DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DISAMPAIKAN PADA ACARA PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU / AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI

Oleh BADAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)18-20 April 2016 Hotel Haris, Bandung

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN TINGGI

MengimplementasikanMisi Presiden

Sumber: Dokumen Visi-Misi JW-JK 2014

Pendahuluan

VISI KEMENRISTEK-DIKTI

Terwujudnya Perguruan Tinggi yg Bermutu Serta Kemampuan Iptek dan Inovasi untuk Mendukung Daya Saing

Bangsa

No.5

NEGARA HADIR

MISI KEMENRISTEK & DIKTI 2015-2019

1.Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu

Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan

SDM yang berkualitas

2.Meningkatkan kemampuan iptek dan

inovasi untuk menghasilkan nilai tambah

produk inovasi

MANDATORIPERPRES No.13 Th 2015Kemenristek Dikti

Pasal 1

(1)Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

MANDATORI(Lanjutan)Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;

b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan

i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kerangka Logis Kemenristekdikti dalam Mendukung Daya Saing

Sumber: Restra Kemenristek-Dikti 2015-2019

StaffLibrary

Physical FacilitiesLaboratories

FundingOrganization

Resources Curriculum

Management

LeadershipQuality

AssuranceAcademic

Community

Teaching-Learning ProccesGraduatesIncoming

Students

Intelektual, Ilmuwan, atauProfesional yang berimanbertaqwa, berakhlaqmulia, berbudaya, kreatif,Berkarakter tangguh

Sistem Pendidikan Tinggi

Karya Penelitian untukKemaslahatan bangsa,negara, dan manusia

Pengabdian KepadaMasyarakat

Tujuan Dikti

STUKTUR

PT

Sumber: Permenristekdikti No.15 Th. 2015

PENJAMU

TARGET GROUP

• Perguruan Tinggi4.300 (Univ, Institute, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik)

• PRODI 23.073

(i.Pendidikan 4.812, ii. Teknik 4.421, iii. Sosial 3.521, iv.Kes 3.195. ,

vi.Ekonomi 3.116, vii.Pertanian 1.597, viii.MIPA 855, ix.Agama 814,

x. Humaniora 661, xi.Seni 339

(Sumber: Forlap.dikti.go.id)

• Prof5.133

• Dosen S324.642

• Calon Doktor2.631.

• Dosen Tetap187.475

• Dosen Tdk Tetap32.951

• Mahasiswa6.9 Juta

Milestone Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia

SebelumTh 1998

PascaTh 1998

Th 2003

Th 2007

Th 2010

Th 2008

Kurikulum nasional atau Kurikulum inti untuk setiap program studi

PT kebebasanakademik,otonomi keilmuan, otonomi PT.

UU No.20/2003 Sisdiknas. Pasal 50 ayat (6)PT menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri Lembaganya.

Ditjen Dikti menginisiasi gagasan penjaminan mutu di PT yang dilaksanakan oleh PT sendiri. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain

DidiseminasiPenjamu keperguruan Tinggiapa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana Sistem Penjamu di PT

Buku Sistem Penjaminan Mutu PTInternalEkternal

Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PT

Desiminasi 62,04% dari 3.216 PT), Pelatihan SPMI 24,50% dari 3.216 PT.

Th 2012

Th 2012UU No 12PTBAB IIIPENJAMINAN MUTU

Buku Pedoman SPM Dikti).Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Th 2014

Th 2015

DIR. PENJJAMU

PermenDikbudNo.50/2014

PerMenRistek15SOTK

Tupoksi

Revisi PermenDikbudNo.502014

Uji PublikTOT SPMI

TUGAS KITA BERSAMA MENINGKATKAN MUTU PT

Th 2016

FAS PUSAT13FAS WILAYAH104BIMTEK (1.800 PT)TOT SPMI100 orang

KOORDINASI dg BAN-PT

13

LEMBAGA A B C Total

PTN 1296 (27,39%)

(64,99%)

2589 (54,72%)

(31,97%)

846 (17,88%)

(9,80%)4731

PTS 496 (4,48%)

(24,87%)

4235 (38,29%)

(52,29%)

6329 (57,22)

(73,31%)11060

KL 40 (10,34%)

(2,01%)

252 (65,12%)

(3,11%)

95 (24,55%)

(1,10%)387

PTAN 148 (13,05%)

(7,42%)

668 (58,91%)

(8,25%)

318 (28,04%)

(3,68%)1134

PTAS 14 (0,99%)

(0,70%)

355 (25,11%)

(4,38%)

1045 (73,90%)

(12,10%)1414

Total 1994(100%)

8099(100%)

8633(100%)

18726

Berdasarkan data BAN-PT per tanggal 8 Januari 2016

Jumlah dan Peringkat APS (Kepemilikan)

PETA PRODI DENGAN AKREDITASI B+ DAN C+

DATA BAN-PT per 6 DESEMBER 2015

Prodi Akreditasi C+

ACEH

SUMUT

RIAU

SUMBAR

BENGKULU

JAMBI

SUMSEL

LAMPUNG

KEP RIAU

BABEL

2

BANTEN JABAR

DKI JAKARTA

JATENG

JATIMDIY

BALI NTBNTT

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

SULTENG

GORONTAO

SULUT

SULBAR

SULSEL

SULTRA

MALUT

MALUKU

PAPBAR

PAPUA

KALTARA

KOP 13

69

KOP 1

147

KOP 2

139

KOP 3

236

KOP 4

380 KOP 5

88

KOP 6

205

KOP 7

329 KOP 8

142

KOP 12

39

KOP 11

129KOP 9

254

KOP 14

46

KOP 10

197

Data BAN-PT per 6 Desember 2015

Prodi Akreditasi C+ (Kadaluarsa 2016)

ACEH

SUMUT

RIAU

SUMBAR

BENGKULU

JAMBI

SUMSEL

LAMPUNG

KEP RIAU

BABEL

2

BANTEN JABAR

DKI JAKARTA

JATENG

JATIMDIY

BALI NTBNTT

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

SULTENG

GORONTAO

SULUT

SULBAR

SULSEL

SULTRA

MALUT

MALUKU

PAPBAR

PAPUA

KALTARA

KOP 13

14

KOP 1

22

KOP 2

24

KOP

3

42

KOP 4

77 KOP 5

19

KOP

6

35

KOP 7

71 KOP 8

31

KOP 12

7

KOP

11

19 KOP 9

49

KOP

14

5

KOP 10

44

Data BAN-PT per 6 Desember 2015

Prodi Akreditasi B+

ACEH

SUMUT

RIAU

SUMBAR

BENGKULU

JAMBI

SUMSEL

LAMPUNG

KEP RIAU

BABEL

2

BANTEN JABAR

DKI JAKARTA

JATENG

JATIMDIY

BALI NTBNTT

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

SULTENG

GORONTAO

SULUT

SULBAR

SULSEL

SULTRA

MALUT

MALUKU

PAPBAR

PAPUA

KALTARA

KOP 13

15

KOP 1

51

KOP 2

90

KOP

3

236

KOP

4

248

KOP

5

138

KOP

6

185

KOP 7

251 KOP 8

74

KOP 12

7

KOP

11

89 KOP 9

110

KOP

14

2

KOP 10

89

Data BAN-PT per 6 Desember 2015

Prodi Akreditasi B+ (Kadaluarsa 2016)

ACEH

SUMUT

RIAU

SUMBAR

BENGKULU

JAMBI

SUMSEL

LAMPUNG

KEP RIAU

BABEL

2

BANTEN JABAR

DKI JAKARTA

JATENG

JATIMDIY

BALI NTBNTT

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

SULTENG

GORONTAO

SULUT

SULBAR

SULSEL

SULTRA

MALUT

MALUKU

PAPBAR

PAPUA

KALTARA

KOP 13

4

KOP 1

11

KOP 2

6

KOP

3

51

KOP

4

44

KOP

5

32

KOP

6

39

KOP 7

48 KOP 8

5

KOP 12

1

KOP

11

1 KOP 9

23

KOP

14

0

KOP 10

11

Data BAN-PT per 6 Desember 2015

1.UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi(10 Agustus 2012) mengatur SPM-PT dalam SATU Bab tersendiri;

1.Pasal 7 ayat (3) huruf c UU DiktiTugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraanPendidikan Tinggi meliputi:Peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan,pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu PT diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012

SPM

Dikti

DEFINISI

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu

pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan

TUJUAN

Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh

dan berkembang budaya mutu

FUNGSI

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi

oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan

pendidikan tinggi yang bermutu.

MELIPUTISistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

DEFINISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SMPMI)

yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

BUDAYA MUTU

Manajemen SPMI Dengan P P E P P

1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

Mekanisme SPMI Dengan PPEPP(Lanjutan)

4) Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5) Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi Menetapkan Standar Dikti

• Perguruan Tinggi bertugas menetapkan Standar Dikti kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan.

• Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi.

Tugas Perguruan Tinggi

a. mengelola SPMI dengan model:

1) membentuk Unit Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI;

2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi;

atau

3) kombinasi antara model pertama dan model kedua;

Tugas Perguruan Tinggi (lanjutan)

b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan

SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

c. membentuk dan mengelola PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan

d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.

Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau istilah lain) maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Terstandar SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Catatan:

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

Demikian pula tentang keberadaan unit SPMI untuk mengelola SPMI, menurut UU Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi

TUJUAN SPMI

SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME)

a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan

b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.

Fungsi SPMI

a.bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi;

b. sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;

c. sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan

d. sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Prosedur Pendirian PTS danPenyelenggaraan Program Studi PTS

VII. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 7.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (maksimum 10 halaman)

1. Uraikan Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dapat menjamin terselenggaranyaproses pembelajaran pada Program studi yang diusulkan sehingga dapat dicapai CapaianPembelajaran (Learning Outcomes) yang telah ditetapkan.

2. Jelaskan dan gambarkan dalam bentuk bagan pengorganisasian Sistem Penjaminan MutuInternal (lembaga/unit kerja, personil, ruang lingkup tugas, prosedur kerja dsb).

3. Jelaskan informasi tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan TinggiNomor 152/ET/2012).

4. Jelaskan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pengusul

5. Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal pengusul dan tindak

lanjutnya.

Dokumen SPMI.

1. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/Quality Policy) :

a.Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;

b. Latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI;

c. Luas lingkup kebijakan SPMI (misalnya: akademik dan nonakademik);

d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI;

e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain:

1) Tujuan dan strategi SPMI; 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;

3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP; 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI; 5) Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI.

f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual

SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI;

g.Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di perguruan tinggi, antara lain Statuta dan Renstra

memuat antara lain uraian tentang: a. Tujuan dan maksud manual SPMI; b. Luas lingkup manual SPMI:

1) Manual penetapan standar dikti; 2) Manual pelaksanaan standar dikti; 3) Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti; 4) Manual pengendalia dan pelaksanaan Standar Dikti; 5) Manual peningkatan Standar Dikti;

c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh

pemangku kepentingan internal perguruan tinggi; d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI; e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan; f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam

implementasi SPMI; g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

Buku/Dokumen Manual SPMI (ManualMutu/Quality Manual)

Buku/Dokumen Standar SPMI (StandarMutu/Quality Standard)

a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;

b. Rasionale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut;

c. Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree;

d. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;

e. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;

f.Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;

g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/QualityDocuments)

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplemen-tasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

Harus dipastikan bahwa setiap Standar Dikti memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar Dikti dan merekam hasil implementasi setiap Standar Dikti.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;

b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;

c. bukti autentikuntuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Dikti harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

• berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing Standar Dikti, contoh formulir berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau

• formulir khusus pemantauan (monitoring) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar Dikti. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti