Upload
dangthuy
View
235
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman1dari13
Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
UNDANG-UNDANG KM FKT UGM
Nomor 2 Tahun 2016
Tentang
Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas
Gadjah Mada
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA,
Menimbang : a. bahwa LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA KEHUTANAN
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu alur
kaderisasi yang dilaksanakan seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada dalam rangka membentuk karakter mahasiswa
baru yang memiliki jiwa seorang pemimpin;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya
membentuk jiwa kepemimpinan mahasiswa Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk
Undang-Undang;
Mengingat : a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
b. UU No. 12 Tahun 2011
c. PP No. 60 Tahun 1999
d. AD/ART KM FKT UGM
Dengan Persetujuan Bersama
Halaman2dari13
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA,
dan
KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LATIHAN KEPEMIMPINAN
MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya
disebut dengan KM FKT UGM adalah lembaga kemahasiswaan tertinggi yang menjadi
representasi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagaimana
disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.
2. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas
Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan LEM FKT UGM adalah lembaga
eksekutif yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang menjalankan
peran Kelembagaan Mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas
Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan DPM FKT UGM adalah lembaga
legislatif mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagaimana di
sebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.
4. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah
Mada yang selanjutnya disebut LKMK adalah rangkaian kegiatan alur kaderisasi tahap II
mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka pembentukan
jiwa seorang pemimpin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai seorang
Rimbawan.
5. Dewan Pengawas LKMK yang selanjutnya disebut DPLKMK adalah pengawas sekaligus
badan peradilan LKMK yang dibentuk oleh ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FKT
Halaman3dari13
UGM yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan.
6. Steering Committee LKMK yang selanjutnya disebut SC LKMK adalah panitia LKMK
yang bertugas menyusun konsep dan membentuk OC LKMK.
7. Organizing Committee LKMK yang selanjutnya disebut OC LKMK adalah panitia
LKMK yang dibentuk oleh SC yang bertugas untuk melaksanakan LKMK sesuai
dengan konsep yang telah ditetapkan.
8. Pengembangan sumber daya manusia keluarga mahasiswa fakultas kehutanan yang
selanjutnya disebut PSDM KM FKT adalah perwakilan dari masing-masing lembaga
yang bertanggungjawab di bidang kaderisasi .
9. Peserta LKMK adalah mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan
angkatan sebelumnya yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti LKMK pada tahun
tersebut.
BAB II
TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 2
1. LKMK bertempat di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
2. Apabila pada ayat 1 tidak dimungkinkan dilaksanakan maka LKMK dapat bertempat di
luar lingkungan Universitas Gadjah Mada berdasarkan alasan yang jelas disertai
persetujuan Ketua LEM FKT UGM, DPM FKT UGM, dan Akademik FKT UGM
3. Pelaksanaan LKMK sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 1 hari ( 1x24 jam ).
Pasal 3
LKMK dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah
Mada yang berlaku pada tahun tersebut.
BAB III
KEPENGAWASAN, PERADILAN, DAN KEPANITIAAN
LKMK
Pasal 4
Halaman4dari13
1. Pengawas dan Badan Peradilan LKMK adalah DP LKMK.
2. Panitia LKMK terdiri dari mahasiswa Strata 1 (satu) Fakultas Kehutanan yang sedang
menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada.
3. Panitia LKMK adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
maksimal 3 tahun angkatan diatas mahasiswa baru yang terbagi menjadi:
a. SC LKMK, dan
b. OC LKMK
Pasal 5
Pembentukan pengawas, badan peradilan,dan panitia LKMK diatur lebih lanjut dalam
Mekanisme Pembentukan Pengawas, Badan Peradilan, dan Panitia LKMK yang dilaksanakan
oleh LEM FKT UGM dan DPM FKT UGM serta KM FKT itu sendiri selambat-lambatnya 21
hari sebelum pelaksanaan LKMK Fakultas Kehutanan UGM.
Pasal 6
Kepengawasan
Kepengawasan dilakukan oleh DP LKMK yang dimaksudkan untuk senantiasa menjaga
arahan konsep pada saat persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang dan tata
tertib LKMK.
BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG
Pasal 7
DPM KM FKT UGM
1. Berhak untuk menyusun rancangan Undang-Undang LKMK yang kemudian diketahui
oleh elemen KM FKT UGM.
2. Berhak memberikan pertimbangan kepada LEM FKT UGM terkait pelaksanaan LKMK.
3. Berkewajiban membentuk DP LKMK.
4. Berkewajiban mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan LKMK.
Halaman5dari13
5. Berwenang meminta keterangan kepada LEM FKT UGM mengenai pelaksanaan LKMK
dan menghentikan sebelum atau saat berlangsungnya pelaksanaan LKMK apabila
membahayakan citra Fakultas Kehutanan dan terjadi penyimpangan fatal dari tujuan
utama LKMK dengan pertimbangan – pertimbangan dari pihak Dekanat Fakultas
Kehutanan.
6. DPM berwenang memberikan pertimbangan kepada SC dalam menentukan Ketua OC.
Pasal 8
LEM FKT UGM
1. Berhak meminta keterangan kepada ketua dan/atau koordinator SC, OC dan PSDM
KM FKT mengenai pelaksanaan kerja termasuk jika ada penyimpangan dari konsep
yang telah ditetapkan.
2. Berkewajiban bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan LKMK.
3. Berwenang mengambil kebijakan terhadap kegiatan setelah melakukan koordinasi
dengan DPM FKT UGM.
4. Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-undang dan Tatib LKMK.
Pasal 9
DP LKMK
1. Berhak:
a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.
b. Memberikan masukan kepada Badan Peradilan DP LKMK sebagai bahan
pertimbangan mengenai suatu pelanggaran atau sengketa selama pelaksanaan
LKMK.
c. Menegur dan memperingatkan SC dan OC LKMK serta PSDM KM FKT.
d. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk pembuktian sebuah pelanggaran
selama tidak bertentangan dengan konsep LKMK.
e. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPM FKT UGM mengenai kebijakan
yang harus diambil DPM FKT UGM terkait dengan kegiatan maupun kepanitiaan.
f. Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-undang dan Tatib LKMK.
2. Berkewajiban:
a. Menerima pengaduan dari peserta dan panitia LKMK atas pelanggaran LKMK
dan menindaklanjuti pengaduan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.
Halaman6dari13
b. Mengawasi secara aktif persiapan dan pelaksanaan kegiatan LKMK sesuai dengan
konsep, Undang-Undang dan Tata Tertib LKMK.
c. Mematuhi Undang-Undang dan Tata Tertib LKMK.
d. Bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM FKT UGM.
e. Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.
3. Berwenang meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan LKMK dari
panitia LKMK.
4. Berwenang menegur dan memperingatkan panitia LKMK secara langsung.
5. DP LKMK terdiri dari 9 orang anggota DPM FKT UGM.
Pasal 10
SC LKMK
1. Berhak:
a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.
b. Memberikan pertimbangan kepada OC mengenai hal-hal yang bersifat teknis.
c. Meminta penjelasan kepada OC mengenai hal-hal yang terjadi dalam pemberian
sanksi terhadap jenis-jenis pelanggaran yang belum diatur dalam Undang-undang
dan tata tertib LKMK.
d. Melakukan pengaduan kepada Dewan Pengawas LKMK bila terjadi permasalahan
atau sengketa dengan perangkat LKMK.
e. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi.
2. Berkewajiban:
a. Menyusun konsep penyelenggaraan LKMK sesuai dengan persetujuan Dekan
Fakultas Kehutanan UGM.
b. Menentukan ketua OC LKMK.
c. Menentukan koordinator OC LKMK bersama ketua OC LKMK.
d. Memberikan pengarahan kepada OC mengenai hal-hal yang bersifat konseptual.
e. Mematuhi Undang - Undang dan tata tertib LKMK.
f. Bertanggung jawab kepada Ketua LEM KM FKT UGM.
g. Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.
3. Berwenang untuk menyampaikan evaluasi terhadap kinerja OC LKMK dalam
pelaksanaan konsep LKMK.
4. SC LKMK terdiri dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada minimal
2 tahun di atas mahasiswa baru untuk Strata Satu (S1) yang terdiri dari perwakilan setiap
Halaman7dari13
lembaga mahasiswa Fakultas Kehutanan yang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan
rincian 1 (satu) orang dari tiap lembaga.
PASAL 11
PSDM KM FKT
1. Berhak :
a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen
LKMK.
b. Memberikan pertimbangan kepada SC mengenai hal-hal yang bersifat konsep.
c. Melakukan pengaduan kepada dewan pengawas LKMK bila terjadi
permasalahan atau sengketa dengan perangkat LKMK.
d. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi.
2. Berkewajiban :
a. Memberikan materi kepada OC LKMK mengenai wawasan KM FKT dan hal-
hal yang membantu kinerja OC.
b. Melaksanakan matrikulasi LKMK sesuai konsep yang telah ditetapkan oleh
SC LKMK.
c. Mematuhi undang-undang dan tata tertib LKMK.
d. Bertanggungjawab kepada ketua LEM FKT UGM.
e. Menjaga nama baik fakultas kehutanan serta nama baik UGM.
3. Berwenang memberikan keputusan kelulusan matrikulasi kepada peserta LKMK.
dengan persetujuan ketua LEM yang mengacu pada poin kelulusan yang telah
ditentukan.
4. PSDM KM FKT terdiri dari penanggungjawab kaderisasi yang terdapat pada
lembaga. mahasiswa fakultas kehutanan minimal satu orang dari masing-masing
lembaga.
Pasal 12
OC LKMK
1. Berhak:
a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.
b. Menjabarkan dan melengkapi struktur kepanitian beserta seluruh personel yang
diperlukan dengan persetujuan SC.
Halaman8dari13
c. Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep LKMK
sebelum maupun saat berlangsungnya kegiatan kepada SC.
d. Melakukan pengaduan kepada DP LKMK bila terjadi permasalahan atau
sengketa dengan perangkat LKMK.
e. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi oleh DP LKMK.
f. Mendapatkan materi dari PSDM KM FKT mengenai wawasan KM FKT dan hal-hal
yang membantu kinerja OC
2. Berkewajiban:
a. Melaksanakan konsep LKMK sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh
SC.
b. Memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
LKMK apabila diminta oleh ketua LEM dan atau DPM KM FKT UGM.
c. Mematuhi Undang - Undang dan tata tertib LKMK.
d. Menghadap kepada DP apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan LKMK.
e. Menaati dan menghormati keputusan DP LKMK.
f. Mengatur poin kelulusan peserta LKMK.
g. Menindaklanjuti pengarahan-pengarahan yang bersifat insidental dari SC LKMK.
h. Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.
i. Bertanggungjawab kepada SC LKMK.
3. Wajib memberikan sertifikat kelulusan kepada peserta LKMK dengan persetujuan
dekanat yang mengacu pada poin kelulusan yang telah ditentukan.
4. Berwenang untuk mengkoordinasi keuangan dan kesekretariatan seluruh panitia LKMK.
Pasal 13
Peserta LKMK
1. Berhak:
a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.
b. Melakukan pengaduan kepada DP apabila terjadi permasalahan atau sengketa
dengan perangkat LKMK.
c. Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-Undang dan Tatib LKMK.
d. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi.
e. Meminta penjelasan mengenai tugas dan intruksi yang diberikan.
Halaman9dari13
f. Menolak intruksi dari OC apabila intruksi tersebut bertentangan dengan norma-
norma yang berlaku.
g. Mendapatkan dispensasi dari ketua OC apabila memiliki hambatan dalam
pelaksaan LKMK dengan melapor ke panitia disertai surat keterangan yang bisa
dipertanggungjawabkan.
h. Mendapatkan sertifikat dari OC setelah dinyatakan lulus LKMK.
i. Menghadap ketua OC apabila dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi
poin wajib kelulusan, untuk memberikan konfirmasi dalam rangka mendapatkan
sertifikasi kelulusan yang ketentuan – ketentuannya ditentukan oleh panitia LKMK.
2. Berkewajiban:
a. Mematuhi Undang-undang dan tata tertib LKMK.
b. Menaati dan menghormati keputusan DP LKMK.
c. Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan dan UGM.
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti matrikulasi LKMK atau
mengikuti LKMK pada tahun berikutnya.
4. Peserta yang belum lulus LKMK tidak diperkenankan mengikuti lembaga mahasiswa di
fakultas kehutanan UGM.
BAB V
PERADILAN
Pasal 14
Proses peradilan yang dilakukan oleh anggota DP LKMK dimaksudkan untuk
memutuskan perkara atau sengketa dalam pelaksanaan LKMK yang berkategori
pelanggaran berat.
Pasal 15
Proses Peradilan
1. Proses peradilan bersifat terbuka untuk umum.
2. Anggota peradilan harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan keterangan para
pihak yang terkait peradilan dan saksi serta memperhatikan dengan cermat segala
sesuatu yang dapat dijadikan barang bukti.
Halaman10dari13
3. Anggota peradilan bersifat aktif untuk meminta keterangan dari siapa saja mengenai
sengketa tersebut, apakah keterangan saksi yang ada dan barang bukti lainnya
tidak menimbulkan keyakinan untuk memutuskan suatu sengketa atau tidak.
4. Urutan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah :
a. Para saksi, dan
b. Barang bukti lainnya.
5. Proses peradilan dilakukan diluar acara yang sedang berlangsung.
Pasal 16
Pembuktian
Pembuktian terhadap suatu perkara sengketa dilakukan dengan menunjukkan sekurang-
kurangnya satu barang bukti dan atau minimal 2 orang saksi yang diajukan oleh salah satu
atau kedua belah pihak.
Pasal 17
Pengambilan dan Pembacaan Putusan
1. Sebelum mengambil keputusan, anggota DP LKMK terlebih dahulu mengadakan
musyawarah di tempat terpisah dari ruang sidang maksimal 20 menit.
2. Jika dalam musyawarah tidak terjadi kesepakatan, maka keputusan yang diambil
berdasarkan suara terbanyak dalam majelis DP.
3. Setelah putusan dibacakan, hakim ketua memberikan vonis sanksi kepada terdakwa.
Pasal 18
Putusan
1. Semua putusan persidangan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Putusan persidangan adalah bersifat akhir dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Para pihak yang bersengketa wajib menghormati setiap keputusan persidangan.
Pasal 19
Halaman11dari13
Sanksi yang diputuskan di tingkat peradilan setinggi-tingginya adalah rekomendasi
sanksi akademis dari pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM.
BAB VI
EKSEKUSI
Pasal 20
Eksekusi adalah pemberian sanksi yang diberikan dengan maksud mengatur dan
memberikan sikap adil serta disiplin pada peserta dan panitia LKMK dengan ketentuan
yang sesuai dengan Undang-undang dan tata tertib LKMK.
Pasal 20
1. Terhadap peserta yang melakukan pelanggaran, eksekusi diserahkan kepada OC
dengan pengawasan DP LKMK.
2. Terhadap SC dan OC yang melakukan kesalahan, eksekusi diserahkan kepada DP
LKMK.
3. Terhadap peserta maupun panitia yang melakukan pelanggaran berat eksekusi diserahkan
ke DP LKMK.
4. Eksekusi terhadap tindak kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
Pasal 21
1. Eksekusi dilaksanakan maksimal 30 menit setelah persidangan menjatuhkan putusan.
2. Untuk pelanggaran yang sudah jelas sanksinya, eksekusi dilaksanakan sesuai Undang-
undang dan tata tertib LKMK tanpa harus melalui persidangan.
BAB VII
KELULUSAN
Pasal 22
Peserta dinyatakan lulus jika:
Halaman12dari13
a. Mengikuti seluruh rangkaian acara LKMK, kecuali dengan izin yang disetujui oleh
OC dan SC LKMK.
b. Tidak melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali.
c. Tidak melakukan tindak kejahatan
d. Memenuhi poin kelulusan yang telah ditentukan oleh OC LKMK.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Ketentuan umum dari Undang-undang LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA
KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan seperangkat aturan
yang harus ditaati oleh seluruh elemen LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA
KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Pasal 24
Apabila terjadi pelanggaran Undang-undang dan tata tertib LATIHAN
KEPEMIMPINAN MAHASISWA KEHUTANAN maka akan diberikan sanksi sebagai
konsekuensi logis atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang dan tata tertib LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA
KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Pasal 25
Keputusan ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani dan bilamana di kemudian hari ada
kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali melalui mekanisme yang berlaku.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 26
Halaman13dari13
1. Hal-hal yang bersifat teknis tentang pelaksanaan LKMK diatur lebih lanjut dalam
tata tertib LKMK.
2. Tata tertib LKMK meliputi:
a. Tata tertib Badan Kepengawasan dan Peradilan
b. Tata tertib Kepanitian
c. Tata tertib Peserta
3. Tata tertib LKMK bersifat mengikat elemen yang terkait.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditentukan dalam Rapat
Koordinasi KM FKT UGM.
Disahkan di Sleman pada tanggal ……/………/…….
KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS KEHUTANANUNIVERSITAS GADJAHMADA,
Abdul Zaki
13/349151/KT/07559
Diundangkan di Sleman pada tanggal ……/………/…….
KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS KEHUTANANUNIVERSITAS GADJAH MADA
Mahardian Kusmandana
13/345642/KT/07461