Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian · Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar 40 E.4. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan 40 ... • Daftar Rekening

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat Kode Pos 10710 Telp : (021) 3522003 Fax : (021) 3511467 Web : www.ekon.go.id

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan

dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan

akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai

laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi

pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan

keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, April 2017

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Darmin Nasution

Personal

Typewritten Text

25

Personal

Typewritten Text

Personal

Typewritten Text

Personal

Typewritten Text

.ttd

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Pernyataan Tanggung Jawab iv

Pernyataan telah direviu v

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 4

II. Neraca 5

III. Laporan Operasional 6

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 7

V. Catatan atas Laporan Keuangan 8

A. Penjelasan Umum 8

A.1. Profil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 8

A.2. Rencana Strategis 10

A.3. Capaian Kinerja Output Tahun 2016 12

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 13

A.5. Dasar Pengukuran 13

A.6. Kebijakan Akuntansi 14

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 21

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 21

B.2. Belanja Negara 22

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 27

C.1. Aset Lancar 27

C.2. Aset Tetap 28

C.3. Aset Lainnya 31

C.4. Kewajiban Jangka Pendek 33

C.5. Ekuitas 34

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 35

D.1. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak 35

D.2. Beban Pegawai 35

D.3. Beban Persediaan 36

D.4. Beban Barang dan Jasa 36

D.5. Beban Pemeliharaan 37

D.6. Beban Perjalanan Dinas 37

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 37

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 38

D.9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 38

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 40

E.1. Ekuitas Awal 40

E.2. Surplus (Defisit) LO 40

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar 40

E.4. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan 40

E.5. Transaksi antar Entitas 40

E.6. Ekuitas Akhir 41

F. Pengungkapan Penting Lainnya 42

F.1 Rekening Pemerintah 42

F.2 Pengungkapan Lain-Lain 42

Laporan-Laporan Pendukung

Lampiran Pendukung

• Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

• Ikhtisar Laporan Keuangan Unit/Badan Lainnya

• Daftar Rekening

• Daftar Saldo Piutang

• Nota Kesepakatan Laporan Keuangan Asersi Final Tahun 2016

• Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 - Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan 2015 1

Tabel 2 - Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 2

Tabel 3 - Tujuan dan Sasaran Strategis 12

Tabel 4 - Capaian Kinerja Anggaran dan Output Per Unit Kerja Eselon I/Badan 13

Tabel 5 - Penggolongan Kualitas Piutang 19

Tabel 6 - Masa Manfaat Aset Tetap 20

Tabel 7 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 20

Tabel 8 - Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 21

Tabel 9 - Perbandingan Rincian Realisasi PNBP TA 2016 dan TA 2015 21

Tabel 10 - Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Tahun 2016 22

Tabel 11 - Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 22

Tabel 12 - Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015 23

Tabel 13 - Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015 24

Tabel 14 - Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015 25

Tabel 15 - Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 26

Tabel 16 - Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 26

Tabel 17 - Rincian Persediaan 28

Tabel 18 - Rincian Aset Tetap 29

Tabel 19 - Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin 29

Tabel 20 - Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin per Sub Kelompok Barang 30

Tabel 21 - Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin (Penghentian Aset dari Penggunaan) 30

Tabel 22 - Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 31

Tabel 23 - Rincian Hasil Normalisasi dan Amortisasi Pertama Kali ATB per 1 Januari 2016 32

Tabel 24 - Rincian Transaksi Aset Tak Berwujud Tahun 2016 32

Tabel 25 - Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2016 33

Tabel 26 - Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2016 33

Tabel 27 - Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 34

Tabel 28 - Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 35

Tabel 29 - Rincian Beban Pegawai 35

Tabel 30 - Rincian Beban Persediaan 36

Tabel 31 - Rincian Beban Barang dan Jasa 36

Tabel 32 - Rincian Beban Pemeliharaan 36

Tabel 33 - Rincian Beban Perjalanan Dinas 37

Tabel 34 - Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 38

Tabel 35 - Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 38

Tabel 36 - Rincian Beban Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 38

Tabel 37 - Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016 40

Tabel 38 - Rincian Nilai Transaksi antar Entitas 41

Tabel 39 - Rincian Pagu Self Blocking Anggaran Tahun 2016 per Unit Kerja 44

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2016

Ringkasan -0-

Executive Summary

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,

dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2017

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

.ttd

Darmin Nasution

ii

i

Personal

Typewritten Text

25

iv


REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk

periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan

keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan

keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit

dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan

keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa

laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta , April 2017

Inspektur,

ttd

Mirza Sofjanhadi Mashudi NIP 197001181996031001

Personal

Typewritten Text

25

Personal

Typewritten Text

Personal

Typewritten Text

Personal

Typewritten Text

Personal

Typewritten Text

Personal

Typewritten Text

Personal

Typewritten Text

Personal

Typewritten Text

Laporan Keuangan Audited - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Ringkasan -0-

Executive Summary



Ringkasan -1-

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun 2016 ini telah disusun

dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya,

yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2016 sampai

dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2016 adalah berupa Pendapatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.742.154.977,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp302.263.523.130,00 atau

sebesar 82,40% dari alokasi anggaran sebesar Rp366.822.235.000,00. Terdapat pagu dana yang

dikenakan kebijakan penganggaran berupa Blokir Mandiri (Self-Blocking) sebesar

Rp49.999.678.000,00. Realisasi Belanja (Netto) Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar

Rp302.263.523.130,00 atau sebesar 95,40% dari total pagu anggaran setelah dikurangi dana yang

diblokir. Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2016 dan 2015 dapat

disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran

Tahun 2016 dan 2015

1. Pendapatan Negara dan Hibah 116.640.000 5.742.154.977 4922,97% - 768.322.169 -

2. Belanja Negara 366.822.235.000 302.263.523.130 82,40% 329.204.232.000 232.513.452.677 70,63%

No URAIANTahun 2016

ANGGARAN REALISASI %

Tahun 2015


2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal

pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp31.461.087.453,00 yang terdiri dari Aset

Lancar (neto) sebesar Rp1.570.590.157,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp26.439.112.921,00, dan Aset

Lainnya (neto) sebesar Rp3.451.384.375,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar

Rp3.708.762.919,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Adapun jumlah Ekuitas adalah

sebesar Rp 27.752.324.534,00.



Ringkasan -2-

Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2016 dengan Neraca per 31 Desember 2015 dapat

disajikan sebagai berikut.

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

31 Des 2016 31 Des 2015 (Rp) (%)

2 3 4 5

ASET

ASET LANCAR 1.570.590.157 2.623.352.952 (1.052.762.795) -40,13%

ASET TETAP 26.439.112.921 25.239.449.282 1.199.663.639 4,75%

ASET LAINNYA 3.451.384.375 1.222.891.000 2.228.493.375 182,23%

JUMLAH ASET 31.461.087.453 29.085.693.234 2.375.394.219 8,17%

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 3.708.762.919 884.258.285 2.824.504.634 319,42%

EKUITAS DANA

EKUITAS 27.752.324.534 28.201.434.949 (449.110.415) -1,59%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 31.461.087.453 29.085.693.234 2.375.394.219 8,17%

UraianKenaikan (Penurunan)

1

JUMLAH (Rp)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi,

surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp17.896.989,00, sedangkan jumlah beban operasional

adalah sebesar Rp297.903.660.978,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

Rp(297.885.763.989,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp4.742.418.378,00 sedangkan

Pos-Pos Luar Biasa bersaldo nihil, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

Rp(293.143.345.611,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar

Rp28.201.434.949,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp293.143.345.611,00, dikurangi Koreksi yang

mengurangi ekuitas sebesar Rp3.827.132.957,00, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp296.521.368.153,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai

Rp27.752.324.534,00.



Ringkasan -3-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal

31 Desember 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas,

yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam

penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per tanggal

31 Desember 2016, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari

rekening kas negara.



Ringkasan -4-

Catatan atas Laporan Keuangan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

2 3 4 5 6

PENDAPATAN B.1

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1.1 116.640.000 5.742.154.977 4922,97 768.322.169

JUMLAH PENDAPATAN 116.640.000 5.742.154.977 4922,97 768.322.169

BELANJA B.2

1. Belanja Pegawai B.2.1 75.395.969.000 61.635.489.342 81,75 57.242.882.181

2. Belanja Barang B.2.2 281.894.000.000 231.209.124.137 82,02 172.572.131.071

3. Belanja Modal B.2.3 9.532.266.000 9.418.909.651 98,81 2.698.439.425

JUMLAH BELANJA 366.822.235.000 302.263.523.130 82,40 232.513.452.677

1

URAIAN CATATAN

31-Des-15

REALISASI

31-Des-16


• Terdapat pagu dana yang dilakukan kebijakan penganggaran berupa Blokir Mandiri (Self-Blocking)

sebesar Rp49.999.678.000,00.

• Realisasi Belanja (Netto) Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp302.263.523.130,00 atau sebesar

95,40% dari total pagu anggaran setelah dikurangi dana yang diblokir.

• Persentase realisasi belanja pada TA 2016 sebesar Rp302.263.523.130,00 (95,40%) tersebut mengalami

peningkatan dibandingkan realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp232.502.832.677,00 (70,63%) dan

tahun 2014 sebesar Rp204.576.326.895,00 (69,80%).

II. NERACA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

31 Des 2016 31 Des 2015 (Rp) (%)

2 3 3 5 6

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 3.668.316 506.146.176 (502.477.860) -99,3%

Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.2 606.105.149 307.667.588 298.437.561 97,0%

Piutang Bukan Pajak C.1.3 274.402.796 441.961.357 (167.558.561) -37,9%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak C.1.4 (1.372.014) (2.209.806) 837.792 -37,9%

Piutang Bukan Pajak (Netto) 273.030.782 439.751.551 (166.720.769) -37,9%

Persediaan C.1.5 687.785.910 1.369.787.637 (682.001.727) -49,8%

JUMLAH ASET LANCAR 1.570.590.157 2.623.352.952 (1.052.762.795) -40,1%

ASET TETAP C.2

Peralatan dan Mesin C.2.1 49.184.004.206 54.253.506.073 (5.069.501.867) -9,3%

Gedung dan Bangunan C.2.2 21.631.671.705 19.733.715.055 1.897.956.650 9,6%

Aset Tetap Lainnya C.2.3 63.071.925 63.071.925 - 0,0%

Akumulasi Penyusutan C.2.4 (44.439.634.915) (48.810.843.771) 4.371.208.856 -9,0%

JUMLAH ASET TETAP 26.439.112.921 25.239.449.282 1.199.663.639 4,8%

ASET LAINNYA C.3

Aset Tak Berw ujud C.3.1 4.473.600.090 1.222.891.000 3.250.709.090 265,8%

Aset Lain-lain C.3.2 3.383.047.381 863.209.500 2.519.837.881 291,9%

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.3.3 (4.405.263.096) (863.209.500) (3.542.053.596) 410,3%

JUMLAH ASET LAINNYA 3.451.384.375 1.222.891.000 2.228.493.375 182,2%

JUMLAH ASET 31.461.087.453 29.085.693.234 2.375.394.219 8,2%

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.4

Utang kepada Pihak Ketiga C.4.1 3.702.180.638 378.112.109 3.324.068.529 879,1%

Uang Muka dari KPPN C.4.2 3.668.316 506.146.176 (502.477.860) -99,3%

Utang Jangka Pendek Lainnya C.4.3 2.913.965 - 2.913.965 0,0%

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 3.708.762.919 884.258.285 2.824.504.634 319,4%

JUMLAH KEWAJIBAN 3.708.762.919 884.258.285 2.824.504.634 319,4%

EKUITAS C.5 -

Ekuitas 27.752.324.534 28.201.434.949 (449.110.415) -1,6%

JUMLAH EKUITAS 27.752.324.534 28.201.434.949 (449.110.415) -1,6%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 31.461.087.453 29.085.693.234 2.375.394.219 8,2%

C.5.1

NAMA PERKIRAAN CatatanKenaikan (Penurunan)

1

JUMLAH

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

KENAIKAN

(PENURUNAN)

31-Des-16 31-Des-15 JUMLAH

2 3 4 5

D.1

Pendapatan Negara Bukan Pajak 17.896.989 12.467.275 5.429.714

17.896.989 12.467.275 5.429.714

Beban Pegawai D.2 61.568.805.899 57.207.477.088 4.361.328.811

Beban Persediaan D.3 4.154.534.994 5.612.394.083 (1.457.859.089)

Beban Barang dan Jasa D.4 133.170.452.881 87.173.939.221 45.996.513.660

Beban Pemeliharaan D.5 6.217.764.149 4.711.382.497 1.506.381.652

Beban Perjalanan Dinas D.6 87.420.823.010 74.863.607.406 12.557.215.604

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 5.372.117.837 5.835.145.535 (463.027.698)

Beban Peny isihan Piutang Tak Tertagih D.8 (837.792) 1.279.905 (2.117.697)

Beban Lain-lain - - -

297.903.660.978 235.405.225.735 62.498.435.243

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (297.885.763.989) (235.392.758.460) (62.493.005.529)

SURPLUS / DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR D.9 3.557.059.628 - 3.557.059.628

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL LAINNYAD.10 1.185.358.750 263.259.298 922.099.452

Beban Luar Biasa - - -

SURPLUS/DEFISIT LO (293.143.345.611) (235.129.499.162) (58.013.846.449)

JUMLAH

PENDAPATAN

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

POS LUAR BIASA

URAIAN CATATAN

1

KEGIATAN OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

31-Des-16 31-Des-15 JUMLAH %

2 3 3 5 6

E.1 28.201.434.949 31.204.786.631 (3.003.351.682) -9,6%

E.2 (293.143.345.611) (235.129.499.162) (58.013.846.449) 24,7%

E.3 - - - 0,0%

E.4 (3.827.132.957) 381.016.972 (4.208.149.929) -1104,5%

Peny esuaian Nilai Aset - 623.536.346 (623.536.346) -100,0%

Koreksi Nilai Persediaan - - - -

Selisih Rev aluasi Aset Tetap - - - -

Koreksi Nilai Aset Non Rev aluasi E.4.1 (677.340.900) - (677.340.900) -

Koreksi Lain-Lain E.4.2 (3.149.792.057) (242.519.374) (2.907.272.683) 1198,8%

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 296.521.368.153 231.745.130.508 64.776.237.645 28,0%

KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS (449.110.415) (3.003.351.682) 2.554.241.267 -85,0%

EKUITAS AKHIR E.5 27.752.324.534 28.201.434.949 (449.110.415) -1,6%

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI

EKUITAS

URAIAN CATATANKENAIKAN (PENURUNAN)

1

EKUITAS AWAL

JUMLAH

SURPLUS/DEFISIT LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR


Untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember 2016

Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum -8-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum dan Profil

Kementerian

Koordinator Bidang

Perekonomian

A.1. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan

nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Seiring dengan

pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama

"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Pada tahun 2014 pergantian kepemerintahan baru menyebabkan perubahan pada struktur

kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi,

berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk

menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang perekonomian;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian;

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan;

Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pertanian; Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

PertanahanNasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah; dan Instansi lain yang dianggap perlu.




Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 sesuai hal tersebut di atas,

maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2015.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian;

b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;

c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;

d. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;

g. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;

i. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;

j. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman;

k. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan

m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar

di bawah ini.




Rencana Strategis

A.2. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai

Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran untuk Tahun 2015 sampai dengan

Tahun 2019 dengan berdasarkan RPJMN Nasional.

Visi, Misi, Sembilan Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Sasaran Pembangunan Nasional di

Bidang Ekonomi sebagaimana tersebut dalam RPJMN 2015 -2019. Kondisi umum,

permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun ke depan tersebut menjadi dasar

pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dalam mengupayakan terwujudnya pembangunan nasional di bidang

ekonomi dapat dicapai dengan optimal. Adapun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut.

VISI

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mendukung Visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan

komponen organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas,

kerjasama, inovasi dan responsibility yang disingkat dengan “PIKIR”. Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan

keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan.

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu

merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan.

Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat

pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien.

Adapun makna kata efektif dan berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut. Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil

koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di

bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan

proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi

sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.




MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah sebagai berikut:

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengupayakan/memastikan

Misi Presiden antara lain “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan

Bangsa yang Berdaya Saing”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk

meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan

kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat

bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya

pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi

permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progress kinerja dalam

melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal.

PETA STRATEGI KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PERIODE 2015-2019




Tujuan Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang ekonomi

mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja

sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019

dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan dibidang perekonomian yang berwawasan lingkungan

danpeningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran

ekonomi, antara lain difokuskan pada target sasaran makro ekonomi, target sasaran kedaulatan pangan, target sasaran

kedaulatan energi, target sasaran pembangunan infrastruktur dan target sasaran ketahanan air. Tujuan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019).

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan indikator dan sasaran strategis.

Sasaran strategis :

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mewujudkan tujuan-

tujuan tersebut di atas dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran-sasaran tersebut adalah

sebagai berikut:

Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator

1. Terwujudnya pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan

1. Terwujudnya Sinkronisasi dan

Koordinasi Kebijakan Bidang

Perekonomian

Persentase kebijakan baru bidang perekonomian yang terimplementasi

2. Terwujudnya pengendalian

kebijakan perekonomian

Persentase revisi kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi

2. Terwujudnya kinerja organisasi

yang baik

3. Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian

A.3. CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan keuangan dan kinerja sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tabel di bawah ini menyajikan Laporan

Capaian Kinerja Anggaran (Finansial) dan Kinerja Output (Fisik) untuk Tahun Anggaran 2016 per Unit Eselon I.

Realisasi Belanja (Netto) Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp302.263.523.130,00 atau sebesar 95,40% dari total

pagu anggaran setelah dikurangi dana yang diblokir, sebesar Rp316.822.557.000,00. Persentase realisasi belanja pada

TA 2016 sebesar Rp302.263.523.130,00 (95,40%) tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi belanja

tahun 2015 sebesar Rp232.502.832.677,00 (70,63%) dan tahun 2014 sebesar Rp204.576.326.895,00 (69,80%).

Capaian kinerja output sebagaimana disajikan merupakan rekapitulasi dari laporan yang disampaikan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen sampai dengan bulan Desember 2016, berdasarkan pemantauan atas target capaian output

kegiatan yang disajikan dalam RKAKL Tahun Anggaran 2016.




1

NO. Pagu DIPA Blokir Mandiri Pagu Setelah Blokir Realisasi Net % Realisasi

Anggaran

Target

Kinerja

%

Capaian

%

Finansial

% Capaian

Fisik

1 49.322.000.000Rp 9.900.000.000Rp 39.422.000.000Rp 33.533.870.544Rp 85,06% 87 96,55% 85,06% 96,55%

2 14.699.480.000Rp 2.800.000.000Rp 11.899.480.000Rp 11.687.621.801Rp 98,22% 37 98% 98,22% 98%

3 17.404.500.000Rp 1.900.000.000Rp 15.504.500.000Rp 12.599.076.861Rp 81,26% 45 95% 81,26% 95%

4 9.086.000.000Rp 1.600.000.000Rp 7.486.000.000Rp 7.334.532.433Rp 97,98% 34 100% 97,98% 100%

5 18.255.070.000Rp 1.800.000.000Rp 16.455.070.000Rp 15.113.947.235Rp 91,85% 59 92% 91,85% 92%

6 35.250.001.000Rp 8.248.850.000Rp 27.001.151.000Rp 26.496.788.814Rp 98,13% 86 96% 98,13% 96%

7 10.879.600.000Rp 1.900.000.000Rp 8.979.600.000Rp 8.876.024.489Rp 98,85% 93 96% 98,85% 96%

8 16.375.629.000Rp 2.000.000.000Rp 14.375.629.000Rp 14.330.762.509Rp 99,69% 16 106% 99,69% 106%

9 67.863.605.000Rp 8.851.150.000Rp 59.012.455.000Rp 58.944.438.064Rp 99,88% 16 100% 99,88% 100%

10 127.686.350.000Rp 10.999.678.000Rp 116.686.672.000Rp 113.346.460.380Rp 97,14% 86 99% 97,14% 99%

ANGGARAN DAN KINERJA PER UNIT ESELON I TAHUN ANGGARAN 2016 366.822.235.000Rp 49.999.678.000Rp 316.822.557.000Rp 302.263.523.130Rp 95,40% 559 97% 95,40% 97%

Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

UNIT KERJA / ESELON I

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam,

dan Lingkungan Hidup

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan

Daya Saing KUKM

Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

(KPPIP)

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tabel 4 Capaian Kinerja Anggaran dan Output Per Unit Kerja Eselon I/Badan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2016




Pendekatan

Penyusunan Laporan

Keuangan

Dasar Pengukuran

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan

yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan

Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan

konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab

atas anggaran yang diberikan.

Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2016, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan

Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan

Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit

pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi

Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya

untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Dalam penyusunan laporan keuangan digunakan basis akuntansi akrual untuk Neraca, Laporan

Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, adapun untuk Laporan Realisasi Anggaran

menggunakan akuntansi berbasis kas.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos

dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan

menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari

imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang

menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.




Kebijakan Akuntansi

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahdan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi

pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui

pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran

masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Beban

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.




Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut,

dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan

berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,

dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing

disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah

dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo

12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila

diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

AsetTetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset tetap

disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);




(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di

atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan,

dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih

dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara

angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita

acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah

dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai

negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang

diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka

panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset

Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan

setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa

manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Aset Tak Berwujud meliputi software

komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil

kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.




Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan

dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa

aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset Lain-lain

berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi

akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul

antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,

entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan

menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-

undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang

Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban

dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena

perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih

lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.




Penyisihan Piutang

Tak Tertagih

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase

tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang

dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang

dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan

Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

• Tanah

• Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

• Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi

rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per

31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013. Sedangkan

untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang disusutkan adalah

berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.




Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum

tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d.20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d.50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d.40 tahun

Alat Tetap Lainnya 4 tahun

Amortisasi Aset

Tak Berwujud

(10) Amortisasi Aset tak Berwujud

Amortisasi barang milik negara berupa Aset Tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset tak

Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan

atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Kebijakan amortisasi Aset Tak

Berwujud didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara

Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Enittas Pemerintah Pusat.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan terhadap Perangkat Lunak (Software) komputer, Lisensi,

Waralaba (franchise), Hak Cipta (copyright), dan Hak Paten.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

• Aset tak berwujud dalam kondisi usang/atau rusak berat, serta telah diusulkan kepada

Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan,

atau penghapusannya; dan

• Aset tak berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah serta

telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan

penghapusannya.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik

Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Enittas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat

Software Komputer 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang,

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas

Tanaman Semusim. 20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan 25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak

Ekonomi Produser Fonogram. 50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70



Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran -21-

Realisasi Pendapatan

Negara dan Hibah

Rp5.742.154.977,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar

Rp5.742.154.977,00, atau hampir 50 kali lebih besar dibandingkan estimasi pendapatan yang

ditetapkan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016,

sebesar Rp116.640.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan

dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No UraianEstimasi

Pendapatan

1 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 116.640.000 3.557.176.268 3049,7%

2 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah - 23.970.984 -

3 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu - 2.161.007.725 -

Jumlah 116.640.000 5.742.154.977 4923,0%

%Realisasi

Realisasi PNBP pada Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar

Rp4.973.832.808,00 atau naik sebesar 647,36% dibandingkan realisasi PNBP pada periode

yang sama di tahun 2015. Peningkatan terbesar realisasi PNBP disebabkan terdapatnya

Pendapatan dari Pemindahtangan BMN berupa kendaraan dinas roda empat dan kendaraan

dinas roda dua yang dijual melalui lelang pada tahun 2016. Perbandingan realisasi PNBP

disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9 Perbandingan Rincian Realisasi PNBP

TA 2016 dan TA 2015

(Rp) %

1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 3.557.059.628 - 3.557.059.628 -

2 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 116.640 116.640 - -

3 Pendapatan Denda 23.970.984 6.160.000 17.810.984 289,14%

4Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun

Anggaran Yang Lalu2.161.007.725 762.045.529 1.398.962.196 183,58%

Jumlah 5.742.154.977 768.322.169 4.973.832.808 647,36%

No UraianKenaikan (Penurunan)

TA 2016 TA 2015




Realisasi Belanja Negara

Rp179.592.596.124,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2016

adalah sebesar Rp302.263.523.130,00 atau mencapai 82,40% dari alokasi anggaran sebesar

Rp366.822.235.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari

Transaksi Kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp622.697.554,00. Rincian

anggaran dan realisasi belanja tahun 2016 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel

berikut ini.

Tabel 10

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2016

Kode

ProgramUraian Program Anggaran

Realisasi Belanja

(Neto)(%)

Pengembalian

Belanja

01.

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Perekonomian

127.686.350.000 113.346.460.380 88,77% 79.039.165

06.Program Koordinasi Kebijakan Bidang

Perekonomian239.135.885.000 188.917.062.750 79,00% 543.658.389

Jumlah 366.822.235.000 302.263.523.130 82,40% 622.697.554

Realisasi belanja dengan sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp300.553.984.867,00 dari total

pagu sebesar Rp362.322.235.000,00. Adapun pagu anggaran dengan sumber dana hibah luar

negeri sebesar Rp4.500.000.000,00, s.d. tahun 2016 terealisasi sebesar Rp1.709.538.263,00.

Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2016

1 2 3 4 5 6

51 Belanja Pegawai 75.395.969.000 61.635.489.342 13.760.479.658 81,75%

52 Belanja Barang 281.894.000.000 231.209.124.137 50.684.875.863 82,02%

53 Belanja Modal 9.532.266.000 9.418.909.651 113.356.349 98,81%

366.822.235.000 302.263.523.130 64.558.711.870 82,40%JUMLAH BELANJA

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja

% Realisasi

Terhadap

Anggaran

Sisa Pagu




Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2016

mengalami kenaikan sebesar Rp69.750.070.453,00 atau 30% dari realisasi belanja periode

yang sama di tahun 2015. Peningkatan nominal terbesar terjadi pada realisasi belanja barang,

yaitu naik sebesar Rp58.636.993.066,00 atau 33,98% dari realisasi belanja barang pada tahun

2015. Adapun untuk belanja modal mengalami peningkatan capaian persentase tertinggi, yaitu

sebesar 249,05% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015. Perbandingan realisasi

belanja pada periode TA 2016 dan TA 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015

TA 2015 Rp %

51 Belanja Pegawai 61.635.489.342 57.242.882.181 4.392.607.161 7,67%

52 Belanja Barang 231.209.124.137 172.572.131.071 58.636.993.066 33,98%

53 Belanja Modal 9.418.909.651 2.698.439.425 6.720.470.226 249,05%

302.263.523.130 232.513.452.677 69.750.070.453 30,00%JUMLAH

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp) Naik / (Turun)

TA 2016

-

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

75.395.969.000

281.894.000.000

9.532.266.000

61.635.489.342

231.209.124.137

9.418.909.651

Grafik 1

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2016

Anggaran

Realisasi




Realisasi Belanja Pegawai

Rp61.635.489.342,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Pada tahun 2016, pagu Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 81,75% atau sebesar

Rp61.635.489.342,00 dari pagu sebesar Rp75.395.969.000,00. Adapun pagu anggaran pada

kelompok Belanja Pegawai yang dilakukan blokir mandiri (self-blocking) adalah sebesar

Rp11.256.632.000,00 yang dialokasikan seluruhnya pada akun Belanja Pegawai Transito.

Dengan demikian, total realisasi belanja bersih Belanja Pegawai dengan memperhitungkan

pagu blokir mandiri adalah sebesar 96,10%.

Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai adalah kelompok belanja Tunjangan

Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja

pegawai, yang terealisasi sebesar 77,07% dari total pagu kelompok belanja dimaksud.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015, dengan

capaian masing-masing sebesar Rp61.635.489.342,00 dan Rp57.242.882.181,00, atau naik

sebesar 7,67%. Kenaikan terbesar terjadi atas realisasi Belanja Tunjangan Khusus sebesar

Rp2.924.047.865,00 atau naik sebesar 7,70% dibanding periode yang sama di tahun 2015.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan jumlah pegawai, perubahan struktur

peringkat jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor

6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, serta pembayaran Tambahan Tunjangan Terbatas Tahunan yang dilakukan

berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 05 Tahun 2016

tentang Perhitungan Capaian Kinerja Dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai

di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah

sebesar Rp34.605.915,00 dan Rp39.559.917,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 13

Perbandingan Belanja Pegawai

Tahun 2016 dan 2015

Pagu Realisasi % Naik (turun)% kenaikan

/(turun)

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 22.043.713.000 20.635.637.196 93,61% 19.331.939.902 1.303.697.294 6,74%

5115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 196.875.000 157.500.000 80,00% - 157.500.000 -

5122 Belanja Lembur 145.784.000 2.408.000 1,65% - 2.408.000 -

5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 53.009.597.000 40.874.550.061 77,11% 37.950.502.196 2.924.047.865 7,70%

Pengembalian Belanja Pegawai (34.605.915) (39.559.917) 4.954.002 -12,52%

75.395.969.000 61.635.489.342 81,75% 57.242.882.181 4.392.607.161 7,67%JUMLAH KELOMPOK BELANJA PEGAWAI

Tahun 2016

Realisasi

Tahun 2015

Perbandingan Realisasi

Kelompok

BelanjaUraian




Realisasi Belanja Barang

Rp231.209.124.137,00

B.2.2. Belanja Barang

Pada tahun 2016, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 82,20% atau sebesar

Rp231.209.124.137,00 dari pagu sebesar Rp281.894.000.000,00. Adapun pagu anggaran pada

kelompok Belanja Barang yang dilakukan blokir mandiri (self-blocking) adalah sebesar

Rp38.743.046.000,00 yang dialokasikan pada akun Belanja Barang Transito. Dengan demikian,

total realisasi belanja bersih Belanja Barang, dengan memperhitungkan pagu blokir mandiri

adalah sebesar 95,08%.

Nominal realisasi terbesar pada belanja barang terdapat pada kelompok akun Belanja Jasa

sebesar Rp90.851.204.207,00 atau 95,84% dari total pagu kelompok akun Belanja Jasa

sebesar Rp94.798.861.000,00. Realisasi nominal terbesar kedua Belanja Barang merupakan

kelompok akun belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang terealisasi sebesar 94,85% atau

sebesar Rp68.371.516.330,00 dari pagu sebesar Rp72.086.118.000,00.

Realisasi belanja barang dalam periode tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 33,98%

dibandingkan tahun 2015, dengan capaian realisasi masing-masing adalah sebesar

Rp231.209.124.137,00 dan Rp173.327.186.299,00. Kenaikan terbesar terjadi atas realisasi

Belanja Jasa sebesar Rp32.024.019.039,00 atau naik sebesar 54,44% dibanding periode yang

sama di tahun 2015. Kenaikan realisasi kelompok akun Belanja Jasa tersebut disebabkan

antara lain adanya peningkatan penggunaan sewa ruang kantor, sewa kendaraan dinas

operasional, serta kontrak jasa konsultan.

Adapun Pengembalian Belanja Barang pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah

sebesar Rp588.091.639,00 dan Rp755.055.228,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 14

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015


/(turun)

5211 Belanja Barang Operasional 7.488.893.000 7.460.506.694 99,62% 5.614.914.956 1.845.591.738 32,87%

5212 Belanja Barang Non Operasional 75.407.437.000 35.562.151.071 47,16% 23.338.342.553 12.223.808.518 52,38%

5218 Belanja Barang Persediaan 4.315.965.000 4.276.909.934 99,10% 5.666.531.474 (1.389.621.540) -24,52%

5221 Belanja Jasa 94.798.861.000 90.851.204.207 95,84% 58.827.185.168 32.024.019.039 54,44%

5231 Belanja Pemeliharaan 5.884.668.000 5.824.564.609 98,98% 4.415.425.229 1.409.139.380 31,91%

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 72.086.118.000 68.371.516.330 94,85% 53.820.881.214 14.550.635.116 27,04%

5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 21.912.058.000 19.450.362.931 88,77% 21.643.905.705 (2.193.542.774) -10,13%

Pengembalian Belanja Barang (588.091.639) (755.055.228) 166.963.589 -22,11%

281.894.000.000 231.209.124.137 82,02% 172.572.131.071 58.636.993.066 33,98%


JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG

Kelompok

BelanjaUraian

Tahun 2016

Tahun 2015




Realisasi Belanja Modal

Rp3.968.951.246,00

B.2.3. Belanja Modal

Pada tahun 2016, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 98,81% atau sebesar

Rp9.418.909.651,00 dari pagu sebesar Rp9.532.266.000,00. Nominal pagu terbesar pada

belanja modal ada pada kelompok belanja modal peralatan dan mesin, sebesar

Rp4.188.590.000,00, diikuti belanja modal lainnya yang digunakan untuk perolehan aset tak

berwujud dalam bentuk perangkat lunak komputer (software) dan lisensi, dengan pagu sebesar

Rp3.445.719.000,00. Capaian nominal terbesar realisasi belanja modal terdapat pada kelompok

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang terelisasi sebesar

Rp4.154.276.311,00 atau 99,18%. Nominal terbesar kedua atas realisasi Belanja Modal adalah

akun Belanja Modal Lainnya, berupa pengadaan untuk Aset Tak Berwujud dalam bentuk

software komputer dan pembelian lisensi, yaitu dengan nilai total realisasi sebesar

Rp3.366.676.690 atau mencapai 97,71% dari total pagu akun Belanja Modal Lainnya. Adapun

untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi hampir 100% dari total pagu, yaitu

sebesar Rp1.897.956.650,00.

Realisasi belanja modal pada tahun 2016 mengalami kenaikan signifikan sebesar 471,88%.

dibandingkan tahun 2015, dengan capaian realisasi masing-masing sebesar

Rp9.418.909.651,00 dan Rp1.647.003.600,00. Peningkatan realisasi ini disebabkan

meningkatnya kebutuhan terkait penyediaan ruang kerja, sarana dan prasarana, serta

kebutuhan terkait aset tak berwujud. Tidak terdapat pengembalian atas Belanja Modal pada

tahun 2016 dan 2015. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015


/(turun)

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.188.590.000 4.154.276.311 99,18% 1.306.813.600 2.847.462.711 217,89%

5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.897.957.000 1.897.956.650 100,00% - 1.897.956.650 -

5361 Belanja Modal Lainnya 3.445.719.000 3.366.676.690 97,71% 340.190.000 3.026.486.690 889,65%

Pengembalian Belanja Modal - - - 0,00%

9.532.266.000 9.418.909.651 98,81% 1.647.003.600 7.771.906.051 471,88%


JUMLAH KELOMPOK BELANJA MODAL

Kelompok

BelanjaUraian

Tahun 2016

Tahun 2015



Catatan atas Laporan Keuangan - Neraca - 27 -

Aset lancar Rp1.570.590.157,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki

untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset

Lancar per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp1.570.590.157,00 dan Rp2.623.352.952,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No. Aset Lancar TA 2016 TA 2015

1 Kas di Bendahara Pengeluaran 3.668.316Rp 506.146.176Rp

2 Kas Lainnya dan Setara Kas 606.105.149Rp 307.667.588Rp

3 Piutang Bukan Pajak 274.402.796Rp 441.961.357Rp

4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih (1.372.014)Rp (2.209.806)Rp

5 Persediaan 687.785.910Rp 1.369.787.637Rp

Jumlah 1.570.590.157Rp 2.623.352.952Rp

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp3.668.316,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 bersaldo sebesar

Rp3.668.316,00, adapun saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp506.146.176,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola,

dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Tambahan

Uang Persediaan (TUP) Tahun Anggaran 2016 yang belum dipertanggungjawabkan atau

disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara Kas - Rp606.105.149,00.

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 bersaldo

sebesar Rp606.105.149,00 dan Rp307.667.588,00, yang merupakan kas yang berada di

bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo

rekening di bank maupun uang tunai.

Piutang Bukan Pajak

Rp274.402.796,00

C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing

adalah sebesar Rp274.402.796,00 dan Rp441.961.357,00 yang merupakan semua hak atau

klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan

pada tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 terdiri dari piutang atas kelebihan pembayaran

kepada pihak ketiga sebesar Rp185.911.296,00, serta pemotongan penghasilan kepada

Pegawai yang belum dilunasi yang belum dibayarkan kembali sampai dengan tanggal neraca,

sebesar Rp88.491.500,00.




Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih - Piutang Bukan

Pajak (Rp1.372.014,00)

C.1.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal

31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar minus Rp1.372.014,00 dan

Rp2.209.806,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka

pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Piutang jangka pendek per 31 Desember 2016 pada Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan

demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek menggunakan nilai

penyisihan sebesar 0,5%.

Persediaan

Rp687.785.910,00

C.1.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah

sebesar Rp687.785.910,00 dan Rp1.369.787.637,00. Persediaan pada Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016

dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Persediaan

No. Uraian 31-Des-16 31-Des-15

1 Barang Konsumsi 583.086.911 1.244.023.377

2 Bahan Untuk Pemeliharaan 63.677.774 79.761.210

3 Persediaan Lainnya 41.021.225 46.003.050

687.785.910Rp 1.369.787.637Rp Jumlah

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal

neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Semua jenis persediaan pada tanggal

pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp26.439.112.921,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah

sebesar Rp26.439.112.921,00 dan Rp25.239.449.282,00 yang merupakan aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan

operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per

31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:




Tabel 18

Rincian Aset Tetap

No. Uraian 31-Des-16 31-Des-15

1 Peralatan dan Mesin 49.184.004.206 54.253.506.073

2 Gedung dan Bangunan 21.631.671.705 19.733.715.055

3 Aset Tetap Lainnya 63.071.925 63.071.925

Total Nilai Perolehan 70.878.747.836 74.050.293.053

Akumulasi Penyusutan 44.439.634.915 48.810.843.771

26.439.112.921 25.239.449.282 Jumlah

Peralatan dan Mesin

Rp49.184.004.206,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

adalah Rp49.184.004.206,00 dan Rp54.253.506.073,00.

Penambahan nilai peralatan dan mesin terdiri atas realisasi Belanja dalam rangka perolehan

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2016 adalah sebesar Rp4.175.328.311,00, yang

dicatat melalui transaksi pembelian sebanyak 408 unit aset tetap sebesar

Rp4.161.759.413,00 dan melalui transaksi pengembangan langsung nilai aset sebesar

Rp37.762.998,00 dan pengembangan melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai

Rp8.400.000,00. Adapun mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan aktif

dengan total senilai Rp9.277.424,00 atas 437 aset tetap peralatan dan mesin. Akumulasi

Penyusutan Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp41.259.911.609,00,

sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp7.924.092.597,00.

Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin

Uraian TransaksiJumlah

UnitSaldo

Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 7.299 54.253.506.073

Mutasi Masuk

- Pembelian 408 4.161.759.413 - Pengembangan melalui KDP - 8.400.000

- Pengembangan Nilai Aset - 37.762.998

Total Mutasi Masuk 4.207.922.411

Mutasi Kurang

- Penghentian Aset dari Penggunaan Aktif 437 (9.277.424.278)

Total Mutasi Kurang (9.277.424.278)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 7.270 49.184.004.206

Akumulasi penyusutan s.d. 31 Des 2016 (41.259.911.609)

Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 7.270 7.924.092.597




Transaksi penambahan saldo peralatan dan mesin melalui pembelian terdiri dari:

Tabel 20 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin

per Sub Kelompok Barang

Kelompok

BMNMutasi Tambah Peralatan dan Mesin Kuantitas Nilai

A. Transaksi Pembelian

301 ALAT BESAR 15 506.867.284Rp

302 ALAT ANGKUTAN 3 70.785.000Rp

303 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 11 45.897.000Rp

305 ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA 202 1.070.694.925Rp

306 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI & PEMANCAR 22 357.791.750Rp

307 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 31 60.801.675Rp

308 ALAT LABORATORIUM 2 15.868.400Rp

310 KOMPUTER 122 2.033.053.379Rp

Total Transaksi Pembelian 408 4.161.759.413Rp

B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset

301 ALAT BESAR 0 30.805.500Rp

310 KOMPUTER 0 6.957.498Rp

Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset 37.762.998Rp

C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP

301 ALAT BESAR 0 4.600.000Rp

310 KOMPUTER 0 3.800.000Rp

Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset 8.400.000Rp

408 Rp 4.207.922.411 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Tahun 2016

Transaksi kurang peralatan dan mesin berasal dari penghentian aset dari penggunaan aktif

atas rencana penghapusannya sejumlah barang milik negara dalam kondisi rusak berat, yang

terdiri atas:

Tabel 21 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin

Penghentian Aset dari Penggunaan

301 ALAT BESAR 2 (1.210.000)

302 ALAT ANGKUTAN 59 (6.520.507.997)

305 ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA 231 (735.356.984)

306 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 17 (55.575.145)

310 KOMPUTER 128 (1.964.774.152)

437 (9.277.424.278)

Kode BarangJumlah

UnitRupiah Aset

J U M L A H

No.




Gedung dan Bangunan

Rp21.631.671.705,00

C.2.2 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

adalah masing-masing sebesar Rp21.631.671.705,00 dan Rp19.733.715.055,00. Sedangkan

nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan

Rp18.451.948.399,00, yaitu sebesar nilai perolehan gedung dan bangunan dikurangi dengan

akumulasi penyusutannya sebesar Rp3.179.723.306,00. Penambahan nilai gedung diperoleh

dari Belanja Modal akun Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) sebesar

Rp1.897.956.650,00 berupa penggantian lift pada gedung Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian pada Medan Merdeka Barat; kapitalisasi atas pembangunan ruang data/server,

serta ruang kerja.

Aset Tetap Lainnya

Rp63.071.925,00

C.2.3 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp63.071.925,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

secara fisik berupa koleksi Buku Perpustakaan dan Bahan Kartografi.

Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap

(Rp44.439.634.915,00)

C.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal

31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp44.439.634.915,00 dan

Rp48.810.843.771,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 tersaji

pada Tabel di bawah ini.

Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

No. Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 49.184.004.206 41.259.911.609 7.924.092.597

2 Gedung dan Bangunan 21.631.671.705 3.179.723.306 18.451.948.399

3 Aset Tetap Lainnya 63.071.925 - 63.071.925

70.878.747.836 44.439.634.915 26.439.112.921Jumlah

Aset Lainnya

Rp3.451.384.375,00

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp3.451.384.375,00 dan Rp1.222.891.000,00 yang merupakan aset yang tidak dapat

dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.




Aset Tak Berwujud

Rp4.473.600.090,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp4.473.600.090,00 dan Rp1.222.891.000,00. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset

Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa software dan

lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Pada tahun 2016 dilakukan proses normalisasi dan amortisasi pertama kali untuk Barang Milik

Negara berupa Aset tak Berwujud, dengan laporan ringkas hasil normalisasi dan amortisasi

pertama kali atas ATB untuk posisi per tanggal 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

No.Jenis Aset Tak

BerwujudKuantitas

Nilai Sebelum

Normalisasi

Nilai

Normalisasi

Nilai Amortisasi

Pertama Kali

Nilai Buku per

1 Januari 2016

1 Software Komputer 12 1.117.703.500 - 695.521.919 422.181.581

2 Lisensi 1 105.187.500 - 5.259.375 99.928.125

13 1.222.891.000 - 700.781.294 522.109.706Jumlah

Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2016

Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud Nilai

Saldo Awal 1.222.891.000Rp

- Software (12 Unit) 1.117.703.500Rp

- Lisensi (1 Unit) 105.187.500Rp

Mutasi Tambah 3.371.736.690Rp

Pembelian Software Komputer (16 Unit) 1.215.636.690Rp

Pembelian Lisensi (3 Unit) 2.148.000.000Rp

Pengembangan Nilai Aset Software 3.040.000Rp

Pengembangan Melalui KDP Software 5.060.000Rp

Mutasi Kurang 121.027.600Rp

Penghentian dari Penggunaan

Software Komputer (2 Unit) 121.027.600Rp

4.473.600.090Rp

- Software (26 Unit) 2.220.412.590Rp

- Lisensi (4 Unit) 2.253.187.500Rp

Saldo ATB per 31 Desember 2016

Aset Lain-lain

Rp3.383.047.381,00

C.3.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp3.383.047.381,00 dan Rp863.209.500,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara

(BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional

entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Saldo Aset Lain-Lain per

31 Desember 2016 dan 2015, terdiri atas:




Tabel 25 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

1 Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan 3.262.019.781 863.209.500

2 Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan 121.027.600 -

3.383.047.381Rp 863.209.500Rp Jumlah

Akumulasi Penyusutan

Aset Lain-lain

(Rp4.405.263.096,00)

C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per tanggal

31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar minus Rp4.405.263.096,00 dan

minus Rp863.209.500,00.

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016

No Aset Lainnya Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

A Aset Tak Berwujud

1 Software Komputer 2.220.412.590 941.817.093 1.278.595.497

2 Lisensi 2.253.187.500 123.178.125 2.130.009.375

4.473.600.090 1.064.995.218 3.408.604.872

B Aset Lainnya

1 Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan 3.262.019.781 3.219.240.278 42.779.503

2 Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan 121.027.600 121.027.600 -

3.383.047.381 3.340.267.878 42.779.503

7.856.647.471 4.405.263.096 3.451.384.375

Jumlah A. Aset Tak Berwujud

Jumlah B. Aset Lainnya

Total

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Rp3.708.762.919,00 C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp3.708.762.919,00 dan Rp884.258.285,00 yang merupakan Kewajiban yang

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga

Rp3.702.180.638,00

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-

masing sebesar Rp3.702.180.638,00 dan Rp378.112.109,00. Utang kepada Pihak Ketiga

merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2016 terdiri atas Belanja Pegawai yang masih

harus dibayar dari beban Tahun 2016, belanja langganan daya dan jasa yang belum




diselesaikan kepada Penyedia Barang sampai dengan tanggal pelaporan dan utang kepada

Pihak Ketiga Lainnya berupa pencairan dana SPM-LS Bendahara yang belum dibayar kepada

yang berhak.

Tabel 27 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian Akun Keterangan

Belanja Pegawai yang masih harus

dibayar3.286.792.824

Beban Belanja Pegawai Tahun 2016 yang belum ditagihkan sampai dengan tanggal

neraca

Belanja Barang yang masih harus

dibayar91.677.414

Belanja Langganan Daya dan Jasa bulan Desember 2016 yang belum dibayarkan

sd. Tanggal neraca

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 323.710.400 SPM-LS Bendahara Belum Dibayarkan Kepada Yang Berhak, berupa Uang Makan

Pegawai dan Tunjangan Tambahan Tahunan Terbatas

Utang kepada Pihak Ketiga

per 31 Desember 20163.702.180.638

Saldo

Uang Muka dari KPPN

Rp3.668.316,00

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp3.668.316,00 dan Rp506.146.176,00. Uang Muka KPPN merupakan UP/TUP yang masih

berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp2.913.965,00

C.4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 bersaldo sebesar Rp2.913.965,00,

sedangkan per 31 Desember 2015 bersaldo Nihil. Utang jangka pendek lainnya merupakan

saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum

disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

EKUITAS

Ekuitas

Rp27.752.324.534,00

C.5. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.5.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp27.752.324.534,00 dan Rp28.201.434.949,00.



Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Operasional - 35 -

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit

dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan PNBP

Rp17.896.989,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp17.896.989,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan pendapatan-LO yang

diperoleh dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Pendapatan dari Denda

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 116.640 116.640 -

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian

Pekerjaan 17.780.349 12.350.635 5.429.714,00

17.896.989 12.467.275 5.429.714,00 Jumlah

Tahun 2016 Tahun 2015 Naik/Turun

Pendapatan PNBP Lainnya

URAIAN

Beban Pegawai

Rp61.568.805.899,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode Tahun 2016 dan 2015 adalah sebesar

Rp61.568.805.899,00 dan Rp57.207.477.088,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi,

baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tabel 29 Rincian Beban Pegawai

URAIAN JENIS BEBAN Tahun 2016 Tahun 2015 Naik (Turun)% Naik

(Turun)

Beban Gaji Pokok PNS 12.231.873.980 11.121.629.860 1.110.244.120 10,0%

Beban Pembulatan Gaji PNS 181.475 203.504 (22.029) -10,8%

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 821.708.220 782.534.368 39.173.852 5,0%

Beban Tunj. Anak PNS 220.847.815 209.839.868 11.007.947 5,2%

Beban Tunj. Struktural PNS 4.217.795.000 3.865.755.000 352.040.000 9,1%

Beban Tunj. PPh PNS 426.441.206 491.372.934 (64.931.728) -13,2%

Beban Tunj. Beras PNS 619.263.420 596.291.100 22.972.320 3,9%

Beban Uang Makan PNS 1.725.926.000 1.867.537.800 (141.611.800) -7,6%

Beban Tunjangan Umum PNS 352.065.000 358.385.000 (6.320.000) -1,8%

Beban Tunjangan Pegawai Non PNS 157.500.000 - 157.500.000 0,0%

Beban Uang Lembur 2.408.000 - 2.408.000 0,0%

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 40.827.401.698 37.953.487.571 2.873.914.127 7,6%

Pengembalian Beban Pegawai (34.605.915) (39.559.917) 4.954.002 -12,5%

Jumlah 61.568.805.899 57.207.477.088 4.361.328.811 7,6%




Beban Persediaan

Rp4.154.534.994,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan selama Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp4.154.534.994,00 dan Rp5.612.394.083,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk

mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk

periode tahun 2016 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Persediaan

Uraian Jenis Beban Tahun 2016 Tahun 2015 Naik / (Turun) %

Beban Persediaan konsumsi 4.133.835.889 5.595.462.083 (1.461.626.194) -26,1%

Beban Persediaan Lainnya 20.699.105 16.932.000 3.767.105 22,2%

Pengembalian Beban Persediaan - - - -

Jumlah Beban Persediaan 4.154.534.994 5.612.394.083 (1.457.859.089) -26,0%

Beban Barang & Jasa

Rp133.170.452.881,,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp133.170.452.881,00 dan Rp87.173.939.221,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai

berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian Jenis Beban Tahun 2016 Tahun 2015 Naik (Turun) %

Beban Barang Operasional 7.460.506.694 5.614.914.956 1.845.591.738 32,9%

Beban Barang Non Operasional 35.224.937.071 23.298.112.553 11.926.824.518 51,2%

Beban Langganan Listrik 486.767.834 391.367.175 95.400.659 24,4%

Beban Langganan Telepon 460.340.245 554.509.921 (94.169.676) -17,0%

Beban Langganan Air 38.221.024 21.045.732 17.175.292 81,6%

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.019.235.190 1.203.452.925 815.782.265 67,8%

Beban Jasa Konsultan 42.892.738.748 36.723.343.825 6.169.394.923 16,8%

Beban Sewa 22.145.269.143 7.168.826.751 14.976.442.392 208,9%

Beban Jasa Profesi 5.532.040.000 4.107.770.000 1.424.270.000 34,7%

Beban Jasa Lainnya 17.112.156.183 8.410.512.816 8.701.643.367 103,5%

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 1.458.400 0 1.458.400 -

Pengembalian Beban Barang dan Jasa (203.217.615) (319.917.433) 116.699.818 -36,5%

Jumlah Beban Barang dan Jasa 133.170.452.917 87.173.939.221 45.996.513.696 52,8%




Beban Pemeliharaan

Rp6.217.764.149,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp6.217.764.149,00 dan Rp4.711.382.497,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian beban pemeliharan adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan


Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.884.795.711 1.153.893.394 2.730.902.317 236,7%

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.879.604.398 3.261.531.835 (1.381.927.437) -42,4%

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 453.364.040 295.957.268 157.406.772 53,2%

Jumlah 6.217.764.149 4.711.382.497 1.506.381.652 32,0%

Beban Perjalanan Dinas

Rp87.420.823.010,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp87.420.823.010,00 dan Rp74.863.607.406,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian

Beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 33

Rincian Beban Perjalanan Dinas


Beban Perjalanan Biasa 20.905.412.292 20.667.240.009 238.172.283 1,2%

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 547.448.600 298.565.000 248.883.600 83,4%

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.257.942.850 9.457.547.097 7.800.395.753 82,5%

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.647.110.410 23.236.942.478 6.410.167.932 27,6%

Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1.273.055.274 1.619.321.370 (346.266.096) -21,4%

Beban Perjalanan Lainnya- Luar Negeri 18.174.727.572 20.019.129.247 (1.844.401.675) -9,2%

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas (384.873.988) (435.137.795) 50.263.807 -11,6%

Jumlah Beban Perjalanan Dinas 87.420.823.010 74.863.607.406 12.557.215.604 16,8%

Beban Penyusutan dan

Amortisasi

Rp5.372.117.837,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi s.d. Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-

masing sebesar Rp5.372.117.837,00 dan Rp5.835.145.535. Beban penyusutan adalah merupakan

beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Pada

Tahun 2016, penghitungan amortisasi atas Aset Tak Berwujud pertama kali dilaksanakan, dengan

demikian tidak dapat dilakukan pembandingan dengan saldo pada Tahun 2015. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi s.d. periode tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:




Tabel 34. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi


Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 4.433.099.161 5.440.471.234 (1.007.372.073) -18,5%

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 417.003.203 394.674.301 22.328.902 5,7%

Beban Amortisasi Software 357.819.324 - 357.819.324 -

Beban Amortisasi Lisensi 117.918.750 - 117.918.750 -

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam 9.503.450 - 9.503.450 -

Beban Penyusutan Aset Tetap yang T idak Digunakan dalam 36.773.949 - 36.773.949 -

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.372.117.837 5.835.145.535 (463.027.698) -7,9%

Beban Penyisihan Piutang

Tak Tertagih

(Rp837.792,00)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi

ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

untuk periode Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar minus Rp837.792,00 dan

Rp1.279.905,00. Saldo minus atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas

penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode

sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 35.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian Jenis Belanja Tahun 2016 Tahun 2015 Naik (Turun) %

Beban Penyisihan Piutang PNBP (698.794) 1.610.743 (2.309.537) -143,4%

Beban Penyisihan Piutang Lainnya (138.998) (330.838) 191.840 58,0%

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (837.792) 1.279.905 (2.117.697) -165,5%

Surplus/ Defisit Dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp4.742.418.378,00

D.9. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang

sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2016 sebesar

Rp4.742.418.378,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Beban Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya


Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional:

- Surplus (Defisit) dari Pelepasan aset non lancar 3.557.059.628 0 3.557.059.628 -

# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 3.557.059.628 0 3.557.059.628 -

a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 3.557.059.628 0 3.557.059.628 -

- Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya 1.185.358.750 263.259.298 922.099.452 350%

# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1.702.684.944 263.259.298 1.439.425.646 547%

a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 5.428.722 0 5.428.722 -

b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 1.647.241.655 263.259.298 1.383.982.357 526%

c. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 50.014.567 0 50.014.567

# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (517.326.194) 0 (517.326.194) -

a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (517.326.194) 0 (517.326.194) -

Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional 4.742.418.378 263.259.298 4.479.159.080 1701%




Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN

Lainnya, berupa hasil lelang atas Barang Milik Negara yang telah dihentikan dari operasional

Pemerintahan sebesar Rp3.557.059.628,00. Adapun Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya diperoleh dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu dan

Pendapatan/Beban dari Penyesuaian Nilai Persediaan. Penerimaan Kembali Belanja Tahun

Anggaran Yang Lalu merupakan setoran atas belanja tahun 2015, yaitu atas Belanja Barang

sebesar Rp1.647.241.655,00 dan atas Belanja Pegawai sebesar Rp5.428.722,00, yang disetorkan

pada tahun 2016. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp50.014.567,00 dan Beban

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar minus Rp517.326.194,00, timbul karena kebijakan penilaian

persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir.



Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas - 40 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp28.201.434.949,00

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar

Rp28.201.434.949,00 dan Rp31.204.786.631,00.

Surplus(defisit) LO

Rp(293.143.345.611,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan

2015 adalah defisit sebesar Rp(293.143.345.611,00) dan Rp(235.129.499.162,00). Defisit LO

merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional,

dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi

Nihil

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 31 Desember 2016 dan

tahun 2015.

Koreksi Nilai Aset Non

Revaluasi

Rp677.340.900,00

E.4 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

E.4.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016

adalah sebesar Rp677.340.900,00, adapun pada tahun 2015 bersaldo nihil. Koreksi ini berasal

dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Pada

tahun 2015 akun Koreksi Nilai Aset non Revaluasi menggunakan pos akun Penyesuaian Nilai

Aset, sebesar Rp623.536.346,00.

Tabel 37

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2016

Tambah Kurang

Peralatan dan Mesin (23.440.394) (23.440.394)

Gedung dan Bangunan -

Aset Tetap Lainnya - -

Aset Tak Berwujud 700.781.294 700.781.294

Jumlah 700.781.294Rp (23.440.394)Rp 677.340.900Rp

TotalJenis Aset TetapKoreksi



Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas - 41 -

Koreksi Lain-Lain

Rp(3.149.792.057,00)

E.4.2 Koreksi Lain-Lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 bersaldo

Rp(3.149.792.057,00), adapun untuk tahun 2015 bersaldo Rp(242.519.374,00). Koreksi lain-lain

merupakan koreksi selain yang terkait dengan barang milik negara, antara lain koreksi atas

pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Pada tahun 2016, saldo

pos Koreksi Lain-lain merupakan penyesuaian atas nilai ekuitas tahun 2015, berupa Beban Belanja

Pegawai Tahun 2015 yang pada akhir Tahun 2015 belum diakui sebagai penambah beban tahun

2015 dan sebagai Belanja Pegawai yang masih Harus Dibayar.

Transaksi Antar Entitas

Rp(296.521.368.153,00)

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah

masing-masing sebesar Rp(296.521.368.153,00) dan Rp(231.745.130.508,00). Rincian Transaksi

antar Entitas s.d. 31 Desember 2016 terdiri dari:

Tabel 38

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Diterima dari Entitas Lain 5.742.154.977

Ditagihkan ke Entitas Lain (302.263.523.130)

Jumlah (296.521.368.153)

NilaiJenis Beban

Ekuitas Akhir

Rp27.752.324.534,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp27.752.324.534,00 dan Rp28.201.434.949,00.


Untuk Periode yang Berakhir s.d.31 Desember 2016

Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Lainnya - 42 -

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk

menampung uang keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yang

seluruhnya bersaldo Nihil per tanggal pelaporan 31 Desember 2016, yaitu:

• Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola

rekening pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan

nomor rekening 0507.01.000149.30.3.

• Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755)

mengelola rekening pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan

dengan nomor rekening 0507.01.000148.30.7.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. Piutang Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Terdapat beberapa catatan terkait pengelolaan Piutang PNBP Lainnya pada Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

1. Saldo awal piutang per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp441.961.357,00.

2. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, telah dilakukan penyetoran ke kas negara

untuk pembayaran pelunasan piutang dengan total nilai setoran sebesar

Rp 353.469.857,00.

3. Saldo piutang per 31 Desember 2016 atas piutang yang belum dilunasi adalah sebesar

Rp270,881,146,00. Sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini dilaksanakan per

tanggal 28 Februari 2017, sisa piutang tersebut adalah sebesar Rp 88.491.500,00,

sedangkan atas piutang sebesar Rp182.389.646,00 telah dilakukan pelunasan

seluruhnya.

F.2.2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak

Di dalam saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2016, terdapat aset dalam

kondisi rusak yang diperkirakan dengan nilai total sebesar Rp599.338.977,57. Aset tersebut

belum dapat diproses dalam Aplikasi SIMAK BMN untuk dihentikan dari penggunaan dan

direklasifikasi ke aset lain-lain, dikarenakan item peralatan dan mesin dimaksud belum dapat

diidentifikasi secara individual. Peralatan dan mesin tersebut diperkirakan telah habis masa

manfaatnya.




F.2.3. Penghapusan Aset Tetap dan Penjualan Barang Milik Negara

Pada tahun 2016 telah dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara melalui Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 167 Tahun 2016 dan Nomor 170 Tahun

2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016. Penghapusan

dilakukan setelah sebelumnya dilakukan lelang atas Barang Milik Negara berupa 59 unit

kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua dengan total nilai perolehan sebesar

Rp 6.878.613.997,00, dan menghasilkan pendapatan hasil lelang pada tahun 2016 sebesar

Rp3.557.059.628,00.

F.2.4. Temuan APIP Belum Ditindaklanjuti

Pada Tahun 2015, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit

(LHA) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2007-

2009, diketahui bahwa terdapat temuan yang belum selesai tindak lanjutnya, yang belum

selesai dilakukan verifikasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dengan total nilai sebesar Rp2.345.873.827,00.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2016 telah dilakukan penyetoran ke Kas

Negara sebesar Rp 1.251.881.807,00. Dengan demikian, besaran temuan APIP yang belum

selesai diverifikasi adalah sebesar Rp1.093.992.020,00.

F.2.5. Revisi DIPA dan Kebijakan Blokir Mandiri Pagu Anggaran (Self-Blocking)

Pada Tahun 2016, terdapat sebelas (11) revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA-035), yaitu pada:

• Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

melaksanakan revisi atas DIPA nomor DIPA-035.01.1.427752/2016 sebanyak 8 (delapan)

kali, dengan tanggal revisi terakhir 7 Desember 2016 dan besaran pagu sebesar

Rp350.446.606.000,00 dengan kebijakan pengenaan pagu yang diblokir mandiri sebesar

Rp47.999.678.000,00.

• Satuan Kerja 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus),

melaksanakan Revisi atas DIPA nomor DIPA-035.01.1.427755/2016 sebanyak 3 (tiga)

kali, dengan tanggal revisi terakhir 20 September 2016 dan besaran pagu sebesar

Rp16.375.629.000,00 dengan kebijakan pagu yang diblokir sebesar Rp2.000.000.000,00.




Kebijakan pengenaan pagu anggaran yang diblokir tersebut selanjutya berdampak pada

pengelolaan pagu anggaran pada seluruh unit kerja, dengan besaran alokasi yang diblokir

sesuai rincian sebagai berikut.

Tabel 39 Rincian Pagu Self Blocking Anggaran Tahun 2016 per Unit Kerja

NO. UNIT KERJA Pagu DIPA Blokir Mandiri Pagu Setelah Blokir

1 Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 49.322.000.000Rp 9.900.000.000Rp 39.422.000.000Rp

2 Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 14.699.480.000Rp 2.800.000.000Rp 11.899.480.000Rp

3Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan

Lingkungan Hidup17.404.500.000Rp 1.900.000.000Rp 15.504.500.000Rp

4Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya

Saing KUKM9.086.000.000Rp 1.600.000.000Rp 7.486.000.000Rp

5 Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri 18.255.070.000Rp 1.800.000.000Rp 16.455.070.000Rp

6Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah35.250.001.000Rp 8.248.850.000Rp 27.001.151.000Rp

7 Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional 10.879.600.000Rp 1.900.000.000Rp 8.979.600.000Rp

8 Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 16.375.629.000Rp 2.000.000.000Rp 14.375.629.000Rp

9 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 67.863.605.000Rp 8.851.150.000Rp 59.012.455.000Rp

10 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 127.686.350.000Rp 10.999.678.000Rp 116.686.672.000Rp

366.822.235.000Rp 49.999.678.000Rp 316.822.557.000Rp PAGU PER UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Ringkasan -5-

LAMPIRAN PENDUKUNG

NERACA

PER DESEMBER 2016 DAN 2015(DALAM RUPIAH)

Tgl. Cetak 25/04/2017 2:17 PM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

NAMA PERKIRAAN

1

Kenaikan (Penurunan)

5

JUMLAH

%Jumlah

2 3 4

2016 2015

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran 3,668,316 506,146,176 (502,477,860) (99.28)

Kas Lainnya dan Setara Kas 606,105,149 307,667,588 298,437,561 97.00

Piutang Bukan Pajak 274,402,796 441,961,357 (167,558,561) (37.91)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BukanPajak (1,372,014) (2,209,806) 837,792 (37.91)

Piutang Bukan Pajak (Netto) 273,030,782 439,751,551 (166,720,769) (37.91)

Persediaan 687,785,910 1,369,787,637 (682,001,727) (49.79)

1,570,590,157JUMLAH ASET LANCAR 2,623,352,952 (1,052,762,795) (40.13)

ASET TETAP

Peralatan dan Mesin 49,184,004,206 54,253,506,073 (5,069,501,867) (9.34)

Gedung dan Bangunan 21,631,671,705 19,733,715,055 1,897,956,650 9.62

Aset Tetap Lainnya 63,071,925 63,071,925 0 0.00

Akumulasi Penyusutan (44,439,634,915) (48,810,843,771) 4,371,208,856 (8.96)

26,439,112,921JUMLAH ASET TETAP 25,239,449,282 1,199,663,639 4.75

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 4,473,600,090 1,222,891,000 3,250,709,090 265.82

Aset Lain-lain 3,383,047,381 863,209,500 2,519,837,881 291.91

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (4,405,263,096) (863,209,500) (3,542,053,596) 410.34

3,451,384,375JUMLAH ASET LAINNYA 1,222,891,000 2,228,493,375 182.23

31,461,087,453JUMLAH ASET 29,085,693,234 2,375,394,219 8.17

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga 3,702,180,638 378,112,109 3,324,068,529 879.12

Uang Muka dari KPPN 3,668,316 506,146,176 (502,477,860) (99.28)

Utang Jangka Pendek Lainnya 2,913,965 0 2,913,965 0.00

3,708,762,919JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 884,258,285 2,824,504,634 319.42

3,708,762,919JUMLAH KEWAJIBAN 884,258,285 2,824,504,634 319.42

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas 27,752,324,534 28,201,434,949 (449,110,415) (1.59)

27,752,324,534JUMLAH EKUITAS 28,201,434,949 (449,110,415) (1.59)

27,752,324,534JUMLAH EKUITAS 28,201,434,949 (449,110,415) (1.59)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 31,461,087,453 29,085,693,234 2,375,394,219 8.17

NERACA PERCOBAAN

PER DESEMBER 2016(DALAM RUPIAH)

Tgl. Cetak 25/04/2017

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG


KODETRANS

1 2

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN

3 4

DEBET KREDIT

5

0 111611 0 0Kas di Bendahara Pengeluaran

0 111613 3,668,316 0Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

0 111821 606,105,149 0Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

0 115211 185,911,296 0Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

0 115212 88,491,500 0Piutang Lainnya

0 115411 0 0Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

0 116211 0 929,557Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP

0 116212 0 442,457Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya

0 117111 583,086,911 0Barang Konsumsi

0 117113 63,677,774 0Bahan untuk Pemeliharaan

0 117199 41,021,225 0Persediaan Lainnya

0 117911 0 0Persediaan yang Belum Diregister

0 132111 49,184,004,206 0Peralatan dan Mesin

0 132211 0 0Peralatan dan Mesin Belum Diregister

0 133111 21,631,671,705 0Gedung dan Bangunan

0 133211 0 0Gedung dan Bangunan Belum Diregister

0 135121 63,071,925 0Aset Tetap Lainnya

0 136111 0 0Konstruksi Dalam pengerjaan

0 137111 0 41,259,911,609Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

0 137211 0 3,179,723,306Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0 162151 2,220,412,590 0Software

0 162161 2,253,187,500 0Lisensi

0 162191 0 0Aset Tak Berwujud Lainnya

0 162311 0 0Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

0 166112 3,262,019,781 0Aset Tetap yang tidak digunakan dalam OperasiPemerintahan

0 166113 121,027,600 0Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalamOperasional Pemerintahan

0 166411 0 0Aset Lainnya yang Belum Diregister

0 169122 0 3,219,240,278Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang TidakDigunakan dalam Operasi Pemerintahan

0 169315 0 941,817,093Akumulasi Amortisasi Software

0 169316 0 123,178,125Akumulasi Amortisasi Lisensi

0 169318 0 121,027,600Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidakdigunakan dalam Operasional Pemerintahan

0 212111 0 3,286,792,824Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

0 212112 0 91,677,414Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

0 212191 0 323,710,400Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

0 219511 0 3,668,316Uang Muka dari KPPN

0 219961 0 2,913,965Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang BelumDisetor

0 313111 0 302,263,523,130Ditagihkan ke Entitas Lain

0 313121 5,742,154,977 0Diterima dari Entitas Lain

0 391111 0 28,201,434,949Ekuitas

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

0 391116 0 23,440,394Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

0 391118 700,781,294 0Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

0 391119 3,149,792,057 0Koreksi Lainnya

3 423129 0 3,557,059,628Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

3 423141 0 116,640Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

3 423752 0 17,780,349Pendapatan Denda Keterlambatan PenyelesaianPekerjaan Pemerintah

3 423951 0 5,428,722Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TahunAnggaran Yang Lalu

3 423952 0 1,647,241,655Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun AnggaranYang Lalu

3 491511 0 50,014,567Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

3 511111 12,231,873,980 0Beban Gaji Pokok PNS

3 511119 181,475 0Beban Pembulatan Gaji PNS

3 511121 821,708,220 0Beban Tunj. Suami/Istri PNS

3 511122 220,847,815 0Beban Tunj. Anak PNS

3 511123 4,217,795,000 0Beban Tunj. Struktural PNS

3 511125 426,441,206 0Beban Tunj. PPh PNS

3 511126 619,263,420 0Beban Tunj. Beras PNS

3 511129 1,725,926,000 0Beban Uang Makan PNS

3 511151 352,065,000 0Beban Tunjangan Umum PNS

3 511512 157,500,000 0Beban Tunjangan Pegawai Non PNS

3 512211 2,408,000 0Beban Uang Lembur

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

3 512411 40,827,401,698 0Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3 521111 4,347,728,676 0Beban Keperluan Perkantoran

3 521114 49,995,975 0Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3 521115 1,070,340,000 0Beban Honor Operasional Satuan Kerja

3 521119 1,992,442,043 0Beban Barang Operasional Lainnya

3 521211 15,428,047,376 0Beban Bahan

3 521213 18,526,130,875 0Beban Honor Output Kegiatan

3 521219 1,270,758,820 0Beban Barang Non Operasional Lainnya

3 522111 486,767,834 0Beban Langganan Listrik

3 522112 460,340,245 0Beban Langganan Telepon

3 522113 38,221,024 0Beban Langganan Air

3 522119 2,019,235,190 0Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

3 522131 42,892,738,748 0Beban Jasa Konsultan

3 522141 22,145,269,143 0Beban Sewa

3 522151 5,532,040,000 0Beban Jasa Profesi

3 522191 17,112,156,183 0Beban Jasa Lainnya

3 523111 3,852,201,611 0Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3 523121 1,912,198,498 0Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3 524111 20,906,311,092 0Beban Perjalanan Biasa

3 524113 546,549,800 0Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

3 524114 17,257,942,850 0Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

3 524119 29,647,110,410 0Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

3 524211 1,273,055,274 0Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

3 524219 18,174,727,572 0Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

3 591111 4,433,099,161 0Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

3 591211 417,003,203 0Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

3 592115 357,819,324 0Beban Amortisasi Software

3 592116 117,918,750 0Beban Amortisasi Lisensi

3 592118 9,503,450 0Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidakdigunakan dalam Operasional Pemerintahan

3 592222 36,773,949 0Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang TidakDigunakan dalam Operasional Pemerintah

3 593111 4,133,835,889 0Beban Persediaan konsumsi

3 593113 453,364,040 0Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan

3 593149 20,699,105 0Beban Persediaan Lainnya

3 593311 517,326,194 0Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

3 594211 0 681,186Beban Penyisihan Piutang PNBP

3 594212 0 156,606Beban Penyisihan Piutang Lainnya

3 595112 1,458,400 0Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

3 511111 0 2,848,391Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS

3 511119 0 2,399Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

3 511123 0 11,510,000Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

3 511151 0 1,110,000Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS

3 512411 0 19,135,125Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

3 521111 0 3,390,000Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran

3 521119 0 750,150Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya

3 521213 0 197,677,501Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan

3 522131 0 1,400,000Pengembalian Beban Jasa Konsultan

3 524111 0 114,791,291Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

3 524114 0 4,060,000Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket MeetingDalam Kota

3 524119 0 189,961,888Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket MeetingLuar Kota

3 524219 0 76,060,809Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - LuarNegeri

388,944,608,324 388,944,608,324JUMLAH

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017 2:16 PM


TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

0.0 115612 64,558,711,870 0Piutang dari KPPN

0.0 219711 5,625,514,977 0Utang Kepada KUN

2.0 423141 116,640,000 0Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, danBangunan Yang Dialokasikan

2.0 511111 0 12,682,871,000Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

2.0 511119 0 482,000Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

2.0 511121 0 900,331,000Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

2.0 511122 0 250,030,000Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

2.0 511123 0 4,299,220,000Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

2.0 511124 0 25,200,000Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS

2.0 511125 0 484,858,000Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

2.0 511126 0 701,051,000Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

2.0 511129 0 2,073,680,000Allotment Belanja Uang Makan PNS

2.0 511147 0 240,000,000Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk UangDuka PNS Dalam dan Luar Negeri

2.0 511151 0 385,990,000Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

2.0 511511 0 0Allotment Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS

2.0 511512 0 196,875,000Allotment Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS

2.0 512211 0 145,784,000Allotment Belanja Uang Lembur

2.0 512411 0 41,752,965,000Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

2.0 512412 0 11,256,632,000Allotment Belanja Pegawai Transito

2.0 521111 0 4,352,443,000Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

2.0 521114 0 53,110,000Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017 2:16 PM



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

2.0 521115 0 1,073,740,000Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

2.0 521119 0 2,009,600,000Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya

2.0 521211 0 16,211,943,000Allotment Belanja Bahan

2.0 521212 0 38,743,046,000Allotment Belanja Barang Transito

2.0 521213 0 19,179,355,000Allotment Belanja Honor Output Kegiatan

2.0 521219 0 1,279,453,000Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2.0 521811 0 4,309,965,000Allotment Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi

2.0 521813 0 6,000,000Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai,Meterai dan Leges

2.0 522111 0 474,032,000Allotment Belanja Langganan Listrik

2.0 522112 0 462,500,000Allotment Belanja Langganan Telepon

2.0 522113 0 38,350,000Allotment Belanja Langganan Air

2.0 522119 0 2,053,048,000Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

2.0 522131 0 45,618,610,000Allotment Belanja Jasa Konsultan

2.0 522141 0 22,525,705,000Allotment Belanja Sewa

2.0 522151 0 5,857,482,000Allotment Belanja Jasa Profesi

2.0 522191 0 17,769,134,000Allotment Belanja Jasa Lainnya

2.0 523111 0 3,915,248,000Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan

2.0 523121 0 1,969,420,000Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.0 524111 0 21,238,226,000Allotment Belanja Perjalanan Biasa

2.0 524113 0 597,936,000Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

2.0 524114 0 19,521,158,000Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket MeetingDalam Kota

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017 2:16 PM



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

2.0 524119 0 30,722,438,000Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket MeetingLuar Kota

2.0 524211 0 1,286,500,000Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

2.0 524219 0 20,625,558,000Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

2.0 532111 0 4,188,590,000Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2.0 533121 0 1,897,957,000Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung danBangunan

2.0 536111 0 3,445,719,000Allotment Belanja Modal Lainnya

3.0 423129 0 3,557,059,628Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

3.0 423141 0 116,640Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

3.0 423752 0 23,970,984Pendapatan Denda Keterlambatan PenyelesaianPekerjaan Pemerintah

3.0 423951 0 115,746,922Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TahunAnggaran Yang Lalu

3.0 423952 0 2,045,260,803Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun AnggaranYang Lalu

3.0 511111 12,240,449,480 0Belanja Gaji Pokok PNS

3.1 511111 0 2,848,391Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS

3.0 511119 183,038 0Belanja Pembulatan Gaji PNS

3.1 511119 0 2,399Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

3.0 511121 826,100,140 0Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

3.0 511122 220,971,529 0Belanja Tunj. Anak PNS

3.0 511123 4,240,545,000 0Belanja Tunj. Struktural PNS

3.1 511123 0 11,510,000Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS

3.0 511125 430,430,209 0Belanja Tunj. PPh PNS

3.0 511126 618,466,800 0Belanja Tunj. Beras PNS

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017 2:16 PM



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

3.0 511129 1,710,926,000 0Belanja Uang Makan PNS

3.0 511151 347,565,000 0Belanja Tunjangan Umum PNS

3.1 511151 0 1,110,000Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

3.0 511512 157,500,000 0Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS

3.0 512211 2,408,000 0Belanja Uang Lembur

3.0 512411 40,874,550,061 0Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3.1 512411 0 19,135,125Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

3.0 521111 4,347,728,676 0Belanja Keperluan Perkantoran

3.1 521111 0 3,390,000Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran

3.0 521114 49,995,975 0Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3.0 521115 1,070,340,000 0Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

3.0 521119 1,992,442,043 0Belanja Barang Operasional Lainnya

3.1 521119 0 750,150Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

3.0 521211 15,544,433,876 0Belanja Bahan

3.0 521213 18,741,698,375 0Belanja Honor Output Kegiatan

3.1 521213 0 197,677,501Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

3.0 521219 1,276,018,820 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya

3.0 521811 4,270,909,934 0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

3.0 521813 6,000,000 0Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai danLeges

3.0 522111 473,334,772 0Belanja Langganan Listrik

3.0 522112 462,431,180 0Belanja Langganan Telepon

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017 2:16 PM



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

3.0 522113 38,196,195 0Belanja Langganan Air

3.0 522119 2,019,235,190 0Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

3.0 522131 43,066,026,894 0Belanja Jasa Konsultan

3.1 522131 0 1,400,000Pengembalian Belanja Jasa Konsultan

3.0 522141 22,134,560,643 0Belanja Sewa

3.0 522151 5,532,640,000 0Belanja Jasa Profesi

3.0 522191 17,124,779,333 0Belanja Jasa Lainnya

3.0 523111 3,912,366,111 0Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3.0 523121 1,912,198,498 0Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3.0 524111 20,906,326,092 0Belanja Perjalanan Biasa

3.1 524111 0 114,791,291Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa

3.0 524113 546,549,800 0Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

3.0 524114 17,258,372,850 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

3.1 524114 0 4,060,000Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas PaketMeeting Dalam Kota

3.0 524119 29,660,267,588 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

3.1 524119 0 189,961,888Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas PaketMeeting Luar Kota

3.0 524211 1,273,055,274 0Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

3.0 524219 18,177,307,657 0Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

3.1 524219 0 76,060,809Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - LuarNegeri

3.0 532111 4,154,276,311 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3.0 533121 1,897,956,650 0Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 25/04/2017 2:16 PM



KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

3.0 536111 3,366,676,690 0Belanja Modal Lainnya

JUMLAH 373,187,087,531373,187,087,531

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: 035Kode LapTanggalHalamanPrg ID

::::

LRA.B.S.1

lap_lra_sdfs_v2

28/02/17 6:57 PM1

MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN

KODE URAIAN ANGGARANSEMULA

ANGGARANSETELAH REVISI BELANJA PENGEMBALIAN

BELANJA BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN

SISA ANGGARANREALISASI BELANJA

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7

RUPIAH MURNI01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Kemenko Perekonomian01

Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486 4,500,000,000 4,500,000,000 4,443,161,825 11,611,500 4,431,550,325 98.48 68,449,675

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukumdan Humas2487 7,500,000,000 7,500,000,000 7,224,467,419 20,822,600 7,203,644,819 96.05 296,355,181

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488 114,030,445,000 112,586,350,000 98,902,327,719 46,605,065 98,855,722,654 87.8 13,730,627,346

Pengawasan Inspektorat2489 600,000,000 600,000,000 574,613,695 0 574,613,695 95.77 25,386,305

Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490 2,500,000,000 2,500,000,000 2,280,928,887 0 2,280,928,887 91.24 219,071,113

JUMLAH BELANJA PROGRAM 01 127,686,350,000129,130,445,000 113,425,499,545 79,039,165 113,346,460,380 93.868 14,339,889,620

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran2492 3,000,000,000 2,191,878,000 1,787,609,266 2,790,000 1,784,819,266 81.43 407,058,734

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem NasionalSingle Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW2495 2,500,000,000 1,924,220,000 1,372,778,791 61,245,700 1,311,533,091 68.16 612,686,909

Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKMBerbasis Teknologi2496 1,500,000,000 1,155,000,000 742,591,927 0 742,591,927 64.29 412,408,073

Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN2498 2,000,000,000 1,470,048,000 1,116,812,857 0 1,116,812,857 75.97 353,235,143

Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeridan Tertib Usaha2499 2,000,000,000 1,539,900,000 1,292,555,899 0 1,292,555,899 83.94 247,344,101

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional2500 4,500,000,000 3,466,717,000 2,715,869,107 74,922,600 2,640,946,507 76.18 825,770,493

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerahdan Sektor Riil2501 2,000,000,000 1,400,000,000 1,034,134,713 0 1,034,134,713 73.87 365,865,287

koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif2502 2,700,000,000 4,535,000,000 3,519,862,448 0 3,519,862,448 77.62 1,015,137,552

Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal2503 2,300,000,000 41,504,913,000 27,540,287,752 83,607,001 27,456,680,751 66.15 14,048,232,249

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi2504 2,300,000,000 1,471,000,000 1,312,432,080 0 1,312,432,080 89.22 158,567,920

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasidan UMKM2505 2,000,000,000 1,540,000,000 1,494,551,067 3,687,784 1,490,863,283 96.81 49,136,717




::::

LRA.B.S.1

lap_lra_sdfs_v2

28/02/17 6:57 PM2





%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506 7,500,000,000 6,934,001,000 4,977,664,908 14,920,000 4,962,744,908 71.57 1,971,256,092

Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda2507 7,300,000,000 5,550,000,000 5,008,664,324 13,486,400 4,995,177,924 90 554,822,076

Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan2508 2,300,000,000 2,409,600,000 2,120,175,384 13,369,000 2,106,806,384 87.43 302,793,616

Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup2509 2,300,000,000 1,771,000,000 1,527,606,072 0 1,527,606,072 86.26 243,393,928

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika danPasifik2510 2,000,000,000 1,306,000,000 956,941,838 0 956,941,838 73.27 349,058,162

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia2511 3,000,000,000 2,605,600,000 2,224,162,173 0 2,224,162,173 85.36 381,437,827

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa,Afrika dan Timur Tengah2512 2,650,000,000 2,106,000,000 1,640,005,766 0 1,640,005,766 77.87 465,994,234

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateraldan Pembiayaan2513 2,704,830,000 2,160,830,000 1,603,840,717 0 1,603,840,717 74.22 556,989,283

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regionaldan Sub Regional2514 3,245,170,000 2,701,170,000 2,451,073,995 0 2,451,073,995 90.74 250,096,005

Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi2515 3,600,000,000 2,717,900,000 2,425,884,001 3,052,387 2,422,831,614 89.14 295,068,386

Koordinasi Kebijakan Pangan2516 4,900,000,000 5,751,290,000 4,841,916,979 2,414,037 4,839,502,942 84.15 911,787,058

Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan LembagaKeuangan2518 3,000,000,000 2,755,161,000 2,141,422,957 0 2,141,422,957 77.72 613,738,043

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri2519 2,000,000,000 1,540,000,000 1,472,635,160 27,188,900 1,445,446,260 93.86 94,553,740

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan StrategisEkonomi2520 5,400,000,000 12,240,000,000 7,630,287,423 1,165,000 7,629,122,423 62.33 4,610,877,577

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan FasilitasiPerdagangan Internasional2521 2,000,000,000 1,539,163,000 1,350,860,850 47,790,299 1,303,070,551 84.66 236,092,449

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi2522 4,000,000,000 8,245,070,000 7,144,004,777 23,609,850 7,120,394,927 86.36 1,124,675,073

Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan2524 2,100,000,000 1,680,000,000 1,434,237,730 0 1,434,237,730 85.37 245,762,270

Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura2525 4,200,000,000 3,117,900,000 2,336,958,642 0 2,336,958,642 74.95 780,941,358

Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis2526 2,100,000,000 2,470,290,000 1,786,625,949 6,311,647 1,780,314,302 72.07 689,975,698

Koordinai Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan PembiayaanInfrastruktur2527 4,000,000,000 3,050,000,000 2,640,505,778 16,492,900 2,624,012,878 86.03 425,987,122




::::

LRA.B.S.1

lap_lra_sdfs_v2

28/02/17 6:57 PM3





%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangandan Pertanian2528 2,100,000,000 1,680,000,000 1,297,458,185 850,000 1,296,608,185 77.18 383,391,815

Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529 3,900,000,000 3,020,000,000 2,589,079,947 5,138,000 2,583,941,947 85.56 436,058,053

Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047 18,300,000,000 16,375,629,000 14,343,984,009 13,221,500 14,330,762,509 87.51 2,044,866,491

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia5200 6,200,000,000 4,456,000,000 3,709,613,334 7,824,600 3,701,788,734 83.07 754,211,266

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif5226 2,300,000,000 1,771,000,000 1,495,212,114 4,600,000 1,490,612,114 84.17 280,387,886

Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan5227 2,000,000,000 1,540,000,000 1,232,561,778 1,460,000 1,231,101,778 79.94 308,898,222

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing EkonomiKawasan5228 2,000,000,000 1,540,000,000 1,226,582,696 7,699,551 1,218,883,145 79.15 321,116,855

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229 2,000,000,000 1,540,000,000 1,244,225,504 83,745,318 1,160,480,186 75.36 379,519,814

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan InfrastrukturPrioritas5266 90,284,552,000 67,863,605,000 58,967,503,979 23,065,915 58,944,438,064 86.86 8,919,166,936

JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 234,635,885,000226,184,552,000 187,751,182,876 543,658,389 187,207,524,487 80.645 47,428,360,513

JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI 355,314,997,000 362,322,235,000 301,176,682,421 622,697,554 300,553,984,867 82.114 61,768,250,133

HIBAH LUAR NEGERI09

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif2502 6,300,000,000 4,500,000,000 1,709,538,263 0 1,709,538,263 37.99 2,790,461,737

JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 4,500,000,0006,300,000,000 1,709,538,263 0 1,709,538,263 37.99 2,790,461,737

JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI 6,300,000,000 4,500,000,000 1,709,538,263 0 1,709,538,263 37.99 2,790,461,737

366,822,235,000361,614,997,000 302,886,220,684 622,697,554 302,263,523,130 81.16 64,558,711,870JUMLAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: 035

Kode LapTanggalHalamanPrg ID

::::

LRA.B.KL.1

lap_lra_bel_akun

28/02/17 6:56 PM1

MENURUT JENIS BELANJA / AKUN




%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-751 BELANJA PEGAWAI5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12,682,871,000 12,682,871,000 12,240,449,480 2,848,391 12,237,601,089 96.51 445,269,911511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 482,000 482,000 183,038 2,399 180,639 37.97 301,361511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 528,331,000 900,331,000 826,100,140 0 826,100,140 91.76 74,230,860511122 Belanja Tunj. Anak PNS 160,030,000 250,030,000 220,971,529 0 220,971,529 88.38 29,058,471511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 4,313,800,000 4,299,220,000 4,240,545,000 11,510,000 4,229,035,000 98.64 70,185,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 25,200,000 0 0 0 0 25,200,000511125 Belanja Tunj. PPh PNS 323,022,000 484,858,000 430,430,209 0 430,430,209 88.77 54,427,791511126 Belanja Tunj. Beras PNS 546,051,000 701,051,000 618,466,800 0 618,466,800 88.22 82,584,200511129 Belanja Uang Makan PNS 2,447,680,000 2,073,680,000 1,710,926,000 0 1,710,926,000 82.51 362,754,000511147 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan 240,000,000 240,000,000 0 0 0 0 240,000,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 308,490,000 385,990,000 347,565,000 1,110,000 346,455,000 90.05 39,535,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 21,550,757,000 22,043,713,000 20,635,637,196 15,470,790 20,620,166,406 93.61 1,423,546,5945115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 0 196,875,000 157,500,000 0 157,500,000 80 39,375,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115 0 196,875,000 157,500,000 0 157,500,000 80 39,375,0005122 Belanja Lembur512211 Belanja Uang Lembur 634,284,000 145,784,000 2,408,000 0 2,408,000 1.65 143,376,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 634,284,000 145,784,000 2,408,000 0 2,408,000 1.65 143,376,0005124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 53,210,928,000 41,752,965,000 40,874,550,061 19,135,125 40,855,414,936 97.9 897,550,064512412 Belanja Pegawai Transito 0 11,256,632,000 0 0 0 0 11,256,632,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 53,210,928,000 53,009,597,000 40,874,550,061 19,135,125 40,855,414,936 77.11 12,154,182,064JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 75,395,969,000 75,395,969,000 61,670,095,257 34,605,915 61,635,489,342 81.79 13,760,479,658

52 BELANJA BARANG5211 Belanja Barang Operasional521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5,061,540,000 4,352,443,000 4,347,728,676 3,390,000 4,344,338,676 99.89 8,104,324521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 45,200,000 53,110,000 49,995,975 0 49,995,975 94.14 3,114,025521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,220,980,000 1,073,740,000 1,070,340,000 0 1,070,340,000 99.68 3,400,000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,961,550,000 2,009,600,000 1,992,442,043 750,150 1,991,691,893 99.15 17,908,107

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 8,289,270,000 7,488,893,000 7,460,506,694 4,140,150 7,456,366,544 99.62 32,526,4565212 Belanja Barang Non Operasional521211 Belanja Bahan 14,372,190,000 16,211,943,000 15,544,433,876 0 15,544,433,876 95.88 667,509,124





::::

LRA.B.KL.1

lap_lra_bel_akun

28/02/17 6:56 PM2





%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7521212 Belanja Barang Transito 1,000,000,000 38,743,046,000 0 0 0 0 38,743,046,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan 17,111,155,000 19,179,355,000 18,741,698,375 197,677,501 18,544,020,874 97.72 635,334,126521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,502,024,000 1,279,453,000 1,276,018,820 0 1,276,018,820 99.73 3,434,180

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 34,985,369,000 75,413,797,000 35,562,151,071 197,677,501 35,364,473,570 47.16 40,049,323,4305218 Belanja Barang Persediaan521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,491,110,000 4,309,965,000 4,270,909,934 0 4,270,909,934 99.09 39,055,066521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 100 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 5,491,110,000 4,315,965,000 4,276,909,934 0 4,276,909,934 99.1 39,055,0665221 Belanja Jasa522111 Belanja Langganan Listrik 379,500,000 474,032,000 473,334,772 0 473,334,772 99.85 697,228522112 Belanja Langganan Telepon 878,220,000 462,500,000 462,431,180 0 462,431,180 99.99 68,820522113 Belanja Langganan Air 36,000,000 38,350,000 38,196,195 0 38,196,195 99.6 153,805522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2,377,864,000 2,053,048,000 2,019,235,190 0 2,019,235,190 98.35 33,812,810522131 Belanja Jasa Konsultan 66,135,638,000 45,618,610,000 43,066,026,894 1,400,000 43,064,626,894 94.4 2,553,983,106522141 Belanja Sewa 27,593,148,000 22,525,705,000 22,134,560,643 0 22,134,560,643 98.26 391,144,357522151 Belanja Jasa Profesi 6,487,550,000 5,857,482,000 5,532,640,000 0 5,532,640,000 94.45 324,842,000522191 Belanja Jasa Lainnya 22,464,194,000 17,769,134,000 17,124,779,333 0 17,124,779,333 96.37 644,354,667

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 126,352,114,000 94,798,861,000 90,851,204,207 1,400,000 90,849,804,207 95.84 3,949,056,7935231 Belanja Pemeliharaan523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,670,780,000 3,915,248,000 3,912,366,111 0 3,912,366,111 99.93 2,881,889523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,544,054,000 1,969,420,000 1,912,198,498 0 1,912,198,498 97.09 57,221,502

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 4,214,834,000 5,884,668,000 5,824,564,609 0 5,824,564,609 98.98 60,103,3915241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri524111 Belanja Perjalanan Biasa 25,395,886,000 21,238,226,000 20,906,326,092 113,892,491 20,792,433,601 98.44 445,792,399524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960,550,000 597,936,000 546,549,800 898,800 545,651,000 91.41 52,285,000524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18,300,784,000 19,521,158,000 17,258,372,850 4,060,000 17,254,312,850 88.41 2,266,845,150524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30,401,330,000 30,722,438,000 29,660,267,588 189,961,888 29,470,305,700 96.54 1,252,132,300

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 75,058,550,000 72,079,758,000 68,371,516,330 308,813,179 68,062,703,151 94.86 4,017,054,8495242 Belanja Perjalanan Luar Negeri524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1,450,000,000 1,286,500,000 1,273,055,274 0 1,273,055,274 98.95 13,444,726524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 25,743,381,000 20,625,558,000 18,177,307,657 76,060,809 18,101,246,848 88.13 2,524,311,152

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 27,193,381,000 21,912,058,000 19,450,362,931 76,060,809 19,374,302,122 88.77 2,537,755,878JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 281,584,628,000 281,894,000,000 231,797,215,776 588,091,639 231,209,124,137 82.23 50,684,875,863

53 BELANJA MODAL





::::

LRA.B.KL.1

lap_lra_bel_akun

28/02/17 6:56 PM3





%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-75321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,457,550,000 4,188,590,000 4,154,276,311 0 4,154,276,311 99.18 34,313,689

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 4,457,550,000 4,188,590,000 4,154,276,311 0 4,154,276,311 99.18 34,313,6895331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 0 1,897,957,000 1,897,956,650 0 1,897,956,650 100 350

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 0 1,897,957,000 1,897,956,650 0 1,897,956,650 100 3505361 Belanja Modal Lainnya536111 Belanja Modal Lainnya 176,850,000 3,445,719,000 3,366,676,690 0 3,366,676,690 97.71 79,042,310

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 176,850,000 3,445,719,000 3,366,676,690 0 3,366,676,690 97.71 79,042,310JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 4,634,400,000 9,532,266,000 9,418,909,651 0 9,418,909,651 98.81 113,356,349JUMLAH BELANJA 361,614,997,000 366,822,235,000 302,886,220,684 622,697,554 302,263,523,130 82.57 64,558,711,870

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATANTINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA



::::

LRA.P.KL.3

lap_lra_pen_es1_akun_kl_v

28/02/17 6:53 PM1

(dalam rupiah)

MENURUT ESELON I / AKUN

KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATANPENDAPATAN PENGEMBALIAN

PENDAPATAN PENDAPATAN NETTO

% REALISASIPENDAPATAN

REALISASI PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/301 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 3,557,059,628 0 3,557,059,628 0

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 116,640,000 116,640 0 116,640 0.1

423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 0 23,970,984 0 23,970,984 0

423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 115,746,922 0 115,746,922 0

423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 2,045,260,803 0 2,045,260,803 0

JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 5,742,154,977 0 5,742,154,977 0.02116,640,000

JUMLAH PENDAPATAN 5,742,154,977 0 5,742,154,977 0.02116,640,000





::::

LRA.B.S.2

lap_lra_bel_es1wilsat_kl_v2

28/02/17 6:58 PM1

MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA


ANGGARANSETELAH REVISI JUMLAH S/D BULAN

INIPENGEMBALIAN S/D

BULAN INIJUMLAH NETTO S/D

BULAN INI

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-701 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

035010100K Kode UAPPAW Tidak Ada427752 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN 343,314,997,000 350,446,606,000 288,542,236,675 609,476,054 287,932,760,621 82.16 62,513,845,379427755 SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI

KHUSUS18,300,000,000 16,375,629,000 14,343,984,009 13,221,500 14,330,762,509 87.51 2,044,866,491

JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada 361,614,997,000 366,822,235,000 302,886,220,684 622,697,554 302,263,523,130 84.84 64,558,711,870JUMLAH BELANJA 01 361,614,997,000 366,822,235,000 302,886,220,684 622,697,554 302,263,523,130 84.84 64558711870JUMLAH BELANJA 361,614,997,000 366,822,235,000 302,886,220,684 622,697,554 302,263,523,130 169.67 64,558,711,870

Kementerian Negara/Lembaga: (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran : 2016

Kas di BLU Deposito

1 427752 - -

2 427755 - -

- -

DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DARI HIBAH,

KAS DAN DEPOSITO PADA SATKER BLU

PER 31 DESEMBER 2016

-

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan

Ekonomi Khusus

Jumlah

- -

NOKode

Satker

Daftar Saldo Kas di

Bendahara Pengeluaran

Daftar Saldo Kas

Lainnya di K/L dari

Hibah

Nama Satker

Satker BLU

Menko Bidang Perekonomian

3.668.316

3.668.316 -

Saldo Awal Mutasi Piutang Saldo Akhir

31 Des 2015 Tahun Anggaran 2016 31 Desember 2016 LancarKurang

LancarDiragukan Macet

A. 322.148.616 345.501.540 185.911.296 96.459.817 -

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (482.299) -

1) Piutang Jangka Pendek

a. Piutang Bukan Pajak 322.148.616 136.237.320 185.911.296 185.911.296 - -

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 1.610.743 (681.186) 929.557 929.557 - -

2) Piutang Jangka Panjang

a. Piutang Jangka Panjang lainnya - - - - -

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka - -

Panjang Lainnya

B. Piutang Lainnya 119.812.741 31.321.241 88.491.500 88.491.500

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Lainnya 599.064 (156.607) 442.457 442.457

JUMLAH TOTAL 441.961.357 345.501.540 274.402.796 96.459.817

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 2.209.806 (837.792) 1.372.014 1.372.014

DAFTAR KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH



NAMA PERKIRAANNo.

PNBP

Nilai Agunan

atau Barang

Sitaan

Penggolongan

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Kementerian Negara/Lembaga : (035) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran : 2016

No.

Tanggal Pembayaran /

Penyetoran ke Kas

Negara

Nilai Terutang Jumlah

1 3 4 5

1 4 Januari 2017 118.390.400 118.390.400

2 20 Januari 2017 205.320.000 205.320.000

3Januari -

Februari - April 20172.913.965 2.913.965

4Januari -

Februari 2017252.456.922 252.456.922

5 19 Januari 2017 27.023.862 27.023.862

606.105.149 TOTAL

Jenis Transaksi

2

Uang Makan bulan Desember 2016 yang belum dibayarkan

kepada pegawai

Tambahan Tunjangan Terbatas Tahunan (T4) yang belum

diterima yang berhak di tahun 2016.

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum

Disetorkan s.d. 31 Desember 2016

Kelebihan Belanja TA 2016 SPM LS Bendahara yang Belum

Disetorkan s.d. 31 Desember 2016

Kelebihan Belanja SPM LS Bendahara yang Belum

Disetorkan s.d. 31 Desember 2016 atas Temuan APIP TA

2007-2009

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (035)

NAMA KELOMPOK KODE TUJUAN

NOMOR REKENING NAMA REKENING BANK REKENING SATKER PEMBUKUAN REKENING US DOLLAR RUPIAH STATUS KPPN PEMBERI PERSETUJUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0507.01.000149.30.3 Bendahara Pengeluaran Bank Rakyat 20 427752 Operasional Kantor 0 0 1 KPPN Jakarta II

35 Perekonomian Indonesia Kantor Menko Perekonomian S-1087/WPB.12/KP.0230/2015

BA 035.427752 20 Maret 2015

2 0507.01.000148.30.7 Bendahara Pengeluaran Bank Rakyat 20 427755 Operasional Kantor 0 0 1 KPPN Jakarta II

BA 69 Perekonomian Indonesia Sekretariat Dewan Nasional S-1104/WPB.12/KP.0230/2015

Kawasan Ekonomi Khusus 23 Maret 2015

BA.035.427755

0 0

SALDO PER 30 JUNI 2016 PERSETUJUAN

Jumlah

DAFTAR REKENING


IDENTITAS REKENINGNOMOR

URUT

KODE1 2 6

URAIAN7

NILAINILAI

INTRAKOMPTABEL

NILAI

132111 PERALATAN DAN MESIN

SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS3 8 9

INTRAKOMPTABELLAPORAN CRBMN PENGGUNATAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016RINCIAN PER BIDANG BARANG

4 5

GABUNGANINTRA & EKSTRAKOMPTABEL

EKSTRAKOMPTABEL

NAMA UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS TRANSAKSI

25-04-2017 1

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBCIIBT

ALAT BESAR 18 18 0 630,047,284 0 630,047,2843.01

5 5 0 88,984,500 0 88,984,500SALDO AWAL

15 15 0 506,867,284 0 506,867,284Pembelian101

0 0 0 30,805,500 0 30,805,500UnitPengembangan Nilai Aset202

0 0 0 4,600,000 0 4,600,000UnitPengembangan Melalui KDP208

-2 -2 0 -1,210,000 0 -1,210,000Penghentiaan Aset Dari Penggunaan401

ALAT ANGKUTAN 81 81 0 11,554,499,995 0 11,554,499,9953.02

137 137 0 18,004,222,992 0 18,004,222,992UnitSALDO AWAL

3 3 0 70,785,000 0 70,785,000UnitPembelian101

-59 -59 0 -6,520,507,997 0 -6,520,507,997UnitPenghentiaan Aset Dari Penggunaan401

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 18 18 0 75,255,340 0 75,255,3403.03

7 7 0 29,358,340 0 29,358,340BuahSALDO AWAL

11 11 0 45,897,000 0 45,897,000BuahPembelian101

ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA 4,900 4,900 0 16,758,824,065 0 16,758,824,0653.05

4,929 4,929 0 16,423,486,124 0 16,423,486,124SALDO AWAL

202 202 0 1,070,694,925 0 1,070,694,925BuahPembelian101

-231 -231 0 -735,356,984 0 -735,356,984BuahPenghentiaan Aset Dari Penggunaan401

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 753 753 0 3,507,424,697 0 3,507,424,6973.06

748 748 0 3,205,208,092 0 3,205,208,092SALDO AWAL

22 22 0 357,791,750 0 357,791,750BuahPembelian101

-17 -17 0 -55,575,145 0 -55,575,145BuahPenghentiaan Aset Dari Penggunaan401

ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 31 31 0 60,801,675 0 60,801,6753.07

31 31 0 60,801,675 0 60,801,675Pembelian101

ALAT LABORATORIUM 19 19 0 38,935,400 0 38,935,4003.08

17 17 0 23,067,000 0 23,067,000BuahSALDO AWAL

KODE1 2 6

URAIAN7

NILAINILAI

INTRAKOMPTABEL

NILAI

132111 PERALATAN DAN MESIN

SAT




4 5


EKSTRAKOMPTABEL


JENIS TRANSAKSI

25-04-2017 2

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBCIIBT

2 2 0 15,868,400 0 15,868,400BuahPembelian101

KOMPUTER 1,450 1,450 0 16,558,215,750 0 16,558,215,7503.10

1,456 1,456 0 16,479,179,025 0 16,479,179,025SALDO AWAL

122 122 0 2,033,053,379 0 2,033,053,379BuahPembelian101

0 0 0 6,957,498 0 6,957,498BuahPengembangan Nilai Aset202

0 0 0 3,800,000 0 3,800,000BuahPengembangan Melalui KDP208

-128 -128 0 -1,964,774,152 0 -1,964,774,152BuahPenghentiaan Aset Dari Penggunaan401

TOTAL 0 49,184,004,206 49,184,004,206

KODE1 2 6

URAIAN7

NILAINILAI

INTRAKOMPTABEL

NILAI

133111 GEDUNG DAN BANGUNAN

SAT




4 5


EKSTRAKOMPTABEL


JENIS TRANSAKSI

25-04-2017 3

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBCIIBT

BANGUNAN GEDUNG 1 1 0 21,631,671,705 0 21,631,671,7054.01

1 1 0 19,733,715,055 0 19,733,715,055UnitSALDO AWAL

0 0 0 1,876,656,650 0 1,876,656,650UnitPengembangan Nilai Aset202

0 0 0 21,300,000 0 21,300,000UnitPengembangan Melalui KDP208

TOTAL 0 21,631,671,705 21,631,671,705

KODE1 2 6

URAIAN7

NILAINILAI

INTRAKOMPTABEL

NILAI

135121 ASET TETAP LAINNYA

SAT




4 5


EKSTRAKOMPTABEL


JENIS TRANSAKSI

25-04-2017 4

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBCIIBT

BAHAN PERPUSTAKAAN 165 165 0 63,071,925 0 63,071,9256.01

165 165 0 63,071,925 0 63,071,925BuahSALDO AWAL

TOTAL 0 63,071,925 63,071,925

KODE1 2 6

URAIAN7

NILAINILAI

INTRAKOMPTABEL

NILAI

166112 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI

SAT




4 5


EKSTRAKOMPTABEL


JENIS TRANSAKSI

25-04-2017 5

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBCIIBT

ALAT BESAR 2 2 0 1,210,000 0 1,210,0003.01

2 2 0 1,210,000 0 1,210,000Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya188

ALAT ANGKUTAN 0 0 0 0 0 03.02

14 14 0 358,106,000 0 358,106,000UnitSALDO AWAL

59 59 0 6,520,507,997 0 6,520,507,997UnitReklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya188

-73 -73 0 -6,878,613,997 0 -6,878,613,997UnitUsulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN YangDihentikan)

396

ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA 231 231 0 735,356,984 0 735,356,9843.05

231 231 0 735,356,984 0 735,356,984BuahReklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya188

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 17 17 0 55,575,145 0 55,575,1453.06

17 17 0 55,575,145 0 55,575,145BuahReklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya188

KOMPUTER 131 131 0 2,469,877,652 0 2,469,877,6523.10

3 3 0 505,103,500 0 505,103,500BuahSALDO AWAL

128 128 0 1,964,774,152 0 1,964,774,152BuahReklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya188

TOTAL 0 3,262,019,781 3,262,019,781

Lukita Dinarsyah Tuwo19610925 198801 1 001

Penanggung Jawab UAPB

Jakarta, 31 Desember 2016

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2016

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo NIP 19610925 1988011001


REPUBLIK INDONESIA

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,

Jakarta Pusat 10710

No Objek Pemeriksaan Temuan Pemeriksaan Rekomendasi

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Nilai Penyerahan Aset atau

Penyetoran Uang ke Kas Negara/

Daerah/ Perusahaan (Rp)

Sesuai dengan Rekomendasi

Belum Sesuai dan Dalam

Proses tindak Lanjut

Belum Ditindak lanjuti

Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan

alasan yang Sah

Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2005

4 Rp100.070.000,00 4 Rp100.070.000,00 4 Rp100.070.000,00 - - - - - - Rp100.070.000,00


6 Rp1.242.689.594,00 6 Rp767.089.594,00 6 Rp767.089.594,00 - - - - - - Rp544.145.069,46


3 - 3 - 3 - - - - - - - -


2 Rp41.250.000,00 2 Rp41.250.000,00 2 Rp41.250.000,00 - - - - - - Rp41.250.000,00


2 - 2 - 2 - - - - - - - -


4 Rp40.919.700,00 4 - 4 - - - - - - - Rp40.919.700,00


5 Rp933.723.000,00 7 Rp163.198.000,00 7 Rp163.198.000,00 - - - - - - Rp163.198.000,00


8 Rp427.891.722,42 14 Rp370.199.025,00 14 Rp370.199.025,00 - - - - - Rp370.199.025,00


7 Rp121.741.830,00 12 Rp117.003.330,00 12 Rp117.003.330,00 - - - - - - Rp117.003.330,00


8 Rp88.192.500,00 25 Rp88.192.500,00 24 Rp88.192.500,00 1 - - - - - Rp88.192.500,00


7 Rp542.541.780,00 13 Rp542.541.780,00 12 Rp542.541.780,00 1 - - - - - Rp217.701.561,00

Total 56 Rp3.539.020.126,42 92 Rp2.189.544.229,00 88 Rp2.189.544.229,00 2 - - - - - Rp1.682.679.185,46

MONITORING PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2014

No

Temuan Pemeriksaan Rekomendasi

Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa

Nilai Penyetoran Uang ke

Kas Negara

Keterangan Judul Jumlah Nilai Uraian Jumlah Nilai

A. Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2014

1 Pengendalian atas Belanja Pemeliharaan Komputer Belum Memadai

1 - BPK merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar memerintahkan secara berjenjang kepada Kepala Biro Umum untuk: a) Menyusun petunjuk pelaksanaan yang secara spesifik

mengatur tata cara pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin;

b) Melakukan inventarisasi dan pelabelan kembali terhadap seluruh BMN Kemenko Perekonomian;

c) Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Bagian Pengelolaan BMN yang tidak cermat dalam penatausahaan BMN; 2) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan karena belum optimal melakukan pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan komputer; dan

d) Menganggarkan pembelian aplikasi perkantoran yang original.

4 - 1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-237/SES.M.EKON /07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Biro Umum, dan telah ditindaklanjuti dengan: a. Menerbitkan nota dinas nomor ND-451/SET.M.EKON.3/07/ 2015 tanggal

23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Bagian Rumah Tangga untuk :

1) Menyusun petunjuk pelaksanaan yang secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin;

2) Memberikan pembinaan kepada Kepala Subbagian Pemeliharaan untuk meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan komputer.

b. Menerbitkan nota dinas nomor ND-452/SET.M.EKON.3/07/ 2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN untuk :

1) Menyelesaikan inventarisasi dan pelabelan kembali terhadap seluruh BMN Kemenko Perekonomian;

2) Lebih cermat dalam penatausahaan BMN; serta. 2. Sesmenko telah memerintahkan Kepala Biro Perencanaan melalui surat nomor S-235/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar meneliti usulan anggaran pembelian aplikasi perkantoran yang original;

3. Pelaksanaan inventarisasi telah dimulai dengan melakukan rapat perisapan Inventarisasi Tahun 2016 yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2016, berdasarkan Surat tugas Nomor 285.1/SES.M.EKON/09/2016 Tanggal 15 Desember 2016.

- Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut


REPUBLIK INDONESIA


Jakarta Pusat 10710

MONITORING PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2015

No. TEMUAN REKOMENDASI PENJELASAN TINDAK LANJUT KET

1.

Kemenko Perekonomian Belum Mengenakan Denda Keterlambatan Sesuai Kontrak Atas Pelaksanaan Jasa Konsultasi Penilaian Strategis Proyek Kereta Api Cepat Jakarta- Bandung .

BPK merekomendasikan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memerintahkan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) untuk menagih dan menyetor kekurangan denda keterlambatan sebesar Rp43.120.000,00 ke Kas Negara.

1. Sesmenko telah memerintahkan PPK terkait melalui surat Nomor S-247/SES.M.EKON/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 untuk menagihkan kekurangan denda keterlambatan sebesar Rp43.120.000,00 kepada Penyedia Jasa yang bersangkutan;

2. Penyetoran atas denda keterlambatan sebesar Rp43.120.000,00 telah dilakukan pada tanggal 8 Juni 2016 dengan NTPN bukti setor DABE00SDLVKNM3G8.

Selesai Dilaksanakan

2. Hasil Perencanaan dan Perancangan Sistem Teknologi Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Belum Dapat Dimanfaatkan Sesuai yang Direncanakan

BPK RI merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: 1. Memberikan pembinaan kepada PPK dalam

penyusunan HPS; 2. Memberikan pembinaan kepada PPHP dan

PPK dalam melakukan pengawasan final pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

3. Melakukan usaha-usaha untuk dapat segera memanfaatkan hasil pekerjaan pengembangan IT KPPIP berupa Dashboard status update proyek infrastruktur prioritas serta sistem monitoring.

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-248/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK agar lebih cermat memperhatikan KAK dalam penyusunan HPS, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kehematan dan keahlian dalam menghitung HPS pada kegiatan pengadaan barang dan jasa.

2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-249/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK dan PPHP agar: a. PPK lebih cermat mengawasi pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diuraikan dalam kontrak/surat perjanjian;

b. PPHP lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk meneliti kesesuaian hasil pekerjaan yang diterima dengan spesifikasi pekerjaan yang diuraikan dalam kontrak/surat perjanjian.

3. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-250/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Deputi Bidang Kooridnasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Pelaksana Harian Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam pemanfaatan hasil pekerjaan pengembangan IT KPPIP berupa Dashboard status update proyek infrastruktur prioritas serta sistem monitoring.

4. Pada bulan Mei 2016, telah dilakukan pengadaan Microsoft Licensed Software User Content Management Server Skala Enterprise untuk mendukung implementasi pengembangan IT KPPIP berupa Dashboard status update proyek infrastruktur prioritas serta sistem monitoring.


3. Pembayaran Biaya Langsung Non Personil (Reimbursable) Atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Value For Money Untuk Jalan Tol Serang Panimbang Tidak Sesuai Dengan Bukti Pengeluaran Konsultan

BPK RI merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk:

1. Memberikan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pembayaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Memberikan pembinaan kepada PPK untuk lebih cermat dalam menguji bukti tagihan;

3. Meminta penyedia jasa untuk menyetorkan kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp124.962.500,00 ke Kas Negara.

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-251/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak/pekerjaan dan lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan pembayaran.

2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-252/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Kepala Bagian Keuangan, selaku PPSPM agar lebih cermat dalam menguji bukti tagihan sebagai pertanggungjawaban pengeluaran APBN.

3. Penyedia jasa terkait telah diminta dan telah menyetorkan kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp124.962.500,00 ke Kas Negara pada tanggal 15 April 2016, dengan Nomor Bukti Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 7B56F1NFJEHPO6NO.



REPUBLIK INDONESIA


Jakarta Pusat 10710


4. Pertanggungjawaban Uang Persediaan Sebesar Rp401,66 Juta Tidak Lengkap

BPK RI merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk:

1. Memberikan pembinaan kepada PPK dan Bendahara untuk lebih cermat dalam menguji bukti tagihan sebagai pertanggungjawaban pengeluaran APBN; dan

2. Menginstruksikan kepada PPK untuk melengkapi bukti yang sah atas pengeluaran sebesar Rp 401.664.280,00 dan menyetorkan ke Kas Negara bila tidak dapat melengkapi bukti yang sah.

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-259/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK untuk lebih cermat dalam menguji bukti tagihan sebagai pertanggungjawaban pengeluaran APBN.

2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-254/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan 2488 Tahun 2015 agar: a. Melengkapi bukti yang sah atas pengeluaran sebesar Rp 401.664.280,00 dan menyampaikan

kepada Inspektur untuk dilakukan verifikasi; b. Dalam hal masih terdapat kekurangan bukti yang disampaikan, agar menyetorkan ke Kas

Negara. 3. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-255/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur agar memverifikasi kelengkapan bukti-bukti belanja yang disampaikan, dalam hal masih terdapat kekurangan bukti yang disampaikan, agar meminta Pejabat Pembuat Komitmen terkait untuk menyetorkan ke Kas Negara;

4. Pengumpulan bukti-bukti telah selesai dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan kelengkapan bukti pendukung telah dilengkapi ke dalam dokumen pembayaran terkait.


5. Pembayaran Tiket Pesawat

didasarkan pada Invoice yang

Tidak Valid dan Pelaksana

Perjalanan Dinas Tidak Sepenuhnya

Mengikuti acara “26th ERC and 66th

IEC Meeting” Sesuai Jadwal.

BPK RI merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk:

1. Meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan tiket pesawat sesuai biaya riil dan menyetor ke kas Negara bila ada kelebihan pengeluaran dibanding bukti biaya riil;

2. Meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan ke Kas Negara atas selisih uang harian selama tidak mengikuti acara pertemuan selama 2 hari sebesar total Rp15.915.000,00.

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-256 dan S-257/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Pelaksana Perjalanan Dinas terkait untuk: a. Mempertanggungjawabkan tiket pesawat sesuai biaya riil dan menyampaikan bukti pembelian

tiket riil ke Inspektur; b. Menyetorkan ke kas Negara apabila terdapat kelebihan pengeluaran dibanding bukti biaya riil; c. Meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan ke Kas Negara atas selisih

uang harian selama tidak mengikuti acara pertemuan selama 2 (dua) hari. 2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-258/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur agar memverifikasi biaya riil tiket pesawat yang disampaikan dan apabila terdapat kelebihan pengeluaran dibanding bukti biaya riil, agar meminta pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menyetorkan kelebihan pengeluaran ke Kas Negara.

3. Penyetoran atas temuan dimaksud telah dilakukan dengan bukti setor sebagai berikut: a. NTPN 77A6F1D41KT6OJN8, 26 Mei 2016, sebesar Rp 7.566.355 b. NTPN 032322J4JPTMJUN8, 26 Mei 2016, sebesar Rp 8.349.082 c. NTPN 5969F5QA93OG9CT6, 6 Juni 2016, sebesar Rp 15.700.000 d. NTPN 926452960NK6B5V8, 6 Juni 2016, sebesar Rp 15.650.000


6. Kemenko Perekonomian Belum Memperoleh Harga Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Ekonomis

BPK RI merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: 1. Melakukan konfirmasi tiket dimaksud ke

Maskapai Garuda; dan 2. Melaporkan agen perjalanan tersebut

apabila ternyata benar ada perbedaan harga.

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-259/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK untuk: a. Lebih cermat dalam memverifikasi dan mengesahkan pertanggungjawaban belanja perjalanan

dinas, khususnya dalam meneliti kewajaran harga tagihan tiket perjalanan dinas luar negeri. b. Menyegerakan pembayaran tiket perjalanan dinas luar negeri kepada Agen Perjalanan, dengan

cara:

• Mengoptimalkan penggunaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan/atau pembayaran melalui SPM LS Nominatif sebelum perjalanan dinas dilakukan.

• Meminta pelaksana perjalanan dinas luar negeri untuk segera mempertanggungjawabkan bukti-bukti perjalanan dinas, dan agar segera menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dalam hal pembayaran dilakukan setelah perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan.



2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-260/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur agar: a. Melakukan konfirmasi atas tiket-tiket perjalanan dinas luar negeri; b. Melaporkan agen perjalanan terkait dalam hal terdapat perbedaan harga antara harga yang

dibayarkan ke maskapai penerbangan dengan harga yang ditagihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

3. Konfirmasi atas harga tiket ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan e-audit ada perbedaan, tim telah melakukan konfirmasi ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, untuk memastikan data mana yang benar melalui Surat Nomor 01/PTL Kemenko/01/2017 kepada Plh Senior Manager Corporate, Premium, and Community Sales PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta. Namun, belum memperoleh jawaban atas konfirmasi tersebut. Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan oleh Sekretariat Kemenko Perekonomian dengan perhitungan selisih sebesar Rp 2.353.624,00 (USD185,5).

4. PT Radian Kharisma Wisata (Annisa Travel) telah melakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 22 November 2016 sebesar Rp 2.353.624 dengan nomor NTPN 2EC9003MFCSHOS19 sebagai pengembalian kelebihan pembayaran tiket Tahun 2015;

5. Kepala Biro Umum telah menerbitkan surat Nomor S-987/SET.M.EKON.3/11/2016 tanggal 25 November 2016, hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Head of Branch Office Jakarta PT Garuda Indonesia (Persero), terkait melaporkan agen perjalanan dimaksud dalam hal terdapat perbedaan harga.

7. Daftar Asset pada SIMAK BMN dan pada SAIBA terdapat selisih

BPK merekomendasikan agar Menko Perekonomian melalui Sesmenko Perekonomian memerintahkan Kepala Biro Umum untuk meng-update data ruangan dalam aplikasi SIMAK BMN secara tertib.

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-261/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk memerintahkan Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk melakukan pemutakhiran yang diperlukan dalam Aplikasi SIMAK BMN untuk menjaga kesesuaian data.

2. Kepala Biro Umum telah menerbitkan surat Nomor ND-292/SET.M.EKON.3/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara untuk melakukan pemutakhiran yang diperlukan dalam Aplikasi SIMAK BMN untuk menjaga kesesuaian data dalam aplikasi dengan kondisi sebenarnya.

Akan dilakukan perbaikan

Aplikasi SIMAK (Belum selesai dan dalam

Proses Tindak Lanjut)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat Kode Pos 10710 Telp : (021) 3522003 Fax : (021) 3511467 Web : www.ekon.go.id

Documents

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian · Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar 40 E.4. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan 40 ... • Daftar Rekening