• Home

  • Documents

  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank...
25

Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 2: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 3: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 4: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 5: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 6: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 7: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 8: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 9: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 10: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 11: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 12: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 13: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 14: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 15: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 16: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 17: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 18: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 19: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 20: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 21: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 22: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 23: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 24: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342
Page 25: Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan ... 141.972.342 141.972.342

Terwujudnya Kota Pekalongan

Terwujudnya Kota Pekalongan

Documents
Diakses: 14 September 2021

Diakses: 14 September 2021

Documents
RENCANA STRATEGIS - bpkad.riau.go.idbpkad.riau.go.id/v2/download/file/renstra14-19.pdf · sebagai implementasi dari visi dan misi menuju terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang

RENCANA STRATEGIS - bpkad.riau.go.idbpkad.riau.go.id/v2/download/file/renstra14-19.pdf · sebagai implementasi dari visi dan misi menuju terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang

Documents
[Website] BPPKPD - bimtekbppkpd.com · 4.Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan dalam Mewujudkan Good Governance. Sasaran yang ingin

[Website] BPPKPD - bimtekbppkpd.com · 4.Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan dalam Mewujudkan Good Governance. Sasaran yang ingin

Documents
[Internet]. [Diakses pada tang

[Internet]. [Diakses pada tang

Documents
Tentang Keuangan Negara - saifulrahman.lecture.ub.ac.idsaifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Pertemuan-1a.pdf · Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan

Tentang Keuangan Negara - saifulrahman.lecture.ub.ac.idsaifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Pertemuan-1a.pdf · Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan

Documents
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - bpkp.go.id Kinerja Tahun... · sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - bpkp.go.id Kinerja Tahun... · sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang

Documents
PENGARUH AKTIVITAS DAN FINANCIAL LITERACY · PDF fileMenurut BRC, pihak yang mendukung terwujudnya laporan keuangan yang ... Salah satu cara mengetahui jenis manajemen laba adalah

PENGARUH AKTIVITAS DAN FINANCIAL LITERACY · PDF fileMenurut BRC, pihak yang mendukung terwujudnya laporan keuangan yang ... Salah satu cara mengetahui jenis manajemen laba adalah

Documents
RENJA BPKP - bpkp.go.id BPKP 2018-Gab.pdf · Terwujudnya perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Bidang Polhukam dan Pembangunan

RENJA BPKP - bpkp.go.id BPKP 2018-Gab.pdf · Terwujudnya perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Bidang Polhukam dan Pembangunan

Documents
PENGARUH CURRENT RATIO, TOTAL ASSET · PDF fileC. Kerangka Pikir ... Diakses pada tanggal 10 Desember 2015 Pukul 11.00 WIB ... Keuangan (PSAK ). Jakarta: Salemba Empat

PENGARUH CURRENT RATIO, TOTAL ASSET · PDF fileC. Kerangka Pikir ... Diakses pada tanggal 10 Desember 2015 Pukul 11.00 WIB ... Keuangan (PSAK ). Jakarta: Salemba Empat

Documents
Diakses: 25 September 2021

Diakses: 25 September 2021

Documents
PERAN DITJEN BINA PEMDES DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA … · 2020. 4. 23. · 1. Terwujudnya tata kelola Keuangan Desa yang akuntabel Berdasarkan Permendagri 20 Tahun

PERAN DITJEN BINA PEMDES DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA … · 2020. 4. 23. · 1. Terwujudnya tata kelola Keuangan Desa yang akuntabel Berdasarkan Permendagri 20 Tahun

Documents
Diakses: 09 Oktober 2021

Diakses: 09 Oktober 2021

Documents
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Peraturan … · 2020. 5. 2. · rubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Peraturan … · 2020. 5. 2. · rubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap

Documents
Diakses: 18 Oktober 2021

Diakses: 18 Oktober 2021

Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT … · Terwujudnya pengelolaan keuangan, kinerja, dan risiko yang kredibel dan akuntabel SASARAN KEGIATAN 01 Indeks Opini BPK atas LK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT … · Terwujudnya pengelolaan keuangan, kinerja, dan risiko yang kredibel dan akuntabel SASARAN KEGIATAN 01 Indeks Opini BPK atas LK

Documents
National Strategy for Financial Inclusion Fostering Economic … · Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan sebagai berikut: Mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh

National Strategy for Financial Inclusion Fostering Economic … · Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan sebagai berikut: Mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh

Documents
Diakses: 20 Oktober 2021

Diakses: 20 Oktober 2021

Documents
Diakses: 20 November 2021

Diakses: 20 November 2021

Documents
Diakses: 11 November 2021

Diakses: 11 November 2021

Documents
Diakses: 18 September 2021

Diakses: 18 September 2021

Documents
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA - kpu … · 2 Terwujudnya Sistem Jumlah laporan monitoring dan Administrasi evaluasi ... KEUANGAN DAN LOGISTIK ... 5 Terlaksananya Sistem Jumlah

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA - kpu … · 2 Terwujudnya Sistem Jumlah laporan monitoring dan Administrasi evaluasi ... KEUANGAN DAN LOGISTIK ... 5 Terlaksananya Sistem Jumlah

Documents
Diakses: 01 Oktober 2021

Diakses: 01 Oktober 2021

Documents
GOVERNANSI KEUANGAN PADA UPTD PENGELOLA MASJID …...2 acch.kpk.go.id, “Tantangan Governansi Dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta”, diakses tanggal

GOVERNANSI KEUANGAN PADA UPTD PENGELOLA MASJID …...2 acch.kpk.go.id, “Tantangan Governansi Dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta”, diakses tanggal

Documents
minfo13.files.wordpress.com · Web view (Diakses tanggal 29 Oktober 2013, di Singaraja-Bali) (Diakses tanggal …

minfo13.files.wordpress.com · Web view (Diakses tanggal 29 Oktober 2013, di Singaraja-Bali) (Diakses tanggal …

Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Mirror/english/4696_PER-57... · pengeluaran barang yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh ... FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Mirror/english/4696_PER-57... · pengeluaran barang yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh ... FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Documents
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN · Kliping Koran Elektronik dapat diakses di http ... Kebudayaan di ... Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN · Kliping Koran Elektronik dapat diakses di http ... Kebudayaan di ... Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Documents
Diakses: 13 Oktober 2021

Diakses: 13 Oktober 2021

Documents
BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan - COnnecting REpositories · tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses 19 Okt. ober 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan - COnnecting REpositories · tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses 19 Okt. ober 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

Documents
Diakses: 02 Oktober 2021

Diakses: 02 Oktober 2021

Documents