Disampaikan Dalam Rangka:

Rapat Koordinasi Awal Provinsi Kegiatan PISEW 2018

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEBIJAKAN UMUM PISEW TA. 2018

LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

NAWACITA

KE-3 : Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa, dalam kerangka

Negara Kesatuan.

KE-6 : Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya

Saing di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia

dapat Maju dan Bangkit Bersama Bangsa-bangsa Asia

Lainnya.

KE-7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik.

RPJMN

2015-2019

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi

geografis Desa

Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi

masyarakat Desa

Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan

Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat

Desa

Penguatan Pemerintahan Desa

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong

keterkaitan desa-kota

RENSTRA CIPTA KARYA

2015-2019

Meningkatnya kualitas

permukiman di 78.384 Ha

daerah perdesaan

KEGIATAN

DIREKTIF

Direktif Kemitraan

Direktif Presiden

TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

TUJUAN PROGRAM :

Menyediakan atau Meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah

SASARAN PROGRAM:

1. Terbangunnya infrastruktur dasar skala kewilayahan, yang dapat berupa: • Infrastruktur transportasi; • Infrastruktur air minum dan sanitasi; • Infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri; dan • Infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian,

peternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata;

2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.

KEBIJAKAN PISEW PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

Melaksanakan pengembangan kawasan perdesaan, berupa kegiatan yang meliputi :

Pengembangan Potensi Lokal (sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan industri;

Peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur kawasan permukiman;

Peningkatan peran aktif/partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan

Peningkatan peran kelembagaan lokal/daerah.

KOMPONEN KEGIATAN PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT

serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri pengkajian dan inventarisasi program di desa-desa dalam kawasan/kecamatan terpilih, pemetaan potensi dan permasalahan, serta kebutuhan pengembangan kawasan terpilih;

PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pelaku lokal lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan PISEW, agar mampu menciptakan situasi yang kondusif dan sinergi yang positif dalam menyusun rencana pengembangan kawasan terpilih;

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN

Komponen pembangunan infrastruktur kawasan merupakan hasil dari proses dua komponen kegiatan diatas, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi wilayah.

1 2

3

INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN PISEW PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

• Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan kawasannya

• Meningkatnya layanan infrastruktur kawasan potensial perdesaan

• Meningkatnya kemampuan pelaksana dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

Indikator Kinerja

(output)

• Mendukung upaya penurunan biaya produksi

• Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan potensial

Indikator Dampak

(outcome)

KRITERIA KEGIATAN

1. Berorientasi pada pengembangan wilayah atau merupakan penghubung antara wilayah

2. Diusulkan melalui pertemuan kecamatan, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan APBD

3. Mengutamakan keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pengangguran yang memiliki kapasitas sesuai dengan jenis pekerjaan

4. Pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dialihkan kepada pihak ke tiga/ jasa/perusahaan kontraktor

5. Menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dikerjakan masyarakat

6. Mengutamakan penggunaan material / sumber daya setempat

7. Lahan untuk pembangunan telah tersedia

8. Dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat

9. Memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas dan lansia

10. Bantuan diberikan kepada masyarakat lokasi sasaran melalui kelembagaan antar desa yang secara generik disebut Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD

Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat

Sinkronisasi Kebijakan dan

Program

Penyediaan Infrastruktur

Terkait PISEW

Pengembangan Potensi Lokal

Penguatan Kelembagaan Pengelola PISEW

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

(PISEW)

Pengembangan Ekonomi Lokal

Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Pengurangan Pengangguran

Peningkatan Pendapatan

Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

STRATEGI PENGEMBANGAN PISEW PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

Desa Penyangga

Desa Penyangga

Desa Pusat

Desa Sekitar

Desa Sekitar

Desa Sekitar

Desa Pusat Pertumbuhan Desa Penyangga Delineasi Kawasan PISEW

1

Kab/Kota

2

Kecamatan

Kawasan terpilih :

Desa Seloharjo sebagai pusat kawasan dan Desa Panjangrejo dan Srihardono sebagai desa penyangga kawasan

Terdiri dari 1 lokasi desa sebagai Pusat Pertumbuhan dan 1-2 lokasi Desa sebagai

Penyangga Kawasan

PENDEKATAN LOKASI KEGIATAN

PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

ALOKASI KEGIATAN PISEW TA. 2018

PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

Lokasi PISEW TA.2018

• ditetapkan oleh Keputusan Menteri PUPR No: 242/KPTS/M/2018 Tanggal 19 Maret 2018 tentang “Penetapan Lokasi Serta Besaran Bantuan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah TA.2018”,

• berjumlah 900 Kecamatan, pada 33 provinsi.

Alokasi Dana PISEW TA 2018

• Belanja Barang Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dengan alokasi Per-Kecamatan Rp. 600 Juta,

• Total anggaran Rp. 540 Miliar.

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PISEW PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

Ditjen Cipta Karya

DirektoratPKP

Subdit PKP Perdesaan

Satker/PPK Pusat

Tim Pelaksana Provinsi

Satker/PPK Provinsi

Tim Pelaksana Kabupaten

Tim Pelaksana Pusat

Konsultan Teknis Pengendalian PISEW

Tenaga Ahli Provinsi

Fasilitator Masyarakat

KEMENTERIAN PUPR

PEMERINTAHPROVINSI

PEMERINTAHKABUPATEN

PEMERINTAHKECAMATAN

Badan Kerjasama Antar Desa

Asisten Tenaga Ahli Provinsi

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

SOSIALISASI NASIONAL

• SE Dirjen tentang Petunjuk Teknis

• Kepmen Lokasi

• Revisi DIPA

RAKORWAL PROVINSI

•Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi dan Kabupaten

•Rekruitmen Konsultan Pendamping

•Pelatihan

PERTEMUAN KECAMATAN

•Pembentukan BKAD

•Survey Kawasan

•Profil kawasan

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

• PPK dengan BKAD

• Dokumen Perencanaan

• DED dan RAB

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

• Pencairan I 40%

• Pencairan II 30% fisik 25%

• Pencairan III 30% fisik 50%

SERAH TERIMA

• Pekerjaan fisik 100%

• Pertemuan Kec. II

• Pemeriksaan pekerjaan oleh TPProv.

Jan-Apr Apr-Mei Mei-Juni Jun-Jul Jul-Okt Okt-Des

PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

Nilai pagu bantuan sebesar Rp. 600 juta per kecamatan dan Biaya Admnisitrasi dan operasional BKAD sebesar Rp.10. juta, PPN TIDAK DIPUNGUT.

3

Analisa Harga Satuan Pekerjaan selain rujukan Permen PUPR no 28 28/PRT/ M/2016, juga DAPAT MENGGUNAKAN ANALISIS HARGA SATUAN LAINNYA seperti AHSP-SNI, analisa BOW, analisa K Bina Marga dan harga satuan setempat yang telah dilegal oleh kepala daerah.

2

Tim Pelaksana Provinsi DIUSULKAN ATAS NAMA KEPALA DAERAH dan ditetapkan melalui surat keputusan satuan kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi.

1

Pokok-

Pokok

Perbaikan

Dokumen perikatan dengan BKAD menggunakan istilah “PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)”

4

PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

Tenga pelaksanaan konstruksi mengutamakan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pengangguran yang MEMILIKI KAPASITAS SESUAI JENIS PEKERJAAN yang akan dilaksanakan.

7

Unit Pelaksana Kegiatan di BKAD yang diketuai oleh Orang yang BERPROFESI TUKANG yang memiliki kemampuan untuk membaca gambar dan mengetahui pelaksanaan konstruksi.

6

BKAD cukup di CATATKAN di NOTARIS setempat dan terdaftar di Bapermas atau SKPD lainnya di Kabupaten.

5

PENYEDERHANAAN PENANDATANGANAN, laporan yang bersifat harian , khususnya Lampiran III Format III.23 , Format III.24, Format III.26 dan Format III.27

8

Pokok-

Pokok

Perbaikan

JENIS INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jembatan Konstruksi

Sederhana

(Gantung, Jembatan Beton, Kayu);

2

Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, Jalan usaha tani; 1

Infrastruktur Kelautan dan Perikanan

(Tambatan Perahu, Penjemuran Ikan) 3

Irigasi Perdesaan; 4

PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

Jenis Infrastruktur (Lanjutan)

Prasarana Air Bersih dan Sanitasi (Instalasi

Pengelolaan Air Sederhana (IPAS), Drainase

Permukiman dan Limbah

6

Sarana Pemasaran Pertanian, Peternakan, Industri, dan Pendukung Kegiatan Pariwisata

(Pasar Desa, Sub Terminal Agribisnis, Prasarana Pariwisata);

5

PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

SOSIAL EKONOMI

WILAYAH (PISEW)

TA.2018

Terima kasih