KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Training of Trainers Sosialisasi Kebijakan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

Jakarta, 10-12 Desember 2018

KERANGKA PAPARAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan UN

2. Pendidikan Berbasis Standara. Standar Pendidikan Nasional

b. Sistem Penilaian berdasarkan UU Sisdiknas

3. Kebijakan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018a. Umum

b. Teknis

DASAR HUKUM PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

DASAR HUKUM

• Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

• PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, yang telah diubahdengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP

• Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian

• Permendikbud tentang Penilaian Belajar oleh Pemerintah danPenilaian Hasil Belajr oleh Satuan Pendidikan

• POS Ujian Nasional dan POS USBN

PENDIDIKAN BERBASIS STANDAR

EvaluatorSatuan

Pendidikan

Fasilitator/Regulator

Standar

Indikator/deskriptor

Akreditasi/SPMEKurikulum

•Regulasi-Fasilitasi•Pemberian izin

BANBSNP

Kementerian Bidang PendidikanKementerian lain penyelenggara pendidikan

PAUD, DasMen, PT

Kualifikasi

ProfesiSKKNI

KKNIBSNPDunia Pendidikan

Dunia Kerja

Standar danRekomendasi

LaporanAkreditasi,Rekomendasi

SPMI, R&D/PPM

Multi-stakeholder Sistem Pendidikan Nasional

BNSP

RegulasiFasilitasi

RegulasiFasilitasi

6

PendidikanBerbasis Standar

Empat SNP

Kurikulum

BukuTeks

Guru

Ujian Nasional

SKL, SI, Std. Proses dan Std.Penilaian menjadi acuan pengembangan kurikulum

KI dan KD dalam struktur kurikulummengacu pada SKL dan SI

Buku teks mengacu pada KI, KD, dan lingkup materi.

Guru melakukan penilaianmelalui Classroom Assessment

Satuan pendidikanmelakukan penilaian melaluiSchool Assessment

Pemerintah melakukan penilaian pendidikan

melalui National Assessment (Ujian

Nasional)

1

2

34

5

Interaksi SNP, Kurikulum, Buku Teks, Guru, dan Ujian Nasional

PENDIDIKAN BERBASIS STANDAR

Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional:

1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, danpenilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secaraberencana dan berkala.

2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuanpengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

12/9/2017 8

SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS STANDAR

Pengukuran pencapaian SKL dilakukan dengan instrumen ujian terstandar(standardized test). Ciri ujian terstandar adalah:

1. soalnya terstandar – soalnya bisa berbeda, komparabilitasnya dankualitasnya sama

2. pelaksanaannya terstandar – waktu bisa berbeda, prosedurnya terstandar

3. penilaiannya (scoring) terstandar – penilainya bisa berbeda, rubrikpenilaiannya sama untuk soal yang sama.

Jika pelaksanaan ujian terstandar yang didesentralisasi tanpa kendali mutuyang memadai dari pemerintah maka akan berpotensi:

1. Soal dan penilaian (scoring) yang tidak terstandar, maka hasilnya tidakdapat dibandingkan (komparabilitasnya rendah) sehingga kurang bermaknapada pengukuran pencapaian standar secara nasional.

2. Pelaksanaannya tidak terstandar, hasil yang diperoleh juga menjadi tidakkredibel dan tidak akuntabel sebagai ujian terstandar.

KETENTUAN UU SISDIKNAS TENTANG PENILAIAN

Pasal 58 UU Sisdiknas:

› Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan olehpendidik untuk memantau proses, kemajuan, danperbaikan hasil belajar peserta didik secaraberkesinambungan.

› Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh LEMBAGA MANDIRI secaraberkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untukmenilai PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UN untuk menilai PENCAPAIAN SKL

Ketentuan PP dan Permendikbud Tentang Penilaian

Penilaian pendidikan terdiri atas:

› Penilaian oleh Pendidik;

› Penilaian oleh Satuan Pendidikan, untuk menilaipencapaian SKL seluruh mata pelajaran USBN dan US, serta

› Penilaian oleh Pemerintah, untuk menilai pencapaian SKL mata pelajaran tertentu UN

ASPEK PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

Aspek-aspek penilaian dalam pendidikan menurutPermendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang StandarPenilaian:

1. Sikap dinilai oleh PENDIDIK dengan PENGAMATAN dan teknik lain yang relevan serta memungkinkan.

2. Pengetahuan; dan

3. Keterampilan, dinilai dengan Tes Praktik, Proyek, danProduk.

CATATAN: No. 2 dan 3 dapat dinilai dalam USBN, US danUN

KEBIJAKAN UJIAN NASIONALTAHUN PELAJARAN 2017/2018

MODA UJIAN

Mengutamakan UN Berbasis Komputer(UNBK)

• SMA sederajat 100%

• SMP sederajat 70%

UN Berbasis Kertas-Pensil (UNKP)

• 30% SMP sederajat

1

2

PanitiaUN

Pusat SK Menteri

BSNP

Kemdikbud

Kemenag

Kemenristekdikti

Provinsi SK GubernurDinas Pendidikan

Kanwil Kemenag

LPMP

Dewan Pendidikan

Kab/KotaSK Bupati/Wali

Kota

Dinas Pendidikan

Kantor Kemenag

Satuan PendidikanSK Kepala Dinas

Pendidikan

Pendidik

Tenaga Kependidikan

Deskripsi tugas masing-masing panitia ada di dalam POS Ujian Nasional

KEPANITIAAN UJIAN NASIONAL

• Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika; dan satumata pelajaran untuk diujikan dari jurusan/peminatan (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan)

• UN untuk Perbaikan hanya untuk perbaikan nilai

• Tidak menentukan kelulusan

UN SMA/MA/SMK

• Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikutiUN (tidak wajib).

• Tidak ada USBNUN untuk SLB

• Dilaksanakan dengan moda UNBK

• Ada UN Susulan

• UN untuk Perbaikan hanya untuk perbaikan nilai

UN untukPendidikanKesetaraan

16

UJIAN NASIONAL

• Peserta UN 2016/2017 atau 2017/2018 yang ingin memperbaiki nilai

• Peserta mendaftar melalui sekolahpelaksana UN untuk Perbaikan

• Moda UNBK

• Dilaksanakan pada bulan Juli 2018

UN untukPerbaikan

17

UN UNTUK PERBAIKAN

• Seluruh mata pelajaran

• Kisi-kisi dari Pusat

• Soal anchor (20-25 %) dari Pusat

• Soal (75-80 %) disusun oleh guru dan MGMP

• Menentukan kelulusan

• Bentuk soal : pilihan ganda danuraian

USBN

18

USBN

• SMA sederajat oleh LPMP dibantuoleh Dinas Pendidikan Provinsi

• SMP sederajat dan PendidikanKesetaraan oleh Dinas PendidikanProvinsi dibantu oleh LPMP

PemindaianLJUN

19

PEMINDAIAN LJUN

Ketentuan untuk Pendidikan Kesetaraan (PKBM dan Pesantren)

Jika TIDAK ADA satupun satuan pendidikan yang terakreditasi di

Kabupaten/Kota tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

menetapkan kelayakan satuan pendidikan sebagai pelaksana

UN (termasuk pendaftar peserta UN, penentu kelulusan, dan

penerbit ijazah) atau jika dalam satu Kab/Kota jumlah satuan

pendidikan terakreditasi sangat terbatas.

Penetapan kelayakan dan pertimbangannya oleh Dinas Kab/Kota

atau Kantor Wilayah Kementrian Agama Kab/Kota dilaporkan

kepada Direktorat terkait satu minggu sebelum pelaksanaan UN.

Ketentuan untuk Pendidikan Kesetaraan (PKBM dan Pesantren) (lanjutan)

Pertimbangan pelaksana UN yang belum terakreditasi:

Dalam Proses Akreditasi

Penilaian kelayakan berdasarkan:

a) memiliki izin operasional yang masih berlaku;

b) memiliki tenaga pendidik/tutor/guru yang memadai dan

memenuhi persyaratan (kualifikasi dan kompetensi);

c) melaksanakan proses pembelajaran dengan tertib; dan

d) memiliki sarana prasarana memadai;

Kebijakan UN untuk Pendidikan Kesetaraan

› Hasil UN berfungsi untuk penyetaraan.

› Mapel yang diujikan dalam UN Pendidikan Kesetaraan: – 7 Mapel untuk Paket C

– 6 Mapel untuk Paket B

› Tidak ada USBN untuk Pendidikan Kesetaraan.

› Peserta didik dari pendidikan kesetaraan dapat mengikuti UN di satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.

Kebijakan UN untuk Pendidikan Kesetaraan (lanjutan)

› Pendaftaran peserta UN dilakukan secara terintegrasimelalui DAPODIKMAS.

› Pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan BUKAN lagiDinas Pendidikan tetapi satuan pendidikan.

› Moda pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraanmengutakan UNBK dari UNKP.

› Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan pada hariJumat, Sabtu, dan Minggu untuk Dalam Negeri danSabtu – Minggu untuk Luar Negeri.

› Ada UN susulan dan UN Perbaikan.

Status Satuan Pendidikan dalam UN danTempat Pelaksanaan UN

1. Satuan PendidikanPelaksana UN

• Terakreditasi

• Memiliki pesertasekurang-kurangnya 20 orang

• Dapat sebagaipelaksana dan atautempat pelaksanaan UN

• Ditetapkan oleh dinaspendidikan sesuaidengan kewenangannya

2. Satuan Pendidikanyang Bergabung

• Belum terakreditasi

• Secara administrasibergabung pada SatuanPendidikan PelaksanaUN (sekolah induk)

3. Tempat PelaksanaanUN

• Memiliki saranaprasarana memadai

• Dapat berupa satuanpendidikan(terakreditasi atau tidak) atau tempat lain yang memenuhi persyaratan

• Ditetapkan oleh SatuanPendidikan PelaksanaUN

UNBK dengan Resource Sharing

Dinas Pendidikan (Provinsi/Kab/Kota) menetapkan satuan pendidikanpelaksana UNBK yang menerapkan pola resource sharing

PolaResource Sharing

LintasJenjang/JenisPendidikan

DenganPTN/Instansi

lain

• SMP/MTs/Paket B/Wustha• Swasta• Nonformal

• SMA/MA/SMK/Paket C/Ulya• Negeri• Formal

• SMP/MTs/Paket B/Wustha• SMA/MA/SMK/Paket C/Ulya

• Perguruan Tinggi Negeri• Instansi pemerintah/swasta

Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil UN: UNBK & UNKP

UNBK• Proktor mengirim respon jawaban pada setiap sesi

UNKP

SMA Sederajat

SMP Sederajat

UPT/KCD

LPMP PanitiaPusat

DinasKab/Kota

DinasProvinsi

PanitiaPusat

Sekolah IndonesiaLuar Negeri (SILN)

PanitiaPusatUNBK/UNKP

1

2

PanitiaPusat

Sekolah

Madrasah

Sekolah Keagamaan(SMTK, SMAK)

DAPODIK

EMIS

DAPODIK

PENDAFTARAN PESERTA UN DARI PENDIDIKAN FORMAL

1

2

3

Paket B & C padaPKBM

Paket B/Wustha & C/Ulya pada PonpesSalafiah

Sekolah Rumah(Home Schooling)

DAPODIKMAS

KEMENAG DNG APLIKASI DARI PUSPENDIK

1. SP Formal atau2. Pendidikan

Kesetaraan

Pendaftaran peserta UN dari Pendidikan Kesetaraandan Sekolah Rumah

• Penyelenggara mendaftarkan ke SatuanPendidikan Formal atau PendidikanKesetaraan

• Satuan pendidikan memproses sesuaidengan ketentuan pada satuanpendidikan formal atau pendidikankesetaraan

1

2

3

• Perluasan pemanfaatan hasil UN

• Hasil UN sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan

• Tercapainya sistem penilaian pendidikan yang credible, acceptable, & accountable

2015 2016

• Perluasan UNBK• Penilaian kelas (classroom assessment)

Berbasis Komputer• Bank soal (item banking)• Integrasi Data: Pendataan peserta UNPK

dari PKBM melalui Dapodik/PDSPK.

2017 2018

• Rintisan UNBK• UN tidak

menentukan kelulusan• BSNP melakukan evaluasi UN

• Penguatan otoritas penyelenggara UN(Evaluasi/Testing Center) dalam aspek legal, kelembagaan, SDM (BSNP dan Puspendik)

• Ujian kelulusan (School leaving examination). Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Ujian Sekolah

Peta Jalan (Road Map) UN dan Penilaian Pendidikan2930 Jan 2017 BSNP: Sosialisasi UN 2017

Pelaksanaan UN 2018: Pengaturan Teknis

Hak Peserta UN

1. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah berhak mengikuti UN dan berhak mengulang (satu kali) pada tahun berikutnya, sebelummencapai kriteria cukup yang ditetapkan BSNP.

2. Setiap peserta UN berhak memperoleh SHUN yang memuat matapelajaran yang ditempuh dan nilai capaiannya.

1. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah wajib mengikuti UN satu kali seluruh mata pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku, tanpadipungut biaya;

2. Setiap peserta UN wajib mentaati semua ketentuan tata tertib UN yang berlaku.

Kewajiban Peserta UN

KEGIATAN HARI TANGGALSMA/MA SMKUSBN SMK Senin-Kamis 2 - 5 April 2018USBN SMA/MA Senin-Kamis 9 - 12 April 2018Susulan SMK/SMA/MA Selasa-Rabu 17 - 18 April 2018Pengumuman Hasil USBN di Satuan Pendidikan Rabu 2 Mei 2018SMP/MTsUSBN SMP/MTs Senin-Kamis 23 - 26 April 2018Susulan USBN SMP/MTs Selasa-Rabu 8-9 Mei 2018Pengumuman SMP/MTs Rabu 23 Mei 2018

Waktu Pelaksanaan UNTahun Pelajaran 2017/2018

Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya

USBN Paket C/UlyaJumat, Sabtu, MingguatauJumat, Sabtu, Senin

27-28-29 April 2018 atau27-28-30 April 2018

USBN Paket B/WusthaJumat, Sabtu, MingguatauJumat, Sabtu, Senin

4-5-6 Mei 2018 atau4-5-7 Mei 2018

Pengumuman Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya

Kamis 7 Juni 2018

USBN untuk Perbaikan jenjang SMA/MA, SMK, Paket C/Ulya

USBN untuk Perbaikan jenjangSMA/MA, SMK, Paket C/Ulya

Selasa, Rabu, KamisatauJumat, Sabtu, Minggu

24-25-26 Juli 2018 atau27-28-29 Juli 2018

Pengumuman USBN untukPerbaikan

Sabtu 4 Agustus 2018CATATAN: Jadwal lengkap, seperti tercantum dalam POS UN.

KRITERIA KELULUSAN

•85 < nilai ≤ 100Sangat baik

•70 < nilai ≤ 85Baik

•55 < nilai ≤ 70Cukup

•≤ 55Kurang

Pelanggaran ringan oleh Peserta Ujian:

Meminjam alat tulis dari peserta lain;

Tidak membawa kartu ujian;

Menanyakan tentang teknis UNBK kepadapeserta lain.

Sanksinya: peringatan lisan oleh pengawas ruang.

PENGATURAN SANKSI

Pelanggaran sedang oleh Peserta Ujian:

Membuat kegaduhan dalam ruang ujian.

Sanksinya: pembatalan ujian pada mata pelajaranbersangkutan oleh ketua panitia tingkat satuanpendidikan,

PENGATURAN SANKSI

Pelanggaran berat oleh Peserta Ujian:

membawa contekan ke ruang ujian; kerjasama dengan peserta lain; menyontek atau menggunakan kunci jawaban; Meminta orang lain mengikuti ujian atas namanya

(sebagai joki) Membawa alat komunikasi, kamera, alat elektronik

lain yang tidak sah dalam ruang ujian.Sanksinya: Ketua panitia ujian tingkat satuan pendidikanmengeluarkan yang bersangkutan dari ruang ujian, danmenyatakan mendapat nilai 0 pada mata pelajarannya.

PENGATURAN SANKSI

Pelanggaran ringan oleh Pengawas Ujian:

Lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggukonsentrasi peserta ujian;

Menggunakan alat komunikasi (HP), perangkat elektronik, mem-bawa bahan yang tidak terkait UN;

Lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai kartupeserta ujian;

Lalai memastikan sistem UNBK berjalan baik dan tepat waktu.

Sanksinya: dibebastugaskan sebagai pengawas ruang oleh ketuapanitia tingkat satuan pendidikan.

PENGATURAN SANKSI

Pelanggaran sedang oleh Pengawas Ujian:

Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menimbulkanpenundaan waktu ujian di atas 30 menit;

Tidak mengelem amplok LJUN di ruang ujian (untuk pengawasUNKP).

Sanksinya: dibebas-tugaskan sebagai pengawas ruang dan diberisanksi oleh ketua panitia tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsisesuai kewenangan.

PENGATURAN SANKSI

Pelanggaran berat oleh Pengawas Ujian:

memberi contekan;

membantu peserta ujian dalam menjawab soal;

menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;

mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK;

Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulanganujian;

menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronikyang dapat merekam gambar; dan/atau

memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).

Sanksi: sesuai kewenangan, sama dengan pelanggaran sedang.

PENGATURAN SANKSI

Investigasi

Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh:– Inspektorat Jenderal Kemdikbud/Kemenag.

– Badan Standar Nasional Pendidikan.

– Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud.

Bentuk investigasi– Peninjauan ke tempat kejadian perkara.

– Analisis pola jawaban per daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

PENGATURAN KHUSUS

› Pelaksanaan UN bagi peserta UN yang memerlukan layanan khusus dan/atau berbedadapat diberikan kepada:– Peserta UN yang menyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunalaras, dan tunadaksa;

– Peserta UN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan; dan/atau

– Peserta UN yang dirawat di rumah sakit atau di tempatlain yang ditentukan oleh petugas kesehatan.

› Pelaksanaan UN dengan layanan khusus/berbeda dapatdiberikan apabila:– Peserta UN penyandang disabilitas yang memerlukan pengaturankhusus telah melaporkan kondisinya kepada Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota dan atau tingkat Satuan Pendidikanselambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan UN;

– Peserta UN yang sakit atau di LP telah dilaporkan kondisinya kepadaPanitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau tingkat SatuanPendidikan selambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan UN.

› Peserta UN yang sakit telah dilaporkan kondisinya kepadaPanitia UN tingkat Satuan Pendidikan paling lambat seharisebelum pelaksanaan UN dan kondisi kesehatannyamemungkinkan untuk mengikuti ujian di tempatperawatannya.

PENGATURAN KHUSUS

Peserta UN Penyandang Disabilitas

Peserta UN tunanetra dapat memperoleh naskah soal UN dalam huruf Braile; atau

Peserta UN tunanetra dapat mengerjakan soal UN dengan pendampingpembaca soal terlatih yang telah mendapat persetujuan tertulis oleh PanitiaUN Tingkat Satuan Pendidikan; atau

Peserta UN tunarungu akan mendapat naskah soal tertulis sebagai penggantisoal Listening Comprehension (LC) untuk Bahasa Inggris; atau

Peserta UN tunadaksa mendapat bantuan dari pendampingnya yang telahmendapat persetujuan tertulis oleh Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan.

Situs: http://bsnp-Indonesia.org/

45