KEBUTUHAN MERESEPSI KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM KE DALAM PENGATURAN SISTEMPENGUPAHAN BAGI PARA PEKERJA Dl INDONESIA

Rini Irianti Sundary*

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Abstrak

Up to know, labour payment is still a major problem in Indonesian labour. This can not be seperated from theproblem of the labour position which is relatively weak. "Hubungan Industrial Pancasila" (HIP) has to make a goodrelation beetwen the labour and the owner. Unfortunately HIP is only to overcome the labour strength to face theowner, the labour prosperity has not come through yet.

Payment is related to the human right that is economic right. Moreover, it is related to justice and nationresponsibility to the people prosperity, therefore, theory of state law, human right and justice were used in thisresearch. Due to most of Indonesian community are moslem then Islamic law were also used in this research tocomplete the concept used as a base of the labour law, especially about payment.

Key words: Labour payment, state law, human right, justice and Islamic law.

1.PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Penelitian

Hingga saat ini, upah pekerja masih merupakanmasalah utama dalam banyak kasus perselisihanperburuhan. Kondisi ini dapat dipahami karenasebagian pekerja lebih memusatkan konsentrasikerjanya pada usaha-usaha untuk memenuhikebutuhan pokok hidupnya. Ketidakberdayaan pekerjadalam proses tawar menawar di pasar kerjamenyebabkan pekerja selalu berada pada posisi yanglemah. Hubungan Industrial Pancasila yangmemberikan tempat bagi pekerja agar dapat menjadimitra sejajar dengan pengusaha, menjadi angan-anganbelaka.

Sebagai landasan konstitusional, hak pekerjauntuk mendapat imbalan kerja yang layak terdapatdalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945yang menyatakan : "Tiap-tiap warga negara berhakatas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan".

Ketentuan tersebut juga senada dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkanbahwa : "Setiap orang berhak untuk bekerja sertamendapat imbalan yang adil dan layak dalamhubungan kerja".

Ketentuan tersebut mengandung prinsip bahwasetiap warga negara berhak untuk mendapatkan

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan sertakemampuannya, dan setiap pekerja harus dapatmemperoleh imbalan yang cukup untuk keperluanhidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya.

Pengupahan merupakan suatu masalah yangdapat mengungkap banyak permasalahan hubungandan peranan faktor manusia dalam hubungan industrial.Masalah ini merupakan salah satu co-reflecting interestyang pada umumnya tidak mudah diatasi sebab upahjika dilihat dari sudut perusahaan adalah beban,sedangkan dari sisi pekerja merupakan sarana hidup.

Campur tangan pemerintah melaiui berbagaibentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakanmerupakan bentuk campur tangan langsung dalammekanisme pasar tenaga kerja dan bertujuan inginmemberikan "perlindungan" kepada para pekerja dariancaman eksploitasi tenaganya, dan terutama agardapat meraih pendapatan yang cukup memadai.

Intervensi itu juga mencerminkan asumsi bahwanegara Indonesia merupakan negara kesejahteraanyang berkeinginan luhur untuk menyelaraskanhubungan antara majikan dan pekerja dalam segaladinamikanya.

Berkaitan dengan masalah pengupahan di atas,Indonesia sebagai negara yang mayoritaspenduduknya beragama Islam, sudah sepantasnyamulai memikirkan kaidah-kaidah hukum Islam untukdijadikan altematif landasan dalam pembentukan

Kebutuhan Meresepsi Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ke Dalam Pengaturan Sistem PengupahanBag! Para Pekerja Di Indonesia (Rini Irianti Sundary)

peraturan perundang-undangan khususnya peraturapemndangan yang berkaitan dengan masalapemberian imbalan bagi para pekerja.

Perhatian Islam terhadap pekerja sangat besasehingga jika sampai sekarang ada pandangan seolarolah Islam tidak punya perhatian, itu adalah kesalahapara peneliti yang tidak terlalu banyak mendalaminyeMusthafa Husni As-Siba'i menyatakan1, ada 360 ayemengenai arti pekerjaan dan 109 ayat mengenepersoalan pekerja. Dari jumlah sekian ratus ayat ituyang sampai saat ini belum ada penelitian secantuntas, tentu akan banyak sekali kaidah-kaidah Islam cbidang pekerjaan yang dapat dijadikan pedomaihukum ketenagakerjaan Indonesia.

Pemikiran tentang kesejahteraan para pekerjjsekarang adalah memberikan bentuk bam padcsubstansi peraturan perundang-undangan tentancperburuhan, khususnya tentang upah, memasukkarunsur-unsur kaidah agama Islam di dalamnyamempakan suatu alternatif bagi para pemeganckewenangan perundang-undangan dengan keyakinarbahwa pengaturan upah untuk para pekerja itu adalahkebajikan sosial yang bertujuan untuk menciptakankeadilan dalam masyarakat kerja (industri).

1:2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka3ermasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitianni adalah:

I. Kaidah-kaidah hukum Islam apa saja yangdibutuhkan dalam pengaturan sistem pengupahanIndonesia?

I Apakah dengan resepsi kaidah-kaidah hukumIslam dalam pengaturan sistem pengupahan akanmemenuhi harapan para tenaga kerja dan tidakmenekan para pengusaha di Indonesia?

.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,nengkaji, dan menganalisis tentang :

. Kaidah-kaidah Hukum Islam yang dibutuhkandalam pengaturan sistem pengupahan diIndonesia.

2. Resepsi kaidah-kaidah hukum Islam dalaimemenuhi harapan para pekerja yang tetap tidemenekan para pengusaha di Indonesia.

1.4ManfaatPenelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikamanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktisSecara teoritis diharapkan penelitian ini dapcmenemukan suatu konsep baru dari Islam yang dapediharmoniskan dengan hukum perburuhan positiAdapun secara praktis, diharapkan dapat membeiusulan dan masukan kepada para pemeganikewenangan di bidang perundang-undangan dalanmenyusun peraturan-peraturan baru, khususnya dbidang pengupahan,

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara mengenai pekerjaan dan penghiduparyang layak, seperti yang diatur dalam Pasal 27 aya(2),2 artinya membicarakan tanggung jawab negareterhadap warga negaranya. Dalam UUD 1945 jugajiberikan batasan yang lebih konkrit. Selain itu dalam3ab tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28 D@nemberikan pengaturan yang lebih konkrit, karenasudah menyebut langsung mengenai soal imbalan danlubungan kerja, seperti dapat terlihat dari ayat 2-nya:

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja sertamendapat imbalan yang layak dan adil dalamhubungan kerja.

(3) ".

Dengan adanya pengakuan dalam konstitusi, makalerarti pemerintah memiliki kewajiban untukfienyelenggarakan kesejahteraan warga negaranya. Diamping itu negara Indonesia pun mengakui sebagaiegara kesejahteraan, seperti dinyatakan dalam'embukaan UUD 1945 alinea IV bahwa:

" Negara Indonesia yang melindungi segenapangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiaan untuk memajukan kesejahteraan umum,lencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakanetertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadian keadilan sosial, maka "

1 Musthafa Husni Asiba'i, Kehidupan Sosial Menurut Islam,Bandung, Diponegoro, 1991,him.127

2 Termasuk ke dalam Bab tentang "Warganeqara dan

Penduduk"UUD1945

10 -E-"fcfcl.OS Volume III No 1 Januari - Juni 2005:9 -16

Pertumbuhan dan perkembangan negarakesejahteraan mengharuskan pemerintah tidak semata-mata bertugas di bidang pemerintahan, melainkan jugamelaksanakan kesejahteraan sosial dalam kerangkamencapai tujuan negara, yang dijalankan melaluipembangunan nasional. Pembangunan nasional yangbersifat multi kompleks membawa akibat bahwapemerintah harus turut campur dalam kehidupan rakyatdi semua sektor.

Perubahan fungsi negara di abad modernsekarang menyebabkan pula terjadinya pergeserankonsep dan pemikiran tentang hak-hak asasi manusiadan hak-hak warga negara, sebab perkembanganfungsi atau bentuk negara hukum dari pengertiansempit ke negara hukum dalam arti luas atau negarakesejahteraan [welfare state) secara otomatismenyebabkan segala bentuk pemikiran tentang hak-hak warga negara akan berubah pula.

Para pekerja merupakan salah satu unsur warganegara yang perlu mendapat banyak perhatianberkaitan dengan hak-haknya yang mendasar, dalamhal ini hak untuk mendapatkan upah dan penghidupanyang layak. Upah sebagai akibat hukum dari adanyahubungan kerja, bagi para pekerja merupakan faktorutama, karena justru upah inilah yang merupakansarana penting agar mereka (beserta keluarganya)dapat hidup layak.

Ditinjau dari hukum Islam, kiranya sangat perluuntuk menyusun kembali sistem upah yang sesuaidengan ajaran Rasulullah Saw., bahwa untukmenentukan upah minimum harus didasarkan kepadaprinsip" hak mata pencaharian" bagi setiap pekerja.3

Menurut kaidah hukum Islam, kadar gaji pekerjaharus disesuaikan dengan jenis pekerjaan, sepertifirman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahqaf ayat 19 :"Dan bagi masing-masing mereka memperoleh derajat(imbalan) sesuai dengan apa yang telah merekakerjakan".

Sebuah Hadist yang sangat terkenal berkaitandengan upah adalah hadist yang menyatakan bahwa :"Berikanlah upah sebelum keringatnya (para pekerja)mengering". Hadist tersebut bermakna sangat luas,berkaitan dengan makna kerja itu sendiri dan berkaitanjuga dengan tujuan manusia itu bekerja. Orang yangbekerja berkeinginan untuk hidup layak berdasarkanimbalan yang seimbang dan sesuai dengan

harapannya. Imbalan yang dimaksud tentunya jikadalam bentuk materi adalah upah.

Al Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dasaragama Islam memposisikan ajaran hukum dalambagian yang penting dari sub-sub ajaran yangdisiapkan Allah SWT, sementara upaya penegakkanhukum diletakkan sebagai upaya dinamis dalam rangkapemuliaan manusia. Sebagai bagian dari upayadinamis untuk mengatur dinamisasi kehidupanmanusia, maka dibutuhkan hukum yang dinamis pula,maka Allah mencatatkan firman-firmanNya di dalam AlQur'an dalam bentuk global dan /nterprefab/e.4

3. PEMBAHASAN

3.1 Kaidah-Kaidah Hukum Islam Yang DibutuhkanDalam Pengaturan Sistem Pengupahan DiIndonesia

Hubungan kerja, Uqud, yang mengacu pada firmanAllah sejajar dengan pelaksanaan sehari-hari.Tanggung jawab moral mencakup moral kerja, ibadahritual dan meliputi seluruh rangkaian hidup manusia.Landasan semua etika kerja Islam ditentukan dengankarakter moral yang tidak dapat dipisahkan dari seluruhtindakan manusia berikut tanggung jawab yang hamsdipikulnya.

Setiap orang yang telah mengadakan perjanjianhams menepati janjinya. Makna janji itu sendiri yangdalam hukum Islam disebut Uqud, adalah mencakupseluruh hubungan manusia dengan Tuhan, dirinyasendiri, dan dunia. Firman Allah dalam Al Qur'an :

(Wahai orang-orang yang beriman , penuhilah janji-janjimu (uqud)) (Q.S Al Maidah/5:1).

Jadi, tanggung jawab manusia itu bukan sekedardipertanggungjawabkan di hadapan pengusaha ataupekerja, melainkan juga di hadapan pekerjaan itusendiri yang hams dilaksanakan sebaik mungkin sesuaidengan kemampuan seseorang. Tanggung jawab kerjayang paling utama adalah di hadapan Allah SWT YangMaha Menyaksikan segala tindak tanduk manusia

Para pekerja atau buruh merupakan salah satuunsur warga negara yang perlu mendapat banyakperhatian berkaitan dengan hak-haknya yang tergolonghak asasi sosial, dalam hal ini haknya untuk mendapat

3 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III, DanaBhakti Wakaf, Yogyakarta, 1999,hlm.39O

4 Al Ghazali, seperti dikutip dari Cholid Zainudin, Al Qur'anDan Penegakkan Supremasi Hukum, dalam buku IslamHumanis, Ed M.Tuwah, Medyo Segoro Agung, Jakarta,2001.hlm.103

Kebutuhan Meresepsi Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ke Dalam Pengaturan Sistem PengupahanSag/ Para Pekerja Di Indonesia (Rini Irianti Sundary) 11

upah yang layak melalui campur tangan pemerintah.Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upayayang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah,baik tingkat provinsi, kota, atau kabupaten yangditujukan kepada perluasan lapangan kerja danpemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu, dankemampuan, serta perlindungan hukum bagi tenagakerja.

Secara internal Indonesia menghadapi tantanganbaru dalam pengembangan sumber daya manusianyamemenuhi tuntutan perkembangan jaman. Orientasipembangunan ekonomi yang ditandai oleh transformasiindustri dari industri yang berbasis pertanian(tradisional) ke industri modern yang berbasis industrimanufaktur, menuntut manusia-manusia menjadisumber daya yang handal dengan skill dan ketrampilanserta teknologi tinggi.

Secara eksternal, Indonesia juga tidak dapatmenghindar dari liberalisasi ekonomi dunia yang kianbesar pengaruhnya terhadap perkembangan ekonominasional. Liberalisasi ekonomi dimana mekanismepasar makin terbuka karena tiadanya proteksi, akanmenciptakan kondisi yang makin kompetitif, tidak hanyabagi para pengusaha dalam merebut pasar dalam danluar negeri, tetapi juga bagi para pekerja untuk dapatmemenangkan persaingan dengan tenaga profesionaldari luar negeri.

Liberalisasi ekonomi yang ditandai oleh adanyaratifikasi Word Trade Organisation (WTO), GeneralAgreement Trade and Tarif (GATT) maupunkecenderungan regional seperti adanya ratifikasi kerjasama regional kawasan Asia Pasifik (APEC), AFTA,NAFTA, dan Iain-Iain. Kecenderungan-kecenderungantersebut makin memperjelas sebuah komitmenbersama tentang orientasi pasar terbuka yang akandihadapi.

Dalam era ini, Indonesia tidak bisa lagimengandalkan upah pekerja murah dengankemampuan minim, baik dilihat dari segi tingkatpendidikannya maupun kemampuan teknologi,managerial, maupun tehnik produksi dan etos kerja.

Di Indonesia, kesempatan kerja relatif lebih kecildaripada lapangan kerja yang tersedia, juga tingkatketrampilan tenaga kerja masih rendah, sehinggasebagian besar tenaga kerja Indonesia yang masukdalam pasar kerja memperoleh tingkat upah ataupenghasilan yang rendah pula.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial DEPNAKERTRANS, Muzni Tambusai5, pasarkerja di Indonesia menyongsong era pasar bebasmengalami dualisme. Di satu pihak terdapat kelebihanpenawaran, terjadi di pasar kerja dari tenaga kerja yangpendidikan dan keterampilan serta pengalamankerjanya kurang memadai, sehingga kemampuanmereka umumnya rendah, sedangkan kelebihanpermintaan dialami oleh mereka yang berpendidikantinggi dengan skill yang tinggi.

Berkaitan dengan upah, ketidak berdayaan pekerjadialami oleh level pekerja pada kelompok laboursurplus. Posisi tawar mereka sangat lemah. Upahyang mereka terima sangat merosot, sehingga hanyacukup untuk bertahan hidup.6

Fakta di lapangan menunjukkan, 70% dari problemhubungan industrial di Indonesia disebabkan olehmasalah pengupahan. Sedangkan kondisi upahminimum di Indonesia sampai saat ini belum pemah100% mencapai tingkat KHM (Kebutuhan HidupMinimum). Pada masa ekonomi sedang membaik pun,upah minimum tidak pemah mencapai 100% dari KHM,salah satu contohnya, upah minimum pada tahun 2003baru mencapai 88,53 % dari KHM.7

Berdasarkan Pasal 88 ayat (4) UU No. 13 Tahun2003 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan, standarKHM akan ditingkatkan menjadi standar KebutuhanHidup Layak (KHL), tetapi sayangnya, tidak sepertistandar KFM atau KHM (yang dikemukakan pada BabIV), standar KHL tersebut tidak ada penjelasan apaukuran konkritnya, dan sampai saat ini masih terusdiperdebatkan antara para pekerja, pengusaha, parapakar, instansi pemerintah, dan lembaga masyarakatlainnya.

Dalam menyikapi keinginan menetapkan standarupah berdasarkan KHL di atas, peneliti mencobamemberikan alternatif dengan melihat kepada ajaranatau prinsip-prinip yang terkandung dalam agama Islamyang berkaitan dengan pemberian imbalan kepadapara pekerja.

5 Republika, Upah Buruh Hadapi Tantangan Berat, 22Desember 2003, hlm.3.

6 Berdasarkan Hasil Penelitian SPSI, Provinsi JABARTahun 2003.

7 Republika, op.cit.

12 EtllO S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:9 -16

3.2. Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum IslamTentang Upah

Sebelum sampai kepada pembahasan tentangpengupahan secara khirsus, perlu ditinjau terlebihdahulu tentang prinsip-prinsip kerja dan berusahadalam Islam pada umumnya. Prinsip-prinsip kerjaadalah norma-norma standar yang mengarahkan parapelaku usaha dalam melaksanakan dan membuatkeputusan-keputusan.

Norma-norma yang dapat dijadikan pedomandalam bekerja jika diambil dari ajaran hukum Islamyang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits adalahnorma yang bersifat universal. Prinsip-prinsip kerjayang dapat dikemukakan dari norma-norma tersebutadalah :8

1. Adanya niat yang baik. Niat sangat menentukanterhadap nilai suatu usaha atau pekerjaan, makaniat tersebut hams benar-benar tulus dan ikhlas.Niat bekerja atau berusaha harus didasarkan"karena Allah". Bila niat ditujukan karena Allah,maka bekerja akan memiliki dimensi ibadah, yangtentunya juga akan mendapat pahala dari AllahSWT, disamping imbalan berupa upah ataukeuntungan yang sifatnya materiil. Dalam sebuahHadits dikatakan bahwa; Nabi bersabda :"Sesungguhnya seluruh amal (pekerjaan) itutergantung pada niatnya"9

2. Tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT.Manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberikesempurnaan dibanding makhluk lainnya di duniaini, memiliki seperangkat kewajiban kepada Allahyang disebut ibadah. Maka, apapun pekerjaanyang dilakukan manusia jangan sampaimengabaikan kewajibannya tersebut. Hal tersebutdijelaskan dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yangberbunyi:

"Yaa ayyuhalladziina aamanuu idzaanuudiyasshollaati min yaumiljumuati fas au ilaadzikrillaah i wadzarul baia, dzaalikum khoirullakumIn kuntum ta'maluun" (Hai orang-orang yangberiman, apabila kamu diseru untuk menunaikanshalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamumengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yangdemikian itu lebih baik jika kamu mengetahui)."

Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnyamengikuti shalat Jum'at dibanding pekerjaan yang

tengah dilakukan. Bila kumandang adzan telahterdengar, maka segala kegiatan usaha danpekerjaan lainnya hams dihentikan untuksementara. Bila tugas ibadah itu teiah diselesaikan,maka dipersilakan kembali ke tempat tugas masing-masing. Jadi, bekerja dalam Islam tetap diinspirasioleh pengabdian kepada Allah. Ini berarti dalambekerja selalu mengindahkan norma-norma yangtelah digariskan oleh Allah, yang boleh dan tidakboleh dilakukan.

3. Suka sama suka diantara para pihak yangbersangkutan.

Norma ini didasarkan kepada Firman Allah dalamQ.S An-Nisa ayat 29:

"Yaa ayyuhalladziina aamanu laa ta'kuluuamwaalakum bainakum bilbaatili illaa an takuunatijaarotan 'an tarooddin minkum walaa taqtuluuanfusakum innallooha kaana bikum rohiima : Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yangbathil, kecuali dengan jalan perdagangan yangberlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Kata "suka sama suka" dalam ayat tersebutmaksudnya adalah pedagang dan pembeli.Sebenarnya yang dimaksud bukan hanya berlakuuntuk pedagang dan pembeli saja, tetapi jugaberlaku untuk semua usaha yang melibatkanbanyak orang, sebab pada hakikatnya pekerjaadalah pedagang. Buruh misalnya pada hakikatnyaadalah pedagang yang menjual tenaganya dengansejumlah bayaran, dan majikan adalah pembelinya,karena pekerjaan termasuk penjualan jasa.10

Adanya unsur "suka sama suka" ini merupakansatu syarat betapa pentingnya hubungan yangharmonis antara pedagang dan pembeli, antaraprodusen dan konsumen, antara majikan danburuh, atau antara atasan dan bawahan, karenakeduanya saling membutuhkan.

Pada hakekatnya di balik "suka sama suka"tersebut tersirat juga adanya pengakuan atas hakasasi manusia dalam arti luas, dalam arti hak yanglebih lemah mendapat perlindungan. Kompetisidalam setiap bidang kehidupan dan profesi diakuidalam Islam, tetapi harus dilakukan dengan carayang sehat (fair).

8 Rusydi AM, Etos Kerja Dan Etika Usaha,: Perspektif AlQur'an, Nuansa Madani, Jakarta,1999, hlm.95.

9 Hadits Riwayat Bukhari-Muslim 10 Rusydi A.M, op.cit, hlm.102

Kebutuhan Meresepsi Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ke Dalam Pengaturan Sistem PengupahanBagi Para Pekerja Di Indonesia (Rini Irianti Sundary) 13

4. Dilandasi akhlakdan mental yang baik.

Para pekerja hams mempunyai akhlak dan sikapmental yang baik, artinya memiliki sikap jujur danbenar. Demikian juga para majikan. Penggunaantenaga orang lain untuk mencapai suatu tujuanadalah bentuk kerjasama atas dasar kebaikan,bukan atas dasar dosa dan permusuhan.

5. Tidak melakukan kecurangan

Sejalan dengan perintah dan dorongan untukbersikap jujur dan benar, Islam sangat mencelaperbuatan curang dalam praktek usaha maupunbekerja. Firman Allah dalam Q.Surat Al-Muthaffifin(83) ayat 1-3, antara lain dikatakan bahwa:

"Kecelakaan besarlah orang-orang yang curangyaitu orang-orang yang apabila menerima takarandari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabilamereka menakar atau menimbang untuk orang lain,mereka mengurangi."

6. Menerapkan administrasi yang baik danmanajemen yang tepat.

Prinsip ini diartikan bahwa dalam suatu organisasiatau perusahaan administrasi diharuskan untukdilakukan secara tertulis, agar lebih menjaminkepastian hukum dan mengantisipasi hal-hal yangtidak dinginkan di kemudian hari.

7. Obyek usaha harus yang halal.

Obyek usaha atau pekerjaan harus halal dalam artiyang menjadi obyek pekerjaan itu tidak dilarangoleh agama (Islam), tidak melanggar hukum,bermanfaat, serta tidak mendatangkan mudharat

Islam merupakan salah satu agama yang diakuisecara resmi di Indonesia. Dari segi tersebut, Islamsejajar (bukan berarti sama) dengan agama lain.Secara kuantitas, Islam merupakan agama yang dianutmayoritas masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikemukakanbahwa sekecil apapun perilaku masyarakat akan selaludipengaruhi atau berhubungan dengan hukum Islam.Dalam beberapa bidang, hukum Islam sudah menjadihukum positif melalui peraturan perundang-undangan.Ditinjau secara sosiologis, dapat terjadi bersamaanantara formalnya oleh Undang-undang dengankebutuhan masyarakat, contohnya peraturan tentanghukum perkawinan. Hukum itu beriaku tidak hanyakarena UU No.1 Tahun 1974 lahir, tetapi karenamemang masyarakat membutuhkan, begitu jugadengan hukum waris, waqaf, sodaqoh, dan sejenisnya.

Dalam bidang hukum ketenagakerjaan, dapaiditelusuri lebih jauh tentang prinsip-prinsip universayang berasal dari Hukum Islam. Islam merupakansalah satu agama yang diakui secara resmi diIndonesia. Dari segi ini, Islam sejajar11 dengan agamalain, secara kuantitas Islam merupakan agama yangdianut mayoritas penduduk Indonesia.

Dari mayoritas ini, dapat dipastikan bahwa sekecilapapun perilaku masyarakat akan selalu dipengaruhiatau berkaitan dengan hukum Islam. Secara sadarataupun tidak, orang sering melakukan tindakan yangmerupakan hukum Islam. Sebagai contoh, masyarakatsering beranggapan bahwa pencatatan di PengadilanAgama tidak merupakan sesuatu yang mutlak, tetapihanya pelengkap terhadap suatu perkawinan. Inimemang sesuai dengan ajaran Islam, karena bagiIslam suatu perkawinan telah sah jika telah memenuhirukun nikah, bukan karena ada buku nikah.

Proses industrialisasi menjadi pertanda masuknyaIndonesia ke Millenium ke-3 (tiga) abad 21. Tidak adapresedennya di Indonesia tentang sejarah industri,tetapi tidak juga bisa langsung belajar atau mengikutisistem perburuhan negara lain. Karena itulah, kontroldari berbagai pihak yang berkaitan, baik pemerintah,pengusaha, maupun pekerja sendiri terhadap prosesindustrialisasi akan sangat menentukan.

Industrialisasi dapat dipandang sebagai"Sunatullah"n, industrialisasi adalah realitas obyektif dinegara Indonesia. Disini dapat dikemukakan dua ciriuniversal masyarakat industrial yaitu rasionalisasi dansistemasi.13 Hal ini perlu untuk melihat kesiapanpemerintah dalam menghadapi industrialisasi denganmemanfaatkan secara maksimal ajaran-ajaran Islam.

Masyarakat industri bersifat anonim, tanpa nama,karena orang tidak diatur oleh orang, tetapi oleh sistemyang abstrak. Perintah hadist yang berkaitan denganupah, misalnya seperti yang telah disebutkan pada babterdahulu, bahwa upah harus diberikan sebelumkeringatnya kering, tidak dapat diterjemahkan secarapersonal saja, melainkan harus pula diterjemahkandalam sistem hukumnya.

11 bukan berarti sama

12 Terdapat dalam ayat-ayat Insaniyyah: ayat-ayat

kemanusiaan, selain itu ada yang disebut ayat-ayatqauliyyah :perkataan dan kauniyyah :alamiah), dikatakanbahwa Allah juga memberikan tanda-tanda melalui dirimanusia sebagai mana tanda-tanda itu diberikan lewatgejala alam (Al-Fushshilat :53).

13 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Mizan, Jakarta,1999, hlm.41

14 ZE ~tCtxOS5 Volume III No 1 Januari - Juni 2005:9 -16

Dari satu contoh itu saja, dapat terlihat bahwabetapa dekatnya Syariat Islam (yang lahir 15 abad yanglalu) dengan kenyataan terkini. Semua itu karenakebijaksanaan Al-Qur'an sebagai Kitab dan Hikmah.Masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin, hamsmengetahui persoalan upah dan masalah perburuhanlainnya menurut kacamata dan hukum-hukum Islam.Masyarakat harus mampu memisahkan antara urusanpolitik praktis dengan perburuhan. Dalam hubungankerja, pengusaha tidak dapat disamakan dengannegara yang memiliki kewajiban menjamin seluruhkebutuhan masyarakat.

Dalam Islam, masyarakat kerja tidak terpecahdalam dua kelas buruh/pekerja dengan kelaspengusaha, proletar dan borjuios, buruh tani dan tuantanah, buruh nelayan dan juragan kapal dan Iain-Iain,sebab mereka yang dikategorikan sebagai orangbekerja dalam Islam seluruhnya disebut dengan ajir(pekerja). Ajir itu terdiri dari berbagai kalangan, baikdari kalangan terpelajar seperti konsultan, dosen,rektor, insinyur, para direktur, dan manager yang digajiataupun mereka yang bekerja dengan mengeluarkantenaga, seperti buruh pelabuhan, tukang becak, tukangjahit, buruh pabrik. Baik mereka yang bekerja padaperorangan, kantor swasta, lembaga, perusahaanmaupun yang bekerja pada negara (pegawai negeri),mereka semua disebut ajirJ4

Jadi semua yang bekerja, apapun bentukpekerjaannya adalah ajir (orang yang memperolehupah karena telah mengeluarkan atau memberikanmanfaat (jasa tertentu). Dan orang yang mengupahnyadisebur musta'jir. Adapun bentuk transaksi perburuhan,kontrak kerja disebut Ijaaroh.

Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak,misalnya karena upah, maka urusannya diserahkankepada para khubaro yaitu para pakar yang dapatmenentukan ajrun mitsli, yaitu upah yang layak untukajir tersebut sesuai dengan situasi dan kondisipekerjaannya, daerah tempatnya bekerja danpertimbangan-pertimbangan lainnya. Khubaro dipiliholeh kedua belah pihak yang berselisih. Jika Khubaroini keputusannya tidak ditaati dan mereka tetapberselisih, maka urusannya diambil alih oleh PeradilanIslam (negara), yang dapat mengangkat KhubaroJabron, yaitu Khubaro yang keputusannya wajib ditaatikedua belah pihak.15

Konsep-konsep di atas, secara mendasarsebenarnya hampir ada dalam peraturan-peraturanketenagakerjaan di Indonesia, tetapi karena bidanghukum ini memeriukan pembaharuan-pembaharuan(khususnya mengenai upah) semestinya. Ada upayaharmonisasi antara hukum positif dengan hukum Islam.Harmonisasi didasarkan pada kenyataan-kenyataandan kecenderungan-kecenderungan industrialisasi dinegara-negara berkembang. Pertimbangan yangdigunakan adalah kenyataan bahwa di negeri-negerimuslim berkembang pemikiran untuk memberlakukannorma-norma Fiqh Islam, termasuk dalam hukumperburuhannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapatdikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kaidah-kaidah hukum Islam yang dibutuhkanadalah kaidah yang dapat melengkapi hukumpositif yang telah memiliki suatu konsep, yaknikonsep HIP (Hubungan Industrial Pancasila).Prinsip-prinsip hukum Islam ini dapat diterapkandan diharmonisasikan, karena sifatnya universaldan tidak terbatas hanya untuk satu golongan saja,mengingat Islam itu adalah rahmatan HI alamiin(rahmat bagi seluruh alam).

2. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam dapat dikatakanlebih tegas, karena selalu dikaitkan denganeksistensi dan tanggung jawab pengusaha, bukansaja di hadapan pekerja dan negara, tetapi juga dihadapan Allah SWT. Konsep yang dapat diambildari prinsip hukum Islam dalam sistempengupahan yang dapat dirumuskan sebagai hasilpenelitian berdasarkan nilai-nilai yang terkandungdari ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah RasulullahSaw. adalah bahwa dalam penetapan upah harusdidasarkan pada prinsip-prinsip : keadilan dankeseimbangan yang berarti sistem pengupahandilaksanakan berdasarkan prinsip: "cepat, mudah,dan memadai".

Prinsip ini tidak hanya melindungi pihakpekerja, melainkan juga mempermudah pihakpengusaha, karena pekerja tidak akan menuntutlebih dari kemampuan pengusaha.

14 http: // www.al-islam.or.id, Buletin Al Islam Edisi 53 .Islam

Tidak Mengenal Problem Perburuhan15 ibid

Kebutuhan Meresepsi Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ke Dalam Pengaturan Sistem PengupahanBagi Para Pekerja Di Indonesia (Rini Irianti Sundary) 15

4.2 Saran

Pengembangan pengaturan sistem pengupahanberdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam sangat layakdijadikan hukum positif melalui pembentukan peraturanperundang-undangan atau yurisprudensi, seperti jugayang telah dilaksanakan di bidang hukum waris, hukumperkawinan, dan bidang muamallah lain. Prinsip-prinsipIslam dalam pengaturan sistem pengupahan dapatmemberikan keseimbangan perlindungan, bukan sajaterhadap pekerja tetapi juga kepentingan pengusaha;

Kuntowijoyo. 1999. Paradigma Islam. Bandung : Mizan.

. 2002. Identitas Politik Umat Islam. Jakarta: Mizan.

Maududi, Abu A'la. 1996. Pembaharuan PemikiranIslam (terjemahan). Bandung : Pustaka Salman.

Rahman, Afzalur. 1999. Doktrin Ekonomi Islam. JilidIII. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Sudono, Agus. 1999. Perburuhan Dari Masa Ke Masa.Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

DAFTAR PUSTAKAAl Qur'anul Karim

Abdurrahman. 1999. Keadilan Dalam Islam, dalambuku Negara, Demokrasi, Hak Asasi ManusiaDalam Tatanan Islam Dan Hukum Positif.Penyunting : Toto Tohir dan Abdurrahman.Bandung : Pusat Penerbitan LPPM UNISBA,Bandung.

Abdurrahman. 1999. Beberapa Pemikiran T.M Radietentang Pembaharuan Hukum Di Indonesia.Jakarta: Universitas Taruma Negara.

AM, Rusydi. 1999. Etos Kerja Dan Etika Usaha:Perspektif Al Qur'an. Jakarta: Nuansa Madani.

Perundang-undangan

UU Nomor 39 Tahun 1999Manusia

Tentangg Hak Asasi

No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men1999 tentang Upah Minimum

Sumber-sumber lain

http: // www.al-islam.or.id, Buletin Al Islam Edisi 53.Islam Tidak Mengenal Problem Perburuhan

16 !EEL~ kl.O S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:9 -16