Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

7 JULI 2015

•surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu.

SURAT KETERANGAN FISKAL

PERMOHONAN SKF

• diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

• menggunakan format sebagaimana tercantum

Dalam Hal WP Memiliki Cabang

• permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Pusat melalui pengurus atau pihak yang diberikan kuasa dengan surat kuasa khusus kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dimaksud diadministrasikan

• Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir

• Fotokopi tanda terima pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir;

• Fotokopi Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak terakhir dalam hal terdapat pembayaran dan/atau fotokopi surat persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP

Dokumen yang dilampirkan (1)

• fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak terakhir, dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak;

• fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak terakhir, dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak;

• fotokopi Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;

Dokumen yang dilampirkan (2)

• fotokopi bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;

• fotokopi Surat Setoran Pajak Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, dalam hal terdapat pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Masa dimaksud;

• Pernyataan bahwa tidak sedang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dokumen yang dilampirkan (3)

Contoh SPT Tahunan

Bukti Setoran SPT Masa

LEMBAR

Untuk Dilaporkan olehWajib Pajak ke KPP

:

:

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :

Terbilang :

…………………………………………… , Tanggal Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Dr. ARIFIN

4

0

4 1 1 1 2

0 1

0 1

6 2 5

OktSep Nov Des

Tanggal

9:

NAMA WP :

4

Wajib Pajak/PenyetorJAKARTA

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

5 2

Cap dan tanda tangan

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Arifin

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 8 9 9

3

Dr. ARIFIN

JL. SAKTI NO.18 JAKARTA

06

(SSP)

Feb Mar Apr

SURAT SETORAN PAJAK

Jun

ALAMAT WP

00

:

6

2

NOP

Masa Pajak

Jul AgsJan

Diisi dengan rupiah penuhRp 6.021.800

/

ENAM JUTA DUA PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH

Mei

/

Tahun Pajak

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran……………………………………………...…………………..…………………………………………………….

……………………………………………...…………………..……………………………………………………

ALAMAT OP

Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29

……………………………………………...…………………..……………………………………………………

27-Mar-15

/

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

: /

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Surat Setoran

Pajak

Tanda Terima SPT Tahunan

Surat Keterangan Fiskal dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang:

tidak sedang dilakukan penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan;

tidak mempunyai utang pajak baik di Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar

maupun di Kantor Pelayanan Pajak

tempat Wajib Pajak Cabang terdaftar

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan untuk

Tahun Pajak terakhir dan Surat

Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa

Pajak terakhir.

Surat Keterangan

Fiskal

Kepada

Dirjen Pajak

Direktur KITSDA

Direktur P2Humas

Direktur Intelijen dan

Penyidikan

Pimpinan Unit Vertikal

surat tertulis

(021) 52970777

saluran telepon kode.etik@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

surat elektronik

SIKKA masing-masing

pegawai

help desk

Direktorat KITSDA

pengaduan langsung