Upload
trinhkhanh
View
252
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
www.dgip.go.idUniversitas Ahmad Yani, Cimahi, 5 November 2018
RAZILUDirektur Teknologi Informasi – Kekayaan Intelektual
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN
PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI PENELITI DAN DOSEN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENDAHULUAN
KEBIJAKAN DI BIDANG HAK CIPTA
KEBIJAKAN DI BIDANG PATEN
KEBIJAKAN UMUM
1
2
3
4
TOPIK BAHASAN DISKUSI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENDAHULUAN
BAGIAN I
1. PERANAN HKI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
2. PENTINGNYA PENERAPAN SISTEM HKI PADA PERGURUAN TINGGI
3. PENTINGNYA PELINDUNGAN KI BAGI PEMILIK
4. HKI MERUPAKAN ASET BERHARGA
5. HKI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SDGs/TPB
GCI (41/138)
Innovation
(90/138)
RPJMN/RPJPN
WCU
100 Janji
Prioritas
(Widodo-JK)
Kehidupan
sehari-hari
GII
(88/128)
(2016)
PERANAN HKI DALAM
BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENTINGNYA HKI
BAGI UNIVERSITAS
1. Menghindari duplikasi pekerjaan riset;
2. Bebas dari tuntutan pihak lain atas pelanggaran HKI;
3. Mengenali state-of-the-art untuk mengetahui perkembangan terakhir di bidang teknologi tertentu;
4. Berkontribusi pada pegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya;
6. Memperbaiki mutu/kualitas produk atau proses yang ada;
7. Mengembangkan solusi teknis, produk atau proses baru;
8. Meningkatkan nilai akreditasi jurusan dan/atau institusi;
9. Menjadi salah satu sumber penghasilan;
10. Indikator (output) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
11. Menjadi kebanggan bagi Universitas.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SINTA –
SCIENCE and TECHNOLOGY INDEX
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENTINGNYA PELINDUNGAN HKI
BAGI INVENTOR/PENCIPTA/PEMILIK
HAK
EKSKLUSIF
Melaksanakan/menggunakan sendiri
Memberikan persetujuan kpd pihak lain
• Pewarisan
• Hibah
• Wasiat
• Wakaf
• Perjanjian tertulis
• Sebab lain yang yang dibenarkan Undang2
Melarang/mencegah pihak lain untuk melaksanakan/menggunakan (menikmati nilai ekonomi/komersial)
+
+
-
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Prof. Shuji Nakamura
University of California
Nichia Corporation membayar Kepada Inventor RP 84 M
Untuk Paten Laser Biru yang memungkinkan lampu LED berwarna putih.
The 2014 Nobel Prize for
Physics "for the invention
of efficient blue light-
emitting diodes
Inventor: +300 patent
HKI ASET BERHARGA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
HKI DALAM
PERJANJIAN INTERNASIONAL
No Nama Perjanjian Uraian Status Instrumen
1 TRIPS WTO Aspek KI dikaitkan perdagangan Ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994
2 Paris Convention 1883 Industrial Property Aksesi Keppres No.15 Tahun 1997
3 Berne Convention 1886 Hak Cipta Aksesi Keppres No. 18 Tahun 1997
4 Trademark Law Treaty TLT Ketentuan UU Merek Aksesi Keppres No.17 Tahun 1997
5 Singapore Trademark Law Treaty STLT Ketentuan sistem administrasi Merek Belum aksesi
6 Madrid Protocol Pendaftaran Internasional Merek Aksesi Perpres No. 92 Tahun 2017
7 Patent Cooperation Treaty PCT Pendaftaran Internasional Paten Aksesi Keppres 16 Tahun 1997
8 Hague Agreement (Geneva Act 1999) Pendaftaran Internasional Desain Industri Belum aksesi
9 WIPO Copyright Treaty WCT Hak Cipta dan digital (internet) Aksesi Keppres 19 Tahun 1997
10 Rome Convention 1960 Hak terkait performers, phonogram, dan broadcasting Belum aksesi
11 WIPO Performers and Phonogram Treaty WPPT Hak terkait dan digital (internet) Aksesi Keppres No. 74 Tahun 2004
12 Beijing Treaty Hak terkait dan audiovisual protection Signatory (belum ratifikasi)
13 Marrakesh Treaty Pengecualian ciptaan bagi Visual Impaired Person (VIP) Signatory (belum ratifikasi)
14 Convention on Bio-Diversity CBD Pelindungan Sumber Daya Genetik Aksesi UU No. 5 Tahun 1994
15 Nagoya Protocol Access dan Benefit Sharing Sumber Daya Genetik dan
Pengetahuan Tradisional
Ratifikasi UU No. 11 Tahun 2013
16 Nice Agreement Kelas merek barang dan jasa Belum aksesi
17 Vienna Agreement Kelas merek barang dan jasa figuratif Belum aksesi
18 Locarno Agreement Kelas produk desain industri Belum aksesi
19 Strasbourg Agreement International Patent Classification (IPC) Belum aksesi
20 Budapest Treaty International Recognition of the Deposit of Microorganisms Belum aksesi
21 Lisbon Treaty Pelindungan internasional indikasi geografis Belum aksesi
22 Washington Treaty Pelindungan Desain tata letak sirkuit terpadu Belum aksesi
23 UPOV 1991 Perlindungan Varietas Tanaman Belum aksesi
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
STATISTIK TREN PERMOHONAN 2013-2017
70135
65346
61711
60984
62949
9877
9229
8857
8337
7780
3645
3847
3904
3682
4256
13210
5889
5763
5678
6287
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
2017
2016
2015
2014
2013
Copyright Industrial Design Patent Trademark
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUALSTATISTIK PERMOHONAN 2018 (29/10/2018)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEBIJAKAN DI BIDANG HAK CIPTA
BAGIAN II
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Pasal 1 ayat 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 66
(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau
Kuasanya kepada Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik
dan/atau non elektronik dengan:
a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
c. membayar biaya.
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
KONDISI AWAL KONDISI IDEAL
Pengajuan pencatatan diajukan secara manual Pengajuan pencatatan diajukan secara elektronik
Rata-Rata waktu penyelesaian 4 s.d. 6 bulan Rata-rata waktu penyelesaian 1 hari
Kebutuhan anggaran dan SDM yang besar Efisiensi anggaran dan SDM
Proses tidak transparan Proses transparan
Surat pencatatan ciptaan berupa kertas Surat pencatatan ciptaan berupa berkas digital
Banyaknya keluhan publik Kepuasan publik meningkat
PENCATATAN HAK CIPTA ONLINE DENGAN
TEKNOLOGI KRIPTOGRAFI (APLIKASI E-HAKCIPTA)
INOVASI
PERMASALAHAN PENCATATAN CIPTAAN
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
PERBANDINGAN E-HAKCIPTA
PARAMETER SEBELUM 2018 PENYEMPURNAAN 2018
Waktu Proses 14 Hari Kerja 1 Hari Kerja
Contoh CiptaanMelampirkan Contoh
Ciptaan
Contoh Ciptaan
Dalam Bentuk Digital
Validasi Dokumen QRCodeQRCode
Disempurnakan
Pengaman Dokumen Tidak TersediaSertifikat Digital
BSSN
Pasca Permohonan Tidak Tersedia Tersedia
Statistik Tidak Tersedia Tersedia
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
APLIKASI E-HAKCIPTA
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
JENIS CIPTAAN YANG DAPAT DILINDUNGI
Karya Tulis Karya Seni Komposisi Musik Drama & Koreografi
Atlas Karya Tulis (Tesis) Alat Peraga Seni Lukis Aransemen Drama / Pertunjukan
Biografi Karya Tulis Lainnya Arsitektur Seni Motif Karya Rekaman Suara Drama Musikal
Booklet Terjemahan Baliho Seni Motif Lainnya Lagu/Musik Ketoprak
Buku Komik Banner Seni Pahat Musik Tradisional Komedi/Lawak
Buku Mewarnai Laporan Penelitian Brosur Seni Patung Musik Blues Koreografi
Buku Panduan/Petunjuk Majalah Diorama Seni Rupa Musik Country Lenong
Buku Pelajaran Makalah Flyer Seni Songket Musik Dangdut Ludruk
Buku Saku Modul Kaligrafi Seni Terapan Musik Dengan Teks Opera
Bunga Rampai Naskah Drama / Pertunjukan Karya Seni Batik Seni Umum Musik Elektronik Pantomim
Catatan Harian/Jurnal/Diary Naskah Film Karya Seni Rupa Senjata Tradisional Musik Funk Pentas Musik
Cerita Bergambar Naskah Karya Siaran Kolase Sketsa Musik Gospel Pewayangan
Diktat Naskah Karya Sinematografi Leaflet Spanduk Musik Hip hop, Rap Seni Akrobat
Dongeng Novel Motif Sasirangan Ukiran Musik Jazz Seni Pertunjukan
e-Book Perwajahan Karya Tulis Motif Tapis Musik Karawitan Sirkus
Ensiklopedia Proposal Penelitian Motif Tenun Ikat Musik Klasik Sulap
Jurnal Puisi Motif Ulos Musik Latin Tari (Sendra Tari)
Kamus Resensi Pamflet Musik Metal
Karya Ilmiah Resume/Ringkasan Peta Musik Pop
Karya Tulis Saduran Poster Musik Rhythm and Blues
Karya Tulis (Artikel) Sinopsis Seni Gambar Musik Rock
Karya Tulis (Disertasi) Tafsir Seni Ilustrasi Musik Ska, Reggae, Dub
Karya Tulis (Skripsi) Seni Logo Musik Tanpa Teks
Karya Audio Visual Rekaman Suara Karya Fotografi Karya Lainnya
Film Karya Siaran Media Radio Ceramah Fotografi Basis Data
Film Cerita Karya Siaran Media Televisi&Film Khutbah Potret Kompilasi Ciptaan / Data
Film Dokumenter Karya Siaran Video Kuliah Permainan Video
Film Iklan Karya Sinematografi Pidato Program Komputer
Film Kartun Reportase
Karya Rekaman Sinematografi
Karya Siaran
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Wujud Penerapan Nilai-Nilai P A S T I
1. Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi Nasional2. Menghilangkan Praktik Pungli
3. Meningkatkan PNBP
4. Meningkatkan
Kepuasan Publik6. Efektifitas Biaya,
Waktu dan SDM
DAMPAK (1)
5. Membantu Dosen, Peneliti dan Seniman
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
5750
5855
6242
109
214
1380
5522
22108
0 5000 10000 15000 20000 25000
2015
2016
2017
2018
Jumlah Permohonan
e-HakCipta Manual
STATISTIK PERMOHONAN & PNBP
72,9
470,3
2310
9024,85
PNBP
2015 2016 2017 2018
*) Data Per 27/10/2018
*) PNBP dalam juta rupiah
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENGHARGAAN KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
2018
TOP 40
PENCATATAN HAK CIPTA ONLINE DENGAN TEKNOLOGI KRIPTOGRAFI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEBIJAKAN DI BIDANG PATEN
BAGIAN III
1. Perluasan objek pelindungan Paten Sederhana (ingat prinsip dasar: pelindungan teritorial)
KEBIJAKAN 1KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (1)
Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi(hanya untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan (Pasal 122 ayat (1)
Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru atau pengembangan dari produk
atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat (2))
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
KEBIJAKAN 2KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (2)
2. Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional
Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau
karya ilmiah lain; dan/atau
2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga
pendidikan atau lembaga penelitian (Pasal 6 ayat (1) huruf (c)
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi
pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang
dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang
Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari
pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya
dalam sertifikat Paten. (Pasal 13)
KEBIJAKAN 3KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (3)
3. Inventor ASN/PNS: sebagai Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan dan Royalti, dan
dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga
D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
KEBIJAKAN 4KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (4)
4. Pengangkatan Expert/Ahli sebagai Pemeriksa Paten
Pasal 53
1)Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
2)Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari
instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif.
3)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
KEBIJAKAN 5KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (5)
5. Percepatan/Pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan substantif
Paten, paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan substantif atau berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan substantif diajukan sebelum berakhirnya pengumuman (Pasal 57)
Paten sederhana, paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan (Pasal 124 ayat (1))
KEBIJAKAN 6KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (6)
6. Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi
dan Litbang Pemerintah, yaitu pembebasan dan pengurangan (Pasal 126
ayat (4))
a. Biaya Tahunan Paten untuk Tahun I – V : “Rp 0”b. Pengurangan biaya Permohonan sebesar “50%”
KEBIJAKAN 7 & 8KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (7-8)
7. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing)
8. Paten dapat dijadikan sbg objek jaminan fidusia
Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-
elektronik. (Pasal 24 ayat (4))
Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (Pasal
108 ayat (1))
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
E-FILING DJKI
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (8)
9. Imbalan kepada Inventor atas Paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja
Pasal 121) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja
merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi
yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
IMBALAN YANG BERASAL DARI PNBP PATEN
KEPADA INVENTOR
Nilai Sampai 100 jt : 40%
Nilai 100 jt – 500 jt : 30%
Nilai 500 jt – 1 M : 20%
Nilai Lebih dari1 M :10%
KEBIJAKAN 9KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (9)
PMK Nomor 72/PMK.02/2015 (6 April 2015)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEBIJAKAN UMUM
BAGIAN IV
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
https://www.dgip.go.id
FASILITAS PENELUSURAN GRATIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
FASILITAS PENELUSURAN KI DI LAMAN DJKI
WIPO Global Brand Database (Data Merek Dunia)
http://www.wipo.int/branddb/en
WIPO Global Design Database (Data Desain Industri Dunia)
http://www.wipo.int/designdb/en
www.dgip.go.id
ASEAN Trademark View (Data Merek ASEAN)
http://www.asean-tmview.org
ASEAN Design View (Data Desain Industri ASEAN)
http://www.asean-designview.org
ASEAN Patentscope (Data Paten ASEAN)
http://ipsearch.aseanip.org
Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia
http://pdki-indonesia.dgip.go.id
Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia
http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id
ASEAN GI Database (Data Indikasi Geografis ASEAN)
http://asean-gidatabase.org
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
ASEAN PATENTSCOPE – Data Coverage
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
ASEAN PATENTSCOPE – Home Page
http://ipsearch.aseanip.org
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
WIPO PATENTSCOPE - Homepage
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID
123,736Data Per 24 Oktober 2018
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Paten Indonesia Berdasarkan Kategori
Pharmaceuticals 834 Pharmaceuticals 829
Basic materials chemistry 486 Digital communication 555
Chemical engineering 406 Basic materials chemistry 514
Transport 394 Food chemistry 433
Food chemistry 361 Transport 426
Organic fine chemistry 338 Other special machines 391
Materials, metallurgy 319 Chemical engineering 353
Civil engineering 305 Civil engineering 333
Other special machines 292 Materials, metallurgy 329
Digital communication 260 Medical technology 305
Medical technology 248 Computer technology 298
Handling 217 Measurement 278
Computer technology 205 Biotechnology 255
Biotechnology 203 Organic fine chemistry 253
Electrical machinery, apparatus, energy 196 Electrical machinery, apparatus, energy 252
Environmental technology 186 Handling 235
Engines, pumps, turbines 181 Machine tools 234
Machine tools 176 Other consumer goods 226
Surface technology, coating 172 Engines, pumps, turbines 225
Macromolecular chemistry, polymers 157 Audio-visual technology 222
Other consumer goods 151 Macromolecular chemistry, polymers 183
Measurement 148 Environmental technology 180
Textile and paper machines 137 Mechanical elements 160
Audio-visual technology 125 Surface technology, coating 153
Mechanical elements 118 Textile and paper machines 136
Telecommunications 109 Telecommunications 128
Furniture, games 103 Furniture, games 103
Thermal processes and apparatus 91 Control 95
Control 73 Thermal processes and apparatus 87
IT methods for management 60 IT methods for management 73
Optics 53 Optics 51
Semiconductors 20 Semiconductors 34
Basic communication processes 17 Basic communication processes 30
Analysis of biological materials 15 Analysis of biological materials 25
Micro-structural and nano-technology 5 Micro-structural and nano-technology 3
Total 7161 Total 8387
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Paten Indonesia Berdasarkan Kategori
Pharmaceuticals 856 Pharmaceuticals 488
Basic materials chemistry 454 Digital communication 393
Transport 447 Basic materials chemistry 357
Digital communication 405 Organic fine chemistry 347
Other special machines 390 Biotechnology 310
Food chemistry 384 Transport 300
Materials, metallurgy 366 Computer technology 296
Chemical engineering 337 Medical technology 271
Medical technology 321 Electrical machinery, apparatus, energy 267
Civil engineering 317 Materials, metallurgy 258
Organic fine chemistry 273 Food chemistry 250
Computer technology 267 Chemical engineering 241
Electrical machinery, apparatus, energy 243 Other special machines 221
Engines, pumps, turbines 239 Civil engineering 210
Machine tools 238 Handling 186
Handling 231 Engines, pumps, turbines 185
Measurement 223 Mechanical elements 168
Biotechnology 219 Environmental technology 160
Environmental technology 219 Other consumer goods 147
Other consumer goods 211 Measurement 139
Surface technology, coating 165 Surface technology, coating 136
Macromolecular chemistry, polymers 153 Macromolecular chemistry, polymers 135
Mechanical elements 147 Machine tools 133
Textile and paper machines 131 Audio-visual technology 126
Furniture, games 129 Textile and paper machines 119
Telecommunications 102 IT methods for management 115
Thermal processes and apparatus 83 Thermal processes and apparatus 89
Audio-visual technology 81 Control 87
Control 79 Furniture, games 75
IT methods for management 77 Semiconductors 63
Optics 42 Telecommunications 57
Analysis of biological materials 25 Optics 33
Semiconductors 23 Analysis of biological materials 28
Basic communication processes 22 Basic communication processes 25
Micro-structural and nano-technology 12 Micro-structural and nano-technology 5
Total 7911 Total 6420
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
K E M E N T E R I A N H U K U M D A N H A K A S A S I M A N U S I A R E P U B L I K I N D O N E S I A
D I R E K T O R AT J E N D E R A L H A K K E K AYA A N I N T E L E K T U A L
w w w. d g i p . g o . i d
TERIMA KASIH