KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …master file tersebut. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penerbitan Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam proses pembenahan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan;

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR SE - 37/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERSIHAN DATA (DATA CLEANSING) WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Dalam rangka melakukan pembenahan master file Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak

telah membentuk Tim Pembersihan Data Wajib Pajak dengan susunan keanggotaan yang

berasal dari beberapa direktorat terkait melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang

juga berfungsi sebagai Surat Tugas bagi Tim Pembersihan Data Wajib Pajak dalam

melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan analisis terhadap data dan/atau informasi yang diterima dan/atau diperoleh,

Tim Pembersihan Data Wajib Pajak menyusun dan mengusulkan daftar Wajib Pajak yang

masuk dalam proses pembenahan master file kepada Direktur Jenderal Pajak untuk

diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan dan/atau Penggantian

Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penonefektifan Nomor Pokok Wajib Pajak yang harus

ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan

menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak terkait dengan proses pembenahan data

master file tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penerbitan Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam proses

pembenahan master file Wajib Pajak dalam rangka mewujudkan tertib administrasi

perpajakan dan terbentuknya data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak yang relevan

dan handal.

2. Tujuan

Agar permasalahan terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Pengguna Ganda,

Wajib Pajak dengan Identitas Ganda, Wajib Pajak tidak memiliki transaksi perpajakan

berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Bendahara Pemerintah atau

Bendahara Proyek Pemerintah yang sudah tidak aktif dan/atau tidak ada satuan kerjanya,

penghapusan NPWP Wajib Pajak dengan status Non Efektif dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir dan penanganan Wajib Pajak yang belum dilakukan validasi dapat

ditindaklanjuti dalam rangka terwujudnya tertib administrasi perpajakan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur prosedur pelaksanaan dan penyempurnaan data Wajib Pajak

dalam rangka pembenahan dan pembersihan master file Wajib Pajak, yang terkait dengan:

1. Penanganan terhadap NPWP dengan Pengguna Ganda.

2. Penanganan terhadap Wajib Pajak dengan Identitas Ganda.

3. Penanganan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki transaksi perpajakan berturut-

turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

4. Penanganan terhadap Wajib Pajak Bendahara yang Sudah Tidak Aktif.

5. Penanganan Wajib Pajak yang sudah dinonefektifkan dalam kurun waktu lebih dari 5

(lima) tahun.

6. Penanganan terhadap Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi NPWP tersebut

belum dilakukan proses validasi oleh pihak KPP.

7. Penyampaian informasi atau sosialisasi kepada Wajib Pajak yang dilakukan pembenahan

data oleh KPP.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu

Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan

Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan PER-38/PJ/2013.

E. Materi

1. Penanganan Wajib Pajak dengan NPWP Pengguna Ganda

a. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak dengan NPWP Pengguna Ganda adalah Wajib

Pajak yang memiliki NPWP sama dengan Wajib Pajak lain yang ada di KPP lain.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh, Tim

Pembersihan Data WajibPajak sesuai kewenangan yang diberikan oleh Direktur

Jenderal Pajak melakukan penghapusan dan penggantian NPWP terkait dengan

NPWP dengan Pengguna Ganda, dengan berdasarkan pada kriteria:

1) Wajib Pajak yang aktifitas perpajakannya lebih tidak aktif; dan

2) Wajib Pajak yang apabila dilakukan penghapusan dan penggantian NPWP,

tidak memiliki dampak/pengaruh signifikan bagi Wajib Pajak bersangkutan.

b. Tindak lanjut oleh Tim Pembersihan Data Wajib Pajak

1) Tim Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan data dan/atau informasi yang

dimiliki atau diperoleh melakukan kegiatan verifikasi dalam rangka

penghapusan dan penggantian NPWP ierkait NPWP Pengguna Ganda.

2) Tim Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan hasil verifikasi memberikan

usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak tentang Penghapusan dan Penggantian Nomor Pokok Wajib

Pajak.

3) Terhadap Wajib Pajak yang NPWP-nya telah ditetapkan menjadi NPWP

digunakan untuk Wajib Pajak lain, diberikan NPWP pengganti.

c. Tindak lanjut oleh Kantor Pelayanan Pajak

1) Terkait dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, Kantor

Pelayanan Pajak:

a) menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang diberikan NPWP pengganti

secara jabatan;

b) mencetak kartu NPWP pengganti bagi Wajib Pajak yang diberikan NPWP

pengganti; dan

c) menyampaikan pemberitahuan penghapusan dan penggantian NPWP

kepada Wajib Pajak terkait, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk

menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak dan mencetak kartu NPWP pengganti bagi Wajib Pajak

yang diberikan NPWP pengganti serta mernbuat surat pemberitahuan

penghapusan dan penggantian NPWP kepada Wajib Pajak.

3) Petugas Seksi Pelayanan berdasarkan disposisi dari Kepala Seksi membuat

konsep surat pemberitahuan penghapusan dan penggantian NPWP sebagaimana

contoh format pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran ini.

4) Petugas Seksi Pelayanan meneruskan konsep surat pemberitahuan penghapusan

dan penggantian NPWP kepada Kepala Seksi Pelayanan.

5) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memberi persetujuan dengan

menandatangani surat pemberitahuan penghapusan dan penggantian NPWP

tersebut.

6) Petugas Seksi Pelayanan mengirimkan surat pemberitahuan penghapusan dan

penggantian NPWP kepada Wajib Pajak dengan tembusan surat ditujukan kepada

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait.

7) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mendisposisikan tembusan surat

tersebut kepada Account Representative untuk diberikan tindak lanjut.

8) Petugas Seksi Pelayanan dan/atau Account Representative memberikan

penjelasan kepada Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Pengganti terkait dengan

pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi

dilakukannya penggantian NPWP tersebut.

d. Tugas dan Tanggung Jawab

Kanwil DJP Kepala Kanwil DJP melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi

terkait dengan tindak lanjut penanganan Wajib Pajak dengan NPWP pengguna ganda

yang dilakukan oleh KPP.

e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan dan Penggantian NPWP

tersebut merupakan dasar penghapusan dan penggantian NPWP bagi Wajib Pajak

bersangkutan.

f. Masa Peralihan

1) Selama masa peralihan penghapusan NPWP lama dan penerbitan NPWP

pengganti, Wajib Pajak masih dapat mencantumkan NPWP lama dalam Surat

Setoran Pajak (SSP) untuk melakukan transaksi pembayaran dan penyetoran

pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) untuk transaksi pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka kegiatan

impor, Wajib Pajak dapat mencantumkan NPWP lama dalam bukti

pembayaran pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai terdaftar

dengan NPWP pengganti.

b) Untuk mengakomodasi Wajib Pajak dalam pengurusan Surat Izin Usaha

(SIU) serta surat izin lainnya, transaksi pembayaran dan penyetoran pajak

selain dalam rangka kegiatan impor, Wajib Pajak dapat mencantumkan

NPWP lama dalam SSP paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

penerbitan NPWP pengganti.

c) dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf

b) pengurusan perubahan dokumen impor belum selesai, Wajib Pajak harus

membuat surat permohonan perpanjangan jangka waktu pencantuman

NPWP lama untuk melakukan transaksi pembayaran dan penyetoran pajak

dalam rangka impor kepada Kepala KPP dengan melampirkan fotokopi

bukti pengurusan perubahan dokumen impor.

2) Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP pengganti wajib menggunakan NPWP

pengganti tersebut, namun demikian untuk Formulir Perpajakan seperti: Faktur

Pajak yang sudah tercetak dengan identitas pengguna dan Bukti

Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan NPWP lama masih dapat

digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Formulir dengan NPWP lama tetap diakui keabsahannya sepanjang

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b) Formulir lama tetap dapat digunakan dengan memasukan identitas NPWP

pengganti dan/atau Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak pengganti dengan

ketentuan sebagai berikut:

(i) Formulir Perpajakan

Penggunaan formulir perpajakan lama dilakukan dengan

menambahkan NPWP pengganti di atas/bawah atau di sebelah

kanan/kiri NPWP lama yang tertera dalam formulir perpajakan

dengan cara diketik sedemikian rupa sehingga NPWP Lama masih

tetap dapat terbaca.

Contoh:

NPWP : 01.213.025.9-001.000 menjadi NPWP : 02.023.255.6-

001.000

(ii) Faktur Pajak

(a) Faktur Pajak dengan NPWP lama yang sudah tercetak

dilakukan dengan menambahkan NPWP pengganti di

atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP lama,

(b) Tata cara pembuatan Faktur Pajak selanjutnya mengikuti

ketentuan saat pembuatan, bentuk, ukuran, tata cara

penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak yang

berlaku.

(iii) Bukti Pemotongan/Pemungutan

Penggunaan Bukti Pemotongan/Pemungutan lama dengan identitas

NPWP pengganti dengan menambahkan NPWP pengganti di

atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP Lama, yang tertera

dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan cara diketik

sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun.

Contoh:

NPWP:

01.213.025.9-001.000

02.023.255.6-001.000

c) Formulir lama sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tersebut

tetap dapat digunakan dalam/pada formulir perpajakan sampai dengan akhir

bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP pengganti, sepanjang

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

d) Bagi penerima Faktur Pajak dan/atau Bukti Pemotongan/Pemungutan

sebagaimana dimaksud pad a huruf c) tersebut tetap dapat dikreditkan;

e) Dalam jangka waktu sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan

berlakunya NPWP pengganti, Faktur Pajak dan/atau Bukti

Pemotongan/Pemungutan yang diterima dan dengan menggunakan NPWP

lama, tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

3) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan

pelayanan permohonan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,

keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan atas

ketetapan pajak serta keperluan perpajakan lainnya yang masih menggunakan

NPWP lama tetap diakui keabsahannya sampai dengan akhir bulan ketiga setelah

bulan berlakunya NPWP pengganti, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

2. Penanganan Wajib Pajak dengan Identitas Ganda

a. Tim Pembersihan Data Wajib Pajak melakukan penghapusan NPWP terkait dengan

Wajib Pajak dengan Identitas Ganda atau Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu

NPWP, dilakukan dengan berdasarkan pada kriteria bahwa NPWP yang akan dihapus

adalah NPWP yang lebih tidak aktif.

b. Tindak lanjut oleh Tim Pembersihan Data Wajib Pajak


dimiliki dan/atau diperoleh melakukan kegiatan verifikasi terhadap Wajib Pajak

dalam rangka penghapusan Wajib Pajak dengan Identitas Ganda.

2) Tim Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan hasil verifikasi, mengusulkan

kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Identitas Ganda.

3) Dalam hal Wajib Pajak yang NPWP-nya akan dihapus masih terdapat tunggakan

utang pajak dan/atau masih terdapat proses upaya hukum maka akan dilakukan

proses migrasi data ke NPWP yang dipertahankan.

c. Tindak lanjut oleh Kantor Pelayanan Pajak

1) Terkait dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Penghapusan NPWP Wajib Pajak dengan Identitas Ganda, Kantor Pelayanan

Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan,

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak.


membuat surat pemberitahuan penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak.


konsep surat pemberitahuan penghapusan NPWP sebagaimana contoh format

pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran

ini.

4) Petugas Seksi Pelayanan meneruskan konsep surat pemberitahuan penghapusan

kepada Kepala Seksi Pelayanan.


menandatangani konsep surat pemberitahuan penghapusan NPWP.

6) Petugas Seksi Pelayanan mengirimkan surat pemberitahuan penghapusan NPWP

kepada Wajib Pajak dengan tembusan surat ditujukan kepada Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi terkait.


tersebut kepada Account Representative untuk diberikan tindak lanjut.

8) Petugas Seksi Pelayanan dan/atau Account Representative memberikan

penjelasan kepada Wajib Pajak terkait dengan penghapusan NPWP serta

pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi

dilakukan penghapusan NPWP.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Kanwil DJP

Kepala Kanwil DJP melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait dengan

tindak lanjut penanganan Wajib Pajak dengan dengan identitas ganda yang dilakukan

oleh KPP.

e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Wajib Pajak dengan Identitas Ganda merupakan dasar penghapusan NPWP bagi

Wajib Pajak.

3. Penanganan Wajib Pajak yang Tidak Memiliki Transaksi Perpajakan Berturut-turut

dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir

a. Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi perpajakan dan optimalisasi

pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan penonefektifan terhadap Wajib

Pajak yang secara berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir

berdasarkan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki transaksi

perpajakan.

b. Termasuk dalam pengertian tidak memiliki transaksi perpajakan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, adalah:

1) Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan baik Masa

maupun Tahunan;

2) Wajib Pajak tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak

ketiga/pihak lain;

3) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak melalui sistem MPN;

4) Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak dan/atau tidak sedang

melakukan upaya hukum; dan

5) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti

permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan.

c. Tindak lanjut oleh Tim Pembersihan Data Wajib Pajak


dimiliki dan/atau diperoleh melakukan penelitian dalam rangka penonefektifan

Wajib Pajak.

2) Tim Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian mengusulkan


Pajak tentang Penonefektifan Wajib Pajak yang tidak memiliki transaksi

perpajakan berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

d. Tindak lanjut oleh Kantor Pelayanan Pajak

1) Terkait dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Penonefektifan Wajib Pajak tersebut, Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan

pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja setelah tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


membuat Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib

Pajak.


konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan

menggunakan Formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran XXI Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kerja Pajak, serta Perubahan Data dan

Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.

4) Petugas Seksi Pelayanan meneruskan konsep surat pemberitahuan penonefektifan

wajib pajak kepada Kepala Seksi Pelayanan.


menandatangani surat pemberitahuan penonefektifan wajib pajak tersebut.

6) Petugas Seksi Pelayanan mengirimkan surat pemberitahuan penonefektifan wajib

pajak kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dengan tembusan surat ditujukan

kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait.

7) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mendisposikan tembusan surat tersebut

kepada Account Representative untuk dilakukan tindak lanjut.

8) Petugas Seksi Pelayanan dan Account Representative memberikan penjelasan

kepada Wajib Pajak bersangkutan.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Kanwil DJP


tindak lanjut penanganan Wajib Pajak yang tidak memiliki transaksi perpajakan

berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang dilakukan oleh KPP.

f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penonefektifan Wajib Pajak merupakan

dasar penonefektifan Wajib Pajak.

g. Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif, tidak mempunyai

kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

h. Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak

yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tersebut telah aktif kembali

melakukan kegiatan usaha, maka penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif menjadi

tidak berlaku dan KPP melakukan pengaktifan kembali sebagai Wajib Pajak Normal

sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

60/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib

Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusuha Kena Pajak, Penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kerja Pajak,

Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah

Dengah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.

4. Penanganan Terhadap Wajib Pajak Bendahara yang Sudah Tidak Aktif

a. Berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh, Tim

Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh

Direktur Jenderal Pajak melakukan penghapusan NPWP terhadap Bendahara

Pemerintah atau Bendahara Proyek Pemerintah yang nyata-nyata sudah tidak aktif

atau berturut-turut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak memiliki transaksi

perpajakan.

b. Termasuk dalam pengertian tidak aktif sebagaimana dimaksud pada butir a, yaitu:

1) Bendahara Pemerintah atau Bendahara Proyek Pemerintah yang nyata-nyata

sudah tidak aktif atau Bendahara Pemerintah tidak memiliki transaksi

perpajakan berturut-turut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

2) Bendahara tidak mempunyai tunggakan pajak dan/atau tidak sedang melakukan

upaya hukum; dan

3) Bendahara tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti

permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan



dimiliki dan/atau diperoleh, melakukan kegiatan verifikasi dalam

rangkapenghapusan NPWP Bendahara Pemerintah atau Bendahara Proyek

Pemerintah yang nyata-nyata sudah tidak aktif atau yang tidak ada transaksi

perpajakan berturut-turut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2) Tim Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan hasil verifikasi, memberikan

usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara yang

Sudah Tidak Aktif.

d. Tindak lanjut oleh Kantor Pelayanan Pajak.

1) Terkait dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Penghapusan NPWP Bendahara tersebut, KPP menyampaikan pemberitahuan

kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

setelah tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2) Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat surat

pemberitahuan penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak.


konsep Surat Pemberitahuan Penghapusan NPWP Bendahara sebagaimana

contoh format pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Surat Edaran ini.

4) Petugas Seksi Pelayanan meneruskan konsep Surat Pemberitahuan Penghapusan

NPWP Bendahara kepada Kepala Seksi Pelayanan.


menandatangani surat pemberitahuan penghapusan NPWP tersebut.

6) Petugas Seksi Pelayanan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghapusan

NPWP Bendahara kepada Wajib Pajak dengan tembusan surat kepada Kepala

Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait.

7) Selain dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghapusan NPWP

Bendahara kepada Wajib Pajak, Petugas Seksi Pelayanan menempelkan pada

papan pengumuman daftar Wajib Pajak Bendahara yang sudah dilakukan

penghapusan NPWP.


tersebut kepada Account Representative untuk diberikan tindak lanjut dan/atau

pengarsipan.



tindak lanjut penanganan terhadap Wajib Pajak Bendahara sudah tidak aktif yang

dilakukan oleh KPP.

f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut merupakan dasar penghapusan NPWP

bagi Wajib Pajak bersangkutan.

5. Penanganan Wajib Pajak yang sudah dinonefektifkan dalam kurun waktu lebih dari 5

(lima) tahun

a. Tim Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh

Direktur Jenderal Pajak melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang

sudah ditetapkan statusnya sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

b. Kriteria Wajib Pajak Non Efektif yang dapat dihapuskan, yaitu:

1) dalam kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Wajib

Pajak Non Efektif tidak terdapat data dan/atau informasi yang membuktikan

bahwa Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;

dan

2) Tidak terdapat data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak tersebut kembali

aktif melakukan kegiatan usaha.

c. Tindak lanjut oleh Tim Pembersihan Data


dimiliki dan/atau diperoleh melakukan kegiatan verifikasi terhadap Wajib pajak

dalam rangka penghapusan Wajib Pajak yang sudah dinonefektifkan lebih dari 5

(lima) tahun.

2) Tim Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan hasil verifikasi, mengusulkan


Pajak tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak Non

Efektif.

d. Tindak lanjut oleh Kantor Pelayanan Pajak

1) Terkait dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Penghapusan NPWP Wajib Pajak Non Efektif tersebut, Kepala Kantor Pelayanan

Pajak memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan tindak lanjut atas Keputusan

Direktur Jenderal Pajak.

2) Kepala Seksi Pelayanan melakukan tindak lanjut dengan menempelkan daftar

Wajib Pajak Non Efektif yang sudah dilakukan penghapusan NPWP pada Papan

Pengumuman di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

3) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan tindak lanjut dengan

menyampaikan salinan atau fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut

kepada Account Representative terkait, untuk diberikan tindak lanjut dan/atau

pengarsipan.



tindak lanjut penanganan Wajib Pajak yang sudah dinonefektifkan dalam kurun

waktu lebih dari 5 (lima) tahun yang dilakukan oleh KPP.

f. Dalam hal dikemudian terdapat data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak Non

Efektif yang sudah dihapuskan dari sistem administrasi perpajakan tersebut aktif

kembali menjalankan kegiatan usahanya dan/atau bermaksud untuk melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakannya maka terhadap Wajib Pajak Non Efektif tersebut

diberikan NPWP yang baru baik melalui permohonan ataupun dilakukan secara

jabatan sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.

6. Penanganan Wajib Pajak dengan NPWP yang belum dilakukan validasi

a. Berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh, Tim

Pembersihan Data Wajib Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh

Direktur Jenderal Pajak melakukan validasi atas NPWP yang sudah diberikan kepada

Wajib Pajak tetapi belum diadministrasikan dalam master file.

b. NPWP yang belum dilakukan validasi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu NPWP

yang belum masuk di master file Wajib Pajak. Belum divalidasinya NPWP tersebut

menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat melakukan transaksi perpajakan.


1) Berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki, Tim Pembersihan Data

Wajib Pajak meneliti dan menganalisis data dan/atau informasi dalam rangka

memvalidasi NPWP.

2) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, Tim Pembersihan Data Wajib Pajak

memvalidasi NPWP bagi Wajib Pajak yang memiliki data dan/atau informasi

transaksi perpajakan dan menghapus NPWP Wajib Pajak yang tidak memiliki

data dan/atau informasi transaksi perpajakan.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Pajak

1) Untuk mendukung proses validasi yang dilakukan oleh Tim Pembersihan Data,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengumpulan data dan/atau informasi

Wajib Pajak yang terhadap NPWP-nya dapat dilakukan validasi.

2) Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk melakukan kegiatan

pengumpulan data dan/atau informasi terkait NPWP yang belum divalidasi.

3) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Petugas Seksi Pelayanan untuk

mengumpulkan data dan/atau informasi terkait NPWP yang belum divalidasi.

4) Berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh, Petugas

Seksi Pelayanan berdasarkan disposisi dari Kepala Seksi membuat konsep Surat

Pengantar Validasi NPWP dengan dilampiri daftar Wajib Pajak yang mempunyai

kendala dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya yang

NPWP-nya belum dilakukan proses validasi sebagaimana contoh format pada

Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran

ini.

5) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memberi persetujuan dengan memaraf

Surat Pengantar Validasi NPWP dengan dilampiri daftar Wajib Pajak yang

mempunyai kendala dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban

perpajakannya serta meneruskan konsep Surat Pengantar Validasi NPWP beserta

lampirannya kepada Kepala KPP.

6) Kepala KPP meneliti dan memberikan persetujuan dengan menandatangani Surat

Pengantar Validasi NPWP beserta lampirannya dan meneruskan kepada

Kasubbag TU untuk disampaikan kepada Tim Pembersihan Data Wajib Pajak

(Direktur Teknologi Informasi Perpajakan).

e. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP)


tindak lanjut Penanganan Wajib Pajak dengan NPWP yang belum dilakukan validasi

yang dilakukan oleh KPP

f. Terhadap Wajib Pajak yang telanjur dihapus pada saat validasi NPWP, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

1) Apabila terdapat data dan/atau informasi Wajib Pajak melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan NPWP yang belum divalidasi yang sudah dihapus dan Wajib

Pajak belum melakukan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sebelumnya

maka kepada Wajib Pajak bersangkutan diberikan NPWP sesuai dengan NPWP

yang belum tervalidasi tersebut, dan terdaftar sejak pelaksanaan hak dan

kewajiban dilakukan.

2) Apabila terdapat data dan/atau informasi Wajib Pajak melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan NPWP yang belum divalidasi yang sudah dihapus dan Wajib

Pajak sebelumnya telah melakukan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

sebelumnya maka kepada Wajib Pajak bersangkutan diberikan NPWP sesuai

dengan NPWP yang belum tervalidasi tersebut, dan terdaftar sejak pendaftaran

NPWP dilakukan.

Dalam hal terjadi kesalahan dalam proses pembersihan data Wajib Pajak, Tim Pembersihan Data

Wajib Pajak atau Direktur Teknologi Informasi Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak

berwenang melakukan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2014

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY

NIP 195411111981121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE-37/PJ/2014

TENTANG


Lampiran ISurat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor : SE-37/PJ/2014Tentang : Tata Cara Pembersihan Data (Data

Cleansing) Wajib Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP .................1)KANTOR PELAYANAN PAJAK ...................2)

.............................................................................

Nomor : ..........................3) ..........., ......................4)Sifat : Sangat SegeraLampiran : -Hal : Pemberitahuan Penghapusan dan Penggantian NPWP

Yth. ......................................................................5)

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : .........../PJ/2014 tentangPenghapusan dan Penggantian Nomor Pokok Wajib Pajak, perlu diberitahukan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) Saudara/perusahaan Saudara telah diganti, yaitu:

NPWP LAMA : .............................6)menjadi

NPWP PENGGANTI : ...............................7)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan, yaitu:1. NPWP pengganti berlaku sejak tanggal diterbitkan.2. Wajib Pajak wajib menggunakan Formulir Perpajakan, Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan/Pemungutan

dengan NPWP pengganti.3. Demi kelancaran, kemudahan dan tertib administrasi, kami mengimbau Saudara untuk menggunakan

NPWP pengganti dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Saudara/perusahaanSaudara sejak diterimanya surat pemberitahuan ini.

4. Penggunaan Formulir Perpajakan, Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP lamayang selanjutnya disebut Formulir lama adalah sebagai berikut:

a. Formulir lama dengan NPWP tetap diakui keabsahannya sepanjang memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan, atau

b. Saudara/perusahaan Saudara masih dapat menggunakan Formulir lama dengan identitas NPWP Barudan/atau Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Baru dengan ketentuan sebagai berikut:

Misalnya NPWP lama 01.213.025.9-001.000 dan diganti dengan NPWP Baru 02.023.255.6-001.000 (i) Formulir Perpajakan Penggunaan formulir perpajakan lama dilakukan dengan menambahkan NPWP Baru di

atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP Lama yang tertera dalam formulir perpajakandengan cara diketik sedemikian rupa sehingga NPWP lama masih tetap dapat terbaca.

Contoh: NPWP : 01.213.025.9-001.000 menjadi NPWP : 02.023.255.6-001.000 (ii) Faktur Pajak a) Faktur Pajak dengan NPWP yang sudah telanjur dicetak dilakukan dengan

menambahkan NPWP Baru di atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP Lama. b) Tata cara pembuatan Faktur Pajak selanjutnya mengikuti ketentuan saat pembuatan,

bentuk, ukuran, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak yangberlaku.

(iii) Bukti Pemotongan/Pemungutan Penggunaan Bukti Pemotongan/Pemungutan lama dengan identitas NPWP pengganti dengan

menambahkan: NPWP Baru di atas/bawah atau di sebelah kanan/kiri NPWP lama, yang tertera dalam Bukti

Pemotongan/Pemungutan dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksiapapun.

NPWP : 01.213.025.9-001.000 02.023.255.6-001.000 c. Formulir lama sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a dan huruf b tersebut tetap diakui

keabsahannya sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP Baru, sepanjangmemenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Bagi penerima Faktur Pajak dan/atau Bukti Pemotongan/Pemungutan sebagaimana dimaksud padabutir 4 huruf c tersebut, tetap dapat dikreditkan.

5. Dalam jangka waktu sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP pengganti, FakturPajak dan/atau Bukti Pemotongan/Pemungutan yang diterima oleh Saudara/perusahaan Saudara denganmenggunakan NPWP lama tetap dapat dikreditkan, sepanjang memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

6. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pelayanan permohonan Wajib Pajak,pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, danpembatalan atas ketetapan pajak serta keperluan perpajakan lainnya yang masih menggunakan NPWPlama tetap diakui keabsahannya sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP

pengganti, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.7. Sehubungan dengan telah diterbitkannya NPWP pengganti, maka untuk tertib administrasi, kepada Saudara

diminta untuk mengembalikan kepada kami Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Lama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerjasejak diterimanya surat pemberitahuan ini.

8. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Account Representative(AR) Saudara:

Nama / NIP : .........................................................8) Telepon : .........................................................9)

e-mail : .........................................................10)

Bersama surat ini terlampir kami sampaikan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

a.n. Kepala Kantor, Kepala Seksi Pelayanan

.................................. NIP ............................11)

PETUNJUK PENGISIANSURAT PEMBERITAHUAN PENGGANTIAN NPWP

Angka 1 : diisi dengan nama Kanwil DJP, KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.Angka 2 : diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemberitahuan Penggantian NPWP.Angka 3 : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP.Angka 4 : diisi dengan Tempat dan Tanggal Surat ditandatangani.Angka 5 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang telah dilakukan penggantian NPWP secara jabatan.Angka 6 : diisi dengan NPWP Lama yang dilakukan penghapusan.Angka 7 : diisi dengan NPWP Baru yang sebagai pengganti NPWP Lama yang sudah dihapus.Angka 8 : diisi dengan Nama dan NIP Account Representative Wajib Pajak yang dilakukan penggantian

NPWP.Angka 9 : diisi dengan nomor telepon Account Representative Wajib Pajak yang dilakukan penggantian

NPWP.Angka 10 : diisi dengan alamat e-mail Account Representative Wajib Pajak yang dilakukan penggantian

NPWP.Angka 11 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Direktur Jenderal Pajak,

ttd,

A. Fuad RahmanyNIP 195411111981121001


LAMPIRAN II


TENTANG


Lampiran IISurat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor : SE-37/PJ/2014Tentang : Tata Cara Pembersihan Data (Data




.............................................................................

Nomor : ..........................3) ..........., ......................4)Sifat : Sangat SegeraLampiran : -Hal : Pemberitahuan Penghapusan NPWP

Yth. ......................................................................5)

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: ......../PJ./2014 tentangPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, perlu diberitahuan bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yangkami miliki, Saudara memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, yaitu:

No. NPWP Nama Alamat Tempat/TanggalLahir

Tanggal MulaiTerdaftar (TMT) Status

1. ............ ............ ............ ............ ............ ............

2. ............ ............ ............ ............ ............ ............

3. ............ 6) ............ 7) ............ 8) ............ 9) ............ 10) ............ 11)

Dari beberapa NPWP tersebut, NPWP yang paling aktif Saudara gunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhikewajiban perpajakan adalah NPWP : .............................................. 12)

Oleh karena itu, dalam angka kemudahan dan kepastian hukum bagi Saudara serta dalam rangka tertibadministrasi perpajakan maka atas NPWP selain nomor : ................................. 13) tersebut, dilakukanpenghapusan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan kepadaSaudara, yaitu:1. Saudara diminta untuk menggunakan NPWP yang masih aktif yang tidak dilakukan penghapusan.2. Dalam hal diketahui bahwa pada NPWP yang telah dihapus masih terdapat utang pajak ataupun masih

terdapat upaya hukum, maka terkait dengan utang pajak atau data/informasi terkait dengan upaya hukumtersebut akan dimigrasikan ke NPWP yang masih aktif.

3. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut. Saudara dapat menghubungi Account Representative(AR) Saudara:

Nama/NIP : ...................................................... 14) Telepon : ...................................................... 15) e-mail : ...................................................... 16)

Bersama surat ini terlampir kami sampaikan Surat Penghapusan NPWP, Pencabutan SKT dan/atau SPPKP.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

a.n. Kepala Kantor, Kepala Seksi Pelayanan

.................................... NIP ............................... 17)

PETUNJUK PENGISIANSURAT PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN NPWP

Angka 1 : diisi dengan nama Kanwil DJP, KPP tempat Wajib Pajak terdaftarAngka 2 : diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemberitahuan Penghapusan NPWP.Angka 3 : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penghapusan NPWP.Angka 4 : diisi dengan Tempat dan Tanggal Surat ditandatangani.Angka 5 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang telah dilakukan penghapusan NPWP secara jabatan.Angka 6 : diisi dengan seluruh NPWP yang sebenarnya dimiliki oleh entitas yang sama dan terdaftar di KPP

bersangkutan atau KPP lain.Angka 7 : diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan yang ada di master file Direktorat Jenderal Pajak

yang sebenarnya merupakan entitas yang sama dan terdaftar di KPP bersangkutan atau KPP lain.Angka 8 : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang ada di master file Direktorat Jenderal Pajak.Angka 9 : diisi dengan tempat/tanggal lahir Wajib Pajak sesuai dengan yang ada di master file Direktorat

Jenderal Pajak yang sebenarnya merupakan entitas yang sama dan terdaftar di KPP bersangkutanatau KPP lain.

Angka 10 : diisi dengan tanggal mulai terdaftar sesuai dengan yang ada di master file Direktorat JenderalPajak yang sebenarnya merupakan entitas yang sama dan terdaftar di KPP bersangkutan atauKPP lain.

Angka 11 : diisi dengan status Wajib Pajak sesuai master file Direktorat Jenderal Pajak.Angka 12 : diisi NPWP Wajib Pajak yang diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak masih aktif/hidup dan dapat

digunakan terkait transaksi perpajakan.Angka 13 : diisi NPWP Wajib Pajak yang diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak masih aktif/hidup dan dapat

digunakan terkait transaksi perpajakan.Angka 14 : diisi dengan Nama dan NIP Account Representative Wajib Pajak yang dilakukan penggantian

NPWP.Angka 15 : diisi dengan nomor telepon Account Representative Wajib Pajak yang dilakukan penggantian

NPWP.Angka 16 : diisi dengan alamat e-mail Account Representative Wajib Pajak yang dilakukan penggantian

NPWP.Angka 17 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.


ttd,



LAMPIRAN III


TENTANG


Lampiran IIISurat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor : SE-37/PJ/2014Tentang : Tata Cara Pembersihan Data (Data


SURAT PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN NPWP BENDAHARA



Nomor : ..................................... 3) .................., (tgl-bln-thn) 4)Sifat : Sangat SegeraLampiran : -Hal : Pemberitahuan Penghapusan NPWP

Yth. .................................... 5)..........................................Di ...................................... 6)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data/atau informasi yang dimiliki dan atau diperoleh DirektoratJenderal Pajak dan menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ............... 7) tentangPenghapusan NPWP Bendahara Yang Sudah Tidak Aktif, maka terhadap Saudara:

Nama Wajib Pajak : ..................................................... 8) NPWP : ..................................................... 9) Alamat : ..................................................... 10).

ditetapkan untuk dilakukan penghapusan NPWP dari sistem administrasi perpajakan dengan alasan bahwa statussebagai Bendahara tersebut sudah tidak aktif lagi.

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa status sebagai Bendahara tersebut aktif kembali untukmenjalankan fungsinya atau melakukan kegiatan usaha, maka Saudara akan diberikan NPWP kembali denganmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau diterbitkan NPWP secara jabatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan,

.................................... NIP .............................. 11)

PETUNJUK PENGISIANSURAT PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN NPWP BENDAHARA

YANG SUDAH TIDAK AKTIF

Angka 1 : Diisi dengan nama Kanwil yang membawahkan KPP yang menerbitkan Surat PemberitahuanPenghapusan NPWP Bendahara Yang Sudah Tidak Aktif dan Tidak Ada Kegiatan Usaha.

Angka 2 : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghapusan NPWP BendaharaYang Sudah Tidak Aktif dan Tidak Ada Kegiatan Usaha.

Angka 3 : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penghapusan NPWP Bendahara Yang Sudah Tidak Aktifdan Tidak Ada Kegiatan Usaha.

Angka 4 : Diisi dengan nama kota tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan Surat PemberitahuanPenghapusan NPWP Bendahara Yang Sudah Tidak Aktif dan Tidak Ada Kegiatan Usaha.

Angka 5 : Diisi dengan Nama Bendahara yang dilakukan penghapusan NPWP.Angka 6 : Diisi dengan alamat Bendahara yang dilakukan penghapusan NPWP.Angka 7 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.Angka 8 : Diisi dengan Nama Bendahara yang ditetapkan untuk dihapus NPWP-nya.Angka 9 : Diisi NPWP Bendara.Angka 10 : Diisi alamat Bendahara sebagaimana teradministrasi di sistem administrasi perpajakan.Angka 11 : Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai Kepala Seksi Pelayanan.


ttd,



LAMPIRAN IV


TENTANG


Lampiran IVSurat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor : SE-37/PJ/2014Tentang : Tata Cara Pembersihan Data (Data


SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR WAJIB PAJAK YANG NPWP-NYA BELUM DILAKUKAN PROSES VALIDASI



Nomor : ..................................... 3) .................., (tgl-bln-thn) 4)Sifat : Sangat SegeraLampiran : Satu setHal : Pengantar Penyampaian Daftar Wajib Pajak Yang NPWP-nya Belum Dilakukan Proses Validasi

Yth. .................................... 5)..........................................Di ...................................... 6)

Berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki dan/atau peroleh serta dalam rangkamenindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- ............../PJ/2014 tanggal .................... 7),dengan ini kami sampaikan daftar Wajib Pajak dengan NPWP yang belum dilakukan proses validasi sebagaimanadaftar terlampir untuk dipergunakan sebagai data/informasi masukan dalam proses pembenahan dan perbaikanmaster file nasional Wajib Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.................................... NIP .............................. 8)

PETUNJUK PENGISIANSURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DAFTAR WAJIB PAJAK YANG

NPWP-NYA BELUM DILAKUKAN PROSES VALIDASI

Angka 1 : diisi dengan nama Kanwi yang membawahkan KPP yang menerbitkan Surat PengantarPenyampaian Daftar Wajib Pajak Yang NPWP-nya Belum Dilakukan Proses Validasi.

Angka 2 : diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Pengantar Penyampaian Daftar Wajib Pajak YangNPWP-nya Belum Dilakukan Proses Validasi.

Angka 3 : diisi dengan nomor Surat Pengantar Penyampaian Daftar Wajib Pajak Yang NPWP-nya BelumDilakukan Proses Validasi.

Angka 4 : diisi dengan nama kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat PengatarPenyampaian Daftar Wajib Pajak Yang NPWP-nya Belum Dilakukan Proses Validasi.

Angka 5 : diisi dengan jabatan eselon II Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.Angka 6 : diisi dengan alamat Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.Angka 7 : diisi dengan nomor tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak.Angka 8 : diisi dengan nama dan Nomor Induk Kepala KPP.


ttd,


LampiranSurat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor : S- ...../WPJ.../KP.../2014.... 1)Tentang : Penyampaian Daftar Wajib Pajak

Yang NPWP-nya Belum DilakukanProses Validasi

No2) Nama 3) NPWP 4) Tanggal

Terdaftar 5) Keterangan 6)

Kepala Kantor,

........................................ NIP .................................. 7)

PETUNJUK PENGISIANLAMPIRAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DAFTAR WAJIB PAJAK

YANG NPWP-NYA BELUM DILAKUKAN PROSES VALIDASI

Angka 1 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pengantar Penyampaian Daftar Wajib Pajak YangNPWP-nya Belum Dilakukan Proses Validasi.

Angka 2 : diisi dengan No. Urut.Angka 3 : diisi dengan Nama Wajib Pajak.Angka 4 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.Angka 5 : diisi dengan tanggal terdaftar Wajib Pajak.Angka 6 : diisi dengan alasan tidak dapat melakukan transaksi perpajakan.Angka 7 : diisi dengan nama dan Nomor Induk Kepala KPP.


ttd,


Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …master file tersebut. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penerbitan Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam proses pembenahan