KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

(Analisis Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad SAW)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana SosialDalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

NADIA INTAN PERMATA SARI

NPM : 1531040111

Jurusan Pemikiran Politik Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ii

KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

(Analisis Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad SAW)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana SosialDalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

NADIA INTAN PERMATA SARI

NPM : 1531040111

Jurusan Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag

Pembimbing Ii : Dr. M.Sidi Ritaudin, M.Ag,

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2020 M

iii

ABSTRAK

KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (ANALISIS

PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA NABI MUHAMMAD SAW)

Oleh

Nadia Intan Permata Sari

Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 M. Nabi hijrah ke Madinah

pada tahun 622 M, ada dua aktifitas yang dilakukan sesampainya di Madinah

yaitu mendirikan Masjid Quba dan Kota Madinah. Tidak lama Nabi menetap di

Madinah, atau menurut ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi

di Madinah beliau memaklumatkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan

hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen masyarakat

majmuk di Madinah. Piagam itu dikenal sebagai “Piagam Madinah”. Piagam

Madinah adalah undang-undang negara yang mengatur kehidupan bernegara dari

seluruh komunitas majmuk di Madinah. Adapun rumusan masalah skripsi ini

adalah, pertama Bagaimana Konsep Kekuasaan Secara Umum? Dan yang kedua

Bagaimana Diskripsi Dasar Negara Prinsip Perlindungan Menurut Piagam

Madinah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library research), dan sifat penelitiannya

yakni deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan

sekunder dalam data primer penulis menggunakan buku-buku tentang piagam

madinah dan yang behubungan dengan konsep kekuasaan. makna kekuasaan

politik dalam semua sisinya tetap menjadi wacana aktual yang tak berkesudahan.

Hal ini disebabkan, karena keberadaannya secara fungsional identik dengan

keberadaan masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep kekuasaan politik belumlah

sepenuhnya menjadi kesepakatan semua orang. Seluruh warga negara

memperoleh hak perlindungan, baik perlindungan keamnan, jiwa, harta, maupun

kehormatan. Istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan awalan

ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekuasaan diberi

arti dengan kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); kemampuan;

kesanggupan; kekuatan. Kekuasaan selain merujuk kepada makna benda

(kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan), juga merujuk kepada makna sifat. Dan

dapat pula bermakna benda, yakni orang yang di beri kewenangan. Kekuasaan

dapat disimpulkan dalam tiga arti, yaitu kemampuan, kewenangan, dan pengaruh.

Ketiga makna ini terlihat dalam defenisi kekuasaan yang diberikan para ilmuwan

politik. Perlindungan ialah hak warga negara yang harus diberikan dan dimiliki.

Negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warganya baik orang

muslim maupun non muslim.

iv

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Intan Permata Sari

NPM : 1531040111

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kekuasaan Negara Perspektif

Politik Islam(Analisis Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad Saw)”

merupakan hasil karya sendiri,bukan duplikat ataupun mengambil karya orang

lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dandisebut dalam Footnote atau daftar

pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan

apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk

bertanggung jawab.

Bandar Lampung,15 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Nadia Intan Permata Sari

v

MOTTO

Artinya: Katakanlah: (Muhammad). "Wahai Tuhan yang mempunyai

kekuasaan Engkau berikan kekuasaan

kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari

orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki

dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala

kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(QS. Ali Imran,26)

vi

PERSEMBAHAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Sahbuddin dan Ibu Rumyati yang telah

merawat, membesarkan, membimbing serta mendidik sejak kecil hingga

dewasa, dan tanpa doa serta perjuangan mereka penulis tidak akan menjadi

sebesar dan setangguh sekarang.

2. Adik tersayang Aditya Bagus Prapanca yang telah memberikan doa serta

dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Keluarga Besar datuk Sarbini dan Datuk Adam tercinta yang

selalumemberikan dukungan dan selalu mendoakan dalam menggapai

keberhasilan,dan mengharapkan sesuatu yang baik.

4. Teruntuk Kurniawan Alet terimakasih atas ketersedian waktunya yang

telah banyak memotivasi, mensuport, dan telah sabar menjadi tempat

berkeluh kesah saat down karena skripsi, Terimakasih banyak.

5. Almamater tercinta UIN Raden Intan lampung tempat menuntut ilmu

pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga yang tidak bisa

penulis lupakan.

vii

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nadia Intan Permata Sari, merupakan anak pertama dari 2

saudara,dilahirkan di Tanggamus pada tanggal 12 Agustus 1998, Dari pasangan

bapak Sahbuddin dan ibu Rumyati.

Pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Darul Ulum

Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kemudian Melanjutkan Sekolah

Dasar di SDN 1 Sanggi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1

Bandar Negeri Semuong lulus pada tahun 2012 dengan masa studi 3 Tahun.

Penulis melanjutkan pendidikan SMKN Unggul dan Terpadu, Kecamatan Anak

Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Study

Agamaagama Jurusan Pemikiran Politik Islam. Demikian riwayat hidup penulis

yang pernah penulis jalani selama menempuh pendidikan di perguruaan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2020

Penulis,

Nadia Intan Permata Sari

viii

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim..

Segala puji bagi Allah SWT yang telah tercurahkan karunia nya bagi

seluruh umat manusia di dunia, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan

kepada Habibana waNabiana waMaulana Muhammad SAW, serta para

sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Berkat rahmat, inayah, dan nikmat kemudahan yang Allah SWT berikan,

penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini berupa skripsi, yaitu

sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam jurusam

Pemikiran Politik Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dengan judul: “Kekuasaan Negara Perspektif Politik Islam (Analisis

Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad SAW)”.

Penulis menyadari bahwa karya ini bukan hanya karya pribadi penulis,

tetapi sebagain merupakan buah dari pemikiran dan pemberian ide dari orang-

orang yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan semangat kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan

lancar. Untuk itu penulis ingin menyapaikanrasa terimakasih yang tidak terhingga

kepada seluruh pihak yang banyak membantu, berjasa dalam penyelesaian skripsi

ini, kepada yang terhormat:

ix

1. Bapak Prof. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung.

2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan

studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.si selaku ketua jurusan Pemikiran Poltik Islam

dan Ibu Eska Prawisudawati Ulpa, M.si selaku seketaris jurusan Pemikiran

Politik Islam yang telah membantu dan mempermudah segala proses yang

menyangkut.

4. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag serta Bapak Dr. M.Sidi

Ritaudin, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran serta

ketelitiannya dalam penyusunan skripsi ini jurusan.

5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Pemikiran Politik Islam serta seluruh pengajar di

Fakultas Ushuluddin dan studi Agama yang telah mendidik dan memberikan

ilmu pengetahuannya kepada penulis selama Tholabul Ilmi di Fakultas

Ushuluddin dan Studi Agama.

6. Kepala UPT perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Kepala Perpustakaan

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama serta Kepala Perpustakaan Daerah

Provinsi lampung terimakasih atas diperkenankannya penulis meminjam

literatur yang dibutuhkan.

7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Ushuluddin dan studi Agama UIN Raden

Intan Lampung yang telah memberikan kelancaran penulis sehingga selesainya

penulisan skripsi ini.

x

8. Teruntuk Sahabat seperjuangan ku Ayu Meta Sari, Anita Agustina, Unila,

Nopi Mini Sari, Yunie Risma Riyantie, Kitri Lestari, Veiga Meidian Pratiwi.

serta sahabat ku sedari awal perkuliahan Ratu Suci Ramdayanah dan Rusli

Kurniawan. Terimakasih atas canda dan tawa selama penulis duduk di bangku

perkuliahan, serta saling memotivasi dan saling menyemangati satu sama lain.

9. Teruntuk Sahabat ku sedari kecil Ade Lasari terimakasih atas canda dan

tawanya selama ini. Serta sahabat ku Yunita Indriyani, terimakasih sudah

menjadi sahabat terbaik ku.

10. Teruntuk Adik-adik kosan Taufiqi Khoirunnisa, Ngalifatul Hikmah, Dwi

Monica, dan Salbiah. Yang selalu membantu dan selalu mensuport.

Terimakasih banyak.

11. Teman-teman seperjuangan ku jurusan pemikiran politik islam angkatan 2015.

Khususnya Kelas PPI B Terimakasih atas segala warna yang telah kalian

berikan.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis utarakan, semoga skrispsi

ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan

dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 15 Januari 2020

Penulis,

Nadia Intan Permata Sari

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

ABSTRAK ...................................................................................................... ii

SURAT PERNYATAAN ............................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN....................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ v

MOTTO .......................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ........................................................................................... vii

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ viii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul ...................................................................................... 1 B. Alasan Memilih Judul ............................................................................. 2 C. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 3 D. Rumusan Masalah .................................................................................. 7 E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .............................................................. 7 F. Metode Penelitian .................................................................................. 8

BAB II KONSEPSI KEKUASAAN DAN POLITIK ISLAM

A. Pengertian Kekuasaan ............................................................................. 11 B. Sumber-Sumber Kekuasaan ................................................................... 13 C. Bentuk-Bentuk Kekuasaan .................................................................... 17 D. Pengertia Politik Islam ............................................................................ 22 E. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 25

xii

BAB III RAGA POLITIK ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN ISLAM

NABI MUHAMMAD SAW

A. Kondisi Masyarakat Madinah Sebelum Timbulnya Piagam Madinah .................................................................................................. 27

B. Terbentuknya Piagam Madinah Pada Masa Pemerintahan Islam Nabi Muhammad SAW .................................................................................. 32

C. Prinsip Perlindungan menurut Piagam Madinah .................................... 50 D. Kekuasaan Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Nabi

Muhammad Saw ..................................................................................... 56

BAB IV KEKUASAAN NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

(ANALISIS PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA NABI MUHAMMAD

SAW)

A. Analisis Konsep Kekuasaan dalam Politik Islam ................................ 63 B. Analisis Prinsip perlindungan piagam madinah .................................. 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................... 73 B. Saran ..................................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. PenegasanaJudul

Judulamerupakan halayang penting dariakarya ilmiah,akarena judulaakan

memberikanagambaran tentangaisi skripsi. Adapunajudul karya ilmiahayang

penulisabahas dalamaskripsi iniaadalah: “Kekuasaan Negara Perspektif

Politik Islam (Analisis Pemerintahan Islam Di Masa Nabi Muhammad

SAW)”.

“Kekuasaan” berasaladari kata “kuasa” yangaartinya, kemampuanaatau

kesanggupanauntuk melakukan sesuatuadengan kekuatan,1 jabatanaatau

kedudukan tertinggiadalam sebuah negara ataualembaga yang didudukiaoleh

seorang kepalaanegara yang dipilih secara demokratisamaupun secara

aklamasiaatau turunan.

Nabi Muhammad dilahirkan dari kalangan yang mulia, ayahnya adalah

keturunan dari bani Hashim, salah satu suku Quraysh yang paling terpandang

di makkah.2 Nabi Muhammad dilahirkan pada hari ke 12 bulan rabiul awal

tahun 570 M bertepatan dengan tahun Gajah. Nabi Muhammad adalah

seorang pemimpin yang sangat berhasil dengan menerapkan demokrasi yang

sesungguhnya. Kota Madinah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan para

sahabatnya dengan dasar-dasar agama Islam yang kokoh. Di kota inilah

1 Nurcholis Madjid, dalam munawir sadzali, islam dan tata negara. ( Jakarta: UI-Press,

1990).h. 137 2 Fuad Hashem, Sirah Muhammad Rosulullah suatu penafsiran ( Bandung : Mizan,

1992).h.78.

2

kemudian Nabi Muhammad Saw membangun masyarakat islam yang adil,

makmur dan sejahtera berdasarkan Al-Qura‟an.3

Denganademikian yangadimaksud dariajudul skripsi iniayaitu Penulis

membahas tentang bagaimana konsep kekuasaan secara umum dan penulis

membahas mengenai politik islampemerintahan pada masa Nabi Muhammad

Saw, yaitu tentang Piagam Madinah, namun penulis lebih memfokuskan

mengenai diskripsi dasar negara prinsip Perlindungan menurut Piagam

madinah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif Ilmiah

a. Kekuasaan dalam politik islam diketahui bahwa pandanganaislam tidak

hanyaasebatas kebijakan dalamainstitusi terkecil sekalipunaseperti

rumah tangga.aPolitik atau biasa disebutasiyasah adalah caraauntuk

mengatur urusanakehidupan bersama untukamencapai kesejahteraan

dunia danaakhirat. Ia muncul dalamadunia publik maupunadomestik,

kultural danastruktural, personal maupunkomunal. Meskiadalam

perkembangannya,apolitik mempunyai penyempitanamakna menjadi

istilah politikapraktis, politik struktural,aperebutan kekuasaanauntuk

kepentingan diriaatau sebagian orang danabesifat sesaat, bukanauntuk

kepentinganamasyarakat luas dan untukamasa depan yangapanjang.

Kekuasaan yangasejalan dengan politik islamaialah kekuasaan yang

sepertiadicontohkan RasulullahaSaw.

3Husein Haekal, Sejarah Hidup Muhammad ( Jakarta : Lentera Antar Nusa, 2010).h. 51.

3

b. Penulis ingin mengetahui konsep kekuasaan secara umum, dan

mengetahui Diskripsi Dasar Negara Prinsip Perlindungan Menurut

Piagam Madinah

2. Alasan Subjektif Ilmiah

a. Fenomena ini menarikaperhatian saya untukadijadikanabahan

penelitian,akarena belum adaayang mengangkatamasalah iniasehingga

masih actualauntuk dibahas.

b. Judul penulis angkat adaakaitannya denganakonsentrasiajurusan

pemikiranapolitik islam, selainaitu penelitian iniadidukung dengan

saranaadan prasanaaserta literaturayang memadaiasehingga

memungkinkanapenelitian ini dapatadiselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern sekarang bidang politik memang harus diterjuni secara

profesional dan tidak seyogyanya dimasuki secara amatiral, perkembangan

zaman telah menuntut spesialisasi dan pembagian tugas dalam kehidupan

masyarakat modern politik .

Di kalangan kaum muslimin, di butuhkan kader-kader politik yang

tangguh beraqidah dan menguasai persoalan politik serta kaitannya dengan

persoalan social,ekonomi,budaya,psikologi dan lain sebagainya. Kebanyakan

perilaku politik belum bersedia menggunakan moralitas dan etika Qur‟an

dengan konsekuen. Di samping itu situasi umum memang mencerminkan

berlakunya low politis, sehingga lebih mudah berenang menurut arus dari

pada melawan arus. Para politikus pemimpin lebih mementingkan kekuasaan

4

semata tidak untuk orang banyak mereka lebih mementingkan dirisendiri.

Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan pada pemerintahan Nabi Muhammad

SAW.

Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 M. dikota mekkah.

Ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Muthalib seorang kepala suku

Quraisy yang besar pengaruhnya dikalangan orang-orang Arab. Ibunya adalah

Aminah binti Wahab dari bani Zuhrah, baik dari ayahmaupun ibunya

keduannya berasal dari Silsilah Nabi Ibrahim dan Ismail.4

Munculnya Nabi Muhammad Saw pada waktu itu, bangsa Arab sedang

melewati suatu masa jahiliyah, semua kehidupan Arab terjerumus kedalam

kenistaan, penyembahan berhala dan politeisme, dan pelanggaran sosial

merupakan tatanan masyarakat pada waktu itu.5

Nabi Muhammad Saw ketika mulai menyiarkan agama Islam yang beliau

terima dari Allah Swt dimekkah, kota ini memiliki sistem kemasyarakatan

dibawah pimpinan suku bangsa Quraisy, akhirnya kemudian Nabi bersama

sahabatnya hijrah ke Madinah karena tidak betah terhadap kekejaman dan

kebencian yang brutal dari orang Quraisy, kemudian Nabi menyalurkan

perhatiannya untuk mencari tempat baru untuk kegiatan dakwahnya,6 di

Mekkah Nabi telah memperoleh sekelompok pengikut yang sangat sedikit

jumlahnya.7

4 Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, diterjemahkan oleh Gufron A. Mashadi (Jakarta :

Rajawali Press, 1996).h. 275. 5 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Kota Kembang,

1998).h.18. 6 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya, (Jakarta : UI Press 1986).h. 92.

7 Fazlur Rahman, islam (Bandung : Putaka, 1984).h.12

5

Dari kacamata sejarah dapat diketahui bahwa, Nabi hijrah ke Madinah

pada tahun 622 M, ada dua aktifitas yang dilakukan sesampainya di Madinah

yaitu mendirikan Masjid Quba dan Kota Madinah.8 Kota madinah atau

dikenal juga Yatsrib, sebelum datangnya islam selalu diwarnai pertikaian dan

permusuhan antar golongan dan suku, yaitu suku Aus dan Khazraj. Demikian

juga pertikaian antara keduanya dengan suku-suku dari golongan yahudi.

Pertikaian suku Aus dan Khazraj tersebut selalu menguntungkan pihak

Yahudi. Wasfi menyebut peperangan antara suku Aus dan Khazraj tersebut

dengan perang Samir. Yang paling dasyat adalah perang di hari Bu‟ats yang

terjadi tahun 618 M. Pertikaian Aus dan Khazraj itu karena ulah yahudi yang

senantiasa berusaha merobek-robek persatuan dua suku tersebut.9

Dengan berakhirnya perang Bu‟ats, maka berakhir pula pertikaian antara

suku Aus dan Khazraj. Hijrah Nabi Muhammad merupakan titik balik dari

karir beliau terhadap kebangkitan dan kejayaan Islam. Nabi Muhammad

mampu memberikan kehidupan yang lebih tentram, damai dan sejahtera

dibawah naungan ajaran Islam yang mulia.10

Tidak lama Nabi menetap di Madinah, atau menurut ahli sejarah belum

cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di Madinah beliau memaklumatkan

suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-

komunitas yang merupakan komponen masyarakat majmuk di Madinah.

8Muh. Tahir Azhary, Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi

Hukum Islam dan Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini ( Cet. I;

Jakarta:Bulan Bintang, 1992).h.25. 9Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah, (Yogyakarta:

Ombak, 20140. h. 40. 10

Harun Nasution, Teologi Islam dan analisa Perbandingan. h.3.

6

Piagam itu dikenal sebagai “Piagam Madinah”. Piagam Madinah adalah

undang-undang negara yang mengatur kehidupan bernegara dari seluruh

komunitas majmuk di Madinah.11

Ibnu Ishaq adalah perowi utama dari naskah piagam, beliau memberikan

keterangan mengenai piagam madinah, bahwa:

“Rasulullah telah menulis suatu “piagam” di antara orang-orang muhajirin

dan Anshor yang memuat tentang perjanjian dengan kaum Yahudi,

mengakui akan agama mereka dan harta benda mereka”.

Menurut Watt, sebagaimana dikutip Ahmad (1973: 73) keterangan ibnu

ishaq tersebut mengandung dua unsur peting, yaitu:

1. Piagam yang tertulis itu adalah mengatur hubungan antara sesama kaum muslimin, antara orang-orang Muhajirin yang datang dari

makkah danjuga orang-orang Anshor yang menjadi penduduk asli

madinah.

2. Piagam itu adalah perjanjian antara kaum muslim di satu pihak, dengan kaum Yahudi di pihak lainnya yang memuat pengakuan dan

perlindungan terhadap agama mereka.

Berdasarkan dua unsur penting tersebut Muhammad Cholid memberikan

penilaian terhadap Piagam Madinah bahwa; “Sebagian dari kandungan itu

ialah dasar-dasar negara islam yang didirikannya. Isinya yang paling tegas

ialah bekerja untuk mengatur suatu umat yang membentuk suatu masyarakat

dan menegaskan suatu pemerintahan”.

Adapun isi dasar negara menurut piagam madinah adalah tentang prinsip

persatuan umat, prinsip musyawarah, prinsip kebebasan beragama, prinsip

persamaan, prinsip keadilan, prinsip perlindungan, prinsip perdamaian,

11

Ahmad Salabi, Sejarah Dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993).h.

87.

7

prinsip solidaritas sosial, dan prinsip mamperlakukan hak dan kewajiban yang

sama terhadap setiap pemeluk agama.

Adapun penjelasan diatas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis

tentang kekuasaan negara perspektif islam dan dasar negara piagam madinah

mengenai Prinsip Perlindungan, peneliti memberi judul skripsi ini dengan

judul “Kekuasaan Negara Perspektif Politik Islam (Analisis Pemerintahan

Islam Di Masa Nabi Muhammad Saw).12

D. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Konsep Kekuasaan Secara Umum?

b. Bagaimana Diskripsi Dasar Negara Prinsip Perlindungan Menurut Piagam

Madinah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kita tahuabahwa setiapausaha yang kitaalakukan memilikiatujuan,

samaahalnyaadenganakarya ilmiahaini memilikiatujuanayaitu:

a. UntukaMengetahui Konsep Kekuasaan Secara Umum.

b. Untuk Mengetahui Diskripsi Dasar Negara Prinsip Perlindungan

Menurut Piagam Madinah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaatateoritis

12

Ahmad, Zainal Abidin, Piagam Nabi Muhammad Saw, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

8

Secaraateoritis, hasil penelitianaini diharapkanadapatamenambahadan

memperluasawawasan keilmuwan,akhususnya dalamabidangailmu

politikaislam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi

fakultas dan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas ushuluddin

jurusan pemikiran politik islam.

F. MetodeaPenelitian

1. Jenis danaSifat Penelitian

a. JenisaPenelitian

Dariapembahasannya jenisapenelitainayang digunakanaialah

kepustakaana(Library Research), yaituamengumpulkan dataaatau

karyaatulisailmiah yangabertujuanadenganaobjek penelitianaatau

mengumpulkanadata yang bersifatakepustakaan atauatelaahayang

dilaksanakanauntuk memecahkanamasalah tertentu.13

b. SifataPenelitian

Sifatapenelitian ini bersifatadeskriptifkualitatifayangabertujuanauntuk

mengungkapkanaberbagai

informasiakualitatifadenganapendeskripsian yangasangat teliti.14

13

Saifudin Amar, Metod Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001).h. 5. 14

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja

Rosdakarya, 2007).h. 60-61.

9

2. SumberaData

a. DataaPrimer

DataaPrimeraadalahadata yangadiperoleh atau langsungadikumpulkan

oleh penelitiadariasumberapertama.15

Yangamenjadi dataaprimer

dalamapenulisanainiaadalah dataayang diperolehalangsungadariabuku

atau jurnal Piagam Madinah, buku-buku mengenai pemerintahan pada

masa Nabi Muhammad atau buku sirah nabawiyah dan data-data

berdasarkan karya-karya yang terkait dengan objek pembahasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, atau dipublikasikan untuk

umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, menyajikan

dan mengolah. Data sekunder juga disebut dengan data tersedia.16

3. MetodeaPengumpulan Data

Penelitianaini termasuk penelitianakepustakaan makaadari itu

metode yangadigunakan ialahapengumpulan dataaliterature yaitu

bahanapustaka yangakoheren dengan objek pembahasan yang

dimaksud.17

4. Pendekatan

Dilihatasecara metodologisnya,apendekatan iniayaitu pendekatan

sosioahistoris yaitu suatuapendekatan yangadigunakan untuk

mengetahuialatar belakangasosio pemikiranapolitik atauapemerintahan

15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2008).h.137. 16

Ibid. h. 40. 17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka

Cipta, 1990).h. 24.

10

dari seorangatokoh, yangapada dasarnya pemikiranaseorang tokoh

itudatang dariahasil interaksiadengan lingkungannya.aPenelitian ini

jugaamenggunakan pendekatanahermenneutik, yangakedepannya

diharap bisaamemberikan maknaaatau penafsiran danainterpretasi

terhadapafakta-fakta sosioahistoris yang berkaitanadengan peristiwa-

peristiwaamasa lampau sesuaiadengan konteksnya.18

5. AnalisisaData

Analisisadata merupakan suatuaproses mnegurutkanadan

mengorganisasikanadata kedalampola,akategori dan satuanauaraian

dasar sehinggaadapat ditemukanatema dan dapat dirumuskanahipotesis

kerjaasepertiyang disarankanaoleh data.

Setelahamelakukan analisisadata maka penulisamanarik

kesimpulanamenggunakan metodeadeduksi. Metode deduksiayaitu

suatu metodeayang digunakanauntuk mengambilakesimpulan-

kesimpulanadari suatu uaraian-uraianyangabersifat umumakepada

uraianayang bersifatakhusus.19

18

Komaruddin Hidayat,Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermaunentik,

(Jakarta: Paramadian, 1996).h. 12-15. 19

Anton Bakker Dan Achmad Charis Zubair,Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:

Kanisius, 1990).h. 21.

11

BAB II

KONSEPSIaKEKUASAAN DAN POLITIK ISLAM

A. PengertianaKekuasaan

Istilahakekuasaan terbentuk dariakata kuasa dengan imbuhanaawalan ke

dan akhiranaan. Dalam KamusaBesar BahasaaIndonesia,akata kekuasaan

diberiaartiaadengan kuasia(untukamengurus,amemerintah, danasebagainya);

kemampuan;akesanggupan; kekuatan.20

aSedang kata kuasaasendiri diberi

arti :

1. Kemampuanaatau kesanggupana(untuk berbuat sesuatu);akekuatan (selain

badanaatau benda)

2. Kewenanganaatas sesuatu atau untukamenentukan (memerintah,

mewakili,amengurus, danasebagainya) sesuatu

3. Orangayang diberi kewenanganauntuk mengurus (mewakiliadan

sebagainya)

4. Mampu,asanggup, kuat

5. Pengaruha(gengsi, kesaktian danasebagainya) yang adaapada seseorang

karenaajabatannya (martabatnya).21

Pengertianaleksikal di atas menunjukkanabahwa kata kekuasaanaselain

merujukakepada makna bendaa(kemampuan, kesanggupan,adan kekuatan),

20

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,

1983).h.529. 21Ibid., h. 528.

12

jugaamerujuk kepadaamakna sifat. Dan dapatapula bermakna benda,ayakni

orang yangadi beri kewenangan.aDari sini kemudian, tampakabahwa untuk

kataabersangkutan perubahanamorfologis kurang membawaapengaruh

semantik.aMeskipun begitu, dariaanalisis ini terlihat bahwaamakna yang

mendasar dariakekuasaan dapat disimpulkanadalam tiga arti,ayaitu

kemampuan,akewenangan, dan pengaruh.aKetiga makna ini terlihatadalam

defenisi kekuasaanaang diberikan para ilmuwanapolitik.

Robert A.aDahl mengemukakanabahwa istilah kekuasaanamencakup

kategoriahubumgan kemanusiaan yangaluas, misalnya, hubungan yangaberisi

pengaruh, otoritas,apersuasi, dorongan, kekerasan,atekanan, danakekuatan

fisik.22

Tetapiadalam karyanyaayang berjudul Modenr PoliticalaAnalisis, ia

mengemukakanabahwa kekuasaan adalahaasejenis pengaruh yangadisertai

doronganaberupa sanksi bagiayang melanggar.23

Keduaakonsep pernyataan

ini tidakakonsisten, sebab dalamapernyataan pertama konsepakekuasaan

bersifat umumamencakup segala jenisahubungan yang disertaiapengaruh dan

sanksi. Sifatainkonsistensi pendapataini tidak dipersoalkanakarena Dahl

memangamengakui bahwa beberapaaistilah politics, termasuk

“control”,”power”,”authority” dan “influence” mempunyaiaarti yang sukar

dipahami dannkompleks. Hal itu menyebabkanaabanyak ilmuwan

menggunakannyaatanpa memberi batasanahanya karena asumsi

bahwaamakna yang dimaksudatelah dipahami pembacanya.aDahl sendiri

22 Robert A. Dahl,”Power”dalam David L.Sills,op.cit.XII, h. 407. 23

Ibid., h. 47.

13

menggunakanaistilah-istilah tersebut danasaling mempertukarkanatempatnya

apabila hal ituamemungkinkan.24

Pandanganayang serupa dikemukakanaHarold D. Lasswelladalam

artikelnya “Psychologyaand Political Scienceain the U.S.A”.aDengan

pendekatan psikologis,aia melihat kekuasaan sebagaiahubungan kemanusiaan

yang diharapkanaterwujud, dan dalamakenyataannya, diberi sanksiaberupa

hukuman yangakeras.25

Membahasamasalah kekuasananampaknyaamerupakan suatuahalayang

sangat pentingakarena hakekat dariapadaakepemimpinan adalahamasalah

pengaruh danahakekat dari pengaruhaadalah kekuasaan, sepertiadikemukakan

oleh JosephaReitzadan Linda N Jewell (1985),ayangamengatakan

“influenceais the process byawhich managersaaffect otherabehavior”. “Power

is theaabilityato exertainfluence”.

Keberhasilanaseorang pemimpin banyakaditentukan oleh kemampuannya

dalamamemahami situasi sertaaketrampilan dalam menentukanamacam

kekuasaanayang tepat untuk meresponatuntutan situasi. Kekuasanaseperti

dikemukan olehaGary A Yukl (1989) adalahapotensi agen untuk

memengaruhiasikap dan perilaku orangalain (target person), sementaraaDavid

dan Newstrooma(1989) membedakan kekuasaanadan kewenangan, kekuasaan

adalah kemampuanauntuk memengaruhi orangalain sedangkan wewenang

merupakan pendelegasianadari manajemen yang lebihatinggi

.

24

Ibid. h. 25-26. 25

Harold D. Lasswell,”Psycology and Political Science in the U.S.A”dalam UNESCO,

Contemporary Political Science,(Liege: G. Thone, 1950), h. 534.

14

B. Sumber-SumberaKekuasaan

Ada pun sumberakekuasaan itu sendiriaada 3 macam,yaitu:26

1. Kekuasaanayang bersumber padaakedudukan

a. Kekuasaan formal atau Legal (French & Raven 1959). Contohnya

komandan tentara, kepala dinas, presiden atau perdana menteri.

Kendali atas sumber dan ganjaran (French & Raven 1959). Contoh :

Majikan yang menggaji karyawannya, pemilik sawah yang mengupah

buruhnya, kepala suku atau kepala kantor yang dapat memberi

ganjaran kepada anggota atau bawahannya.

b. Kendali atas hukum (French & Raven 1959). Kepemimpinan yang

didasarkan pada rasa takut. Contohnya preman-preman yang

memunguti pajak dari pemilik toko. Para pemilik toko informal

menuruti kehendak para preman itu karena takut mendapat perlakuan

kasar. Demikian pula anak kelas satu SMP yang takut pada senior

kelasnya yang galak dan suka memukul sehingga kehendak seniornya

itu selalu dituruti.

c. Kendali atas informasi (Pettigrew, 1972). Siapa yang menguasai

informasi dapat menjadi pemimpin. Contohnya orang yang paling tahu

jalan diantara serombongan pendaki gunung yang tersesat akan

menjadi seorang pemimpin. Ulama akan menjadi pemimpin dalam

agama. Ilmuan menjadi pemimpin dalam ilmu pengetahuan.

26

Dikutip dari http;//Sumber Kekuasaan com., Artikel, 23 November 2010.

15

d. Kendali ekologik (lingkungan). Sumber kekuasaan ini dinamakan juga

perekayasaan situasi . Meliputi :

• Kendali atas penempatan jabatan. Seorang atasan atau manager

mempunyai kekuasaan atas bawahannya karena ia boleh menentukan

posisi anggotanya.

• Kendali atas tata lingkungan. Kepala dinas tata kota berhak memberi

izin bangunan. Orang-orang ini menjadi pemimpin karena kendalinya

atas penataan lingkungan.

Kekuasaan Berdasarkan Kedudukan memiliki pengaruh potensial

yang berasal dari kewenangan yang sah karena kedudukannya dalam

organisasi terdiri dari: Kewenangan Formal dan Kekuasaan Pribadi.

Kewenangan Formal, yaitu kewenangan yang mengacu pada hak

prerogatif, kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan

kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial.

Kontrol terhadap sumber daya dan imbalan, merupakan kontrol dan

penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan terkait dengan kedudukan

formal. Makin tinggi posisi seseorang dalam hirarki organisasi, makin

banyak kontrol yang dimiliki orang tersebut terhadap sumber daya yang

terbatas. Kontrol terhadap hukuman merupakan kapasitas untuk mencegah

seseorang memperoleh imbalan. Kontrol terhadap informasi menyangkut

kontrol terhadapaakses terhadap informasiamenyangkut kontrolaterhadap

akses terhadapainformasi penting maupunakontrol terhadapadistribusinya

16

kepada orangalain. Kontrol ekologisamenyangkut kontrolaterhadap

lingkungan fisikaateknologi dan metodeapengorganisasian pekerjaan.

2. Kekuasaanayang bersumber padaakepribadian

Berasaladari sifat-sifatapribadi.

a. Keahlianaatau keterampilana(French & Raven 1959).aContohnya

pasien-pasienadi rumah sakit menganggapadokter sebagaiapemimpin

karena dokterlah yang dianggap sebagai ahli untuk menyembuhkan

penyakitnya.

b. Persahabatanaatau kesetiaan (French & Raven 1959). Sifatadapat

bergaul, setiaakawan atau setia kepadaakelompok dapat merupakan

sumber kekuasaanasehingga seseorang dianggapasebagai pemimpin.

Contohnyaapemimpin yayasan pantiaasuhan dipilih karenaamemiliki

sifat sepertiaIbu Theresa.

c. Kharismaa(House,1977). Ciri kepribadianyang menyebabkan

timbulnyaakewibawaan pribadi dariapemimpin juga merupakanasalah

satu sumberakekuasaan dalam prosesakepemimpinan.

Kekuasaanapribadi menjelaskan bahwaakelompok sumberakekuasaan

berdasarkanakedudukan akan berlimpahapada orang-orang yangasecara

hirarki mempunyaiakedudukan dalam organisasi.aPengaruh potensial yang

melekatapada keunggulan individuaterdiri dari: Kekuasaanakeahlian

(expert power),aKekuasaan kesetiaan (referent power),adan Kekuasaan

karisma.

17

Kekuasaanakeahlian (expert power)amerupakan kekuasaanayang

bersumber dariakeahlian dalam memecahkanamasalah tugas-tugas

penting.aSemakin tergantung pihakalain terhadap keahlianaseseorang,

semakin bertambahakekuasaan keahlian (expert power)aorang tersebut.27

Kekuasaanakesetiaan (referene power)amerupakan potensiaseseorang

yang menyebabkanaorang lain mengagumi danamemenuhi permintaan

orangatersebut. Referente poweraterkait dengan keterampilanainteraksi

antarapribadi, seperti pesona,akebijaksanaan, diplomasiadan

empati.28

Maksudadari kekuasaan kesetiaanaadalah sebuah potensiadimiliki

oleh seseorangayang menjadikannya dikagumiasama orang lain,asehingga

pengaruh darinyaaterhadap orang lainadengan bijaksana setiapaorang yang

dipengaruhinyaaakan melaksanakanadengan sendirinya.

Kekuasaanakarisma merupakan sifatabawaan dari seseorangayang

mencakupapenampilan, karakter danakepribadian yangamampu

memengaruhi orangalain untuk suatu tujuanatertentu.29

3. Kekuasaanayang bersumber padaapolitik

a. Kendaliaatas proses pembuatanakeputusan (Preffer & Salanick, 1974).

Ketua menentukanaapakah suatu keputusanaakan dibuat dan

dilaksanakanaatau tidak.

b. Koalisia(stevenson, pearce & porter 1985).aDitentukan hakadan

wewenangauntuk membuat kerjasamaadalam kelompok.

27

Ibid. 28

Ibid. 29

Ibid.

18

c. Partisipasia(Preffer, 1981). Pemimpin yangamengatur pastisipasiadari

masing-masingaanggotanya.

d. Institusionalisasi.aPemimpin agama menikahkanasuami istri. Notaris

atau hakimamenetapkan berdirinyaasuatu perusahaan.

C. Bentuk-BentukaKekuasaan

Gagasanatradisional tentang kekuasaanadifokuskan pada individuadan

pelaksanaanakekuasaannya. Kekuasaanaadalah sesuatu yangdipegang dan

ditanganiamanusia, berdasarkanasumber-sumber kekuasaanatertentu. French

dan Raven (1959)amenyatakan bahwa Aadapat memiliki kekuasaanaatas B

berdasarkanapada lima jenis kekuasaan.aDasar-dasar kekuasaan

iniadibedakan oleh arti tindakan Aaterhadap B dan hubunganayang mereka

hasilkan.30

1. Kekuasaanamemberi ganjarana(Reward Power) adalahakekuasaan untuk

memberiakeuntungan positif atauapenghargaan kepada yangadipimpin.

Tentu hal iniabisa terlaksana dalamakonteks bahwa sangapemimpin

mempunyaiakemampuanadan sumberdaya untukamemberikan

penghargaanakepada bawahan yangamengikuti arahan-arahannya.

Penghargaanabisa berupa pemberianahak otonomi atas suatuawilayah

yang berprestasi,apromosi jabatan, uang,apekerjaan yang

lebihamenantang dsb. Contoh:aApabila seorang pegawaiadapat bekerja

melebihi target,amaka karyawan tersebutaakan mendapat insentifaberupa

uang.

30

Dikutip dari Tyas Virginita R., “Bentuk-Bentuk Kekuasaan”,Artikel, 28 Desember

2009.

19

2. Kekuasaanayang memaksaa(Coercive Power) yakniakekuasaan yang

didasari karenaakemampuan seorang pemimpinauntuk memberi hukuman

dan melakukanapengendalian. Yang dipimpinajuga menyadari bahwa

apabila dia tidakamematuhinya, akan ada efekanegative yang bisaatimbul.

Pemimpinayang bijak adalah yangabisa menggunakan kekuasaanaini

dalam konotasiapendidikan dan arahanayang positif kepada anakabuah.

Bukan hanyaakarena rasa senang-tidak senang,aataupun faktor-faktor

subjektifalainnya. Contoh: seorangapajurit datang terlambatasaat bekerja,

maka komandannyaaakan memberiahukuman.

3. Kekuasaanayang sah (Legitimate Power)ayakni kekuasaan yangadimiliki

seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi

atau lembaga. Kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang

(authority) kepada seorang pemimpin untuk memberi perintah, yang harus

didengar dan dipatuhi oleh anak dan anak buahnya. Bisa berupa

kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, seorang kepala

sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seorang

pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Contoh: seorang dosen

akan mulai memberikan materi saat isi kelas diam dan tenang, apabila di

dalam kelas masih gaduh maka dosen tidak mau mengajar.

4. Kekuasaanareferen (Referent Power)aadalah kekuasaanayang timbul

karena kharisma, karakteristik individu, keteladanan atau kepribadian

yang menarik. Logika sederhana dari jenis kekuasaan ini adalah apabila

saya mengagumi dan memuja anda, maka anda dapat berkuasa atas saya.

20

Contoh: dalam suatu partai politik, si B terpilih menjadi ketua partai

tersebut karena ia dipandang sebagai pribadi yang baik, bersahaja dan

mengayomi.

5. Kekuasaanaahli (Expert Power)ayakni kekuasaan yangaberdasarkan

karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu,

sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa

pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kemahiran

konseptualadan teknikal. Kekuasaanaini akan terus berjalanadalam

kerangka sangapengikut memerlukanakepakarannya. Kekuasaan

kepakaran bisaaterus eksis apabila ditunjangaoleh referent poweradan

legitimate power.aContoh: seorang pasienapercaya pada hasiladiagnose

dokter atas penyakitayang dideritanya,aseseorang percaya padaaseorang

ilmuwan pada bidang,akarena ilmuwan tersebutatelah membuktikanahasil

penelitianya.

Sementaraaitu, French dan Ravena(Gary A Yukl, 1994)amengidentifikasi

ada lima bentukakekuasaan yang dirasakanamungkin dimiliki olehaseorang

pemimpin,ayaitu:

1. Kekuasaanaganjaran merupakanasuatu kekuasan yangadidasarkan atas

pemberianaharapan, pujian, penghargaanaatau pendapatan bagi

terpenuhinyaapermintaan seseorangapemimpin terhadapabawahannya.

2. Kekuasaanapaksaan yaitu suatu kekuasaanayang didasarkan atasarasa

takut, seorang pengikut merasa bahwa kegagalan memenuhi permintaan

21

seorang pemimpin dapat menyebabkan dijatuhkannya sesuatu bentuk

hukuman.

3. Kekuasaanalegal yaitu suatu kekuasaanayang diperoleh secaraasah karena

posisiaseseorang dalam kelompokaatau hirarhiakeorganisasian.

4. Kekuasaanakeahlian yaitu kekuasasaanayang didasarkan atasaketrampilan

khusus, keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin dimana

para pengikutnya menganggap bahwa orang itu mempunyai keahlian

yang relevan dan yakin keahliannya itu melebihi keahlian mereka sendiri.

5. Kekuasaanaacuan yaitu suatuakekuasaan yang didasarkanaatas daya tarik

seseorang,aseorang pemimpin dikagumiaoleh para pengikutnyaakarena

memiliki suatuaciri khas, bentuk kekuasaanaini secara

populeradinamakan kharisma.aPemimpin yang memilikiadaya kharisma

yang tinggiadapat meningkatkanasemangat dan menarikapengikutnya

untuk melakukanasesuatu, pemimpin yang demikianatidak hanya diterima

secara mutlakanamun diikutiasepenuhnya.

Kelimaakekuasaan tersebutaoleh John M Ivancevuchadan Michhael T

Matteson (1987)adibagi dalm dua katogeriautama yaitu organisasidan

pribadi. Kekuasaanganjaran dan kekuasaan dan kekuasaanapaksaan

terutama ditentukanaoleh organisasi,akedudukanadan kelompok-kelompok

resmi. Kekuasaanalegitimasi seseorang dapatadiubah denganaperpindahan

orang,apenataan kembali jobadiscription atau penguranganakekuasaan

melalui restrukturisasiaorganisasi.

22

Sedangkanakekuasan keahlian danakekuasaan referensi sangatapribadi,

kekuasan tersebutamerupakan hasil dariakeahlian individu.aKemampuan

seseorangadalam mengakses sumber-sumber,ainformasi sertaadukungan

merupakanasumber kekuasaan sepertiayang dikemukakan dariahasil

penelitiannyaaRosabeth M Kanter (1979), iaamengemukakan

keyakinannyaabahwa akar dariakekuasaan :

a) Aksesaterhadap sumber-sumber,ainformasi dan dukungan

b) Kemampuanauntuk dapat bekerjaasama dalam melakukanapekerjaan

yangapenting kekuasaanaterjadi ketika seseorangatelah mempunyai

saluran terhadap sumber-sumber keuangan, sumber-sumber manusia,

teknologi, bahan-bahan, langganan dan sebagainya.

6. Kekuasaanainformasi. Dalamaperkembangan berikutnyaaRaven

bekerjasama denganaKruglanski menambahakekuasaan yangakeenam

yaitu kekuasaanainformasi. Kekuasaanainformasi adalahkemampuan

pemimpinauntukamemengaruhi perilakuabawahannya dengan

menggunakan kelebihannyaamemiliki beberapa keteranganayang

diperlukan.

7. Kekuasaanahubungan. Pada tahuna1979 Hersey danaGoldsmith

mengusulkanakekuasaan ke tujuh yaituakekuasaan hubunganaatau

connection power.aKekuasaan hubungan adalahakemampuan pemimpin

untukamemengaruhi perilakuabawahannya denganamenggunakanaadanya

hubunganabaikadirinya dengan orang-orangatertentu yangadipandang

penting danaberpengaruh baik diluaramaupun didalamaorganisasi.

23

D. Pengertian Politik Islam

Politikaberasal dari kata politics (Inggris)ayang menunjukkanasifat pribadi

atau perbuatan.aSecara leksikal, kataapolitisc berarti actingaor judging

wisely, well judged, prudent.31

Politikakemudian terserapake dalam bahasa

Indonesiaadengan pengertian segalaaurusan dan tindakana(kebijakan, siasat,

dan sebagainya)amengenai kebijakananegara atau terhadapanegara lain,

kebijakan,acara bertindaka(dalam menghadapi atauamenangani suatu

masalah).32

Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah

rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan

mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.

Istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul

politea yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya

Aristoteles yang berjudul politea.33

Kedua karya ini dipandang sebagai

pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari kedua karya

inilah dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan

untuk konsep pengaturan masyarakat.

Politik dalam bahasa Arab berarti siyasah (berasal dari kata سياسة يسوس ساس

- - yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti

pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan34

Menurut al-Maqrizi

–sebagaimana dikutip Abdul Wahab Khallaf- arti kata siyasah adalah

31

A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Leaner‟s Dictionary of Current

English (London: Oxford University Press, 1974), h.645. 32

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,

1983), h. 763. 33

Ibid,h.26. 34

Louis Ma‟louf, al-Munjid fi al-Lugah wa al-A‟lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 362.

24

mengatur.35

Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan

pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau

memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.36

Dalam al-

Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing

merekaake jalan yangamenyelamatkan. Siyasah adalahailmu pemerintahan

untukamengendalikan tugasadalam negeri dan luaranegeri, yaitu politik

dalam dan luaranegeri serta kemasyarakatanayakni mengaturakehidupan

umum atasadasar keadilan danaistiqamah.37

Abdul WahabaKhallaf

mendefinisikanasiyasah sebagaiaundang-undang yangadiletakkan untuk

memelihara ketertibanadan kemaslahatan sertaamengatur keadaan.38

Padaaprinsipnya, definisiayang dikemukakanamemiliki persamaan.

Siyasah berkaitanadengan mengatur danamengurus manusia dalamahidup

bermasyarakat danabernegara dengan membimbingamereka kepada

kemaslahatan danamenjauhkannya dari kemudharatan.39

Dariabeberapa definisi yangatelah dikemukakan, penulisamengambil

makna politikadalam arti yang luas.aPolitik tidak hanyaasebatas kebijakan-

kebijakanadalam urusan pemerintahanadalam dan luar negeri,atetapi

35

Wahab Khallaf, al-Siyasat al-Syar‟iyyah (al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), h. 4. 36

Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Vol. VI (Beirut: Dar al-¢adr, 1386/1968), h. 108. 37

Louis Ma‟louf, loc. cit. 38

Abdul Wahab Khallaf, op. cit., h. 4-5. 39

J. Suyuthi Pulungan, Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Ed.I (Cet. I;

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 24.

25

termasuk padaakebijakan-kebijakan dalamainstitusi terkecilasekalipun –

seperti rumahatangga. Politik atauasiyasah adalah caraamengatur urusan

kehidupan bersamaauntuk mencapai kesejahteraanadunia dan akhirat.aPolitik

adalah ruangayang sangat luas,aseluas ruang kehidupan itu sendiri.aIa muncul

dalam duniaadomestik maupun publik,akultural maupun struktural,apersonal

dan komunal.aAkan tetapi, dalam perkembangannya,apolitik memiliki makna

yang semakinasempit menjadi istilahapolitik praktis, politikastruktural,

perebutanakekuasaan untuk kepentinganadiri atau sebagian orang danasesaat,

bukanauntuk kepentinganamasyarakat luas danamasa depanayang masih

panjang.

Bertolakadari pengertianadi atas, politikamengandung duaamakna, yaitu

politikadalam arti luas –sebagaimanaadikemukakan di atas-,adan politik

dalamaarti sempit, yaituapolitik yang merupakanatanggung jawabapengaturan

dan pemeliharaanaurusan umat danamasyarakat secara keseluruhan.aPolitik

praktis yangasejalan dengan syariataIslam adalah politikayang tidak terlihat

didalamnyaaperebutan kekuasaan,akekejaman, ketidakadilan,adan lain-lain,

karenaaIslam meletakkanadasar pengaturan danapemeliharaan urusanaumat

di atasalandasan hukum-hukumaAllah, bukan padaakediktatoran penguasa

atau keinginanasekelompok orang. Penguasaahanyalah pelaksanaapolitik

yang bersumberadari hukum-hukumaAllah swt., sedangkanamasyarakat

berperan sebagaiapengawas dan pengoreksiakehidupan politik

agarasenantiasa beradaadalam rel hukumasyara.

26

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas

permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun

dalam tulisan yang lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah sebelumnya

yang menjadi acuan penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian berkenaan dengan judul penulis yaitu telah dilaksanakan oleh

Zuraidah Hafni dengan judul “piagam madinah persfektif kebudayaan”.

Zuraidah Hafni meneliti tentang peran piagam madinah terhadap

masyarakat madinah ditinjau dari perspektif kebudayaan. Keduanya

memang membahas perihal tentang piagam madinah akan tetapi peneliti

membahas tentang dasar negara yang ada di piagam madinah yaitu

mengenai prinsip perlindungan.

2. Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh M. Basir Syam dengan judul

“Kebijakan Dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah”.

M. Basir Syam meneliti tentang kebijakan dan prinsip kenegaraan nabi

muhammad saw. M. Basir Syam lebih memfokuskan mengenai kebijakan

pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Sedangkan peneiliti

fokuskan disini adalah kekuasaan secara umum dan mengenai dasar

negara Piagam Madinah tentang prinsip Perlindungan.

3. Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh Latifah Awalin dengan judul

“Dasar Negara Menurut Piagama Madinah”. Latifah meneliti tentang

dasar negara meneurut Piagam Madinah. Keduanya sama sama meneliti

tentang dasar negara Piagam Madinah yang membedakannya adalah

27

latifah meneliti dasar negara secara menyeluruh sedangkan peneliti lebih

memfokuskan mengenai dasar negara piagam Madinah tentang prinsip

perlindungan.

76

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ahmad, Zainal Abidin, Piagam Nabi Muhammad Saw Konstitusi Negara Tertulis

Yang Pertama Di Dunia, Jakarta : Pustaka Al Kausar, 2014.

Amar Saifudin, Metod Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Amirin Tatang A. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta : C.V. Rajawali, 1986.

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatam Praktek, Jakarta:

Rineka Cipta, 1990.

Budiarjo Meriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka

Utama, 2008.

Elwa, Mohammed S, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam, Surabaya : Pt

Bina Ilmu, 1983.

Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam,

Sulawesi Selatan : Disertasi, 2007.

Glasse Cyril, Ensiklopedi Islam, Diterjemahkan Oleh Gufron A. Mashadi, Jakarta

:Rajawali Press,1996.

Haekal Husein, Sejarah Hidup Muhammad, Jakarta : Lentera Antarnusa, 2010.

Hasan, Syaikh Abdul, as-Sirah An-Nabawiyyah, Jakarta : PT Gramedia, 2017.

Hashem Fuad, Sirah Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran, Bandung : Mizan,

1992.

Madjid Nurcholis, Islam Dan Tata Negara, Jakarta : UI-Press, 1990.

Ma‟louf Louis, al-Munjid f³ al-Lugah wa al-A‟l±m, Beirut: D±r al-Masyriq,

1986.

Maridjan Kacug , Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde

Baru. Jakarta: Kencana, 2010.

Muin Salim Abd, Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an, Jakarta : Fakultas

Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.

Mu‟nis Husain, Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad Saw, Tangerang :

Pustaka Iman, 1993.

77

Nanang Tahqiq, Politik Islam, Jakrta : Kencana, 2004.

Nasution Harun, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I Jakarta : 1986.

Nasution Harun, Teologi Islam Dan Analisa Perbandingan.

Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka,

1983

Rahman Fazlur, Islam, Diterjemahkan Oleh Amin Ahmad, Bandung : Pustaka,

1984.

Sitepu, P. Anthonius, “Study Ilmu Politik”, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif R&D, Bandung : Alfabeta, 2008.

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah Dan Undang Undang Dasar NRI 1945,

Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.

Sukmadinata Nan Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Remaja

Rosdakarya, 2007.

Ulwan Abdullah Nashih, Sikap Islam Terhadap Non Muslim, Yogyakarta :

Pustaka Al Kautsar, 1990.

Sumber Jurnal

Awali, Latifah. “Dasar Negara Piagam Madinah”. (Skripsi Program Sarjana Iain

Sunan Ampel, Surabaya, 1995).

Basir, M Syam. “Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw di

Madinah”. (Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).

Hamdani, Fitrah. “Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia”. (Skripsi

Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013).

Ritaudin, M. Sidi. “Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut

Pandangan Politik Ikhwanul Muslimin”, Jurnal Tapis, Vol 15, No 1, 2019.