12
Surabaya, 8 November 2017 RAPAT KERJA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TIMUR PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019 DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018 Oleh: Kepala Biro Perencanaan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019 DAN RENCANA … · 2018. 1. 15. · Rencana Pengelolaan Perikanan ... 70% anggaran untuk stakeholder •Efisiensi program pendukung

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

  • Surabaya, 8 November 2017

    RAPAT KERJA ARAH KEBIJAKAN

    PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

    TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TIMUR

    PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

    TAHUN 2015-2019 DAN RENCANA KERJA

    PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

    TAHUN 2018

    Oleh:

    Kepala Biro Perencanaan

  • Misi - 1

    KEDAULATAN

    Misi - 2

    KEBERLANJUTAN

    Misi - 3

    KESEJAHTERAAN

    Berdaulat di Laut untuk

    Mencegah IUU Fishing

    Melakukan Konservasi untuk

    Menjaga Produktivitas SDA

    Meningkatkan Indikator Produksi,

    Konsumsi, Ekspor, Pendapatan, dan

    Terbentuknya Pulau-Pulau Mandiri

    Strategi Kebijakan 2015-2019

    Visi

    Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan

    Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan

    Berbasis Kepentingan Nasional

    Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia

    2

    “LAUT ADALAH MASA

    DEPAN BANGSA”Presiden Joko Widodo,

    Pidato Kenegaraan 20 Oktober 2014

  • PILAR

    KEDAULATANPILAR

    KEBERLANJUTANPILAR

    KESEJAHTERAAN

    Berdaulat di Laut untuk

    Mencegah IUU FishingMelakukan Konservasi untuk

    Menjaga Produktivitas SDA

    Meningkatkan Indikator Produksi,

    Konsumsi, Ekspor, Pendapatan, dan

    Terbentuknya Pulau-Pulau Mandiri

    SATGAS 115

    MKP Sebagai Dansatgas,

    mengkoordinasikan 5 Unsur

    PSDKP

    Melakukan pengawasan sumber

    daya KP di WPP NRI

    PERAN SERTA MASYARAKAT

    Melalui Pokwasmas, Pengawasan

    SDKP oleh DKP Provinsi, dan

    Pendelegasian ke Kab/Kota

    BKIPM

    Menjaga di exit / entry point dan

    pengendalian mutu dan keamanan

    hasil perikanan

    • Moratorium Izin kapal ikan eks asing |

    Permen KP No. 56/2014

    • Larangan Alih Muatan di tengah laut

    untuk ke luar negeri | Permen KP

    No.57/2014

    • Larangan Penangkapan Lobster,

    Kepiting & Rajungan dalam kondisi

    bertelur | Permen KP No. 1/2015 &

    56/2016

    • Larangan Penggunan Pukat Tarik dan

    Pukat | Permen KP No. 2/2015 &

    71/2016

    • Perlindungan species terancam punah

    • Pengelolaan kawasan konservasi

    perairan

    • Kepmen KP No. 75 s.d. 84/2016 tentang

    Rencana Pengelolaan Perikanan

    Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

    Republik Indonesia

    • Pengaturan Kapal Pengangkut Ikan

    Hidup & Pelabuhan Muat Singgah |

    Permen KP No. 32/2016

    • Usaha Penangkapan Ikan hanya untuk

    100% PMDN| Perpres No. 44/2016

    • Riset Sumber Daya Ikan: Pendugaan

    stock SDI, Penetapan Total Allowable

    Catch (TAC), daya dukung lingkungan,

    dsb.

    SKPTMembangun Sentra kelautan dan

    Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Terluar

    dan Kawasan Perbatasan untuk

    ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi

    lokal & ekspor gateway

    LOGISTIK IKAN & RANTAI DINGINMembangun gudang-gudang beku

    terintegrasi dan sarana rantai dingin di

    sepanjang garis pantai untuk

    meningkatkan mutu dan daya saing

    produk perikanan dan kerja sama operasi

    dg BUMN Perikanan

    SENTRA MODERNISASI

    PERIKANANMembangun kawasan pelabuhan/landing

    center, Pasar ikan Modern, KJA offshore

    terpadu, kawasan budidaya, dll

    PERLINDUNGAN &

    PEMBERDAYAANAsuransi Nelayan & Pembudidaya ikan,

    Fasilitasi permodalan melalui LPMUKP,

    & Bantuan Pemeritah (sarana usaha),

    Pelatihan dan Penyuluhan

    Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia

    3

    Strategi Kebijakan 2015-2019

  • PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONALKKP berupaya mempercepat pertumbuhan bisnis perikanan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan nelayan dan meningkatkan konsumsi ikan nasional

    HULUMeningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan nasional

    HILIRMeningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan

    PEMBANGUNAN394 unit Ice Flake Machine90 paket cold storage

    TERBUKA Peluang bagi asing di 5 bidang industri pengolahan

    KUALITAS produk diperbaiki untuk penguatan daya saing

    PROMOSI gencar dilakukan KKP setiap bulan guna memacu ekspor dan perluasan investasi

    317Jumlah kapal ditenggelamkan

    1.959Bantuan kapal penangkapan ikan (2015-2017)

    277 JutaBenih ikan disebar

    MENGGENJOT TARGETMelalui sejumlah langkah, KKP menargetkan ekspor, produksi dan kontribusi bagi ekonomi terus meningkat hingga 2019

    2015 2017 2019

    3,94,2

    7,68,5

    9,5

    Ekspor(miliar US$)

    2017 2019

    12,2 11,9

    16,8 17,622,32

    Produksi Ikan(juta ton)

    2015

    2017 2019

    7,85,1

    9,5 1112

    Pertumbuhan PDB Perikanan(%)

    2015

    11.408Bantuan alat penangkapan ikan (2015-2017)

    6.294Bantuan sarpras usahabudidaya Perikanan

    4

    Kementerian Kelautan danPerikanan Republik IndonesiaProgram Prioritas 2015-

    2019

  • Sumber:

    - Rute Tol Laut: Kementerian

    Perhubungan, 2016

    - SKTP 2017: KKP, 20165

    Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekatkan dengan gateway ekspor

    Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia

    Program Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT)

    Program Prioritas 2015-2019

  • INDIKATOR KINERJA UTAMA KKP TAHUN 2018

    6

    PertumbuhanPDB Perikanan

    11 %Produksi

    Perikanan

    Jumlah luas kawasan konservasi

    Juta Ha

    19,3

    Nilai Ekspor Hasil Perikanan

    8,53USD Miliar

    Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri

    50,65Kg/kap/Thn

    Nilai Tukar Nelayan

    112

    33,53Juta Ton

    9,45Juta Ton

    Perikanan Tangkap

    24,08Juta Ton

    Perikanan Budidaya

    4,10Juta Ton

    Garam Nasional

    7,91Juta Ton

    Ikan

    16,17Juta Ton

    Rumput Laut

  • Fokus RAPBN 2018APBN KKP difokuskan untuk pelaksanaan 3 misi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan

    70% anggaran untuk

    stakeholder

    • Efisiensi program

    pendukung

    • Cek ulang harga satuan

    Penyederhanaan nomenklatur anggaran

    • larangan penggunaan bahasa bersayap,

    dan absurd

    • contoh. pengembangan, peningkatan,

    pemberdayaan, pembangunan,dll

    • indikator kinerja yang terukur

    Fokus pada tupoksi KKP/Eselon I,

    • Prioritas program harus semakin fokus

    • Koordinasi dengan KL lain, pemanfaatan

    dana CSR.

    Bantuan Pemerintah

    harus tepat sasaran,

    tepat guna dan tepat teknologi.

    • Juknis terbit lebih awal ( 1 Jan

    2018)

    • Kesiapan calon penerima

    Pelelangan awal

    • Kegiatan TA. 2018 harus sudah

    disiapkan readiness criteria di

    tahun 2017 (target Des 2017 lelang

    bersama)

    Monitoring secara konsisten

    • Monitoring bulanan dan triwulan

    • Komprehensif dan terkoordinasi

    • Identifikasi dini permasalahan dan upaya

    penyelesaian

  • RAPBN KKP TAHUN 2018(Pagu Alokasi Anggaran Sesuai Surat Menkeu No. S-162/MK.02 tanggal 10 Oktober 2017)

    8

    No Program Rupiah Murni PHLN PNBP JUMLAH

    1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

    Tugas Teknis Lainnya KKP

    423.513.361

    -

    - -

    2. Pengawasan dan Peningkatan

    Akuntabilitas Aparatur KKP

    73.117.458

    -

    - -

    3. Riset dan Sumber Daya Manusia

    Kelautan dan Perikanan 1.218.968.358

    -- 45.991.330

    4. Pengelolaan Perikanan Tangkap 931.621.074 -

    - 13.236.672

    5. Pengelolaan Perikanan Budidaya 813.454.764

    -

    - -

    6. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan

    dan Perikanan

    785.003.713

    -

    - -

    7. Pengelolaan Ruang Laut 663.234.976 -

    3.686.342 -

    8. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya

    Kelautan dan Perikanan

    1.785.978.817

    -

    - -

    9. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

    Keamanan Hasil Perikanan

    504.583.325

    -

    - 25.192.419

    JUMLAH 7.199.475.846 - 3.686.342 84.420.421

    (Rp. 000)

    * Termasuk anggaran pendidikan pada BRSDMKP Rp. 550 miliar

  • 1. DJ PT

    1 Kapal Perikanan

    2 Alat Penangkap Ikan

    3 Asuransi Nelayan

    4. DJ PRL

    1 PUGAR Pengembangan

    Usaha Garam Rakyat

    2 Gudang Garam Ber-SNI

    RANCANGAN KEGIATAN PRIORITAS DI JAWA TIMUR

    TAHUN 2018

    2. DJ PB

    1 Bantuan Benih

    2 Bantuan Operasional KJA

    3 Pakan Mandiri

    4 Bansarpras Kelompok

    Budidaya

    5 Mina Padi

    6 Excavator

    7 Pakan Mandiri

    8 Biofloc

    9 Percontohan Budidaya

    10. Gudang Pakan

    3. DJ PDS

    1 Integrated Cold Storage

    2 Ice Flake Machine

    3 Mobil Berpendingin roda 6

    4 Miniplant

    9

  • RANCANGAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

    DAK REGULER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

    A. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi

    NO. Program/Menu Kegiatan

    1 Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas pokok dan fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)

    2 Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)

    3 Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan PPK, dan Prasarana di PPK

    4 Sarana dan prasarana tambak garam

    5 Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

    6 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan)**

    B. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

    NO. Program/Menu Kegiatan

    1Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) UPTD Kab/Kota di luar Pelabuhan

    Perikanan.

    2 Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)

    3Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat KP (Nelayan, Pembudidaya Ikan)

    10

  • 11

    220 Provinsi Jawa Timur 9,127,123,000 9,808,715,000

    221 Kab. Bangkalan 902,543,000

    222 Kab. Banyuwangi 1,597,507,000 1,167,719,000

    224 Kab. Bojonegoro 600,000,000

    225 Kab. Bondowoso 921,760,000

    226 Kab. Gresik 2,101,180,000 599,122,000

    227 Kab. Jember 1,296,032,000 709,984,000

    228 Kab. Jombang 1,358,344,000 958,804,000

    229 Kab. Kediri 1,281,704,000

    230 Kab. Lamongan 2,153,396,000 450,000,000

    231 Kab. Lumajang 1,138,057,000

    232 Kab. Madiun 645,453,000

    233 Kab. Magetan 1,632,467,000 778,799,000

    234 Kab. Malang 1,116,028,000 1,404,245,000

    235 Kab. Mojokerto 969,016,000

    237 Kab. Ngawi 360,000,000

    238 Kab. Pacitan 2,108,106,000 1,930,051,000

    239 Kab. Pamekasan 1,229,695,000 1,683,000,000

    241 Kab. Ponorogo 746,258,000

    242 Kab. Probolinggo 1,303,459,000 1,162,379,000

    243 Kab. Sampang 1,236,871,000 757,559,000

    244 Kab. Sidoarjo 1,844,381,000 1,200,669,000

    245 Kab. Situbondo 1,382,363,000 1,410,678,000

    246 Kab. Sumenep 1,419,646,000 989,315,000

    247 Kab. Trenggalek 2,034,171,000 1,434,963,000

    248 Kab. Tuban 1,397,993,000 834,876,000

    249 Kab. Tulungagung 1,191,590,000 1,510,580,000

    253 Kota Malang 729,433,000

    254 Kota Mojokerto 565,124,000

    255 Kota Pasuruan 1,037,623,000

    256 Kota Probolinggo 968,673,000

    257 Kota Surabaya 1,230,858,000 915,846,000

    258 Kota Batu 628,442,000

    Pagu DAK 2018NO. URAIAN PEMDA Pagu DAK 2017

    Pagu 2018

    13 Provinsi Jawa Timur 9,127,123,000 9,808,715,000

    NO. URAIAN PEMDA Pagu DAK 2017

    PRIORITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KP TAHUN 2018

    Provinsi Jawa Timur

    11

  • TERIMA KASIH

    Surabaya, 8 November 2017 12