Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gatot Subroto No. 40
Jakarta 12190
Tromol Pos 124 Jakarta 10002
Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
di seluruh Indonesia.
PENJAMINAN
Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penegakan
hukum terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak khususnya dalam
rangka penjaminan kualitas
sebagai berikut:
I. UMUM
1. Pemeriksaan Khusus yang dimaksud pada Surat Edaran
adalah Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat
atas).
2. Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat
adalah Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil Wajib
Pajak yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
3. Analisis risiko adalah
Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan
Wajib Pajak dengan risiko ting
yang masih dapat digali (
4. Tim Asistensi Analisis Risiko adalah tim yang melakukan proses asistensi analisis
risiko. Proses asistensi analisis risiko merupakan
a. Analisis Risiko
telah ditandatangani
usulan pemeriksaan khusus
b. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelu
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak terkait yang
menjadi dasar usulan dilakukan Pemeriksaan Khusus.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Telepon
Jakarta 12190 Faksimili
Tromol Pos 124 Jakarta 10002 Homepage Pajak
. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
di seluruh Indonesia.
SURAT EDARAN
Nomor SE-120/PJ/2010
TENTANG
PENJAMINAN KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penegakan
hukum terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak khususnya dalam
penjaminan kualitas pelaksanaan pemeriksaan khusus,
Pemeriksaan Khusus yang dimaksud pada Surat Edaran
adalah Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat
Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat bottom up
adalah Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil Wajib
Pajak yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan
Kantor Wilayah DJP atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan
Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak
Wajib Pajak dengan risiko tinggi (high risk) yang dihitung dari potensi penerimaan pajak
yang masih dapat digali (tax revenue at risk).
Tim Asistensi Analisis Risiko adalah tim yang melakukan proses asistensi analisis
risiko. Proses asistensi analisis risiko merupakan proses pembahasan atas:
Analisis Risiko Wajib Pajak yang dibuat oleh Account Representative
telah ditandatangani Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
usulan pemeriksaan khusus; dan
onsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelu
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak terkait yang
menjadi dasar usulan dilakukan Pemeriksaan Khusus.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
elepon : (021) 5251609
Faksimili : (021) 5251658
Homepage Pajak : http://www.pajak.go.id
KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penegakan
hukum terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak khususnya dalam
pelaksanaan pemeriksaan khusus, perlu ditetapkan hal-hal
Pemeriksaan Khusus yang dimaksud pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini
adalah Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat bottom up (dari bawah ke
bottom up (dari bawah ke atas)
adalah Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil Wajib
Pajak yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan
Kantor Wilayah DJP atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan
kerugian penerimaan pajak terutama pada
dihitung dari potensi penerimaan pajak
Tim Asistensi Analisis Risiko adalah tim yang melakukan proses asistensi analisis
proses pembahasan atas:
Account Representative (AR) dan
Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebelum diajukan
onsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelum disampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak terkait yang
menjadi dasar usulan dilakukan Pemeriksaan Khusus.
II. KEBIJAKAN PEMBUATAN USULAN PEMERIKSAAN KHUSUS
1. Dalam hal Wajib Pajak diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus, usulan
pemeriksaan tersebut harus didasarkan pada Analisis Risiko Wajib Pajak yang dibuat
oleh Account Representative (AR).
2. Analisis Risiko Wajib Pajak dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran 18.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan. Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Orang Pribadi, Analisis Risiko Wajib Pajak dibuat dengan menggunakan formulir
Identifikasi dan Analisis Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2010 tentang Kebijakan
Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Wajib Pajak
Besar Orang Pribadi.
3. Analisis Risiko Wajib Pajak harus dibuat dengan mendasarkan pada data internal
berupa profil Wajib Pajak, termasuk aktivitas himbauan dan konseling yang telah
dilakukan atas profil Wajib Pajak, serta memanfaatkan data eksternal seperti Informasi,
Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP). Di dalam profil Wajib Pajak harus sudah
meliputi data yang berasal dari aplikasi OPDP, PAP3D, dan aplikasi lainnya termasuk
laporan hasil pemeriksaan dan laporan pengamatan untuk tahun-tahun pajak
sebelumnya.
4. Sebelum diajukan usulan pemeriksaan khusus, Analisis Risiko Wajib Pajak yang dibuat
Account Representative (AR) harus dibahas terlebih dahulu oleh Tim Asistensi Analisis
Risiko. Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi,
proses pembahasan analisis risiko dilakukan oleh Tim Identifikasi dan Analisis
Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-16/PJ/2010 tentang Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Wajib
Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
5. Tim Asistensi Analisis Risiko dibentuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yang
terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
b. Kepala Seksi Pemeriksaan;
c. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
d. Account Representative (AR).
6. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang menjadi anggota Tim Asistensi Analisis
Risiko sebaiknya menjadi bagian dari Tim Pemeriksa Pajak terhadap Wajib Pajak
yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus tersebut.
7. Jangka waktu penyelesaian pembahasan atas Analisis Risiko Wajib Pajak oleh Tim
Asistensi Analisis Risiko dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Nota
Dinas Tim Asistensi Analisis Risiko diterbitkan.
8. Tata cara pembentukan Tim Asistensi Analisis Risiko dan pembahasan Analisis Risiko
Wajib Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak ini.
9. Hasil pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam
Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
10. Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko
Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus ditandatangani oleh Tim
Asistensi Analisis Risiko dan disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
11. Terhadap Analisis Risiko Wajib Pajak yang tidak dapat diusulkan untuk dilakukan
Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko
atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam rangka usulan Pemeriksaan Khusus, Account
Representative (AR) dapat mengusulkan kembali Analisis Risiko Wajib Pajak tersebut
dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Tim Asistensi Analisis Resiko.
12. Pengajuan usulan pemeriksaan khusus dari Kantor Pelayanan Pajak kepada Kantor
Wilayah DJP harus dilampiri dengan Analisis Risiko Wajib Pajak dan Berita Acara Hasil
Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam
Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus.
13. Terhadap usulan pemeriksaan khusus yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
kepada Kantor Wilayah DJP yang tidak dilampiri dengan Analisis Risiko Wajib Pajak
dan Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko
Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus, Kepala Kantor Wilayah DJP
harus menolak usulan pemeriksaan khusus tersebut.
14. Prosedur usulan dan persetujuan pemeriksaan khusus dilakukan sesuai dengan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
III. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS
1. Pada saat pelaksanaan proses pemeriksaan khusus oleh Tim Pemeriksa Pajak,
sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada
Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk melakukan pembahasan konsep
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait yang menjadi dasar usulan dilakukan
pemeriksaan khusus dengan Tim Asistensi Analisis Risiko. Terhadap Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, pembahasan terhadap konsep
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait yang menjadi dasar usulan dilakukan
pemeriksaan khusus dilakukan antara Tim Pemeriksa Pajak dan Tim Identifikasi
dan Analisis Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2010 tentang Kebijakan Penegakan Hukum
Terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
2. Tata cara pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara Tim
Pemeriksa Pajak dengan Tim Asistensi Analisis Risiko adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
LAMPIRAN ISURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-120 /PJ/2010 TENTANG PENJAMINAN
KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI ANALISIS RISIKO
DAN PEMBAHASAN ANALISIS RISIKO WAJIB PAJAK
A. Deskripsi
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembentukan Tim Asistensi Analisis Risiko dan
pembahasan Analisis Risiko Wajib Pajak. Pembentukan Tim Asistensi Analisis Risiko dan
pembahasan Analisis Risiko Wajib Pajak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas usulan
pemeriksaan khusus yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kantor
Wilayah DJP.
B. Prosedur Kerja
1. Account Representative (AR) melakukan analisis risiko terhadap Wajib Pajak yang
akan diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus kemudian menyampaikan
Analisis Risiko Wajib Pajak kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyetujui dan menandatangani Analisis
Risiko Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus
kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima Analisis Risiko Wajib Pajak yang akan
diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus dari Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi kemudian menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan untuk membentuk Tim
Asistensi Analisis Risiko untuk melakukan pembahasan terhadap Analisis Risiko Wajib
Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus tersebut.
4. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima penugasan untuk membentuk Tim Asistensi
Analisis Risiko kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk membuat
konsep Nota Dinas Tim Asistensi Analisis Risiko.
5. Pelaksana Seksi Pemeriksaan membuat konsep Nota Dinas Tim Asistensi Analisis
Risiko kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
6. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep Nota Dinas Tim Asistensi
Analisis Risiko kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Nota Dinas
Tim Asistensi Analisis Risiko kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi
Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Tim Asistensi Analisis Risiko dimaksud.
8. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk
menatausahakan dan menyampaikan Nota Dinas Tim Asistensi Analisis Risiko kepada
tim dimaksud dan dilampiri dengan Analisis Risiko Wajib Pajak.
9. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan menyampaikan Nota Dinas Tim
Asistensi Analisis Risiko kepada tim dimaksud.
10. Tim Asistensi Analisis Risiko menerima Nota Dinas penugasan kemudian melakukan
pembahasan atas Analisis Risiko Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan
Pemeriksaan Khusus.
11. Dalam hal pada saat dilakukan pembahasan atas Analisis Risiko Wajib Pajak terdapat
perbedaan pendapat diantara Tim Asistensi Analisis Risiko, dilakukan pembahasan
dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
12. Tim Asistensi Analisis Risiko membuat Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi
Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan
Khusus kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
13. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil
Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam
Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi
Pemeriksaan sebagai lampiran terhadap Surat Usulan Pemeriksaan Khusus yang akan
disampaikan kepada Kantor Wilayah DJP.
14. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi
Analisis Risiko dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus. Dalam hal hasil
pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam
rangka usulan Pemeriksaan Khusus menyimpulkan bahwa atas Analisis Risiko Wajib
Pajak tersebut dapat diusulkan Pemeriksaan Khusus, Kepala Seksi Pemeriksaan
menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk membuat Konsep Surat Usulan
Pemeriksaan Khusus. Dalam hal hasil pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas
Analisis Risiko Wajib Pajak dalam rangka usulan Pemeriksaan Khusus menyimpulkan
bahwa atas Analisis Risiko Wajib Pajak tersebut tidak dapat diusulkan Pemeriksaan
Khusus, Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk
menatausahakan Berita Acara tersebut.
15. Terhadap Analisis Risiko Wajib Pajak yang tidak dapat diusulkan untuk dilakukan
Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko
atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam rangka usulan Pemeriksaan Khusus, Account
Representative (AR) dapat mengusulkan kembali Analisis Risiko Wajib Pajak tersebut
dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Tim Asistensi Analisis Resiko.
16. Pelaksana Seksi Pemeriksaan membuat Konsep Surat Usulan Pemeriksaan Khusus
berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko dalam
Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus yang menyimpulkan bahwa atas Analisis Risiko
Wajib Pajak tersebut dapat diusulkan Pemeriksaan Khusus sesuai dengan SOP Tata
Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak.
17. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan Berita Acara Hasil Pembahasan Tim
Asistensi Analisis Risiko dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus yang
menyimpulkan bahwa atas Analisis Risiko Wajib Pajak tersebut tidak dapat diusulkan
Pemeriksaan Khusus.
18. Proses Selesai.
C. Bagan Arus (Flowchart)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
KANTOR WILAYAH DJP .......................................................
KANTOR
BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN
RISIKO WAJIB PAJAK DALAM R
I. Identitas Wajib Pajak
Nama Wajib Pajak
NPWP
Alamat
Jenis Usaha/KLU
Masa/Tahun Pajak
II. Ikhtisar Risiko
1. Analisis Elemen SPT
NoElemen SPT/Laporan
Keuangan
(1) (2)
Petunjuk Pengisian:
Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan
harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, aktiva, dll.
Kolom (3) : Diisi dengan jenis pajak yang dapat digali sebagai akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak, misalnya: tidak melaporkan
penjualan menimbulkan potensi pajak PPh Pasal 25/29 dan PPN.
Kolom (4) : Diisi dengan jenis data/dokumen yang digunakan sebagai sumber anal
tidak melaporkan penjualan dapat diketahui dari pajak masukan lawan transaksinya.
Kolom (5) : Diisi dengan besarnya potensi pajak yang masih dapat digali sesuai analisis el
Keuangan, misalnya: Wajib Pajak tidak melaporkan retur pembelian menimbulkan potensi PPh Pasal 25/29.
2. Potensi Pajak
No
(1)
Petunjuk Pengisian:
Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan
hasil analisis risiko elemen SPT
Kolom (3) : Diisi dengan besarnya potensi pajak yang masih dapat digali sesuai analisis elemen SPT
keuangan.
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE
KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .......................................................
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...............................................
HASIL PEMBAHASAN TIM ASISTENSI ANALISIS RISIKO
WAJIB PAJAK DALAM RANGKA USULAN PEMERIKSAAN KHUSUS
: .......................................................... (
: ..........................................................
: ..........................................................
: ..........................................................
: ..........................................................
Analisis Elemen SPT
Elemen SPT/Laporan
KeuanganJenis Pajak Sumber Data
(2) (3) (4)
Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan elemen SPT/laporan keuangan yang terdapat risiko ketidakpatuhan, misalnya: peredaran usaha,
harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, aktiva, dll.
Diisi dengan jenis pajak yang dapat digali sebagai akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak, misalnya: tidak melaporkan
penjualan menimbulkan potensi pajak PPh Pasal 25/29 dan PPN.
: Diisi dengan jenis data/dokumen yang digunakan sebagai sumber anal
tidak melaporkan penjualan dapat diketahui dari pajak masukan lawan transaksinya.
: Diisi dengan besarnya potensi pajak yang masih dapat digali sesuai analisis el
misalnya: Wajib Pajak tidak melaporkan retur pembelian menimbulkan potensi PPh Pasal 25/29.
Jenis Pajak Potensi
(2)
Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan total per jenis pajak yang diindikasikan terdapat potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak berdasarkan
hasil analisis risiko elemen SPT dan/atau laporan keuangan.
Diisi dengan besarnya potensi pajak yang masih dapat digali sesuai analisis elemen SPT
LAMPIRAN IIEDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-120/PJ/2010 TENTANG PENJAMINAN
KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DJP .......................................................
PELAYANAN PAJAK ...............................................
TIM ASISTENSI ANALISIS RISIKO ATAS ANALISIS
PEMERIKSAAN KHUSUS
..... (diisi dengan nama Wajib Pajak)
........................... (diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)
........................... (diisi dengan alamat Wajib Pajak)
........................... (diisi dengan Jenis Usaha/KLU)
........................... (diisi dengan masa/tahun pajak)
Sumber Data Potensi Pajak
(4) (5)
elemen SPT/laporan keuangan yang terdapat risiko ketidakpatuhan, misalnya: peredaran usaha,
Diisi dengan jenis pajak yang dapat digali sebagai akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak, misalnya: tidak melaporkan
: Diisi dengan jenis data/dokumen yang digunakan sebagai sumber analisis risiko, misalnya: Wajib Pajak yang
tidak melaporkan penjualan dapat diketahui dari pajak masukan lawan transaksinya.
: Diisi dengan besarnya potensi pajak yang masih dapat digali sesuai analisis elemen SPT dan/atau Laporan
misalnya: Wajib Pajak tidak melaporkan retur pembelian menimbulkan potensi PPh Pasal 25/29.
Potensi
(3)
jenis pajak yang diindikasikan terdapat potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak berdasarkan
Diisi dengan besarnya potensi pajak yang masih dapat digali sesuai analisis elemen SPT dan/atau laporan
3. Risiko Ketidakpatuhan
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................(Petunjuk Pengisian: Diisi dengan penjelasan risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak tidak melaporkan
penghasilan, pembagian deviden, harta dan sebagainya).
4. Indikator Kualitatif Lainnya
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(Petunjuk Pengisian: Diisi dengan indikator atau alasan lain yang bersifat kualitatif sebagai data tambahan analisis risiko,
misalnya potensi pajak yang dapat digali berdasarkan hasil analisis risiko sangat kecil, tetapi berhubung Wajib Pajak termasuk
Wajib Pajak besar pada KPP, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk memberikan deterrent effect pada Wajib Pajak lainnya).
III. Usulan
Berdasarkan pembahasan atas Analisis Risiko Wajib Pajak yang telah dibuat oleh Account
Representative (AR), maka atas Analisis Risiko Wajib Pajak tersebut: dapat / tidak dapat*
diusulkan Pemeriksaan Khusus.
Tim Asistensi Analisis Risiko
Nama dan NIP Tanda Tangan
1. ...............................................
NIP......................................... .......................................
2. ............................................
NIP...................................... .......................................
3. ............................................
NIP...................................... .......................................
4. dst
Menyetujui,Kepala Kantor
........................................................NIP ..................................................
* Coret yang tidak sesuai
LAMPIRAN IIISURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-120/PJ/2010 TENTANG PENJAMINAN
KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
TATA CARA PEMBAHASAN KONSEP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
ANTARA TIM PEMERIKSA PAJAK DENGAN TIM ASISTENSI ANALISIS RISIKO
A. Deskripsi
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pelaksanaan pembahasan konsep Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait yang menjadi dasar usulan dilakukan pemeriksaan
khusus antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Tim Asistensi Analisis Risiko. Pembahasan
ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim
pemeriksa pajak.
B. Prosedur Kerja
1. Proses sebelumnya dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan Lapangan.
2. Sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada
Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Tim Asistensi Analisis Risiko untuk
melakukan pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dasar
usulan dilakukan pemeriksaan khusus dengan Tim Pemeriksa Pajak.
4. Tim Asistensi Analisis Risiko melakukan pembahasan konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) terkait dasar usulan dilakukan pemeriksaan khusus dengan Tim
Pemeriksa Pajak.
5. Dalam hal pada saat dilakukan pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) terdapat perbedaan pendapat antara Tim Asistensi Analisis Risiko dan Tim
Pemeriksa Pajak, dilakukan pembahasan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
6. Tim Asistensi Analisis Risiko membuat konsep Berita Acara Hasil Pembahasan atas
Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara Tim Asistensi Analisis Risiko dan
Tim Pemeriksa Pajak kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Berita
Acara Hasil Pembahasan atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
8. Proses dilanjutkan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
(SPHP) kepada Wajib Pajak.
9. Proses Selesai.
C. Bagan Arus (Flowchart)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
KANTOR WILAYAH DJP .......................................................
KANTOR PELAYANAN PAJAK
BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN ATAS KONSEP
ANTARA TIM ASISTENSI ANALISIS RISIKO DAN TIM PEMERIKSA PAJAK
Sehubungan dengan Pemeriksaan yang dilakukan kepada:
Nama Wajib Pajak
Nomor SP2
NPWP
Alamat
Jenis Usaha/KLU
Masa/Tahun Pajak
Kami Tim Asistensi Analisis Risiko dan Tim Pemeriksa Pajak menyatakan bahwa,
ini…… (7), Tanggal….… (8), Bulan……. (9) Tahun…... (10)
atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
Adapun pokok pembahasan meliputi materi yang terkait dasar usulan dilakukan
Pemeriksaan Khusus.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tim AsistensiAnalisis Risiko
1 ……………………….
NIP .............................
2 ………………………
NIP ..............................
3 ………………………
NIP ..............................
4. dst
NIP
SURAT EDARAN DIREKTUR
NOMOR SE-120
KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .......................................................
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...............................................
BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN ATAS KONSEPLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
ANTARA TIM ASISTENSI ANALISIS RISIKO DAN TIM PEMERIKSA PAJAK
Sehubungan dengan Pemeriksaan yang dilakukan kepada:
Nama Wajib Pajak : ……………………………………………………...........
: …………………....………tanggal………………..........
: ..................................................................................
: …………………………………………………...............
: ……………………………………………………...........
Tahun Pajak : ……………………………………………...........
Kami Tim Asistensi Analisis Risiko dan Tim Pemeriksa Pajak menyatakan bahwa,
…… (7), Tanggal….… (8), Bulan……. (9) Tahun…... (10) telah melaku
onsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
embahasan meliputi materi yang terkait dasar usulan dilakukan
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tanda Tangan Tim Pemeriksa
1 ……………………….
.............................
1 …………………….
NIP ....................................
2 ……………………….
..............................
2 …………………….
NIP ....................................
3 ……………………….
..............................
3 ……………………...
NIP ....................................
4. dst
NIP
…………………..,………………MengetahuiKepala Kantor
……………………………………NIP ..........................................
LAMPIRAN IVSURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
120/PJ/2010 TENTANG PENJAMINAN
KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DJP .......................................................
...............................................
BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN ATAS KONSEP(LHP)
ANTARA TIM ASISTENSI ANALISIS RISIKO DAN TIM PEMERIKSA PAJAK
: ……………………………………………………........... (1)
: …………………....………tanggal……………….......... (2)
: .................................................................................. (3)
: …………………………………………………............... (4)
: ……………………………………………………........... (5)
…………...................... (6)
Kami Tim Asistensi Analisis Risiko dan Tim Pemeriksa Pajak menyatakan bahwa, pada Hari
telah melakukan pembahasan
embahasan meliputi materi yang terkait dasar usulan dilakukan
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tim Pemeriksa Tanda Tangan
1 ……………………...........
....................................
2 ……………………...........
....................................
3 ……………………...........
....................................
…………………..,………………Mengetahui,Kepala Kantor
……………………………………..............................................
Petunjuk pengisian:
Angka (1) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka (2) : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan yang
diterbitkan.
Angka (3) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka (4) : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka (5) : diisi dengan jenis usaha atau Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang
diperiksa.
Angka (6) : diisi dengan masa atau tahun pajak.
Angka (7),(8),
(9),(10) : diiisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan berita cara.
Apabila Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak menjadi Tim Asistensi Analisis Risiko dan
menjadi Tim Pemeriksa Pajak, maka yang bersangkutan tetap dicantumkan namanya dalam
kedua tim dan menandatanganinya.