Upload
phungkiet
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan Oleh :Dr. Sumule Tumbo, SE., MM
Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
UU 23/2014ttg Pemerintahan Daerah
PERMENDAGRI 13/06
misal: SAP, dstnya
PP 58/2005
(Omnibus Regulation)
PERMENDAGRI 59/07PP 18/016
PP 38/07
PERMENDAGRI 21/11
PERMENDAGRI 32/11 , 39/12, 14/16, 13/2018
PERMENDAGRI 64/13PP 71/10
PP 24/05
PP 2/12
LANDASAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 32/2004
PP
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN
BUPATI/WALI KOTAGUBERNUR
OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MENYERAHKAN
MEMILIKI
PRESIDEN selaku KP memegang KPKN(Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003
• sbg implikasi
desentralisasi
Pasal 6 ayat (2) huruf c UU 17/2003
3
U R U S A N P E M E R I N TA H A N
(Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 )
ABSOLUT
1. POLITIK LUAR
NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER & FISKAL
NASIONAL
6. AGAMA
(Pasal 9)
PILIHAN(Pasal 12 Ayat 3)
WAJIB
Dibagi
berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas
dan Efisiensi
NON YAN
DASAR (Pasal 12 Ayat 2)
S P M
1. Dilaksanakan sendiri
2. Dilimpahkan Wew. Kpd
Ins Vert di Drh
Atau Gub sbg Wkl
Pem Pus Berd Asas
Dekon
DESENTRALISASI
KONKUREN PEMERINTAHAN UMUM
(Pasal 25)
YAN DASAR
(Pasal 12 Ayat1 )
4
9. perhubungan; 10.komunikasi dan
informatika;11.koperasi, usaha
kecil, dan menengah;
12.penanaman modal;13.kepemudaan dan
olah raga;14.statistik;15.persandian;16.kebudayaan;17.perpustakaan; dan 18.kearsipan.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
PILIHAN
1. kelautan danperikanan;
2. pariwisata;3. pertanian;4. kehutanan;5. energi dan
sumberdayamineral;
6. perdagangan; 7. perindustrian;
dan8. transmigrasi
1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum &
penataan ruang;4. perumahan rakyat &
kawasan pemukiman;
5. ketentraman &ketertiban umumserta perlindunganmasyarakat;
6. sosial.
WAJIB
Tidak berkaitan dengan pelayanan dasarBerkaitan dengan pelayanan dasar
1. tenaga kerja;2. pemberdayaan
perempuan danpelindungan anak;
3. pangan;4. pertanahan;5. lingkungan hidup;6. administrasi
kependudukan danpencatatan sipil;
7. pemberdayaanmasyarakat dan desa;
8. pengendalianpenduduk dankeluarga berencana;
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
6
PENDANAAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH(Pasal 282 UU 23/2014)
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas
beban APBN.
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH(Pasal 283 UU 23/2014)
(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan
Urusan Pemerintahan.
(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
KEUANGAN
DAEARAH
semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan dan
penyelenggaraan pemerintah
daerah
2. Berpedoman pada RKPD dalam
rangka Mewujudkan Pelayanan
Kepada Masyarakat
3. Mempunyai fungsi Otorisasi,
perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA
APBD
(Rencana Keuangan
Tahunan Daerah yang
Ditetapkan dengan Perda)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIKLUS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MERUPAKANSUATU RANGKAIAN PROSES PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH YANG DIMULAI DARI PENGANGGARAN YANGDITANDAI DENGAN DITETAPKANNYA APBD,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ATAS APBD, SERTAPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Perda APBD
PEDUM APBD o/ MDN
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penatausahaan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pendapatan
Kekayaan danKewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
RancanganDPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
R P-APBD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
EvaluasiR P-APBD
Oleh Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• LAP PERUBAHAN SAL• Neraca• Lap. Arus Kas• LAP OPERASIONAL• LAP PERUBAHAN EKUITAS• CaLK
Raperda PJ Pel APBD
Disusun dan disajikan Sesuai SAP
PersetujuanBersama (KDH +
DPRD)
Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15
hari
7 hari penyesuaian o/ Pemda
Perda PJ Pel APBD
setelah 3 hari
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
DPRDmelakukan pengawasan bukan pemeriksaan
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RPJMD RKPDKUA & PPAS
APBD
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 310
11
RPJMD
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN
20 tahun 20 tahun
RenstraK/L
RenjaK/L
5 tahun
1 tahun
KUA = Kebijakan Umum APBDPPAS = Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
TAPD = Tim Anggaran Pemda
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedomanDiserasikan dg Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
RKA-SKPD= Rencana kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
PERDAAPBD
dievaluasiDibahas dan disetujui oleh DPRD
KEMENTERIAN DALAM NEGERIPROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN
Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahBerdasarkan Urusan Dan Kewenangannya
Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat
Tepat Waktu
Transparan
Partisipatif
Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya
PRINSIP PENYUSUNAN APBD
13
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupunbarang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaandianggarkan secara bruto;
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dptdicapai serta berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
Penganggaran pengeluaran harus didukung denganadanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlahcukup dan harus didukung dengan dasar hukum yangmelandasinya.
PRINSIP PENGANGGARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
▪ Menerapkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi,
Akuntabilitas, dan Partisipasi;
▪ Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan;
▪ Disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD dan Urusan yang
menjadi Kewenangan Daerah;
▪ Taati Jadwal sesuai dengan Tahapan Penyusunan APBD.
STRATEGI PENYUSUNAN APBD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
No URAIAN WAKTU LAMA1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD
kepada Kepala Daerah
Paling lambat minggu I bulan
Juli
1 (satu) minggu
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah
kepada DPRD
Paling lambat minggu II
bulan Juli 4 (empat) minggu
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS
Paling lambat minggu I bulan
Agustus
4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD dan RKA-PPKD Paling lambat minggu II
bulan Agustus5. Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
6. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 60 (enam puluh) hari kerja
sebelum pengambilan
persetujuan bersama DPRD
dan Kepala Daerah
Paling lambat minggu
I bulan September
bagi daerah yang
menerapkan 5 (lima)
hari kerja per minggu
dan paling lambat
minggu III bulan
September bagi
daerah yang
menerapkan 6 (enam)
hari kerja per minggu
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran berkenan
8. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam
Negeri/Gubernur untuk dievaluasi
3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan
bersama
9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD diterima oleh
Menteri Dalam Negeri/Gubernur
10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil
evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak
diterima keputusan hasil evaluasi)
11. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam
Negeri/Gubernur
3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan
Pimpinan DPRD ditetapkan
12. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
Paling lambat akhir Desember (31
Desember)
13. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur
Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah ditetapkan.
Pasal 311 UU 23/214:
➢ Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertaipenjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai denganwaktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untukmemperoleh persetujuan bersama.
➢ Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD dikenaisanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diaturdalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
➢ Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedomanpada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
➢ Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerahmenyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangandokumen pelaksanaan anggaran.
SANKSI ADMINISTRATIF(PASAL 311 s/d 312 UU 23/2014)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 312 UU 23/214:
➢ Ayat (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersamarancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelumdimulainya tahun anggaran setiap tahun.
➢ Ayat (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersamarancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaransetiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diaturdalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam)bulan.
➢ Ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapatdikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapanAPBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikanrancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telahditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lanjutan….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Psl 313 ayat (1) & ayat (2):
➢ Apabila KDH dan DPRD tidak mengambilpersetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh)Hari sejak disampaikan Ranperda tentang APBDoleh KDH kepada DPRD, KDH menyusun danmenetapkan Perkada tentang APBD paling tinggisebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnyauntuk membiayai keperluan setiap bulan.
➢ Ranperda dapat ditetapkan setelah memperolehpengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi danoleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagiDaerah kabupaten/kota.
Lanjutan….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
A P B D
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
STRUKTUR APBD
PAD
➢ Pajak Daerah
➢ Retribusi Daerah
➢ Hsl Pengelolaan
Keyaan yg Dipisahkan
➢ Lain –lain PAD yg Sah
DANA PERIMBANGAN
➢ DBH
➢ DAU
➢ DAK
LAIN 2 PD YG SAH
➢ Hibah
➢ Bantuan Keuangan
➢ Dana Darurat
➢ Dana Penyesuain
Belanja Tdk Langsung
➢ B. Pegawai
➢ B. Bunga
➢ B. Subsidi
➢ B. Hibah
➢ B. Bantuan Sosial
➢ B. Bagi Hasil
➢ B. Bantuan Keuangan
➢ B. Tidak Terduga
Belanja Langsung
➢ B. Pegawai
➢ B. Barang & Jasa
➢ B. Modal
Penerimaan Pembiayaan
➢SiLPA
➢ Pencairan d. cadangan
➢ Penj yang dipisahkan
➢ Penerimaan pinjaman
➢ Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
➢ Penerimaan piutang
Penerimaan Pembiayaan
➢ Pembentukan dana
cadangan
➢ Penyertaan modal
➢ Pembayaran hutang
➢ Pemberian pinjaman
BELANJA DAERAH(Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP 58 Tahun 2005
▪ Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsiatau kab/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusanpilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
▪ Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi,fungsi, program dan kegiatan (disesuaikan dg urusan),serta jenis belanja.
▪ Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikandengan susunan organisasi pemerintah daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
23
BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)
BELANJA YG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI
AMANAT PER UU
BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM
KEKEBIJAKAN PENGANGGARAN TERKAIT
ANATOMI BELANJA DLM APBD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
24
DAK
DBH - DR
DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU
DANA OTSUS (Untuk Program)
DANA BOS
DANA INSENTIF DAERAH (DID)
DANA PENYESUAIAN (Tunj.
Fungsional, Tambahan
Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi
Guru)
BANTUAN KEUANGAN YG
BERSIFAT KHUSUS
BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT/WAJIB :
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BUNGA
KEGIATAN DPA - L
DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
NASIONAL (A.L. DANA
PENDAMPING DAK)
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN YG
BERSIFAT RUTIN SEPERTI
KEPERLUAN KANTOR SEHARI-
HARI
BELANJA YG DIARAHKAN
(EARMARK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
25
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU:
BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA
BELANJA URUSAN KESEHATAN SEKURANG-KURANGNYA 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI => PSL 171 AYAT (2) UU 36 TH 2009 TTG KESEHATAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN
BAGI HASIL KAB/KOTA KEPADA DESA MIN 10%
DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA
BANTUAN PARPOL
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM
BELANJA URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum & penataan ruang;4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman;5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;6. sosial.
DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
▪ Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
❑ Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekeningdan kode rekening yang tidak merupakan acuan bakudalam penyusunan kode rekening yang pemilihannyadisesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuaikarakteristik daerah.
Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuatprogram dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Jika nomenklatur program dan kegiatan belum terdapatdalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006(Lampiran kode Program dan Kegiatan) daerah bolehmenambah sesuai dengan kebutuhan.
▪ Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melakukan
Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
▪ Sasaran Perbaikan Perencanaan Anggaran Tahun
Berkenaan;
▪ Menekankan pada Aspek Pembinaan Manajerial dan
Saran Perbaikan kedepan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASPEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TerimaKasih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI