KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Direktur_Poldagri_-_UU...Pemilu punya 4 (empat) fungsi: ... Pemilu yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan

UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan pada acara:

Rapat Koordinasi Nasional

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Oleh:

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.

Direktur Politik Dalam Negeri

DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Yogyakarta, 20 September 2017

NAMA : Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. TTL : Bone, 16 Januari 1973 NIP : 19730116 199302 1 002 JABATAN : Direktur Politik Dalam Negeri PENDIDIKAN : D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN – BDG S1 Ilmu Pemerintahan : IIP – Jkt S2 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG KANTOR : Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5 Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

2


3

SUBSTANSI PEMILU

1. Sarana kedaulatan rakyat. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis.

2. Sarana pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. 3. Pemilu punya 4 (empat) fungsi:

• sarana membangun legitimasi; • sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; • sarana menyediakan perwakilan; dan • sarana pendidikan politik.

4. Unsur pemilu • Aktor (penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, serta calon dan

pasangan calon) • Sistem Pemilihan (waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, metode

pencalonan, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih)

• Manajemen dan pelaksanaan (perencanaan dan penganggaran, persiapan, dan pelaksanaan tahapan)

• Penegakan hukum (pengawasan, penyelesaian pelanggaran, penyelesaian perselisihan, dan pemantauan)

TUJUAN PENYATUAN UU PEMILU

Melaksanakan Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan. [Penggabungan 3 Undang-Undang, yaitu: UU 42/2008 ttg Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU 8/2012 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU 15/2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum]

Mereview substansi 3 Undang Undang tersebut guna menyesuaikan kebutuhan pengaturan Pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dalam Undang-Undang Pemilu.

PERTAMA

Menyusun kerangka besar penggabungan dengan tetap berpegang pada logika (pengaturan) Pemilu yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan ke dalam pengaturan secara runtut.

KEDUA

KETIGA


4

• memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; • mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; • menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; • memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan • mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

KEEMPAT

• Pilpres dan Pileg Serentak • Alokasi Kursi dan Dapil • Metode konversi suara ke kursi • Sistem Pemilu • Ambang Batas Parlemen • Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Stabilitas dan Efektifitas Pemerintahan

• Peningkatan partisipasi masyarakat • Masyarakat sadar politik • Kualitas pilihan politik masyarakat

Presiden dengan legitimasi yang kuat dan dukungan yang memadai dari partai di DPR

• Kelembagaan partai yang kuat • Kaderisasi baik • Rekruitmen baik

• Mandiri dan berintegritas • Kelembagaan kuat • Dukungan sekretariat kuat

GRAND DESIGN PEMILU SERENTAK

SISTEM PRESIDENSIIL

PRESIDEN

PEMILU

PARTAI POLITIK PENYELENGGARA PEMILU MASYARAKAT

checks and balances

DPR yang fungsional dan proporsional

DPR

5

6


PROSES PELAKSANAAN PEMILU

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU (18 bulan sebelum

hari H)

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA

PEMILU

MASA TENANG (3 hari sebelum hari

H)

KAMPANYE (3 hari setelah

penetapan DCT s/d masa tenang)

PENETAPAN PASANGAN CALON

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DCT ANGGOTA DPR, DPD,

DAN DPRD

PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN (8 bulan sebelum hari H)

SERTA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

(9 bulan sebelum hari H)

AWAL TAHAPAN PEMILU

(20 bulan sebelum hari H)

VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA

PEMILU (14 bulan sebelum

hari H)

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

SUARA (April 2019)

REKAPITULASI SUARA: • PPK • KPU Kab/Kota (20 hari

setelah hari H) • KPU Prov (25 hari setelah

hari H) • KPU (35 hari setelah hari

H)

PENETAPAN PEMENANG

GUGATAN PERSELISIHAN HASIL

PEMILU KE MK

7


PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

SINKRONISASI DATA PEMILIH

(selama 2 bulan)

PENYUSUNAN DPS

(1 bulan sejak pemutakhiran data pemilih berakhir)

PENYAMPAIAN SALINAN DPT KEPADA

PARPOL (7 hari sejak DPT

ditetapkan)

PENYUSUNAN DPT (7 hari sejak DPS hasil

perbaikan)

PENGUMUMAN DAN MASUKAN

MASYARAKAT ATAS DPS HASIL

PERBAIKAN (selama 7 hari)

PENGUNGUMAN DAN MASUKAN

MASYARAKAT ATAS DPS

(selama 14 hari)

PEMERINTAH (DAK2, DP4 dan WNI di

luar negeri)

• DAK2 (16 bulan sebelum hari H) • WNI di luar negeri (16 bulan

sebelum hari H) • DP4 (14 bulan sebelum hari H) • Data kependudukan (setiap 6

bulan)

KPU

DATA KEPENDUDUKAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

(selama 4 bulan)

PERBAIKAN DPS (14 hari sejak

masukan masyarakat berakhir)

TAHAPAN PEMILU Pelaksanaan Pentahapan dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. (Pasal 167) KETERANGAN : • Pentahapan pemilu dimulai pada bulan Agustus 2017 dan Pemungutan suara dilaksanakan

pada Bulan April 2019

PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 • berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik • memiliki kepengurusan di seluruh provinsi • memiliki kepengurusan di 75% jumlah kab/kota di provinsi yang bersangkutan • memiliki kepengurusan di 50% jumlah kec di kab/kota yang bersangkutan • menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai

politik tingkat pusat. (Pasal 173)

KETERANGAN: • Syarat peserta pemilu sama dengan syarat pemilu sebelumnya. • Pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.

8


PELAKSANAAN PEMILU

• Jika terjadi perselisihan kepengurusan Parpol, kepengurusan Parpol tingkat Pusat yg menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg merupakan kepengurusan Parpol tingkat Pusat yg sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham.

• Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain, kepengurusan Parpol tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham.

• Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib didaftarkan ke Kemenkumham paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan Menkumham paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.

• Jika pendaftaran dan penetapan kepengurusan Parpol belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Paslon dan caleg di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Parpol yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg adalah kepengurusan Parpol yang tercantum dalam keputusan terakhir Menkumham.

(Pasal 184) 9


PERSELISIHAN PENGURUS PARPOL

ALOKASI KURSI PER DAPIL Prinsip penataan dapil: kesetaraan nilai suara, ketaatan pd sistem Pemilu yg proporsional, proporsionalitas,

integralitas wilayah, berada dlm cakupan wilayah yg sama, kohesivitas, dan kesinambungan. (Pasal 185)

Alokasi kursi per dapil DPR RI: 3 – 10 kursi; DPRD Prov/Kab/kota: 3 – 12 kursi

Daerah pemilihan DPR RI dan DPRD Prov menjadi lampiran UU

Jumlah kursi DPRD Prov: (Pasal 188)

a. Jumlah penduduk sampai dengan 1 juta = 35 kursi

b. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 45 kursi

c. Jumlah penduduk 3 juta – 5 juta = 55 kursi

d. Jumlah penduduk 5 juta – 7 juta = 65 kursi

e. Jumlah penduduk 7 juta – 9 juta = 75 kursi

f. Jumlah penduduk 9 juta – 11 juta = 85 kursi

g. Jumlah penduduk 11 juta – 20 juta = 100 kursi

h. Jumlah penduduk lebih dari 20 juta = 120 kursi

Daerah pemilihan DPRD Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU (Pasal 191)

a. Jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu = 20 kursi

b. Jumlah penduduk 100 ribu – 200 ribu = 25 kursi

c. Jumlah penduduk 200 ribu – 300 ribu = 30 kursi

d. Jumlah penduduk 300 ribu – 400 ribu = 35 kursi

e. Jumlah penduduk 400 ribu – 500 ribu = 40 kursi

f. Jumlah penduduk 500 ribu – 1 juta = 45 kursi

g. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 50 kursi

h. Jumlah penduduk lebih dari 3 juta = 55 kursi

10



11

PENCALONAN

PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Memenuhi persyaratan Bakal calon disusun oleh Parpol KPU memverifikasi kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan administrasi Bawaslu, Bawaslu Prov & Kab/Kota, mengawasi

pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Penyusunan DCS Penetapan dan pengumuman DCT (Pasal 240)

Parpol mendaftarkan Bakal Paslon KPU memverifikasi Bakal Paslon KPU menetapkan dan mengumumkan

Pasangan Calon Bawaslu mengawasi pelaksanaan

verifikasi kelengkapan administrasi Paslon yang dilakukan oleh KPU

Paslon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Presidential Treshold Paslon yang diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol peserta Pemilu: 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. (Pasal 222)

Memenuhi persyaratan KPU memverifikasi kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan Bawaslu, Bawaslu Prov & Kab/Kota, mengawasi

pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Penetapan DPS Penetapan dan pengumuman DCT (Pasal 266)

DPR, DPRD PROV & KAB/KOTA

DPD


12

KAMPANYE PEMILU [#1]

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (Pasal 267)

UMUM

visi, misi, dan program pasangan calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; visi, misi, dan program parpol untuk Parpol Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR,

anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon

anggota DPD. (Pasal 274)

MATERI

* Sejak 3 hari setelah penertapan DCT hingga masa tenang ** 21 hari sebelum masa tenang

METODE

pertemuan terbatas; * pertemuan tatap muka; * penyebaran bahan Kampanye Pemilu

kepada umum; * pemasangan alat peraga di tempat umum; * iklan media massa cetak dan elektronik,

internet; * * (Pasal 275)

rapat umum; * * debat Pasangan Calon tentang materi

Kampanye Pasangan Calon [5x]; kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


13


Dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran .

Bentuk: tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

pemberitaan Kampanye Pemilu harus adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu. memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan

iklan Kampanye Pemilu Pengawasan dilakukan oleh KPI atau Dewan Pers. (Pasal 287)

PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE

lokasi pemasangan alat peraga ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

Alat peraga Kampanye Pemilu sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. (Pasal 298)

ALAT PERAGA


14


Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Paslon.

Dapat diperoleh dari: Paslon yang bersangkutan; Parpol dan/atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon; sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Bentuk: uang [perseorangan: Rp2,5 miliar; kelompok/perusahaan/badan usaha Rp25 miliar], barang, dan/atau jasa.

Dapat didanani dari APBN. (Pasal 325)

Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

Dana bersumber dari: partai politik; calon anggota DPR, DPRD prov, dan DPRD kab/kota dari partai politik yang bersangkutan; sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sumbangan perseorangan: Rp2,5 miliar; kelompok/perusahaan/badan usaha Rp25 miliar.

Ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. (Pasal 329)

Pemilu Anggota DPD

Didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.

Dana bersumber dari: calon anggota DPD yang bersangkutan; sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sumbangan perseorangan: Rp750 juta; kelompok/perusahaan/badan usaha Rp1,5 miliar. (Pasal 332)

DANA KAMPANYE PEMILU

melakukan pembukuan dan melaporkan dana kampanye

15


PEMUNGUTAN SUARA

kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; tempat pemungutan suara.

(Pasal 341)

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Hari, tanggal, & waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. (Pasal 347)

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: pemilik KTP elektronik yang

terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan;

pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;

pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan; dan

penduduk yang telah memiliki hak pilih. (Pasal 348)

PEMUNGUTAN SUARA [Secara serentak April 2019]

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Presiden dan Wakil Presiden • Foto • Nama • Nomor Urut • Tanda Gambar Parpol (Gabungan

Parpol) Pengusung Pasangan Calon.

DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota: • Tanda Gambar Parpol • Nomor Urut Parpol untuk setiap

Dapil • Nomor urut dan nama caleg

DPD • Pas Foto • Nama Calon untuk setiap Dapil (Pasal 342)

SURAT SUARA

Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. (Pasal 350)

Presiden dan Wakil Presiden • tanda coblos pada nomor urut,

foto, nama salah satu Paslon, tanda gambar parpol, dan/atau tanda gambar gabungan parpol.

DPR dan DPRD : • tanda coblos pada nomor atau

tanda gambar parpol berada pada kolom yang disediakan.

DPD • tanda coblos terdapat pada 1

(satu) calon perseorangan. (Pasal 353)

SUARA SAH

• Sistem Proporsional Terbuka, kesempatan kepada pemilih untuk memilih calegnya secara langsung. (Pasal 168)

• Penentuan caleg terpilih ditentukan dengan perolehan suara terbanyak masing-masing caleg.

SISTEM PEMILU


16

Perolehan suara Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno.

Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan]. perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka [paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara

Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka terbuka [paling lambat 25 hari setelah hari pemungutan suara].

Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka terbuka [paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. (Pasal 413)

Parpol Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Seluruh Parpol Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Pasal 414)

Parpol Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD prov dan DPRD kab/kota, suara sah setiap parpol dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dst. (Pasal 415)

PENETAPAN HASIL PEMILU

METODE KONVERSI SUARA KE KURSI

METODE SAINTE LAGUE (Murni) • Metode Sainte Lague dengan bilangan pembagi 1; 3; 5; 7; … dst. • Penghitungan jumlah kursi yang didapat sama dengan Metode Kuota Hare,

yang membedakan adalah bilangan pembaginya. • Deviasi (penyimpangan) keadilannya rendah. • Suara terbuang lebih sedikit. • Metode Sainte Lague termasuk metode penghitungan yang efektif dan

efisien. Hal ini dikarenakan oleh metode penghitungan Sainte Lague ini menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan.

• Metode ini bisa menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul dalam metode Quota Hare atau proses 3 (tiga) tahap pada metode konversi suara ke kursi Pemilu sebelumnya.

17


METODE SAINTE LAGUE (MURNI)

18


NO PARTAI SUARA SAH BP 1 BP 3 BP 5 TOTAL 1 A 94.200 94.200 31.400 18.840 2 B 101.120 101.120 33.707 20.224 1 KURSI 3 C 301.870 301.870 100.623 60.374 1 KURSI 4 D 205.569 205.569 68.523 41.114 1 KURSI 5 E 302.000 302.000 100.667 60.400 1 KURSI 6 F 263.621 263.621 87.874 52.724 1 KURSI 7 G 305.713 305.713 101.904 61.143 2 KURSI 8 H 199.074 199.074 66.358 39.815 1 KURSI 9 I 148.421 148.421 49.474 29.684 1 KURSI

10 J 205.410 205.410 68.470 41.082 1 KURSI TOTAL 2.126.998 10 KURSI

METODE KUOTA HARE (PEMILU 2014)

19


NO PARTAI SUARA SAH BPP TAHAP I TAHAP II TOTAL 1 A 94.200 212.700 94.200 1 KURSI 2 B 101.120 101.120 1 KURSI 3 C 301.870 301.870 89.170 1 KURSI 4 D 205.569 205.569 1 KURSI 5 E 302.000 302.000 89.300 1 KURSI 6 F 263.621 263.621 50.921 1 KURSI 7 G 305.713 305.713 93.013 1 KURSI 8 H 199.074 199.074 1 KURSI 9 I 148.421 148.421 1 KURSI

10 J 205.410 205.410 1 KURSI TOTAL 2.126.998 4 KURSI 6 KURSI 10 KURSI

PERBANDINGAN KUOTA HARE DAN SAINTE LAGUE

20


NO PARTAI SUARA SAH KUOTA HARE ST. LAGUE 1 A 94.200 1 KURSI 2 B 101.120 1 KURSI 1 KURSI 3 C 301.870 1 KURSI 1 KURSI 4 D 205.569 1 KURSI 1 KURSI 5 E 302.000 1 KURSI 1 KURSI 6 F 263.621 1 KURSI 1 KURSI 7 G 305.713 1 KURSI 2 KURSI 8 H 199.074 1 KURSI 1 KURSI 9 I 148.421 1 KURSI 1 KURSI

10 J 205.410 1 KURSI 1 KURSI TOTAL 2.126.998 10 KURSI 10 KURSI

21


PELANGGARAN PEMILU

Pemilih/ Pemantau

Pemilu/ Peserta Pemilu

Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu

Kab/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Desa/Kel,

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS

Terbukti

Tidak Terbukti

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Administratif

DKPP Rehabilitasi

Sanksi

KPU Sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD

prov, DPRD kab/kota, dan Paslon

Menerima Tidak

Menerima

MA

Membatalkan Keputusan KPU

Penetapan Keputusan KPU

KPU menetapkan

kembali calon anggota DPR,

DPD, DPRD prov, DPRD

kab/kota, dan Paslon

Pelanggaran terstruktur,

sistematis, dan masif

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. (Pasal 456)

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (Pasal 460)

Bukan pelanggaran

Pemilu

• Diproses bawaslu sesuai kewenanganannya

• Diteruskan kpd instansi yg berwenang

Tim Pemeriksa Daerah

22


SENGKETA PROSES PEMILU

Pelapor

Bawaslu, Bawaslu Prov, dan Bawaslu

Kab/Kota

Keputusan Bawaslu bersifat terakhir dan

mengikat

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 466)

Sengketa terkait: penetapan Parpol

Peserta Pemilu; penetapan DCT

anggota DPR, DPD, DPRD; dan

penetapan Paslon

Pengadilan Tata Usaha

Negara

Putusan bersifat final dan mengikat

Adjudikasi

Mediasi

23


PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Peserta Pemilu

Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat

KPU wajib tindak lanjuti

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. (Pasal 473)

24


TINDAK PIDANA PEMILU (Pasal 476)

Pelapor

Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu

Kab/Kota Polri

Penuntut Umum

Pengadilan Tinggi

Putusan Putusan

KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/ Kota

Final Mengikat

Bawaslu

Polri

Kejaksaan Agung

Sentra Penegakan

Hukum Terpadu

Sekretariat

Pengadilan Negeri

PENGUATAN KELEMBAGAAN, KEWENANGAN, DAN TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMILU

A. KPU

Masa jabatan ketua dan anggota KPU adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan pada level yang sama. (Pasal 10)

Penataan jumlah keanggotaan KPU prov dan KPU kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan (anggota KPU Prov: 5 atau 7; anggota KPU Kab/Kota: 3 atau 5). (Pasal 10)

Kewenangan: mengangkat, membina, dan memberhentikan jajaran KPU di bawahnya; serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan. (Pasal 12, 13, dan 14)

Penguatan kelembagaan Sekretariat KPU: Sekjen KPU dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama. (Pasal 79)

25


B. BAWASLU

Masa jabatan ketua dan anggota Bawaslu adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan pada level yang sama. (Pasal 92)

Penataan jumlah keanggotaan Bawaslu prov dan Bawaslu kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan. (anggota Bawaslu Prov: 5 atau 7; anggota Bawaslu Kab/Kota: 3 atau 5) (Pasal 92)

Kewenangan: mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis; memutus pelanggaran administratif; menyelesaikan sengketa proses Pemilu (melalui mediasi dan adjudikasi); menerima pendaftaran pemantau pemilu; melatih saksi partai politik; dan mengajukan pengujian Peraturan KPU kepada MA. (Pasal 76, 93, 94, 95, dan 96)

Penguatan kelembagaan Sekretariat Bawaslu: Sekjen Bawaslu dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama. (Pasal 149)

26


C. DKPP

Anggota DKPP 7 orang terdiri dari: 1 orang ex officio dari unsur KPU; 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan 5 orang tokoh masyarakat (diusulkan Presiden 2 orang dan DPR 3 orang). (Pasal 155)

Kewenangan: dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan tokoh masyarakat yang dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang ad hoc. (Pasal 164)

Penguatan kelembagaan Sekretariat DKPP: Sekretariat DKPP dipimpin oleh Sekretaris. (Pasal 163)

27


PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA

28

1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS;

2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS;

3. PELAKSANAAN SOSIALISASI; 4. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK; 5. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK; 6. PEMANTAUAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN

PEMILU; 7. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

PELAKSANAAN PEMILU.

BANTUAN DAN FASILITAS

PASAL 434 UU No. 7 TAHUN 2017

UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


PERAN LINMAS

29

Pasal 351 Ayat (4).

PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN

KEAMANAN DI SETIAP TPS DILAKSANAKAN OLEH 2

(DUA) ORANG PETUGAS YANG DITETAPKAN OLEH

PPS.

Penjelasan Pasal 351 ayat (4).

PETUGAS YANG MENANGANI KETENTERAMAN,

KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS

BERASAL DARI SATUAN PERTAHANAN

SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT.


TINGKAT PARTISIPASI

30

TAHUN PEMILIH

TERDAFTAR MENGGUNAKAN

HAK (%)

SUARA SAH (%)

TIDAK MENGGUNAKAN HAK

(%)

SUARA TIDAK SAH

( % )

1955 37.104.464 91,41 95,91 8,59 4,09

1971 58.558.776 96,62 96,59 3,38 3,41

1977 69.998.344 96,52 94,90 3,48 5,10

1982 82.134.195 96,47 93,71 3,53 6,29

1987 93.737.633 96,43 95,00 3,57 5,00

1992 107.565.413 95,06 95,67 4,94 4,33

1997 125.640.987 93,55 96,13 6,45 3,87

1999 118.158.778 92,74 96,61 7,26 3,39

2004 148.000.369 84,07 91,19 15,93 8,81

2009 171.265.442 71.00 86,00 29,00 14,00

PILEG 2014

187.852.992 74,30 89,53 25,70 10,47

Sumber: KPU


PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dialog politik dengan tokoh masyarakat, kader dan parpol (prov/kab/kota) dalam

rangka peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui interaksi secara

langsung dengan masyarakat

Penguatan pokja demokrasi

Pendidikan etika dan budaya politik terkait dengan seluruh pemangku kepentingan

Pendidikan politik bagi perempuan dan kaum marjinal dalam rangka meningkatkan

peran perempuan dan kaum marjinal dalam politik sehingga kuota keterwakilan

perempuan 30% di lembaga DPR dan DPRD maupun penyelenggara pemilu dapat

terpenuhi

31

Sasaran di beberapa provinsi dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki

partisipasi perempuan rendah berdasarkan IDI dan data dari Kementerian PPA

Meningkatnya IDI provinsi dengan rencana aksi di tiap provinsi

Sasaran diprioritaskan pada kab/kota yang tingkat partisipasi masyarakat dalam

politik masih rendah

Sasaran diprioritaskan pada daerah yang berbatasan langsung dengan negara

lain, daerah pesisir, dan daerah yang potensi kerawanan konflik cukup tinggi


PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS PENYELENGGARAAN PEMILU

32

SOSIALISASI PEMILU dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu, dll. Sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda dan pemilih perempuan.

MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU: pembentukan tim monitoring di daerah berdasar Permendagri No.61 Tahun 2011.


LANGKAH ANTISIPASI PEMILU

33

Melakukan monitoring untuk semua tahapan pemilu.

Koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan Pemilu.

Konsolidasi ketertiban dan keamanan antar berbagai instansi.


PENEKANAN DALAM RANGKA SUKSES PEMILU

34

Samakan persepsi antara KPU, KPU prov, KPU

kab/kota, Bawaslu, Bawaslu prov, Panwaslu kab/kota,

pemerintah dan pemda dalam koordinasi pelaksanaan

pemilu.

Ciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam

pelaksanaan pemilu.

Berikan dukungan kelancaran pemilu.

Ciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam

pelaksanaan pemilu.


35 35

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

TERIMA KASIH

Documents

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Direktur_Poldagri_-_UU...Pemilu punya 4 (empat) fungsi: ... Pemilu yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan