Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

7/27/2019 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1/15

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jika sebelum diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah maka segala sesuatu yang biasanya

menjadi urusan dari daerah itu sendiri diatur oleh pemerintah pusat. Akan

tetapi setelah diberlakukannya melalui pintu otonomi daerah, dengan

terbaginya pengelolaan potensi ke daerah-daerah yang ada

(desentralisasi). Beralihnya pola pemerintahan tersebut telah melahirkan

sebuah konsep pembangunan yang arahnya adalah meningkatkan peran

serta masyarakat untuk pembangunan. Pemberian kewenangan penuh

untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan keuangan daerah menjadi

peluang sekaligus tantangan bagi daerah. Ketimpangan pembangunan

pada masa orde baru, diyakini berbagai pihak dipicu sebagai akibat

pembagian jatah daerah yang timpang pula.

Peluang ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Daerah

(Pemda) untuk membangun daerah-daerah tertinggal, dan mendorong

percepatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini diyakini sebagai indikator

yang sahih mengukur tingkat kemakmuran.

Buruknya tata kelola keuangan negara pada masa Orde Baru

adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi

Indonesia pada tahun 1997-1998. Belum terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas fiskal sekaligus merupakan salah satu faktor penyebab dan

belum terwujudnya Good Governance, karena selama ini kapabilitas dan

efektifitas pemerintah daerah dirasakan masih terlalu lemah.

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah

membuka seluasnya kesempatan bagi para pejabat daerah untuk

mengeksploitasi potensi kekayaan daerah. Pengeksploitasian potensikekayan daerah, yang seyogyanya dipergunakan untuk memperoleh


2/15

2

pendanaan bagi daerah dalam bentuk penggalian potensi-potensi yang

ada sebagai sumber keuangan daerah sudah selayaknya dalam

pengelolaannya dipertanggung jawabkan secara transparan kepada

masyarakat.

Akan tetapi jika berbicara Pengelolaan Keuangan Daerah maka

peraturan yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah yang

akan menjadi pokok bahasan dalam makalah kali ini.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanaruang lingkup keuangan daerah?

2. Apa saja yang menjadi asas-asas umum dalam pengelolaan

keuangan daerah?

3. Siapa saja pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan

daerah?

I.3 Tujuan

1. Menjelaskan ruang lingkup dari keuangan daerah

2. Menjelaskan asas-asa umum dalam pengelolaan keuangan daerah

3. Mejelaskan emegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan

daerah


3/15

3

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang Lingkup Keuangan Daerah sebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Pasal 2 yaitu:

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;

d. pengeluaran daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan daerah;

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau

kepentingan umum.

II.2 Asas-Asas Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Bagian Ketiga Peraturan

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 meliputi:

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun

ditetapkan dengan peraturan daerah.


4/15

4

II.3 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kepala Daerah

Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah

adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah

yang dipisahkan. selaku pemegeng kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah kepala daerah mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan jebijakan tentang pelaksanaan APBD

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah

c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang

d. Menetapkan bendahara pemerintah dan atau bendahara

pengeluaran

e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemunagutan

penerimaan daerah

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang

dan puitang daerah

g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

barang milik daerah

h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran

Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh

kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaaan,

pelaporan, dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan

daerah kepada:

a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah

b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

c. Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku

pengguna anggaran

2. Sekretaris Daerah

Jabatan sekretaris daerah selaku koordinator adalah terkait

dengan peran dan fungsi sekretaris membantu kepala daerah dalam


5/15

5

memyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelengaraan urusan

pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Sekretris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah dalam konteks penyusutan pelaksanaan dan penatausahaan

keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusutan

dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan

pedoman pelaksaaan APBD, dan memberikan persetujuan

pengesahan DPA-SKPD. Selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah bertanggung jawab atas pelaksaaan tugasnya kepada kepala

daerah.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan

keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang

daerah

c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

d. Penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD

e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah , PPKD, dan pejabat

pengawas keuangan daerah

f. Penyusunan pelaporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggung jawaban APBD

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud koordinator

pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:

a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)

b. Menyiapkan pedoman pelaksaan APBD

c. Mentiapkan pedoman pengelolaan barang daerah

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh kepala

daerah.

3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD, dan bentukkekayaan daerah lainnya serta bertindak sebagai Bendahara Umum


6/15

6

Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya kepala pejabat pengelola

keuangan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui

koordinator pengelola keuangan.

Kepala PPKD selaku Pengelola APBD mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah.

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

c. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah di tetapkan

dengan peraturan daerah

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

e. Menyusun laporan keunagan daerah dalam rangka pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD

f. Melaksanakan tugas lainya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan

oleh kepala daerah

PPKD selaku BUD berwenang:

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

b. Mengesahkan DPA-SKPD

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah

f. Memantau pelaksanaa penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank atau lembaga kuangan lainnnya yang telah di tunjuk

g. Mengusahakan dan mengatur dana yang di perlukan dalam

pelaksanaan APBD

h. Menyimpan uang daerah

i. Menetapkan SPD

j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolah atau

menatausahakan investasi

k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beben rekening kas umum daerah

l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atasnama pemerintah daerah


7/15

7

m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah

n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah

o. Melakukan penagihan piutang daerah

p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

q. Menyajikan informasi keuangan daerah

r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kepala satuan kerja perangkat daerah terdiri dari kepala

dinas, badan, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala lembaga

teknis, camat, dan lurah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna

anggaran bertanggung jawab atas tertib panatausahaan anggaran

yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya, kepala satuan

kerja perangkat daerah disebut pengguna anggaran, apabila

mempunyai anggaran tersendiri dalam hal ini dokumen pelaksana

anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD). Dalam konteks

penyusunan palaksanaan dan penatausahaan, pengguna anggaran

mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

a. Menyusun RKA-SKPD

b. Menyusun DPA-SKPD

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran

f. Melalukan pemungutan penerimaan bukan pajak

g. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah di tepakan

h. Menandatangani SPM

i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD

yang dipimpinnya

j. Mengelola barang milik daerah atau kekayaan daerah yangmenjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya


8/15

8

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna

barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala

daerah

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala

daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala SPKPD sebagai

pengguna anggaran melimpahkan dan di bantu oleh:

a. Pejabat kuasa pengguna anggaran

b. Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan

c. Pejabat piata usaha keuangan

d. Bendahara

5. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan

tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan besaran

SKPD, besaran jumlah uang yang dikelolah, beban kerja, lokasi,

kompetensi dan rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penetapan pejabat kuasa

pengguna anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan

pertimbangan kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.

Kuasa pengguna anggaran adalah kepala unit pada SKPD

atau jabatan setingkat dibawah kepala SKPD dan merupakan

penanggung jawab program. Kuasa pengguna anggaran pada

Sekretaris daerah adalah asisten dan kepalah biro/bagian. Pada dinas

adalah subdin dan kepala bagian. Pada badan/lembaga teknis adalah

kepala bidang.

Penunjukan kuasa pengguna anggaran dilaksanakan oleh

kepala daerah berdasarkan usul Kepala SKPD selaku pengguna

anggaran. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab ataspelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.


9/15

9

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tidk diatur tugas dan

wewenang kuasa pengguna anggaran sehingga tugas dan wewenang

KPA berdasarkan pelimpahan wewenang dari pengguna anggaran.

6. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada

SKPD selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan(PPTK) yang

mempunyai tugas antara lain:

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

b) Melaporkan pengembangan pelaksanaan kegiatan

c) Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelksanaan kegiatan

d) Membuat surat permintaan pembayaran.

PPTK ditetapkan oleh pengguna anggaran dengan

mempertimbangkan usul dari kuasa pengguna anggaran.

Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi

jabatan, jumlah anggaran pendapan, beban kerja, lokasi dan rentang

kendali, dan pertimbnagn objektif lainnya. PPTK diberi wewenang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai

dengan bidan tugasnya. PPTKbertanggung jawab kepada pejabat

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pengguna anggaran yang tidak melimpahkan

kewenangannya kepada kepala unit pada SKPD sebagai kuasa

pengguna anggaran maka kedudukan kepala unit kerja (kepala biro

subdin,kepla bidng,kepala bagian) adalah sebagai pejabat

pelaksanaan teknis kegiatan.

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam rangkah melaksanakan wewenang atas

penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD

menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD, disebut pejabat penatausahaan keuanganSKPD (PPK-SKPD).


10/15

10

PPK-SKPD dilaksanakn oleh pejabat kasub

keuangan,apabilah pada organisasi SKPD tersebut belum terdapat

jabatan kasubag keuangan maka ditunjuk pejabat yang akan

melaksanakan fungsi tersebut.

PPK SKPD Mempunyai tugas antara lain:

a. Meliputi kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

b. Meneliti kelengkapan SPP- UP, SPP-GU,SPP-TU dan SPP-LS

gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan

oleh bendahara pengeluaran

c. Melakukan verufikasi SPP

d. Menyiapkan SPM

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan

f. Melaksanakan akuntasi SKPD dan

g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

PPK-SKPD dilarang menerapkan sebagai pejabat yang

bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara, bendahara,

dan PPTK.

Berdasarka tugas tersebut tugas dari PPK SKPD yaitu

melakukan verifikasi,akuntansi dan penyesuaian laporan keuangan

sehingga PPK SKPD mempunyai tugas yang sama dengan bagian

keuangan dan akuntansi pada perusaahaan (bisnis).

8. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Kepalah daerah atas usul PPKD menetapkan

bendahara peneriamaan dan bendahara pengeluaran untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran pada SKPD.

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima,menyimpan menyetor,menata usaha dan

mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran adalah

pejabat fungsional yangditunjukkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.


11/15


12/15

12

b. Apabilah melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga)

bulan harus ditunjuk beberapa penerimaan/pengeluaran dan

diadakan berita acara serah terima.

c. Apabilah bendahara penerimaan/pengeluaran sudah 3 (tiga) bulan

belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang

bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan

sebagai bendahara penerimaan/pengeluaran dan oleh karena itu

segera diusulkan penggantinya.

9. Tanggung jawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah diatur

pada:

a. Pasal 18 ayat (3) undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang

perbendaharaan Negara.

b. Pasal 86 ayat (2) Peratutan penerimaan No.13 Tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan daerah.

c. Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan:

1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara

penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima

atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib

menyelenggarakan penatausaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Pejabat yang menanda tangani dan mengesahkan dokumen

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

penerimaan dan pengeluaran atas pelaksanaan APBD

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang

timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas terdapat tanggung jwab

tentang (bersama-sama) mulai dari penggunaan, kuasa pengguna

anggaran, pejabat pelaksanaa teknis kegiatan,panitia penerimaan

barang, dan panitia tender.

Bendahara penerimaan dan pengeluaran bertanggung jawab

secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Sehinggaapabilah terjadi kesalahan pembayaran baik mengenai jumlah maupun


13/15

13

peneriamaannya menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran

demikian halnya apabila terdapat ketekoran kas.


14/15

14

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan

daerah maka pengelola keuangan daerah perlu melakukan

pengorganisasian dengan baik. Pengelolaan Keuangan Daerah dapat

diklasifikasikan pada 4 aturan kegiatan utama, yaitu: 1)perencanaan

anggaran yang mencakup penyusunan dan penetapan anggaran, 2)

pelaksanaan anggaran, 3) perubahan anggaran, 4) pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran. Terhadap empat kegiatan utama tersebut juga

diatur ketentuan tentang pengelolaan kas, penatausahaan dan akuntansi

serta pelaporan keuangan daerah. Sedangkan untuk pengawasan

pelaksanaan anggaran diatur dengan ketentuan tersendiri dan

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengawas Daerah.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pada jabatan struktural dan penetapan jabatan fungsional

pada Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah,

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD (PPK-SKPD) dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

III.2 Saran

Dengan membaca makalah ini, pembaca disarankan agar bisa

mengambil manfaat tentang Kekuasaan Dalam Pengelolaan Keuangan

Daerah dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan

bermasyarakat..


15/15

15

DAFTAR PUSTAKA

http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemeri

ntah/pp2005_58(kelolaKeuDae).pdf

http://uniunhii.blogspot.com/2013/04/kekuasaan-dan-organisasi-

pengelolaan.html
http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_58(kelolaKeuDae).pdfhttp://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_58(kelolaKeuDae).pdfhttp://uniunhii.blogspot.com/2013/04/kekuasaan-dan-organisasi-pengelolaan.htmlhttp://uniunhii.blogspot.com/2013/04/kekuasaan-dan-organisasi-pengelolaan.htmlhttp://uniunhii.blogspot.com/2013/04/kekuasaan-dan-organisasi-pengelolaan.htmlhttp://uniunhii.blogspot.com/2013/04/kekuasaan-dan-organisasi-pengelolaan.htmlhttp://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_58(kelolaKeuDae).pdfhttp://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_58(kelolaKeuDae).pdf

Documents

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah