Upload
vuthien
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kementerian KeuanganDirektorat Jenderal Pajak
KONDISI EKONOMI GLOBALMODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL
PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK
KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER
HARGA KOMODITAS MENURUN
RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT
DAMPAKPERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA
BAGIINDONESIA
DAMPAK DEFISIT NERACA PERDAGANGAN
DEFISIT ANGGARAN MEMBESAR
PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTORINDUSTRI/ MANUFAKTUR
INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH TINGGI
AKIBAT KONDISI TERSEBUT
PENGANGGURAN
MAKIN
MENINGKAT
KEMISKINAN
KESENJANGAN
MAKIN
MENINGKAT
SUMBERPERTUMBUHAN
EKONOMIBARU!
KITA HARUS
TEMUKAN!
PERTUMBUHAN
EKONOMIMENURUN
Indonesia mencarisumber investasi dariLUAR NEGERI
Peluang INVESTASI diIndonesia TERBUKALEBAR
DENGANCARA
REPATRIASI
KITA HARUS
TEMUKAN!
HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA
WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG!
“Negara ini membutuhkanbanyak dana untukpembangunan yang inklusif”
MENGAPA SEKARANG?
MENGAPA SEKARANG?
AUTOMATICEXCHANGE
OF INFORMATION(AEOI)
PALING LAMBAT MULAI 2018REVISI UU PERBANKANUNTUK KETERBUKAAN
DATA BAGI PERPAJAKAN
MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:
AUTOMATICEXCHANGE
OF INFORMATION(AEOI)
PALING LAMBAT MULAI 2018REVISI UU PERBANKANUNTUK KETERBUKAAN
DATA BAGI PERPAJAKAN
WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya(di mana pun) dari otoritas pajak
MANFAAT DAN TUJUAN AMNESTI PAJAK
Meningkatkan PERTUMBUHAN EKONOMI melaluiRepatriasi Aset, yang ditandai: Peningkatan likuiditas domestik; Perbaikan nilai tukar Rupiah; Penurunan Suku Bunga; Peningkatan investasi
Bagian dari Reformasi Perpajakan menuju sistem yangberkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan
Meningkatkan Penerimaan Pajak
KETENTUAN
UMUMKETENTUAN
UMUM
“ penghapusan pajak yangseharusnya terutang, tidakdikenai sanksi administrasiperpajakan dan sanksi pidanadi bidang perpajakan, dengancara mengungkap Harta danmembayar Uang Tebusan
Pengampunan Pajak
PENGERTIAN
“ penghapusan pajak yangseharusnya terutang, tidakdikenai sanksi administrasiperpajakan dan sanksi pidanadi bidang perpajakan, dengancara mengungkap Harta danmembayar Uang Tebusan
Pasal 1 Angka 1.
“ Wajib Pajak adalah orang pribadi ataubadan yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Wajib Pajak
PENGERTIAN
“ Wajib Pajak adalah orang pribadi ataubadan yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Pasal 1 Angka 2.
Harta adalah akumulasi tambahankemampuan ekonomis berupa seluruhkekayaan, baik berwujud maupuntidak berwujud, baik bergerak maupuntidak bergerak, baik yang digunakanuntuk usaha maupun bukan untukusaha, yang berada di dalam dan/ataudi luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia
Harta
“
PENGERTIAN
Harta adalah akumulasi tambahankemampuan ekonomis berupa seluruhkekayaan, baik berwujud maupuntidak berwujud, baik bergerak maupuntidak bergerak, baik yang digunakanuntuk usaha maupun bukan untukusaha, yang berada di dalam dan/ataudi luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia
“
Pasal 1 Angka 3.
Utang adalah jumlah pokok utang yangbelum dibayar yang berkaitan langsungdengan perolehan Harta
Utang
“
PENGERTIAN
Utang adalah jumlah pokok utang yangbelum dibayar yang berkaitan langsungdengan perolehan Harta
“
Pasal 1 Angka 4.
Uang Tebusan adalah sejumlah uangyang dibayarkan ke kas negara untukmendapatkan Pengampunan Pajak
Uang Tebusan
“
PENGERTIAN
Uang Tebusan adalah sejumlah uangyang dibayarkan ke kas negara untukmendapatkan Pengampunan Pajak
“
Pasal 1 Angka 7.
Surat Pernyataan Harta untukPengampunan Pajak yang selanjutnyadisebut Surat Pernyataan adalah suratyang digunakan oleh Wajib Pajakuntuk mengungkapkan Harta, Utang,nilai Harta bersih, serta penghitungandan pembayaran Uang Tebusan
Surat Pernyataan Harta
“
PENGERTIAN
Surat Pernyataan Harta untukPengampunan Pajak yang selanjutnyadisebut Surat Pernyataan adalah suratyang digunakan oleh Wajib Pajakuntuk mengungkapkan Harta, Utang,nilai Harta bersih, serta penghitungandan pembayaran Uang Tebusan
“
Pasal 1 Angka 9.
PENGERTIAN
Surat Keterangan Pengampunan Pajakyang selanjutnya disebut SuratKeterangan adalah surat yangditerbitkan oleh Menteri sebagai buktipemberian Pengampunan Pajak
Surat KeteranganPengampunan Pajak
“ Surat Keterangan Pengampunan Pajakyang selanjutnya disebut SuratKeterangan adalah surat yangditerbitkan oleh Menteri sebagai buktipemberian Pengampunan Pajak
“
Pasal 1 Angka 11.
ASAS DANASAS DAN
TUJUAN
Asas Pengampunan Pajak:
ASAS & TUJUAN
Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan KepentinganNasional
Pasal 2 Ayat (1)
ASAS & TUJUAN
Tujuan Pengampunan Pajak:
MempercepatPertumbuhan Ekonomi
MendorongReformasi Perpajakan
MeningkatkanPenerimaan Pajak
Pasal 2 Ayat (2)
“Setiap Wajib Pajakyang wajibmenyampaikan SPTTahunan PPh berhakmendapatkanPengampunan Pajak”
SUBYEK & OBYEK
Pasal 3 Ayat (1)
“Setiap Wajib Pajakyang wajibmenyampaikan SPTTahunan PPh berhakmendapatkanPengampunan Pajak”
kecuali…
Wajib Pajak yang sedang:
P21
BUKAN SUBYEK
dilakukan penyidikan &berkas penyidikannya
telah dinyatakanlengkap oleh Kejaksaan
dalam prosesperadilan
menjalani hukumanpidana
…atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan!
Pasal 3 Ayat (3)
Jenis Pajak yang mendapat pengampunan:
SUBYEK & OBYEK
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPN/PPnBM)
Cut Here..
Pasal 3 Ayat (5)
TARIFTARIF
2%
3%
5%
01 Juli-30 Sept 2016
01 Okt-31 Des 2016
01 Jan-31 Mar 2017
Harta yang berada di dalamwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia
“
TARIF
Harta yang berada di dalamwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia
“
Pasal 4 Ayat (1)
4%
6%
10%
01 Juli-30 Sept 2016
01 Okt-31 Des 2016
01 Jan-31 Mar 2017
Harta yang berada di luarwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dantidak dialihkan ke dalamwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia
“
TARIF
Harta yang berada di luarwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dantidak dialihkan ke dalamwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia
“
Pasal 4 Ayat (2)
REPATRIASI
Harta yang berada di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yangdialihkan ke dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia
“
TARIF
Harta yang berada di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yangdialihkan ke dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia
“Jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitungsejak diinvestasikan
“
Pasal 4 Ayat (1)
2%
3%
5%
01 Juli-30 Sept 2016
01 Okt-31 Des 2016
01 Jan-31 Mar 2017
LUAR NEGERI
TARIF
LUAR NEGERI
DALAM NEGERI
Pasal 4 Ayat (1)
TARIF KHUSUS
TARIF
TARIF KHUSUS
DENGAN PEREDARANUSAHA SAMPAI DENGAN
Rp4,8 M
PELAKU USAHA
Pasal 4 Ayat (3)
WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA S.D. 4,8MILIAR
2%0,5%JIKA PENGUNGKAPAN
HARTA LEBIH DARI10 MILIAR
JIKA PENGUNGKAPANHARTA SAMPAI DENGAN
10 MILIAR
TARIF
JIKA PENGUNGKAPANHARTA LEBIH DARI
10 MILIAR
JIKA PENGUNGKAPANHARTA SAMPAI DENGAN
10 MILIAR
1 JULI 2016 S.D. 31 MARET 2017
Pasal 4 Ayat (3)
CARA MENGHITUNG
UANG TEBUSAN
TARIF X DASAR PENGENAANUang Tebusan
“
UANG TEBUSAN
“ Dasar pengenaan Uang Tebusandihitung berdasarkan nilai Harta bersihyang belum atau belum seluruhnyadilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
Pasal 5 Ayat (1), (2)
HARTA UTANG
DIKURANGI
“ “
HARTA BERSIH
Nilai Harta tambahan yangbelum atau belum seluruhnyadilaporkan dalam SPT PPhTerakhir
nilai Utang yang berkaitandengan Harta tambahan
“ “Pasal 5 Ayat (3)
NILAI UTANG
UTANGNilai Utang yang berkaitan secara langsung denganperolehan Harta tambahan, paling banyak yang dapatdiperhitungkan sebagai pengurang:“
50%50% 75%75%
ORANG PRIBADI BADAN
50%50% 75%75%
Pasal 7 Ayat (2)
CARA PENYAMPAIAN
SURAT PERNYATAANHARTA
Pasal 8
CARA PENYAMPAIAN
SURAT PERNYATAAN HARTA
Surat Pernyataan ditandatangani oleh:a) Wajib Pajak orang pribadi;b) pemimpin tertinggi berdasarkan
akta pendirian badan ataudokumen lain yang dipersamakan,bagi Wajib Pajak badan; atau
c) penerima kuasa, dalam halpemimpin tertinggi berhalangan
“ Surat Pernyataan ditandatangani oleh:a) Wajib Pajak orang pribadi;b) pemimpin tertinggi berdasarkan
akta pendirian badan ataudokumen lain yang dipersamakan,bagi Wajib Pajak badan; atau
c) penerima kuasa, dalam halpemimpin tertinggi berhalangan
Pasal 8 Ayat (2)
SYARATSYARAT PENGAJUANUntuk memperoleh Pengampunan Pajak, WajibPajak harus menyampaikan Surat Pernyataandengan memenuhi persyaratan:“
MEMILIKINPWP
BAYARUANG
TEBUSAN
LUNASTUNGGAKAN
PAJAK
LAPOR SPTTAHUN
TERAKHIR
CABUTUPAYA
HUKUM
LUNAS PAJAKATAS BUKTI
PERMULAAN/PENYIDIKAN
Apabila Syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Wajib PajakTidak dapat penyampaian pernyataan Pengampunan Pajak
Pasal 8 Ayat (3)
SYARATCABUT UPAYA HUKUMUpaya Hukum yang dicabut permohonannyaadalah:
Pengembalian Kelebihan Pajak(termasuk Pbk)
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adm
Pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar dalam hal Wajib Pajak sedangmengajukan permohonan danbelum diterbitkansurat keputusan atau putusan
“Keberatan
Pembetulan atau SKP dan Surat Keputusan
Banding
Gugatan dan/atau Peninjauan Kembali
dalam hal Wajib Pajak sedangmengajukan permohonan danbelum diterbitkansurat keputusan atau putusan
“
Pasal 8 Ayat (3)
SYARATLAMPIRAN SURAT PERNYATAANSurat Pernyataan harus dilampiri dengan:
Bukti Pembayaran Uang Tebusan
Bukti lunas Tunggakan
Daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan
Daftar Utang serta dokumen pendukung
Bukti lunas pajak bagi WP yang sedang dilakukanBukti Permulaan/penyidikan
Fotokopi SPT PPh terakhir
Surat Pernyataan mencabut permohonan
Pasal 9 Ayat (2)
SYARATSYARAT TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataanmengalihkan dan menginvestasikan Harta kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiapaling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahunterhitung sejak dialihkan
“
Wajib Pajak yang melakukanRepatriasi“
Pasal 9 Ayat (3)
“
SYARATSYARAT TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataantidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia paling singkat selamajangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejakditerbitkannya Surat Keterangan
“WP yg mengungkapHarta yang beradadi dalam Indonesia
“Pasal 9 Ayat (4)
SYARATSYARAT TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataanmengenai besaran peredaran usaha“
Wajib Pajak yang peredaranusahanya sampai dengan
4,8 M“Pasal 9 Ayat (5)
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
SURAT PERNYATAAN
Pasal 10
JANGKA WAKTU
Surat Keterangan harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 10 (sepuluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimaSurat Pernyataan beserta lampirannya
“HARI KERJA
Surat Keterangan harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 10 (sepuluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimaSurat Pernyataan beserta lampirannya
“
Pasal 10 Ayat (5)
Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas namaMenteri dapat menerbitkan surat pembetulanatas Surat Keterangandalam hal terdapat:
“ PEMBETULAN
Kesalahan tulis dalam SuratKeterangan; dan/atau
Kesalahan hitung dalam SuratKeterangan
Pasal 10 Ayat (6)
JUMLAH PENYAMPAIAN
Wajib Pajak dapat menyampaikan SuratPernyataan paling banyak 3 (tiga) kalidalam jangka waktu terhitung sejakUndang-Undang ini mulai berlaku sampaidengan tanggal 31 Maret 2017
“Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan
kedua atau ketiga sebelum atau setelah SuratKeterangan atas Surat Pernyataan yang pertama
atau kedua diterbitkan
Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataankedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat
Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertamaatau kedua diterbitkan
K A L I
Wajib Pajak dapat menyampaikan SuratPernyataan paling banyak 3 (tiga) kalidalam jangka waktu terhitung sejakUndang-Undang ini mulai berlaku sampaidengan tanggal 31 Maret 2017
“Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan
kedua atau ketiga sebelum atau setelah SuratKeterangan atas Surat Pernyataan yang pertama
atau kedua diterbitkan
Pasal 10 Ayat (7)
Apabila terdapat Kelebihan bayarkarena Salah hitung dan/atau adaSurat Pernyataan ke-2/ke-3Terhitung sejak diterbitkannya:1. Surat Pembetulan atau disampaikannya2. Surat Pernyataan kedua atau ketiga.Harus:
“KELEBIHAN BAYAR
Dikembalikan
B U L A N
Diperhitungkan dengan kewajibanPajak lainnya
Pasal 10 Ayat (10)
FASILITASAMNESTI PAJAK
FASILITAS
FASILITASAMNESTI
PAJAK4 PENGHENTIAN
PEMERIKSAAN PAJAK, BUKTIPERMULAAN DAN PENYIDIKANTINDAK PIDANA PERPAJAKANSAMPAI DENGAN AKHIRTAHUN PAJAK TERAKHIR
3 TIDAK DILAKUKAN
PENGHAPUSAN 2PAJAK TERUTANG YANG BELUMDITERBITKAN KETETAPAN, TIDAKDIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASIDAN PIDANA SAMPAI DENGAN AKHIRTAHUN PAJAK TERAKHIR
PENGHAPUSAN 1
FASILITAS
FASILITASAMNESTI
PAJAKPEMERIKSAAN PAJAK, BUKTIPERMULAAN DAN PENYIDIKANSAMPAI DENGAN AKHIR TAHUNPAJAK TERAKHIR YANGSEBELUMNYA DITANGGUHKAN
4 PENGHENTIAN
PEMERIKSAAN PAJAK, BUKTIPERMULAAN DAN PENYIDIKANTINDAK PIDANA PERPAJAKANSAMPAI DENGAN AKHIRTAHUN PAJAK TERAKHIR
SANKSI ADMINISTRASI BERUPABUNGA, ATAU DENDA SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR
PAJAK TERUTANG YANG BELUMDITERBITKAN KETETAPAN, TIDAKDIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASIDAN PIDANA SAMPAI DENGAN AKHIRTAHUN PAJAK TERAKHIR
Pasal 11 Ayat (5)
KEWAJIBANINVESTASIATAS HARTA YANG
DIUNGKAPKAN
KEWAJIBANINVESTASI
INSTRUMEN INVESTASI
• Surat berharga Negara RepublikIndonesia
• Obligasi BUMN;• Obligasi lembaga pembiayaan
milik Pemerintah;• Investasi keuangan pada Bank
Persepsi;• Obligasi perusahaan swasta
yang OJK;
• Investasi infrastruktur melaluikerja sama Pemerintah denganbadan usaha;
• Investasi sektor riil berdasarkanprioritas yang ditentukan olehPemerintah;
• Bentuk investasi lainnya yangsah sesuai UU.
• Surat berharga Negara RepublikIndonesia
• Obligasi BUMN;• Obligasi lembaga pembiayaan
milik Pemerintah;• Investasi keuangan pada Bank
Persepsi;• Obligasi perusahaan swasta
yang OJK;
• Investasi infrastruktur melaluikerja sama Pemerintah denganbadan usaha;
• Investasi sektor riil berdasarkanprioritas yang ditentukan olehPemerintah;
• Bentuk investasi lainnya yangsah sesuai UU.
Jangka investasipaling singkat 3tahun
Pasal 12 Ayat (3)
WAJIB PAJAK
LAPORAN INVESTASI
“ Ditjen PajakWajib Pajak atau kuasa yangditunjuk harus menyampaikanlaporan Mengenai:“ Realisasi pengalihan dan Investasi
Penempatan Harta yang tidakboleh dialihkan ke luar negeri
Pasal 13 Ayat (1)
Ditjen Pajak
LAPORAN INVESTASI
SURATPERINGATAN
WAJIB PAJAKDitjen Pajak
Apabila Wajib Pajak tidak melakukanrepatriasi (Pasal 8 ayat (6)) daninvestasi sesuai ketentuan (Pasal 8ayat ())“ SURAT
TANGGAPAN
Pasal 13 Ayat (2),(3)
SANKSI ADMINISTRASI
Apabila Wajib Pajak melanggar atautidak sesuai dengan ketentuan terkaitPasal 8 ayat (6) dan (7) Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta(SPH)
“Harta bersih tambahan diperlakukan
sebagai penghasilan pada Tahun Pajak2016 dan dikenakan tarif umum
Pasal 13 Ayat (4)
Uang Tebusan yang telah dibayaroleh Wajib Pajak diperhitungkan
sebagai pengurang pajak
PERLAKUANPERPAJAKAN
PERLAKUAN
Wajib Pajak yang telahmemperoleh Surat Keterangan danmembayar Uang Tebusan atas:“ BALIK NAMA
Harta tidak bergerak berupatanah dan/atau bangunan Harta berupa saham
yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak,harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak
Pasal 15 Ayat (1)
Harta tidak bergerak berupatanah dan/atau bangunan
BALIK NAMA
Dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalamhal:a) permohonan pengalihan hak; ataub) penandatanganan surat pernyataan oleh kedua
belah pihak di hadapan notaris yang menyatakanbahwa Harta tersebut benar milik Wajib Pajak yangmenyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Hartadimaksud belum dapat diajukan permohonanpengalihan hak,
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31Desember 2017
Dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalamhal:a) permohonan pengalihan hak; ataub) penandatanganan surat pernyataan oleh kedua
belah pihak di hadapan notaris yang menyatakanbahwa Harta tersebut benar milik Wajib Pajak yangmenyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Hartadimaksud belum dapat diajukan permohonanpengalihan hak,
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31Desember 2017
DESEMBER 2017
Pasal 15 Ayat (2)
BALIK NAMA
Pengalihan hak atas Harta tersebut dibebaskandari pengenaan Pajak Penghasilan dalam halterdapat perjanjian pengalihan hak dalamjangka waktu paling lambat tanggal 31Desember 2017
Harta berupa saham Pengalihan hak atas Harta tersebut dibebaskandari pengenaan Pajak Penghasilan dalam halterdapat perjanjian pengalihan hak dalamjangka waktu paling lambat tanggal 31Desember 2017
DESEMBER 2017
Pasal 15 Ayat (3)
BALIK NAMA
Harta tidak bergerak berupatanah dan/atau bangunan
Harta berupasaham
“DESEMBER 2017
Apabila sampai dengan tanggal 31Desember 2017, Wajib Pajak tidakmengalihkan hak, akan dikenakan tarifumum sesuai dengan Undang-undangPPh
“Pasal 15 Ayat (4)
WAJIB PAJAKTIDAK BERHAK
ATAS
4 PEMBETULANKELEBIHAN PAJAK DALAM SPT PPhDAN PPN/PPnBM SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR
3 PENGEMBALIAN
KOMPENSASI 2RUGI FISKAL DALAM SPT SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR KE TAHUN PAJAKBERIKUTNYA
KOMPENSASI 1
KONSEKUENSI
WAJIB PAJAKTIDAK BERHAK
ATASSPT PPh DAN PPN/PPnBM SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR
KELEBIHAN PAJAK DALAM SPT PPhDAN PPN/PPnBM SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKDALAM SPT ATAS PPh DANPPN/PPnBM UNTUK MASA PAJAKPADA AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIRKE MASA PAJAK BERIKUTNYA
RUGI FISKAL DALAM SPT SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR KE TAHUN PAJAKBERIKUTNYA
Pasal 16 Ayat (1)
PRODUK HUKUM
SKP
SKPPKPP
S.KEP PEMBETULAN
S.KEP PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
S.KEP PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
S.KEP KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
PUTUSAN GUGATAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Produk Hukum yang terbit sebelumWajib Pajak menyampaikan SuratPernyataan, tetap dijadikan dasarbagi:“
TINDAKAN PENAGIHAN
SKP
SKPPKPP
S.KEP PEMBETULAN
S.KEP PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
S.KEP PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
S.KEP KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
PUTUSAN GUGATAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN
KOMPENSASI RUGI FISKAL
KOMPENSASI KELEBIHAN BAYAR
Pasal 17 Ayat (1)
PRODUK HUKUM
SKP
SKPPPKP
S.KEP PEMBETULAN
S.KEP PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
S.KEP PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
S.KEP KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
PUTUSAN GUGATAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Produk Hukum yang terbit setelahWajib Pajak menyampaikan SuratPernyataan, tidak dapat dijadikandasar bagi:“
TINDAKAN PENAGIHAN
SKP
SKPPPKP
S.KEP PEMBETULAN
S.KEP PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
S.KEP PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
S.KEP KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
PUTUSAN GUGATAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN
KOMPENSASI RUGI FISKAL
KOMPENSASI KELEBIHAN BAYAR
Pasal 17 Ayat (2)
Produk Hukum yang terbit sebelum WajibPajak menyampaikan SuratPernyataan yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban pembayaran imbalan bungabagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban
dimaksud menjadi hapus
“PRODUK HUKUM
Produk Hukum yang terbit sebelum WajibPajak menyampaikan SuratPernyataan yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban pembayaran imbalan bungabagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban
dimaksud menjadi hapus
Pasal 17 Ayat (3)
PERLAKUAN ATASHARTA
YANG BELUM ATAU KURANGDIUNGKAP
PERLAKUAN ATASHARTA
WAJIB PAJAKSurat
Keterangan
HARTA YANG BELUM DIUNGKAP (1)
KantorPelayanan
PajakDATA BARU
“
WP yangmengajukan
PengampunanPajak
Harta yang belum di ungkapdianggap sebagai tambahanpenghasilan yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak padasaat ditemukannya datatersebut
“Pasal 18 Ayat (1)
Atas tambahan penghasilandikenai PPh secara umumditambah sanksi administrasiberupa kenaikan 200% (duaratus persen) dari PPh yangtidak atau kurang dibayar
WAJIB PAJAK
HARTA YANG BELUM DIUNGKAP (2)
Ditjen Pajak
Tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai PeriodePengampunan Pajak berakhir, dan
Menemukan data dan/atau informasi mengenai Hartayang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 s.d. 31Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPTTahunan PPh
Harta yang belum di ungkapdianggap sebagai tambahanpenghasilan yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak padasaat ditemukannya datatersebut
“ Harta yang belum di ungkapdianggap sebagai tambahanpenghasilan yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak padasaat ditemukannya datatersebut
“
Pasal 18 Ayat (2)
Atas tambahan penghasilandikenai PPh secara umum
UPAYA HUKUM
UPAYA HUKUM
“ Segala sengketa yang berkaitandengan pelaksanaan Undang-Undang
ini hanya dapat diselesaikanmelalui pengajuan gugatan.
Sengketa
Gugatan hanya dapat diajukan
pada badan peradilan pajak“Pasal 19
MANAJEMEN
DATA DANINFORMASI
MANAJEMEN
DATA DANINFORMASI
“ Data dan informasi yang bersumber dari Surat
Pernyataan tidak dapat dijadikansebagai dasar penyelidikan,penyidikan, dan/atau penuntutanpidana terhadap Wajib Pajak
Data dan Informasi
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
Data dan informasi yang bersumber dari Surat
Pernyataan tidak dapat dijadikansebagai dasar penyelidikan,penyidikan, dan/atau penuntutanpidana terhadap Wajib Pajak
Pasal 20
SuratKeterangan
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
“MEMBOCORKAN
RahasiaSemua pihak yang berkaitan denganpelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang:
MENYEBARLUASKAN
MEMBERITAHUKAN
Pasal 21 Ayat (2)
SuratKeterangan
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
“RahasiaData dan informasi yang disampaikan WajibPajak dalam rangka Pengampunan Pajaktidak dapat diminta oleh siapapun
atau diberikan kepada pihak manapunberdasarkan peraturan perundang-undangan lain
KECUALI ATAS PERSETUJUAN WAJIB PAJAK SENDIRI.
Pasal 21 Ayat (3)
“ Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pengampunan Pajak, tidak dapatdilaporkan, digugat, dilakukanpenyelidikan, dilakukan penyidikan,atau dituntut, baik secara perdatamaupun pidana
Iktikad baik
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pengampunan Pajak, tidak dapatdilaporkan, digugat, dilakukanpenyelidikan, dilakukan penyidikan,atau dituntut, baik secara perdatamaupun pidana
Pasal 22
KETENTUAN
PIDANA
PIDANA
(1) Setiap orang yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun“
“ (2) Penuntutan terhadap tindakpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar“
Pasal 23
SEGERA!SAMPAIKAN SURAT PERNYATAANHARTA UNTUK PENGAMPUNANPAJAK BESERTA PERSYARATANKE KPP TERDAFTAR
sebelumperiode
pengampunanpajak
berakhir
UNGKAP
TEBUSTEBUS
LEGA
Terima Kasih.