ii

KEBIJAKAN WAR ON DRUGS PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DAN

PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN

NEGARA-NEGARA ASEAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HUKUM HAM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum pada Bagian Studi Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NOVI ASALAMU

02011281520375

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

iii

KEBIJAKAN WAR ON DRUGS PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DAN

PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN

NEGARA-NEGARA ASEAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HUKUM HAM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum pada Bagian Studi Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NOVI ASALAMU

02011281520375

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

iv

v

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“If you can’t be the best, let’s do your best”

Start it with ‘YES’, cause every chance won’t come for twice.

-N.A-

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT

2. Burhan’s Family (ayah, bunda,

yuk mi, yuk ia, yuk yi, isan)

3. Organisasi dan Komunitas:

- IMM AR Fakhruddin

- HMI FH UNSRI

- BEM FH UNSRI

- B.O THEMIS

- GENBI SUMSEL

- ALSA LC UNSRI

- Ketimbang Ngemis Palembang

- UKM BAHASA

4. My Friends and Staff FH UNSRI

Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

hidayah-Nya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan sebagai syarat akhir

dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya. Penulis berharap skripsi dengan judul “Kebijakan War on Drugs Presiden

Rodrigo Duterte dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara

ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hukum HAM Internasional” dinilai baik untuk

dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap

pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Penulis berupaya dalam memaksimalkan penelitian ini dengan menganalisis

literatur dan bahan pustaka yang terakses. Bertitik tolak dari penelitian ini tidak dapat

mencapai tujuan tanpa bantuan berbagai pihak, terkhusus kepada Bapak Dr. Mada

Apriandi Zuhir, S.H., MCL dan Bapak Nurhidayatulloh, S.HI.,S.Pd., S.H., LL.M.,

M.H., M.HI. yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan inovasi hingga

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, dukungan serta bantuan dari teman seperjuangan

yang telah berkontribusi tidak terlepaskan dari rasa terima kasih. Seluruh pihak

merupakan motivasi terbaik yang penulis upayakan.

Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses menimba ilmu,

dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan baik dari tata

penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik yang

disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir kalimat, penulis berharap untuk

dapat mengguncang nilai keseimbang hak demi mencapai keadilan yang telah tercatat

dapat berada dalam alur hukum.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Indralaya, Maret 2019

Penulis

viii

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-

Nya dalam meridhoi penyelesaian skripsi “Kebijakan War on Drugs Presiden

Rodrigo Duterte dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara

ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hukum HAM Internasional”. Dalam kesempatan ini,

penulis ingin berterima kasih kepada setiap pihak yang telah berkontribusi dengan

waktu, tenaga, serta pikiran demi terselesaikannya skripsi ini. Wujud terimakasih

diberikan khusus kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan setiap umat dengan rahmat dan hidayah-

Nya.

2. Burhan’s Family, Ayahanda Burhanuddin (Alm) dan Ibunda Choiriah (Alm)

yang telah menjaga amanah yang dititipkan-Nya. Saudara-saudara kandungku,

Romiyanti,S.Si, Siti Marian,S.Pd, Nurhidayati (Alm), dan Adiku Muhammad

Ikhsan, yang selalu mendengar curahan hati, membantu dalam doa, memberikan

kasih dan sayang, namun selalu mendesak untuk segera lulus.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

ix

6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL sebagai Dosen Pembimbing Utama

yang telah berupaya membantu, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi

penulis dalam menyelesaikan penelitian.

8. Bapak Nurhidayatulloh, S.HI.,S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.HI. sebagai Dosen

Pembimbing Pembantu yang turut serta membantu, mengarahkan, membimbing,

dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian.

9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. sebagai pembimbing akademik, sekaligus

Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Syahmin AK, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

penulis di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia.

12. Bapak H. Achmad Romsan, S.H., M.H.,LL.M sebagai Dosen Pengajar yang telah

meluangkan waktu dan berbagi ilmunya dalam KKL dan penulisan Skripsi.

13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

yang telah berbagi ilmu, tenaga serta motivasinya dalam masa perkuliahan.

14. Seluruh staf di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia. Staf

Imigrasi, Staf Konsuler, Staf Pensosbud, Staf Polri, Penghuni shelter, dan seluruh

karyawan dan petugas yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dalam

penelitian ini.

x

15. Muhammad Nasir, S.T. yang telah membantu memberikan arahan penelitian,

motivasi serta doa.

16. Sahabat-sahabatku dari SDN 255, SMPN 24, SMA N SUMSEL (Sampoerna

Academy), Konferensi Ahli Hukum (Rahma, Faridah, Indah, Miska, Tari,

Sadana, Willy Eka), Penang Squad ( Hafiz K, Roby F, Kamila P), Organisasi

masa perkuliahan (HMI FH UNSRI, IMM AR Fakhruddin, UKM Bahasa, BEM

FH UNSRI, ALSA LC UNSRI, BO THEMIS, GENBI SUMSEL, Ketimbang

Ngemis Palembang)

17. Teman-teman Novi yang tidak dapat ditulis satu-persatu, terimakasih telah

menjadi energy supplier dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kalimat, Novi bersyukur telah diberikan Allah SWT kenikmatan yang tiada

henti dengan kehadiran sosok seperti kalian. Semoga kalian semua diberikan

keberkahan dalam hidup, keridho-an dalam tindakan dan hidayah untuk menjadi lebih

baik. Novi harap penulisan ini dapat menjadi amal jariyah bagi pembaca, dan mohon

maaf atas kesalahan yang tidak disengaja.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Indralaya, Maret 2019

Penulis

Novi Asalamu

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................ i

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. ii

HALAMAN PERNYATAAN.............................................................................. iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN...................................................................... iv

KATA PENGANTAR......................................................................................... v

UCAPAN TERIMA KASIH............................................................................... vi

DAFTAR ISI........................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL................................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR........................................................................................... xi

DAFTAR SINGKATAN..................................................................................... xii

ABSTRAK............................................................................................................ xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah........................................................................ 7

C. Tujuan .......................................................................................... 7

D. Manfaat ........................................................................................ 8

E. Kerangka Teori............................................................................ 9

F. Kerangka Konsep........................................................................ 13

xii

G. Metode Penelitian......................................................................... 21

BAB II. HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Keberlakuan Hukum Internasional........................................... 25

B. HAM dalam Hukum Internasional............................................ 30

C. Tinjauan umum tentang War on Drugs.................................... 33

D. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)...................... 36

BAB III. WAR ON DRUGS

A. Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte............................... 38

B. Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte Menurut

Hukum Internasional...................................................................

41

C. Pengaruh Kebijakan War on Drugs di Filipina Terhadap

Stabilitas Keamanan Negara-negara ASEAN...........................

59

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan................................................................................... 70

B. Rekomendasi................................................................................. 71

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 74

LAMPIRAN.......................................................................................................... 82

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel perbandingan beberapa konvensi HAM, badan yang

dibentuk, dan mekanisme pelaporanya.................................................

31

Tabel 2. Table of drugs addicts by case status................................................... 64

Tabel 3. Table of drugs addicts by type of drugs................................................ 65

Tabel 4. Tabel narkoba di Singapura berdasarkan jenisnya............................. 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hakikat keadilan menurut Aristoteles (384-322 SM)..................... 10

Gambar 2. Analisis Kebijakan............................................................................ 14

Gambar 3. Proses membuat kebijakan............................................................... 15

Gambar 4. Diagram pengguna metamfetamin di negara-negara ASEAN...... 40

Gambar 5. Five stages of Project TokHang....................................................... 44

Gambar 6. Pernyataan tertulis pengguna narkoba di Filipina............................ 47

Gambar 7. Flowchart of Pre-TokHang.............................................................. 48

Gambar 8. Drugs-cleared Barangays 2018........................................................ 50

Gambar 9. Memorandum Circular (10 oktober 2017)....................................... 51

Gambar 10. Peta negara-negara ASEAN........................................................... 60

Gambar 11. Diagram produk hukum narkoba di Indonesia............................. 63

Gambar 12. Diagram narkoba berdasarkan jenisnya di Thailand...................... 67

xiv

DAFTAR SINGKATAN

ADACs Anti-Drug Abuse Councils

AHRD ASEAN Human Rights Declaration

AICHR ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

AMM ASEAN Ministerial Meeting

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

BADAC Barangay Anti-Drug Abuse Council

BNN Badan Narkotika Nasional

CAIDSOTG City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group

CIL Customary International Law

CMC Command Memorandum Cirlular

DAIDSOTG District Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group

DDB Dangerous Drugs Board

HAM Hak Asasi Manusia

HRW Human Rights Watch

HVT High Value Target

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR The International Convenant on Economic, Sosial and Cultural

Rights

INCSR International Narcotics Control Strategy Report

KTT Konferensi Tingkat Tinggi

LGUs the Local Government Units

xv

NADA National Anti-Drugs Agency

NGOs Non-Government Organizations

PAIDSOTG Provincial Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDEA Philippine Drug Enforcement Agency

PNP Philippine National Police

RAIDSOTG Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group

SAIDSOTG Station Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group

UNDOC United Nations Office on Drugs and Crime

USG United States Goverment

xvi

xvii

xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) menjelaskan bahwa

perdagangan narkoba diluar jalur hukum terus menimbulkan ancaman nasional dan

internasional yang serius, khususnya di negara Filipina. United Nations World Report

of Drug tahun 2009 menerbitkan laporan tahunan yang menempatkan Filipina pada

urutan kelima sebagai negara produsen shabu jenis mariyuana untuk kawasan Asia

Timur, Asia Tenggara, dan Oceania.1 Proses perdangangan narkoba ini di dukung

oleh faktor geografis Filipina yang memiliki 7.641 pulau dan garis pantai sepanjang

36.289km.2 Hal tersebut menjadi rintangan bagi kepolisian, angkatan laut, dan militer

dalam melakukan pengawasan serta peninjauan terhadap peredaran narkoba. Pada

akhirnya, negara Filipina tidak hanya menjadi titik jalur perdagangan (transshipment)

tetapi juga produsen utama obat berbahaya jenis mariyuana untuk seluruh Asia.

Kala kini, negara Filipina dipimpin oleh Rodrigo Rody Roa Duterte sejak

pemilihan Presiden pada tahun 2016. Sebelum menjabat menjadi presiden, Duterte

merupakan seorang walikota kota Davao dan pengacara Filipina keturunan Visayan.

Selama karir politiknya, Duterte terkenal kontroversial karena berhasil menjadikan

1 World Drugs Report, United Nations Office on Drugs and Crime : Philippines Country Report,

dalam https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf, diakses pada

tanggal 20 Juli 2018. 2 2013 Philippines Drugs Situations, Total Population of Philippines, dalam

http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/2013thephilippinedrugsituation.pdf, diakses pada

tanggal 22 Juli 2018

http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/2013thephilippinedrugsituation.pdf

xix

kota dengan kriminalitas serta perang antar kelompok tertinggi di Filipina menjadi

kota teraman. Perubahan di kota Davao ini dapat diatasi oleh Duterte dengan

memimpin sendiri pasukan untuk memberantas kejahatan yang dikenal sebagai

Davao Death Squad (DDS). Pasukan yang memiliki tugas mengeksekusi para

kriminal kelas bawah seperti pencuri, pemerkosa, atau bandar narkoba.3

Diawal kedudukan sebagai Presiden Negara Filipina, Duterte tetap membasmi

illegal-drugs secara terang-terangan untuk menetralisir peredaran narkoba dalam

enam bulan. Kesungguhannya terlihat dengan kampanye “War on Drugs” dalam

bentuk operasi “double barrel”. Tidak butuh waktu lama, kampanye ini dilaksanakan

dengan diiringi terbitnya peraturan-peraturan Anti-illegal drugs dari lembaga yang

terkait (PDEA, PNP, DDB, Baragays, dll). Salah satu wujud legalitasnya ialah

Command Memorandum Cirlular (CMC) No.16-2016 tentang operasi double barrel

yang menjadi landasan penerapan kampanye war on drugs bagi Kepolisian Nasional

Filipina (PNP).

Penerapan war on drugs dalam proyek double barrel dilaksanakan melalui dua

cabang, Tokhang dan High Value Target (HVT). Operasi Tokhang lebih menargetkan

pengguna dan pengedar narkoba dalam skala kecil. Operasi HVT menjadi operasi

besar-besaran dalam mengejar sindikat narkoba. Kedua operasi ini memiliki tujuan

untuk membersihkan dan membongkar sindikat narkoba yang terjadi di Filipina.4

3 Amado Picardal, CBCP News: The Victims of the Davao Death Squad: Consolidated Report

1998-2015, diakses di http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=76531, pada tanggal 17 Febuari 2019. 4 Lihat di No.4 Mission of Command Memorandum Cirlular No.16-2016, The PNP shall

implement the PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan — PROJECT: "DOUBLE BARREL"in order to

clear all drug affected barangays across the country, conduct no let up operations against illegal

drugs personalities and dismantle drug syndicates.

http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=76531

xx

Namun yang perlu digaris bawahi ialah eksekusi yang dilakukan untuk mengatasi

peredaran narkoba tersebut dengan menetralisasi pelaku narkoba.5

Makna menetralisasi ini berujung petaka bagi pengedar dan pengguna narkoba

khususnya dalam operasi Tokhang. Operasi yang seharusnya berjalan dengan

prosedur penyerahan diri dan menulis surat pernyataan untuk direhabilitasi,

senyatanya dibersihkan dengan cara dibunuh tanpa melalui proses hukum. Alhasil

operasi ini banyak menuai kematian pelaku narkoba di wilayah-wilayah kecil yang

rata-rata berekonomi menengah kebawah.

Hingga akhirnya operasi penerapan war on drugs ini mengutuk para pegiat

HAM. Sehingga mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK

PBB) mengajukan laporan mengenai tindakan extrajudicial killing6 di Negara

Filipina ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag7. ICC melakukan

serangkaian prosedur sesuai pengadilan untuk menyikapi pelaporan tersebut. Namun

pada sebuah laporan berita dari GMA News tertanggal Desember 2016, Duterte

5 Lihat No.5 Execution, Command Memorandum Cirlular No.16-2016, The PNP intends to

equally address illegal drug problems in the barangays and at the same time pursue the neutralization

of illegal drug personalities as well as the backbone of illegal drugs network operating in the country. 6 Lihat Section 3 (a) Torture Victim Protection Act of 1991 defined EXTRAJUDICIAL KILLING-

For the purposes of this Act, the term `extrajudicial killing' means a deliberated killing not authorized

by a previous judgment pronounced by a regularly constituted court affording all the judicial

guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples. Such term, however, does not

include any such killing that, under international law, is lawfully carried out under the authority of a

foreign. nation. (Baca Statue-106 Page 73, PUBLIC LAW 102-256—MAR. 12, 1992

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-106/pdf/STATUTE-106-Pg73.pdf, diakses 15 Agustus 2018) 7 Internatinal Criminal Court (ICC) merupakan mahkamah pidana internasional yang diadopsi dari

Statuta Roma 1998, memiliki wewenang untuk mengadili kejahatan yang tergolong serius. Kejahatan

yang dimaksud ialah kejahatan genosida (the crime of genoside), kejahatan terhadap kemanusiaan

(crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan agresi (aggression). Menurut Pasal

12(2) Statuta Roma, ICC hanya boleh melaksanakan kewenangannya jika kejahatan terjadi di wilayah

negara anggota, atau jika pelaku adalah warga negara anggota. Negara anggota yang dimaksud ialah

negara yang meratifikasi Statuta Roma.

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-106/pdf/STATUTE-106-Pg73.pdf

xxi

membatalkan kunjungan yang direncanakan dari pelapor untuk melangsungkan

proses penyelidikan.8 Kemudian pada tahun 2018, Mrs Fatou Bensouda membuka

kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaa ke Mahkamah Pidana Internasional.

Ongoing Cases of International Criminal Court, kasus dugaan kejahatan yang

dilakukan sejak setidaknya juli 2016 dalam konteks kebijakan war on drugs hingga

kini telah melalui proses pemeriksaan pendahuluan.9 Kasus ini masih berlanjut ke

proses pemeriksaan karna tergolong dalam kejahatan serius dan bertentangan dengan

Articel 5, The Universal Declaration of Human Rights 1948, “No one shall be

subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”10

bahwa tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman

yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pengadilan memandang

bahwa semua orang berhak atas perlindungan meskipun telah melakukan tindak

kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas.

Dalam konteks ini, ASEAN (Assosiation of Southeast Asian Nations) sebagai

organisasi internasional yang mewadahi negara-negara di Asia Tenggara memegang

peranan sebagai garda terdepan dalam hal mengintegrasikan negara-negara

anggotanya, termasuk Filipina untuk bersama-sama mengupayakan aksi penanganan

tindak kejahatan transnasional di kawasan. Sebagai wujud nyata keinginan negara-

negara ASEAN, dalam pertemuan para menteri ASEAN di ASEAN Ministerial

8 A Times, “Philippines post-election analysis: How Duterte shot to the top”,

http://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-how-duterte-shot-to-the-top//,

diakses pada 29 Juli 2018. 9 International Criminal Court, Alleged crimes committed since at least 1 July 2016, in the context

of the "war on drugs" campaign, diakses di https://www.icc-cpi.int/philippines, pada 18 Febuari 2019. 10 The Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 5.

http://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-how-duterte-shot-to-the-top/https://www.icc-cpi.int/philippines

xxii

Meeting (AMM) ke-33 di Bangkok, Thailand, menghasilkan ASEAN Leader’s

Declaration on Drug-Free ASEAN 2015 yang membahas tentang komitmen

organisasi untuk mempercepat target tercapainya kawasan ASEAN bebas narkoba

menjadi tahun 2015.11

Pada akhirnya, narkoba dibahas kembali saat digelarnya Konferensi Tingkat

Tinggi ASEAN (pertemuan kepala negara ASEAN) ke-33 pada tahun 2015 di

Manila, Filipina, telah menyepakati untuk menandatangani deklarasi bersama

mengenai Drug-Free ASEAN 2020 yang menegaskan tentang komitmen organisasi

untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi narkoba

pada tahun 202012. ASEAN semakin mempertegas tentang ancaman yang

ditimbulkan dari kegiatan perdagangan narkoba karena memiliki dampak yang

berkaitan dengan aktivitas kejahatan transnasional lainnya. Setiap negara anggota

ASEAN wajib berkontribusi untuk merealisasikan Drug-Free ASEAN 2015,

memberikan dukungan politik-keamanan secara penuh untuk bersama-sama

menghadapi ancaman perdagangan narkoba demi keamanan dan stabilitas sosial.

Kebijakan war on drugs diberlakukan oleh Negara Filipina dibawah

kepemimpinan Duterte ialah wujud pemberantasan Narkoba sebagai salah satu

anggota ASEAN. Meskipun telah diduga melanggar hak asasi manusia, ASEAN tidak

dapat berkutik untuk mencampuri urusan nasional Negara Filipina. Hal ini

dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip ASEAN untuk menjaga harmonisasi dan

nonintervensi negara-negara anggota. Namun kebijakan war on drugs telah

11 A Times, loc.cit., 12 UNODC. Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation, (Bangkok: United Nations

Publication, 2008).

xxiii

berdampak secara tidak langsung terhadap stabilitas negara-negara ASEAN.

kebijakan war on drugs mengakibatkan peningkatan keamanan di sebagian negara.

Hal ini dikarnakan dibeberapa negara anggota (Indonesia, Malaysia, Singapore,

Thailand) mengalami peningkatan illegal-drugs pada narkoba jenis metamfetamin

melalui penyelundupan di perbatasan negara.

Penelitian yang serupa sebelumnya telah dilaksanakan oleh Hanfi Ahada13.

Konsep teori yang digunakan ialah bahaya pengedaran narkoba yang terjadi diantara

dua negara, Indonesia dan Filipina. Spesifikasi penelitian ini lebih mengenai

persamaan dan perbedaan antara kebijakan dua negara untuk menanggulangi

pengedaran narkoba ilegal di kedua negara. Teori yang digunakan terbagi atas tiga

hal; kasus narkoba di Indonesia, kasus narkoba di Filipina dan perbandingan kasus

narkoba di indonesia dan filipina. Metode yang digunakan lebih berpusat pada

perbandingan antara negara Indonesia dan negara Filipina. Subjeknya tertuju pada

analisis implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap pengedar dan/atau

pengguna narkoba dengan membandingkan kebijakan di antar negara. Sehingga

penulis mencoba untuk mengaitkan kebijakan war on drugs tidak hanya pada satu

negara dengan tujuan politik, akan tetapi penelitian ini lebih dipusatkan dalam sudut

pandang hukum HAM Internasional dan pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan

negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, dinamika ini menjadi suatu hal yang patut

untuk diteliti dan dipahami oleh penulis dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan

13 Hanafi Ahada, War on Drugs Case Study: Drugs Policy under Joko Widodo’s and Rodrigo

Duterte’s Administration sebagai undergraduate thesis International Program of Governmental

Studies (IGOV) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

Yogyakarta, 2017).

xxiv

War on Drugs Presiden Rodrigo Duterte dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas

Keamanan Negara-Negara ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hukum HAM

Internasional.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan

yaitu:

1. Mengapa Presiden Rodrigo duterte membuat kebijakan war on drugs di

Negara Filipina?

2. Bagaimana kebijakan war on drugs presiden Rodrigo Duterte ditinjau dari

hukum HAM Internasional?

3. Apakah kebijakan war on drugs Presiden Duterte dapat mempengaruhi

stabilitas keamanan negara-negara ASEAN?

C. Tujuan

Tujuan penulis dalam mengulas penelitian ini secara garis besar ialah;

1. Mengetahui dan memahami latarbelakang Presiden Rodrigo duterte membuat

kebijakan war on drugs di Negara Filipina.

2. Memahami dan mengetahui kebijakan war on drugs presiden Duterte ditinjau

dari hukum HAM Internasional.

3. Memahami dan mengetahui pengaruh kebijakan war on drugs Presiden

Duterte di Filipina terhadap stabilitas keamanan negara-negara ASEAN.

xxv

D. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah;

1. Manfaat Teoretis

a. Bahwa penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan maupun

referensi yang dikonsumsi secara umum bagi yang berkeinginan untuk

membahas topik serupa dikemudian hari.

b. Dapat memberi sumbangan pikiran dalam bidang hukum

transnasional, nasional, maupun regional yang berkaitan dengan

problematika war on drugs.

2. Manfaat Praktis

a. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi tuntutan kurikulum

2012 yang dicandangkan fakultas dan untuk memperoleh penilaian

akhir dalam proses menuntut ilmu di Strata-1.

b. Penulisan ini juga berguna untuk memberikan gambaran mengenai

peredaran narkoba yang menjamur di negara Filipina sebagai salah

satu negara yang tergabung dalam ASEAN dan pengaruhnya ke

negara-negara anggota yang ditinjau dari sudut hukum HAM

Internasional.

c. Harapan dengan penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan solusi

bagi pihak-pihak peduli hak asasi dan yang terkait dalam

menanggulangi narkoba dengan langkah war on drugs.

xxvi

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Pelbagai teori mengartikan keadilan sebagai suatu hal yang ideal, suatu

tindakan yang menempatkan subjek hukum dengan kondisi yang semestinya

tanpa ada ketidak seimbangan rasa. Namun keadilan memiliki pengertian

yang tidak sepenuhnya dipahami oleh setiap orang. Apabila keadilan

dinyatakan dalam keseimbangan hak dan kewajiban, maka setiap orang akan

memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai keadilan baginya dan bagi

orang lain.

Pemahaman keadilan yang dimaksud ialah sudut pandang yang

merefleksikan bahwa manusia tidak tinggal sendirian dan dituntut untuk tidak

mengabaikan tanggung jawab kepada manusia lainya. Keadilan merupakan

salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya

keadilan lebih diutamakan dari pada kedua tujuan lainya, karna keadilan

bernilai kemanfaatan dan hukum adalah sarana dan tujuannya.14

14 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia

dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), (rev.ed., cet.4; Jakarta:Rajawali Pers, 2015. Hlm.290.

xxvii

(Sumber: Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo)

Gambar 1. Hakikat keadilan menurut Aristoteles (384-322 SM)

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan

hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan adil dapat diartikan

menurut hukum, dan apa yang sebanding yakni yang semestinya. Hal lainya

ialah apabila seseorang mengambil lebih dari bagian semestinya. Bagi

manusia yang tidak menghiraukan hukum disebut juga tindakan yang tidak

adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dinyatakan

sebagai adil.15

Keadilan merupakan mata rantai dalam sistem penegakan hukum yang

menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut

kedudukannya masing-masing. Persamaan di hadapan hukum (equality

before the law) mengartikan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan

adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Apabila ditinjau dari hukum

tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak

15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 163.

KEADILAN

Keadilan Distributif

(Sesuai dengan tempatnya)

Keadilan Korektif

(Sesuai dengan hukum)

xxviii

hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus

diwujudkan dalam praktiknya.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki setiap individu yang secara tegas

telah dijamin oleh perundang-undangan, yakni mengenai hak-hak sipil,

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Konstitusi indonesia UUD RI tahun

1945 dalam bab XA yang secara khusus menegaskan bahwa hak sipil dan

politik warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang menjadikan

keharusan bagi negara untuk melindungi nya.16

Aturan yang memperkuat jaminan atas hak-hak tersebut tertera dalam

Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-

undang yang menaungi seluruh aturan mengenai hak asasi manusia di

indonesia. Peraturan tentang HAM mempertegas konstitusi dengan

menjabarkan hak dasar warga negara dan kewajiban negara untuk

menghormati (respect), melindungi (protect), menegakan dan memajukan

ham. Disamping kedua aturan tersebut, Indonesia telah meratifikasi 8

(delapan) konvensi HAM Internasional yang menunjukan komitmen untuk

16 Mada Apriandi Zuhir, Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia di Bidang Hak Asasi

Manusia, Simbur Cahaya No.41 tahun XV, januari 2010, hlm.1480.

xxix

menghargai, menghormati, serta melindungi harkat dan martabat dari nilai-

nilai kemanusiaan (human dignity).17

Salah satu hak yamng dijunjung tinggi dalam konstitusi, peraturan

perundang-undangan nasional dan internasional ialah hak untuk hidup (the

right to life). Hak ini ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Secara mutlak dimiliki setiap

orang dan mendapatkan jaminan konstitusional. Sehingga, apabila terjadi

perampasan hak untuk hidup, hal ini dapat menjadi perdebatan yang menarik

di seluruh masyarakat dunia.

3. Hukum Internasional

Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum internasional sebagai

keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau

persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan

negara; negara dengan subjek hukum lain bukan negara; atau subyek hukum

bukan negara satu sama lain.18 Dalam suatu mazhab yang mencoba

menjelaskan dasar mengikatnya hukum internasional dengan konstruksi

pemikiran yang berbeda. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab prancis, dalam

garis besarnya meletakkan dasar mengikat hukum internasional pada faktor-

faktor yang berasal dari fakta-fakta kemasyarakatan/(fait social), yaitu berupa

17 Ibid., hlm.1483. 18 Mochtar Kesumaatmadja dan Etty R. Agoes, ”Pengantar Hukum Internasional”, (Bandung: PT

Alumni, 2015), hlm.1-2.

xxx

faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Artinya, dasar

mengikatnya hukum internasional itu kembali kepada sifat alami manusia

sebagai mahluk sosial yang memiliki hasrat untuk hidup, bergabung dengan

manusia lain dan kebutuhan akan solidaritas. Kebutuhan dan naluri sosial

manusia sebagai individu itu juga dimiliki oleh negara-negara atau bangsa-

bangsa (yang merupakan kumpulan manusia). Singkatnya, hal dasar yang

mengikat hukum internasional ialah sama dengan hal dasar mengikatnya

setiap hukum dalam kenyataan sosial yaitu, pada kebutuhan manusia untuk

hidup bermasyarakat.

F. Kerangka Konsep

1. Kebijakan

Menurut Kraft, Furlong kebijakan merupakan “A course of government

action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems

are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore

requiring intervention.”19 Respon (bertindak/tidak bertindak) yang diambil

oleh pemerintah sebagai tanggapan terhadap masalah sosial yang secara luas

dianggap tidak dapat diterima oleh publik dan oleh karena itu memerlukan

intervensi. Sedangkan menurut William N. Dunn, kebijakan merupakan suatu

pola yang saling berhubungan secara kompleks dari pilihan kolektif.

Termasuk juga keputusan-keputusan untuk bertindak maupun tidak

19 Rian Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hal.3.

xxxi

bertindak, yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah. Proses analisis

kebijakan terdiri dari beberapa elemen penting yang saling berkaitan (lihat

gambar 2).20

(Sumber: Public Policy Analysis, integrated approach by William N. Dunn)

Gambar 2. Analisis Kebijakan21

Kebijakan yang dibuat oleh atribut pemerintahan harus mengacu pada

rencana atau strategi yang diusulkan terkait dengan problema dalam negara.

Kebijakan yang dibuat semata-mata bermaksud untuk mencapai problem

solving secara publik, karna fungsi pemerintah sebagai atribut negara.

Apabila disimpulkan, maka kebijakan publik merupakan keputusan-

20 William N. Dunn, Sixth Edition: Public Policy Analysis, an integrated approach, (New-

York:Routledge, 2018), part 1. 21 Ibid.,

xxxii

keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (pemerintah) pada

tataran strategi yang mengikat orang banyak (society).

(Sumber: Wellcome Trust Educational Resources)

Gambar 3. Proses membuat kebijakan22

Proses pembuatan kebijakan didahuli dengan adanya masalah yang

teridentifikasi masuk ke dalam agenda kebijakan (agenda setting).

Selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan akan ada

berbagai pilihan dan alternative kebijakan, kemudian disusun menjadi

kebijakan (policy formulation). Setelah itu, diambil keputusan mengenai

rancangan kebijakan yang paling efektif dan efisien untuk dijadikan

kebijakan dengan kekuatan hukum (decision making). Kemudian hasilnya

ialah kebijakan yang hampir ideal dan optimal. Hal ini disebabkan kebijakan

22 Ibid.

http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Engagement-with-your-research/Public-engagement-opportunities/Government-and-science-policy/WTS040421.htm

xxxiii

harus dijalankan (policy implementation) dan dievaluasi (monitoring &

evaluation) untuk menganalisis ketepatannya. Namun apabila ditemukan

masalah-masalah baru, masalah tersebut akan masuk menjadi agenda

kebijakan dan memulai siklus ini kembali.23

2. War on Drugs

Pada Juni 1971, Presiden Nixon mendeklarasikan "war on drugs" yang secara

dramatis meningkatkan ukuran dan kehadiran badan-badan pengawas obat-

obatan terlarang, serta mendorong langkah-langkah seperti mandat untuk

dihukum dan surat perintah tanpa ketukan. Namun, hanya dalam beberapa

tahun, war on drugs kian bergeser. Langkah untuk mendekriminalkan

narkoba ditinggalkan karena orang tua menjadi semakin khawatir tentang

tingginya tingkat penggunaan narkoba bagi remaja. Hingga akhirnya obat-

obatan terlarang telah terjebak dalam reaksi budaya yang lebih luas terhadap

permisif yang dirasakan pada tahun 1970-an.24

Di era 20-an, pada masa pemilihan presiden di negara Filipina, Rodrigo

Duterte menjadi kandidat dengan kampanye “war on drugs”. Meskipun pada

akhirnya mendapat kecaman keras dari masyarakat, Duterte tetap terpilih

menjadi presiden di negara Filipina. Setelah mendapatkan kekuasaan menjadi

pemimpin negara, Duterte semakin membuktikan tekadnya dalam membasmi

narkoba. War on drugs atau perang terhadap narkoba merupakan suatu

23 Ibid. 24 Drug Policy Aliance, A Brief History of the Drug War, diakses di

http://www.drugpolicy.org/issue /brief-histor-drug-war, pada 15 Januari 2019.

http://www.drugpolicy.org/issue%20%20/brief-histor-drug-war

xxxiv

tindakan bersenjata yang melawan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainya dengan maksud untuk keamanan negara. Teknik yang dilakukan oleh

Duterte dalam keberhasilan dari kebijakannya ialah dengan cara pembunuhan

diluar pengadilan. Setiap tahunnya akan ada peningkatan pengedar narkoba

yang dinyatakan meninggal dunia tanpa proses pengadilan sehingga media

menyimpulkan tindakan ini telah melanggar HAM. Namun sayangnya,

desakan yang diberikan organisasi HAM dan masyarakatpun tidak menjadi

penghalang dalam keberlanjutan kebijakan perang terhadap narkoba.

3. Pengaruh

Ditinjau dari pembahasan sebelumnya, pengaruh merupakan salah satu konsep

dasar dari politik. Peran pengaruh dalam dunia perpolitikan digunakan sebagai

aplikasi/ teknik dalam menggapai politik. Pengaruh memiliki aktor yakni

setiap orang yang mempunyai kekuasaan. Sehingga ada keterkaitan satu sama

lain, setiap orang yang memiliki kekuasaan, akan mempengaruhi orang atau

negara lain dengan menggunakan kebijakan atau keputusan.

4. Stabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) stabilitas ialah keseimbangan,

kemantapan, dan/atau kestabilan. Stabilitas yang dimaksud ialah keadaan

tenang suatu negara dari gejolak-gejolak atau gangguan-gangguan yang

bersifat politis, ideologis, sosial ekonomis, militer, dan lain-lain. Kondisi

yang kondusif di segala bidang dalam penyelenggaraan negara, bidang sosial

xxxv

budaya, politik, pemerintahan, keamanan, perekonomian, perdagangan, dan

bidang-bidang lainnya dalam ruang nasional dan internasional.

5. Keamanan

Konsep keamanan merupakan inti dari Hubungan Internasional, terutama

berkaitan dengan masalah perang dan perdamaian. Pada tahun-tahun setelah

Perang ke-II, keamanan telah menjadi pusat perhatian dengan fokus yang

berbeda pada sektor militer. Namun, semakin kompleksnya hubungan

internasional, menyebabkan munculnya tantangan keamanan baru yang

membuat esensinya menjadi terlalu sempit. Pada akhirnya melahirkan aturan-

aturan untuk menjaga wewenang kawasan.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu untuk mengklarifikasi apa yang

dimaksud dengan keamanan. Definisi Buzan mengatakan bahwa "keamanan

mengejar kebebasan dari ancaman"25, namun pemahaman itu kurang

dipahami dengan jelas. Kemudian Mely Caballero-Anthony menjelaskan

lebih terperinci bahwa terdapat tiga klasifikasi pemahaman tentang

keamanan. Pertama bahwa ruang lingkup keamanan lebih luas daripada

keamanan militer (military security). Kedua berlawanan dengan pemahaman

pertama bahwa keamanan lebih cenderung menjabarkan tentang status quo.

Pemahaman ke-tiga menyatakan bahwa keamanan tidak hanya luas dari

ancaman militer dan ancaman negara, namun berusaha untuk memperlancar

25Buzan, B., Waever, O. and de Wilde, J. Security – A New Framework for Analysis, (Colorado:

Lynne Rinner Publishers,1998).

xxxvi

proses pencapaian emansipasi manusia (human emancipation). Kemudian

pemahaman tentang keamanan digolongkan dalam dua jenis, paradigma

keamanan non-tradisional dan paradigma keamanan alternatif (alternatif

security). Paradigma non-tradisional merupakan pemahaman yang

beranggapan ruanglingkup keamanan lebih luas dari keamanan militer dan

selain pemahaman tersebut dianggap paradigma keamanan alternatif 26

6. The Association of Southeast Asian Nations

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan

perhimpunan negara-negara tergabung yang terletak di Benua Asia, antara

lain Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia,

Nyanmar, Philippines, Singapore,Thailand, dan Vietnam.27 Organisasi ini

bermula dari hasrat untuk menciptakan kawasan yang damai, mencapai

pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial-budaya, serta perdamaian dan

stabilitas kawasan. ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara

damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota dan

menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi

manusia, serta pemajuan keadilan sosial.

26 Heru Susetyo, Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia

dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, Lex Jurnalica, Desember 2008, Vol. 6, No.1, hal. 1-

10 27 ASEAN, loc.cit, ASEAN member states, diakses di https://asean.org/asean/asean-member-states/,

tanggal 23 januari 2019 pukul 16.52.

https://asean.org/asean/asean-member-states/

xxxvii

7. Hukum

Hukum menurut Prof.Dr. Van Kan ialah keseluruhan peraturan yang berlaku

dan bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan setiap manusia dalam

kehidupan bermasyarakat.28 Definisi lain tentang hukum ialah seperangkat

kaidah atau aturan yang disusun dalam suatu sistem, yang menetukan apa

yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Bersumber dari masyarakat

sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas

tertinggi dalam masyarakat tersebut. Kaidah ini benar-benar diberlakukan

oleh warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya

dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi

otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya memaksa.29

8. Hak Asasi Manusia

Artikel 1 (1) ICCPR dan ICESCR tahun 1966 mendefinisikan hak asasi

manusia sebagai “All people have the rights of self-determination, by virtue

of that right they freely determine their political status and freely pursue their

economic, social and cultural development”. Bahwa setiap orang memiliki

hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan hak tersebut mereka bebas

untuk menentukan status politik, bebas mengembangkan ekonomi, sosial dan

budaya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap

28 Muchsin dan Fadillah P., Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan

Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia, (Malang : Universitas

Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002), hal.17. 29 Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Surabaya: Kencana, 2016).

xxxviii

manusia sebagai wujud penganugerahan dari Tuhan yang melekat pada setiap

diri manusia sejak lahir (hak untuk hidup, hak merdeka, dan hak memiliki).

Pertalian hak asasi manusia tidak hanya dalam suatu wilayah saja, dalam

istilah “she or he is human being”, setiap orang yang tergolong manusia dari

kelahiran hingga kematianya, dimana dan kapanpun akan terikat satu sama

lain dengan hak asasi manusia. Hubungan HAM akan saling berdampak satu

sama lain, seirama dengan filosopi Golden Rule, “Do unto others as you

would have them do unto you” mengartikan hak asasi manusia sebagai

tindakan yang dilakukan terhadap orang lain sebagaimana orang lain akan

bertindak kembali. Sehingga keterikatan setiap manusia meskipun berbeda

ras, agama, wilayah, negara dan lain sebagainya berada dalam hak

fundamental.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni

penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder. Setiap data yang dipergunakan untuk penelitian ini bersumber dari,

sumber-sumber hukum international (statue), jurnal internasional dan jurnal

nasional yang berkaitan, perpustakaan Universitas Sriwijaya dan

perpustakaan lainnya, serta website online dari instansi-instansi yang selaras

dengan tema penulisan.

xxxix

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan secara

deskriptif yuridis analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai masalah politik war on drugs di negara filipina dalam sudut

pandang hukum HAM Internasional. Isu yang sedang hangat dikalangan

masyarakat internasional serta urgensinya untuk segera diselesaikan. Penulis

mencoba menjalani pendekatan dengan melakukan analisis pengkajian

terhadap kebijakan yang diimplementasikan dan pengaruhnya terhadap

beberapa Negara anggota ASEAN. Proses yang menelusuri sebab dan akibat

kebijakan dengan tinjauan dari sumber dasar hukum internasional dan data

resmi pemerintahan.

3. Sumber Data

Pada penyususnan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder dengan

maksud dari berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis, dalam

bidang hukum dikenal sebagai bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti konstitusi, peraturan

perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, traktat, dan

yurespudensi yang berkaitan.

b. Bahan hukum sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-

hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum. Bahan yang didapatkan

xl

dengan mempertimbangkan keabsahan data dan keakuratannya. Sehingga

penelitian ini dapat memiliki kepastian informasi untuk kepentingan

penelitian lainya.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum premier dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum,

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya. Serta bahan-bahan hukum

premier, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum, misalnya yang

berasal dari bidang sosiologi, filsafat, ekologi, teknik, dan lain sebagainya

yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi

peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan

hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat

membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan politik war

on drugs yang diimplementasikan oleh Presiden Duterte di Filipina.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penyususnan skripsi ini, peneliti

berupaya dalam menganalisis data secara kualitatif serta didukung dengan

analisis data kuantitatif. Penulis telah mengamati gejala-gejala hukum yang

xli

terjadi berupa informasi melalui perbandingan das dein dan das sollen.

Pengamatan yang dilakukan melalui penilaian dengan menggunakan

peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan buah pikir penulis

yang ditunjang dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan, seperti

data-data hasil penelitian ahli yang dikombinasikan untuk melengkapi

argumentasi penulis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari analisis data kepustakaan yang telah dikumpulkan, penulis dapat

menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau deduktif. Hal ini berguna

untuk menyatukan dalam garis lurus terkait permasalahan kebijakan di

Filipina untuk dapat dipertimbangkan jika di implementasikan di negara

ASEAN khususnya Indonesia. Sehingga hal ini dapat menjawab

permasalahan yang ada dan memberikan solusi.

xci

DAFTAR PUSTAKA

Literatur (Buku)

Erwin, M. 2015. Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum

Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi). (rev.ed.). cetakan ke-4.

Jakarta:Rajawali Pers

Kesumaatmadja, M, Etty. 2015. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT

Alumni

Mahmud Marzuki, P. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: Kencana

Muchsin, Fadillah P. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek

Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di

Indonesia. Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press

N. Dunn, William. 2018. Sixth Edition: Public Policy Analysis, an integrated

approach. New-York:Routledge

N. Shaw, Malcom. 2008. International Law. Ed.6. United State: Cambridge

University Press

Partodiharjo,S. 2006. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya. Jakarta:

Esensi

Rahardjo,S. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

xcii

T Djani, Rian. 2008. Selayang Pandang ASEAN. Jakarta: Direktorat Jendral

Kerjasama ASEAN

UNODC. 2008. Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation. Bangkok:

United Nations Publication

Jurnal

Agussalim. 2012. Memahami Kesulitan Implementasi Nilai-Nilai Universal Hak-Hak

Asasi Manusia Internasional. Neliti Repositori Ilmiah Indonesia. 16(1):5 –

13

Apriliantin Putri Pamungkas. 2017. Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan

Peredaran Narkoba di Indonesia. Journal of International Relations. 3(2):91-

99

Carpenter, Ted Galen. 2009. Troubled Neighbor: Mexico’s Drug Violence Poses a

Threat to the United States, Policy Analysis. CATO Institute. 631:1 – 21.

Christopher R Maboloc. 2018. The Radical Politics of Nation-States: The Case of

President Rodrigo Duterte. Journal of ASEAN Studies. 6(1): 82-96

Danilo Andres Reyes. 2016. The Spectacle of Violence in Duterte’s “War on Drugs”.

Current Southeast Asian Affairs. 35(3):111–137

Heru Susetyo. 2008. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif

Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. Lex

Jurnalica. 6(1):1-10

xciii

Ikhwan Matondang. 2008. Universalitas dan Relativitas Ham. MIQOT, 32(2): 203 –

214.

John B. Houck. 1986. Restatement of the Foreign Relations Law of the United States

(Revised): Issues and Resolutions. The international Lawyer. 20(4): 1361-

1390

Mada Apriandi Zuhir. 2010. Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia di

Bidang Hak Asasi Manusia. Simbur Cahaya. 2(41):1480

Nurhidayatuloh dan Leni Marlina. 2011. Perkawinan Dibawah Umur Prespektif

HAM (Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatera Utara). Al-

mawarid. 11(2):211

Yasuaki, O. 2003. International Law in and With International Politics: The

Functions of International Law in International Society. EJIL. 14(1):105-139

Artikel

Drug Policy Aliance. 2016. A Brief History of the Drug War. Dalam

http://www.drugpolicy.org/issues/brief-histor -drug-war, 15 Januari 2019

Human Rights Watch: Dutertes “Drug War” Migrates to Indonesia. Dalam

https://www.hrw.org/news/2017/08/23/dutertes-drug-war-migrates-

indonesia,15 Juli 2018.

http://www.drugpolicy.org/issues/brief-histor%20-drug-warhttps://www.hrw.org/news/2017/08/23/dutertes-drug-war-migrates-indonesiahttps://www.hrw.org/news/2017/08/23/dutertes-drug-war-migrates-indonesia

xciv

Josh Marcus. 2018 Vice: Perang Narkoba Brutal ala Duterte Akhirnya Diusut

Mahkamah Pidana Internasional, Dalam:

https://www.vice.com/id_id/article/bj5nk3/ perang-narkoba-brutal-ala-

duterte-akhirnya-diusut-mahkamah-pidana-internasional, 19 Januari 2018.

Michael Bueza. 2017. In Numbers: The Philippines ‘war on drugs’.Rappler. Dalam

http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-

philippines-war drugs, 29 Desember 2018

Phelim Kine. 2018. Human Right Watch: World Must Pressure Philippines on Drug

War Accountability. Dalam https://www.hrw.org/news/2018/02/08/world-

must-pressure-philippines-drug-war-accountability, 11 januari 2019

Rambo Talabong. 2018. Philippines: PNP suspends Oplan Double Barrel, again.

Dalam: https://www.rappler.com/nation/185030-pnp-suspends-project-

double-barrel-again, 13 Januari 2019.

Sofia Tomacruz. 2018. Duterte gov't tally: 'Drug war' deaths breach 5,000-mark

before 2019. Dalam: https://www.rappler.com/nation/220013-duterte-

government-tally-killed-war-on-drugs-november-2018, 11 januari 2019.

Sumber Daring

ASEAN, ASEAN member states. Dalam https://asean.org/asean/asean-member-

states/, 23 januari 2019

https://www.vice.com/id_id/article/bj5nk3/%20perang-narkoba-brutal-ala-duterte-akhirnya-diusut-mahkamah-pidana-internasionalhttps://www.vice.com/id_id/article/bj5nk3/%20perang-narkoba-brutal-ala-duterte-akhirnya-diusut-mahkamah-pidana-internasionalhttp://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war%20drugshttp://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war%20drugshttps://www.hrw.org/news/2018/02/08/world-must-pressure-philippines-drug-war-accountabilityhttps://www.hrw.org/news/2018/02/08/world-must-pressure-philippines-drug-war-accountabilityhttps://www.rappler.com/nation/185030-pnp-suspends-project-double-barrel-againhttps://www.rappler.com/nation/185030-pnp-suspends-project-double-barrel-againhttps://asean.org/asean/asean-member-states/https://asean.org/asean/asean-member-states/

xcv

Badan Narkotika Nasional. 2019. JDIH BNN: Statistik Produk Hukum Berdasarkan

Tahun. Dalam https://jdih.bnn.go.id/statistik/, 13 Febuari 2018

Dangerous Drugs Board. 2018. Board Resolution No. 6 Series 2018: Adopting and

Institionalizing The Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy. Dalam

https://www.ddb.gov.ph/images/Board_Resolution/2018/2018Board_RESOL

UTION_No._6.pdf, 3 Febuari 2019

National Anti-Drugs Agency. 2018. NADA: Drugs Statistic. Dalam

https://www.adk.gov.my/en/public /drugs-statistics/, 25 Febuari 2019

RD Eisenhart. A Brief History of the US Drug War History, Colombia, and Mexico,

Dalam https://www.hamilton.edu/documents/Eisenhart%20paper.pdf, 25

Febuari 2019.

Penelitian Skripsi, Thesis dan Laporan

ASEAN-NARCO. 2018. ASEAN Drugs Monitoring Report 2017 [Report], Bangkok:

ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO) 2017

Halili. 2015. Hak Asasi Manusia: dari Teori ke Pedagogi [Thesis], Yogyakarta

(ID):Universitas Negeri Yogyakarta

Hanafi Ahada. 2017. War on Drugs Case Study: Drugs Policy under Joko Widodo’s

and Rodrigo Duterte’s Administration [Thesis] Yogyakarta (ID):Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

https://jdih.bnn.go.id/statistik/https://www.ddb.gov.ph/images/Board_Resolution/2018/2018Board_RESOLUTION_No._6.pdfhttps://www.ddb.gov.ph/images/Board_Resolution/2018/2018Board_RESOLUTION_No._6.pdfhttps://www.adk.gov.my/en/public%20/drugs-statistics/https://www.hamilton.edu/documents/Eisenhart%20paper.pdf

xcvi

PDEA. 2018. 2013 Philippines Drugs Situations, Total Population of Philippines.

Laporan. Dalam: http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR.pdf, 22

Juli 2018

Peter Bouckaert. 2017. Human Rights Watch: “Lisence to Kill” philippine police

killings dutertes “war on drugs”. Laporan. Dalam https://www.hrw.org/, 5

febuari 2019

World Drugs Report. 2015. United Nations Office on Drugs and Crime : Philippines

Country Report. Laporan. Dalam: https://www.unodc.org/, 20 Juli 2018.

News (Berita)

A Times. 2016. Philippines post-election analysis: How Duterte shot to the top.

Dalam http://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-

how-duterte-shot-to-the-top//, 29 Juli 2018

Amado Picardal. 2019. CBCP News: The Victims of the Davao Death Squad:

Consolidated Report 1998-2015. Dalam

http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/, 17 Febuari 2019.

Benny D Koestanto. 2017. Kompas Internasional: ASEAN, Duterte, dan Perang

Lawan Narkoba. Dalam: https://kompas.id/baca/internasional/2017/05/02

/asean-duterte-dan-perang-lawan-narkoba/, 01 Febuari 2019

http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR.pdfhttps://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-killhttp://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-how-duterte-shot-to-the-top/http://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-how-duterte-shot-to-the-top/http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=76531https://kompas.id/baca/internasional/2017/05/02%20/asean-duterte-dan-perang-lawan-narkoba/https://kompas.id/baca/internasional/2017/05/02%20/asean-duterte-dan-perang-lawan-narkoba/

xcvii

DW. 2018. Perang Duterte Terhadap Narkoba Dinilai Sukses. Dalam:

https://www.dw.com/id/perang-duterte-terhadap-narkotika-dinilai-sukses/a-

39488744, 18 Januari 2019

Pia L Brago. 2017. Philstar: ASEAN host Philippines: No compromise on human

rights. Dalam: https://www.philstar.com/headlines/2017/08/04/1725171

/asean-host-philippines-no-compromise-human-rights, 01 Febuari 2019

Sumber Hukum

ASEAN. 2012. ASEAN Human Rights Declaration and The Phnom Penh Statement

on The Adoption of The AHRD and Its Translations. Kamboja

General Assembly of the United Nations. 1984. Treaties: Convention against torture

and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1945. Charter of The United Nations and Statute of The

International Court of Justice. San Francisco

Republic of the Philippine. 1987. The 1987 Constitution of The Republic of The

Philippines

Republic of the Philippine. 2016. Command Memorandum Circular No. 16 – 2016

Subject : PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double

Barrel”. National Police Commission

https://www.dw.com/id/perang-duterte-terhadap-narkotika-dinilai-sukses/a-39488744https://www.dw.com/id/perang-duterte-terhadap-narkotika-dinilai-sukses/a-39488744https://www.philstar.com/headlines/2017/08/04/1725171%20/asean-host-philippines-no-compromise-human-rightshttps://www.philstar.com/headlines/2017/08/04/1725171%20/asean-host-philippines-no-compromise-human-rights

xcviii

Republic of the Philippines. 2002. Republic Act No. 9165 An Act Instituting The

Comprehensive Dangerous Drugs Act Of 2002, Repealing Republic Act No.

6425, Otherwise Known As The Dangerous Drugs Act Of 1972, As

Amended, Providing Funds Therefor, And For Other Purposes. Philippines

Statuta Roma 1998 of The International Criminal Court 1998

United Nation. 2015. The Universal Declaration of Human Rights 1948.

United State. 1991. Torture Victim Protection Act of 1989.

Pernyataan Resmi

Dangerous Drugs Board. 2018. Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy. Filipino

International Criminal Court. 2016. Alleged crimes committed since at least 1 July

2016, in the context of the "war on drugs" campaign. Dalam

https://www.icc-cpi.int/philippines, 18 Febuari 2019

Republic of the Philippines. 2017. Presidential Communication Office: Winning The

First Phase of Drug War. Manila

https://www.icc-cpi.int/philippines