KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA · Gubernur KDH Tk.I Kaltim Di ... menyangkut citra Indonesia di luar negeri. ... Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Jakarta, 22 Oktober 1997

Nomor : B-328/E.4.1/Epl.1/10/1997 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Antisipasi Kebakaran Hutan dan

Lahan

KEPADA YTH. SDR KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di SELURUH INDONESIA

Sebagai bahan untuk mengadakan koordinasi dengan Gubernur Kepala Daerah

setempat. kami sampaikan copy surat Merited Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL tanggal 22 Agustus 1997 Nomor : B-4172/08/1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat yang ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur serta tembusannya dikirimkan kepada Jaksa Agung RI.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM

DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM LAIN

ttd

R.W I Y 0 N 0, SH Jaksa Utama Madya Nip.230005565

TEMBUSAN :

1. YTH. SAW JAKSA AGUNG MUDA tindak PIDANA UMUM (Sebagai laporan) 2. ARSIP

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL)

Jakarta, 22 Agustus 1997

Nomor : B-4172/08/1997 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Antisipasi Kebakaran Hutan dan

Lahan

KEPADA YTH. 1. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Riau 2. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Jambi 3. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Sumsel 4. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Kalteng 5. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Kaltim

Di SELURUH INDONESIA

Kebakaran hutan dan lahan musim kemarau tahun ini terjadi sejak bulan Mei 1997

sampai kini informasi dini kebakaran hutan dan lahan ini didapat dari pembacaan titik-titk panas atau hot spots (seperti gambar terlampir) yang ditindak lanajuti dengan indentifikasi di lapangan. Jumlah dan lokasi titik-titik panas sampai dengan 14 Agustus 1997 seperti tabel terlampir. Daerah yang terbanyak titik panasnya adalah daerah Propinsi Riau. Jambi. Sumsel Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur.

Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyiapan lahan untuk Perkebunan, Hutan Tanaman Industri, dan Tranmigrasi. Kebakaran di lahan tersebut telah menimbulkan gangguan asap yang mengurangi jarak pandang di beberapa daerah serta beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menimbulkan antara lain penundaan jadwal penerbangan.

Secara khusus kami dua hari yang lalu telah menerima Menteri Penerangan Malaysia yang merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan (Security Council) serta menangani bencana, untuk membahas masalah kebakaran dan gangguan asap serta kemungkinan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam jangka pendek dan tiga tahun mendatang.

Dengan melihat perkembangan permasalahan tersebut. isu kebakaran hutan dan lahan secara nasional menjadi sensitif yang akan bekembang menjadi masalah politik yang menyangkut citra Indonesia di luar negeri. Terus berlangsungnya praktek pembakaran biomasa dalam penyiapan lahan, disebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan para pengelola, lahan dalam mengikuti peraturan atau petunjuk teknis penyiapan lahan tanpa bakar. Untuk itu langkah penegakan hukum seperti yang sedang diproses di Propinsi Riau perlu dilanjutkan di beberapa daerah lainnya kepada para pengelola yang tidak mentaati berbagai peraturan yang ada. Agar langkah penanggulangan tersebut dapat terencana dan terkoordinasi antar berbagai pihak yang terkait. kiranya dapat dikemukakan kepada kami rencana aksi dilapangan sampai dengan akhir musim kemarau yang diperkirakan berakhir pada bulan November-Desember 1997. Rencana aksi tersebut agar dapat dikirimkan kepada kami, sebagai bahan untuk laporan kepada Bapak Presiden. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Negara Ungkungan Hidup Kepala BAPEDAL

ttd Sarwono Kusumaatmaja

Tembusan Yth 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Pertanian 3. Menteri Kehutanan 4. Menteri Transmigrasi dan PPH 5. Jaksa Agung RI 6. Kapolri




Lahan

KEPADA YTH. MENTERI PERTANIAN Di JAKARTA

Surat ini dibuat sebagai bahan bagi kebijakan teknis Saudara Menteri, dalam rangka mengatasi praktek kebakaran lahan untuk "Land Clearing" perkebunan, yang merupakan salah satu penyebab utama kebakaran lahan musim kemarau ini. Kebakaran hutan dan lahan musim kemarau tahun ini terjadi sejak bulan Mei 1997 sampai kini, informasi dini kebakaran hutan dan lahan ini didapat dari pembacaan titik-titik panas atau hot spots (seperti gambar terlampir) yang ditindak lanjuti dengan identifikasi di lapangan. Jumlah dan lokasi titik-titik panas sampai dengan 6 Agustus 1997 seperti Tabel I terlampir. Perlu kami kemukakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi bulan September yang akan datang, sehingga resiko menebal dan meluasnya asap akan makin tinggi. Berdasarkan informasi dari BMG, tingkat kekeringan tahun 1997 diperkirakan sama dengan tahun 1982 dimana telah terjadi kebakaran hutan seluas 3,6 juta he di Kalimantan Timur, sehingga dikhawatirkan kebakaran pada tahun ini akan meluas menjadi kebakaran yang tidak terkendali. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyiapan lahan dan Perkebunan Hutan Tanaman Industri, dan Transmigrasi. Sebagian besar penyebab kebakaran tersebut berada pada areal perkebunan seperti di Prop-Riau yang tertera pada tabel 2. Kebakaran di lahan tersebut telah menimbulkan gangguan asap yang mengurangi jarak pandang di beberapa daerah serta beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menimbulkan antara lain penundaan jadwal penerbangan. Secara khusus kami dua hari yang lalu telah menerima Menteri Penerangan Malaysia yang merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan (Security Council) serta menangani bencana. untuk membahas masalah kebakaran dan gangguan asap serta kemungkinan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam jangka pendek dan tiga tahun mendatang. Dengan melihat perkembangan permasalahan tersebut, isu kebakaran hutan dan lahan secara nasional menjadi sensitif yang akan berkembang menjadi masalah politik yang menyangkut citra Indonesia diluar negeri. Terus berlangsungnya, praktek pembakaran biomasa dalam penyiapan lahan, disebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan para pengelola lahan dalam mengikuti peraturan atau petunjuk teknis penyiapan lahan tanpa bakar. Untuk itu langkah penegakan hukum seperti yang sedang diproses di Propinsi Riau perlu dilanjutkan di beberapa daerah lainnya kepada para pengelola yang tidak mentaati berbagai peraturan dalam pnyiapan lahan. Demikian pula kami mengharapkan Saudara Menteri mengambil langkah yang perlu untuk mengatasi hal ini, termasuk mempertimbangkan untuk sama sekali melarang kegiatan "Land Clearing" sehubungan dengan rendahnya pentaatan serta besarnya resiko kebakaran pada puncak musim kemarau tahun ini. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal.

Ttd

Sarwono Kusumaatmadja Tembusan Yth

1. Jaksa Agung RI 2. Kepala Kepolisian RI 3. Pertinggal.




Lahan

KEPADA YTH. MENTERI DALAM NEGERI Di JAKARTA

Kebakaran hutan dan lahan musim kemarau tahun ini terjadi sejak bulan Mei 1997 sampai kini, informasi dini kebakaran hutan dan lahan ini didapat dari pembacaan titik-titik panas atau hot spots (seperti gambar terlampir) yang ditindak lanjuti dengan indentifikasi di lapangan. Jumlah dan lokasi titik-titik panas sampai dengan 6 Agustus 1997 seperti Tabel terlampir. Perlu kami kemukakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi bulan September yang akan datang, sehingga resiko menebal dan meluasnya asap akan makin tinggi. Berdasarkan informasi dari BMG, tingkat kekeringan tahun 1997 diperkirakan sama dengan tahun 1982 dimana telah terjadi kebakaran hutan seluas 3,6 juta ha di Kalimantan Timur, sehingga dikhawatirkan kebakaran pada tahun ini akan meluas menjadi kebakaran yang tidak terkendali. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyiapan lahan untuk Perkebunan, Hutan Tanaman Industri, dan Transmigrasi. Kebakaran dilahan tersebut telah menimbulkan gangguan asap yang mengurangi jarak pandang di beberapa daerah serta beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menimbulkan antara lain penundaan jadwal penerbangan. Secara khusus kami dua hari yang lalu telah menerima Menteri Penerangan Malaysia merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan (Security Council) serta menangani bencana, untuk membahas masalah kebakaran dan gangguan asap serta jangka pendek dan tiga tahun mendatang. Dengan melihat perkembangan permasalahan tersebut, isu kebakaran hutan dan lahan secara nasional menjadi sensitif yang akan berkembang menjadi masalah politik yang menyangkut citra Indonesia diluar negeri. Terus berlangsungnya praktek pembakaran biomasa dalam penyiapan lahan, disebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan para pengelola lahan dalam mengikuti peraturan atau petunjuk teknis penyiapan lahan tanpa bakar. Untuk itu langkah penegakan hukum seperti yang sedang diproses di Propinsi Riau perlu dilanjutkan di beberapa daerah lainnya kepada para pengelola yang tidak mentaati berbagai peraturan dalam penyiapan lahan. Kami mengharapkan jasa baik Saudara Menteri agar dapat menggerakkan kelembagaan di daerah dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Dalam kelembagaan tersebut, Gubernur berkedudukan sebagai penanggung jawab Pusdalkar hutan (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 364.552/1098/ PUOD tanggal 19 April 1996

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal.

Ttd

Sarwono Kusumaatmadja Tembusan Yth 1. Jaksa Agung RI 2. Kepala Kepolisian RI 3. Pertinggal.

Gambar 2. Garis Angin pada tanggal 22. – 8 – 97


Gambar : I Keterangan gambar Citra Satelit NOAA 12 pemantauan tanggal 19 Agustus 1997, pukul 21.00 wib. Hot spot ditunjukkan dengan titik merah.

TABEL : REKAPITULASI TITIK PANAS (HOT SPOTS) UNTUK WILAYAH SUMTRA DAN KALIMANTAN

PERIODE BULAN FEBRUARI, AGUSTUS 1997 No Propinsi Kabupaten Jumlah Hot Spot pada Bulan Jumlah

Feb Maret April Mei Juni Juli Agust 1 DI Aceh Aceh Barat

Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Tengah Aceh Timur Aceh Utara Pidie Aceh Tenggara

1 1

2

2 2 1

3 1 10 1 1 1 1

1 1

3 4 5

4 1

8 1 18 2 13 2 1 2

Ju m ah 47l 2 Sumatra Utara Dain

Labuhanbatu Langkat Tapanuli Selatan Tapanuli Utara Karo Deli Serdang Asahan

1

4 1 1

1 5 2

11 7 1 2

3 3 1 1

1 23 1 13 1 1 3 1

Jumlah 44 3 Sumatra Barat Pasaman

Sawah Lunto Solok Pesisir Selatan

1 1 1

1 1 2 4

2 1

2 4 3 5

Jumlah 14

No Propinsi Kabupaten Jumlah Hot Spot pada Bulan Jumlah Feb Maret April Mei Juni Juli Agust

4 Riau Bengkalis Indragin Hulu Indragin Hilir Kampar

3 1 1 5

7 1 2 7

3 1 3

29 4 2 20

11 12 4 36

53 22 39 73

8 3 7 9

111 46 55 153

Jumlah 365 5 Jambi Batanghari

Bungotebo Sarolangan Tanjunglabung Kennci Kodya Jambi

1

1 3 2 1 1 6

9 9 8

28 21 9 35 1

1 1 2

42 24 19 52 1

Jumlah 139 6 Sumatra Selatan Lahat

Musibanyuasin Musirawas Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu Lematang ilir Bangka

1

1 2

1 1 3 1

3 3 1 3

3 20 22 11 10 3 21

3 1 1 1 4

4 29 28 12 17 5 25

Jumlah 115 7 Bengkulu Bengkulu Utara

Bengkulu Selatan Rejalebong

1 3 3 1

1

7 1 1

Jumlah 9 8 Lampung Lampung Utara

Lampung Tengah 2 19

2 2 2

23 4

Jumlah 27 No Propinsi Kabupaten Jumlah Hot Spot pada Bulan Jumlah

Feb Maret April Mei Juni Juli Agust

9 Kalimantan Barat Kapuas Hulu Ketapang Pontianak Sanggau Sintang Sambas

2 2

2 2

1 12 1

4 19 2 3 15

3 4 2 3 5 1

10 39 7 6 20 1

Ju m ah 83l 10 Kalimantan Tengah Banto selatan

Banto utara Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Katingan Seruyan Kapuas Palangkaraya Gunung Mas

1 3 1 1 1

1

1 5 5 5

3 4 7 9 2 8 2

8 1 22 19 5 12 11 2 3

3 2 3 1 1 2

12 8 37 39 9 28 15 3 3

Jumlah 154 6 Kalimantan Selatan Bantokulala

Kotabaru Tapin Tanah Laut Banjar tabalong

1 1 2 1

11 3 1

1 1 1

3 14 1 3 1 1

Jumlah 23 No Propinsi Kabupaten Jumlah Hot Spot pada Bulan Jumlah

Feb Maret April Mei Juni Juli Agust 9 KalimantanTimu Barau 1 1 2 1 3

Bulungan Kotau Tenggarong Pasir Kodya Samarinda

3 2

1 8 4 12

1 21 2 1

4 1

10 48 3 1

Ju m ah 65l Total 13 38 19 127 188 605 101 1057


BAPEDAL TIM KOORDINASI NASIONAL PENGENDALIAN

KEBAKARAN LAHAN

Documents

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA · Gubernur KDH Tk.I Kaltim Di ... menyangkut citra Indonesia di luar negeri. ... Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih