Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah

BAB IPENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri

dannomous yang berarti hukum atau peraturan. Ada dua ciri hakikat dari otonomi yakni  legal

self sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan,

otonomi daerah berarti  self government atau the condition of living under one’s own laws.

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiencyyang bersifat self

government yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu otonomi daerah menitik

beratkan aspirasi daripada kondisi. Dari pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka

otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu

daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan

pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan

mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan

sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan

berubah kembali menjadi urusan Pemerintah pusat.

Berbicara otonomi daerah berarti berbicara tentang suatu spekrtum yang luas,

karena hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari intervensi

pihak lain. Karena itu akan keperluan otonomi bukan hanya sebatas pada pemerintah daerah

saja, tetapi juga pemerintah negara. Keperluan adanya otonomi dalam negara dilatarbelakangi

oleh pengalaman masa lalu, karena keberadaan negara hanya dianggap sebagai instrument

belaka dari kaum kapitalitas. Kondisi ini kemudian melahirkan konsepsi Marx

tentang Instrumental State. Demikian halnya negara-negara social yang menghendaki adanya

otonomi dari pengaruh partai politik (partai komunis) yang cendrung mengintervensi

kehidupan negara. Dalam hubungan ini Negara menhendaki otonomi untuk memperkecil dan

bahkan menghilangkan pengruh-pengaruh maupun intervensi kaum kapitalis atau sosialis.

Berbeda halnya dengan keperluan otonomi dalam pemerintahan lokal, yaitu untuk

memperbesar kewengan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Karena itu

keperluan otonomi pada tingkat lokal pada hakikatnya adalah untuk memperkecil intervensi

pemerintah pusat dalam urusan rumah yangga daerah. Dalam negara kesatuan otonomi

daerah itu diberikan oleh pemerintah daerah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya

menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di

negara federal, yaitu otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian, sehingga

urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah yang diserahkan oleh

negara bagian.

Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan kecendrungan

kewenangan yang besar berada di central government, sedangkan dalam negara federal

kecendrungan kewenangan yang besar berada pada local government. Hal ini menyebabkan

pemerintah daerah dalam Negara kesatuan seperti Indonesia lebih banyak menggantungkan

otonominya pada political will pemerintah pusat, yaitu sampai sejauhmana pemerintah pussat

mempunyai niat baik untuk memperdayakan local government.melalui pemberian wewenagn

yang lebig besar.

Dengan demkian hubungan ini dikenal adanya otonomi daerah yang terbatas dan

otonomi daerah luas. Pada hakikatnya kedua bentuk otonomi tersebut hanya dibedakan oleh

kewenangan yang dimiliki, yaitu untuk daerah yang memiliki otonomi terbatas hanya

memiliki kewenangan yang relatif kecil, sedangkan daerah yang memiliki otonom yang laus

cenderung memiliki kewenangan yang besar.

1.2   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terkait dengan kelebihan dan kekurangan

otonomi daerah, maka masalah yang timbul dirumuskan berikut ini.

1.      Apa yang menjadi maksud dan tujuan dari otonomi daerah?

2.      Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari otonomi daerah?

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi daerah, sebagai salah satu bentuk ‘desentralisasi’ pemerintahan, pada

hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kapentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya

untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-

cita masyarakat yang labih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur.

Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas.

Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka kesejahteraan rakyat, mengalakkan prakarsa

dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal

dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung

jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah secara tegas digariskan dalam

GBHN adalah berorentasi pada pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan adalah

pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Adlah

kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana

mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

Berdasarkan pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah yang tercermin

dalam kesamaan pendapat dan kesepakatan the founding fathers tentang perlunya

desentralisasi dan otonomi daerah, ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada

daerag setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut:

1)      Dari segi politik adalah untuk mengikut sertakan, menyalukan inspirasi dan aspirasi

masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan

kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan

bawah.

2)      Dari segi menejemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat

dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

3)      Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian

masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (empowerment)masyarakat, sehingga

masyarakat semakin mandiri, an tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah

serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhanya.

4)      Dari segi ekomonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program

pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

2.2 Keuntungan dan Kekurangan Otonomi Daerah

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan

kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam

proses desentralisasi ini, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke

pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari

pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus

kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah tingkat pusat maka diidealkan bahwa sejak

diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak

sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini di lihat sangat penting,

terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-

baiknya. Karena dalam sistem yang belaku sebelumnya sangat dirasakan oleh daerah-daerah

besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan

daerah-daerah. Untuk menjamin perasaan diberlakukan tidak adil yang muncul di berbagai

daerah Indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat pada gilirannya akan sangat

membahayakan integrasi nasional, maka kebijakan otonomi daerah ini dinilah mutlak harus

diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan da- erah

sendiri.

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak

hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi perlu juga diwujudkan

atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandiriaan pemerintahan

daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu.

Dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi

daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan upaya sadar untuk membangun

keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.

Beberapa keuntungan dengan menerapkan otonomi daerah dapat dikemukakan

sebagai berikut ini.

a.       Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

b.      Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat,

sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat.

c.       Dalam sistem desentralisasi, dpat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan

(spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teretorial,

dapat lebih muda menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusu daerah.

d.      Dengan adanya  desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam

laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat

bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara,

sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu

dapat lebih muda untuk diadakan.

e.       Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat.

f.       Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang

lebuh beser kepada daerah.

g.      Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang

dilayani.

Di samping kebaikan tersebut di atas, otonomi daerah juga mengandung kelemahan

sebagaimana pendapat Josef Riwu Kaho (1997) antara lain sebagai berikut ini.

a.       Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah

kompleks, yang mempersulit koordinasi.

b.      Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih

mudah terganggu.

c.       Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya  apa yang disebut

daerahisme atau provinsialisme.

d.      Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan

yang bertele-tele.

e.       Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk

memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan.

BAB IIIPENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, terkait dengan kelebihan dan kekurangan otonomi

daerah, maka simpulan dapat diuraikan berikut ini.

1.      Pemberian kewenangan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintaah daerah (hubungan kewenangan) adalah sebagai konsekuensi logis untuk

tercapainya maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, serta untuk imbalan

terhadap kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi

daerahnya.

2.      a). Kelebihan dari Otonomi Daerah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya otonomi daerah para pelaksana

tingkat daerah akan lebih mudah mengambil keputusan. Hal ini secara tidak langsung telah

mendidik para pengambil keputusan pada tingkat bawah untuk bertanggung-jawab atas

keputusan yang diambil. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah akan terbangun kesadaran

publik bahwa mereka memiliki pemerintahan dan bukan pemerintahan yang memiliki

masyarakat, karena rakyat merupakan konsep kebangsaan, yaitu kedaulatannya berada di

tangannya.

b). Kekurangan dari Otonomi Daerah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan di seputar otonomi daerah yang

tidak kunjung selesai dan bahkan telah memunculkan ide beberapa daerah untuk melepaskan

diri dari wilayah Indonesia. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dinilai kurang

adil pembagiannya, karena ternyata daerah hanya memperoleh sebagian kecil dari potensi

yang dimilikinya. Di sisi lain pemerintah daerah juga diperhadapkan pada  berbagai

tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal yang dihadapi oleh pemerintah

antara lain adalah lemahnya sumber daya aparatur pemerintah daerah, sementara masyarakat

telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga tuntutan terhadap pengelolaan

pemerintahan daerah yang sangat demokratis akan mewarnai perjalan pemerintahan itu

sendiri. Sedangkan secara eksternal pemerintah daerah diberhadapkan pada arus perubahan

yang semakin cepat dan mengglobal yang harus direspons oleh pemerintah daerah..

Saran

Berdasarkan bahasan pada paparan tersebut, adapun saran terhadap keuntungan dan

kekurangan otonomi daerah, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk

keberhasilan otonomi daerah adalah perlu kepemimpinan yang kuat pada tingkat pertama

dengan visi yang jelas. Selain itu otonomi daerah memerlukan profesionalisme dalam

pemerintahan serta memerlukan solidaritas kolektif antara aparatur dengan sektor

masyarakat, swasta maupun kelompok sosial budaya.

Selain itu di sisi lain, berbagai masalah dan tantangan tersebut tidak dapat dihindari

oleh pemerintah daerah di Indonesia masa depan. Karena itu, agar menjaga pemerintah

daerah tetap eksis dan survive dalam kompetisi global, maka tidak ada jalan lain selain harus

melakukan reformasi. Reformasi pemerintah daerah dalam memasuki abad 21 mempunyai

makna perubahan dan pembaruan atas berbagai kelemahan yang menimbulkan permasalahan-

permasalahan masa lalu dan juga sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi tuntutan

perubahan global yang sarat dengan berbagai tantangan yang kesemuanya menunjukkan

adanya arus balik kekuasaan pusat ke daerah. Karena itu, salah satu sasaran reformasi

pemerintah daerah adalah untuk membentuk organisasi pemerintah daerah yang mampu

menjawab permasalahan yang terjadi selama ini dan juga mampu memenuhi tuntutan

perubahan global.

DAFTAR PUSTAKA

Marbun, BN. Otonomi Daerah 1945-2005. Jakarta: CV Muliasari, 2005.

Mughni, A. Syafig. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Papringan Yogyakarta, 2007.

Sarundajang, SH. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Widjaja, AW. Titik Berat Otonomi. Jakarta: CV Rajawali, 1992.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

 OTONOMI DAERAH

Oleh:

YETTI HIDAYATILLAH

NIM. 07350007

JURUSAN CIVIC HUKUMFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2009KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah dengan judul, “Kelebihan dan

Kekurangan Otonomi Daerah”, dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpah

curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat-Nya yang telah membawa

kita dari zaman jahiliah ke alam yang terang-menderang seperti sekarang ini.

Selama penyusunan makalah ini, bantuan dari berbagai pihak sangat besar sekali

artinya bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Rohmad Widodo M.Si., selaku Ketua Jurusan Civic Hukum dan Dosen

pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan makalah ini.

2. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa restu dan segalanya yang begitu

berarti bagi penulis, sehingga terselesaikannya penyusunan makalah ini.

3. Teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, yang tiada

bosan-bosannya memberikan pendapat dan saran, sehingga makalah ini dapat terselesaikan

tepat pada waktunya.

4. Semua lembaga dan orang-orang yang telah membantu dan memberikan semangat

pada penulis, yang tidak dapat saya sebutkan  satu persatu.

Semoga makalah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca, tentang

“Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah, yang keberadaannya di arahkan untuk

memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Kritik dan saran sangat dibutuhkan agar penyusunan makalah ini

menjadi lebih baik.

                                                                          

                                                                    Malang, 18 Maret 2009

                                                                                  PenulisDAFTAR ISI

HALAMAN COVER . ...................................................................................... i

KATA PENGANTAR .......................................................................................  ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................  iii

BAB I        PENDAHULUAN ..........................................................................  1

1.1 Latar Belakang ............................................................................  1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................  2

BAB II      PEMBAHASAN .............................................................................  3

2.1 Maksud dan Tujuan dari Otonomi Daerah .................................  3

2.2 Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah .............................  4

BAB III     PENUTUP .......................................................................................  7

3.1 Simpulan .....................................................................................  7

3.2 Saran ...........................................................................................  8

DAFTAR PUSTAKA