat merasa sudah cukup terbantu, bila ada

yang ingin dibicarakan atau ada keluhan bisa disampaikan langsung ke

pihak BAPPEDA saat berada di lapangan.

Pihak UPK selaku pihak yang berkoordinasi langsung dengan

masyarakat juga sering datang ke lapangan, untuk sekedar melakukan

pengecekan dan melihat kekurangan apa saja yang berada di lapangan.

Pihak UPK juga sering datang ke lapangan untuk melihat apakah

121

pengerjaannya sudah sesuai dengan aturan dan standar yang telah

ditetapkan, bila ada yang tidak sesuai dengan aturan dan standarnya, akan

langsung ditegur dan akan diberikan peringatan oleh pihak BAPPEDA.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam aspek kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik di

dalam Program GEBRAK PAKUMIS. Pertama dari aspek kondisi sosial,

dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS masyarakat sudah cukup

meningkatkan kondisi sosial untuk dirinya sendiri dan lingkungannya.

Dengan memiliki rumah yang lebih layak masyarakat akan lebih bisa

untuk gabung bersama masyarakat lainnya untuk berkegiatan sosial

bersama-sama, tidak ada lagi rasa minder terhadap rumahnya yang tidak

layak huni. Dengan rumah yang lebih layak juga dapat meningkatkan

kondisi para penghuni rumah tersebut agar lebih tidak mudah terkena

penyakit untuk dibidang kesehatannya dan lebih nyaman untuk belajar

dan selalu semangat untuk bersekolah di bidang pendidikan.

Terkait kondisi sosial, masyarakat merasa sudah cukup terbantu

dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS. Kedua dari aspek kondisi

ekonomi, dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS masyarakat

sudah cukup terbantu dari segi anggarannya. Uang yang seharusnya

mereka pakai untuk merenovasi rumahnya yang tidak layak huni, bisa

disimpen untuk tabungan kesehatan ataupun pendidikan. Bahkan uangnya

bisa digunakan untuk keperluan sehari-sehari.

122

Tapi untuk meningkatkan kondisi ekonomi tersebut masih menjadi

sebuah tantangan untuk pemerintah daerah, harapannya nanti kedepannya

Program GEBRAK PAKUMIS juga dapat memberdayakan

masyarakatnya, seperti pemberian modal usaha atau pelatihan-pelatihan

yang bisa digunakan untuk bersaing dan nantinya dapat menambah

penghasilan masyarakat. Dan secara otomatis kondisi ekonomi

masyarakat akan meningkat, dan nantinya bukan rumahnya saja yang

layak tapi masyarakatnya juga bisa hidup sejahtera.

Terakhir untuk kondisi politik, Program GEBRAK PAKUMIS ini

sama sekali tidak ada unsur politik di dalamnya, karena program ini dari

awalnya bergerak untuk sosial. Para pihak yang terlibat menaruh

kepeduliannya kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Tangerang

yang masih memiliki rumah-rumah yang tidak layak huni, jadi tidak ada

unsuk politiknya sama sekali. Terkait hubungan dengan pemerintah pusat,

Program GEBRAK PAKUMIS ini hanya didanai dari dana APBD

Kabupaten Tangerang. Jadi tidak ada unsur politik dalam Program

GEBRAK PAKUMIS baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat

pemerintah daerah.


Dalam aspek Disposisi Pelaksana dalam Program GEBRAK

PAKUMIS ini, sudah bisa dibilang cukup baik dalam hal tanggung jawab

dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan Program GEBRAK

PAKUMIS. Para pihak yang terlibat selalu menjalankan program ini

123

mengacu kepada aturan yang berlaku. Karena jika ada salah satu pihak

yang tidak mentaati peraturan yang berlaku akan mendapati surat

peringatan yang bertujuan agar program tersebut tidak semakin salah.

Kemampuan dan tanggung jawab para stakeholder sudah cukup

baik untuk menyakinkan masyarakat bahwa program ini sudah jelas

secara teknis maupun non teknis. Tapi warga tetap mengeluhkan lamanya

proses verifikasi dalam program GEBRAK PAKUMIS, sehingga

membuat warga bingung terkait kapan program ini akan berlangsung di

wilayahnya. Kemudian untuk pemahaman maksud dan tujuan dalam

Program GEBRAK PAKUMIS, pihak BAPPEDA selaku pelaksana sudah

memberikan pemahaman yang jelas terkait maksud dan tujuan

diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS.

Tapi masih ada beberapa warga yang mengira awalnya Program

GEBRAK PAKUMIS ini program yang terima bersih, jadi warga hanya

tinggal menunggu rumahnya jadi. Tapi disini peran warga sangat penting

dalam tingkat keberhasilan Program GEBRAK PAKUMIS karena warga

harus ikut berpartisipasi secara langsung dalam progam ini. Pihak

implementor harus melakukan pendekatan yang lebih dekat lagi kepada

warga, karena tidak semua warga bisa menerima informasi secara jelas.

Karena jika nantinya pihak pelaksana tidak cukup baik untuk

memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, nantinya mereka

akan ragu akan berjalan atau tidaknya program ini. Dan kedepannya

diharapkan masyarakat bisa selalu percaya kepada pemerintah daerah dan

124

selalu mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. Tapi masyarakat tetap memiliki harapan yang besar agar Program

GEBRAK PAKUMIS ini dapat membantu sepenuhnya dalam merenovasi

rumah tidak layak huni, seperti bisa ditambah lagi bahan-bahan material

dalam pembangunan rumahnya dan bisa lebih menambah jumlah

penerima masyarakat yang menerima bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS setiap tahunnya.

Tabel IV.7

Ringkasan Hasil Penelitian

No Indikator Aspek Temuan Lapangan

1

Ukuran-ukuran

Dasar Kebijakan

atau Tujuan-

tujuan Kebijakan

Ukuran – ukuran

Dasar Kebijakan

Hasil penelitian, dalam Program

GEBRAK PAKUMIS ukuran yang

digunakan adalah Peraturan Bupati

Tangerang nomor 59 tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Gerakan Bersama Rakyat

Atasi Kawasan Kumuh, Padat dan

Miskin. Program GEBRAK

PAKUMIS sudah memiliki aturan

yang jelas dan terstruktur baik dari

tingkat pemerintah pusat ke tingkat

pemerintah daerah, dan para pihak

yang terlibat sudah sesuai

menjalankan Program GEBRAK

PAKUMIS sudah sesuai dengan

aturan dan standar yang telah

ditetapkan.

Tujuan – tujuan

Kebijakan

Hasil penelitian, Program

GEBRAK PAKUMIS memiliki

tujuan kebijakan yaitu dapat

membantu masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) agar

mampu membangun atau

meningkatkan kualitas huniannya

sehingga dapat menempati rumah

yang lebih layak, dan di 3 desa

tersebut, dengan adanya Program

125

GEBRAK PAKUMIS sudah cukup

terbantu dan masyarakat sudah

cukup merasakan dampak dari

bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS, tapi masalah yang

sering terjadi di Desa Sodong dan

Desa Pematang kinerja dari KPM

nya dirasa masih kurang maksimal,

dalam penentuan warga yang

didahulukan dalam menerima

bantuan. Dan besar harapan warga

agar bantuan yang diberikan bisa

lebih banyak lagi, terkait bahan

materialnya seperti genteng,

keramik dan flapond.

2 Sumber Daya Sumber Daya

Manusia

Hasil penelitian, dalam Program

GEBRAK PAKUMIS jumlah

Sumber Daya Manusia yang

terlibat masih sangat terbatas

dalam jumlahnya, terutama di

Pihak UPK yang dirasa masih

harus ada penambahan jumlah

SDM. Karena hanya ada 1 staff

dari pihak UPK yang bertugas

untuk berkoordinasi dengan 3 desa

yang berada di Kecamatan

Tigaraksa. Karena hanya ada 1

orang yang bertugas nantinya akan

membuat kinerjanya menjadi

kurang maksimal dan membuat

warga akan semakin lama jika

ingin berkoordinasi dengan Pihak

Implementor Program GEBRAK

PAKUMIS.

Sumber Daya

Anggaran

Hasil penelitian, jumlah Sumber

Daya Anggaran yang ada didalam


masih sangat minim dalam

memenuhi pembangunan rumah

tidak layak huni, semua pihak yang

terlibat juga sependapat bahwa

anggaran yang disediakan masih

terlalu minim, dengan hanya

dianggarkan 13 juta per 1 unit

rumahnya dan sudah termasuk

dalam pembangunan fisik,

126

septictank dan pembayaran tukang.

Bantuan tersebut berupa bahan-

bahan material yang akan diterima

oleh warga.

3 Komunikasi

Antar Organisasi

dan Kegiatan

Pelaksana

Komunkasi Antar

Organisasi

Hasil penelitian, komunikasi yang

tejalin dalam Program GEBRAK

PAKUMIS belum sepenuhnya baik

yang terjadi di masyarakat setiap

desanya. Seperti di desa Margasari

masih ada warga yang masih

belum paham mengenai adanya

Program GEBRAK PAKUMIS,

sedangkan di desa sodong dan

Desa Margasari masih

mengeluhkan terkait tidak adanya

komunikasi kapan bantuan

Program GEBRAK PAKUMIS itu

turun di setiap desanya, jadi warga

masih sering menanyakannya

kepada pihak KPM, kapan

bantuannya turun agar warga bisa

mempersiapkan terlebih dahulu

jika bantuannya datang ke

rumahnya.

Organisasi

Pelaksana

Hasil Penelitian, karena hanya satu

dinas yang terlibat dalam Program

GEBRAK PAKUMIS yaitu hanya

Bappeda. Bappeda yang

bertanggung jawab secara penuh

dalam berjalannya Program

GEBRAK PAKUMIS dari tahap

perencanaan hingga ke tahap

evaluasinya. Itulah yang

menyebabkan lamanya proses

birokrasi yang ada di dalam


jadi Bappeda harus bisa

memverifikasi dan memvalidasi

semua data yang berhubungan

dengan Program GEBRAK

PAKUMIS. Dan setiap tahunnya

BAPPEDA harus bisa merenovasi

1000 lebih rumah tidak layak huni

yang berada di Kabupaten

Tangerang, dan itu akan memakan

waktu yang cukup lama. Warga

127

kerap kali mengeluhkan terkait

lamanya proses bantuan turunnya,

di Desa Sodong bantuan turun

pada bulan November sedangkan

untuk Desa Pematang dan Desa

Margasari di bulan Desember, dan

untuk pengajuan proposalnya

serentak di bulan juni.

4 Karakteristik

Agen-agen

Pelaksana

Sikap

Implementor

dalam

menjalankan

Program

GEBRAK

PAKUMIS

Hasil penelitian, sikap

implementor dalam menjalankan


sudah dibilang cukup baik kepada

warga yang menerima bantuan


karena para pihak implementor

juga sering datang ke lokasi untuk

memastikan bahwa pekerjaan yang

sedang dilakukan itu sudah sesuai

dengan standard an aturan yang

telah ditetapkan. Pihak

implementor juga datang untuk

sekedar menanyakan keluhan yang

ingin warga sampaikan, dan warga

pun sudah cukup puas terhadap

sikap implementor yang ada.

Memang masih ada yang belum

optimal seperti terbatas jumlah

SDM dan kinerja dari sikap KPM

yang sering menjadi keluhan warga

dalam Program GEBRAK

PAKUMIS.

5 Kondisi-kondisi

Sosial, Ekonomi

dan Politik

Kondisi Sosial Hasil penelitian, Program


untuk bisa meningkatkan kondisi

sosial di lingkungan tersebut,

terutama kepada warga yang

menerima bantuan Program

GEBRAK PAKUMIS, para warga

sekarang sudah mulai percaya diri

jika harus bersosialisasi dengan

tetangganya, dulu mereka masih

malu karena hanya memiliki rumah

yang hanya terbuat dari bilik

bambu. Karena dengan memiliki

rumah yang layak huni membuat

para warga juga terhindar dari

128

berbagai macam penyakit dan akan

membuat kondisi rumah menjadi

nyaman sebelum melakukan

aktifitas.

Kondisi Ekonomi Hasil penelitian, Program


dapat membantu kondisi ekonomi

para warga yang menerima


Karena warga yang menerima


tidak lagi mengeluarkan biaya

yang sangat banyak dalam

merenovasi rumahnya yang sudah

tidak layak huni, para warga hanya

tinggal sedikit memberi makan

kepada tukang, dan sedikit

nambahin apabila ada yang kurang

bahan-bahan materialnya seperti

yang diutarakan warga di desa

Margasari. Tapi Program

GEBRAK PAKUMIS ini hanya

masih bersifat untuk pembangunan

fisik bangunannya saja, dan belum

ada program untuk meningkatkan

kondisi ekonomi warga penerima

bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS. Warga di desa Sodong

masih mengharapkan agar

kedepannya Program GEBRAK

PAKUMIS ini juga dapat

memberikan pelatihan-pelatihan

kepada warga, agar nantinya warga

tersebut juga mempunyai

kemampuan dan keahlian dalam

dunia kerja. Sedangkan warga di

Desa Pematang sudah merasa

cukup terbantu dengan adanya


tapi mengharapkan agar

bantuannya bisa lebih diperbanyak,

agar warga tidak terlalu banyak

nambah-nambah jika ada

kekurangannya.

Kondisi Politik Hasil penelitian, Program

GEBRAK PAKUMIS sama sekali

129

tidak berkaitan atau berhubungan

dengan kondisi politik di setiap

lingkungannya, dan setiap warga

atau KPM yang ditanya tentang

kondisi politik juga warga terlihat

bingung, karena dalam Program

GEBRAK PAKUMIS ini tidak ada

hubungannya dengan kondisi

politik. Program GEBRAK

PAKUMIS ini bergerak atas nama

sosial, dan murni dari kepedulian

Pemerintah Daerah kepada

warganya yang masih memiliki

rumah tidak layak huni.

6 Disposisi

Pelaksana

Implementor

sudah memiliki

tanggung jawab

yang baik dalam

Program

GEBRAK

PAKUMIS.

Hasil penelitian, pihak

implementor Program GEBRAK

PAKUMIS sudah memiliki

tanggung jawab yang cukup baik,

dalam menjalankan Program ini,

semua pihak yang terlibat sudah

sesuai dengan aturan dan standar

yang telah ditetapkan. Karena jika

ada salah satu pihak yang tidak

mentaati peraturan yang berlaku

akan mendapati surat peringatan

yang bertujuan agar program

tersebut tidak semakin salah.

Kemampuan dan tanggung jawab

para stakeholder sudah cukup baik

untuk menyakinkan masyarakat

bahwa program ini sudah jelas

secara teknis maupun non teknis.

Tapi warga tetap mengeluhkan

lamanya proses verifikasi dalam

program GEBRAK PAKUMIS,

sehingga membuat warga bingung

terkait kapan program ini akan

berlangsung di wilayahnya. Seperti

yang terjadi di Desa Sodong dan

Desa Pematang karena masih harus

menunggu cukup lama setelah

penyerahan proposal.

Pihak

Implementor dan

Kelompok sasaran

memahami

Hasil Penelitian, Program

GEBRAK PAKUMIS ini sedikit

berbeda dengan Program bedah

rumah atau program serupa yang

130

maksud dan tujuan

diadakannya

Program

GEBRAK

PAKUMIS

terjadi di daerah lain, karena

Program GEBRAK PAKUMIS ini

tingkat keberhasilannya berada di

tangan masyarakat, karena

masyarakat harus ikut

berpartisipasi secara langsung


PAKUMIS. Sayangnya masih ada

warga yang belum mengetahui

terkait maksud dan tujuan yang

diadakannya Program GEBRAK

PAKUMIS, warga masih banyak

yang mengira terkait bahwa

Program ini masyarakat hanya

tinggal menerima bersih saja,

seperti yang terjadi di Desa

Margasari dan Desa Pematang.

Butuh pendekatan yang lebih jelas

lagi, karena tidak semua warga

bisa menerima informasi secara

jelas. Tapi warga sudah bisa

merasakan tujuan diadakannya


karena sekarang warga bisa hidup

lebih nyaman lagi, ditempat yang

sudah layak huni. Tapi besar

harapan warga agar kedepannya


bisa dapat membantu sepenuhnya

dalam merevitalisasi rumah-rumah

tidak layak huni, terutama

bantuannya bisa lebih diperbanyak

lagi bahan materialnya dan jumlah

penerima bantuannya.


131

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai

pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi

Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan

Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016 masih belum berjalan secara optimal

karena masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan


Kurangnya dana yang dianggarkan dalam Program GEBRAK PAKUMIS

untuk per 1 unit rumahnya, karena hanya dianggarkan 13 juta per 1 unit

rumahnya. Kemudian kurang maksimalnya kinerja kelompok penerima manfaat,

Kelompok Penerima Manfaat lebih sering mendahulukan kepentingan pribadinya

dibandingkan fakta yang berada di lapangan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Program

GEBRAK PAKUMIS. Terutama di pihak UPK harus ditambah lagi jumlah

Sumber Daya Manusianya. Lamanya proses birokrasi yang ada di dalam Program

GEBRAK PAKUMIS. Warga sering mengeluhkan terkait lamanya proses

turunnya bantuan Program GEBRAK PAKUMIS. Lamanya proses birokrasi

dikarenakan hanya ada satu dinas yang menjalankan Progam GEBRAK

PAKUMIS ini, yaitu hanya BAPPEDA.

132

5.2 Saran

1. Pihak BAPPEDA dan pihak UPK harus melakukan pengawasan lebih

ketat lagi terhadap kinerja dari KPM yang berada di setiap desa. Pihak

BAPPEDA dan UPK harus melakukan pengecekan ulang terhadap warga

yang menerima bantuan baik secara kondisi rumahnya agar dapat

menentukan tingkat kelayakan huni dalam satu rumah dan dapat

mendahulukan warga yang komdisi rumahnya sudah sangat tidak layak

huni, dan harus memvalidasi dan memverifikasi ulanh persyaratan yang

harus dipenuhi dalam memenuhi kriteria masyarakat penerima bantuan


2. BAPPEDA harus menambah lagi jumlah SDM yang berada di pihak UPK,

dikarenakan jumlah SDM di pihak UPK hanya ada 3 orang, dan ditambah

pihak UPK tidak hanya mengurusi Program GEBRAK PAKUMIS semata.

BAPPEDA setidaknya harus menambah 2 orang pegawai lagi di setiap

desanya untuk menjadi pendamping pihak UPK. Pemerintah Kabupaten

Tangerang melalui Pihak BAPPEDA harus menyediakan anggaran

tambahan untuk melakukan tambahan pembayaran honorarium di tingkat

pihak UPK, yang diperuntukkan untuk tambahan pegawai tersebut.

3. Jumlah anggaran yang disediakan harus bisa ditambah lagi per 1 unit

rumahnya, agar luas bangunan yang akan dibangun bisa lebih besar lagi,

dan bahan-bahan materialnya bisa lebih banyak lagi, seperti plafon,

keramik dan genteng agar masyarakat bisa semakin nyaman. Karena di

dalam Peraturan Bupati Tangerang nomor 59 Tahun 2014 tentang

133

pedoman pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS sudah tertulis

bahwa lantai terbuat dari semen / keramik dan atap terbuat genteng / asbes.

Anggaran yang disediakan juga harus bisa ditambah dalam permasalahan

mengentaskan kesmiskinan, karena Kabupaten Tangerang masih termasuk

dalam daerah penyangga ibukota dan memiliki tingkat UMP terbesar

ketiga di Provinsi Banten. Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2016

4. BAPPEDA harus melibatkan banyak dinas lagi yang terlibat dalam

Program GEBRAK PAKUMIS, agar pembagian tugasnya bisa dibagi-bagi

dan tidak hanya dipegang oleh BAPPEDA saja. Seperti Dinas Perumahan

dan Pemukiman yang bertugas untuk menentukan standarisasi dan

memilih kawasan-kawasan dan rumah-rumah yang tidak layak huni yang

dapat menerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS dan Dinas Cipta

Karya yang untuk melakukan perancangan dalam melakukan kegiatan

fisik dalam Porgram GEBRAK PAKUMIS. Supaya Program GEBRAK

PAKUMIS ini bisa lebih menjadi efektif.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung

. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah

Mada University Press

Estaswara, Helpris. 2010. Stakeholder Relationship in Integrated Marketing Communication.

Jakarta : Universitas Pancasila

Kriyantono, R. 2012. Public Relation & Crisis Management: Pendekatan Critical Public

Relations Etnografi Kritis & Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Group

Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, D., Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:

Elex Media Komputindo

. 2011. Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen

Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Pasolong, H. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah.

Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2002. Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin (Gebrak Pakumis)

Kabupaten Tangerang

Dokumen - Dokumen Lain

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2015. Kabupaten Tangerang Dalam Angka. Tangerang

Skripsi

Emi Marta Sari di Universitas Lampung pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Program

Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2 (NUSP PHASE2) di Kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ”.

Agisthia Lestari di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2012 dengan judul

“Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin

(GEBRAK PAKUMIS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tangerang (Studi

Kasus Kecamatan Kresek).

Siti Hawiyah di Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2016 dengan judul “ Evaluasi

Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kelurahan

Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014”.

Ruvi Indayu di Universitas Riau pada tahun 2013 dengan judul “Pembangunan Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni Termasuk Jamban / Sanitasi Keluarga Oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Karimun di Kecamatan Tebing Tahun 2012.”

Thesis

Sri Puji Astuti di Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan judul “Implementasi Kebijakan

Program Bedah Rumah Kota Bandar Lampung Tahun 2014”

Jurnal Ilmiah

Samugyo Ibnu Redjo berjudul “Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah” di

Universitas Komputer Indonesia Tahun 2013

LAMPIRAN

Lampiran : Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi wawancara peneliti dengan semua narasumber dalam penelitian ini :

1. Wawancara dengan Pak Erwin Mawandy

2. Wawancara dengan Pak Chamdani

3. Wawancara dengan Pak Yunus

4. Wawancara dengan Pak Adis Darori dan Pak Dadang

5. Wawancara dengan Pak Oyo KPM Desa Pematang

6. Wawancara dengan Pak Tami sebagai warga penerima manfaat Desa Pematang

7. Wawancara dengan Pak Udin Sebagai KPM Desa Margasari

8. Wawancara dengan Bu Surtiah sebagai warga penerima manfaat Desa Margasari

Rumah warga yang masih berbentuk bilik di Desa Margasari

Rumah warga yang menerima Program Bantuan GEBRAK PAKUMIS Desa Margasari

Peneliti Bersama Ketua KPM Desa Margasari melihat rumah Warga Penerima Bantuan

Rumah warga penerima bantuan Desa Pematang

Kondisi rumah warga di Desa Pematang yang tidak mendapat flapond

Peneliti dan Ketua KPM Desa Pematang melihat rumah warga penerima bantuan

Kondisi Rumah warga yang masih bilik di Desa Sodong

Bahan-bahan material yang disediakan di Desa Sodong

Proses pembangunan rumah warga penerima Bantuan di Desa Sodong

Pembangunan pondasi rumah warga penerima bantuan di Desa Sodong

Situasi kamar mandi di salah satu rumah warga penerima bantuan Desa Pematang

Lampiran : Kategorisasi Data

No Pertanyaan Jawaban Kode

Informan

1 Apa dasar peraturan yang

digunakan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS dan

tujuan kebijakan dari Program

GEBRAK PAKUMIS?

1. Dalam menjalankan Program GEBRAK

PAKUMIS ini kita dilandasi oleh UU

nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan

dan Pemukiman. Pemerintah pusat

menjelaskan dalam UU tersebut bahwa

Perumahan dan Pemukiman yang berada

di wilayah administrasi Pemerintah

Daerah yang ada di Indonesia itu menjadi

tanggung jawab untuk Pemerintah Daerah

itu sendiri. Dan kemudian untuk tujuan

Program GEBRAK PAKUMIS untuk

mengurangi angka kemiskinan yang

berada di Kabupaten Tangerang dengan

cara merevitalisasi rumah-rumah tidak

layak huni. Program GEBRAK

PAKUMIS dirancang untuk tidak

mencari profit dan tender. Ini murni

sinergi antara pemerintah dengan

masyarakat.

2. Pemerintah Pusat mengeluarkan UU

nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan

dan Permukiman, yang harus

ditingkatkan di tingkat daerah karena

urusan perumahan dan pemukiman itu

menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah. Dalam Program GEBRAK

PAKUMIS, Pemerintah Kabupaten

Tangerang mengeluarkan Peraturan

Bupati Tangerang yang sampai saat ini

masih digunakan yaitu nomor 59 tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program GEBRAK PAKUMIS. Tujuan

dari diadakannya Program GEBRAK

PAKUMIS ini adalah wilayah Kabupaten

Tangerang ini terbebas dari kawasan-

kawasan kumuh, padat dan miskin dan

bisa merevitalisasi rumah-rumah yang

tidak layak huni. Dan diharapkan

masyarakat harus mau ikut turun

langsung dalam Program GEBRAK

PAKUMIS.

3. Sebenarnya saya kurang bisa menjawab

pertanyaan untuk dasar peraturannya tapi

mungkin saya bisa jawab untuk tujuan

kebijakannya, PGP ini bertujuan untuk

memberantas kemiskinan dan penataan

I1.2

I1.1

I1.3

lingkungan. Program GEBRAK

PAKUMIS ini adalah program bedah

rumah yang sangat melibatkan

masyarakat sesuai dengan judulnya

GEBRAK kan gerakan bersama rakyat.

Kita berharap adanya program ini dapat

menciptakan nuansa gotong royong yang

telah lama hilang di masyarakat, baik

yang menerima atau tidak menerima

bantuan harus saling membantu warga di

lingkungannya sendiri, sehingga nantinya

kita bisa ciptakan adanya keseimbangan

sosial.

2 Fakrot-faktor apa saja yang

menyebabkan kinerja Program

GEBRAK PAKUMIS semakin

membaik atau memburuk?

1. Kuncinya adalah keterlibatan

masyarakat itu sendiri, karena dana

yang diberikan kepada masyarakat

hanya bersifat stimulan. Masyarakat

juga harus proaktif dalam program ini.

Karena dana yang diberikan belum

mencukupi untuk membangun satu

unit rumah. Disini juga UPK harus

bisa mensosialisasikan secara jelas

kepada masyarakat.

2. Ya kalo yang menjadi kendala dalam

Program GEBRAK PAKUMIS ya

belum ada sih pak, semuanya berjalan

baik-baik saja. Tapi yang menentukan

tingkat keberhasilannya ya

masyarakat itu sendiri pak.

Bagaimana respon masyarakat

terhadap program ini, ya kalo

responnya baik ya hasilnya akan baik

juga.

3. Program GEBRAK PAKUMIS ini

sudah berjalan cukup baik, belum ada

yang menjadi masalah yang cukup

berarti, ya tinggal bagaimana

masyarakatnya aja sih pak. Ya kalo

masyarakatnya dapat menciptakan

budaya gotong royong lagi itu akan

sangat membantu kita, seperti

masyarakat yang belum menerima

bantuan ya dibantu-bantu lah

tetangganya yang lagi menerima

bantuan. Ya karena program ini

memang dari masyarakat, oleh

masyarakat dan untuk masyarakat

I1.1

I1.2

I1.3

4. Program GEBRAK PAKUMIS sudah

cukup membantu masyarakat dalam

membangun rumah rumah yang tidak

layak huni disini bahkan banyak

masyarakat yang masih menunggu

adanya program ini lagi ke lingkungan

kita lagi pak. Ya saya rasa sih

program ini sudah bisa dirasakan oleh

masyarakat manfaatnya dan sudah

cukup membantu lah pak.

I2.3

3 Apakah kelompok sasaran


sudah sesuai dengan kriteria

yang dibutuhkan?

1. Ya kita menjalankan Program

GEBRAK PAKUMIS selalu dengan

aturan dan standar yang telah

ditetapkan. Dalam hal menentukan

kelompok sasaran juga saya rasa

sudah tepat dan sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan. Kalau masih

ada warga yang belum dapet bantuan

Program GEBRAK PAKUMIS, ya

harap untuk menghubungi lagi pihak

KPM di daerahnya masing-masing

saja, karena kita akan melakukan

verifikasi dan validasi data sesuai

dengan proposal yang diserahkan oleh

pihak KPM nantinya.

2. Saya rasa kriteria penerima bantuan

Program GEBRAK PAKUMIS sudah

sesuai tepat saran dan sudah sesuai

dengan aturan yang berlaku. Dilihat

secara indikatornya rumah sendiri, ya

saya kira juga sudah cukup tepat,

seperti atap masih rumbia, tembok

juga masih bilik, ya saya kira

semuanya sudah tepat sasaran.

3. Kriteria yang kita tetapkan dari awal,

persyaratan awal yang diajukan foto

rumah dan fotocopy KTP, kemudian

pihak BAPPEDA memverifikasi

kembali setelah itu. Dan saya rasa

sudah 100% layak menerima bantuan.

4. Saya rasa sih masih banyak warga

yang rumahnya sudah sangat tidak

layak huni seperti saya, tapi belum

menerima bantuan. Ya walaupun saya

sudah dapet, tapi yang rumahnya

kondisinya ya bisa dibilang sedikit

I1.1

I1.2

I1.3

I3.2

lebih baik dari saya, malah diduluin

gitu padahal masih banyak rumah

yang kualitasnya masih dibawah saya

tapi mereka belum menerima bantuan.

Soalnya KPM juga ikut nentuin sih

pak siapa yang dapat duluan pak.

5. KPM nya kadang suka tidak adil pak,

kemarin saja pak ada 2 rumah warga

yang sudah sangat tidak layak huni,

tapi tidak menerima program bantuan

ini. Malah orang lain yang rumahnya

sedikit baik lah pak yang malah

didahuluin. Ya katanya sih masih

saudara pak yang dapetnya jadi

didahuluin gitu pak. Ya tapi saya mah

alhamdulilah dapet pak.

I3.1

4 Apakah sumber daya manusia


PAKUMIS sudah memadai dan

mampu meningkatkan kinerja

Program GEBRAK

PAKUMIS?

1. Saya rasa SDM nya sudah cukup

ideal, karena sudah ada Tim Teknis

dan Tim Fasilitasi yang berasal dari

masyarakat juga, dan didampingi juga

oleh pihak UPK. Ya sudah cukup

ideal lah. Ya kalau untuk menilai

kemampuan seseorang ya eko liat

kelapangan saja, tanyakan ke warga

apakah SDM nya sudah cukup

mumpuni atau belum menangani

program ini, saya rasa sih sudah

cukup mumpuni.

2. Kalo bicara SDM tidak ada yang bisa

disebut berkualitas, yang penting

mereka harus tetap mau belajar dan

harus ada juga yang memberikan

sebuah pembelajaran yang baik juga.

Kita harus selalu bisa melakukan

pemberdayaan kepada setiap orang

yang tadinya tidak tau, menjadi tau

dan bisa. Kalau untuk terkait

jumlahnya, kita untuk SDM nya ada

sekitar 15-20 terdiri dari Tim Teknis,

Tim Fasilitasi, UPK, KPM dan

beberapa penerima bantuan. Tapi

untuk di pihak UPK saya harap ada

penambahan pegawai, karena

jumlahnya masih sangat sedikit

disana. Biar lebih efektif untuk

pengerjaan di setiap desanya.

I1.1

I1.2

3. Insha Allah SDM nya sudah sangat

berkualitas, dari tingkat kabupaten

sampai pihak UPK dan KPM sudah

cukup dan sudah bisa membantu

masyarakat. Yang penting kita bisa

jaga amanat dari pemda untuk

bertugas sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan. Kalau terkait jumlah

si masih kurang saya rasa harusnya

ditambah lagi, apalagi terkait SDM

yang terkait di pihak UPK ini kan

tidak hanya mengurusi Program

GEBRAK PAKUMIS saja.

4. Ya kalo terkait SDM nya sih saya rasa

jumlah SDM nya yang harus ditambah

lagi, saya juga berkoordinasi dengan

pak amin saja pak, yang dimana pak

amin juga harus mengurusi 3 desa di

Kecamatan Tigaraksa, bukan hanya di

desa saya saja pak. Ya kalau bisa

setiap satu desa ada satu orang gitu

lah yang pak mengurusi, biar lebih

efektif saja pak.

5. Ya sebagai warga sih ya kalau jumlah

SDM nya saya rasa masih butuh

tambahan jumlahnya lah pak, ya

namanya kan ini juga bangun rumah

ya harus lebih banyak tenaga nya pak,

ya terlebih dari tukangnya agar

ditambah lagi, kan setiap warga beda-

beda yah pak ada yang mau bantu ada

juga yang diem saja. Ya kalau tukang

nya bisa lebih banyak kan bisa lebih

cepat pak.

I1.3

I2.2

I3.1

5 Apakah sumber daya anggaran

sudah cukup dan dapat

menunjang Program GEBRAK

PAKUMIS?


sumber pendanaanya hanya berasal

dari APBD saja, karena sudah sesuai

dengan perbup yang berlaku. Terkait

jumlah dana nya saya rasa masih

sangat kurang, kita hanya dianggarkan

11 juta untuk membangun satu unit

rumah, saya rasa masih sangat kurang.

Jika dibandingkan dengan daerah lain,

Program GEBRAK PAKUMIS nilai

nominalnya masih dibawah

dibandingkan dengan program serupa.

I1.1

2. Kalau anggaran saya bilang masih

sangat kurang, karena per 1 unit

rumahnya hanya 11 juta. Karena

untuk tahun 2016 kita dianggarkan

oleh Pemerintah Kabupaten

Tangerang 13 milyar dan kita harus

membangun 1000 rumah lebih di

Tahun 2016, jadi ya saya rasa masih

kurang untuk terkait dananya. Karena

menurut pemerintah pusat melalui

program BSPS, dana yang harus

dianggarkan per 1 unit rumahnya

adalah 15 juta rupiah. Bayangin saja

kalau duit 11 juta bagi para pejabat

mah ya cukup untuk garasinya saja.

Tapi kan kalau kita buatkan 1 unit

rumah untuk masyarakat tidak mampu

ya pasti banyak manfaatnya.

3. Kalau masalah anggaran masih sangat

jauh untuk dibilang cukup. Karena

untuk 1 unit rumah hanya dengan

anggaran 11 juta saja. Dan kita juga

harus bisa membangun rumah, atap

dan juga septictank.

4. Ya kalau saya Alhamdulillah sih pak

masih ada tabungan sedikit lah yah

pak untuk nambah-nambah

kekurangan dari bahan materialnya.

Seperti plafond dan ya paling nambah

batakonya sedikit pak. Ya tapi saya

rasa sih sudah cukup.

5. Saya juga rasa sudah cukup

membantu lah pak, yang penting

sekarang saya bisa tidur nyaman saja

pak. Ya walaupun dapur saya tidak

ikut dibangun dapur saya masih daun

juga atapnya. Ya saya juga nambah

nambahin kayu-kayu sedikit lah pak.

Ya saya harap sih kedepannya bisa

dibangun semua gitu pak, ya bisa

dikeramik juga lah pak.

6. Alhamdulilah warga sini sudah cukup

bisa merasakan Program GEBRAK

PAKUMIS ini pak. Ya kita sih udah

bisa mensiasati kalau ada

kekurangannya pak. Kita dari awal

I1.2

I1.3

I2.3

I3.3

I3.1

pengajuan proposal warganya sudah

patungan terlebih dahulu sih pak, ya

karena nantinya takut ada kekurangan

pak ya kita udah siap nambahin pak,

dari uang patungan warga tersebut.

Soalnya di daerah sini masih sangat

banyak pak rumah tidak layak

huninya pak. Jadinya kita saling

membantu saja lah pak.

7. Ya dibilang terbantu ya terbantu sih

pak, tapi ya saya juga harus nambahin

yang kekurangannya itu, mana

penghasilan saya juga kan cuman

sebagai petani saja pak, yang ga tentu

hasilnya. Terus juga kan ngasih

tukangnya kopi atau makan juga pak,

ya walaupun emang ga wajib ya

cuman saya tetep ga enak saja lah pak

dia sudah kerja buat saya. Ya mau

ngerjain sendiri saya juga udah tua lah

pak, yaudahlah pak yang penting

rumah saya sudah jadi dan saya bisa

tidur enak aja gitu pak.

I3.2

6 Apakah bappeda sudah bisa

mengkomunikasikan dengan

baik kepada pihak-pihak yang

berkaitan dengan Program

GEBRAK PAKUMIS ?

1. Saya rasa BAPPEDA sudah bisa

mengkomunikasikan dengan baik

untuk Program GEBRAK PAKUMIS

ini. Karena BAPPEDA sebagai

koordinator program ini, BAPPEDA

juga harus bisa memfasilitasi semua

yang terjadi di lapangan dan

mengevaluasi ketika program nya

sudah selesai.

2. Saya kira kita pihak implementor

sudah mengkomunikasikan dengan

baik, dan beberapa kali sudah

mendapat penghargaan dari

pemerintah pusat. Bappeda sudah bisa

mengkomunikasikan baik secara

informasi, sosialisasi dan anggaran

terhadap Program GEBRAK

PAKUMIS ini. Secara tupoksi juga

sudah betul.

3. Saya yakin Bappeda sudah

mengkomuniskan dengan baik, karena

sudah dapat menjalin koordinasi yang

baik juga dengan pihak-pihak terkait.

I1.1

I1.2

I1.3

4. Ya saya hanya tahunya program ini

kaya program bedah rumah pak, terus

ntar dikirim bahan-bahan materialnya,

terus ntar ada tukangnya. Ya taunya

saya tinggal terima bersih gitu pak.

Kalau jumlahnya saya kurang tau, tapi

bahan-bahan materialnya cukup lah

pak untuk ngebenerin rumah saya pak.

I3.3

7 Apakah koordinasi yang

tercipta sudah baik antar

instansi instansi yang terkait


PAKUMIS ?

1. Koordinasi yang tercipta juga sudah

baik antara instansi-instansi yang

terkait dalam Program GEBRAK

PAKUMIS. Karena Bappeda selaku

koordinator program ini, jadi Bappeda

harus bisa memfasilitasi dan

mengevaluasi.

2. Saya kira Bappeda sudah bisa

mengkomunikasikan dengan baik,

karena pasti sudah bisa menciptakan

koordinasi yang baik juga antar

instansi-instansi terkait dalam


Karena jika tidak tercipta dengan baik

maka Program GEBRAK PAKUMIS

tidak akan berlanjut sampai tahun ini.

3. Saya yakin BAPPEDA juga sudah

menjalin komunikasi yang baik,

sehingga dapat menciptakan

koordinasi yang baik dan dapat

bekerjasama dengan baik juga dengan

para instansi yang terkait program ini.

Dan semua pihak yang terlibat sudah

memberikan pemahaman yang sangat

jelas di masyarakat terkait standar dan

aturan yang berlaku dalam program

ini, paling masyarakat hanya

mengeluhkan lamanya bantuan

program itu sampai ke rumah

masyarakat itu sendiri, ya saya juga

mau bagaimana lagi kalau dari

atasnya belum turun, ya saya juga

belum bisa bekerja. Ditambah lagi kan

pihak UPK tidak hanya mengurusi


4. Masyarakat sejauh ini sudah cukup

mengerti terkait adanya bantuan

I1.1

I1.2

I1.3

I2.2

Program GEBRAK PAKUMIS ini,

sudah cukup jelas juga untuk

prosesnya. Karena pihak UPK sering

kesini juga untuk mensosialisasikan

Program GEBRAK PAKUMIS dan

pihak BAPPEDA juga sering kesini

untuk mengontrol jalannya program

ini mas. Saya rasa sih masyarakat

sudah cukup paham terkait adanya


paling yang masyarakat pertanyakan

lama turunnya aja waktu itu, kapan

nih tidak turun-turun bantuannya gitu.

Kalau di desa saya sih pengajuan

proposalnya bulan juni, pengerjaannya

baru mulai awal bulan Desember. Ya

jadi memang cukup lama pak.

5. Ya kalau komunikasi dengan

BAPPEDA sih sering pak kesini dari

awal sosialisasi program ini, pas

pengerjaan rumah juga ada, sampai

pas tahap akhir juga ada pak. Ya

paling kendalanya lamanya

bantuannya turun pak, warga juga

banyak yang nanya kapan turunnya,

karena kita tidak dikasih tahu kapan

turunnya, jadi ya saya sama warga

lainnya belum siap-siap untuk

menyiapkan semuanya pak.

6. Ya seperti yang saya bilang di awal

pak, komunikasi yang terjalin sudah

cukup baik antara masyarakat, UPK

dan BAPPEDA, ya sudah sering

ketemu lah pak dalam program ini.

Sudah sering ngobrol juga kalau ada

masalah gitu pak. Ya mungkin

kendalanya lamanya bahan-bahan

materialnya turun pak, ya saya juga

sempet nanya di desa lain ya tapi

sama saja pak, sama-sama belum

turun pak. Iyah warga paling suka

nanyain kapan turunnya nih

bantuannya kepada pihak KPM.

I3.2

I3.1

8 Apa yang menyebabkan

lamanya proses birokrasi yang

berada di dalam Program

1. Namun yang menjadi masalah untuk

kita, pasti warga mengeluhkan

lamanya proses birokrasi yang ada di

I1.1

GEBRAK PAKUMIS? kita, ya kita terima saja, karena

bayangkan setiap tahunnya

BAPPEDA harus bisa merenovasi

1000 rumah lebih di Kabupaten

Tangerang. Karena dinas yang terlibat

hanya BAPPEDA saja dalam Program

GEBRAK PAKUMIS, jadi kita harus

bekerja dari tahap awal sampai tahap

akhir, dan memastikan setiap pihak

yang terlibat sudah melakukan

pekerjaanya sesuai dengan standard an

aturan yang telah ditetapkan.

2. Tapi untuk lamanya proses birokrasi

ya kita kan harus setiap tahunnya bisa

memperbaiki 1000 lebih rumah tidak

layak huni di Kabupaten Tangerang,

ditambah lagi juga kita sendiri yang

harus memvalidasi dan memverifikasi

seluruh data-data yang berkaitan

dengan Program GEBRAK

PAKUMIS, kita juga harus

mengevaluasi hasil Program

GEBRAK PAKUMIS untuk setiap

tahun, dan harus mempersiapkan lagi

kawasan mana saja yang harus

direnovasi. BAPPEDA kan

programnya juga banyak, ditambah

lagi jumlah SDM dalam Program

GEBRAK PAKUMIS ini sangat

terbatas ya itu lah yang menyebabkan

lamanya proses birokrasi di dalam


3. Paling masyarakat hanya

mengeluhkan lamanya bantuan

program itu sampai ke rumah

masyarakat itu sendiri, ya saya juga

mau bagaimana lagi kalau dari

atasnya belum turun, ya saya juga

belum bisa bekerja. Ditambah lagi kan

pihak UPK tidak hanya mengurusi


I1.2

I1.3

9 Apakah sikap implementor

sudah baik dalam

melaksanakan program

GEBRAK PAKUMIS ini?

1. Saya rasa kita sudah menjalankan

progam dengan baik, kita juga sudah

memperlakukan kelompok sasaran

dengan baik, karena kelompok sasaran

kita juga jelas. Kita menentukannya

I1.1

berdasarkan jumlah masyarakat

miskin di Kabupaten Tangerang,

kemudian kita crosscek langsung dan

semuanya sudah tepat. Ya pokoknya

sudah sesuai dengan aturan yang

berlaku. Ya kita juga sering

monitoring di lapangan apakah pihak-

pihak yang terlibat juga sudah sesuai

bekerja dengan aturan yang telah

ditetapkan dan memperlakukan

dengan baik para masyarakat yang

menerima bantuan.

2. Ya saya rasa sudah yah, sudah baik

dalam menjalankan Program

GEBRAK PAKUMIS ini di

masyarakat. Saya malah jarang ada di

kantor pak, saya lebih suka turun di

lapangan pak. Untuk Program

GEBRAK PAKUMIS ini saya kira

masyarakat juga sudah benar benar

merasakan manfaat dari Program

GEBRAK PAKUMIS. Banyak

masyarakat yang cerita sama saya

bahwa sekarang mereka sudah

terbantu dengan adanya program ini.

Ya berarti itu sudah menunjukkan

bahwa pihak implementor sudah

bekerja dengan baik dan hasilnya pun

terasa sangat positif di masyarakat.

3. Saya kira Program GEBRAK

PAKUMIS sudah dijalankan dengan

baik dan sudah sesuai aturan juga.

Dan sejauh ini juga belum banyak

warga yang memberikan keluhannya.

Kita sebagai pihak implementor setiap

melakukan pekerjaan harus mengacu

sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan. Kita juga sering turun

langsung ke warga untuk mengecek

sudah sejauh mana pengerjaannya.

4. Ya kalau pihak BAPPEDA mah

sering kesini, dari peletakan batu

pertama, tahap pengerjaan sampai

tahap finishing juga suka kesini. Ya

untuk sekedar monitoring aja pak

katanya. Kalau dari pihak UPK mah

I1.2

I1.3

I2.1

sering kesini pak, kaya pak amin,

sering banget datang kesini untuk

ngecek ngecek gitu aja. Ya nanya-

nanya ke warga juga sudah sejauh

mana progress pembangunannya. Ya

saya rasa sih sudah cukup baik

pelayanannya.

5. BAPPEDA cukup sering lumayan

kesini pak. Ya mereka juga

mengawasi jika ada yang tidak sesuai

dengan aturan atau ada kesalahan dari

tukang, barulah ntar pihak BAPPEDA

komplen ke pihak UPK.

6. Ya saya rasa sih BAPPEDA sudah

cukup baik yah untuk menjalankan

program ini, udah ada yang

mengontrol juga ada yang mengawasi

juga waktu dalam pengerjaannya pak.

I2.3

I2.2

10 Apakah implementor sudah

bekerja sesuai dengan aturan

dan standar yang telah

ditetapkan dalam Program

GEBRAK PAKUMIS?

1. Ya pokoknya sudah sesuai dengan

aturan yang berlaku. Ya kita juga

sering monitoring di lapangan apakah

pihak-pihak yang terlibat juga sudah

sesuai bekerja dengan aturan yang

telah ditetapkan dan memperlakukan

dengan baik para masyarakat yang

menerima bantuan.

2. Kita sebagai pihak implementor setiap

melakukan pekerjaan harus mengacu

sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan. Kita juga sering turun

langsung ke warga untuk mengecek


3. Ya kalau dalam bekerja kita sudah

sesuai dengan aturan Peraturan Bupati

Tangerang nomor 59 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan

GEBRAK PAKUMIS yang masih

berlaku sampai saat ini. Contohnya

kita tidak akan membangun sebuah

kawasan jika hanya ada 2-3 unit

rumah saja yang tidak layak huni

I1.1

I1.2

I1.3

11 Apakah Program GEBRAK

PAKUMIS dapat membantu

meningkatkan kondisi sosial

lingkungan tersebut?

1. Kondisi sosial agak sulit kita ukur

indikatornya. Yang terpenting harapan

saya secara sosial masyarakat bisa

percaya ke pemda. Agar selanutnya

program pemda bisa didukung dengan

I1.1

baik oleh masyarakat kedepannya.

Dan nantinya ada ikatan yang kuat

antara pemda dengan masyarakat.

2. Ya jelas sudah cukup meningkatkan

secara sosial, karena selama rumahnya

masih tidak layak huni, pemilik rumah

itu akan sulit bergaul ataupun pasti

akan malu untuk berkegiatan di

lingkungannya. Setelah rumahnya

menjadi layak, pasti secara psikologi

pastinya akan sangat terbantu. Dia

akan menjadi lebih percaya diri

nantinya.

3. Saya rasa masyarakat sudah cukup

terbantu secara sosial. Karena

program ini kan program yang yang

bisa dibilang program yang dikerjakan

secara sosial. Jadilah harus bisa dapat

menyentuh aspek sosialnya. Tapi

alangka baiknya kamu nanti tanyakan

langsung kepada masyarakatnya,

Karena yang dapat merasakan warga

itu sendiri, tapi kalau dari saya sudah

cukup membantu lah di masyarakat,

karena banyak yang bilang

masyarakat sudah cukup terbantu

dengan adanya Program GEBRAK

PAKUMIS.

4. Ya saya rasa sudah cukup membantu

lah pak, ya kondisi sosial juga sudah

mulai terangkat lah pak, ya keluarga

bisa tidur nyaman sekarang mah pak.

Ga perlu khawatir lagi kalau mau tidur

sekarang mah. Ya anak-anak juga

merasakan bisa lebih bersih dan enak

lah buat pergi ke sekolahnya lah pak.

5. Ya untuk kondisi sosial keluarga saya

sih sudah cukup meningkat lah yah

pak, sekarang saya bisa disebut cukup

enak lah tinggal dirumahnya lah. Ya

dulunya sih saya malu pak, punya

rumah masih bilik lantainya masih

tanah, ya sekarang mah alhamdulilah

pak rumahnya udah dibangun sampai

begini.

I1.2

I1.3

I2.1

I3.2



meningkatkan kondisi ekonomi

di lingkungan tersebut?

1. Sayangnya program ini hanya masih

menyentuh fisik saja, tapi disini juga

nantinya akan menjadi sebuah

tantangan untuk kita bisa

meningkatkan kemampuan ekonomi

masyarakat tersebut. Entah dalam hal

menumbuhkan pusat-pusat ekonomi

di kawasan tersebut atau memberikan

pelatihan, agar masyarakatnya bisa

mempunyai skill yang bisa bersaing.

Saya harap SKPD lainnya juga harus

ikut terlibat dengan Program

GEBRAK PAKUMIS kedepannya.

2. Untuk segi ekonomi, kita perkirakan

rumahnya bisa tahan 10 tahun ke

depan, uang yang harusnya

dipergunakan untuk merenovasi

rumah, ya kan uangnya bisa ditabung

untuk hal yang lain, seperti

pendidikan dan kesehatan. Karena jika

rumahnya tidak nyaman juga

masyarakat akan lebih sering terkena

penyakit, dan nantinya untuk berobat

pasti akan mengeluarkan biaya yang

lebih lagi.

3. Kalau kondisi ekonomi juga sudah

sangat membantu masyarakat. Karena

uang yang seharusnya dipakai untuk

memperbaiki rumah, kan bisa

ditabung oleh masyarakat bisa

digunakan untuk hal-hal yang lebih

bermanfaat.

4. Saya syukur alhamdulilah pak dapat

bantuan program seperti ini, ya karena

pekerjaan saya juga begini pak

serabutan aja, kalau ada kerjaan ya

saya kerjakan ya kalau tidak ada saya

tidak dapat uang pak. Uang nya juga

hanya cukup makan sehari-sehari saja

pak tidak kefikiran untuk membangun

rumah. Ya untung saya dapat program

ini pak, saya dan keluarga saya jadi

lebih enak tinggal dirumahnya

sekarang pak.

5. Ya kalau untuk terbantu ya terbantu

sih pak untuk keadaan ekonomi saya,

I1.1

I1.2

I1.3

I2.3

I3.3

ya tapi tetep saya ngeluarin duit juga

buat nambahin ada yang kurang atau

buat ngasih makan tukang, jadi ya

belum sepenuhnya terbantu.

6. Saya rasa juga sudah cukup terbantu

pak untuk kondisi ekonomi saya, ya

uangnya kan bisa saya tabung untuk

keperluan lainnya pak. Tapi ya

keadaan ekonomi saya tetap gini-gini

saja pak, ya penghasilannya cukup

buat makan sehari-hari saja pak, tidak

cukup untuk membeli apa-apa. Ya

saya harapnya sih ada pelatihan-

pelatihan juga gitu pak untuk kita-kita

nya agar kita bisa meningkatkan

penghasilan gitu pak, atau dikasih

modal usaha gitu pak.

I3.1



meningkatkan kondisi politik di



sifatnya sosial pak, jadi tidak ada

unsur politiknya sama sekali,

mengarah kesitu pun tidak apalagi

menyentuhnya. Jadi saya rasa tidak

sama sekali berkaitan dengan aspek

politik.

2. Tidak ada sama sekali mas, kita mah

program sosial saja, kita saja

berjalannya dari awal, kasihan melihat

kondisi warga yang rumahnya masih

tidak layak huni ya jadi kita hanya

ingin membantu. Tidak ada unsur

politiknya sama sekali.

3. Kalau terkait kondisi politik kita tidak

berhubungan sama sekali yah, karena

program ini memang program sosial,

jadi setiap pihak yang terlibat harus

menyadari itu.

4. Saya kurang tahu, untuk politik-

politik gitu pak di program ini, saya

rasa sih tidak ada.

I1.1

I1.2

I1.3

I3.1


bertanggung jawab dengan baik

dan sudah memiliki

kemampuan yang mumpuni

dalam menjalankan Program

GEBRAK PAKUMIS ?

1. Saya rasa untuk terkait tanggung

jawab, semua pihak yang terlibat

harus bertanggung jawab terhadap

pekerjaannya masing-masing. Karena

kita punya aturan main dan prosedur.

Kita sudah bekera secara optimal dari

tahap perencanaan, implementasi dan

I1.1

evaluasi. Jika ada pihak yang tidak

berjalan sesuai dengan prosedur yang

telah diterapkan, kita akan selalu kasih

surat peringatan. Karena setiap

tahunnya program kita selalu diaudit

oleh BPK, jadi ya harus punya

tanggung jawab yang tinggi terhadap

pekerjaan. Pihak BAPPEDA saya rasa

sudah cukup mumpuni dalam

menjalankan program ini, terbukti kita

sudah meraih 2 penghargaan dari

pemerintah pusat maupun televisi

swasta.

2. Secara kemampuan dalam

menjalankan program sudah cukup

baik, ya karena kita setiap tahunnya

program ini sejauh ini selalu dijadikan

program unggulan. Untuk tanggung

jawab mah kita pasti sangat

bertanggung jawab dengan baik dalam

menjalankan program ini, karena kita

juga punya aturan dan standar yang

harus selalu diikuti.

3. Saya pikir kita selaku pelaksana sudah

bertanggung jawab dengan baik.

Karena program ini sudah berjalan

dari tahun 2012. Dan dari tahun

pertama sampai sekarang kita sudah

memilki kemampuan yang baik juga

dalam bekerja di masyarakat

walaupun dengan dana yang cukup

minim.

4. Ya pihak BAPPEDA saya rasa sudah

cukup bertanggung jawab dengan baik

lah, soalnya dari awal survey sampai

tahap akhir pihak BAPPEDA selalu

mendampingi kita, BAPPEDA juga

sering datang untuk mengawasi

pekerjaan orang di lapangannya. Tapi

pihak UPK sih yang lebih sering

datang mah pak, ya untuk tanggung

jawab sudah cukup baik lah dalam

program ini.

5. Semuanya sudah cukup membantu lah

pak, dalam sama-sama mensukseskan

program ini gitu pak, dari pihak

I1.2

I1.3

I2.1

I2.3

BAPPEDA, pihak UPK, KPM dan

para tetangga juga sama-sama

bertanggung jawab menjalankan

program ini dengan baik. Ya kalau

terkait kemampuan saya kurang

paham yah pak. Ya tapi sudah cukup

baik jalannya program ini.

6. Ya untuk tanggung jawab atau

kemampuan saya bingung dalam

menjawabnya, tapi saya cukup

menunggu lama untuk berjalnnya


saya sudah ngasih proposal dari bulan

juni, baru ada kabar lagi untuk

peletakan batu pertama pada bulan

Desember pak. Itu juga saya tidak

dikasih tahu dari jauh-jauh hari gitu.

Karena kita juga harus nyediain

tabungan juga takut ada bahan-bahan

material yang kurang dan ngasih

makan tukang juga kan pak.

I3.2


memahami maksud dan tujuan

dari Program GEBRAK

PAKUMIS?

1. Saya rasa sudah cukup jelas yah kita

memberikan pemahaman maksud dan

tujuan diadakannya program ini

kepada masyarakat, dan masyarakat

juga saya rasa sudah cukup mengerti.

Karena hukumnya wajib untuk kita

paham terlebih dahulu apa yang

hendak kita terapkan di masyarakat,

agar nantinya tidak terjadi

kesalahpahaman dan kendala saat

program itu dilaksanakan di

masyarakat.

2. Saya kira kita sudah cukup memahami

maksud dan tujuan program ini. Kalau

kita tidak mampu menjelaskan secara

jelas dan secara teknis, program ini

tidak akan berjalan. Kalau maksud

dan tujuannya tidak jelas masyarakat

juga akan ragu dalam program ini,

nanti takutnya setelah dibongkar

rumahnya malah tidak jadi. Saya kira

masyarakat juga sudah cukup

memahami maksud dan tujuannya,

bahkan masyarakat selalu ikut

bergotong royong jika ada warganya

I1.1

I1.2

yang tidak mampu.

3. Saya rasa kita sudah bisa memberikan

pemahaman yang jelas yah terkait

maksud dan tujuan diadakannya


karena jika kita selaku implementor

tidak paham atau tidak bisa maksimal

dalam memberikan pemahaman yang

jelas terkait maksud dan tujuannya,

nantinya warga akan menjadi bingung

dan ragu akan jalannya program ini,

dan saya harap warga juga dapat

mengerti nantinya terkait maksud dan

tujuannya.

4. Ya masyarakat saya rasa sudah tahu

tujuan diadakanny Program GEBRAK

PAKUMIS, ya untuk membangun

rumah yang tidak layak huni, tapi

dana yang dianggarkan tidak banyak,

jadi masyarakat harus siap bila ada

yang kekurangan dalam

pengerjaannya. Karena ini hanyalah

bersifat dorongan saja seperti yang

sudah dijelaskan oleh pihak

BAPPEDA.

5. Ya saya harap kedepannya, warga

yang menerima Program GEBRAK

PAKUMIS bisa benar-benar terbantu

gitu pak. Bisa diselesaikan dengan

baik juga dan kalau bisa bahan-bahan

materialnya ditambah juga pak. Dan

lebar luas rumahnya juga bisa lebih

diperbesar pak. Plafon juga kalau bisa

mah dapet pak. Jadi seperti dibedah

beneran gitu pak.

6. Ya saya sudah cukup

berterimakasihlah dengan adanya


walaupun saya masih harus nambah

kekurangannya. yang penting saya

udah tidak tinggal di bilik lagi pak. Ya

walaupun rumahnya seadanya dan

masih banyak kekurangan tapi ya

sudah cukuplah bagi saya. Tapi ya

semoga ke depannya bantuannya bisa

lebih banyak bahan-bahan materialnya

I1.3

I2.2

I3.1

I3.3

yah pak. Terus juga ya semoga yang

dapat bedah rumah gini, bisa lebih

banyak yah pak, di desa saya juga

masih banyak yang rumahnya bilik

tapi belum menerima bantuan.

Member Check

Nama : Erwin Mawandy ST, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Prasarana Wilayah BAPPEDA

Waktu Wawancara : Wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2017 pukul 15.10 WIB

Lokasi Wawancara : Kantor Bidang Perencanaan dan Prasarana Wilayah BAPPEDA

Hasil Wawancara

1. Apa dasar peraturan yang digunakan dalam program gebrak pakumis?

Pemerintah Pusat mengeluarkan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan

Permukiman, yang harus ditingkatkan di tingkat daerah karena urusan perumahan dan

pemukiman itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam Program GEBRAK

PAKUMIS, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Bupati

Tangerang yang sampai saat ini masih digunakan yaitu nomor 59 tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS.

2. Apakah kelompok sasaran dalam program gebrak pakumis sudah sesuai dengan kriteria

yg dibutuhkan?

Ya kita menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS selalu dengan aturan dan standar

yang telah ditetapkan. Dalam hal menentukan kelompok sasaran juga saya rasa sudah

tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

3. Apakah sumber daya manusia di bappeda sudah memadai dan mampu meningkatkan

kinerja program gebrak pakumis?

Saya rasa SDM nya sudah cukup ideal, karena sudah ada Tim Teknis dan Tim Fasilitasi

yang berasal dari masyarakat juga, dan didampingi juga oleh pihak UPK. Ya sudah cukup

ideal lah. Ya kalau untuk menilai kemampuan seseorang ya eko liat kelapangan saja,

tanyakan ke warga apakah SDM nya sudah cukup mumpuni atau belum menangani

program ini, saya rasa sih sudah cukup mumpuni.

4. Apakah sumber daya anggaran sudah cukup dan dapat menunjang program gebrak

pakumis?

Program GEBRAK PAKUMIS ini sumber pendanaanya hanya berasal dari APBD saja,

karena sudah sesuai dengan perbup yang berlaku. Terkait jumlah dananya saya rasa

masih sangat kurang, kita hanya dianggarkan 13 juta untuk membangun satu unit rumah,

saya rasa masih sangat kurang.

5. Apakah bappeda sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang

berkaitan dengan program gebrak pakumis?

Saya rasa BAPPEDA sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik untuk Program

GEBRAK PAKUMIS ini. Karena BAPPEDA sebagai koordinator program ini,

BAPPEDA juga harus bisa memfasilitasi semua yang terjadi di lapangan dan

mengevaluasi ketika program nya sudah selesai. Namun yang menjadi masalah untuk

kita, pasti warga mengeluhkan lamanya proses birokrasi yang ada di kita, ya kita terima

saja, karena bayangkan setiap tahunnya BAPPEDA harus bisa merenovasi 1000 rumah

lebih di Kabupaten Tangerang. Karena dinas yang terlibat hanya BAPPEDA saja dalam

Program GEBRAK PAKUMIS, jadi kita harus bekerja dari tahap awal sampai tahap

akhir, dan memastikan setiap pihak yang terlibat sudah melakukan pekerjaanya sesuai

dengan standard an aturan yang telah ditetapkan

6. Apakah sikap implementor (bappeda) sudah baik dalam melaksanakan program gebrak

pakumis ini?

Saya rasa kita sudah menjalankan progam dengan baik, kita juga sudah memperlakukan

kelompok sasaran dengan baik, karena kelompok sasaran kita juga jelas. Kita

menentukannya berdasarkan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang,

kemudian kita crosscek langsung dan semuanya sudah tepat.

7. Apakah implementor sudah bekerja sesuai dengan aturan dan standar yang telah

ditetapkan dalam program gebrak pakumis?

Ya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya kita juga sering monitoring di lapangan

apakah pihak-pihak yang terlibat juga sudah sesuai bekerja dengan aturan yang telah

ditetapkan dan memperlakukan dengan baik para masyarakat yang menerima bantuan.

8. Apakah program gebrak pakumis dapat membantu meningkatkan kondisi sosial di


Kondisi sosial agak sulit kita ukur indikatornya. Yang terpenting harapan saya secara

sosial masyarakat bisa percaya ke pemda. Agar selanutnya program pemda bisa didukung

dengan baik oleh masyarakat kedepannya. Dan nantinya ada ikatan yang kuat antara

pemda dengan masyarakat.

9. Apakah Program gebrak Pakumis dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi di


Sayangnya program ini hanya masih menyentuh fisik saja, tapi disini juga nantinya akan

menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa meningkatkan kemampuan ekonomi

masyarakat tersebut. Entah dalam hal menumbuhkan pusat-pusat ekonomi di kawasan

tersebut atau memberikan pelatihan, agar masyarakatnya bisa mempunyai skill yang bisa

bersaing. Saya harap SKPD lainnya juga harus ikut terlibat dengan Program GEBRAK

PAKUMIS kedepannya.

10. Apakah implementor sudah bertanggung jawab dengan baik dan sudah memiliki

kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan program gebrak pakumis?

Saya rasa untuk tanggung jawab, semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab

terhadap pekerjaannya masing-masing. Karena kita punya aturan main dan prosedur. Kita

sudah bekera secara optimal dari tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Jika ada

pihak yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, kita akan selalu

kasih surat peringatan. Karena setiap tahunnya program kita selalu diaudit oleh BPK, jadi

harus punya tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Pihak BAPPEDA saya rasa

sudah cukup mumpuni dalam menjalankan program ini, terbukti kita sudah meraih 2

penghargaan dari pemerintah pusat & televisi swasta.

11. Apakah implementor sudah memahami maksud dan tujuan dari program gebrak pakumis

tersebut?

Saya rasa sudah cukup jelas yah kita memberikan pemahaman maksud dan tujuan

diadakannya program ini kepada masyarakat, dan masyarakat juga saya rasa sudah cukup

mengerti. Karena hukumnya wajib untuk kita paham terlebih dahulu apa yang hendak

kita terapkan di masyarakat, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan kendala saat

program itu dilaksanakan di masyarakat.

Tanda Tangan

Erwin Mawandy ST, M.Si

NIP. 197905172005011012

Member Check

Nama : Chamdani SE, MM

Jabatan : Kepala Koordinator Tim Fasilitator Program GEBRAK PAKUMIS


Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Chamdani

Hasil Wawancara


Dalam menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS ini kita dilandasi oleh UU nomor 1

tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pemerintah pusat menjelaskan dalam

UU tersebut bahwa Perumahan dan Pemukiman yang berada di wilayah administrasi

Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia itu menjadi tanggung jawab untuk Pemerintah

Daerah itu sendiri.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja program Gebrak Pakumis semakin


Ya kalo yang menjadi kendala dalam Program GEBRAK PAKUMIS ya belum ada sih

pak, semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi yang menentukan tingkat keberhasilannya ya

masyarakat itu sendiri pak. Bagaimana respon masyarakat terhadap program ini, ya kalo

responnya baik ya hasilnya akan baik juga.



Kalo bicara SDM tidak ada yang bisa disebut berkualitas, yang penting mereka harus

tetap mau belajar dan harus ada juga yang memberikan sebuah pembelajaran yang baik

juga. Kita harus selalu bisa melakukan pemberdayaan kepada setiap orang yang tadinya

tidak tau, menjadi tau dan bisa. Kalau untuk terkait jumlahnya, kita untuk SDM nya ada

sekitar 15-20 terdiri dari Tim Teknis, Tim Fasilitasi, UPK, KPM dan beberapa penerima

bantuan. Tapi untuk di pihak UPK saya harap ada penambahan pegawai, karena

jumlahnya masih sangat sedikit disana. Biar lebih efektif untuk pengerjaan di setiap

desanya.


pakumis?

Kalau anggaran saya bilang masih sangat kurang, karena per 1 unit rumahnya hanya 13

juta. Dan setiap tahunnya kita harus membangun 1000 rumah lebih ya saya rasa masih

kurang. Bayangin saja kalau duit 13 juta bagi para pejabat mah ya cukup untuk garasinya

saja. Tapi kan kalau kita buatkan 1 unit rumah untuk masyarakat tidak mampu ya pasti

banyak manfaatnya.



Saya jawab yang komunikasi dulu yah. Saya kira kita selaku pelaksana sudah bisa

mengkomunikasikan dengan baik lah. Karena lewat Program GEBRAK PAKUMIS ini

kita sudah dapat menerima beberapa penghargaan dari pemerintah pusat. BAPPEDA

sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik secara informasi, sosialisasi dan anggaran

terhadap Program GEBRAK PAKUMIS ini. Secara tupoksi juga kita sudah betul. Tapi

untuk lamanya proses birokrasi ya kita kan harus setiap tahunnya bisa memperbaiki 1000

lebih rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang, ditambah lagi juga kita sendiri

yang harus memvalidasi dan memverifikasi seluruh data-data yang berkaitan dengan

Program GEBRAK PAKUMIS, kita juga harus mengevaluasi hasil Program GEBRAK

PAKUMIS untuk setiap tahun, dan harus mempersiapkan lagi kawasan mana saja yang

harus direnovasi. BAPPEDA kan programnya juga banyak, ditambah lagi jumlah SDM

dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini sangat terbatas ya itu lah yang menyebabkan

lamanya proses birokrasi di dalam Program GEBRAK PAKUMIS.


pakumis ini?

Saya kira Program GEBRAK PAKUMIS sudah dijalankan dengan baik dan sudah sesuai

aturan juga. Dan sejauh ini juga belum banyak warga yang memberikan keluhannya. Kita

sebagai pihak implementor setiap melakukan pekerjaan harus mengacu sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan. Kita juga sering turun langsung ke warga untuk mengecek




Ya jelas sudah cukup meningkatkan secara sosial, karena selama rumahnya masih tidak

layak huni, pemilik rumah itu akan sulit bergaul ataupun pasti akan malu untuk

berkegiatan di lingkungannya. Setelah rumahnya menjadi layak, pasti secara psikologi

pastinya akan sangat terbantu. Dia akan menjadi lebih percaya diri nantinya.



Untuk segi ekonomi, kita perkirakan rumahnya bisa tahan 10 tahun ke depan, uang yang

harusnya dipergunakan untuk merenovasi rumah, ya kan uangnya bisa ditabung untuk hal

yang lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Karena jika rumahnya tidak nyaman juga

masyarakat akan lebih sering terkena penyakit, dan nantinya untuk berobat pasti akan

mengeluarkan biaya yang lebih lagi.



Secara kemampuan dalam menjalankan program sudah cukup baik, ya karena kita setiap

tahunnya program ini sejauh ini selalu dijadikan program unggulan. Untuk tanggung

jawab mah kita pasti sangat bertanggung jawab dengan baik dalam menjalankan program

ini, karena kita juga punya aturan dan standar yang harus selalu diikuti.


tersebut?

Saya kira kita sudah cukup memahami maksud dan tujuan program ini. Kalau kita tidak

mampu menjelaskan secara jelas dan secara teknis, program ini tidak akan berjalan.

Kalau maksud dan tujuannya tidak jelas masyarakat juga akan ragu dalam program ini,

nanti takutnya setelah dibongkar rumahnya malah tidak jadi. Saya kira masyarakat juga

sudah cukup memahami maksud dan tujuannya, bahkan masyarakat selalu ikut bergotong

royong jika ada warganya yang tidak mampu.

Tanda Tangan

Chamdani SE, MM.

Member Check

Nama : Mad Yunus

Jabatan : Kepala Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tigaraksa


Lokasi Wawancara : Ruangan Kantor Kepala Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tigaraksa

Hasil Wawancara

1. Apa dasar peraturan yang digunakan dalam program gebrak pakumisdan apa tujuan

kebijakan diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS?

Sebenarnya saya kurang bisa menjawab pertanyaan untuk dasar peraturannya tapi mungkin saya

bisa jawab untuk tujuan kebijakannya, PGP ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan

penataan lingkungan. Program GEBRAK PAKUMIS ini adalah program bedah rumah yang

sangat melibatkan masyarakat sesuai dengan judulnya GEBRAK kan gerakan bersama rakyat.

Kita berharap adanya program ini dapat menciptakan nuansa gotong royong yang telah lama

hilang di masyarakat, baik yang menerima atau tidak menerima bantuan harus saling membantu

warga di lingkungannya sendiri, sehingga nantinya kita bisa ciptakan adanya keseimbangan

sosial.



Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah berjalan cukup baik, belum ada yang menjadi

masalah yang cukup berarti, ya tinggal bagaimana masyarakatnya aja sih pak. Ya kalo

masyarakatnya dapat menciptakan budaya gotong royong lagi itu akan sangat membantu

kita, seperti masyarakat yang belum menerima bantuan ya dibantu-bantu lah tetangganya

yang lagi menerima bantuan. Ya karena program ini memang dari masyarakat, oleh


3. Apakah kelompok sasaran Program GEBRAK PAKUMIS sudah sesuai dengan kriteria

yang dibutuhkan?

Kriteria yang kita tetapkan dari awal, persyaratan awal yang diajukan foto rumah dan

fotocopy KTP, kemudian pihak BAPPEDA memverifikasi kembali setelah itu. Dan saya

rasa sudah 100% layak menerima bantuan.



Insha Allah SDM nya sudah sangat berkualitas, dari tingkat kabupaten sampai pihak

UPK dan KPM sudah cukup dan sudah bisa membantu masyarakat. Yang penting kita

bisa jaga amanat dari pemda untuk bertugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kalau terkait jumlah si masih kurang saya rasa harusnya ditambah lagi, apalagi terkait

SDM yang berada di Pihak UPK, karena pihak UPK ini kan tidak hanya mengurusi

Program GEBRAK PAKUMIS saja.


pakumis?

Kalau masalah anggaran masih sangat jauh untuk dibilang cukup. Karena untuk 1 unit

rumah hanya dengan anggaran 13 juta saja. Dan kita juga harus bisa membangun rumah,

atap dan juga septictank.



Saya yakin Bappeda sudah mengkomuniskan dengan baik, karena sudah dapat menjalin

koordinasi yang baik juga dengan pihak-pihak terkait.

7. Apakah koordinasi yang tercipta sudah baik antar instansi instansi yang terkait dalam

Program GEBRAK PAKUMIS?

Saya yakin BAPPEDA juga sudah menjalin komunikasi yang baik, sehingga dapat

menciptakan koordinasi yang baik dan dapat bekerjasama dengan baik juga dengan para

instansi yang terkait program ini. Dan semua pihak yang terlibat sudah memberikan

pemahaman yang sangat jelas di masyarakat terkait standar dan aturan yang berlaku

dalam program ini, paling masyarakat hanya mengeluhkan lamanya bantuan program itu

sampai ke rumah masyarakat itu sendiri, ya saya juga mau bagaimana lagi kalau dari

atasnya belum turun, ya saya juga belum bisa bekerja. Ditambah lagi kan pihak UPK

tidak hanya mengurusi Program GEBRAK PAKUMIS.

8. Apa yang menyebabkan lamanya proses birokrasi yang berada di dalam Program

GEBRAK PAKUMIS?

Paling masyarakat hanya mengeluhkan lamanya bantuan program itu sampai ke rumah

masyarakat itu sendiri, ya saya juga mau bagaimana lagi kalau dari atasnya belum turun,

ya saya juga belum bisa bekerja. Ditambah lagi kan pihak UPK tidak hanya mengurusi



pakumis ini?







ditetapkan dalam Program GEBRAK PAKUMIS ?

Ya kalau dalam bekerja kita sudah sesuai dengan aturan Peraturan Bupati Tangerang

nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan GEBRAK PAKUMIS yang masih

berlaku sampai saat ini. Contohnya kita tidak akan membangun sebuah kawasan jika

hanya ada 2-3 unit rumah saja yang tidak layak huni.



Saya rasa masyarakat sudah cukup terbantu secara sosial. Karena program ini kan

program yang yang bisa dibilang program yang dikerjakan secara sosial. Jadilah harus

bisa dapat menyentuh aspek sosialnya. Tapi alangka baiknya kamu nanti tanyakan

langsung kepada masyarakatnya, Karena yang dapat merasakan warga itu sendiri, tapi

kalau dari saya sudah cukup membantu lah di masyarakat, karena banyak yang bilang

masyarakat sudah cukup terbantu dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS.



Kalau kondisi ekonomi juga sudah sangat membantu masyarakat. Karena uang yang

seharusnya dipakai untuk memperbaiki rumah, kan bisa ditabung oleh masyarakat bisa

digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

13. Apakah Program GEBRAK PAKUMIS dapat membantu meningkatkan konidisi politik


Kalau terkait kondisi politik kita tidak berhubungan sama sekali yah, karena program ini

memang program sosial, jadi setiap pihak yang terlibat harus menyadari itu.



Saya pikir kita selaku pelaksana sudah bertanggung jawab dengan baik. Karena program

ini sudah berjalan dari tahun 2012. Dan dari tahun pertama sampai sekarang kita sudah

memilki kemampuan yang baik juga dalam bekerja di masyarakat walaupun dengan dana

yang cukup minim.


tersebut?

Saya rasa kita sudah bisa memberikan pemahaman yang jelas yah terkait maksud dan

tujuan diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS, karena jika kita selaku implementor

tidak paham atau tidak bisa maksimal dalam memberikan pemahaman yang jelas terkait

maksud dan tujuannya, nantinya warga akan menjadi bingung dan ragu akan jalannya

program ini, dan saya harap warga juga dapat mengerti nantinya terkait maksud dan

tujuannya.

Tanda Tangan

Mad Yunus

Member Check

Nama : Adis Darori

Jabatan : Ketua Kelompok Penerima Manfaat Desa Sodong



Hasil Wawancara

1. Bagaiamana proses berjalannya Program GEBRAK PAKUMIS di Desa Sodong pada

tahun 2016?

Alhamdulilah Program GEBRAK PAKUMIS sudah berjalan lancar di desa kami dan

belum ada kendala yang berarti di daerah kami. Kemudian Program GEBRAK

PAKUMIS ini berbasis zona dalam penentuan kawasan yang akan menerima Program

GEBRAK PAKUMIS. Pihak BAPPEDA tetap yang menentukan kawasan mana saja

yang akan menerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS.

2. Bagaimana sikap BAPPEDA selama pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS di Desa

Sodong ?

Ya kalau pihak BAPPEDA mah sering kesini, dari peletakan batu pertama, tahap

pengerjaan sampai tahap finishing juga suka kesini. Ya untuk sekedar monitoring aja pak

katanya. Kalau dari pihak UPK mah sering kesini pak, kaya pak amin, sering banget

datang kesini untuk ngecek ngecek gitu aja. Ya nanya-nanya ke warga juga sudah sejauh

mana progress pembangunannya. Ya saya rasa sih sudah cukup baik pelayanannya.

3. Apakah dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS sudah dapat meningkatkan

kondisi sosial bapak sendiri ?

Ya saya rasa sudah cukup membantu lah pak, ya kondisi sosial juga sudah mulai

terangkat lah pak, ya keluarga bisa tidur nyaman sekarang mah pak. Ga perlu khawatir

lagi kalau mau tidur sekarang mah. Ya anak-anak juga merasakan bisa lebih bersih dan

enak lah buat pergi ke sekolahnya lah pak.

4. Apakah BAPPEDA sudah cukup bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Program

GEBRAK PAKUMIS di Desa Sodong?

Ya pihak BAPPEDA saya rasa sudah cukup bertanggung jawab dengan baik lah, soalnya

dari awal survey sampai tahap akhir pihak BAPPEDA selalu mendampingi kita,

BAPPEDA juga sering datang untuk mengawasi pekerjaan orang di lapangannya. Tapi

pihak UPK sih yang lebih sering datang mah pak, ya untuk tanggung jawab sudah cukup

baik lah dalam program ini.

5. Apakah persyaratan awal yang harus dikumpulkan oleh para warga untuk bisa menerima

bantuan Program GEBRAK PAKUMIS?

Ya pertama para warga harus mengumpulkan persyaratan dulu pertamanya, seperti KK,

KTP sama materai saja pak. Nanti setelah dikumpulkan ke saya baru kemudian di survei

sama timnya untuk menentukan warga mana saja yang dapat menerima program bantuan.

6. Apa saja yang warga dapat untuk membangun rumahnya menjadi layak huni dalam

Program GEBRAK PAKUMIS ?

Ya pokoknya konsep bangunan rumahnya 5x6 ukuran rumahnya nanti. Nanti setelah itu

kita dapat bahan-bahan materialnya seperti pasir, semen, batu bata, celcom, asbes, kayu

dan beberapa besi-besi gitu pak. Septictank dan jamban juga kita dibikinin pak. Ya sudah

segitu saja pak. kalau ada yang masih dirasa kurang, harus warga sendiri yang nambahin

7. Apakah bahan-bahan material yang ada sudah cukup membantu bapak dalam

membangun rumah yang layak huni ?

Ya kalau ditanya cukup atau belum, ya rasa mah masih belum cukup pak, tapi ya bagi

saya dan keluarga sudah cukup membantu lah pak, kit amah boro-boro untuk memikirkan

untuk bangun rumah untuk makan sehari-hari saja masih kurang pak. Ya tapi bahan-

bahan material yang ada sudah cukup membantu saya lah pak membuat rumah saya

menjadi lebih nyaman.

8. Apa harapan bapak kedepannya untuk Program GEBRAK PAKUMIS kedepannya?

Harapan saya untuk tahun depan mah pak bisa sampai ke pasang keramik gitu pak, ya

untuk tahun depan juga bisa ditambahin lah pak untuk bahan-bahan materialnya. Terus

juga semoga kita dapat dibuatkan sarana air bersih juga sih gitu pak. Tapi saya sudah

sangat berterimakasih dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS, sudah cukup

memabntu dan terus dinanti-nantikan oleh warga yang belum dapat.

Tanda Tangan

Adis Darori

Member Check

Nama : RT Oyo

Jabatan : Ketua Kelompok Penerima Manfaat Desa Pematang


Lokasi Wawancara : Ruangan Kantor Sekretaris Desa Pematang

Hasil Wawancara

1. Bagaiamana proses berjalannya Program GEBRAK PAKUMIS di Desa Pematang pada

tahun 2016 ?

Ya Program GEBRAK PAKUMIS di desa pematang sudah berjalan cukup baik saya rasa

pak, masih banyak warga yang menginginkan untuk desa kita bisa kebagian lagi di tahun

berikutnya, karena masih banyak rumah-rumah warga yang masih tidak layak huni di

desa kita pak.


Pematang ?

Kalau pihak BAPPEDA pas lagi pelaksanaannya mereka pernah dateng kesini untuk

selalu melakukan pengecekan pembangunannya pak, dari tahap peletakan batu pertama

sampai peresmian rumah kita juga pihak BAPPEDA selalu datang, kalau warga ada

keluhan juga saya sampaikan ke pihak BAPPEDA. Ya sejauh ini BAPPEDA sudah

cukup baik lah dalam pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS.


kondisi sosial dan ekonomi bapak sendiri ?

Ya suduh cukup membantu lah pak, kondisi sosial juga terbantu dengan adanya Program

GEBRAK PAKUMIS ya jadi saya sudah tidak malu-malu lagi untuk berbaur dengan

tetangga, maklum pak rumah saya jelek. Ya kalau segi ekonomi juga sudah cukup

terbantu akhirnya kita sudah punya rumah yang layak huni pak, ya paling kita nambah-

nambah sedikit saja pak. Tapi saya sudah cukup bersyukur pak.


GEBRAK PAKUMIS di Desa Pematang?

Ya saya rasa sih BAPPEDA sudah cukup bertanggung jawab yah untuk menjalankan

program ini, udah ada yang mengontrol juga ada yang mengawasi juga waktu dalam

pengerjaannya pak.

5. Apakah warga penerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS sudah mengerti maksud

dan tujuan dari Program GEBRAK PAKUMIS ?

Ya masyarakat saya rasa sudah tahu tujuan diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS,

ya untuk membangun rumah yang tidak layak huni, tapi dana yang dianggarkan tidak

banyak, jadi masyarakat harus siap bila ada yang kekurangan dalam pengerjaannya.

Karena ini hanyalah bersifat dorongan saja seperti yang sudah dijelaskan oleh pihak

BAPPEDA

6. Apakah SDM yang tersedia dalam Program GEBRAK PAKUMIS sudah cukup

membantu dalam pengerjaan Program GEBRAK PAKUMIS ?

Ya kalo terkait SDM nya sih saya rasa jumlah SDM nya yang harus ditambah lagi, saya

juga berkoordinasi dengan pak amin saja pak, yang dimana pak amin juga harus

mengurusi 3 desa di Kecamatan Tigaraksa, bukan hanya di desa saya saja pak. Ya kalau

bisa setiap satu desa ada satu orang gitu pak yang mengurusi, biar lebih efektif saja pak.

7. Apakah warga sudah cukup mengerti terkait adanya Progra GEBRAK PAKUMIS di

Desa Pematang dan apa yang sering dikeluhkan oleh warga ?

Masyarakat sejauh ini sudah cukup mengerti terkait adanya bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS ini, sudah cukup jelas juga untuk prosesnya. Karena pihak UPK sering kesini

juga mas untuk mensosialisasikan Program GEBRAK PAKUMIS dan pihak BAPPEDA

juga sering kesini untuk mengontrol jalannya program ini mas. Saya rasa sih masyarakat

sudah cukup paham terkait adanya Program GEBRAK PAKUMIS, paling yang

masyarakat pertanyakan lama turunnya aja waktu itu, kapan nih tidak turun-turun

bantuannya gitu. Kalau di desa saya sih pengajuan proposalnya bulan juni, pengerjaannya

baru mulai awal bulan Desember. Ya jadi memang cukup lama pak.

Tanda Tangan

RT Oyo

Member Check

Nama : Pak Udin

Jabatan : Ketua Kelompok Penerima Manfaat Desa Margasari


Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Udin

Hasil Wawancara

1. Bagaiamana proses berjalannya Program GEBRAK PAKUMIS di Desa Margasari pada

tahun 2016 ?

Program GEBRAK PAKUMIS sudah berjalan cukup baik di Desa Margasari dan sudah

cukup membantu masyarakat juga dalam membangun rumah rumah yang tidak layak

huni disini, bahkan banyak masyarakat yang masih menunggu adanya program ini lagi ke

lingkungan kita lagi pak. Ya saya rasa sih program ini sudah bisa dirasakan oleh

masyarakat manfaatnya dan sudah cukup membantu pak.


Margasari ?

BAPPEDA cukup sering lumayan kesini pak. Ya mereka juga mengawasi jika ada yang

tidak sesuai dengan aturan atau ada kesalahan dari tukang, barulah ntar pihak BAPPEDA




Ya kalau saya Alhamdulillah sih pak sudah cukup meningkatkan lah kondisi sosial

keluarga saya pak dan untuk keadaan ekonomi mah saya masih ada tabungan sedikit lah

yah pak untuk nambah-nambah kekurangan dari bahan materialnya. Seperti plafond dan

ya paling nambah batakonya sedikit pak. Ya tapi saya rasa sih sudah cukup membantu.


GEBRAK PAKUMIS di Desa Margasari ?

Ya BAPPEDA sudah cukup bertanggung jawab pak, dari mulai pengerjaan dan finishing

juga pak, karena Lokasi BAPPEDA berada di desa saya juga pak, jadi mereka cukup

sering lah pak ketempat saya. Mereka juga suka nanya sudah sampai mana

pembangunannya dan bila ada yang tidak sesuai dengan aturan biasanya langsung ditegur

pak tukang yang bangun rumahnya. Ya saya rasa sudah cukup bertanggung jawab.



Ya insha allah masyarakat sudah cukup tahu untuk maksud dan tujuan diadakannya

program ini. Ya kalau masih ada warga yang belum tahu dan belum paham ya kita harus

memaklumin saja karena kan setiap warga pasti berbeda-beda dalam menerima informasi

yang diberikan pihak implementornya pak.



SDM yang berada di Pihak UPK harus bisa ditambah lagi, karena kita kan berkoordinasi

jika ada keluhan warga atau jika ada masalah itu ke pihak UPK terlebih dahulu, dan

untuk di kecamatan Tigaraksa hanya ada 1 orang saja pak yaitu pak amin. Jadi saya

hanya berkoordinasi dengan dia saja pak, nah kan pak amin megang 3 desa di setiap

Program GEBRAK PAKUMIS jadi dia juga harus bisa membagi waktunya pak. Jadi

harus ada penambahan lagi pak. Setidaknya 1 desa mempunyai 1 pendamping.

7. Apakah warga sudah cukup terbantu terkait adanya Program GEBRAK PAKUMIS di

Desa Margasari ?

Saya syukur alhamdulilah pak dapat bantuan program seperti ini, ya karena pekerjaan

saya juga begini pak serabutan aja, kalau ada kerjaan ya saya kerjakan ya kalau tidak ada

saya tidak dapat uang pak. Uang nya juga hanya cukup makan sehari-sehari saja pak

tidak kefikiran untuk membangun rumah. Ya untung saya dapat program ini pak, saya

dan keluarga saya jadi lebih enak tinggal dirumahnya sekarang pak.

Tanda Tangan

Pak Udin

Member Check

Nama : Pak Dadang

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Desa Sodong


Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Dadang

Hasil Wawancara

1. Bagaimana sikap implementor selama pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS di

Desa Sodong ?

Kalau pihak BAPPEDA dan pihak UPK sudah cukup baik pak dalam menjalankan

Program GEBRAK PAKUMIS menurut say amah pak. Tapi di pihak KPM nya kadang

suka tidak adil pak, kemarin saja pak ada 2 rumah warga yang sudah sangat tidak layak

huni, tapi tidak menerima program bantuan ini. Malah orang lain yang rumahnya sedikit

baik lah pak yang malah didahuluin. Ya katanya sih masih saudara pak yang dapetnya

jadi didahuluin gitu pak. Ya tapi saya mah alhamdulilah dapet pak.

2. Apakah SDM dan anggaran yang disediakan dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini

sudah cukup menunjang dan membantu warga ?

Ya sebagai warga sih ya kalau jumlah SDM nya saya rasa masih butuh tambahan

jumlahnya lah pak, ya namanya kan ini juga bangun rumah ya harus lebih banyak tenaga

nya pak, ya terlebih dari tukangnya agar ditambah lagi, kan setiap warga beda-beda yah

pak ada yang mau bantu ada juga yang diem saja. Ya kalau tukang nya bisa lebih banyak

kan bisa lebih cepat pak. Ya untuk terkait anggaran nya mah kita kurang paham yah pak

tapi ya semoga bahan-bahan materialnya bisa ditambah lagi pak, karena bahan-bahan

materialnya juga masih cukup terbatas saja pak. Jadi ya bisa lebih meringankan lagi kan

pak kalau bahan material yang disediakan bisa lebih banyak.

3. Apakah bapak sudah cukup bisa merasakan manfaat dari diadakannya Program

GEBRAK PAKUMIS di Desa Sodong ?

Alhamdulilah warga sini sudah cukup bisa merasakan Program GEBRAK PAKUMIS ini

pak. Ya kita sih udah bisa mensiasati kalau ada kekurangannya pak. Kita dari awal

pengajuan proposal warganya sudah patungan terlebih dahulu sih pak, ya karena nantinya

takut ada kekurangan pak ya kita udah siap nambahin pak, dari uang patungan warga

tersebut. Soalnya di daerah sini masih sangat banyak pak rumah tidak layak huninya pak.

Jadinya kita saling membantu saja lah pak.

4. Apakah Komunikasi yang terjalin antara pihak implementor dengan warga sudah baik ?

Ya seperti yang saya bilang di awal pak, komunikasi yang terjalin sudah cukup baik

antara masyarakat, UPK dan BAPPEDA, ya sudah sering ketemu lah pak dalam program

ini. Sudah sering ngobrol juga kalau ada masalah gitu pak. Ya mungkin kendalanya

lamanya bahan-bahan materialnya turun pak, ya saya juga sempet nanya di desa lain ya

tapi sama saja pak, sama-sama belum turun pak. Iyah warga paling suka nanyain kapan

turunnya nih bantuannya kepada pihak KPM.

5. Apakah Program GEBRAK PAKUMIS sudah cukup membantu dalam meningkatkan

kondisi sosial, ekonomi dan politik ?

Saya rasa juga sudah cukup terbantu pak untuk kondisi ekonomi saya, ya uangnya kan

bisa saya tabung untuk keperluan lainnya pak. Tapi ya keadaan ekonomi saya tetap gini-

gini saja pak, ya penghasilannya cukup buat makan sehari-hari saja pak, tidak cukup

untuk membeli apa-apa. Ya saya harapnya sih ada pelatihan-pelatihan juga gitu pak untuk

kita-kita nya agar kita bisa meningkatkan penghasilan gitu pak, atau dikasih modal usaha

gitu pak. Saya kurang tahu, untuk politik-politik gitu pak di program ini, saya rasa sih

tidak ada.

6. Apa harapan Bapak kedepannya untuk Program GEBRAK PAKUMIS?

Ya kita tahu bahwa Program GEBRAK PAKUMIS ini untuk merenovasi rumah

seadanya, yang penting kita tidak kebocoran dan lantai tidak tanah. Ya terkait kalau ada

yang kurang ya kita memang harus nambahin sendiri pak. Ya saya harap kedepannya,

warga yang menerima Program GEBRAK PAKUMIS bisa benar-benar terbantu gitu pak.

Bisa diselesaikan dengan baik juga dan kalau bisa bahan-bahan materialnya ditambah

juga pak. Dan lebar luas rumahnya juga bisa lebih diperbesar. Plafon juga kalau bisa mah

dapet pak. Jadi seperti dibedah beneran gitu pak.

Tanda Tangan

Pak Dadang

Member Check

Nama : Pak Tami

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Desa Pematang


Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Tami

Hasil Wawancara


Desa Pematang ?

Sejauh ini sudah cukup membantu banget sih pak, pihak implementor dalam pelaksanaan

Program GEBRAK PAKUMIS di desa saya, cuman yang masih sangat disayangkan

adalah masih banyak warga yang rumahnya sudah sangat tidak layak huni seperti saya,

tapi belum menerima bantuan. Ya walaupun saya sudah dapet, tapi yang rumahnya

kondisinya ya bisa dibilang sedikit lebih baik dari saya, malah diduluin gitu padahal

masih banyak rumah yang kualitasnya masih dibawah saya tapi mereka belum menerima

bantuan. Soalnya KPM juga ikut nentuin sih pak siapa yang dapat duluan pak.



Kalau SDM sih saya rasa cukup-cukup saja sih pak, alhamdulilah saya juga sudah cukup

terbantu sejauh ini, ya alhamdulilah apalagi orang tua seperti saya harus ya setidaknya

terima bersih sajalah pak. Sudah tidak kuat kalau harus ikut mengerjakan juga. Ya kalau

bisa sih anggaran nya ditambah biar bisa lebih banyak bahan-bahan materialnya jadi biar

warga kalau nambahinnya tidak terlalu banyak pak.

3. Apakah pihak BAPPEDA sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik adanya Program

GEBRAK PAKUMIS di Desa Pematang ?

Ya kalau komunikasi dengan BAPPEDA sih sering pak kesini dari awal sosialisasi

program ini, pas pengerjaan rumah juga ada, sampai pas tahap akhir juga ada pak. Ya

paling kendalanya lamanya bantuannya turun pak, warga juga banyak yang nanya kapan

turunnya, karena kita tidak dikasih tahu kapan turunnya, jadi ya saya sama warga lainnya

belum siap-siap untuk menyiapkan semuanya pak.

4. Apakah pihak implementor sudah cukup bertanggung jawab dalam melaksanakan


Ya untuk tanggung jawab atau kemampuan saya bingung dalam menjawabnya, tapi saya

cukup menunggu lama untuk berjalannya Program GEBRAK PAKUMIS ini, saya sudah

ngasih proposal dari bulan juni, baru ada kabar lagi untuk peletakan batu pertama pada

bulan Desember pak. Itu juga saya tidak dikasih tahu dari jauh-jauh hari gitu. Karena kita

juga harus nyediain tabungan juga takut ada bahan-bahan material yang kurang dan

ngasih makan tukang juga kan pak.



Ya untuk kondisi sosial keluarga saya sih sudah cukup meningkat lah yah pak, sekarang

saya bisa disebut cukup enak lah tinggal dirumahnya lah. Ya dulunya sih saya malu pak,

punya rumah masih bilik lantainya masih tanah, ya sekarang mah alhamdulilah pak

rumahnya udah dibangun sampai begini. Untuk keadaan ekonomi juga belum cukup

terbantu sih pak dikarenakan saya juga harus nambahin yang kekurangannya itu, mana

penghasilan saya juga kan cuman sebagai petani saja pak, yang ga tentu hasilnya. Terus

juga kan ngasih tukangnya kopi atau makan juga pak, ya walaupun emang ga wajib ya

cuman saya tetep ga enak saja lah pak dia sudah kerja buat saya. Ya mau ngerjain sendiri

saya juga udah tua lah pak, yaudahlah pak yang penting rumah saya sudah jadi dan saya

bisa tidur enak aja gitu pak.


Ya harapan saya sih kedepannya Program GEBRAK PAKUMIS dapat bisa lebih banyak

membantu warga yang masih belum dapet bantuan Program GEBRAK PAKUMIS

terutama di Desa Pematang. Terus juga flapond kedepannya bisa dimasukan kedalam

anggaran pak, sayang kalau ga ada flapond nya juga pak. Terus bisa sampai dikeramik

juga lah pak biar bisa lebih bagus rumahnya juga.

Tanda Tangan

Pak Tami

Member Check

Nama : Bu Surtiah

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Desa Margasari


Lokasi Wawancara : Kediaman Bu Surtiah

Hasil Wawancara

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS di Desa Margasari?

Ya awalnya saya cuman tahu nya bersih saja lah pak, adanya program bedah rumah ini

dibangun gitu rumahnya semuanya. Ternyata ya memang kalau ada yang kurang ya kita

nambah nambahin sendiri pak dari dana sendiri, ya saya juga flapond ga dapet ini pak.

Kirain saya mah bener-bener direnovasi semuanya gitu pak.

2. Apakah dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah cukup menunjang dan

membantu warga ?

Saya juga rasa sudah cukup membantu lah pak, yang penting sekarang saya bisa tidur

nyaman saja pak. Ya walaupun dapur saya tidak ikut dibangun dapur saya masih daun

juga atapnya. Ya saya juga nambah nambahin kayu-kayu sedikit lah pak. Ya saya harap

sih kedepannya bisa dibangun semua gitu pak, ya bisa dikeramik juga lah pak.



Ya saya hanya tahunya program ini kaya program bedah rumah pak, terus ntar dikirim

bahan-bahan materialnya, terus ntar ada tukangnya. Ya taunya saya tinggal terima bersih

gitu pak. Kalau jumlahnya saya kurang tau, tapi bahan-bahan materialnya cukup lah pak

untuk ngebenerin rumah saya pak.

4. Apakah dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS sudah cukup membantu dalam

meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi ibu ?

Ya kalau untuk terbantu ya terbantu sih pak untuk keadaan ekonomi saya, ya tapi tetep

saya ngeluarin duit juga buat nambahin ada yang kurang atau buat ngasih makan tukang,

jadi ya belum sepenuhnya terbantu. Ya kalau keadaaan sosial sih cukup terbantu, dulu

mah saya malu pak rumah saya nya masih bilik gitu pak, tapi alhamdulilah sekarang mah

pak udah ada temboknya, udah ada asbesnya juga gitu sekarang mah dulu mah cuman

daun pak.

5. Apakah ibu sudah cukup merasakan manfaat dari diadakannya Program GEBRAK

PAKUMIS ?

Ya saya sudah cukup berterimakasihlah dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS

ini, walaupun saya masih harus nambah kekurangannya. yang penting saya udah tidak

tinggal di bilik lagi pak. Ya walaupun rumahnya seadanya dan masih banyak kekurangan

tapi ya sudah cukuplah bagi saya. Tapi ya semoga ke depannya bantuannya bisa lebih

banyak bahan-bahan materialnya yah pak. Terus juga ya semoga yang dapat bedah rumah

gini, bisa lebih banyak yah pak, di desa saya juga masih banyak yang rumahnya bilik tapi

belum menerima bantuan.

6. Apa harapan ibu kedepannya untuk Program GEBRAK PAKUMIS?

Ya harapan saya sih kedepannya Program GEBRAK PAKUMIS bisa diperluas lagi

bangunannya pak, itu saja dapur saja tidak dapat pak karena luas nya sudah pas sampai di

kamar saja pak. Ya akhirnya saya yang ikut nambah-nambah pak. Terus juga materialnya

bisa lebih banyak juga pak ya semoga juga tahun depan mah dapetnya genteng gitu pak

dan bisa sampai dikeramik juga. Terus di kelurahan Kadu Agung semoga ditahun

berikutnya bisa dapet bantuan Program GEBRAK PAKUMIS juga pak, karena kasian

pak disana masih banyak banget rumah-rumah tidak layak huninya pak.

Tanda Tangan

Bu Surtiah

Member Check

Nama : Erwin Mawandy ST, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Prasarana Wilayah BAPPEDA


Lokasi Wawancara : Kantor Bidang Perencanaan dan Prasarana Wilayah BAPPEDA

Hasil Wawancara


Pemerintah Pusat mengeluarkan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan

Permukiman, yang harus ditingkatkan di tingkat daerah karena urusan perumahan dan

pemukiman itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam Program GEBRAK

PAKUMIS, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Bupati

Tangerang yang sampai saat ini masih digunakan yaitu nomor 59 tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS.

13. Apakah kelompok sasaran dalam program gebrak pakumis sudah sesuai dengan kriteria

yg dibutuhkan?

Ya kita menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS selalu dengan aturan dan standar

yang telah ditetapkan. Dalam hal menentukan kelompok sasaran juga saya rasa sudah

tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan



Saya rasa SDM nya sudah cukup ideal, karena sudah ada Tim Teknis dan Tim Fasilitasi

yang berasal dari masyarakat juga, dan didampingi juga oleh pihak UPK. Ya sudah cukup

ideal lah. Ya kalau untuk menilai kemampuan seseorang ya eko liat kelapangan saja,

tanyakan ke warga apakah SDM nya sudah cukup mumpuni atau belum menangani

program ini, saya rasa sih sudah cukup mumpuni.


pakumis?

Program GEBRAK PAKUMIS ini sumber pendanaanya hanya berasal dari APBD saja,

karena sudah sesuai dengan perbup yang berlaku. Terkait jumlah dananya saya rasa

masih sangat kurang, kita hanya dianggarkan 13 juta untuk membangun satu unit rumah,

saya rasa masih sangat kurang.



Saya rasa BAPPEDA sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik untuk Program

GEBRAK PAKUMIS ini. Karena BAPPEDA sebagai koordinator program ini,

BAPPEDA juga harus bisa memfasilitasi semua yang terjadi di lapangan dan

mengevaluasi ketika program nya sudah selesai. Namun yang menjadi masalah untuk

kita, pasti warga mengeluhkan lamanya proses birokrasi yang ada di kita, ya kita terima

saja, karena bayangkan setiap tahunnya BAPPEDA harus bisa merenovasi 1000 rumah

lebih di Kabupaten Tangerang. Karena dinas yang terlibat hanya BAPPEDA saja dalam

Program GEBRAK PAKUMIS, jadi kita harus bekerja dari tahap awal sampai tahap

akhir, dan memastikan setiap pihak yang terlibat sudah melakukan pekerjaanya sesuai

dengan standard an aturan yang telah ditetapkan


pakumis ini?

Saya rasa kita sudah menjalankan progam dengan baik, kita juga sudah memperlakukan

kelompok sasaran dengan baik, karena kelompok sasaran kita juga jelas. Kita

menentukannya berdasarkan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang,

kemudian kita crosscek langsung dan semuanya sudah tepat.


ditetapkan dalam program gebrak pakumis?

Ya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya kita juga sering monitoring di lapangan

apakah pihak-pihak yang terlibat juga sudah sesuai bekerja dengan aturan yang telah

ditetapkan dan memperlakukan dengan baik para masyarakat yang menerima bantuan.



Kondisi sosial agak sulit kita ukur indikatornya. Yang terpenting harapan saya secara

sosial masyarakat bisa percaya ke pemda. Agar selanutnya program pemda bisa didukung

dengan baik oleh masyarakat kedepannya. Dan nantinya ada ikatan yang kuat antara

pemda dengan masyarakat.



Sayangnya program ini hanya masih menyentuh fisik saja, tapi disini juga nantinya akan

menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa meningkatkan kemampuan ekonomi

masyarakat tersebut. Entah dalam hal menumbuhkan pusat-pusat ekonomi di kawasan

tersebut atau memberikan pelatihan, agar masyarakatnya bisa mempunyai skill yang bisa

bersaing. Saya harap SKPD lainnya juga harus ikut terlibat dengan Program GEBRAK

PAKUMIS kedepannya.



Saya rasa untuk tanggung jawab, semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab

terhadap pekerjaannya masing-masing. Karena kita punya aturan main dan prosedur. Kita

sudah bekera secara optimal dari tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Jika ada

pihak yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, kita akan selalu

kasih surat peringatan. Karena setiap tahunnya program kita selalu diaudit oleh BPK, jadi

harus punya tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Pihak BAPPEDA saya rasa

sudah cukup mumpuni dalam menjalankan program ini, terbukti kita sudah meraih 2

penghargaan dari pemerintah pusat & televisi swasta.


tersebut?

Saya rasa sudah cukup jelas yah kita memberikan pemahaman maksud dan tujuan

diadakannya program ini kepada masyarakat, dan masyarakat juga saya rasa sudah cukup

mengerti. Karena hukumnya wajib untuk kita paham terlebih dahulu apa yang hendak

kita terapkan di masyarakat, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan kendala saat

program itu dilaksanakan di masyarakat.

Tanda Tangan

Erwin Mawandy ST, M.Si

NIP. 197905172005011012

Member Check

Nama : Chamdani SE, MM

Jabatan : Kepala Koordinator Tim Fasilitator Program GEBRAK PAKUMIS


Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Chamdani

Hasil Wawancara


Dalam menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS ini kita dilandasi oleh UU nomor 1

tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pemerintah pusat menjelaskan dalam

UU tersebut bahwa Perumahan dan Pemukiman yang berada di wilayah administrasi

Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia itu menjadi tanggung jawab untuk Pemerintah

Daerah itu sendiri.



Ya kalo yang menjadi kendala dalam Program GEBRAK PAKUMIS ya belum ada sih

pak, semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi yang menentukan tingkat keberhasilannya ya

masyarakat itu sendiri pak. Bagaimana respon masyarakat terhadap program ini, ya kalo

responnya baik ya hasilnya akan baik juga.



Kalo bicara SDM tidak ada yang bisa disebut berkualitas, yang penting mereka harus

tetap mau belajar dan harus ada juga yang memberikan sebuah pembelajaran yang baik

juga. Kita harus selalu bisa melakukan pemberdayaan kepada setiap orang yang tadinya

tidak tau, menjadi tau dan bisa. Kalau untuk terkait jumlahnya, kita untuk SDM nya ada

sekitar 15-20 terdiri dari Tim Teknis, Tim Fasilitasi, UPK, KPM dan beberapa penerima

bantuan. Tapi untuk di pihak UPK saya harap ada penambahan pegawai, karena

jumlahnya masih sangat sedikit disana. Biar lebih efektif untuk pengerjaan di setiap

desanya.


pakumis?

Kalau anggaran saya bilang masih sangat kurang, karena per 1 unit rumahnya hanya 13

juta. Dan setiap tahunnya kita harus membangun 1000 rumah lebih ya saya rasa masih

kurang. Bayangin saja kalau duit 13 juta bagi para pejabat mah ya cukup untuk garasinya

saja. Tapi kan kalau kita buatkan 1 unit rumah untuk masyarakat tidak mampu ya pasti

banyak manfaatnya.



Saya jawab yang komunikasi dulu yah. Saya kira kita selaku pelaksana sudah bisa

mengkomunikasikan dengan baik lah. Karena lewat Program GEBRAK PAKUMIS ini

kita sudah dapat menerima beberapa penghargaan dari pemerintah pusat. BAPPEDA

sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik secara informasi, sosialisasi dan anggaran

terhadap Program GEBRAK PAKUMIS ini. Secara tupoksi juga kita sudah betul. Tapi

untuk lamanya proses birokrasi ya kita kan harus setiap tahunnya bisa memperbaiki 1000

lebih rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang, ditambah lagi juga kita sendiri

yang harus memvalidasi dan memverifikasi seluruh data-data yang berkaitan dengan

Program GEBRAK PAKUMIS, kita juga harus mengevaluasi hasil Program GEBRAK

PAKUMIS untuk setiap tahun, dan harus mempersiapkan lagi kawasan mana saja yang

harus direnovasi. BAPPEDA kan programnya juga banyak, ditambah lagi jumlah SDM

dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini sangat terbatas ya itu lah yang menyebabkan

lamanya proses birokrasi di dalam Program GEBRAK PAKUMIS.


pakumis ini?








Ya jelas sudah cukup meningkatkan secara sosial, karena selama rumahnya masih tidak

layak huni, pemilik rumah itu akan sulit bergaul ataupun pasti akan malu untuk

berkegiatan di lingkungannya. Setelah rumahnya menjadi layak, pasti secara psikologi

pastinya akan sangat terbantu. Dia akan menjadi lebih percaya diri nantinya.



Untuk segi ekonomi, kita perkirakan rumahnya bisa tahan 10 tahun ke depan, uang yang

harusnya dipergunakan untuk merenovasi rumah, ya kan uangnya bisa ditabung untuk hal

yang lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Karena jika rumahnya tidak nyaman juga

masyarakat akan lebih sering terkena penyakit, dan nantinya untuk berobat pasti akan

mengeluarkan biaya yang lebih lagi.



Secara kemampuan dalam menjalankan program sudah cukup baik, ya karena kita setiap

tahunnya program ini sejauh ini selalu dijadikan program unggulan. Untuk tanggung

jawab mah kita pasti sangat bertanggung jawab dengan baik dalam menjalankan program

ini, karena kita juga punya aturan dan standar yang harus selalu diikuti.


tersebut?

Saya kira kita sudah cukup memahami maksud dan tujuan program ini. Kalau kita tidak

mampu menjelaskan secara jelas dan secara teknis, program ini tidak akan berjalan.

Kalau maksud dan tujuannya tidak jelas masyarakat juga akan ragu dalam program ini,

nanti takutnya setelah dibongkar rumahnya malah tidak jadi. Saya kira masyarakat juga

sudah cukup memahami maksud dan tujuannya, bahkan masyarakat selalu ikut bergotong

royong jika ada warganya yang tidak mampu.

Tanda Tangan

Chamdani SE, MM.

Member Check

Nama : Mad Yunus

Jabatan : Kepala Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tigaraksa



Hasil Wawancara

16. Apa dasar peraturan yang digunakan dalam program gebrak pakumisdan apa tujuan

kebijakan diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS?

Sebenarnya saya kurang bisa menjawab pertanyaan untuk dasar peraturannya tapi mungkin saya

bisa jawab untuk tujuan kebijakannya, PGP ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan

penataan lingkungan. Program GEBRAK PAKUMIS ini adalah program bedah rumah yang

sangat melibatkan masyarakat sesuai dengan judulnya GEBRAK kan gerakan bersama rakyat.

Kita berharap adanya program ini dapat menciptakan nuansa gotong royong yang telah lama

hilang di masyarakat, baik yang menerima atau tidak menerima bantuan harus saling membantu

warga di lingkungannya sendiri, sehingga nantinya kita bisa ciptakan adanya keseimbangan

sosial.



Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah berjalan cukup baik, belum ada yang menjadi

masalah yang cukup berarti, ya tinggal bagaimana masyarakatnya aja sih pak. Ya kalo

masyarakatnya dapat menciptakan budaya gotong royong lagi itu akan sangat membantu

kita, seperti masyarakat yang belum menerima bantuan ya dibantu-bantu lah tetangganya

yang lagi menerima bantuan. Ya karena program ini memang dari masyarakat, oleh


18. Apakah kelompok sasaran Program GEBRAK PAKUMIS sudah sesuai dengan kriteria

yang dibutuhkan?

Kriteria yang kita tetapkan dari awal, persyaratan awal yang diajukan foto rumah dan

fotocopy KTP, kemudian pihak BAPPEDA memverifikasi kembali setelah itu. Dan saya

rasa sudah 100% layak menerima bantuan.



Insha Allah SDM nya sudah sangat berkualitas, dari tingkat kabupaten sampai pihak

UPK dan KPM sudah cukup dan sudah bisa membantu masyarakat. Yang penting kita

bisa jaga amanat dari pemda untuk bertugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kalau terkait jumlah si masih kurang saya rasa harusnya ditambah lagi, apalagi terkait

SDM yang berada di Pihak UPK, karena pihak UPK ini kan tidak hanya mengurusi

Program GEBRAK PAKUMIS saja.


pakumis?

Kalau masalah anggaran masih sangat jauh untuk dibilang cukup. Karena untuk 1 unit

rumah hanya dengan anggaran 13 juta saja. Dan kita juga harus bisa membangun rumah,

atap dan juga septictank.



Saya yakin Bappeda sudah mengkomuniskan dengan baik, karena sudah dapat menjalin

koordinasi yang baik juga dengan pihak-pihak terkait.

22. Apakah koordinasi yang tercipta sudah baik antar instansi instansi yang terkait dalam

Program GEBRAK PAKUMIS?

Saya yakin BAPPEDA juga sudah menjalin komunikasi yang baik, sehingga dapat

menciptakan koordinasi yang baik dan dapat bekerjasama dengan baik juga dengan para

instansi yang terkait program ini. Dan semua pihak yang terlibat sudah memberikan

pemahaman yang sangat jelas di masyarakat terkait standar dan aturan yang berlaku

dalam program ini, paling masyarakat hanya mengeluhkan lamanya bantuan program itu

sampai ke rumah masyarakat itu sendiri, ya saya juga mau bagaimana lagi kalau dari

atasnya belum turun, ya saya juga belum bisa bekerja. Ditambah lagi kan pihak UPK

tidak hanya mengurusi Program GEBRAK PAKUMIS.

23. Apa yang menyebabkan lamanya proses birokrasi yang berada di dalam Program

GEBRAK PAKUMIS?

Paling masyarakat hanya mengeluhkan lamanya bantuan program itu sampai ke rumah

masyarakat itu sendiri, ya saya juga mau bagaimana lagi kalau dari atasnya belum turun,

ya saya juga belum bisa bekerja. Ditambah lagi kan pihak UPK tidak hanya mengurusi



pakumis ini?







ditetapkan dalam Program GEBRAK PAKUMIS ?

Ya kalau dalam bekerja kita sudah sesuai dengan aturan Peraturan Bupati Tangerang

nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan GEBRAK PAKUMIS yang masih

berlaku sampai saat ini. Contohnya kita tidak akan membangun sebuah kawasan jika

hanya ada 2-3 unit rumah saja yang tidak layak huni.



Saya rasa masyarakat sudah cukup terbantu secara sosial. Karena program ini kan

program yang yang bisa dibilang program yang dikerjakan secara sosial. Jadilah harus

bisa dapat menyentuh aspek sosialnya. Tapi alangka baiknya kamu nanti tanyakan

langsung kepada masyarakatnya, Karena yang dapat merasakan warga itu sendiri, tapi

kalau dari saya sudah cukup membantu lah di masyarakat, karena banyak yang bilang

masyarakat sudah cukup terbantu dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS.



Kalau kondisi ekonomi juga sudah sangat membantu masyarakat. Karena uang yang

seharusnya dipakai untuk memperbaiki rumah, kan bisa ditabung oleh masyarakat bisa

digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

28. Apakah Program GEBRAK PAKUMIS dapat membantu meningkatkan konidisi politik


Kalau terkait kondisi politik kita tidak berhubungan sama sekali yah, karena program ini

memang program sosial, jadi setiap pihak yang terlibat harus menyadari itu.



Saya pikir kita selaku pelaksana sudah bertanggung jawab dengan baik. Karena program

ini sudah berjalan dari tahun 2012. Dan dari tahun pertama sampai sekarang kita sudah

memilki kemampuan yang baik juga dalam bekerja di masyarakat walaupun dengan dana

yang cukup minim.


tersebut?

Saya rasa kita sudah bisa memberikan pemahaman yang jelas yah terkait maksud dan

tujuan diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS, karena jika kita selaku implementor

tidak paham atau tidak bisa maksimal dalam memberikan pemahaman yang jelas terkait

maksud dan tujuannya, nantinya warga akan menjadi bingung dan ragu akan jalannya

program ini, dan saya harap warga juga dapat mengerti nantinya terkait maksud dan

tujuannya.

Tanda Tangan

Mad Yunus

Member Check

Nama : Adis Darori

Jabatan : Ketua Kelompok Penerima Manfaat Desa Sodong



Hasil Wawancara

9. Bagaiamana proses berjalannya Program GEBRAK PAKUMIS di Desa Sodong pada

tahun 2016?

Alhamdulilah Program GEBRAK PAKUMIS sudah berjalan lancar di desa kami dan

belum ada kendala yang berarti di daerah kami. Kemudian Program GEBRAK

PAKUMIS ini berbasis zona dalam penentuan kawasan yang akan menerima Program

GEBRAK PAKUMIS. Pihak BAPPEDA tetap yang menentukan kawasan mana saja

yang akan menerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS.


Sodong ?

Ya kalau pihak BAPPEDA mah sering kesini, dari peletakan batu pertama, tahap

pengerjaan sampai tahap finishing juga suka kesini. Ya untuk sekedar monitoring aja pak

katanya. Kalau dari pihak UPK mah sering kesini pak, kaya pak amin, sering banget

datang kesini untuk ngecek ngecek gitu aja. Ya nanya-nanya ke warga juga sudah sejauh

mana progress pembangunannya. Ya saya rasa sih sudah cukup baik pelayanannya.


kondisi sosial bapak sendiri ?

Ya saya rasa sudah cukup membantu lah pak, ya kondisi sosial juga sudah mulai

terangkat lah pak, ya keluarga bisa tidur nyaman sekarang mah pak. Ga perlu khawatir

lagi kalau mau tidur sekarang mah. Ya anak-anak juga merasakan bisa lebih bersih dan

enak lah buat pergi ke sekolahnya lah pak.


GEBRAK PAKUMIS di Desa Sodong?

Ya pihak BAPPEDA saya rasa sudah cukup bertanggung jawab dengan baik lah, soalnya

dari awal survey sampai tahap akhir pihak BAPPEDA selalu mendampingi kita,

BAPPEDA juga sering datang untuk mengawasi pekerjaan orang di lapangannya. Tapi

pihak UPK sih yang lebih sering datang mah pak, ya untuk tanggung jawab sudah cukup

baik lah dalam program ini.

13. Apakah persyaratan awal yang harus dikumpulkan oleh para warga untuk bisa menerima

bantuan Program GEBRAK PAKUMIS?

Ya pertama para warga harus mengumpulkan persyaratan dulu pertamanya, seperti KK,

KTP sama materai saja pak. Nanti setelah dikumpulkan ke saya baru kemudian di survei

sama timnya untuk menentukan warga mana saja yang dapat menerima program bantuan.

14. Apa saja yang warga dapat untuk membangun rumahnya menjadi layak huni dalam


Ya pokoknya konsep bangunan rumahnya 5x6 ukuran rumahnya nanti. Nanti setelah itu

kita dapat bahan-bahan materialnya seperti pasir, semen, batu bata, celcom, asbes, kayu

dan beberapa besi-besi gitu pak. Septictank dan jamban juga kita dibikinin pak. Ya sudah

segitu saja pak. kalau ada yang masih dirasa kurang, harus warga sendiri yang nambahin

15. Apakah bahan-bahan material yang ada sudah cukup membantu bapak dalam

membangun rumah yang layak huni ?

Ya kalau ditanya cukup atau belum, ya rasa mah masih belum cukup pak, tapi ya bagi

saya dan keluarga sudah cukup membantu lah pak, kit amah boro-boro untuk memikirkan

untuk bangun rumah untuk makan sehari-hari saja masih kurang pak. Ya tapi bahan-

bahan material yang ada sudah cukup membantu saya lah pak membuat rumah saya

menjadi lebih nyaman.

16. Apa harapan bapak kedepannya untuk Program GEBRAK PAKUMIS kedepannya?

Harapan saya untuk tahun depan mah pak bisa sampai ke pasang keramik gitu pak, ya

untuk tahun depan juga bisa ditambahin lah pak untuk bahan-bahan materialnya. Terus

juga semoga kita dapat dibuatkan sarana air bersih juga sih gitu pak. Tapi saya sudah

sangat berterimakasih dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS, sudah cukup

memabntu dan terus dinanti-nantikan oleh warga yang belum dapat.

Tanda Tangan

Adis Darori

Member Check

Nama : RT Oyo

Jabatan : Ketua Kelompok Penerima Manfaat Desa Pematang


Lokasi Wawancara : Ruangan Kantor Sekretaris Desa Pematang

Hasil Wawancara

8. Bagaiamana proses berjalannya Program GEBRAK PAKUMIS di Desa Pematang pada

tahun 2016 ?

Ya Program GEBRAK PAKUMIS di desa pematang sudah berjalan cukup baik saya rasa

pak, masih banyak warga yang menginginkan untuk desa kita bisa kebagian lagi di tahun

berikutnya, karena masih banyak rumah-rumah warga yang masih tidak layak huni di

desa kita pak.


Pematang ?

Kalau pihak BAPPEDA pas lagi pelaksanaannya mereka pernah dateng kesini untuk

selalu melakukan pengecekan pembangunannya pak, dari tahap peletakan batu pertama

sampai peresmian rumah kita juga pihak BAPPEDA selalu datang, kalau warga ada

keluhan juga saya sampaikan ke pihak BAPPEDA. Ya sejauh ini BAPPEDA sudah

cukup baik lah dalam pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS.



Ya suduh cukup membantu lah pak, kondisi sosial juga terbantu dengan adanya Program

GEBRAK PAKUMIS ya jadi saya sudah tidak malu-malu lagi untuk berbaur dengan

tetangga, maklum pak rumah saya jelek. Ya kalau segi ekonomi juga sudah cukup

terbantu akhirnya kita sudah punya rumah yang layak huni pak, ya paling kita nambah-

nambah sedikit saja pak. Tapi saya sudah cukup bersyukur pak.


GEBRAK PAKUMIS di Desa Pematang?

Ya saya rasa sih BAPPEDA sudah cukup bertanggung jawab yah untuk menjalankan

program ini, udah ada yang mengontrol juga ada yang mengawasi juga waktu dalam

pengerjaannya pak.



Ya masyarakat saya rasa sudah tahu tujuan diadakannya Program GEBRAK PAKUMIS,

ya untuk membangun rumah yang tidak layak huni, tapi dana yang dianggarkan tidak

banyak, jadi masyarakat harus siap bila ada yang kekurangan dalam pengerjaannya.

Karena ini hanyalah bersifat dorongan saja seperti yang sudah dijelaskan oleh pihak

BAPPEDA



Ya kalo terkait SDM nya sih saya rasa jumlah SDM nya yang harus ditambah lagi, saya

juga berkoordinasi dengan pak amin saja pak, yang dimana pak amin juga harus

mengurusi 3 desa di Kecamatan Tigaraksa, bukan hanya di desa saya saja pak. Ya kalau

bisa setiap satu desa ada satu orang gitu pak yang mengurusi, biar lebih efektif saja pak.

14. Apakah warga sudah cukup mengerti terkait adanya Progra GEBRAK PAKUMIS di

Desa Pematang dan apa yang sering dikeluhkan oleh warga ?

Masyarakat sejauh ini sudah cukup mengerti terkait adanya bantuan Program GEBRAK

PAKUMIS ini, sudah cukup jelas juga untuk prosesnya. Karena pihak UPK sering kesini

juga mas untuk mensosialisasikan Program GEBRAK PAKUMIS dan pihak BAPPEDA

juga sering kesini untuk mengontrol jalannya program ini mas. Saya rasa sih masyarakat

sudah cukup paham terkait adanya Program GEBRAK PAKUMIS, paling yang

masyarakat pertanyakan lama turunnya aja waktu itu, kapan nih tidak turun-turun

bantuannya gitu. Kalau di desa saya sih pengajuan proposalnya bulan juni, pengerjaannya

baru mulai awal bulan Desember. Ya jadi memang cukup lama pak.

Tanda Tangan

RT Oyo

Member Check

Nama : Pak Udin

Jabatan : Ketua Kelompok Penerima Manfaat Desa Margasari


Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Udin

Hasil Wawancara

8. Bagaiamana proses berjalannya Program GEBRAK PAKUMIS di Desa Margasari pada

tahun 2016 ?

Program GEBRAK PAKUMIS sudah berjalan cukup baik di Desa Margasari dan sudah

cukup membantu masyarakat juga dalam membangun rumah rumah yang tidak layak

huni disini, bahkan banyak masyarakat yang masih menunggu adanya program ini lagi ke

lingkungan kita lagi pak. Ya saya rasa sih program ini sudah bisa dirasakan oleh

masyarakat manfaatnya dan sudah cukup membantu pak.


Margasari ?

BAPPEDA cukup sering lumayan kesini pak. Ya mereka juga mengawasi jika ada yang

tidak sesuai dengan aturan atau ada kesalahan dari tukang, barulah ntar pihak BAPPEDA




Ya kalau saya Alhamdulillah sih pak sudah cukup meningkatkan lah kondisi sosial

keluarga saya pak dan untuk keadaan ekonomi mah saya masih ada tabungan sedikit lah

yah pak untuk nambah-nambah kekurangan dari bahan materialnya. Seperti plafond dan

ya paling nambah batakonya sedikit pak. Ya tapi saya rasa sih sudah cukup membantu.



Ya BAPPEDA sudah cukup bertanggung jawab pak, dari mulai pengerjaan dan finishing

juga pak, karena Lokasi BAPPEDA berada di desa saya juga pak, jadi mereka cukup

sering lah pak ketempat saya. Mereka juga suka nanya sudah sampai mana

pembangunannya dan bila ada yang tidak sesuai dengan aturan biasanya langsung ditegur

pak tukang yang bangun rumahnya. Ya saya rasa sudah cukup bertanggung jawab.



Ya insha allah masyarakat sudah cukup tahu untuk maksud dan tujuan diadakannya

program ini. Ya kalau masih ada warga yang belum tahu dan belum paham ya kita harus

memaklumin saja karena kan setiap warga pasti berbeda-beda dalam menerima informasi

yang diberikan pihak implementornya pak.



SDM yang berada di Pihak UPK harus bisa ditambah lagi, karena kita kan berkoordinasi

jika ada keluhan warga atau jika ada masalah itu ke pihak UPK terlebih dahulu, dan

untuk di kecamatan Tigaraksa hanya ada 1 orang saja pak yaitu pak amin. Jadi saya

hanya berkoordinasi dengan dia saja pak, nah kan pak amin megang 3 desa di setiap

Program GEBRAK PAKUMIS jadi dia juga harus bisa membagi waktunya pak. Jadi

harus ada penambahan lagi pak. Setidaknya 1 desa mempunyai 1 pendamping.

14. Apakah warga sudah cukup terbantu terkait adanya Program GEBRAK PAKUMIS di

Desa Margasari ?

Saya syukur alhamdulilah pak dapat bantuan program seperti ini, ya karena pekerjaan

saya juga begini pak serabutan aja, kalau ada kerjaan ya saya kerjakan ya kalau tidak ada

saya tidak dapat uang pak. Uang nya juga hanya cukup makan sehari-sehari saja pak

tidak kefikiran untuk membangun rumah. Ya untung saya dapat program ini pak, saya

dan keluarga saya jadi lebih enak tinggal dirumahnya sekarang pak.

Tanda Tangan

Pak Udin

Member Check

Nama : Pak Dadang

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Desa Sodong


Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Dadang

Hasil Wawancara


Desa Sodong ?

Kalau pihak BAPPEDA dan pihak UPK sudah cukup baik pak dalam menjalankan

Program GEBRAK PAKUMIS menurut say amah pak. Tapi di pihak KPM nya kadang

suka tidak adil pak, kemarin saja pak ada 2 rumah warga yang sudah sangat tidak layak

huni, tapi tidak menerima program bantuan ini. Malah orang lain yang rumahnya sedikit

baik lah pak yang malah didahuluin. Ya katanya sih masih saudara pak yang dapetnya

jadi didahuluin gitu pak. Ya tapi saya mah alhamdulilah dapet pak.



Ya sebagai warga sih ya kalau jumlah SDM nya saya rasa masih butuh tambahan

jumlahnya lah pak, ya namanya kan ini juga bangun rumah ya harus lebih banyak tenaga

nya pak, ya terlebih dari tukangnya agar ditambah lagi, kan setiap warga beda-beda yah

pak ada yang mau bantu ada juga yang diem saja. Ya kalau tukang nya bisa lebih banyak

kan bisa lebih cepat pak. Ya untuk terkait anggaran nya mah kita kurang paham yah pak

tapi ya semoga bahan-bahan materialnya bisa ditambah lagi pak, karena bahan-bahan

materialnya juga masih cukup terbatas saja pak. Jadi ya bisa lebih meringankan lagi kan

pak kalau bahan material yang disediakan bisa lebih banyak.

9. Apakah bapak sudah cukup bisa merasakan manfaat dari diadakannya Program

GEBRAK PAKUMIS di Desa Sodong ?

Alhamdulilah warga sini sudah cukup bisa merasakan Program GEBRAK PAKUMIS ini

pak. Ya kita sih udah bisa mensiasati kalau ada kekurangannya pak. Kita dari awal

pengajuan proposal warganya sudah patungan terlebih dahulu sih pak, ya karena nantinya

takut ada kekurangan pak ya kita udah siap nambahin pak, dari uang patungan warga

tersebut. Soalnya di daerah sini masih sangat banyak pak rumah tidak layak huninya pak.

Jadinya kita saling membantu saja lah pak.

10. Apakah Komunikasi yang terjalin antara pihak implementor dengan warga sudah baik ?

Ya seperti yang saya bilang di awal pak, komunikasi yang terjalin sudah cukup baik

antara masyarakat, UPK dan BAPPEDA, ya sudah sering ketemu lah pak dalam program

ini. Sudah sering ngobrol juga kalau ada masalah gitu pak. Ya mungkin kendalanya

lamanya bahan-bahan materialnya turun pak, ya saya juga sempet nanya di desa lain ya

tapi sama saja pak, sama-sama belum turun pak. Iyah warga paling suka nanyain kapan

turunnya nih bantuannya kepada pihak KPM.



Saya rasa juga sudah cukup terbantu pak untuk kondisi ekonomi saya, ya uangnya kan

bisa saya tabung untuk keperluan lainnya pak. Tapi ya keadaan ekonomi saya tetap gini-

gini saja pak, ya penghasilannya cukup buat makan sehari-hari saja pak, tidak cukup

untuk membeli apa-apa. Ya saya harapnya sih ada pelatihan-pelatihan juga gitu pak untuk

kita-kita nya agar kita bisa meningkatkan penghasilan gitu pak, atau dikasih modal usaha

gitu pak. Saya kurang tahu, untuk politik-politik gitu pak di program ini, saya rasa sih

tidak ada.


Ya kita tahu bahwa Program GEBRAK PAKUMIS ini untuk merenovasi rumah

seadanya, yang penting kita tidak kebocoran dan lantai tidak tanah. Ya terkait kalau ada

yang kurang ya kita memang harus nambahin sendiri pak. Ya saya harap kedepannya,

warga yang menerima Program GEBRAK PAKUMIS bisa benar-benar terbantu gitu pak.

Bisa diselesaikan dengan baik juga dan kalau bisa bahan-bahan materialnya ditambah

juga pak. Dan lebar luas rumahnya juga bisa lebih diperbesar. Plafon juga kalau bisa mah

dapet pak. Jadi seperti dibedah beneran gitu pak.

Tanda Tangan

Pak Dadang

Member Check

Nama : Pak Tami

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Desa Pematang


Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Tami

Hasil Wawancara


Desa Pematang ?

Sejauh ini sudah cukup membantu banget sih pak, pihak implementor dalam pelaksanaan

Program GEBRAK PAKUMIS di desa saya, cuman yang masih sangat disayangkan

adalah masih banyak warga yang rumahnya sudah sangat tidak layak huni seperti saya,

tapi belum menerima bantuan. Ya walaupun saya sudah dapet, tapi yang rumahnya

kondisinya ya bisa dibilang sedikit lebih baik dari saya, malah diduluin gitu padahal

masih banyak rumah yang kualitasnya masih dibawah saya tapi mereka belum menerima

bantuan. Soalnya KPM juga ikut nentuin sih pak siapa yang dapat duluan pak.



Kalau SDM sih saya rasa cukup-cukup saja sih pak, alhamdulilah saya juga sudah cukup

terbantu sejauh ini, ya alhamdulilah apalagi orang tua seperti saya harus ya setidaknya

terima bersih sajalah pak. Sudah tidak kuat kalau harus ikut mengerjakan juga. Ya kalau

bisa sih anggaran nya ditambah biar bisa lebih banyak bahan-bahan materialnya jadi biar

warga kalau nambahinnya tidak terlalu banyak pak.


GEBRAK PAKUMIS di Desa Pematang ?

Ya kalau komunikasi dengan BAPPEDA sih sering pak kesini dari awal sosialisasi

program ini, pas pengerjaan rumah juga ada, sampai pas tahap akhir juga ada pak. Ya

paling kendalanya lamanya bantuannya turun pak, warga juga banyak yang nanya kapan

turunnya, karena kita tidak dikasih tahu kapan turunnya, jadi ya saya sama warga lainnya

belum siap-siap untuk menyiapkan semuanya pak.

10. Apakah pihak implementor sudah cukup bertanggung jawab dalam melaksanakan


Ya untuk tanggung jawab atau kemampuan saya bingung dalam menjawabnya, tapi saya

cukup menunggu lama untuk berjalannya Program GEBRAK PAKUMIS ini, saya sudah

ngasih proposal dari bulan juni, baru ada kabar lagi untuk peletakan batu pertama pada

bulan Desember pak. Itu juga saya tidak dikasih tahu dari jauh-jauh hari gitu. Karena kita

juga harus nyediain tabungan juga takut ada bahan-bahan material yang kurang dan

ngasih makan tukang juga kan pak.



Ya untuk kondisi sosial keluarga saya sih sudah cukup meningkat lah yah pak, sekarang

saya bisa disebut cukup enak lah tinggal dirumahnya lah. Ya dulunya sih saya malu pak,

punya rumah masih bilik lantainya masih tanah, ya sekarang mah alhamdulilah pak

rumahnya udah dibangun sampai begini. Untuk keadaan ekonomi juga belum cukup

terbantu sih pak dikarenakan saya juga harus nambahin yang kekurangannya itu, mana

penghasilan saya juga kan cuman sebagai petani saja pak, yang ga tentu hasilnya. Terus

juga kan ngasih tukangnya kopi atau makan juga pak, ya walaupun emang ga wajib ya

cuman saya tetep ga enak saja lah pak dia sudah kerja buat saya. Ya mau ngerjain sendiri

saya juga udah tua lah pak, yaudahlah pak yang penting rumah saya sudah jadi dan saya

bisa tidur enak aja gitu pak.


Ya harapan saya sih kedepannya Program GEBRAK PAKUMIS dapat bisa lebih banyak

membantu warga yang masih belum dapet bantuan Program GEBRAK PAKUMIS

terutama di Desa Pematang. Terus juga flapond kedepannya bisa dimasukan kedalam

anggaran pak, sayang kalau ga ada flapond nya juga pak. Terus bisa sampai dikeramik

juga lah pak biar bisa lebih bagus rumahnya juga.

Tanda Tangan

Pak Tami

Member Check

Nama : Bu Surtiah

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Desa Margasari


Lokasi Wawancara : Kediaman Bu Surtiah

Hasil Wawancara

7. Bagaimana proses pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS di Desa Margasari?

Ya awalnya saya cuman tahu nya bersih saja lah pak, adanya program bedah rumah ini

dibangun gitu rumahnya semuanya. Ternyata ya memang kalau ada yang kurang ya kita

nambah nambahin sendiri pak dari dana sendiri, ya saya juga flapond ga dapet ini pak.

Kirain saya mah bener-bener direnovasi semuanya gitu pak.

8. Apakah dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS ini sudah cukup menunjang dan

membantu warga ?

Saya juga rasa sudah cukup membantu lah pak, yang penting sekarang saya bisa tidur

nyaman saja pak. Ya walaupun dapur saya tidak ikut dibangun dapur saya masih daun

juga atapnya. Ya saya juga nambah nambahin kayu-kayu sedikit lah pak. Ya saya harap

sih kedepannya bisa dibangun semua gitu pak, ya bisa dikeramik juga lah pak.



Ya saya hanya tahunya program ini kaya program bedah rumah pak, terus ntar dikirim

bahan-bahan materialnya, terus ntar ada tukangnya. Ya taunya saya tinggal terima bersih

gitu pak. Kalau jumlahnya saya kurang tau, tapi bahan-bahan materialnya cukup lah pak

untuk ngebenerin rumah saya pak.

10. Apakah dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS sudah cukup membantu dalam

meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi ibu ?

Ya kalau untuk terbantu ya terbantu sih pak untuk keadaan ekonomi saya, ya tapi tetep

saya ngeluarin duit juga buat nambahin ada yang kurang atau buat ngasih makan tukang,

jadi ya belum sepenuhnya terbantu. Ya kalau keadaaan sosial sih cukup terbantu, dulu

mah saya malu pak rumah saya nya masih bilik gitu pak, tapi alhamdulilah sekarang mah

pak udah ada temboknya, udah ada asbesnya juga gitu sekarang mah dulu mah cuman

daun pak.

11. Apakah ibu sudah cukup merasakan manfaat dari diadakannya Program GEBRAK

PAKUMIS ?

Ya saya sudah cukup berterimakasihlah dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS

ini, walaupun saya masih harus nambah kekurangannya. yang penting saya udah tidak

tinggal di bilik lagi pak. Ya walaupun rumahnya seadanya dan masih banyak kekurangan

tapi ya sudah cukuplah bagi saya. Tapi ya semoga ke depannya bantuannya bisa lebih

banyak bahan-bahan materialnya yah pak. Terus juga ya semoga yang dapat bedah rumah

gini, bisa lebih banyak yah pak, di desa saya juga masih banyak yang rumahnya bilik tapi

belum menerima bantuan.

12. Apa harapan ibu kedepannya untuk Program GEBRAK PAKUMIS?

Ya harapan saya sih kedepannya Program GEBRAK PAKUMIS bisa diperluas lagi

bangunannya pak, itu saja dapur saja tidak dapat pak karena luas nya sudah pas sampai di

kamar saja pak. Ya akhirnya saya yang ikut nambah-nambah pak. Terus juga materialnya

bisa lebih banyak juga pak ya semoga juga tahun depan mah dapetnya genteng gitu pak

dan bisa sampai dikeramik juga. Terus di kelurahan Kadu Agung semoga ditahun

berikutnya bisa dapet bantuan Program GEBRAK PAKUMIS juga pak, karena kasian

pak disana masih banyak banget rumah-rumah tidak layak huninya pak.

Tanda Tangan

Bu Surtiah

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT

ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, DAN MISKIN (GEBRAK PAKUMIS) KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan

Padat, Kumuh dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) di Kabupaten Tangerang, namun masih terdapat kawasan permukiman padat kumuh dan miskin serta lingkungan yang belum tertata sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau kembali;

b. bahwa dalam rangka efektifitas penanganan kawasan kumuh dan pengedalian kawasan kumuh, perlu dilaksanakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) lanjutan melalui bantuan hibah Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan

dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

4. Undang-Undang….

-2-

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan; 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 atas

perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);

16. Peraturan ….

-3-

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN

BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH DAN MISKIN (GEBRAK PAKUMIS) KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati Tangerang adalah Kepala Daerah pada tingkat Kabupaten Tangerang.

4. Camat adalah kepala wilayah pada tingkat Kecamatan. 5. Kepala Desa/Lurah adalah kepala wilayah pada tingkat Desa/Kelurahan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat

Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA

adalah SKPD yang bertanggung jawab dalam Program GEBRAK PAKUMIS. 8. Tim Teknis Program GEBRAK PAKUMIS yang selanjutnya disebut Tim Teknis

adalah Unsur SKPD yang bertanggungjawab dalam koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi Program GEBRAK PAKUMIS yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Tim Fasilitasi Program GEBRAK PAKUMIS yang selanjutnya disingkat TF PGP

adalah perseorangan dari unsur masyarakat yang memiliki pengalaman, kualifikasi dan kompentensi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang keanggotaannya ditunjuk oleh Tim Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Unit Pengelola Kegiatan/Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UPK/BKM adalah organisasi masyarakat atau kelembagaan masyarakat yang proses pembentukannya di fasilitasi melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan/perkotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Kelompok Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah kelompok

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima bantuan program GEBRAK PAKUMIS yang diketuai oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

12. Program ….

-4-

12. Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin yang selanjutnya disebut Program GEBRAK PAKUMIS adalah program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan hibah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berpola hidup bersih dan sehat.

13. Kawasan adalah lokasi yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan

pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. 14. Kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh dan miskin adalah suatu

kawasan perumahan dan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

15. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan adalah kegiatan

memperbaiki komponen rumah yang tidak layak huni atau dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya.

16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli. 17. Hibah Pemerintah Daerah adalah fasilitasi dari Pemerintah Daerah berupa

sejumlah dana yang diberikan kepada penerima manfaat untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan.

18. Penerima Manfaat adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai

penerima dan pemanfaat Program GEBRAK PAKUMIS berdasarkan hasil verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

19. Penduduk kabupaten Tangerang adalah warga masyarakat yang berdomisili di

Kabupaten Tangerang yang dibuktikan dengan identitas kependudukan.

Tujuan

Pasal 2 Tujuan Program GEBRAK PAKUMIS adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas huniannya sehingga dapat menempati rumah yang lebih layak melalui pendekatan penanganan serta sinergi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Pasal 3

(1) Prinsip dasar pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS meliputi:

a. berorientasi pada kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh, dan miskin;

b. partisipatif ….

-5-

b. partisipasitif;

c. transparansi; dan

d. akuntabilitas. (2) Yang dimaksud dengan partisipasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah keterlibatan masyarakat sebagai penerima dan pemanfaat program kepada pencapaian tujuan Program GEBRAK PAKUMIS.

(3) Yang dimaksud dengan transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan program GEBRAK PAKUMIS, proses pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai.

(4) Yang dimaksud dengan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya program GEBRAK PAKUMIS untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiskal, manajerial, dan program.

Bagian Kedua

Strategi Operasional Pasal 4

Strategi operasional pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS yaitu: a. menguatkan peran pemerintah daerah baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat

kecamatan dan kabupaten; b. mengembangkan lembaga kemasyarakatan yang dipercaya dan akuntabel; c. meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam memahami kebutuhan

dan potensi serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi; dan d. menerapkan pola partisipatif dalam pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

Bagian Ketiga Kriteria Kawasan

Pasal 5

Kriteria Kawasan pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS meliputi : a. kawasan perumahan dan permukiman swadaya dalam kondisi padat, kumuh, dan

miskin; b. terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) rumah tidak layak huni yang berada dalam satu

areal/kawasan; c. bukan merupakan kawasan perumahan dan permukiman yang sedang dalam

sengketa dan dilarang oleh pemerintah; dan d. diutamakan bagi kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh, dan miskin

yang belum pernah menerima program peningkatan kualitas rumah.

Bagian ….

-6- Bagian Keempat

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Kawasan

Pasal 6 Kriteria rumah tidak layak huni berbasis kawasan adalah rumah tidak layak huni yang memenuhi kriteria paling sedikit 3 (tiga) komponen meliputi: a. atap rumah terbuat dari rumbia/genteng/asbes/bahan lain dalam kondisi rusak, tidak

berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya; b. dinding rumah terbuat dari bilik bambu/kayu/batu-bata/bahan lain dalam kondisi

rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya;

c. lantai rumah masih berupa lantai tanah atau lantai semen dalam kondisi rusak; dan

d. tidak memiliki sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).

Bagian Kelima Kriteria Calon Penerima Manfaat

Pasal 7

Kriteria calon penerima manfaat meliputi: a. Penduduk kabupaten Tangerang; b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah; c. merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan dalam kondisi tidak layak huni;

d. menghuni rumah yang akan diperbaiki; e. bersungguh-sungguh mengikuti program GEBRAK PAKUMIS; f. belum pernah mendapatkan program bantuan perbaikan rumah; dan g. luas bangunan rumah tidak layak huni paling besar 45 (empat puluh lima) meter

persegi;

Bagian keenam Persyaratan

Calon Penerima manfaat

Pasal 8 Persyaratan calon penerima manfaat program GEBRAK PAKUMIS meliputi: a. surat permohonan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis

kawasan dari calon penerima manfaat; b. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari program

manapun; c. surat pernyataan dari calon penerima manfaat akan menghuni rumah yang telah

diperbaiki; d. surat pernyataan dari calon penerima manfaat tidak akan menjual rumah yang telah

diperbaiki; e. surat pernyataan dari calon penerima manfaat mengenai kepemilikan tanah dan

rumah; f. rencana kebutuhan material peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagai

dasar untuk dilakukan verifikasi; dan g. melampirkan fotocopy KTP atau surat keterangan penduduk setempat dari

Kepala Desa.

Bagian ….

-7-

Bagian Ketujuh

Mekanisme Penetapan Kawasan dan Calon Penerima Manfaat

Pasal 9 Penetapan kawasan dan calon penerima manfaat Program GEBRAK PAKUMIS meliputi: a. berdasarkan usulan masyarakat yang diusulkan oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun

Warga (RW), Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang;

b. usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi,

pemetaan dan pendataan ulang oleh TF PGP yang ditugaskan dalam Program GEBRAK PAKUMIS;

c. sketsa kawasan, daftar nama dan alamat calon penerima manfaat hasil

verifikasi dan pendataan ulang TF PGP dituangkan dalam bentuk dokumen laporan atau profil permukiman kumuh berbasis kawasan untuk disampaikan kepada Tim Teknis sebagai bahan dalam proses perencanaan dan penganggaran Program GEBRAK PAKUMIS;

d. berdasarkan dokumen laporan hasil verifikasi atau profil permukiman kumuh

berbasis kawasan, Tim Teknis mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai daftar nominatif calon penerima manfaat Program GEBRAK PAKUMIS dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Komponen Kegiatan

Pasal 10

(1) Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan pembangunan rumah yang tidak

layak huni meliputi:

a. bagian atap dari atap rumbia/bahan lain menjadi atap asbes atau genteng;

b. bagian lantai dari lantai tanah menjadi lantai semen atau keramik;

c. bagian dinding dari dinding bilik/kayu menjadi dinding batako, GRC, atau batu bata; dan

d. pembangunan sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).

(2) Fasilitasi dan pendampingan.

Bagian Kesembilan Pelaksana Kegiatan

Pasal 11

(1) Pelaksana kegiatan program GEBRAK PAKUMIS yaitu:

a. Tim Teknis; b. TF PGP; c. UPK/BKM PNPM Mandiri; dan d. KPM.

(2) Tim Teknis, TF PGP, UPK/BKM dan KPM ditetapkan dengan keputusan

Bupati.

(3) Susunan ….

-8-

(3) Susunan pelaksana program GEBRAK PAKUMIS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari : a. Tim Teknis terdiri dari :

Ketua : 1 orang Sekretaris : 1 orang Anggota : 5 orang

b. Tim Fasilitator terdiri dari:

Ketua : 1 orang Sekretaris : 1 orang Anggota : 3 orang

c. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari :

Ketua : 1 orang

Sekretaris : 1 orang Bendahara : 1 orang

d. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) terdiri dari : Ketua : 1 orang (ketua RT setempat)

Anggota : sesuai jumlah calon penerima manfaat

Tim Teknis

Pasal 12 Tim Teknis melaksanakan tugas dan fungsi: a. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan tata cara pelaksanaan program GEBRAK

PAKUMIS pada tingkat Kabupaten; b. melaksanakan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Program GEBRAK PAKUMIS; c. menunjuk fasilitator; d. memberikan bimbingan dan arahan kepada fasilitator tentang tata cara

pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan fasilitator dalam pengajuan permintaan pembayaran/pencairan dana stimulan peningkatan kualitas hunian;

f. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GEBRAK

PAKUMIS yang dilaksanakan oleh UPK dan KPM; g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan program berdasarkan laporan

TF PGP, UPK dan KPM; h. membuat standar gambar teknis dan menetapkan standar biaya; dan i. membuat Nota Perjanjian Hibah antara Bupati dengan UPK.

Tim Fasilitasi

Pasal 13 Tim Fasilitasi Program GEBRAK PAKUMIS melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: a. melaksanakan verifikasi terhadap proposal usulan masyarakat, Rukun Tetangga

(RT) atau Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat;

b. Membuat ….

-9-

b. membuat laporan hasil verifikasi dan menyusun dokumen calon lokasi sasaran dan calon penerima manfaat program yang dituangkan dalam bentuk laporan /profil permukiman kumuh hasil pemetaan dan verifikasi MBR calon penerima manfaat program GEBRAK PAKUMIS;

c. menyusun dan menetapkan dokumen laporan hasil verifikasi yang disampaikan

kepada Bupati melalui Tim Teknis; d. memberikan pembekalan teknis, pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan dan

pelaporan kegiatan kepada UPK dan KPM; e. memfasilitasi UPK dan KPM terkait adminstrasi pengajuan pencairan, pelaporan

dan pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS; f. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS

kepada Pelaksana; dan g. merekomendasikan kepada Tim Teknis untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan

apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan program dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Pasal 14 (1) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. melaksanakan sosialisasi dan validasi data penerima program GEBRAK

PAKUMIS pada KPM bersama-sama dengan fasilitator;

b. melaksanakan koordinasi dengan Camat, Lurah/Kepala Desa dalam pengelolaan kegiatan;

c. melaksanakan rembug/musyawarah dan dengan KPM;

d. membuat proposal kegiatan peningkatan kualitas rumah berdasarkan rencana kebutuhan material yang diusulan oleh KPM dan atau hasil verifikasi lapangan;

e. membuat permohonan pencairan dana kepada Bupati diketahui oleh TF PGP

melalui Tim Teknis; f. menandatangani Nota Perjanjian Hibah dengan Bupati Tangerang; g. menandatangani Pakta Integritas;

h. melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan rumah tidak

layak huni berbasis kawasan sesuai dengan ketentuan program GEBRAK PAKUMIS;

i. melaksanakan penyediaan kebutuhan material dan tukang berdasarkan

usulan KPM; j. menyelesaikan permasalahan/kendala di wilayah kerjanya;

k. menerima dan melaksanakan masukan/pengarahan yang diberikan oleh TF

PGP dan Tim Teknis; l. membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah

MBR (0%, 30%/60%, dan 100%)

m. membuat dan menyerahkan laporan progres (60%) dan laporan akhir (100%) disertai dengan bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah MBR penerima manfaat kepada Bupati melalui Tim Teknis; dan

n. membuat dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban fisik dan pengelolaan keuangan Kepada Bupati Tangerang melalui Tim Teknis.

(2) TF PGP dan KPM harus membantu UPK dalam melaksanakan fungsinya.

Kelompok ….

-10- Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

Pasal 15

(1) Ketua KPM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. memfasilitasi kegiatan di tingkat masyarakat; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diwilayah masing-masing; c. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan diwilayah masing-

masing;

d. membantu UPK dalam melaksanakan kegiatan fisik pembangunan peningkatan rumah tidak layak huni diwilayah masing-masing; dan

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh TF PGP dan UPK. (2) Anggota KPM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengikuti kegiatan rembug/musyawarah pelaksanaan kegiatan;

b. mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan yang difasilitasi oleh TF PGP dan UPK;

c. bersama UPK melaksanakan pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak

layak huni sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas rumah

tidak layak huni dibantu oleh TF PGP dan UPK.

Bagian Kesepuluh Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16 Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: a. persiapan; b. sosialisasi; c. penyusunan proposal pencairan dana; d. penandatanganan nota hibah; e. pengajuan pembayaran/pencairan dana; f. pelaksanaan kegiatan fisik; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pelaporan.

Bagian Kesebelas Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan fisik

Pasal 17 (1) Pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan rumah mengacu pada standar gambar

teknis yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis; (2) Apabila kondisi tanah dan bangunan tidak memungkinkan untuk dibangun sesuai

dengan standar gambar teknis yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan rumah MBR berdasarkan hasil fasilitasi dan verifikasi oleh TF PGP yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh UPK dan TF PGP, disetujui Tim Teknis dengan besaran bantuan stimulan yang tetap sama.

Bab III ….

-11- BAB III

PENDANAAN

Bagian Kesatu Alokasi Dana

Pasal 18

Alokasi dana bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masing-masing MBR penerima manfaat dan alokasi dana bantuan biaya operasional pelaksanaan program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sumber Dana Pasal 19

Alokasi dana bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masing-masing MBR penerima manfaat dan alokasi dana bantuan biaya operasional pelaksanaan program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 20 (1) Kelembagaan UPK membuat surat permintaan pembayaran /pencairan dana

kegiatan Program GEBRAK PAKUMIS dilampiri proposal yang ditujukan kepada Bupati.

(2) Proposal kelembagaan UPK yang dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar

usulan MBR yang berisikan: a. surat permintaan pembayaran /pencairan dana kegiatan program

GEBRAK PAKUMIS yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris UPK.

b. jumlah kebutuhan dana bantuan yang diperlukan; c. daftar nama kelompok penerima manfaat; d. jadwal pelaksanaan peningkatan kualitas rumah;

e. surat pernyataan kesanggupan dari UPK untuk melaksanakan Program

GEBRAK PAKUMIS bersedia mengikuti aturan yang di tetapkan dalam program GEBRAK PAKUMIS dan bersedia memperbaiki rumah sesuai dengan standar yang ditetapkan;

f. menandatangani Pakta Integritas; g. melampirkan foto copy rekening atas nama UPK yang mengusulkan;

h. melampirkan foto copy surat keputusan pembentukan/pengangkatan UPK;

i. melampirkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ketua UPK; dan j. Proposal KPM.

(3) Proposal KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berisi persyaratan

penerima manfaat sebagaimana tertuang dalam Pasal 8;

(4) Proposal ….

-12- (4) Proposal dari Kelembagaan UPK yang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan penelitian adminitrasi oleh fasilitator pendamping, diketahui oleh ketua fasilitator dan Tim Teknis Program GEBRAK PAKUMIS.

(5) Tata cara pencairan dana mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Pasal 21 (1) Mekaniske pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (2) Pengelolaan keuangan dicatat dalam buku kas umum UPK/BKM yang disertai

dengan kwitansi dan nota-nota pembelian berdasarkan prinsip akuntansi.

Bagian Kelima Penggunaan Keuangan

Pasal 22 (1) UPK/BKM mengelola dana alokasi bantuan peningkatan kualitas rumah untuk

pembelian bahan material dan upah tukang secara bertahap berdasarkan usulan KPM disertai rincian daftar kebutuhan perbaikan rumah untuk masing-masing MBR penerima manfaat.

(2) UPK/BKM mengelola dana alokasi biaya operasional kegiatan untuk dipergunakan

sebagai berikut:

a. pembayaran honorarium pengurus UPK/BKM;

b. pembayaran honorarium fasilitator;

c. pembayaran honorarium ketua RT selaku ketua KPM;

d. biaya pembuatan proposal dan pelaporan UPK/BKM; dan

e. biaya pembuatan laporan TF PGP. (3) Besaran biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan

ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 23

Monitoring, evaluasi dan pelaporan wajib dilaksanakan oleh Tim Teknis, untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan meliputi: a. kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan; b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;

c. progres/gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan; dan d. kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya.

Pasal 24 (1) UPK wajib membuat laporan akhir pelaksanaan Program GEBRAK

PAKUMIS berupa: a. Kegiatan ….

-13-

a. kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan; b. seluruh capaian target sasaran yang telah dilaksanakan; c. dokumentasi pelaksanaan 0%, 30%, 100%; dan

d. berita acara serah terima hasil pembangunan rumah serta kesediaan

pemanfaatan yang ditanda tangani oleh MBR; (2) UPK wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dibantu oleh TF

PGP berupa:

a. Foto Copy Rekening program GEBRAK PAKUMIS atas nama UPK penerima hibah tertanggal akhir pelaksanaan program;

b. Buku Kas umum UPK;

c. Realisasi dana pembangunan rumah MBR berupa daftar nama penerima disertai dengan dokumentasi 0 %, 30% dan 100%;

d. Realisasi biaya bagi perbaikan rumah MBR dilengkapi bukti pengeluaran dana

berupa Nota/Kwitasi pembelian; e. UPK menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada

Bupati melalui Tim Teknis Program GEBRAK PAKUMIS.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tangerang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa Pada tanggal 8 Oktober 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa Pada tanggal 8 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 59

Documents

SKRIPSIrepository.fisip-untirta.ac.id/988/1/IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM... · KPM dan warga penerima bantuan ... namun masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat ... penyusunan