Upload
vomien
View
236
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKODIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKODIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKODIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
EDISI EDISI NOVEMBER 2015NOVEMBER 2015
Daftar Isi
Bagian 1Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, PrinsipPenerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah
1. Latar Belakang (1)
Bagian 3Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK
14. APBN 2010–2015B gi 3
g ( )2. Latar Belakang (2)3. Latar Belakang (3)4. Latar Belakang (4)
5. Latar Belakang (5)
Bagian 3aPerkembangan Realisasi Pendapatan Hibah
15. Perkembangan Pendapatan Hibah Tahun 2008 –2014
16 Pendapatan Hibah Dalam dan Luar negeri5. Latar Belakang (5)6. Jenis-jenis Hibah7. Jenis-jenis Hibah (2)8. Klasifikasi Hibah9 Berbagai Variasi Pelaksanaan Hibah
16. Pendapatan Hibah Dalam dan Luar negeriTahun 2009 – 2014
17. Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya18. Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya19 K/L Penerima Hibah Tahun 20149. Berbagai Variasi Pelaksanaan Hibah
10. Landasan Hukum Pengelolaan Hibah
Bagian 2B k A B l j P i h d i
19. K/L Penerima Hibah Tahun 201420. Realisasi Penerimaan Hibah Pemerintah Tahun 2015
Berdasarkan Jenis Hibah21. Realisasi Penerimaan Hibah Pemerintah Tahun 2015
Berdasarkan DonorBentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan KategoriSumber Donor Luar Negeri
11. Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah12. Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah13 Hib h L N i P J i D
Berdasarkan DonorBagian 3bPerkembangan Realisasi Belanja Hibah
22. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Tahun 2010 –2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
13. Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor23. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Tahun 2010 –
2014 (2)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi
Bagian 3cPerkembangan Konfirmasi Penerimaan Hibah dengan Donor dan KL
24. Grant Outstanding Position As of 30 Juni 2015
31. Pengelolaan Hibah Terencana Uang untukMembiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury)
32. Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH –Off Treasury)
25. Konfirmasi KL Penerimaan Hibah (1)26. Konfirmasi KL Penerimaan Hibah (2)
Bagian 3d
y)33. Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH – Off
Treasury)34. Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non DRKH
– Off Treasury)Bagian 3dPerkembangan Penerbitan Register dan Rekening Hibah Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2015
27. Realisasi Pengajuan Register Dalam Rangka PilkadaSerentak 2015 (KPU – BAWASLU)
35. Pengelolaan Hibah Langsung Uang – SKPD (Non DRKH – Off Treasury)
36. Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa – SKPD (Non DRKH – Off Treasury)
37 Pertangg ngja aban Dana Hibah Pilkada
Bagian 3eOpini BPK
28. Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2014
37. Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada38. Mekanisme Belanja Hibah (1)39. Mekanisme Belanja Hibah (2)40. Mekanisme Belanja Hibah (3)p p g
Bagian 4Ekstra Slide
29 Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
29. Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung30. Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk
Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
B gi 1Bagian 1Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, PrinsipPenerimaan Jenis dan Landasan Hukum HibahPenerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1)
Definisi HibahHibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentukuang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dariuang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh daripemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal daridalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut,pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakanpemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakanuntuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepadaPemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan UsahaMilik Daerah.
Tujuan Penerimaan Hibahmendukung program pembangunan nasional; dan/ataumendukung penanggulangan bencana alam dan bantuankemanusiaan.
Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalampostur APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2)
Paradigma Baru Kerjasama Pembangunan Melalui HibahMasyarakat internasional menyuarakan tentang new paradigmof Technical Cooperation that is emerging yaitu:of Technical Cooperation that is emerging, yaitu:
Aliran informasi yang sangat mudah diakses (the free flow ofinformation);M l kt b (d ) di ti gk t gl b l (th gMunculnya aktor baru (donors) di tingkat global (the emergenceof new actors on the global stage);Teknologi baru yang mendorong inovasi sebagai alat transfer
g t h ( t h l gi f ilit ti g i tipengetahuan (new technologies are facilitating innovative waysand means of knowledge transfer);Kerjasama Selatan- Selatan/KSS (South-South Cooperation) yangmena arkan peningkatan prospek pembelajaran secaramenawarkan peningkatan prospek pembelajaran secarahorizontal terhadap tantagan pembangunan.
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (3)
Tujuan Pengelolaan HibahUntuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibahsebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance)sebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance)
Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (1)Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatiandan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapatmengganggu stabilitas keamanan negara;mengganggu stabilitas keamanan negara;Kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; danMengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik,ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yangmemberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuaidengan karakteristik hibah namun tetap memegang teguh prinsip-
i i f t hib h
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber: Jakarta Commitment
prinsip pemanfaatan hibah.
Latar Belakang (4)
Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (2)Elemen Kunci Optimalisasi Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah
Prinsip OwnershipPrinsip OwnershipRecipient country berperan sebagai sumber ide (source of custodian idea) danmengarahkan inisiatif untuk menentukan kebutuhan menetapkan jumlahnyaserta mengendalikan kelanjutannya;Prinsip Harmonisasi
Sejalan dengan kerangka nasional (RPJM);Mutual AccountabilityDilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas bersama;Aligment
Mengadopsi sistim lokal (country systems) dalam perencanaan, penganggaran dani l ;pencairan, maupun pelaporannya;
Result Based;Mengutamakan mekanisme jaminan kualitas (quality assurance) yang dapatdimonitor dan review dan pengawasan
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber: Jakarta Commitment
dimonitor dan review, dan pengawasan.
Latar Belakang (5)
Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah 2015 - 2019Pemanfaatan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritaspembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 termasuk penanganan isu-isu global,yang diantaranya ditujukan untuk:yang diantaranya ditujukan untuk:
Mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam dimensi pembangunan nasional RPJMN2015-2019, yaitu: (i) dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektorunggulan, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan;Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah;Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;Mendorong adanya inovasi sitem manajemen pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalamrangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah;Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building);Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge);Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge);Menunjang penyediaan pelayanan dasar umum;Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan;Mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan budata serta kegiatanantisipasi dampak perubahan iklim (climate change)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
antisipasi dampak perubahan iklim (climate change).
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Hibah
Hibah berdasarkan jenisnya terdiri dari:Hibah Terencana/DRKH
Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana KegiatanHibah(DRKH)Hibah(DRKH)
Hibah Langsung/Non DRKHHibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan
Hibah berdasarkan mekanisme pencairannya terdiri dari:Hibah Melalui KPPN
Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di BUN/KPPN
Hibah Tanpa Melalui KPPNHibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPNba ya g p oses pe a a da a ya t da d la sa a a d UN N
Hibah berdasarkan sumbernya terdiri dari:Hibah Dalam Negeri
Hibah dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri, Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, h A i b d i ili d l k k k i di il h b i dPerusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, Lembaga Lainnya dan Perorangan
Hibah Luar NegeriHibah dari Negara Asing, Lembaga di bawah PBB, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non Keuangan Asing, Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayahNKRI, PeroranganNKRI, Perorangan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Hibah (2)
Hibah berdasarkan bentuknya terdiri dari:Hibah Uang
Uang Tunaib h d l b k d h d h d kHibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan
oleh Pemerintah melalui mekanisme APBNUang untuk Membiayai KegiatanHibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dandilaksanakan oleh Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah penerima hibahdilaksanakan oleh Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah penerima hibah.
Hibah Barang/JasaBarangHibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk
d k k i K i N /L b /P i h D h/BUMNmendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMNJasaHibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan olehPemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/PemerintahDaerah/BUMNDaerah/BUMN
Hibah Surat BerhargaHibah yang diterima Pemerintag yang dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Klasifikasi Hibah
HIBAH
TERENCANA/DRKH
Menteri Keuangan
LANGSUNG/NON DRKH
Menteri/Pimpinan Lembaga
Jenis Hibah
Penandatangan Hib h
KPPN NON KPPN(PP 10/2011) NON KPPN
Hibah
PencairanHibah
UANG UANG BARANG/JASA BARANG/JASAUANGBentuk Hibah
DokumenNPH, WA,NOD SP2HL, SPTMHL,SPTJM
REKENING KORAN•BAST, SP3HLBJS•MPHLBJS, SPTMHL
LC, DP, REKSUS,
Pertanggungjawaban
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
LC, DP, REKSUS, RKUNREIMBURSEMENT
LANGSUNG KLCara Penarikan
T Jenis Hibah Pencairan
Berbagai Variasi Proses Pelaksanaan HibahType
AlternatifPelaksanaan Bentuk KetTerencana
(DRKH)Langsung
(Non DRKH)
Melalui KPPN(On
Treasury)
Tidak MelaluiKPPN
(Off Tresury)
1 DRKH On Uang utk1 x x DRKH - On Treasury
Uang utkMembiayaiKegiatan
2 x x DRKH – Off Uang utkx xTreasury Membiayai
Kegiatan
3 x x Barang dan Jasa
4 x x
Non DRKH
Uang utkMembiayaiKegiatan
5 Barang dan JasaNon DRKH – Off Treasury
5 x x Barang dan Jasa
Uang utkMembiayaiKegiatan
DiteruskankepadaPemda6 x x(SKPD)7 x x Barang dan Jasa
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Hibah
Ketentuan Perundang-undangan:Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahg g g g gDaerah;Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan PenerimaanHibah;Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atasPinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;P i 2 P 0 20 Si Ak i d P l ib hPeraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah;Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau HibahLuar Negeri;Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat KepadaPemerintah Daerah;Pemerintah Daerah;Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasaldari Aset Lain-lainKeputusan Menteri Keuangan No 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masukdan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Berserta Para Pejabatnya yangBertugas di Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
B gi 2Bagian 2Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan
Kategori Sumber Donor Luar NegeriKategori Sumber Donor Luar Negeri
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah
A P B N
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAHPUSAT MELALUI KL
ANGGARAN PEMBIAYAAN DANPERHITUNGAN (MENKEU SELAKU BUN)
RKA - KL RA - BUN
KantorPusat(KP)
KantorDaerah
(KD)
Dekon-sentrasi
(DK)
TugasPemban-
Tuan(TP)
Transfer keDaerah(DAU,
DAK, DBH)
BelanjaHibah DN
(On Granting)Subsidi
BelanjaLain –lain
BelanjaHibah LN
Mendanai Urusan Pusat
Dilaksanakan oleh Pemda
Mendanai Urusan APBD
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Mendanai urusan pusat yangDilaksanakan di Daerah
Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah
PemerintahDaerah Lain
HibahPerorangan/
Swasta
Daerah Lain
Badan/
Pendapatan HibahAPBN yang berasaldari Belanja Hibah
PemerintahDaerah/
Badan/Lembaga/ Organisasi
DalamPemerintahPusat/ APBN HIBAH
jAPBD
APBD Negeri
K l k
Pusat/ APBN
Belanja Belanja Hibah
HIBAH LUAR NEGERI
KelompokMasyarakat/ Perorangan
Dalam NegeriBUMD
Hibah APBN ke LN
ke APBD
gPenerimaan DN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor
BilateralTechnical Agencies :
JICA, DFAT, USAID GIZ
ForeignGovernments :Germany, USA,Japan China
Multilateral Agencies :
WB, ADB,IDB, EC GFF
UN Agencies :UNDP, WHO,UNFPA, FAO, UNICEF WFP
Partner of Development Corporation
RegionalOrg. :
ASEAN USAID, GIZCIDA, KfW,
MCC, DFID, etc
Japan, China, Australia
etc
EC, GFF, GAVI,
etc
UNICEF, WFPUNAIDS,
etc
CorporationASEAN, APEC, etc
TECHNICAL COOPERATION
Type of Cooperation
TECHNICAL ASSISTANCE(Rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dan sistem Type Activitiesg p pmanajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga ahli, pendidikan
dan pelatihan, penelitian maupun lokakarya atau seminar
yp
FOREIGN GRANT Type Funding
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3Perkembangan Realisasi Hibah
dan Opini BPK
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2010–2015
[ Triliun Rupiah ]
APBN‐P
2010 2011 2012 2013 2014 2015A Pendapatan Negara dan Hibah 995 3 1 210 6 1 338 1 1 438 9 1 550 5 1 761 6
LKPP
A. Pendapatan Negara dan Hibah 995,3 1.210,6 1.338,1 1.438,9 1.550,5 1.761,6 I. Penerimaan Dalam Negeri 992,3 1.205,4 1.332,3 1.432,1 1.545,5 1.758,3 II. Hibah 3,0 5,2 5,8 6,8 5,0 3,3
B. Belanja Negara 1.042,1 1.295,0 1.491,4 1.650,6 1.777,2 1.984,1 I. Belanja Pemerintah Pusat 697,4 883,7 1.010,6 1.137,2 1.203,6 1.319,5 j , , , , , ,1. Belanja Barang # 97,6 124,6 140,9 169,7 176,6 238,8 2. Belanja Modal # 80,3 117,9 145,1 180,9 147,3 275,8 3. Bunga Utang 88,4 93,3 100,5 113,0 133,4 155,7 4. Subsidi 192,7 295,3 346,4 355,0 392,0 212,1 5. Belanja Hibah 0,1 0,3 0,1 1,3 0,9 4,6 ‐ Dalam Negeri (On Granting) 0,1 0,3 0,1 1,3 0,8 ‐ Luar Negeri ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,1
6. Belanja Bantuan Sosial # 68,6 71,1 75,6 92,1 97,9 107,7 II Transfer Daerah 344 7 411 3 480 6 513 3 573 7 664 6II. Transfer Daerah 344,7 411,3 480,6 513,3 573,7 664,6
C. Keseimbangan Primer 41,5 8,9 (52,8) (98,6) (93,3) (66,8) D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A‐B) (46,8) (84,4) (153,3) (211,7) (226,7) (222,5) E. Pembiayaan 91,6 130,9 175,2 237,4 248,9 222,5 Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 44,7 46,6 21,9 25,7 22,2 0,0
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber:*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu)**) APBNP (DJA-Kemenkeu)
Catatan:#) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian
dibiayai dari Penerimaan Hibah
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 44,7 46,6 21,9 25,7 22,2 0,0
Bagian 3aPerkembangan Realisasi
Pendapatan Hibah
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Pendapatan Hibah Tahun 2008 – 2014
[ l h ][ Triliun Rupiah ]
6.97 15
16
18
15 15
19
16
18
20
6.00
7.00
8.00
4.66 4.48
3 34
4.14
5.44 5.79
5.07
3.90
12
8
10
12
14
3 00
4.00
5.00
2.95
1.01
1.90
0.80
2.33
0.85
3.34
1.53
0.86 0.29 0.50
2.70 2.42
2
4
6
1.00
2.00
3.00
Trend penerimaan hibah di setiap periode mengalami kenaikan seiring menurunnya hibah yang
0‐2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
APBN‐P (LHS) Realisasi Hibah (LHS) Hibah tidak terlaporkan (LHS) Jumlah K/L yang Tidak Melaporkan Hibah (RHS)
e d pe e aa ba d set ap pe ode e ga a e a a se g e u u ya ba ya gtidak dilaporkan oleh K/L;Temuan hibah langsung yang belum dilaporkan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadiRp2,7 triliun namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, temuan di tahun 2014 kembalimenunjukan penurunan terdiri dari Rp1,45 triliun dan USD77,960,070.- (ekuivalen Rp969,82j p p , , , ( p ,miliar kurs tengah BI 31 Desember 2014).
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber:*) LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
Pendapatan Hibah Dalam dan Luar NegeriTahun 2009 - 2015
[ Triliun Rupiah ]
6.977.00
8.00
5.354.14
5.445.79
5.07
3 54
4.00
5.00
6.00
1 63
3.34
3.78
4.45 4.853.90
3.34
3.343.54
1.00
2.00
3.00
0.00 0.360.99 0.95
1.631.17
0.200.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 s.d. okt 2015 *)
Realisasi DN Realisasi LN Total Penerimaan Hibah
Sumber Hibah 2009 2010 2011 2012 2013 2014 s.d. okt 2015 *)Realisasi DN 0.00 0.36 0.99 0.95 1.63 1.17 0.20Realisasi LN 3.34 3.78 4.45 4.85 5.35 3.90 3.34Total Penerimaan Hibah 3.34 4.14 5.44 5.79 6.97 5.07 3.54
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber:- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)*) DMFAS
Total Penerimaan Hibah 3.34 4.14 5.44 5.79 6.97 5.07 3.54
Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya
[ l h ][ Triliun Rupiah ]
5 79
6.97
4.66 4.48
4
4.5
5
6.00
7.00
8.00
1.14
1.47
1.68
1.41
1.55
3.31
2.23
5.23
5.79
5.07
3.54 2.33
3.31
2
2.5
3
3.5
3.00
4.00
5.00
2.68 2.77
1.98
1.50
0.82
1.35
0.71
2.01
0.80
0
0.5
1
1.5
‐
1.00
2.00
2011 2012 2013 2014 s.d. Okt2015 **)
DRKH ‐ On Treasury (LHS) DRKH ‐ Off Treasury (LHS) Non DRKH (LHS) Total Penerimaan Hibah (LHS) Pagu (RHS)
KPPN(On Treasury)
Tidak melalui KPPN(Off Treasury)
Tahun Pagu APBN Direncanakan / DRKH Langsung
(Non DRKH - Off Treasury)
Jumlah ( y) ( y)
2011 4.66 2.68 1.14 1.41 5.23
2012 0.83 2.77 1.47 1.55 5.79
2013 4.48 1.98 1.68 3.31 6.97
2014 2.33 1.50 1.35 2.23 5.07
s.d. Okt
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber:*) LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)**) DMFAS
2015 **)3.31 0.82 0.71 2.01 3.54
Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya
[ Triliun Rupiah ]
6.97 7.00
8.00
0.18 0.76 0.70
1 13
0.52 0.90
1.75
0.99
5.23 5.79
5.07
3.54 4.00
5.00
6.00
Jasa
Barang
Uang
4.54 4.13
4.53
2.95
1.13
0.65
1.76
1.00
2.00
3.00
Uang
Total
1.14
‐2011 2012 2013 2014 s.d. Okt 2015 *)
2011 2012 2013 2014 s.d. Okt 2015 *)Uang 4.54 4.13 4.53 2.95 1.14 Barang 0.18 0.76 0.70 1.13 0.65 Jasa 0.52 0.90 1.75 0.99 1.76 Total 5 23 5 79 6 97 5 07 3 54
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber:- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)*) DMFAS
Total 5.23 5.79 6.97 5.07 3.54
K/L Penerima Hibah Tahun 2014
0.87 0.90
1.00
PENERIMAAN HIBAH No. K/L Nilai1 KEMENKES 866.776.379.125 2 KEMENDIKBUD 711 375 702 694
[ Triliun Rupiah ]
0.71 0.70
0.80
2 KEMENDIKBUD 711.375.702.694 3 KEMENTAN 532.383.072.581 4 KEMENDAGRI 514.743.936.751 5 POLRI 470 798 514 991
0.53 0.51 0.47 0.47
0.36 0.40
0.50
0.60 5 POLRI 470.798.514.991 6 KEMEN‐PU 470.766.096.929 7 KEMENHAN 292.184.382.644 8 BAPPENAS 219 065 012 080
0.29
0.22
0.15 0.14 0.13 0.13 0 08
0.20
0.30
8 BAPPENAS 219.065.012.080 9 KEMENHUT 154.950.410.007 10 KEMEN‐LH 136.886.547.938 11 KEMENPERIN 131 199 960 8100.08
-
0.10 11 KEMENPERIN 131.199.960.810 12 SETNEG 127.992.600.000 13 KEMENKUMHAM 84.096.789.817 14 KL LAINNYA 360 432 660 084
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
14 KL LAINNYA 360.432.660.084 5.073.652.066.452 TOTALSumber:
*) LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
Realisasi Penerimaan Hibah Pemerintah Tahun 2015Berdasarkan Jenis Hibah
[ Miliar Rupiah ]
Jenis HibahPagu
APBNP *)Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Total
Terencana 3,311.9 19.5 8.0 94.6 322.1 102.9 8.5 2.6 15.3 332.9 10.9 917.3 Uang 19.5 8.0 94.6 322.1 102.9 8.5 2.6 15.3 332.9 10.9 917.3
Langsung 1 218 8 129 8 333 4 160 4 422 6 72 2 95 7 64 3 96 4 27 6 2 620 9Langsung 1,218.8 129.8 333.4 160.4 422.6 72.2 95.7 64.3 96.4 27.6 2,620.9 Barang 268.1 30.8 215.1 36.8 9.4 28.8 8.3 48.1 0.3 ‐ 645.8 Jasa 950.7 99.0 32.4 93.5 413.7 43.3 87.3 8.5 ‐ 27.3 1,755.8 Uang ‐ ‐ 85.8 30.0 (0.5) ‐ ‐ 7.7 96.1 0.2 219.4
Grand Total 3,311.9 1,238.4 137.8 428.0 482.4 525.5 80.7 98.2 79.5 429.3 38.4 3,538.2 Barang 268 1 30 8 215 1 36 8 9 4 28 8 8 3 48 1 0 3 ‐ 645 8Barang 268.1 30.8 215.1 36.8 9.4 28.8 8.3 48.1 0.3 645.8 Jasa 950.7 99.0 32.4 93.5 413.7 43.3 87.3 8.5 ‐ 27.3 1,755.8 Uang 19.5 8.0 180.4 352.1 102.4 8.5 2.6 23.0 429.0 11.1 1,136.7
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan : *) Pagu APBN hanya yang terencanaData bersumber dari DMFAS
Realisasi Penerimaan Hibah Pemerintah Tahun 2015Berdasarkan Donor
[ Miliar Rupiah ]Nama Donor Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Total
Dalam Negeri 50.4 28.5 11.4 17.0 8.8 9.2 10.5 55.9 5.1 0.2 196.9 Luar Negeri 1,188.0 109.3 416.6 465.4 516.7 71.5 87.7 23.7 424.2 38.2 3,341.3 GERMANY 15.0 0.3 0.0 1.8 ‐ 6.2 ‐ 0.4 8.2 10.1 42.0 JAPAN 215 4 8 4 215 7 3 6 0 1 443 2JAPAN 215.4 8.4 215.7 3.6 ‐ ‐ ‐ 0.1 ‐ ‐ 443.2 KOREA 0.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.5 ‐ ‐ 4.1 UNITED STATES OF AMERICA 25.2 2.4 87.1 57.4 ‐ ‐ ‐ 0.3 88.9 ‐ 261.2 AUSTRALIA 816.3 65.1 ‐ 264.1 428.8 37.7 85.1 0.4 0.5 27.3 1,725.3 SWITZERLAND 72.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 72.6 SWEDEN ‐ ‐ 7.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.5 CHINA ‐ 2.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.7 ‐ 3.8 UNITED KINGDOM ‐ ‐ ‐ 53.6 ‐ 16.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 69.8 CANADA ‐ ‐ ‐ 18.8 0.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19.1 FINLAND 26.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 26.8 CAMBODIA ‐ ‐ ‐ ‐ 0.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.3
' O G O 6 3 06 3 66 8 3 2 6 9 0 32 9 0 8 66INT'L ORGANIZATION 16.1 31.1 106.3 66.1 87.3 11.5 2.6 19.0 324.9 0.8 665.7 A D B 5.1 4.4 3.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12.7 ANF ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.8 ‐ ‐ 3.8 UNI EROPA 4.1 2.0 6.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12.4 F A O ‐ ‐ ‐ 1.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.6 I A E A ‐ ‐ 2.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.6 6IBRD 4.8 3.5 91.5 60.3 10.4 1.2 ‐ 13.7 324.7 ‐ 510.1 IFAD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.1 2.6 1.6 ‐ 0.8 6.1 ITTO ‐ ‐ ‐ 4.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.2 UNDP ‐ 17.5 ‐ ‐ 76.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 94.3
UNESCO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.2 ‐ 0.2
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan : Data bersumber dari DMFAS
UNFPA 2.1 3.6 2.8 ‐ ‐ 9.1 ‐ ‐ ‐ ‐ 17.6 Grand Total 1,238.4 137.8 428.0 482.4 525.5 80.7 98.2 79.5 429.3 38.4 3,538.2
Bagian 3bPerkembangan Realisasi
Belanja Hibah
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Tahun 2010 – 2015
[ Triliun Rupiah ]
1.29 4.11 4.00
5.00
1 001.201.40
0 280.84
0 56
1.792.35
2.85
2.00
3.00
0.400.600.801.00
Dalam Negeri (LHS)
Luar Negeri (LHS)
P (RHS)0.070.28
0.080.56
0.24 0.430.00
1.00
0.000.20
2010 2011 2012 2013 2014 s.d. Okt 2015 *)
Pagu (RHS)
2015 *)
Penerima B l j
2010 2011 2012 2013 2014 s.d. Okt 20152015 *)Pagu 0.24 0.43 1.79 2.35 2.85 4.11
Luar Negeri 0.00 0.02 0.00 0.01 0.07 0.02
Dalam Negeri 0.07 0.28 0.08 1.29 0.84 0.56
Total 0.07 0.30 0.08 1.30 0.91 0.58
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Sumber:- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)*) SPAN
Total 0.07 0.30 0.08 1.30 0.91 0.58
Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Tahun 2010 – 2015 (2)
Penerima Realisasi Penerima Realisasi
2010 Pemerintah Daerah Rp 70 008 777 575 Rp
Belanja Hibah Luar NegeriTahun Belanja Hibah Dalam Negeri (On Granting)
2010 Pemerintah Daerah Rp 70,008,777,575 --- Rp -
2011 Pemerintah Daerah Rp 280,108,798,355 Pemerintah Palestina Rp19,999,999,998
2012 Pemerintah Daerah Rp 75,079,293,554 --- Rp - 2013 Pemerintah Daerah Rp1,293,247,172,580 Pemerintah Myanmar Rp 9,709,000,000
2014 Pemerintah Daerah Rp 835,816,648,146 1.Universitas Al Azhar Mesir Rp33,416,506,069
2.Indonesian Muslim Association Rp34,545,000,000 in America Maryland
3.Pemerintah Suriah, Serbia, Bosnia Herzegovina dan Palestina
Rp 3,731,400,000
Pemerintah Daerah Rp 556,896,620,111 1.Organisasi internasional NECDO Rp 5,000,000,000
2.Indonesian Muslim Centre of Queenstand LTD
Rp 5,000,000,000
s.d. Okt 2015
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
3. Pemerintah Palau Rp12,501,375,000
Bagian 3cPerkembangan KonfirmasiPenerimaan Hibah dengan
Donor dan KL
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Grant Outstanding PositionAs of 30 Juni 2015
Sudah Belum MoF Creditor
TOTAL NILAI OUTSTANDINGKETNo
RESPONCURRDONOR
1 Asian Development Bank (ADB) v USD 1.055.057,03 9.195.160,22 2 Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ѵ AUD 23.900.000,00 3 GIZ GmbH ѵ EUR 23.595,18 ,GIZ GmbH IDR 550.103.048,00
4 ICCTF v ‐ ‐ 5 JICA ѵ JPY 4.035.427.169,00 JICA IDR 73.717.500,00
6 KfW v EUR 1.499.444,93 7 MCC v USD 8.745.979,89 8.745.979,89 8 UNDP v USD 5.025.247,41 9 UNFPA v USD 417.375,78 1.878.005,57 10 UNICEF v ‐ ‐ 11 USAID USD 2 117 359 00 10 470 403 09
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
11 USAID v USD 2.117.359,00 10.470.403,0912 World Bank ѵ USD 12.801.500,18 13.157.952,28
Konfirmasi KL Penerimaan Hibah (1)
Tw. I Tw. II Tw. IIIKementerian / LembagaNo
Konfirmasi Data
Tw. I Tw. II Tw. IIIKonfirmasi Data
No Kementerian / Lembaga
1 Mahkamah Agung; 2 Badan Pemeriksa Keuangan RI;3 Majelis Permusyawaratan Rakyat; 1 1
4 Mahkamah Konstitusi; 1 1
5 Kejaksaan Agung RI; 1 1
29 Kementerian PAN dan RB; 1 1
30 Kementerian PDT dan Transmigrasi;31 Kementerian PPN/Bappenas; 1 1 1
32 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;33 Kepolisian Negara RI;
6 Kementerian Sekretariat Negara; 1 1
7 Kementerian Dalam Negeri;8 Kementerian Luar Negeri;9 Kementerian Pertahanan; 1
10 Kementerian Hukum dan HAM 11 K t i K 1 1
34 Lembaga Sandi Negara; 1 1
35 Lembaga Ketahanan Nasional; 1
36 Badan Pusat Statistik;37 Badan Narkotika Nasional;38 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 1 1
11 Kementerian Keuangan; 1 1
12 Kementerian Pertanian; 1 1 1
13 Kementerian Perindustrian; 1 1 1
14 Kementerian Perdagangan;15 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;16 Kementerian Perhubungan;
39 Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika;40 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 1 1 1
41 Badan Tenaga Nuklir Nasional;42 Lembaga Administrasi Negara;43 Arsip Nasional Republik Indonesia; 1
16 Kementerian Perhubungan;17 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;18 Kementerian Kesehatan; 1 1 1
19 Kementerian Agama;20 Kementerian Sosial;21 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
44 Badan Pengawas Obat dan Makanan;45 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;46 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;47 Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 1 1 1
48 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 1 121 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;22 Kementerian Kelautan dan Perikanan;23 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 1 1
24 Kementerian Komunikasi dan Informatika: 1 1
25 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;26 Kementerian Koordinator Bidang PMK;
49 Komisi Pemilihan Umum;50 Komisi Pemberantas Korupsi;51 Komisi Yudisial;52 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 1 1 1
53 Perpustakaan Nasional; 1
d kl 1 1 1
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaCatatan : Data per 31 Oktober 2015
g27 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;28 Kementerian PP dan PA 1 1
54 Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 1 1 1
55 Badan Pengawas Pemilu20 23 9
Konfirmasi KL Penerimaan Hibah (2)
s.d. Triwulan I
42%
s.d. Triwulan II
36%
64%58%
Sudah Konfirmasi Belum Konfirmasi Sudah Konfirmasi Belum Konfirmasi
84%
s.d. Triwulan III
16%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan : Data per 31 Oktober 2015Sudah Konfirmasi Belum Konfirmasi
Bagian 3dgPerkembangan Penerbitan
Register dan Rekening HibahDalam Rangka Pilkada Serentak
Tahun 2015
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pengajuan Register Dalam Rangka Pilkada Serentak 2015 (KPU – BAWASLU)
K P U D BAWASLU-PANWASLUBAWASLU PANWASLUJml Yg Jml Yg
Yg Sdh Buka Rekening
Yg Sudah Register
Yg Sdh Buka Rekening
Yg Sudah Register
1 BALI 6 82 BANTEN 4 43 BENGKULU 1 1 8 84 DI YOGYAKARTA 3 3
BAWASLU PROVINSINONO PROVINSI / KPUDJml Yg Buka
Rekening
Jml Yg Sudah
Register1 BALI 6 62 BANTEN 4 53 BENGKULU 9 104 D.I. YOGYAKARTA 3 35 GORONTALO 3 3 5 GORONTALO 3 3
6 JAMBI 1 1 5 57 JAWA BARAT 8 88 JAWA TENGAH 21 219 JAWA TIMUR 19 19
10 KALIMANTAN BARAT 7 711 KALIMANTAN SELATAN 1 1 5 7
5 GORONTALO 3 36 JAMBI 6 67 JAWA BARAT 8 98 JAWA TENGAH 21 219 JAWA TIMUR 15 20
10 KALIMANTAN BARAT 7 711 KALIMANTAN SELATAN 6 9 11 KALIMANTAN SELATAN 1 1 5 7
12 KALIMANTAN TENGAH 1 2 113 KALIMANTAN TIMUR 9 914 KALIMANTAN UTARA 1 215 KEP. BANGKA BELITUNG 4 416 KEPULAUAN RIAU 1 1 6 617 LAMPUNG 7 718 MALUKU 1 6 5
12 KALIMANTAN TENGAH 2 213 KALIMANTAN TIMUR 4 914 KALIMANTAN UTARA 5 515 KEP. BANGKA BELITUNG 4 416 KEPULAUAN RIAU 6 717 LAMPUNG 8 818 MALUKU 1 6 18 MALUKU 1 6 5
19 MALUKU UTARA 8 820 NUSA TENGGARA BARAT 7 721 NUSA TENGGARA TIMUR 9 922 PAPUA 9 1123 PAPUA BARAT 7 924 RIAU 9 925 SULAWESI BARAT 4 4
19 MALUKU UTARA 820 NUSA TENGGARA BARAT 7 821 NUSA TENGGARA TIMUR 9 1122 PAPUA 5 1023 PAPUA BARAT 4 924 RIAU 9 1125 SULAWESI BARAT 4 4 25 SULAWESI BARAT 4 4
26 SULAWESI SELATAN 11 1127 SULAWESI TENGAH 1 1 8 828 SULAWESI TENGGARA 7 729 SULAWESI UTARA 830 SUMATERA BARAT 1 1 13 1331 SUMATERA SELATAN 7 7
25 SULAWESI BARAT 4 426 SULAWESI SELATAN 6 1127 SULAWESI TENGAH 5 928 SULAWESI TENGGARA 4 729 SULAWESI UTARA 3 830 SUMATERA BARAT 14 1431 SUMATERA SELATAN 4 732 SUMATERA UTARA 20 23
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan : 1. Data yang telah Membuka Rekening bersumber dari Dit. PKN DJPBN; per 17/11/20152. Data yang telah register bersumber dari Dit. EAS DJPPR; per 18/11/2015
32 SUMATERA UTARA 23 23Grand Total 6 9 245 261
32 SUMATERA UTARA 20 23212 280Jumlah
Bagian 3eOpini BPK
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2014
Tahun Opini2008 Tidak Memberikan Pendapat
2009 Wajar Dengan Pengecualian
2010 Wajar Dengan Pengecualian
2011 Wajar Dengan Pengecualian2011 Wajar Dengan Pengecualian
2012 Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas
2013 Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opiniLKBUN*
2014 Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opiniLKBUN*
*BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan BA 999.02 namun hanya memberikanopini atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4Ekstra Slide
Kementerian Keuangan – Republik IndonesiaKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung
Jenis Hibah Perencanaan Grant Agreement Penganggaran Pelaksanaan dan
Pencairan
• DaftarR
• MenteriK C
1. Uang Untuk MembiayaiK i t
• Tender dan KPBJP i l l i
Hibah yang Direncanakan
RencanaKegiatanHibah(DRKH)
Keuangan CqDJPPR
Kegiatan :Penuangan dalam DIPA;
• Pencairan melalui :On Treasury
• Pertanggungjawaban :NOD- SP3
2. Barang dan Jasa: TanpaDIPA dan tidak perludirevisi
BAST-SP3HL BJS
k b d d•Tanpa DRKH Menteri/
PimpinanLembaga/ Pejabat yang
1. Uang Untuk MembiayaiKegiatan :Penuangan dalam DIPA(dapat direvisi sewaktu-waktu sepanjang tahun;
• Tender dan KPBJ• PencairanOff Treasury;
• Pertangungjawaban :
HibahLangsung
Pejabat yang diberi Kuasa
waktu sepanjang tahun; bersifat on top menambah pagu,danBelanja dapat mendahuluiDIPA);
Pertangungjawaban :Uang – SPHL
2. Barang dan Jasa : TanpaDIPA dan tidak perludirevisi;
BAST - SP3HL BJS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk MembiayaiKegiatan (DRKH – On Treasury)
PerencanaanPerencanaan NegosiasiNegosiasi/ / PenandatangananPenandatanganan
PenganggaranPenganggaran PelaksanaanPelaksanaan PelaporanPelaporan
Dit EAS DJPPR
Type 1
K/L menyiapkanusulan kegiatan
ke Bappenas danmenyiapkan
readiness criteria
Kemenkeu melakukannegosiasi dan
penandatangananGrant Agreement
K/L mengajukanpencantuman dana
dalam dokumen anggaran ke Kemenkeu
K/L melaksanakanpengadaan dan
membuat kontrak
Dit EAS DJPPR menyusunLaporan
Keuangan BA 999.02
berdasarkan NoD
KemenkeumenyampaikanRUU APBN dan
K/L melaksanakanpencairan danahibah ke KPPN
dari donor
KPPNBappenas menilaikelayakan dan
kesiapan proyekdan menyusunDaftar Kegiatan
(DRKH)
Nota Keuangan keDPR
DPR menyetujui
hibah ke KPPN KPPN menerbitkan SP3 berdasarkan NoD
DPR menyetujuiAPBN
K/L menyusunLaporan SAI
berdasarkan SP3K/L dan Kemenkeu
menyusun DIPA
berdasarkan SP3
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk MembiayaiKegiatan (DRKH – Off Treasury)
PerencanaanPerencanaan NegosiasiNegosiasi/ / PenandatangananPenandatanganan
PenganggaranPenganggaran PelaksanaanPelaksanaan PelaporanPelaporan
Type 2
K/L menyiapkanusulan kegiatan
ke Bappenas danmenyiapkan
readiness criteria
Kemenkeu melakukannegosiasi dan
penandatangananGrant Agreement
K/L mengajukanpermohonan Ijin
pembukaan rekeningke Kemenkeu
K/L melaksanakanpengadaan dan
membuat kontrak
KPPN menerbitkan
SPHL
Kemenkeumenyampaikan ijin
pembukaan
K/L melaksanakanpencairan dana
hibah dariRekening Hibah
Dit EAS DJPPR menyusunLaporan
Keuangan BA Bappenas menilai
kelayakan dankesiapan proyekdan menyusunDaftar Kegiatan
(DRKH)
rekening BendaharaPengeluaran
g999.02
berdasarkanSPHL dari KPPN
K/L mengajukanpengesahan
K/L dan Kemenkeumenyusun DIPA K/L menyusun
Laporan SAI berdasarkan
SPHL
pengesahanpendapatan dan
belanja yang bersumber darihibah ke KPPN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa(DRKH – Off Treasury)
Type 3PerencanaanPerencanaan NegosiasiNegosiasi/ /
PenandatangananPenandatanganan PelaksanaanPelaksanaan PelaporanPelaporan
K/L menyiapkanusulan kegiatan
ke Bappenas danmenyiapkan
readiness criteria
Kemenkeu melakukannegosiasi dan
penandatangananGrant Agreement
K/L mengajukan permohonanpenerbitan nomor register
KPPN menerbitkanPersetujuanMPHL-BJS
K/L mengajukan pengesahanpendapatan yang bersumber
dari hibah ke DJPPR(SP3HL-BJS)
Dit EAS DJPPR menyusunLaporan
Keuangan BA 999 02Bappenas menilai
kelayakan dankesiapan proyekdan menyusunDaftar Kegiatan
(DRKH)
( )
Dit EAS DJPPR menerbitkannomor register dan SP3HL-
BJS
999.02 berdasarkan
MPHL-BJS dariKPPN
BJS
K/L mengajukan pengesahanbelanja yang bersumber dari
hibah ke KPPN
K/L menyusunLaporan SAI berdasarkanMPHL-BJShibah ke KPPN
(MPHL-BJS)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Langsung Uang(Non DRKH – Off Treasury)
Type 4PerencanaanPerencanaan NegosiasiNegosiasi/ /
PenandatangananPenandatangananPenganggaranPenganggaran PelaksanaanPelaksanaan PelaporanPelaporan
K/L menyiapkanusulan
kegiatan/proposal ke Donor
KL melakukannegosiasi dan
penandatangananGrant Agreement
dengan Donor
K/L melaksanakanpengadaan dan
membuat kontrak
KPPN menerbitkan
SPHL
K/L mengajukanpermohonan
penerbitan nomorregister
K/L mengajukanpermohonan Ijin
pembukaan rekeningke Kemenkeu
K/L melaksanakanpencairan dana
hibah dariRekening Hibah
Dit EAS DJPPR menyusunLaporan
Keuangan BA
Kemenkeumenyampaikan ijin
Rekening HibahBendahara
Pengeluaran
Keuangan BA 999.02
berdasarkanSPHL dari KPPN
K/L j kpembukaanrekening
K/L menyusunLaporan SAI berdasarkan
SPHL
K/L mengajukanpengesahan
pendapatan danbelanja yang
bersumber darihibah ke KPPN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
K/L dan Kemenkeumenyusun DIPA
(SP2HL)
Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa(Non DRKH – Off Treasury)
Type 5PerencanaanPerencanaan NegosiasiNegosiasi/ /
PenandatangananPenandatanganan PelaksanaanPelaksanaan PelaporanPelaporan
K/L menyiapkanusulan
kegiatan/proposal ke Donor
KL melakukannegosiasi dan
penandatangananGrant Agreement
dengan Donor
K/L mengajukan permohonanpenerbitan nomor register
KPPN menerbitkanPersetujuanMPHL-BJS
K/L mengajukan pengesahanpendapatan yang bersumber
dari hibah ke DJPPR(SP3HL BJS)
Dit EAS DJPPR menyusunLaporan
Keuangan BA(SP3HL-BJS)
Dit EAS DJPPR menerbitkannomor register dan SP3HL-
Keuangan BA 999.02
berdasarkanMPHL-BJS dari
KPPN
gBJS
K/L mengajukan pengesahanbelanja yang bersumber dari
K/L menyusunLaporan SAI berdasarkan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
belanja yang bersumber darihibah ke KPPN
(MPHL-BJS)
MPHL-BJS
Pengelolaan Hibah Langsung Uang - SKPD(Non DRKH – Off Treasury)
Type 6
PerencanaanPerencanaan NegosiasiNegosiasi/ / PenandatangananPenandatanganan
PenganggaranPenganggaran PelaksanaanPelaksanaan PelaporanPelaporan
K/L menyiapkanusulan
kegiatan/proposal ke Donor
KL melakukannegosiasi dan
penandatangananGrant Agreement
dengan Donor
K/L menunjuk BPP dan PPK di Daerah KPPN
menerbitkanSPHL
K/L mengajukanpermohonan
penerbitan nomorregister
K/L mengajukanpermohonan Ijin
pembukaan rekeningke Kemenkeu
Dit EAS DJPPR menyusunLaporan
Keuangan BA
PPK melaksanakanpengadaan dan
membuat kontrak, BPP mencairkan dana
hibah
Kemenkeumenyampaikan ijin
Keuangan BA 999.02
berdasarkanSPHL dari KPPN
PPK dan BPP membuat laporan
kepada K/L
pembukaanrekening
K/L menyusunLaporan SAI berdasarkan
SPHL
K/L mengajukanpengesahan
pendapatan danbelanja yang
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
K/L dan Kemenkeumenyusun DIPA
bersumber dari hibahke KPPN (SP2HL)
Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa - SKPD(Non DRKH – Off Treasury)
Type 7PerencanaanPerencanaan NegosiasiNegosiasi/ /
PenandatangananPenandatanganan PelaksanaanPelaksanaan PelaporanPelaporan
K/L menyiapkanusulan
kegiatan/proposal ke Donor
KL melakukannegosiasi dan
penandatangananGrant Agreement
dengan Donor
K/L mengajukan permohonan penerbitan nomorregister KPPN
menerbitkanPersetujuanMPHL-BJS
K/L membuat BASTO dengan Daerah
K/L mengajukan pengesahan pendapatan yang bersumber dari hibah ke DJPPR
(SP3HL-BJS)
Dit EAS DJPPR menyusunLaporan
Keuangan BA
Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HL-BJS
Keuangan BA 999.02
berdasarkanMPHL-BJS dari
KPPN
K/L mengajukan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN
(MPHL-BJS)
K/L menyusunLaporan SAI berdasarkan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
( )MPHL-BJS
Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada
APBD APBNBelanja
OperasionalBelanja Hibah Pendapatan Hibah
LaporanKeuangan
LKPP
LaporanKepada
TransferDana
RegisterKPUD/ BAWASLU
RevisiDIPA
SP2HL
KepadaDaerah
KPPNSPHLSwakelola
Flexibilitas terkait penggunaan dana pilkada :
a. Rekening hibah dapat dibuka langsung mendahului NPH dan Registrasi dengan diterbitkannya dispensasidari Kemenkeu;
b. Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhany g p g g g jpenyelenggaraan Pilkada;
c. Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (1)
1. Penyediaan Belanja Hibah
Menteri Keuangan DJADJPPR Kementerian / Menteri Keuangan DJA LembagaPPA KPA
Menyampaikan RAB,
Menyampaikan alokasike K/L terkait, danmeminta agar K/L
ik RAB Menyampaikan
1
KAK dalam rangkatransfer dana hibah
menyampaikan RAB dan KAK
Rincian AlokasiAnggaran HibahPemerintah/ Lembaga Asing 2a
2b2c
3
Mengusulkan PejabatDJPU sebagai KPA Menetapkan PPK dan PPSPM
2b
2dMenetapkanPejabat DJPU sebagai KPA
Menyusun RDP dilampiriRAB, KAK dan SPTJM yang ditandatangani KPA
Mengajukan RDP dilampiri dokumenRAB, KAK dan SPTJM ke DJA
Mengesahkan DIPA
456
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (2)
2. Pencairan Belanja Hibah
DJPPRDJA Kementerian/Lembaga DJPBn
PPA KPA
1
Menyampaikan surat permintaan pencairan belanja
hibah dengan dilampiri : SPTJM Surat Keterangan
MemberitahukanDIPA Hibah kePemerintah/
Lembaga Asing keK/L terkait
2
6 SPTJM, Surat Keterangan Rekening Penerima Hibah, dan
Rekening Koran Penerima Hibah.
Memproses SPM dalam rangka
Proses revisianggaran dalam
hal terdapatselisih kurs 5 4
6
dalam rangkapencairan hibah ke
Pemerintah/LembagaAsing
KPPN Pinjamandan Hibah
menerbitkanSP2D
Pengajuan revisianggaran dalam halterdapat selisih kurs
3
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (3)
3. Pelaporan Belanja Hibah
DJPPRDJA
DJPPRKementerian/Lembaga DJPBn
PPA KPA
Bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan
pencapaian output
Bertanggungjawab atastransfer dari kasnegara ke rekeningPemerintah/ LembagaA i i hib hAsing penerima hibah
Tata cara pelaporan Belanja Hibah mengacu kePMK tentang Sistem Akuntansi Hibah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2015© 2015Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoKementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Frans Seda Lantai 7Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712www.djppr.kemenkeu.go.idEmail : [email protected]