Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur

8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur

1/33

WORKSHOP

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

KSN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Jakarta, 19 November 2014

SATUAN KERJA DEKONSENTRASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM


2/33

Outline

1. Latar Belakang

2. Tujuan, Target, Strategi, dan Ruang Lingkup Kegiatan

3. Dasar Hukum

4. Tinjauan Literatur

5. Tinjauan Kebijakan

6. Tinjauan Kelembagaan pada RTR KSN Lainnya

7. Kondisi Kelembagaan Kedungsepur

8. Usulan Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur


3/33

LATAR BELAKANG


4/33

KRITERIA KSN DG SUDUT

KEPENTINGAN EKONOMI:

memiliki potensi ekonomi cepat

tumbuh;

memiliki sektor unggulan yang dapat

menggerakkan pertumbuhan

ekonomi nasional;

memiliki potensi ekspor;

didukungjaringan prasarana dan

fasilitas penunjangkegiatan

ekonomi;

memiliki kegiatan ekonomi yang

memanfaatkan teknologi tinggi;

berfungsi untuk mempertahankan

tingkat produksi pangan nasionaldalam rangka mewujudkan

ketahanan pangan nasional;

berfungsi untuk mempertahankan

tingkat produksi sumber energi

dalam rangka mewujudkan

ketahanan energi nasional; atau

ditetapkan untuk mempercepat

pertumbuhan kawasan tertinggal.

Amanah dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:Bab V: Penetapan Kawasan Strategis Nasional

Lampiran X dalam UU No. 26/ 2007

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskankarena

mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan

dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang

ditetapkan sebagai warisan dunia.

Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis

nasional meliputi:

a) penetapankawasan strategis nasional;

b) perencanaantata ruang kawasan strategis nasional;

c) pemanfaatanruang kawasan strategis nasional; dan

d) pengendalianpemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.


5/33

Adanya peran & kewenangan pemerintah

pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota

Adanya keterbatasan: kapasitasdaerah,

potensi & sumber daya daerah,

pendanaan/ anggaran

Adanya persamaan kondisi dalam hal:

karakteristikwilayah, permasalahanyg

dihadapi

Adanya perbedaan/ kesenjangan:

ketersediaan fasilitas/ infrastruktur, kondisi

ekonomi antar daerah

Adanya kebutuhan yg sama: penyediaan &

pelayanan fasum, peningkatan daya saing

& ekonomi lokal, sinergi dlm

pembangunan daerah

Lembaga pengelola KSN yang ada kurang

berfungsi dengan baik, efektif, & efisien


6/33

TUJUAN, TARGET, STRATEGI

& RUANG LINGKUP KEGIATAN


7/33

Target:Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan

KSN Perkotaan yang diwujudkan dengan

penandatanganan nota kesepahaman antara

gubernur dan bupati/ walikota.

Tujuan:

Percepatan pembentukan dan legalisasi

lembaga pengelola KSN Perkotaan melalui

peningkatan kapasitas kelembagaan

pengelolaan KSN Perkotaan, dalam rangka

mendukung pelaksanaan perwujudan

pemanfaatan ruang melalui forum-forum

koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang

tercakup dalam KSN Perkotaan.


8/33

Lanjutan...

Ruang Lingkup Kegiatan:

Fasilitasi penetapan dan

penyepakatan bentuk

lembaga pengelola KSN

Perkotaan.

Penyusunan dan penetapan

mekanisme tata laksana


Perkotaan.

Perancangan operasionalisasi


Perkotaan

Melakukan koordinasi

dengan Ditjen Penataaan

Ruang

Strategi:

Perumusan draft bentuk dan

mekanisme lembaga pengelolaKSN Perkotaan;

Penyusunan dan penetapan

mekanisme tata laksana


Perkotaan;

Perancangan Operasionalisasi

Lembaga Pengelola KSN

Perkotaan

Koordinasi intensif antar

wilayah dalam upaya mencapai

kesepakatan kepala daerah di

kabupaten/kota dalam

menetapkan bentuk lembaga

pengelola Kawasan Perkotaan;

Melakukan koordinasi secara

regular dengan Ditjen Penataan

Ruang.


9/33

DASAR HUKUM


10/33

Regulasiterkait Pengelolaan Kawasan Perkotaan

UNDANG-UNDANG

UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang Peraturan pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan

antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

PERATURAN PEMERINTAH

PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

PP No. 50 tahun 2007 tentang tatacara kerjasama antar daerah

PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN

PP No. 34 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan kawasan perkotaan

PERATURAN MENTERI

Permendagri No. 69 tahun 2007 tentang kerjasama pembangunan perkotaan;

Permendagri No. 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah;

Permendagri No. 23 tahun 2009 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama antardaerah


11/33

TINJAUAN LITERATUR


12/33

Pengertian Kelembagaan

Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat

atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar

manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan

ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan

formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk

bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

(Djogo, et al; 2003)

Kelembagaan berarti seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat

untuk mendapatkan tujuan hidup mereka. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang

bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang

diinginkan.

Kelembagaan disamping dalam pengertian lembaga/organisasi atau perangkat keras, juga termasuk

perangkat lunak seperti: aturan main, norma, budaya-kognitif, serta besaran dan distribusi kewenangan

dan otoritas yang berjalan (Scott, 2008).


13/33

Menurut Pakpahan 1990 dalam Nasution, 2002 :

1. Batas kewenangan (jur isd ic t ional bo undar y), merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang

dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa.

2. Hak Kepemilikan (Property right), mengandung makna sosial yang berimpiklasi ekonomi. Konsep property right

atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligation) dari semua masyarakat perserta

yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus yang mengatur

hubungan antar anggota masyarakat.

3. Aturan representasi (Rule of representat ion), mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan. Keputusan

Komponen Kelembagaan

a. Komponen person, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.

b. Komponen kepentinganyaitu orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga

diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.

c. Komponen aturandimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara

bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.

d. Komponen struk turdimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar. Orang

tidak bisa merubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Sumber: Syahyuti, 2003


14/33

TINJAUAN KEBIJAKAN


15/33

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

PASAL 142

Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah

kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dapat dilakukan melalui kerja sama

antar wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangPASAL 47

1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah

kabupaten/ kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perkotaan diatur dengan

peraturan pemerintah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB XV DALAM PASAL 355 : PERKOTAAN

Ayat (4)

Penyelenggaraan pemerintahan p ada kawasan p erkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya.


16/33

TINJAUAN KELEMBAGAAN

PADA KAWASAN LAINNYA


17/33

Badan Pengelolaan KAPET(Keppres No. 150 Th. 2000)

Lingkup Pengaturan:

- Diketuai oleh Gubernur di KAPET

- Tugas Badan diatur dlm keppres

- Ada Tim Teknis (dalam menjalankan tugas)- Pembiayaan : APBN, APBD Prov, APBD Kab., & Sumber-sumber dana lain yg sah

l h iliki


18/33

PENETAPAN KSN PERENCANAAN TATA RUANG KSN

1. Perpres No. 45/2011 tentang RTR

Kawasan Perkotaan Denpasar,

Badung, Gianyar, Dan Tabanan

Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga

pengelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Perpres No.55/ 2011 tentang RTR

Kawasan Perkotaan Makassar,

Maros, Sungguminasa, Dan Takalar



3. Perpres No.62/ 2011 Tentang RTR

Kawasan Perkotaan Medan, Binjai,Deli Serdang, Dan Karo



4. Perpres No. 86/ 2011 Tentang

Pengembangan Kawasan Strategis

Dan Infrastruktur Selat Sunda

dibentuk Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan

Infrastruktur Selat Sunda, yang selanjutnya disebut Badan

Pengembangan. Lembaga Pemerintah yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

5. Perpres No. 87/ 2011 TentangRencana Tata Ruang Kawasan

Batam, Bintan, Dan Karimun

Pengelolaan Kawasan BBK dilaksanakan oleh Menteri,Gubernur, Bupati/Walikota, serta Badan Pengusahaan KPBPB

Batam, Badan Pengusahaan KPBPB Bintan dan Badan

Pengusahaan KPBPB Karimun sesuai dengan kewenangannya

6. Perpres No. 58/ 2014 tentang RTR

Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Pengelolaan dilaksanakan Menteri urusan pemerintahan di

bidang kebudayaan, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan

badan/lembagaberdasarkan ketentuan perundang-undangan

KSN Yang Telah Memiliki Perpres...


19/33

Kota Metropolitan MAMMINASATA yang mencakup Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar di Sulawesi

Selatan

BKSPMM diketuai oleh Gubernur

Terdapat lembaga SNVT (Satker Non Vertikal Tertentu) di Kementerian untuk peningkatan pelaksanaan

program-program prioritas

Pola pengelolaan kawasan : struktural (hirarkis-koordinatif)

Memiliki UPT. Sebagai pelaksana teknis yg membantu BKSPMM

BKSPMM (Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata)(KSN Metropolitan Mamminasata: Perpres 55/2011)


20/33

KONDISI

KELEMBAGAAN KEDUNGSEPUR


21/33

Kawasan

Perkotaan

Kedungsepur :

Wilayah mencakup

perkotaan 4

kabupaten dan 2

kota

OVERVIEW

KAB. KENDAL

KAB.

SEMARANG

KOTA

SALATIGA

KOTA

SEMARANG

KAB. DEMAK

KAB.

GROBOGAN

KAB. KENDAL


22/33

Perkembanganjumlah penduduk perkotaan yg

semakin meningkat

Aktivitas perkotaan yang semakin berkembang pesat

vs keterbatasan lahan

Pengembangan pertanian sebagai ketahanan pangan

Pengembangan permukiman perkotaan yang

berkelanjutan

Pertumbuhan kegiatan industri

Kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana

dasar (persampahan, air minum, pengolahan limbah,

dll)

Optimalisasi budidaya perkotaan sesuai kapasitas

ruang

Kebutuhan pengembangan transportasi dan prasarana

regional

Isu Strategis Pengembangan KSN Kedungsepur

B k K l b S I i


23/33

Bentuk Kelembagaan Saat IniKSN Kedungsepur (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab.

Kendal, Kab. Demak & Kab. Purwodadi)

Bentuk Kelembagaan saat ini di KSN Kedungsepur adalah:Sekretariat B ersama (Sekber)

Pada Hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, diselenggarakan Rapat Koordinasi

Pelaksanaan Serah Terima Sekretariat Bersama ( Sekber ) Kedungsepur

Dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Kabupaten Demak

Periode 2014

2017.

Beberapa bidang yang mendesak dan perlu dikerjasamakanmeliputi :

Transportasi

Air minum

Persampahan Pariwisata

Pengelolaan Lingkungan

Ketahanan pangan


24/33

Kondisi saat ini...

Ketua Sekber dijabat secara bergilir oleh Bupati/ Walikota

Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan antardaerah

Belum ada dukungan dana dari APBN untuk operasional, sehingga menjadi beban

APBD Kabupaten / kota.

Kerjasama antardaerah masih kurangbentuk kerjasama tiap sektor/ bidang

pembangunan masih rendah

Kepemimpinan secara bergantian/ bergulir oleh kepala daerah mengakibatkan

kecenderungan pembangunan pada daerahnya sendiri (sesuai masa kepemimpinan)

Masih cenderung sebatas koordinatif, belum sampai pelaksanaan programpembangunan/ implementatif

Belum di-Perpres-kannya RTR Perkotaan Kedungsepur, sehingga mempersulit

implementasi program khususnya yg bersifat regional


25/33

USULAN KELEMBAGAAN

KSN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Dasar Pembent kan l b d l d


26/33

Dasar Pembentukan Kelembagaan dalam Raperpres KSN Kedungsepur


27/33

Lampiran surat Gubernur Jawa Tengah No. 650/009669 tentang Penyampaian Naskah

Kesepakatan dan Dukungan Prooses Penetapan Raperpres RTR Perkotaan Kedungsepur,

terutama pada lampiran surat: Bahan Pertimbangan Kembali Dalam Rangka

Penyempurnaan Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Kedungsepur ada angka 8.

Salinan surat Gubernur:

Pasal 118

Badan / Lembaga Pengelolaan

Ayat (2) agar dihapus, Karena dapat menimbulkan kerancuan-kerancuan, (terutama pada huruf a).

Pembentukan dan pengaturan agar dilaksanakan oleh pemerintah (pusat). Hal ini untuk memastikan agar

kepentingan pemerintah terhadap kedungsepur dapat terwujud.

Hasil Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KSN Kedungsepur

Tahun 2014

Pengkajian/ Telaah Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Literatur, & Bentuk-

bentuk Kelembagaan yg Telah Ada

KSN KEDUNGSEPUR


28/33

KSN KEDUNGSEPUR...(Usulan Pengembangan Kelembagaan)

Usulan Bentuk

AlternatifKelembagaan

Instansi Vertikal

Vs

Otonom

Instansi VERTIKAL

Lembaga Struktural

Vs

Lembaga Fungsional

Lembaga STRUKTURAL

Lembaga bersifat ad hoc

Vs

Lembaga bersifat permanen

Lembaga bersifatPERMANEN

Usulan Ideal

Pembentukan:

Badan Pengelola Kawasan Perko taan

Kedungsepur (BPKPK)


29/33

PembentukanBadan Pengeloladilaksanakan

oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian atau Menteri yang

Membidangi, dan/ atau dapat dilaksanakan

oleh Gubernur melalui dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan, dengan

personil dapat berasal dari pemerintah /

kementerian, dan/atau dari SKPD di Provinsi

Jawa Tengah, dan/ atau SKPD Kabupaten/

Kota.

Anggota Badan / lembaga adalah unsur

unsur dari pemerintah provinsi dan

kabupaten/ kota yang terkait dengan

pengelolaan KSN Perkotaan Kedungsepur

Lanjutan... TUPOKSI:a. Melaksanakan fasilitasidalam usulan

perencanaan, sinkronisasi, dan

keterpaduan program;b. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan

pelaksanaan program guna mewujudkan

Kawasan perkotaan kedungsepur

sebagaimana tujuan penataan ruang;

c. Menjaga konsistensi RTR Kedungsepur

dengan RTR Provinsi, Kabupaten/ Kota

dan RRTR Provinsi, Kabupaten / kota

pada kawasan perkotaan kedungsepur;

d. Melaksanakan kegiatan pengendalian

pemanfaatan ruangbersama-sama

dengan pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten / kota sesuai

dengan kewenangan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

S O i i


30/33

Susunan Organisasi

Penanggung Jawab

Kepala Badan

Sekretariat

Anggota

Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

Pemkab. Kendal

Pemkab. Demak

Pemkab. Semarang

Pemkab. Grobogan

Pemkot. Semarang

Pemkot. Salatiga

Penanggung Jawab :

Presiden

Kepala Badan :

Pejabat Pemerintah/ Pemerintah Daerah

Yg Ditunjuk oleh Pemerintah

Sekretariat :

Pejabat Pemerintah/ Pejabat Dinas Teknis

di Pemprov. Jawa Tengah yg Ditunjuk

Anggota :

Unsur Pemprov. Jateng & Unsur Pemkab./

kota di lingkup KSN Kedungsepur


31/33


32/33

Tata Kerja & Alternatif Pembiayaan

Mekanisme Pelaksanaan/ Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Kedungsepur:

a. Badan pengelola Bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi

b. Melaksanakan tugas kesekretariatan/ harian

c. Fasilitasi dan Rapat Koordinasi dilaksanakan secara rutindan/ atau dapat dilakukan sesuai

dengan kebutuhan

SUMBER PEMBIAYAAN:

Pemb iayaan untuk p engelo laan dan pembangun an di KSN Kedun gsepur:

APBN;

APBD Provinsi Jawa Tengah;

APBD Kab./ kota di lingkup KSN Perkotaan; dan

Sumber-sumber dana lain yg sah.

Pemb iayaan un tuk penyelenggaraan badan p engelo la dibebankan kepada APBN.


33/33

Documents

Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur