Upload
dokien
View
228
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Hotel Santika Jakarta, 21 November 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN KPH SEBAGAI PENGELOLA
KAWASAN HUTAN DI TINGKAT TAPAK YANG MANDIRI
1
Drs. H. Slamet, M.Si
KASUBDIT WILAYAH IV
DIREKTORAT FASILITASI KELEMBAGAAN DAN
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI
DAERAH
TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA KE-IV
PEMBUKAAN UUD 1945
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
PS. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
PENDIDIKAN, KESEHATAN, HAK ATAS PEKERJAAN, HAK
ATAS PENGHIDUPAN YG LAYAK, DAN JAMINAN SOSIAL
HAK WARGA NEGARA
2
UU 22 / 1999 Dominan Desentralisasi
UU 32 /’04 mencari keseimbangan
UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi
UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi
Presidential Edict 6 / 1959 Dominan Sentralisasi
UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi
DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
• Sudah Terjadi beberapa kali Perubahan
Kebijakan Desentralisasi di Indonesia
• Dari 10 kali perubahan kebijakan, 7
diantaranya Dominan Desentralisasi
• UU 23/2014 mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan Pemda
FUNGSI PEMERINTAHAN
PELAYANAN Untuk KEADILAN
PEMBANGUNAN Untuk KESEJAHTERAAN
PEMBERDAYAAN Untuk KEMANDIRIAN
PENGATURAN Untuk KETERTIBAN
KEMENDAGRI MENJAGA AGAR FUNGSI PEMERINTAHAN
BERJALAN BAIK DI DAERAH
• MENINGKATKAN KUALITAS DAN
MEMPERCEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH
• MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
KEPEMERINTAHAN
• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN
PADA MASYARAKAT.
• MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG
LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL
TUJUAN OTDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
ADMINISTRASI
POLITIK
TUJUAN
OTDA
PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN
P E N A T A A N U R U S A N
P E M E R I N T A H A N
Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU sehingga memberikan status otonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom;
Ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan;
Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;
Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan. Hal ini menyebabkan terjadinya Pengalihan Kewenangan
mencegah tumpang tindih kewenangan
Memperkuat status
urusan otonomi daerah
7
IMPLIKASI PENGALIHAN KEWENANGAN
I. PENYESUAIAN REGULASI DI TATARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
II. PENYESUAIAN REGULASI TATARAN KEMENTERIAN
TEKNIS
III. PENGALIHAN PERSONIL, PRASARANA/SARANA,
PENGANGGARAN, DAN DOKUMEN (P3D)
IV. PERUMUSAN PELAYANAN
V. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHAN( Pasal 9 s.d Pasal 26)
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat
6 Urusan • politik luar negeri• pertahanan• keamanan• yustisi• moneter dan fiskal
nasional• Agama
Pemerintah Pusat:• melaksanakan sendiri• melimpahkan kpd
Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
KONKUREN
Dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi &
kab/kota.
6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
Meliputi:
• pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanannasional
• pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
• pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
• Konflik sosial
• koordinasi pelaksanaan tugas
• pengembangan kehidupan demokrasi
• pelaksanaan semua Urusanpemerintahan yg bukanmerupakan kewenangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN( Pasal 11 UU 23/2014)
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan
Dasar
6 URUSAN:
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
Masyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan
Dasar
18 URUSAN• Tenaga kerja• pemberdayaan perempuan
dan pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat
dan Desa• pengendalian penduduk dan
keluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan
menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan
8 URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata
• pertanian
• kehutanan;
• energi dan sumber daya mineral;
• perdagangan;
• perindustrian; dan
• transmigrasi.
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PASAL 208 UU NO 23/2014:
1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dibantu oleh Perangkat Daerah.
2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai
aparatur sipil negara.
DINAS DAN BADAN
Pasal 217 UU 23 Tahun 2014
Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Pasal 219 UU 23 Tahun 2014
Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
DINAS TIPE A DINAS TIPE B DINAS TIPE C
Apabila Hasil
perhitungan nilai
variabel lebih dari 800
Apabila Hasil
perhitungan nilai
variabel lebih dari 600
s/d 800
Apabila Hasil
perhitungan nilai
variabel lebih dari
400 s/d 600
TIPOLOGI DINAS PROV & KAB/KOTA DITETAPKAN BERDASARKAN
HASIL PEHITUNGAN VARIABEL SBB :
12
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta
pariwisata;
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan
masyarakat & Desa;
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub
urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan
kebakaran;
penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral,
transmigrasi, dan tenaga kerja;
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan
penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup,
kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan;
Perpustakaan dan kearsipan
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BIDANG
KEHUTANAN
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DINAS KEHUTANANDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
26 PROVINSI
8 PROVINSI
ACEH, RIAU, BENGKULU,KEPRI,
BANTEN, JATENG, GORONTALO, NTB
PENUNJANG
URUSAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
Diwadahi dalam
BADANDiwadahi dalam
DINAS
TIDAK SETIAP
URUSAN
DIBENTUK DALAM
ORGANISASI
TERSENDIRI
URUSAN
WAJIB &
PILIHAN
UPTD UPTD
Nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri K/L yang
membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. (Pasal 211 Ayat 2 UU 23/2014)
Perencanaan,
Keuangan,
Kepegawaian,
Diklat,dan
Litbang
1. UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan
daerah
2. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah
3. Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan UPT Daerah
Tujuan PenataanPerangkat Daerah
(Termasuk UPTD danCabang Dinas)
1. Membentuk perangkat daerah yangrasional, proporsional, efektif danefisien, sehingga tepat fungsi dan tepatukuran;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,melalui pengurangan belanja pegawaidan memperbesar belanja modal.
DASAR HUKUM
DAN TUJUAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH
DASAR HUKUM
PENATAAN PERANGKAT
DAERAH
16
DINAS/BADAN
PELAKSANA FUNGSI DINAS/BADAN
CABANG DINAS UPT DINAS/BADAN
➢ melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang pendidikan dan Urusan
Pemerintahan yang hanya
diotonomikan kepada Daerah
provinsi (Kehutanan,
Pendidikan Menengah, Kelautan
dan ESDM)
➢ Pada Dinas yang membentuk
Cabang Dinas, tidak mempunyai unit
organisasi terendah, kecuali
sekretariat.
➢ melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
➢ bersifat mandiri dan mendukung
tugas teknis tertentu dari satu atau
lebih fungsi pada Dinas/Badan.
CABANG D INAS
➢ Cabang dinas adalah unit kerja
yang melaksanakan sebagian
fungsi dari seluruh unit kerja
pada dinas (miniatur dinas) pada
wilayah administrasi
pemerintahan tertentu.
➢ Cabang dinas hanya dibentuk
pada dinas provinsi yang
melaksanakan urusan ESDM,
Kehutanan dan pendidikan.
➢ Untuk efisiensi, cabang dinas
dapat mempunyai wilyah kerja
lebih dari 1 kabupaten/kota.
➢ Cabang dinas mendapatkan
kewenangan untuk
mempermudah pemberian
pelayanan kepada masyarakat.
Untuk urusan yang
hanya diotonomikan
kepada daerah provinsi
dibentuk cabang dinas
di kabupaten/kota yang
mempunyai urusan
tersebut
Kehutanan
Energi dan Sumber
Daya Mineral
Kelautan
Pendidikan
Menengah
PENGERTIAN UPTD DAN CABANG
DINAS(PERMENDAGRI 12/2017)
• Pengertian UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkatUPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatanteknis operasional dan/atau kegiatan teknispenunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
• Pengertian Cabang Dinas:
Bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Pemerintahan bidang Pendidikan Menengah, Kelautan
dan Perikanan, ESDM, dan Kehutanan yang dibentuk
sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
19
Cabang Dinas dan UPTD dibentuk berdasarkan kriteria danindikator yang telah ditetapkan.
Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria dan Indikator yangtelah ditetapkan.
Klasifikasi UPTD didasarkan pada hasil perhitungan analisbeban kerja.
Kelembagaan UPTD yang ada di daerah saat ini harusmenyesuaikan dengan Permendagri 12/2017
20
1. Melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan tenis
penunjang tertentu.
2. Penyediaan barang dan/atau jasa
diperlukan masyarakat dan
perangkat daerah lain terus
menerus.
3. Memberikan kontribusi dan manfaat
langsung kepada masyarakat
dan/atau pemerintahan.
4. Tersedia sumberdaya pegawai,
pembiayaan, sarana dan prasarana.
5. Tersedia jabatan fungsional teknis
sesuai dengan tupoksi UPTD.
6. Memiliki SOP dalam melaksanakan
tupoksi.
7. Memperhatikan keserasian
hubungan antara pemerintah prov
dengan kabupaten/kota (tidak
tumpang tindih)
UPTD
DIBENTUK
BERDASARKA
N KRITERIA
21
Cabang Dinas Pendidikan :
Tingkat pelayanan satuanPendidikan (> 150 sekolah A)
Cabang Dinas ESDM :
Totalitas cekungan air tanah, danjumlah izin usaha yang ada di daerah
Cabang Dinas Kelautan :
Luas wilayah laut yang dikelola(paling sedikit 5000 km2)
Cabang Dinas Kehutanan :
Luas Kawasan Lindung, lahan kritis, hutan rakyat, jumlah industri, jumlahkelompok tani hutan, dan jumlahdesa sekitar hutan
CABANG DINAS
DIBENTUK
BERDASARKAN
KRITERIA
Klasifikasi Cabang Dinas
KehutananIndikator Kelas A Kelas B
1. Luas kawasan lindung Lebih dari 45,000 ha Kurang dari atau sama
dengan 45,000 ha
2. Luas lahan kritis Lebih dari 15,000 ha Kurang dari atau sama
dengan 15,000 ha
3. Luas hutan rakyat Lebih dari 15,000 ha Kurang dari atau sama
dengan 15,000 ha
4. Jumlah industri hasil hutan Lebih dari 15 industri Kurang dari atau sama
dengan 15 industri
5. Jumlah kelompok tani
hutan
Lebih dari 225
kelompok
Kurang dari atau sama
dengan 225 kelompok
6. Jumlah desa sekitar hutan Lebih dari 60 desa Kurang dari atau sama
dengan 60 desa
23
UPTD KELAS A:
▪ Lingkup tupoksi meliputi 2
fungsi atau lebih pada
dinas/badan atau wilayah
kerjanya lebih 1 kab/kota, dan
jumlah beban kerja efektif
15.000 jam atau lebih per tahun
UPTD KELAS B:
Lingkup Tupoksi hanya 1 fungsi
pada dinas/badan, atau wilayah
kerjanya 1 kab/kota, dan jumlah
jam kerja efektif 6000 – 15.000
jam/tahun
KLASIFIKASI
UPTD DAN
BERDASARKAN
PADA HASIL
ANALISIS
BEBAN KERJA
DINAS
ADMINISTRASI
UPTD(KPH)
operasional
Titik berat
kepada
fungsi
kebijakan
dan
administrasiTitik berat
kepada
fungsi
operasional
PRINSIP TATA KELOLA HUTAN
SEBAGAI KONSEKUENSI UU NO 23 TAHUN 2014
PENGALIHAN P3D
Untuk penyelesaian P3D, hanya pengalihan Personil yang telah selesai
pengalihannya
Untuk Pengalihan Aset dan Dokumen belum terselesaikan
Untuk percepatan pengalihan Aset dan Dokumen, Ditjen Bina Bangda telah
mengirimkan surat kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah agar memfasilitasi
percepatan pengalihannya, berpedoman pada surat KLHK No.
S.1195/Seken/Pusjak/Otl.o/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Permohonan
Data Hasil Serah Terima P3D Bidang Kehutanan dari Pemerintah Kab/Kota ke
Pemerintah Provinsi.
Konsekuensi Keterlambatan pengalihan Aset berdampak pada:
➢ Bagi Dinas: Implikasinya terhadap Perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan
ke depan.
➢ Bagi Kab/Kota yang tidak menyerahkan: Menjadi temuan pemeriksaan dan tidak
dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan
➢ Bagi KPH: Implikasinya akan mengganggu operasionalisasi dan kinerja KPH
➢ Pengalihan Aset mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pnegelolaan Barang Milik Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
30
30
A
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA