Upload
wisda-putri
View
234
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Catatan Hasil Evaluasi Usulan PPKP dan PTK Tahun 2005 - 2007
KELEMAHAN PENYUSUNAN USULAN PPKP DAN PTK
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
REKAPITULASI USULAN PPKP TAHUN 2005 - 2007
2005 2006 2007
LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS
Usulan yang masuk 242 55 258 33 306 107
Jumlah LPTK 24 25 23 14 31 33
Rerata 10.08 2.2 11.2 2.4 9.9 3.2
Usulan diterima 96 14 122 18 85 15
Jumlah LPTK 24 13 22 9 22 10
Rerata 4 1.1 5.5 2 3.9 1.5
Usulan ditolak 152* 41 136 15 221 92
Jumlah LPTK 22 20 23 11 31 33
Rerata 6.9 2.1 5.9 1.4 7.1 2.8
REKAPITULASI USULAN PTK TAHUN 2005 - 2007
2005 2006 2007
LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS
Usulan yang masuk 208 58 304 73 328 162
Jumlah LPTK 23 24 26 19 31 35
Rerata 9.0 2.4 11.7 3.8 10.6 4.6
Usulan diterima 101 19 134 33 106 44
Jumlah LPTK 19 14 24 11 30 21
Rerata 5.3 1.4 5.6 3 3.5 2.1
Usulan ditolak 107 39 170 40 222 118
Jumlah LPTK 22 21 26 15 30 30
Rerata 4.9 1.8 6.5 2.7 7.8 3.5
Kecenderungan yang terjadi sejak 2005 sampai 2007 adalah:
1) peningkatan jumlah usulan yang masuk Direktorat Ketenagaan terdapat
2) penurunan jumlah usulan yang diterima Direktorat Ketenagaan
3) LPTKN lebih banyak mengirimkan usulan dibandingkan LPTKS
4) lebih banyak usulan yang ditolak dibandingkan yang diterima baik dari LPTKN maupun LPTKS.
1) evaluasi administratif,
2) evaluasi akademik,
3) kuota dana yang tersedia di Dit. Ketenagaan.
Dasar pertimbangan dalam seleksi usulan PPKP dan PTK:
1) pengampunan kesalahan administratif yang dianggap tidak esensial.
2) penurunan skor penerimaan dalam evaluasi akademik, 3) variasi LPTK yang usulannya diterima.
Digunakan pula pertimbangan kebijakan seperti:
JENIS DAN BENTUK KELEMAHAN USULAN PPKP DAN PTK
1. Perwajahan tidak sesuai aturan (Warna dan Sampul)
2. Format lembar pengesahan (Lamp. 2 – 5)
3. Kelengkapan dan sistematika usulan (Panduan hlm. 7)
4. Jadwal (Panduan hlm. 4)
5. Alokasi biaya/anggaran penelitian (Panduan hlm. 4)
6. Lampiran
HASIL EVALUASI ADMINISTRASI
7. Pengusul
PENGUSUL
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
1. Pengusul bukan dosen LPTK Negeri dan Swasta dibawah Depdiknas, dari program studi kependidikan yang tidak sedang mengikuti perkuliah (teori) di S-2 atau S-3
2. Ketua pengusul bukan pengampu mata kuliah yang dikaji (PPKP) atau mata kuliah sebidang dengan mata pelajaran di sekolah yang diusulkan (mata kuliah yang diampu tidak jelas)
3. Ketua pengusul sedang terikat kontrak penelitian di Ditjen Dikti4. Komposisi pengusul, khususnya PTK masih banyak dosennya dari
pada gurunya. Seharusnya:PPKP: 1 ketua dan 1-2 anggota (dosen sebidang atau tidak sebidang)PTK : 1 dosen (kota) dan 2 guru (anggota); 2 dosen dan 3 guru
Masih ada sejumlah usulan yang diusulkan oleh person yang sama; kreatif dalam menulis nama:
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
Ketua : AAngg : 1. B 2. C
Ketua : CAngg : 1. B 2. A
Ketua : BAngg : 1. A 2. C
Gelar Aditya Madya
Gelar A. M.G. Aditya M.G. A. Madya
JENIS DAN BENTUK KELEMAHAN USULAN PPKP DAN PTK
1. Judul lebih dari 15 kata, tidak menggambarkan masalah dan tindakan untuk mengatasi masalah
2. Dua usulan dengan judul berbeda, tetapi isinya sama dan diusulkan oleh dosen dari satu prodi
3. Salah pemahaman tentang konsep-konsep pedagogi, misalnya model pembelajaran SEQIP, metode belajar portofolio
HASIL EVALUASI AKADEMIK
4. Hubungan antar komponen dalam proposal tidak jelas
Komponen dan Kaitannya
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
LatarBelakang
MasalahKajianTeori
TujuanPenelitian
MetodePenelitian
? ?
? ?
5. Latar Belakang dan Rumusan Masalah
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
b. Tidak menyertakan data pendukung
a. Tidak diambil dari permasalahan nyata di kelas
c. Potensi untuk perbaikan pembelajaran belum tampak
d. Masalah terlalu luas (Rumusan tidak fokus)
e. Tidak menggambarkan alasan pemilihan alternatif pemecahan
f. Rumusan masalah tidak mencerminkan adanya tindakan dan gambaran perubahan prilaku
6. Tujuan dan Manfaat
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
b. Rumusan tujuan tidak mengarah pada penyelesaian permasalahan atau pada peningkatan/perbaikan kualitas pembelajaran
a. Rumusan tujuan tidak jelas/fokus
c. Tidak menggambarkan manfaat penelitian bagi mahasiswa, dosen dan program studi atau sekolah
7. Kajian Pustaka
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
a. Tidak relevan dengan permasalahan
b. Tidak relevan dengan alternatif pemecahan masalah
c. Tidak mengungkap hasil penelitian yang relevan
d. Tidak menyusun kerangka pikir yang bermuara ke hipotesis tindakan
8. Metodologi PPKP
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
b. Pada penelitian tindakan belum ada gambaran tindakan yang direncanakan.
a. Pemahaman terhadap PTK masih rendah (masih rancunya pengertian siklus dan tindakan
c. Masih belum bisa membedakan antara penelitian pengembangan dan penelitian tindakan (pengembangan yang di-action-kan)
9. Prosedur PTK
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
c. Rancangan rancu dengan penelitian lain, seperti adanya sampling dalam penentuan subjek, adanya kelompok kontrol
b. Satu pertemuan dianggap satu siklus
a. Pemahaman terhadap siklus masih rendah (Siklus tidak jelas atau tidak lengkap komponennya)
d. Hubungan peran kolaboratif tak terinci dengan jelas
10. Pengumpulan dan Analisis Data
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
c. Instrumen yang akan digunakan tidak sesuai dengan data yang diinginkan, misal untuk mengukur keterampilan kerja ilmiah digunakan tes tulis.
b. Pada PTK analisis data terlalu mengandalkan pendekatan kuantitatif (Pokoknya statistik)
a. Terlalu difokuskan pada hasil belajar (masalah proses belum menjadi prioritas)
11. Lain-lain
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
c. Biaya penelitian terlalu banyak pada transport dan honor (tidak sesuai dengan rambu-rambu)
a. Pengesahan/persetujuan dari lembaga mitra tidak ada
b. Ketidaksesuaian jadwal penelitian dengan kalender akademik atau sekolah mitra
d. Jumlah proposal yang disampaikan melebihi jumlah yg ditentukan
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional