Kel. 3 Materi Presentasi Pasal 38-66

8/18/2019 Kel. 3 Materi Presentasi Pasal 38-66

1/20

Bab VII

Akta Notaris

Pasal 38• UU No. 30 Tahun 2004.

- Ayat 1 - ayat 4, mengatur tentang

penulisan dari awal akta, badan akta,

dan akhir atau penutup akta.

• UU No. 2 Tahun 2014.

- Ayat 4, ada perubahan di pasal 16

ayat 1 huruf m dalam hal adanya 4

orang saksi khusus untuk pembuatan

akta wasiat.

- Ayat 5, adanya penghapusan kata

“notaris pengganti khusus”.

Keterangan 1. ata “notaris” dalam !! "o. # $ahun

#%14 di ayat 1 sudah dihilangkan

sebab sudah di&elaskan dalam

ketentuan pasal 1 angka '. bahwa

“akta notaris selan&utnya dapatdisebut &uga dengan akta”.

#. !! "o. # $ahun #%14 sudah tidak

mengenal adanya notaris pengganti

khusus.


2/20

Pasal 3!• UU No. 2 Tahun 2014.

- (erubahan dari kalimat sebelumnya

“penghadap paling sedikit berumur 1)

tahun” men&adi “penghadap paling

rendah berumur 1) tahun”.

Keterangan

" (erubahan pasal *+ hanya terkait tata bahasa, yang di mana isi yang

dimaksud itu sama, bahwa syarat

untuk men&adi seorang penghadap

paling rendah berumur 1) tahun atau

telah menikah dan akap dalam

melakukan perbuatan hukum.


" $er&adi perubahan pada ayat # yang dimana “saksi paling sedikit berumur

1) tahun” men&adi “saksi paling

rendah berumur 1) tahun”.

Keterangan (erubahan pasal 40 hanya terkait tata

bahasa, yang di mana isi yang

dimaksud itu sama, bahwa syarat

untuk men&adi saksi paling rendah

berumur 1) tahun atau telah menikah

dan akap dalam melakukan perbuatan hukum.


3/20

Pasal 41 UU#N

• UU No. 30 Tahun 2004.

engatur sanksi yang diberikan

apabila ketentuan dalam pasal 39 dan pasal 40 !! "o *% $ahun #%%4 tidak

dipenuhi.


engatur sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Keterangan

-

Ada perubahan kata tidak dipenuhi men&adi pelanggaran.

- Ada penambahan ketentuan pasal yang

harus dipenuhi dalam !! "o. # $ahun

#%14, yaitu Pasal 38.

Pasal 42 UU#N

• $idak ada perubahan yang mendasar

dalam !! "o. # $ahun #%14 $entang(erubahan !! "o. *% $ahun #%%4.

- Ayat 1, mengatur penulisan akta otentik harus &elas,

berhubungan,, tidak terputus dan tidak

mengggunakan singkatan.

- Ayat #, mengatur perihal ruang dan sela yang

kosong dalam akta yang harus digaris dengan &elas,keuali kata dalam bentuk formulir berdasarkan

peraturan perundang-undangan, misalnya per&an&ian

leasing.

- Ayat *, mengatur penulisan bilangan yang didahului

dengan angka dan diper&elas dengan huruf.

- Ayat 4, mengatur ketentuan pada ayat # tidak

berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkannama penerima kuasa.

Keterangan

- (asal 4# ayat 4 !!" tumpang tindih dengan pasal

16 ayat 1 huruf .


4/20

Pasal 43• UU No 2 Tahun 2014.

Ada penambahan 1 ayat dalam pasal

4*, yaitu ayat 6. /al ini dirasa

berlebihan sebab lokasi pembuatan

akta di 0ndonesia, maka apabila di

kemudian hari terdapat perselisihan

atas akya yang dibuat dalam bahasa

asing dan bahasa 0ndonesia makatentu sa&a akta yang digunakan adalah

akta yang berbahasa 0ndonesia.


- Ayat 1- ayat 4, mengatur tentang

pembaaan, pener&emahan, atau

pen&elasan, dan penandatanganan.


Adanya penambahan 1 ayat, yaitu

ayat 5 yang berisi mengenai akibat

atas pelanggaran dari ayat 1-ayat 4.


5/20

Pasal 4$• engatur tentang pembaaan,

pener&emahan atau pen&elasan dan penandatanganan pada bagian

tertentu yang dianggap perlu

dilakukan penekanan.Pasal 4%

• ahwa aturan yang ada

dalam pasal 46 isinya bertentangan dengan

pasal 16 ayat 1 huruf m

dan pasal 16 ayat +.


6/20

(asal 4'

• Ayat 1, mengatur tentang

pelekatan surat kuasa di bawah tangan di akta.

• Ayat *, untuk kepengurusan

dalam hal yang sama tidak

wa&ib dilekatkan pada akta.

(asal 4)• !! "o. # $ahun #%14

- ayat 1, diperini, tapi seharusnyalebih baik &ika hanya ditulis point e

dan f, sedangkan point a, b, dan d

lebih baik ditaruh di ayat #

- ayat #, dapat dilakukan dan sah untuk

diganti, ditambah, dioret, dan

disisipkan dengan disertakan paraf

atau diberi tanda pengesahan lain oleh

penghadap, saksi dan notaris.- Ayat *, mengatur tentang sanksi

apabila ayat 1 dan ayat # dilanggar.


7/20

Pasal 4!• UU No. 2 Tahun 2014.

Ada penambahan 1 ayat,yakni ayat 4 yang mengatur

tentang sanksi atas

pelanggaran terhadap

ketentuan ayat 1 dan ayat #.

Pasal $0• A&at 1'a(abila ter)a*i (en+oretan hur,

atau angka *ala- akta (en+oretan harus

*ilakukan se*e-ikian ru(a sehinggaetta( terba+a *a- )u-lah kata huru,

atau angka &ang *i+oret *in&atakan

*ala- sisi kiri akta.

• A&at 2' (en+oretan -en)a*i sah )ika

*iberi tan*a (engesahan oleh (engha*a(

saksi *an notaris.

• A&at 3' *ala- UU No 30 Tahun 2004*isebutkan baha (erubahan han&a

*iletakkan (a*a sisi akta se*angkan

*ala- UU No. 2 Tahun 2014 (osisi

(erubahan akta *i(er)elas (a*a sisi kiri

akta' se*angkan.

• A&at 4' UU No. 30 Tahun 2004 Penutu(an

akta tentang a*a ti*akn&a (erubahan *an

)u-lah (erubahan *in&atakan (a*a

akhir akta' se*angkan *i UU No. 2 Tahun

2014 (en+atatan )u-lah *iletakkan (a*a

sisi kiri se(erti (a*a (asal $0 a&at 1.


8/20

• Ayat 5, hanya terdapat dalam !! "o.

# $ahun #%14 mengatur tentang

sanksi pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat 1, ayat #, ayat *,

ayat 4 dan pasal *) ayat 4. huruf dPasal $1

• Ayat 1, kewenangan notaris untuk

membetulkan kesalahan penulisan

atau kesalahan ketik di minuta akta.

• Ayat #, pembetulan tersebut

dilakukan di hadapan penghadap,

saksi dan notaris.• Ayat *, pembetulan tersebut wa&ib

dibuatkan salinan akta berita aara

yang disampaikan kepada para pihak.

• Ayat 4, merupakan penambahan

dalam !! "o. # $ahun #%14 yang

mengatur tentang pelanggaran

terhadap ketentuan ayat #.


9/20

Pasal $2

• Notaris *ilarang -e-buat aktauntuk *iri sen*iri *an keluarga

*ekat. Ke+uali keluarga notaris

tersebut -en)a*i (engha*a(

*ala- (en)ualan *i -uka u-u-

se(an)ang (en)ualan *ilakukan*i*e(an notaris' (erseaan

u-u- atau (e-borongan

u-u- atau -en)a*i anggota

ra(at &ang risalahn&a *ibuat

notaris. Pelanggaran ketentuanini -engakibatkan akta han&a

-e-(un&ai kekuatan

(e-buktian *ibaah tangan.

Pasal $3

/ala- Pasal ini *i)elaskan baha akta Notaris

ti*ak boleh -e-uat (eneta(anketentuan &ang

-e-berikan sesuatu hak *anatau keuntungan

bagi

•a. Notaris' istrisua-i notaris

•b. saksi' istrisua-i saksi atau

•+. orang &ang -e-(un&ai hubungan

kekeluargaan *engan notaris#ika notaris ber(ihak *an ti*ak -an*iri *ala-

-eneta(kan ketentuann&a -aka sanksiakibat

huku- &ang ter)a*i a*alah akta &ang

bersangkutan han&a -e-(un&ai kekuatan

(e-buktian sebagai akta *ibaah tangan *an

)ika notaris tersebut terbukti -elakukan hal

tersebut -aka notaris *a(at *iberi sanksi beru(a(eringatan tertulis'

(e-berhentian se-entara *engan hor-at

atau (e-berhentian *engan ti*ak hor-at.


10/20

Pasal $4

• A&at 1 Notaris a)ib -en)aga *an-erahasiakan isi akta. al ini

berkaitan *engan kea)iban

notaris *ala- -en)alankan

)abatann&a &ang telah *iatur *ala-

(asal 1% angka 1 huru, e. Arti *ari

-erahasiakan5 a*alah notaris

ti*ak boleh -engu-bar isi akta

(a*a orang lain selain (engha*a(

atau orang &ang -e-(eroleh hak

atas akta tersebut.

• A&at 2 *ala- (asal ini ter*a(at(ena-bahan beru(a ketentuan

sanksi )ika ter)a*i (elanggaran

terha*a( a&at 1

Pasal $$

•A&at 1 6 notaris &ang -engeluarkan grosseakta -e-buat +atatan (a*a -inuta akta

-engenai (eneri-a grosse akta *an tanggal

(engeluaran +atatan tersebut *itan*a

tangani notaris

• A&at 2 grosse akta (engakuan hutang &ang

*ibuat *igha*a(an notaris -e-(un&ai

kekuatan eksekutorial• A&at 3 bagian ke(ala grosse akta -e-uat

,rasa /7I K7A/I9AN

B7:/A;A:KAN K7TUANAN


11/20

Pasal 56

• Ayat (1) akta originali, gorsse akta,salinan akta atau kutipan akta yangdikeluarkan notaris wajib di bubuhistempel

• Ayat (2) teraan cap yang dimaksudpada ayat (1) harus dibubuhkan jugapada salinan surat yang direkatkan

pada minuta akta• Ayat () surat dibawah tangan yang

disahkan, surat dibawah tanganyang dida!tar dan pencocokan!otocopy oleh notaris wajib diberistempel serta tanda tangan notaris

dikarenakan pasal 56 adalahmengaturmengenai suatu kewajibanyang harus dipatuhi oleh notaris,oleh karena itu apabila tidakdilaksanakan maka seharusnyaterdapat sanksi"

Pasal 5#

• Pasal ini menentukan bahwagrosse akta, salinan akta, kutipanakta notaris, atau pengesahansurat di bawah tangan yangdilekatkan pada akta yangdisimpan hanya dapat dikeluarkanoleh notaris yang membuatnya,notaris pengganti, atau pemegangprotocol notaris yang sah" isi pasalini kurang lengkap karena tidakmengatur mengenai surat dibawahtangan yang dida!tar(waarmeking), pencocokan

!otokopi (legalisir) dan pengesahansurat dibawah tangan (legalisasi)"$eharusnya notaris pengganti danpemegang protocol notaris yangsah berwenang pula mengeluarkansurat % surat tersebut"


12/20

Pasal 5&

• 'engatur mengenai kewajiban notarisuntuk mencatat semua akta yang dibuatdihadapannya, surat dibawah tangan

yang disahkan (legalisasi), surat dibawahtangan yang dibukukan (waarmeking)dalam suatu da!tar yang disebut sebagairepertorium" repertorium sangatdiperlukan untuk memberikan keyakinantentang adanya akta dan tanggal akta itu, juga untuk memudahkan pencarian akta"

• ayat (1) terdapat kalimat da!tar suratlain*" $eharusnya kalimat ini dihapus dandigantikan dengan jenis surat atau aktayang termasuk dalam tugas jabatannotaris

• Ayat (2) notaris setiap hari mencatat ++dan nama semua orang yang bertindakuntuk dirinya sendiri maupun sebagaikuasa orang lain"alam hal ini,penulisan

nama % nama dalam repertorium adalahhanyalah nama orang yang bertindakdalam akta, baik bertindak sebagaidirinya sendiri maupun sebagai kuasaorang lain" -rang diluar pihak yangberkepentingan dalam akta tidak perludicantumkan dalam repertorium"

Pasal 59

•

Pasal ini mengatur tentangdaftar Klapper. Daftar Klapperadalah Buku Daftar NamaPenghadap.

• Ayat (1) ; ntaris mem!uatdaftar klapper untuk daftar akta

dan daftar surat di!a"ah tanganyang disahkan se!agaimanayang dimaksud (pasal 5# ayat(1)) disusun menurut a!$ad dandiker$akan setiap !ulan

• Daftar klapper memuat nama

semua rang yang menghadaptiap%tiap nama& sidat dan nmrakta atau surat yang di'atatdalam daftar akta dan daftarsurat di!a"ah tangan


13/20

nth pengisian Buku Daftar Nama PenghadapAtau Klapper Buku Klaper Akta A

.omor/rut

.amaPenghadap 0angiwakilinya

$i!atAkta

glAkta

.omorAkta

.omorPadaepertorium

*1 Adi Per$an$ian Kredit

*+April,*11

*1 *1

*, Adi Per$an$ia

n -aminanudusia

*+

April,*11

*1 *1


14/20

.omor/rut

.amaPenghadap 0angiwakilinya

$i!atAkta glAkta

.omorAkta .omorPadaepertorium

*1 Diana /0 asiat 1#

April,*11

*2 *2

Buku Klapper Akta(D)


15/20

.omor/rut

.amaPenghadap 0angiwakilinya34uasa

$i!at$urat

glan .omorPengesahan

*1 -k3usant

3uratPersetu$uan

4gl * April,*11

Buku Klapper 3urat Di Ba"ah 4angan 6angDisahkan (-)


16/20

Pasal *

• Ayat (1) pasal ini mengaturtentang akta yang di!uatdihadapan ntaris penggantiatau ntaris pengganti khususharus di'atat dalam daftar akta.Namun dalam pasal * ayat (1)7ndang%7ndang N , 4ahun

,*1+ ketentuan tentang ntarispengganti khusus dihapuskan

• Ayat (,) pasal ini tidakmengalami peru!ahan. Pasal inimen$elaskan !ah"a suratdi!a"ah tangan yang disahkan

dan surat di!a"ah tangan yangdi!ukukan di'atat dalam daftarsurat di!a"ah tangan yangdisahkan dan surat di!a"ahtangan yang di!ukukan

• Pasal 1

• Ayat (1) mengatur tentang

penyerahan salinan yang telahdisahkan dari daftar akta dan daftarlain (daftar lain ini !isa !erupa daftarsurat di!a"ah tangan yang disahkandan surat di!a"ah tangan yangdi!ukukan) yang di!uat pada !ulanse!elumnya dan diserahkan paling

lama 15 hari di !ulan !erikutnyakepada 8a$elis Penga"as Daerah. 15hari yang dimaksud adalah terhitungdari tanggal 1 hingga tanggal 15.

• Ayat (,) ; -ika dalam satu !ulanntaris tidak mem!uat akta makantaris atau melalui kuasanya "a$i!menyampaikan hal ini kepada ma$elispenga"as daerah sesuai dengan $angka "aktu yang telah dise!utkan.

Pasal 6


17/20

Pasal 62

• Pasal ini mengatur tentangpenyerahan protokol notaris"protokol notaris adalah kumpulan

dokumen yang merupakan arsipnegara yang harus disimpan dandipelihara oleh notaris sesuaiketentuan undangundang (pasal1 angka 1 // .o 2 tahun 217)penyerahan protokol dilakukandalam hal notaris

a" 'eninggal duniab" 8erakhir masa jabatannya

c" Permintaan sendiri

d" idak mampu secara rohani atau jasmani melaksanakan tugassebagai notaris secara terusmenerus lebih dari tahun

e" iangkat menjadi pejabatnegara

!" Pindah wilayah3jabatan

g" iberhentikan sementara

h" iberhentikan dengan tidakhormat

Pasal 6

Pasal ini diubah dengan menambah 1ayat yaitu ayat (6) yang mengaturtentang tindak lanjut apabila Protokol.otaris tidak diserahkan dalam jangkawaktu tertentu

Ayat (1) 9 penyerahan protokol sebagaimanadimaksud dalam pasal 62 dilakukan

paling lama hari dengan pembuatanberita acara penyerahan protokol notarisyang ditandatangani oleh yangmenyerahkan dan menerima protokolnotaris

Ayat (2) 9 jika notaris meninggal dunia makapenyerahan protokol notaris dilakukanoleh ahli waris kepada notaris lain yang

ditunjuk oleh 'ajelis Pengawas aerahAyat () :ika notaris diberhentikan sementaramaka penyerahan protokol notarisdilakukan oleh notaris pada notaris lainyang ditunjuk mjelis pengawas daerah jika pemberhentian sementara lebih dari bulan

Ayat (7) jika protokol notaris terjadi diluarsebab yang disebutkan pada ayat (2) dan

() maka penyerahan protokol dilakukannotaris kepada notaris lain yang ditunjukoleh menteri atas usul majelis pengawasdaerah

Ayat (5) protokol notaris dari notaris lainyang pada waktu penyerahannya berumur25 tahun atau lebih diserahkan olehnotaris penerima protokol notaris kepadamajelis pengawas daerah

Ayat (6) 9 dalam hal protokol notaris tidakdiserahkan dalam jangka waktu hari


18/20

Pasal 67

• Ayat (1) prototokolnotaris dari notaris

yang diangkat menjadipejabat negaradiserahkan kepadanotaris yang ditunjuk'ajelis Pengawas

daerah• Ayat (2) notaris

pemegang protokolnotaris yang dimaksudpada ayat (1)

berwenangmengeluarkan grosseaktam salinan akta dankutipan akta

Pasal 65

• Perubahan dalam pasal

ini menghapus ketentuantentang notarispengganti khusus"

• alam pasal inidijelaskan bahwanotaris, notarispengganti dan pejabatsementara notarisbertanggung jawab atassetiap akta yangdibuatnya meskipun

protokol notaris telahdiserahkan atau dipindahkepada pihak penyimpanprotokol notaris


19/20

Pasal 5 A

• 8emang diperlukan

menam!ahkan 1 Pasalyang mengatur mengenaisanksi atas pelanggaranPasal 5# dan Pasal 59dikarenakan Ketentuan

3anksi dalam Ba! : telahdihapuskan. Namunmenurut kelmpk kami&pengaturan mengenaisanksi le!ih !aik ditentukan

dalam satu !a! sepertipada 7ndang%7ndangNmr 2* 4ahun ,**+sehingga le!ih terstruktur.

Pasal

• Ber!eda dengan Pasal

7ndang%7ndang Nmr 2* 4ahun ,**+ dimana"e"enang untuk mem!erikanpersetu$uan untukkepentingan peradilan !eradapada 8a$elis Penga"as

Daerah& dalam 7ndang%7ndang Nmr , 4ahun ,*1+"e"enang ada pada 8a$elisKehrmatan Ntaris.Penam!ahan ayat (2) dan (+)pada Pasal 7ndang%7ndangNmr , 4ahun ,*1+diperlukan agar mem!erikankepastian demi kepentinganprses peradilan.


20/20

Pasal A• Karena dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum

tidak menentukan mengenai 8a$elis KehrmatanNtaris& diperlukan 1 Pasal tersendiri yaitu PasalA untuk mengatur se'ara tersendiri mengenai

8a$elis Kehrmatan Ntaris ini. 8enurut kelmpkkami& pengertian umum mengenai 8a$elisKehrmatan Ntaris perlu ditentukan dalam Pasal1 mengenai ketentuan umum& kemudian sudahtepat apa!ila pengaturan le!ih lan$ut mengenai

8a$elis Kehrmatan Ntaris diatur dalamPeraturan 8enteri

Documents

Kel. 3 Materi Presentasi Pasal 38-66