Upload
vantuong
View
252
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
1DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Laporan Kinerja
2016Direktorat Jenderal Cipta Karya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
l a p o r a n k i n e r j a2
Direktorat JenDeral Cipta karyaT.A
2016
LAporAnKinerJA
3DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
media pertanggung jawabanpeLaKsanaan program dan Kegiatan unit organisasi
dan merupaKan piranti untuK menguKurKeberhasiLan Kinerja direKtorat jenderaL Cipta Karya
seLama 1 (satu) tahun
l a p o r a n k i n e r j a4
l a p o r a n k i n e r j a6
7DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Daftar isi
l a p o r a n k i n e r j a8
Daftar isi
9DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
59132131398185
Katapengantar
Daftarisi
pendahuluan
perencanaanKinerja
Kapasitasorganisasi
Akuntabilitas Kinerja
penutup
Lampiran
l a p o r a n k i n e r j a10
Daftar GambarGambar 3.7Sistem pelaksanaan Struktur organisasi Direktorat Jenderal Cipta karyaGambar 4.7.Capaian nasional berdasarkan Capaian kontribusi Ditjen Cipta karya (apBn)Gambar 4.8.kinerja penyelenggaraan output Mendukung Sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat”Gambar 4.9pemanfaatan SpaM oleh Masyarakat kepulauan MentawaiGambar 4.10pemanfaatan SpaM oleh Masyarakat ManokwariGambar 4.11pemanfaatan SpaM oleh Masyarakat kabupaten Buton Utara.Gambar 4.12kinerja penyelenggaraan output pendukung sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman”Gambar 4.13kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada kawasan Wasela timur, Halmahera timur, Maluku Utara
Gambar 4.14kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada kawasan argasunya, CirebonGambar 4.15kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada kawasan Bulak, kota SurabayaGambar 4.16kinerja output pendukung sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat”Gambar 4.17kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada tpa Bungo, JambiGambar 4.18kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada iplt Batang Hari, JambiGambar 4.19kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek iplt Bangka tengah, Bangka BelitungGambar 4.20pelayanan publik pengurusan rumah negara Golongan iii
Gambar 1.1.Struktur organisasi Direktorat Jenderal karyaGambar 1.2.Struktur organisasi Balai teknik air Minum dan Balai teknik SanitasiGambar 2.1.peta Strategi Direktorat Jenderal Cipta karyaGambar 2.2.Strategi pembiayaan dalam pencapaian Sasaran programGambar 3.1.komposisi SDM DJ Ck Berdasarkan Status kepegawaianGambar 3.2.komposisi SDM DJ Ck Berdasarkan Status kepegawaian aSndi Setiap Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karyaGambar 3.3.komposisi SDM DJ Ck Berdasarkan tingkat pendidikanGambar 3.4.komposisi SDM DJ Ck Berdasarkan Jenis kelaminGambar 3.5.komposisi SDM Berjenis kelamin perempuan pada posisi Struktural di lingkungan DJCkGambar 3.6persebaran alokasi anggaran per Unit kerja eselon ii Direktorat Jenderal Cipta karya
38
57
58
61
62
63
64
66
67
68
69
71
72
73
76
19
20
23
26
33
33
34
34
35
37
11DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Daftar TabelTabel 4.2.Jumlah sistem/aplikasi Direktorat Jenderal Cipta karyaTabel 4.3.Jumlah lembaga pengelola yang Meningkat kapasitasnyaTabel 4.4.Jumlah SDM lembaga pengelola yang Meningkat kapasitasnyaTabel 4.5.nilai hasil evaluasi penyelenggaraan Sakip unit organisasi DJCkTabel 4.6.Jumlah nSpk yang di terbitkan dalam tahun 2016Tabel 4.7.Jumlah pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki peraturan penyelenggaraan permukimanTabel 4.8.pencapaian Sasaran program Direktorat Jenderal Cipta karya tahun 2016Tabel 4.9.kontribusi Ditjen Cipta karya terhadap Sasaran program nasional
Tabel 4.10.peningkatan cakupan pelayanan air minum periode 2011-2016Tabel 4.11.Bobot pada Masing-masing kriteriaTabel 4.12.pemenang penghargaan pUpr tahun 2016Tabel 4.13.Capaian outcome Direktorat Jenderal Cipta karya tahun 2016
Tabel 2.1.target Sasaran program Direktorat Jenderal Cipta karyaTabel 2.2.revisi perjanjian kinerja Ditjen. Cipta karya tahun 2016Tabel 2.3.perhitungan peningkatan akses air Minum dari Dana apBnp tahun 2016.Tabel 2.4.peningkatan pemenuhan kebutuhan Hunian dan permukiman layakdari Dana apBnp tahun 2016Tabel 2.5.perhitungan peningkatan akses Sanitasi dari Dana apBnp tahun 2016Tabel 3.1Data Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Cipta karyaTabel 3.2Data Sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Cipta karya.Tabel 4.1.rincian rata-rata nilai kinerja individu Ditjen. Cipta karya
46
51
52
53
55
55
56
57
60
78
78
79
26
28
29
30
30
32
36
44
l a p o r a n k i n e r j a12
13DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bab ipendahuluan
l a p o r a n k i n e r j a14
Laporan kinerja instansi pemerintah (lakip) Direktorat Jenderal Cipta karya disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja serta capaian yang telah dilaksanakan selama 1 (satu)
tahun. Hasilnya diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan dan seluruh jajaran instansi Direktorat Jenderal Cipta karya sebagai bahan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun mendatang sehingga tersusun program yang lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta karya kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.
Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan Jangka panjang nasional (rpJpn) tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara indonesia dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional. pelaksanaan rpJpn terbagi dalam periodesasi perencanaan pembangunan Jangka Menengah nasional 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam rpJMn i tahun 2005-2009, rpJMn ii tahun 2010-2014, rpJMn iii tahun 2015-2019, dan rpJMn iV tahun 2020-2024.
Dalam rpJMn iii, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Buku ii rpJMn iii tahun 2015-2019 pada Bab 9 tentang Bidang penyediaan Sarana dan prasarana mengamanatkan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh serta mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan.
Sejalan dengan rpJMn iii, salah satu tujuan kementerian pUpr yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis (renstra) kementerian pUpr 2015-2019 adalah ‘menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua’ yang akan dicapai salah satunya melalui sasaran strategis ‘meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman’ instrumen kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis ‘meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman’ adalah program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta karya.
pendahuluanDalam rpJMn iii, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional
2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
15DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
keberhasilan pelaksanaan program pada renstra Direktorat Jenderal Cipta karya 2015-2019 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran program, yaitu: 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan
kebutuhan air minum bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses air minum;
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator kinerja penurunan luasan permukiman kumuh;
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses sanitasi.
Dalam mencapai sasaran program tersebut di atas, dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:1. pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan
pengembangan permukiman2. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pelaksanaan penataan Bangunan Gedung3. pengaturan, pembinaan dan pengembangan
Sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur Sanitasi dan persampahan
4. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan Sistem penyediaan air Minum
5. Dukungan Manajemen Bidang permukiman6. penyusunan kebijakan program dan
anggaran, kerjasama luar negeri, Data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur Bidang permukiman
Berdasarkan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja dan reviu atas
laporan kinerja, Direktorat Jenderal Cipta karya sebagai salah satu Unit organisasi kementerian pUpr, wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya pada setiap akhir tahun. laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan program untuk mencapai misi dan tujuan organisasi yang disampaikan kepada Menteri pekerjaan Umum dan perumahan rakyat.
1.1. TuGAs DAn FunGsiperaturan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan rakyat nomor 15/prt/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pekerjaan Umum dan perumahan rakyat mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal Cipta karya mempunyai tugas “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Cipta karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan
kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
3. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum,
l a p o r a n k i n e r j a16
pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukim-an, pembinaan penataan bangunan, pengem-bang an sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukim-an, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengem bangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta karya; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1.2. sTruKTur orGAnisAsiBerdasarkan peraturan Menteri pUpr nomor 15/prt/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pekerjaan Umum dan perumahan rakyat, Direktorat Jenderal Cipta karya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 6 (enam) unit kerja, meliputi:1. Sekretariat Direktorat Jenderal, bertugas
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya melalui penyelenggaraan fungsi:a. pelaksanaan urusan kepegawaian,
organisasi, dan tata laksana;b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan,
tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
d. pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal; dan
e. koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.
2. Direktorat keterpaduan infrastruktur permukiman, bertugas melakukan penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air min um dan penyehatan lingkungan permukiman, melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyusunan kebijakan dan strategi
pembangunan infrastruktur permukiman;b. penyusunan keterpaduan perencanaan
dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
c. penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari apBn dan pembiayaan lainnya;
d. pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
e. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
f. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
3. Direktorat Bina penataan Bangunan, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan
17DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
khusus, serta penyusunan standarisasi dan penguatan kelembagaan, Direktorat Bina penataan Bangunan melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyiapan kebijakan dan strategi,
perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
e. fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman
tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
4. Direktorat pengembangan kawasan permukiman, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus, Direktorat pengembangan kawasan permukiman, melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyusunan kebijakan dan strategi,
perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus;
l a p o r a n k i n e r j a18
e. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus;
f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
5. Direktorat pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait, Direktorat pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyusunan kebijakan dan strategi,
perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi penyediaan tanah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervise
di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
6. Direktorat pengembangan Sistem penyediaan air Minum, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, Direktorat pengembangan Sistem penyediaan air Minum melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyusunan kebijakan dan strategi,
perencanaan teknis, evaluasi dan laporan pengembangan sistem penyediaan air minum;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
e. penyiapan penyusunan norma, standar,
19DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Setiap Unit kerja, pada pelaksanaan tugasnya, didukung oleh 5 (lima) sub direktorat (subdit.) yang menjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan nSpk dan pemberian bimbingan teknis, serta 1 unit tata Usaha yang menjalankan fungsi dukungan administrasi.
Diagram struktur organisasi Direktorat Jenderal karya, dapat dilihat pada Gambar 1.1.
subdit perenCanaan
teKnis
subdit spamKawasan Khusus
subdit spamperKotaan
subdit spamperdesaan
subdit standarisasidan KeLembagaan
subbagtata
usaha
subdit perenCanaan
teKnis
subdit penyehatan LingKungan
permuKiman Khusus
subdit pengeLoLaanair Limbah
subdit pengeLoLaanpersampahan
subdit standarisasidan KeLembagaan
subbagtata
usaha
subdit perenCanaan
teKnis
subdit KawasanpermuKiman
Khusus
subdit Kawasan permuKiman perKotaan
subdit Kawasan permuKiman perdesaan
subdit standarisasidan KeLembagaan
subbagtata
usaha
subdit perenCanaan
teKnis
subdit penataan bangunan &
LingKungan Khusus
subdit bangunan gedung
subdit pengeLoLaan rumah negara
subdit standarisasidan KeLembagaan
subbagtata
usaha
subdit Keterpaduan perenCanaan &
Kemitraan
subdit pengeLoLaan data dan sistem
inFormasi
subdit Keterpaduan pembiayaan
subdit Keterpaduan peLaKsanaan
subdit pemantauandan eVaLuasi
subbagtata
usaha
DireKTorAT JenDerAL CipTA KAryA
direKtoratpengembangan pLp
direKtoratpengembangan spam
direKtorat binapenataan bangunan
direKtorat Keterpaduan
inFrastruKtur permuKiman
direKtoratpengembangan
Kawasan permuKiman
bagian pengeLoLaan barang miLiK
negara
bagian huKum dan KomuniKasi
pubLiK
bagian Kepegawaian, dan
tata LaKsana
bagian Keuangandan umum
seKretariatdireKtorat jenderaL
baLai teKniK sanitasibaLai teKniK air minum KeLompoK jabatan FungsionaL
gambar 1.1.struktur organisasi direktorat jenderal Karya
l a p o r a n k i n e r j a20
Direktorat Jenderal Cipta karya juga memiliki 2 (dua) Unit pelayanan teknis (Upt) yang bertanggungjawab langsung pada Direktur Jenderal Cipta karya, yaitu Balai teknik air Minum dan Balai teknik Sanitasi, dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri pUpr nomor 20 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Unit pelaksana teknis kementerian pUpr. 1. Balai teknis air Minum, bertugas melaksanakan
bimbingan teknis perencanaan dan pemberdayaan pengelolaan kelembagaan bidang air minum, dengan menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan
sistem penyediaan air minum; b. pelaksanaan bimbingan teknis
pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sistem penyediaan air minum;
c. pelaksanaan fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum;
d. pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum; dan
e. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.
2. Balai teknis Sanitasi, memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis perencanaan sistem dan pemberdayaan pengelolaan bidang penyehatan lingkungan permukiman, dengan menyelenggarakan fungsi:- pelaksanaan pembinaan teknis sistem
penyehatan lingkungan permukiman;- pelaksanaan pembinaan teknis
pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
- pelaksanaan fasilitas dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
- pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman; dan
- penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga balai.
Diagram struktur organisasi baik Balai teknik air Minum maupun Balai teknik Sanitasi adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2.
gambar 1.2. struktur organisasi balai teknik air minum dan balai teknik sanitasi
suBBAGiAn TATA usAHA
seKsi BiMBinGAn TeKnis perenCAnAAn
seKsi BiMBinGAn TeKnis peMBerDAAyAAn
KeLeMBAGAAn
KeLoMpoK JABATAn FunGsionAL
KepALA BALAi
21DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bab iiperencanaan
Kinerja
l a p o r a n k i n e r j a22
Perencanaan kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun
waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi bersangkutan. perencanaan kinerja unit organisasi Cipta karya, dituangkan dalam bentuk rencana Strategis (renstra) dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja (pk) antara Direktur Jenderal Cipta karya sebagai pemangku unit organisasi, dengan Menteri pUpr selaku pemangku kementerian pUpr.
Uraian pada bagian ini menyampaikan ikhtisar hal-hal penting yang tertuang pada rencana Strategis (renstra)dan dokumen perjanjian kinerja (pk), meliputi: output, outcome dan metode pengukuran kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta karya.
2.1. renCAnA sTrATeGis DireKTorAT JenDerAL CipTA KAryA 2015 – 2019 Berdasarkan Surat edaran Direktur Jenderal Cipta karya nomor 50/Se/Dc/2016 tentang rencana
Strategis Ditjen. Cipta karya 2015 - 2019, telah tertuang bahwa tujuan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dilaksanakan dalam rangka mencapai ‘Penyelenggaraan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ melalui pembangunan yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan’. pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui beberapa sasaran program, meliputi:1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan
kebutuhan air minum bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses air minum;
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator kinerja penurunan luasan permukiman kumuh;
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses sanitasi.
Upaya pencapaian sasaran program tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sebuah peta strategi yang menggambarkan peta jalan yang harus dilakukan oleh Ditjen.Cipta karya. adapun peta strategi Direktorat Jenderal Cipta karya dapat digambarkan sebagai berikut:
perencanaan Kinerja ‘penyelenggaraan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman yang
berkualitas dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ melalui pembangunan yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan’.
23DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
gambar 2.1.peta strategi direktorat jenderal Cipta Karya
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Cust
omer
s/st
akeh
olde
rsin
tern
al p
roce
ssLe
rani
ng &
Gro
wth
Meningkatnya kehandalan infratsruktur pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan
infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan
kebutuhan air minum bagi masyarakat
sK 6. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan
berintegritas
sp 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
sK 7. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMn
sp 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses
sanitasi bagi masyarakat
sK 8. Meningkatnya kehandalan sistem dan
teknologi informasi
KeTerpADuAn perenCAnAAn,
penGAnGGArAn DAn peMroGrAMAn
penGenDALiAn DAn penGAWAsAn
peLAKsAnAAn penGeLoLAAn
sK 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
sK 5. Meningkatnya kualitas pengendalian
dan pengawasan
sK 4. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
sK 2. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan pengelola
infrastruktur permukiman
sK 3. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
l a p o r a n k i n e r j a24
Berdasarkan peta Strategi Ditjen. Cipta karya seperti tersebut di atas, tergambarkan bahwa 3 (tiga) sasaran program Ditjen. Cipta karya dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian salah satu sasaran strategis kementerian pUpr yaitu ‘Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman’. Sasaran strategis ini merupakan tanggapan kementerian pUpr terhadap harapan stakeholder/customer yang berupa ‘Meningkatnya kehandalan infratstruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat’.
keberhasilan pelaksanaan sasaran program tersebut, selanjutnya memerlukan proses internal unit organisasi Ditjen. Cipta karya yang berintegritas. Untuk itu, proses internal dilakukan oleh Ditjen. Cipta karya melalui pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pembangunan (turbinwas) serta penggunaan tiga strategi pendekatan, yaitu membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Sasaran kegiatan yang harus dicapai dalam proses internal ini terdiri dari:1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran, dan pemrograman2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan
pengelola infrastruktur permukiman3. Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan
infrastruktur permukiman4. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi,
dan kampanye publik
5. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien, maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki unit organisasi melalui proses learning and growth dengan sasaran kegiatan meliputi:1. Meningkatnya sumber daya manusia yang
kompeten dan integritas2. Meningkatnya kualitas tata laksana, tata kelola
keuangan dan BMn3. Meningkatnya kehandalan sistem dan teknologi
informasi
keberhasilan pelaksanaan sasaran program memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga tanggung jawab untuk mencapai kinerja sasaran program didistribusikan pada setiap direktorat yang berada di Direktorat Jenderal Cipta karya. Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat’ dilaksanakan oleh Direktorat pengembangan Sistem penyediaan air Minum (pSpaM) yang didukung oleh unit kerja satuan kerja (satker) SpaM baik di pusat maupun di provinsi yang terdiri dari:1. Satker. pengembangan Sistem penyediaan air
Minum provinsi2. Satker. pengembangan air Minum Strategis3. Satker. pengembangan air MinumBerbasis
Masyarakat
Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak’ dilaksanakan oleh Direktorat Bina penataan Bangunan (BpB) dan Direktorat pengembangan kawasan permukiman (pkp) dengan didukung oleh unit kerja Satker. BpB dan pkp baik di pusat maupun
25DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
di provinsi yang terdiri dari:1. Satker. penataan Bangunan dan lingkungan
provinsi2. Satker. penataan Bangunan dan lingkungan
Strategis3. Satker. penataan Bangunan dan lingkungan
khusus4. Satker. pengembangan kawasan permukiman
provinsi5. Satker. pengembangan kawasan permukiman
Strategis6. Satker. pengembangan kawasan permukiman
khusus7. Satker. kawasan permukiman pusat
pertumbuhan
Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat’ dilaksanakan oleh Direktorat pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (pplp) dengan didukung oleh unit kerja Satker. pplp baik di pusat maupun di provinsi yang terdiri dari:1. Satker. pengembangan penyehatan lingkungan
permukiman provinsi2. Satker. pengembangan penyehatan lingkungan
permukimanStrategis3. Satker. pengembangan penyehatan lingkungan
permukiman Berbasis Masyarakat
proses internal dalam menterpadukan sistem infratrukturpermukiman yang dimulai sejak tahap perencanaan, pemrograman dan anggaran ketiga sasaran program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat keterpaduan infrastruktur permukiman (kip) dengan didukung oleh unit kerja Satker. perencanaan dan pengendalian infrastruktur provinsi.
proses pengelolaan sumber daya organisasi (dukungan manajemen) dikoordinir oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (SetDitjen.) yang didukung oleh unit kerja yang terdiri dari:1. Balai teknik air Minum2. Balai teknik Sanitasi3. Satker. Balai informasi permukiman dan
perkotaan4. Satker.Sekretariat nasional Habitat5. Satker. tanggap Darurat permukiman
peta Strategi Ditjen.Cipta karya didistribusikan secara merata kepada seluruh sumber daya manusia Direktorat Jenderal Cipta karya, melalui penyusunan indikator kinerja individu. penyelarasan kinerja unit organisasi dengan kinerja individu yang menggerakan unit organisasi tersebut, secara detail dapat dilihat pada lampiran 6.
2.2. TArGeT sAsArAn proGrAM DireKTorAT JenDerAL CipTA KAryA Berdasarkan rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta karya 2015-2019, target sasaran program Ditjen.Cipta karya yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
l a p o r a n k i n e r j a26
penetapan target sasaran program Ditjen. Cipta karya merujuk pada target pembangunan infrastruktur permukiman sebagaimana tercantum dalam rpJMn 2015-2019, yang melibatkan pendanaan multi stakeholder. komposisi pendanaan tersebut meliputi apBn sebesar 35%, apBD sebesar 25%, pinjaman/Hibah luar negeri (pHln) 10%, Swasta 15%, dan sisanya merupakan pembiayaan dari masyarakat atau lainnya sebesar 15% sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.2.
Dalam renstra DJCk, digambarkan alokasi anggaran apBn diberikan sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun sumberdaya lainnya yang dimaksudkan untuk mendorong pergerakan pembangunan kota/kabupaten. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah kota/kabupaten diharapkan lebih berperan aktif dalam melaksanakan sasaran program ‘pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman’ guna mencapai sasaran strategis kementerian pUpr, berupa ‘meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman’.
peran aktif dari sumber pembiayaan lainnya direncanakan didapatkan dari berbagai pihak melalui berbagai skema pembiayaan, antara lain kerjasama pemerintah–Swasta (kpS) maupun
melalui corporate social responsibility (CSr) yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, pendanaan lainnya diharapkan dapat terwujud melalui peran masyarakat pada kegiatan pemberdayaan ataupun kegiatan swadaya masyarakat.
gambar 2.2. strategi pembiayaan dalam pencapaian sasaran program
n pemerintah pusat
n pemerintah Daerah
n Sektor Swasta
n pHln
n Masyarakat
Sumber: Renstra Ditjen. Cipta Karya 2015-2019
Tabel 2.1. Target sasaran program Direktorat Jenderal Cipta Karya
sumber: renstra ditjen. Cipta Karya 2015-2018
no 2015(%)
2016(%)
2017(%)
2018(%)
2019(%)sasaran program/indikator Kinerja
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum. 76 82 88 94 100
8 6 4 2 0
64 72 85 92 100
1
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan.2
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.3
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.
35%15%
10%
25%15%
27DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
kegiatan utama yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran program Ditjen. Cipta karya hingga tahun 2019 adalah:1. pemenuhan kebutuhan air minum bagi
masyarakata. pembangunan Sistem penyediaan air
Minum (SpaM) khusus;b. pengembangan SpaM pDaM terfasilitasi
dan SpaM non-pDaM terfasilitasi;c. pembinaan penyelenggaraan SpaM/
penyehatan;d. pendampingan restrukturisasi;e. Fasilitasi opsi pembiayaan SpaM
(perbankan); danf. Fasilitasi kepengusahaan SpaM
(pendampingan kpS).2. pencapaian target pemenuhan kebutuhan
hunian dan permukiman yang layak a. peningkatan kualitas permukiman kumuh;b. pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman perdesaan; c. pembangunan dan pengembangan
kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta pembangunan dan pengembangan kawasan rawan atau paska bencana;
d. penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan;
e. Dukungan legalisasi perda gedung dan pendampingan penyusunan ranperda bangunan gedung; dan
f. penyelenggaraan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan bangunan.
3. pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakata. pembangunan sarana prasarana
pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat, penambahan pengolahan air limbah komunal, penambahan ipal skala kawasan, dan peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan iplt;
b. pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, yaitu dengan pembangunan tpa, penyediaan fasilitas 3r komunal, fasilitas pengolahan sementara; dan
c. pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan.
2.3. perJAnJiAn KinerJAperaturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata Cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran. perjanjian kinerja Ditjen. Cipta karya tahun anggaran 2016 disusun untuk memenuhi target sasaran program dengan pembiayaan yang bersumber dari apBn ta. 2016, sebagai berikut:
l a p o r a n k i n e r j a28
pada tahun 2016, perjanjian kinerja Direktur Jenderal Cipta karya mengalami sekali perubahan target capaian kinerja karenaterjadinya perubahan alokasi anggaranyang mengakibatkan perubahan target sasaran program. Hal ini disajikan dalam tabel 2.2., target awal sasaran program adalah 1,68% peningkatan cakupan pelayanan akses air minum, 0,56% penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan dan 2,08% peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi. target awal ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar rp 17.855.312.951.000,-.
perubahan alokasi anggaran (apBnp) telah menyebabkan adanya revisi target sasaran program menjadi 0,69% peningkatan cakupan pelayanan akses air minum, 0,61% penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan dan 2% peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi. target revisi ini didukung dengan alokasi apBn perubahan kedua sebesarrp17.601.848.801.000.
pada tahun 2016, upaya pencapaian target sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat sebesar 0,69%’ didukung oleh unit kerja Direktorat pengembangan Sistem penyediaan air Minum dengan output berupa peningkatan kapasitas SpaM perkotaan sebanyak 3.219 l/det, peningkatan
kapasitas SpaM regional sebanyak 300 l/det, peningkatan kapasitas SpaM khusus sebanyak 75 l/det, serta peningkatan kapasitas SpaM kawasan rawan air sebanyak 215 l/det.
pencapaian target sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak sebesar 0,61%’ didukung oleh unit kerja Direktorat pengembangan kawasan permukiman dan Direktorat Bina penataan Bangunan dengan output berupa pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 2.358 Ha, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan seluas 212.530 m2 dan revitalisasi kawasan tematik sebanyak 108 kawasan.
pencapaian target sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat sebesar 2%’ didukung oleh unit kerja Direktorat pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dengan output berupa Sistem pengolahan air limbah Skala regional, kota, kawasan dan khusus untuk 670.290 kk atau sekitar 2.681.160 jiwa terlayani sertaSistem penanganan persampahan Skala regional, kota, kawasan, dan khusus untuk 1.810.420 kk atau sekitar 7.241.680 jiwa terlayani.
Tabel 2.2. revisi perjanjian Kinerja Ditjen. Cipta Karya Tahun 2016
sumber: dokumen perjanjian Kinerja ditjen. Cipta Karya, 2016
no awaltarget
revisiprogram/sasaran indikator kinerja
proGraM peMBinaan Dan penGeMBanGan inFraStrUktUr perMUkiMan
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum ddf;akjf ;dek;spersentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan ddf;akjf ;dek;spersentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
1,68 % 0,69 %
0,56 % 0,61 %
2,08 % 2,00 %
1
2
3
29DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2.4. MeToDA penGuKurAnUntuk memudahkan pengukuran kinerja, pada saat penentuan target kinerja perlu diketahui metode pengukuran yang disepakati untuk digunakan. Manfaat adanya informasi metode pengukuran tersebut adalah untuk menjamin konsistensi penggunaan indikator kinerja yang terukur (measurable).
1. Metode pengukuran indikator kinerja Sasaran program ‘Meningkatnya Kontribusi terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat’
2. Metode pengukuran indikator kinerja Sasaran program “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak”
Tabel 2.3.perhitungan peningkatan Akses Air Minum dari Dana ApBnp Tahun 2016
no
(1)
output
(2)
L/det(rKaKL)
(3)
sambungan rumah*
(4)
jiwa terlayani**
(5)
proyeksi penduduk ***
(6)
KontribusidjCK
(7) = (5)/(6) x 100%perkotaan 3.519 351.900 1.407.6001 SpaM perkotaan 3.219 321.900 1.287.6002 SpaM regional 300 30.000 120.000perDeSaan 290 92.800 371.2001. SpaM khusus 75 24.000 96.0002. pembangunan 215 68.800 257.200 SpaM kawasan rawan air total 3.809 444.700 1.778.800
258.705.000 0.69%
sumber: revisi perjanjian Kinerja direktorat pspam, 2016Keterangan: * asumsi untuk perkotaan, 1 l/det = 100 sr asumsi untuk perdesaan, 1 l/det = 320 sr ** aumsi 1 KK = 4 jiwa ** data bps (publikasi proyeksi penduduk indonesia 2010-2035, tahun 2013)
l a p o r a n k i n e r j a30
3. Metode pengukuran indikator kinerja Sasaran program “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat”
Tabel 2.4.peningkatan pemenuhan Kebutuhan Hunian dan permukiman Layak dari Dana ApBnp Tahun 2016
no
(1)
output
(2) (3)
target 2016
(4)
total Kawasan Kumuh
%pelayanan
(5) = (3)/(4)x(5)
1 pembangunan dan pengembangan 2.358 Ha kawasan permukiman perkotaan
2 penyelenggaraan penataan Bangunan 212,530 m2 dan lingkungan 3 revitalisasi kawasan tematik perkotaan 108 kawasan
38.431 0.61%
sumber: revisi perjanjian Kinerja direktorat pKp dan bpb, 2016
Tabel 2.5.perhitungan peningkatan Akses sanitasi dari Dana ApBnp Tahun 2016
no
(1)
output
(2) (3)
unit satuan (2016)
(4)
jiwa terlayani %pelayanan
(5) = (4)/255.461.700 x 100%
1.508750 0,59 3.610.500 1,41
sumber: direktorat pKp dan bpbKeterangan:jumlah penduduk : 258.705.000 jiwa merupakan data bps (publikasi proyeksi penduduk indonesia 2010-2035, tahun 2013)
1. a. infrastruktur air limbah Sistem terpusat Skala kota 7 kab./kota 9 kawasan 62.250 Jiwa b. infrastruktur air limbah Sistem terpusat Skala kawasan 30 kab./kota 30 kawasan 15.750 Jiwa c. infrastruktur air limbah Sistem terpusat Skala komunal 211 kab./kota 755 kawasan 206.750 Jiwa2. instalasi pengolahan lumpur tinja 53 kab./kota 53 kawasan 1.224.000 Jiwa3. infrastruktur tempat pemrosesan akhir Sampah 44 kab./kota 44 kawasan 3.426.000 Jiwa4. infrastruktur tempat pengolah Sampah terpadu/3r 136 kab./kota 194 kawasan 169.500 Jiwa5. infrastruktur Fasilitas pengolahan Sampah antara 3 kab./kota 3 kawasan 15.000 Jiwa
infrastruktur air limbah Sistem terpusat Skala kota, kawasan dan komunal
31DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bab iiiKapasitas
organisasi
l a p o r a n k i n e r j a32
Agar suatu organisasidapat beroperasi secara maksimal perlu didukung unsur mana je-rial berupa sumberdaya manusia (man), modal (money), bahan (material), alat (machines), dan metode (method). Demikian pula
Direktorat Jenderal Cipta karya, dalam mewujudkan visi dan misinya membutuhkan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta metode pelaksanaan kegiatan.
3.1. suMBer DAyA MAnusiASumber daya manusia (SDM) menjadi ujung tombak beroperasinya organisasi, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan suatu organisasi. Direktorat Jenderal Cipta karya membutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan, dapat bekerjasama, dan memiliki komitmen terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.
pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Cipta karya didukung oleh 5.708 orang pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan, usia, dan status kepegawaian. Berdasarkan status kepegawaian, SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya terbagi menjadi aparatur Sipil negara (aSn) dan non-aparatur Sipil negara (non-aSn). aSn terbagi menjadi aSn pusat dan aSn daerah, sedangkan non-aSn terbagi menjadi non-aSn honorer dan non-aSn terkontrak (ki).
Kapasitas organisasiDalam mewujudkan visi dan misinya membutuhkan sumber daya manusia,
anggaran, sarana dan prasarana, serta metode pelaksanaan kegiatan
pusat 218 142 - - 321 543 234 201 1.659
Daerah 603 233 1.343 - 656 524 458 232 4.049
Jumlah 821 375 1.343 - 977 1.067 692 433 5.708
% 18 27 53 2 100
tabel 3.1 data sumber daya manusia direktorat jenderal Cipta Karya
statuspegawai
Letakpenempatan
Asnpusat
sarjana sarjana sarjana sarjananonsarjana
nonsarjana
nonsarjana
nonsarjana
pusatnon Asn
Daerah DaerahTotal
pegawai di Lingkungan
DJCK
Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016
33DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016
Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016
gambar 3.1.Komposisi sdm djCK berdasarkan status Kepegawaian
gambar 3.2.Komposisi sdm djCK berdasarkan status Kepegawaian asn
di setiap satuan Kerja di Lingkungan direktorat jenderal Cipta Karya
komposisi SDM dilingkungan Direktorat Jenderal Ciptakaryapadatahun 2016 didominasi oleh non-aSn honorer yaitu sebanyak 3.043 orang (53% dari
total SDM DJCk). persebaran SDM pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya dapat dilihat pada Gambar 3.2.
70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%00.00%
pusat
pusat
pusat
pusat
pusat
pusat
Daerah
Daerah
Daerah
Daerah
Daerah
Daerah
Dit
pspA
MD
it p
LpD
it B
pBD
it p
Kp
Dit
Kip
seTD
iTJe
n
n aSn Daerah
n non aSn Daerah
n aSn pusat
n non aSn pusat
27%
18%2%
53%n aSn pusat
n aSn Daerah
n non aSn Honorer
n non aSn terkontrak (ki)
l a p o r a n k i n e r j a34
pada Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa persebaran SDM dengan status aSn daerah paling banyak berada di Direktorat pengembangan Sistem penyediaan air Minum dan Satker pSpaM dengan jumlah 419 orang yang tersebar di seluruh provinsi di indonesia. Untuk SDM dengan status aSn pusat paling banyak berada di Direktorat keterpaduan infrastruktur permukiman dan Satker perencanaan dan pengendalian program infrastruktur permukiman sebanyak 190 orang.persebaran SDM dengan status non-aSn terkontrak (ki) paling banyak pada Direktorat pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan Satker pplp sebanyak 329 orang. Untuk SDM dengan status non-aSn honorer terbanyak ada pada Direktorat pengembangan kawasan permukiman dan Satker pkp sebanyak 505 orang.
komposisi SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya berdasarkan tingkat pendidikan terbagi menjadi SD/Sltp/Slta, D3/D4. S1, S2, dan S3. pada Gambar 3.3. komposisi SDM didominasi dengan tingkat pendidikanSD/Sltp/Slta yaitu sebesar 49% atau sebanyak 1.927 orang.
Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016
gambar 3.3.Komposisi sdm djCK berdasarkan tingkat pendidikan
31%
12%
Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016
gambar 3.4.Komposisi sdm djCK berdasarkan jenis Kelamin
n laki-laki
n perempuan
n SD/Sltp/Slta n D3/D4 n S 1 n S 2
69%31%
8%
49%
35DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi SDM dengan status aSn di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya terbagi menjadi 1.630 orang pegawai laki-laki (64%) dan 907 (36%) orang pegawai perempuan.
komposisi SDM berjenis kelamin perempuan pada posisi struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya dapat dilihat pada Gambar 3.5. pegawai perempuan dengan jabatan pengawas yang turut menyumbang penentuan kebijakan Direktorat Jenderal Cipta karya dengan menduduki posisi sebagai eselon iV sebanyak 18 orang atau sekitar 50% dari jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan struktural.
3.2. sArAnA DAn prAsArAnADalam mendukung pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal Cipta karya memerlukan sarana dan prasarana yang terdiri dari kendaraan operasional dan bangunan gedung sebagai berikut:1. Bangunan Gedung Bangunan gedung yang dimiliki Direktorat
Jenderal Cipta karya seluas 219.983,92 m2 yang terdiri dari depo dan gedung kantor dan laboratorium. Depo digunakan untuk penyimpanan sarana dan prasarana tanggap darurat.
2. kendaraan operasional kendaraan operasional yang dimiliki oleh
Direktorat Jenderal Cipta karya adalah 483 buah kendaraan dengan kondisi baik sebanyak 366 unit, rusak ringan 40 unit, dan rusak berat 77 unit.
Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016
gambar 3.5.Komposisi sdm berjenis Kelamin perempuan pada posisi
struktural di Lingkungan djCK
n eselon ii
n eselon iii
n eselon iV
50%
11%
39%
l a p o r a n k i n e r j a36
Tabel 3.2 Data sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Cipta Karya
jumlah bangunanno. sarana dan prasarana
Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016
1. Gedung / Bangunan
- Gedung Ditjen. Cipta karya 1
- Depo pS tanggap Darurat 1
- Wisma Sanita pejompongan 1
- Gedung kantor Satker Bangkim 1
- Gedung kantor tanggap Darurat 1
- Mess pejompongan 1
- Gedung tC pejompongan 1
- Gedung ex tata Bangunan 1
- Gedung kantor Habitat Wijaya i 1
- Gedung kantor BppSpaM 1
- Gedung Cipta karya Cipaku V 1
- Gedung Balai teknik Wilayah 1 1
- Gedung arsip Bekasi 1
- Gedung B.i.C 1
- rumah negara Golongan iii tipe a permanen 81
- rumah negara Golongan iii tipe a Semi permanen 1
- rumah negara Golongan iii tipe a Darurat 15
- rumah negara Golongan iii tipe B permanen 69
- rumah negara Golongan iii tipe B Semi permanen 9
- rumah negara Golongan iii tipe C permanen 217
- rumah negara Golongan iii tipe C Semi permanen 25
- rumah negara Golongan iii tipe C Darurat 6
- rumah negara Golongan iii tipe D permanen 214
- rumah negara Golongan iii tipe D Semi permanen 31
- rumah negara Golongan iii tipe D Darurat 2
- rumah negara Golongan iii tipe e permanen 91
- rumah negara Golongan iii tipe e Semi permanen 52
- rumah negara Golongan iii tipe e Darurat 1
- rumah negara Golongan iii lainnya 64
Jumlah 892
2. Kendaraan operasional unit
kendaraan Bermotor roda 2
- Sepeda Motor 37
kendaraan Bermotor roda 4
- Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah) 68
- pick Up 1
- Jeep 8
- Mobil pers Van 1
Jumlah 78
37DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
3.3. ALoKAsi AnGGArAnpada awal tahun 2016, Direktorat Jenderal Cipta karya mendapatkan anggaran sejumlah rp17.855.312.951.000,- yang merupakan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon ii. Direktorat pengembangan kawasan permukiman mendapat anggaran kegiatan yang terbesar, yaitu mencapai 32% dari total anggaran Direktorat Jenderal Cipta karya. anggaran tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program “meningkatnya kontribusi terhadap pengurangan luasan kawasan kumuh”.Selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, telah terjadi 2 (dua) kali revisi yang berdampak pada perubahan komposisi anggaran dan target kinerja Direktorat Jenderal Cipta karya yang ditunjukkan pada Gambar 3.6.
pengembangan kawasan permukiman (32%). Unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Bina penataan Bangunan mendapatkan tambahan pagu anggaran karena adanya kebijakan penambahan dana untuk tunjangan kinerja pada Setditjen Cipta karya dan untuk mendukung pembangunan venue Asian Games.
Menindaklanjuti instruksi presiden no. 8 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan Belanja kementerian/ lembaga Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 20016, alokasi anggaran Ditjen. Cipta karya mengalami perubahan yang kedua, menjadi rp. 17.718.709.608.000 (22 desember 2016). adanya kebijakan menteri pUpr yang dituangkan dalam surat Sekertaris Jenderal kementerian
Sumber: RKAKL Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016
gambar 3.6persebaran alokasi anggaran per unit Kerja eselon ii direktorat jenderal Cipta Karya
6,000,000,000,000
5,000,000,000,000
4,000,000,000,000
3,000,000,000,000
2,000,000,000,000
1,000,000,000,000
0 setditjen Dit Kip Dit pKp Dit BpB Dit pLp Dit pspAM
n alokasi awal
n alokasi perubahan
pagu anggaran dari apBnp pada Bulan September 2016 sebesar rp 17.601.848.801.000,- memperlihatkan bahwa komposisi anggaran terbesar tetap berada pada unit kerja Direktorat
pUpr no. kU.01.01-Mn/846, tanggal 6 September 2016 tentang penyampaian usulan penghematan (self bloking) kementerian pUpr ta. 2016, maka alokasi anggaran Ditjen. Cipta karya harus
l a p o r a n k i n e r j a38
dihemat lagi sebesar rp. 1.500.000.000,-, sehingga besarnya anggaran efektif yang digunakan untuk mewujudkan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman adalah sebesar rp. 16.218.709.608.000,-.
3.4. sisTeM yAnG MeWADAHi peLAKsAnAAn sTruKTur orGAnisAsi DireKTorAT JenDerAL CipTA KAryAproses analisis pencapaian sasaran program untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta karya, baik sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana digunakan satu sistem evaluasi kinerja yang disebut sebagai SiMeka. pada pelaksanaan operasionalisasinya, SiMeka didukung oleh sistem lainnya terkait proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan
evaluasi. Dalam proses perencanaan, sistem yang digunakan adalah Sippa (Sistem informasi perencanaan dan pemrograman) untuk proses usulan Daftar isian program dan anggaran (Dipa). alat yang digunakan untuk proses pemantauan pelaksanaan kegiatan secara elektronik, disebut e-Monitoring. Untuk proses evaluasi SDM digunakan alat yang berupa sistem evaluasi kinerja individu, disebut e-kinerja, sedangkan alat untuk melakukan analisis dan evaluasi sarana dan prasarana unit organisasi digunakan Sistem informasi Manejemen Barang Milik negara (SiMBMn). Selain itu, alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, digunakan e-performance. Secara detail sistem yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direkotat
Jenderal Cipta karya, digambarkan sebagai berikut:
siMeKA2016
Sumber: Proses Bisnis SIMEKA Tahun 2016
gambar 3.7.sistem pelaksanaan struktur organisasi direktorat jenderal Cipta Karya
3 2
1
pengguna publik
penggunasisteminternal CK
sim di lingkungan pu yang relevan
10.1 renstra dan realisasinya10.2 LaKip eselon 1,2, dan satker10.3 profil Kinerja ke CK an Kab-Kota
4.1 pagu dipa4.2 rencana aKsi4.3 progress pelaksanaan dipa
5.1 rKa K/L5.2 profil ke CK-an
Kab/Kota5.1 Kinerja satker5.2 Kinerja Kab/Kota
10 pubLiK
4 e-monitoring
9 8eVaLuatorimpLementasi saKip pegawai
9.1 informasi sebagai dasar penilaian KKe
7.1 penilaian alasan ke sKp7.1 Capaian pK (+ cascadingnya)7.2 LKe7.3 Lhp7.4 Capaian renstra
6.1 distribusi rKt6.2 Create pK6.3 isi Variabel pengukuran6.4 tindak Lanjut Lhp
5.1 data master5.2 renstra & pr jmn5.3 peta ss dan iKu CK5.4 elemen KKe5.5 setting
5.1 status entry data pengaturan
2.1 data pegawai
6.1 informasi sKp
1.1 profil Kapasitas sarpa unit Kerja
6.1 LaKip6.2 LKe dan Ljp6.3 Capaian pK
9.1 nilai KKe9.2 ba temuan (Lhp)9.3 narasi LKe
8.1 Capaian Kinerja individu
7 pimpinan unit Kerja(esl 1, esl 2 dan satker)
6 admin unit Kerja(esl 1, esl 2 dan satker)2
6
e-hrm pu
bpsdm
ehrm.pu.go.id
3e-perFormanCeemonitoring.pu.go.id/e-performance
kinerja.pu.go.id
5 super admin
1 sim bmn3.1 realisasi Kinerja outcome
3.1 manfaat5 sippasippa.ck.pu.go.id
39DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bab iVAkuntabilitas
Kinerja
l a p o r a n k i n e r j a40
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan k e b e r h a s i l a n / k e g a g a l a n pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dokumen perjanjian kinerja kemudian melakukan pengukuran capaian kinerjanya
Direktorat Jenderal Cipta karya sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja melakukan pemantauan kinerjanya secara berkala melalui sistem informasi e-monitoring. analisa dan evaluasi kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari penggunaan sumber daya sebagai input atau modal organisasi (learning and growth perspective), proses bisnis dalam menghasilkan output (internal perspective) sampai dengancapaian program yang dihasilkan oleh organisasi (customer/stakeholder perspective).
4.1. Dukungan sumber Daya penggunaan sumber daya sebagai input organisasi Ditjen. Cipta karya di tahun 2016 menunjukkan kinerja sebagai berikut:
4.1.1. sumber Daya Manusia (sDM) Ditjen. Cipta karya berkomitmen untuk
memiliki SDM yang berkualitas, dalam arti kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran program dan berintegritas dalam pelaksanaan tugasya. kinerja sasaran kegiatan meningkatnya SDM yang berkualitas digambarkan melalui:1. persentase pegawai yang telah
Memenuhi Standar kompetensi Jabatan (assesment)
Salah satu tantangan mewujudkan SDM Ditjen. Cipta karya yang berkualitas adalah jumlah aSn teknis yang lebih sedikit daripada aSn non-teknis dengan kompetensi teknis yang belum memadai.pemetaan terhadap aSn yang mengikuti standar kompetensi jabatan (assessment) selama tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa rata-rata 57,42%aSn Ditjen.Cipta karya telah memenuhi standar kompetensi jabatan.
pada tahun 2016, upaya peningkatan kompetensi teknis telah dilakukan, antara lain melalui penyusunan standar kompetensi teknis bidang cipta karya serta kerjasama dengan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia (BpSDM) kementerian pUpr untuk meningkatkan kompetensi teknis.
Akuntabilitas KinerjaDirektorat Jenderal Cipta karya sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja
melakukan pemantauan kinerjanya secara berkala melalui sistem informasi e-monitoring.
41DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2. kualitas kehadiran pegawai komitmen SDM Ditjen. Cipta karya
dapat dilihat dari ketaatan dalam mematuhi ketentuan jam kerja. Sejak diberlakukannya aplikasi Sistem informasi kehadiran (data finger print) di awal tahun 2016, tingkat kehadiran pegawai Ditjen. Cipta karya terlihat bervariasi.
sumber: subdit pdsi – direktorat Kip
sumber: subdit pdsi – direktorat Kip
Gambar 4.1. Tingkat Kehadiran pegawai Ditjen. Cipta Karya di Atas pukul 09.00
Gambar 4.2. Tingkat Kepulangan pegawai Ditjen. Cipta Karya di Atas pukul 18.30
Dari Gambar 4.1. dan 4.2. terlihat bahwa pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2016 merupakan periode dengan tingkat intensitas bekerja tertinggi. pada periode tersebut rata-rata 24,7% pegawai Ditjen. Cipta karya datang sebelum pukul 09.00 dan pulang di atas pukul 18.30 dengan tingkat
SetDitJen
pkp
pplp
BpB
kip
pSpaM
SetDitJen
pkp
pplp
BpB
kip
pSpaM
300
250
200
150
100
50
0
300
250
200
150
100
50
0
Jum
lah
pega
wai
Jum
lah
pega
wai
Jan FeB Mar apr Mei JUn JUl aGt Sep okt noV DeS
Jan FeB Mar apr Mei JUn JUl aGt Sep okt noV DeS
l a p o r a n k i n e r j a42
kehadiran pegawai tertinggi terdapat pada Direktorat pSpaM yaitu sebesar 26,57% pegawai.
terlihat bahwa kemajuan penyerapan anggaran Ditjen. Cipta karya semakin meningkat sejak Bulan Juli hingga Bulan
sumber: direktorat Kip
Gambar 4.3. Kemajuan penyerapan Anggaran Ditjen Cipta Karya TA. 2016
peningkatan intensitas bekerja secara umum terjadi pada Unit kerja Satker. dalam rangka mengejar ketertinggalan progres kegiatan. tingkat kedisiplinan terendah pegawai terjadi pada Bulan Juni 2016, dimana rata-rata 19,08% pegawai Ditjen. Cipta karya hadir di atas pukul 09.00 dan pulang sebelum pukul 18.30. Hal ini disebabkan karena Bulan Juni tahun 2016 bertepatan dengan Bulan ramadhan dan Bulan Syawal.
Gambaran intensitas kerja SDM Ditjen. Cipta karya sebagaimana disampaikan sebelumnya, menunjukkan keselarasan dengan kurva kemajuan penyerapan anggaran (kurva S). pada Gambar 4.3,
Desember beriringan dengan tingkat intensitas bekerja SDM Ditjen. Cipta karya.
4.1.2. Tata kelola Keuangan, Barang Milik negaran (BMn) dan Tata Laksana
kinerja sasaran kegiatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, BMn dan tata laksana digambarkan melalui pencapaian sebagai berikut:1. nilai aset dalam proses hibah pemanfaatan infrastruktur permukiman
hasil pembangunan yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta karya, sangat bergantung dengan status aset dari prasarana dan sarana terbangun tersebut. aset yang belum diserah terimakan kepada
renCana
realiSaSi
paGU DJCk
(status 13 Jan 2017 pukul 12.00 WiB)paGU Dipa: rp. 17,72 t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Dal
am M
ilyar
rup
iah
rp. 17,72 T(100%)
rp. 14,18 T(80,04%)
rencana AkhirDesember 2016
rp. 15,25T(86,09%)
43DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
70
60
50
40
30
20
10
0
pemerintah daerah atau masyarakat akan menyebabkan tidak adanya keberlanjutan pengelolaan aset tersebut sehingga tidak dapat dimanfaatkan. pada tahun 2016, dari seluruh total aset BMn Ditjen. Cipta karya senilai 68 trilyun, sebesar 70%-nya atau setara dengan 47,6 trilyun, merupakan aset yang berpotensi untuk dihibahkan namun hanya 8 trilyun saja aset yang dapat diusulkan, 7,2 trilyun aset yang dapat diproses dan 3,1 trilyun aset yang telah diserah terimakan (Gambar 4.4.).
- perubahan ketentuan kementerian keuangan untuk memproses hibah BMn yang terlalu cepat sehingga mengakibatkan tersendatnya proses alih status/hibah BMn yang sedang berlangsung
Hasil survey yang dilaksanakan Ditjen Cipta karya tahun 2016 di 8 (delapan) provinsi menunjukkan bahwa sarana prasarana yang sudah diserahterimakan memiliki aspek keberlajutan yang cukup tinggi dan terbukti dapat memberikan
sumber: bagian barang milik negara (bmn) – setditjen Cipta Karya
Gambar 4.4.Total BMn potensi, usulan dan proses Alih status/Hibah BMn 2016
Masih rendahnya nilai aset yang dapat diproses alih status/hibah pada tahun 2016 antara lain karena:- Usulan hibah dari satuan kerja masih
sedikitnya- Satker belum fokus untuk
memproses alih status/hibah BMn
manfaat yang cukup besar kepada masyarakat. Sebagai contoh, pada sektor air minum, keberlanjutan pengelolaan infrastruktur air minum ditunjukkan dengan adanya lembaga pengelola yang dibentuk oleh pemda. Selain itu, dukungan partisipasi masyarakat
n total aset
n potensi
n Usulan
n proses
n Serah terima
total aset potensi Usulan proses Serah terima
68.0
47,6
8,0 7,23,1
l a p o r a n k i n e r j a44
terhadap pemeliharan infrastruktur permukiman yang dibangun telah dapat memberikan layanan dan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna. lebih detil terkait hasil survey evaluasi manfaat dapat dilihat pada lampiran.
2. tingkat kualitas laporan keuangan opini Badan pemeriksa keuangan
(Bpk) atas laporan keuangan Ditjen. Cipta karya tahun 2015 adalah Wajar Dengan pengecualian (WDp).Status laporan keuangan ini menurun setelah sebelumnya pada tahun 2014 mendapatkan status Wajar tanpa
namun demikian, upaya untuk memperoleh status Wtp atas laporan keuangan Ditjen. Cipta karya tahun 2016 tetap dilakukan, antara lain melalui percepatan proses likuidasi aset.
3. persentase tingkat kinerja SDM kinerja pada aspek ini dapat dilihat dari
hasil penilaian kinerja individu terhadap Sasaran kinerja pegawai (Skp) yang telah disusun di awal tahun. penilaian terhadap kinerja individu (status 18 Januari 2017) menunjukkan rata-rata nilai kinerja individu sebesar 86,67%1 atau berkategori Baik, dengan rincian per unit kerja eselon ii sebagai berikut:
1 Nilai ini diukur dengan mererata nilai kinerja atas SKP seluruh individu
pengecualian (Wtp). Beberapa hal yang menyebabkan opini WDp adalah:- Banyak aset yang belum diserah-
terimakan kepada pemerintah kabupaten/kota
- penggabungan kementerian pekerjaan Umum dengan kementerian perumahan rakyat
- pengelolaan dan penatausahaan rumah negara golongan iii terkait piutang
Jika nilai kinerja SDM ini dibandingkan dengan kinerja rata-rata capaian output, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja output tahun 2016 sebesar 94,27% didukung oleh kinerja individu dengan rata-rata kinerja sebesar 86,67%. Beberapa faktor yang ditengarai berperan terhadap tidak optimalnya kinerja SDM dalam menghasilkan kinerja capaian output adalah:
Tabel 4.1. rincian rata-rata nilai Kinerja individu Ditjen. Cipta Karya
unit Kerja eselon ii rata-rata nilai Kinerja individu (%)
Seditjen 87,36%
Direktorat kip 88,23%
Direktorat BpB 86,30%
Direktorat pkp 85,31%
Direktorat pplp 88,63%
Direktorat pSpaM 84,19%
Total rata-rata 86,67%sumber: bagian Kepegawaian – seditjen Cipta Karya
45DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
- komposisi SDM Ditjen Cipta karya yang masih didominasi oleh SDM non teknis
- kompetensi teknis yang tidak memadai khususnya pada Unit kerja Satker
tantangan terbesar dalam mengelola dan menilai kinerja SDM pada tahun 2016 adalah:- penyusunan Skp belum sesuai
dengan kinerja individu- belum ada standar teknis uraian
kegiatan sesuai nama jabatan- Skp belum dianggap sebagai
bagian dari tata laksana kegiatan
kinerja penyelenggaraan tata laksana juga dapat dilihat pada penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), dimana pada tahun 2016 terdapat satuan kerja yang telah berhasil mendapat sertifikasi SMM yaitu Satker. Balai teknis informasi permukiman dan perkotaan (Btipp). kinerja Satker. ini dibuktikan melalui penghargaan Sertifikat iSo 9001:2015, Sertifikat iSo 27001:2013 dan Sertifikat eco Hotel dari lembaga sertifikasi internasional tÜV SUD indonesia.
4.1.3. Keandalan sistem dan Teknologi informasi
penguatan keandalan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya dilakukan secara komprehensif melalui pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (tik) sesuai dengan peraturan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan rakyat nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan tik di kementerian pekerjaan Umum dan perumahan rakyat
serta rencana induk pengembangan (rip) tik Direktorat Jenderal Cipta karya.
pengelolaan teknologi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya dilakukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan serta menjadi media penyebar luasan informasi dengan mem-perhatikan efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan risiko terkait tik dan mempertimbangkan penggunaan teknologi mutakhir, tepat guna, dan berkelanjutan.
pengelolaan tik dibagi menjadi 4 (empat) pilar utama yaitu: 1. sumber daya manusia dan manajemen
tik (brainware) pada pilar brainware telah diterbitkan
Se Direktur Jenderal Cipta karya nomor 53 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan teknologi infor masi komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya yang memuat panduan dalam manajemen dan teknis pengelolaan tik di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya. terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta karya telah menyusun rencana induk pengembangan pengembangan (rip) tik tahun 2016-2019 yang berisi langkah-langkah untuk mewujudkan target pengembangan tik sampai dengan tahun 2019.
2. perangkat keras (hardware) pengelolaan perangkat keras (hardware)
diwujudkan dengan membangun jaringan komunikasi data antara pusat dengan 33 provinsi yang meliputi jaringan kabel, nirkabel, absensi elektronik, video conference dan sistem
l a p o r a n k i n e r j a46
server provinsi menggunakan teknologi Virtual Private Network (Vpn). Saat ini telah dikembangkan jaringan CCtV kegiatan strategis yang meliputi kegiatan plBn di 7 (tujuh) lokasi (entikong, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw, nanga Badau dan aruk) dan tpa regional di 2 (dua) lokasi (legok nangka dan nambo).
3. perangkat lunak (software) pada pilar pengelolaan perangkat lunak
(software) telah difasilitasi 47 sistem/aplikasi aktif di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta karya yang telah ter-hosting di Virtual Private Server (VpS) pusdatin kementerian pUpr dan dapat diakses pada alamat web http://ciptakarya.pu.go.id. Seluruh sistem/ aplikasi tersebut telah didampingi tata kelolanya agar sesuai dengan standar kementerian pUpr. pada akhir Desember 2016, dari 65 sistem/aplikasi yang ada, 47 sistem/aplikasi sudah hosting di web Direktorat Jenderal Cipta karya, dan sisanya masih dalam proses hosting seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:
4. substansi data dan informasi (dataware) pilar terakhir dalam pengelolaan
Data dan informasi (dataware) telah dikembangkan Data Warehouse Cipta karya yang merupakan kumpulan aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung proses dalam pengambilan keputusan.
kinerja lain terkait penguatan keandalan sistem dan teknologi informasi di tahun 2016 adalah dengan dikembangkannya Sistem informasi Manajemen evaluasi kinerja (SiMeka). Sistem ini merupakan salah satu sistem yang dihasilkan Ditjen Cipta karya untuk mengadopsi Grand Design penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) Unit organisasi Ditjen. Cipta karya sebagaimana tertera pada Gambar 4.5.
Tabel 4.2.Jumlah sistem/aplikasi Direktorat Jenderal Cipta Karya
no unit Kerja hosting di Luar server
server Cipta Karyajumlah aplikasi
1. Dit. pSpaM 8 6 2
2. Dit. pplp 11 7 4
3. Dit. pkp 9 7 2
4. Dit. BpB 9 6 3
5. Dit. kip 10 10 -
6. Setditjen 17 9 8
7. BppSpaM 1 - 1
Total 65 44 21
sumber: subdit pengelolaan data dan sistem informasi tahun 2016
47DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sumber: direktorat Kip
Gambar 4.5. Grand Design sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (sAKip) DJCK
Grand Design Sakip Ditjen. Cipta karya menggambarkan suatu siklus perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja yang terjadi secara bersama-sama pada unit organisasi dan individu Ditjen Cipta karya. kinerja organisasi dan kinerja individu akan saling terhubung melalui penggunaan seperangkat indikator kinerja. penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut:1. perencanaan kinerja perencanaan merupakan tahap awal dari
manajemen kinerjayang dimulai dengan perumusan visi dan misi organisasi, perumusan tugas pokok dan struktur organisasi, sasaran dan fungsi-fungsi unit organisasi hingga uraian jabatan,
sasaran kinerja dan rencana tindakan kinerja setiap orang di masing-masing unit organisasi. pada unit organisasi, tahapan ini menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. pada individu/pegawai, rencana kinerja ini berisikan uraian jabatan dan tugas serta sasaran kinerja dari jabatan individu tersebut. Seperti halnya pada unit organisasi, masing-masing individu juga memiliki indikator kinerja Utama (ikU).
2. perjanjian kinerja perjanjian kinerja merupakan pernyataan
perenCAnAAn KinerJA perJAnJiAn KinerJA penGuKurAn, eVALuAsi DAn peLAporAn KinerJA
orG
An
isA
siin
DiV
iDu
rKprencana Kerja
program
rensTrArencana strategis Ditjen Cipta Karya
iKu/iKpindikator Kinerja
utama
TusiTugas & Fungsi
rpJMrencana program jangka Menengah
rKAKLrencana Kerja
Anggaran Kementerian/
Lembaga
DipADaftar isian
pelaksanaan Anggaran
pelaksanaanKerja
FeeDBACK
reward and punishment
rKp
: Menggambarkan proses internal organisasi: Menggambarkan hubungan keterkaitan antara organisasi dan pegawai: Menjadi warning, mendapat catatan dari itjen
LeGenDA
renJArencana
Kerja
Komitmen pimpinan untuk Melaksanakan rencana Kinerja
dalam bentuk dokumen pK
Komitmen pegawai untuk Melaksanakan rKT dalam bentuk
dokumen sKp(AKp berbasis kinerja organisasi)
perenCAnAAn KinerJA peGAWAi (inDiKATor KinerJA inDiViDu}
rensTrAAKsi
pengukuran Kinerja tahunan/
Triwulan
Monitoring dan evaluasi tahunan/
Triwulan
Hasil dan Laporan (LaKip)
eVALuAsi
HAsiL KinerJA peGAWAi
MoniTorinG KinerJA peGAWAi
peniLAiAn KinerJA peGAWAi
l a p o r a n k i n e r j a48
tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. pada individu, pernyataan tekad ini tercermin dalam Sasaran kinerja pegawai (Skp) yang ditandatangani bersama dengan atasan langsung individu tersebut.
3. pengukuran kinerja pengukuran kinerja digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
4. evaluasi kinerja evaluasi kinerja merupakan kegiatan
untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, serta penilaian atas
pencapaian hasil;penilaianatasaktivitas, program, kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; penilaian atas pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya.
5. pelaporan kinerja pelaporan kinerja merupakan refleksi
kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. pelaporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas setiap instansi yang harus mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dialokasikan kepadanya. laporan kinerja memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi/individu dalam pencapaian hasil kinerja dibandingkan dengan kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun.
proses bisnis SiMeka dalam mengintepretasikan Grand Design Sakip dapat dilihat pada Gambar 4.6. proses bisnis SiMeka terbagi menjadi 6 (enam) modul aplikasi utama yang terbagi dalam 3 (tiga) proses input-proses-output.
49DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sumber: direktorat Kip
Gambar 4.6.proses Bisnis siMeKA
keenam modul tersebut adalah perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pengolahan, pelaporan dan evaluasi. pada setiap modul, proses input hingga output akan selalu mengkaitkan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. pada proses perencanaan, terdapat data yang diinput antara laindata master berupa matriks renstra yang meliputi indikator kinerja serta peta sasaran strategis ikU. kedua data tersebut diproses dengan output yang dihasilkan diantaranya adalah Form rkt serta peta Sasaran Strategis dan ikU yang terselaraskan hingga individu.
pada tahapan perjanjian kinerja, data yang diinput berupa pagu Dipa, target pk serta variabel rumusan kinerja. Data input ini akan diproses untuk menghasilkan output berupa
pk dan rencana aksi. output pk selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penyusunan Skp. tahap pengukuran meliputi input progres pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari e-Monitoring yang selanjutnya akan diproses untuk dipantau dan diukur kinerjanya. output dari tahapan pengukuran adalah data dan informasi pelaksanaan output yang akan dilaporkan melalui laporan Monitoring dan evaluasi triwulanan.
tahapan pengolahan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses Sakip karena pada tahapan ini data dan informasi realisasi kinerja outcome akan dihasilkan melalui seperangkat variabel rumusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. output dari tahapan ini adalah informasi realisasi kinerja yang akan menjadi input bagi tahapan selanjutnya.
ouTpuTinpuT proses
eVALuAsipenGuKurAnperJAnJiAn KinerJAperenCAnAAn peLAporAnpenGoLAHAn 6321 54
B Ki
ner
JA in
DiV
iDu
A
Kin
erJA
orG
An
isA
si
DAsHBoArD unTuK piMpinAn
inForMAsi unTuK puBLiK
LoAD proGrespeLAKsAnAAnDipA DAri eMon
inpuT HAsiL peMAnTAuAn & penGuKurAn
inForMAsi CApAiAn sKp
A.13
A.13
A.8
A.9
A.13
inForMAsi unTuK eVALuATor KKe
A.12
penyusunAnLAKip
penyusunAnLAKip
DATA inDuKn DATA MAsTer (WiLAyAH,
orGAnisAsi, peGAWAi)n peTA ss & iKun KKe
seTTinG sAnDinGAniKu Vs noMenKLATur ouTpuT
seTTinG VAriABeL DAn ruMusiKu, MAnFAAT, KeTerpADuAn, eVALuAsi sATKer
A.11
A.1A.1
KeLoLALKe & LHeA.16
reALisAsiKinerJAA.10
A.2
A.3
e-MoniTorinGDipA/rKAKL
peMBuATAnrenCAnAAKsi(load rencana aksi emon)
A.7
peMBuATAn pK(load DATA pAGu)A.6
n Daftar iKu, JFu pegawai
n entry nilai sKpB.2
penGeLoLAAn DATA rensTrA
peMBuATAnrKT
reVieW rensTrA
A.4
A.4
A.15
penGeLoLAAnpeta ss, iKu Jabatan, dan Cascadingnya
B.1
DATABAsesiMeKA
l a p o r a n k i n e r j a50
pada tahapan pelaporan, input berupa data dan informasi realisasi kinerja yang akan dimanfaatkan bagi penyusunan laporan kinerja, penilaian kinerja pegawai, evaluasi implementasi Sakip dan informasi untuk pimpinan. pada tahapan evaluasi, fitur pada SiMeka ditujukan bagi para evaluator untuk menilai implementasi Sakip unit kerja melalui pengelolaan kertas kerja evaluasi. SiMeka dapat diakses melalui http://ciptakarya.pu.go.id/simeka.
4.2. proses Bisnis internal Direktorat Jenderal Cipta Karyaproses bisnis internal Direktorat Jenderal Cipta karya dalam menghasilkan output pada tahun 2016 menunjukkan kinerja sebagai berikut:4.2.1. Keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman
Sasaran kegiatan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan infrastruktur permukiman tahun 2016 digambarkan melalui:1. konsistensi penyelenggaraan infra-
struktur permukiman terhadap rpi2JM Untuk menjaga dan memastikan
keterpaduan penyelengggaraan infra-struktur permukiman perlu diperhatikan konsistensi antara proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran yang dapat diukur dengan membandingkan kegiatan yang ada dalam dokumen penganggaran (Daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa)/rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga) dengan rpi2JM yang menjadi dasar perencanaan penyelenggaraan infrastruktur per mukiman dengan perhitungan sebagai berikut:
konsistensi penyelenggaraan infra-struktur permukiman tahun 2016 menun jukkan nilai sebesar 75%, naik dari persentase tahun 2015 yaitu sebesar 70%. angka ini diukur dari kesesuaian rpi2JM terhadap rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga (rkakl). Hasil tersebut diperoleh dari kegiatan Fasilitasi rencana penyusunan Strategi rencana aksi Daerah di tingkat provinsi yang dilaksanakan untuk men-dapatkan rpi2JM Bidang Cipta karya yang berkualitas dalam rangka me wu-jud kan permukiman layak huni dan berkelanjutan sebagai target rpJMn 2015-2019 dan mendorong ter lak sa na-nya gerakan 100-0-100. Sam pai dengan tahun 2016 sebanyak 302 kabupaten/kota telah memiliki rpi2JM yang berkualitas.
2. persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
Dengan menggunakan pendekatan peraturan Menteri keuangan nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga, status penyerapan anggaran Ditjen. Cipta karya per tanggal 31 Desember adalah 87,14% terhadap pagu efektif. kinerja penyelenggaraan ini belum maksimal dikarenakan:a. terdapat pagu yang masuk kategori
penghematan sebesar 1,5 trilyun yang dananya melekat (tidak bisa dihilangkan)
×100%(jumlah kegiatan dalam dipa yang sesuai rpi2jm)
(total jumlah kegiatan dalam dipa)
51DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
b. terdapat 16 kegiatan pHln dengan pagu 1,17 trilyun yang ditolak oleh kementerian keuangan
c. terdapat 14 paket kegiatan dengan total 193,73 Miliar yang semula ditargetkan akan terkontrak pada Desember 2016, namun belum dapat terialisasi karena:- adanya lelang ulang terkait
adanya sanggah dan aduan- tanda tangan kontrak menunggu
terbitnya Sk Satker.
pembangunan infrastruktur permukiman, adalah belum siapnya kelembagaan di tingkat daerah untuk menerima dan mengelola infrastruktur terbangun. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan di daerah antara lain dengan mengoptimalkan pendampingan kepada lembaga pengelola dan SDM pengelolanya, dengan kinerja sebagai berikut:1. Jumlah lembaga pengelola yang
meningkat kapasitasnya
- keterlambatan pokja- masih menunggu izin multiyears
d. Sebagian satker belum melakukan updating e-monitoring
pada pencapaian output belanja, kinerja Ditjen. Cipta karya adalah sebesar 89,51%. kinerja yang belum maksimal ini disebabkan adanya pembatalan pelaksanaan kegiatan karena ketidaksiapan readiness criteria.
4.2.2. Kapasitas kelembagaan Salah satu kendala dalam pemanfaatan
pada sektor air minum, upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan melalui: a. pendampingan kepada 21 pDaM
untuk penggunaan aplikasi info air Minum dan kepada 14 pDaM untuk penguatan kelembagaan penyelenggara SpaM
b. pendampingan kepada 4 BlU untuk memproses UptD menjadi ppk BlUD dan kepada 5 BlU untuk perbaikan penguatan struktur organisasi dan kelengkapan dokumen peraturan
Tabel 4.3.Jumlah Lembaga pengelola yang Meningkat Kapasitasnya
no sektor jumlah Lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
jumlah Lembaga pengelola yang mendapat pendampingan
air Minum
Sanitasi
penataan Bangunan dan lingkungan
permukiman
35 pDaM
9 UptD
57 kabupaten/kota
22 Forum komunitas Hijau (FkH)
11.067 Badan keswadayaan Masyarakat (BkM)
33 provinsi (Bappeda pU dan Dinas pU)
35 pDaM
9 UptD
2 kabupaten/kota (Halmahera dan Bojonegoro)
22 FkH
11.067 BkM
33 provinsi (Bappeda pU dan Dinas pU)
1.
2.
3.
4.
sumber : Direktorat pspAM, Direktorat ppLp, Direktorat pKp, Direktorat BpB
l a p o r a n k i n e r j a52
pada sektor sanitasi, upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan melalui pendampingan kepada kabupaten/kota dalam membentuk unit pengelola persampahan dan sanitasi. pada tahun 2016, dari 57 kabupaten/kota yang didampingi baru terealisasi 2 unit pengelola persampahan dan sanitasi yaitu di kabupaten Halmahera dan kabupaten Bojonegoro.
pada sektor penataan bangunan dan lingkungan, upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola antara lain dilakukan melalui lokalatih kepada 22 Forum komunitas Hijau, sementara pada sektor permukiman upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan melalui sosialisasi nSpk pada 33 pemerintah provinsi (Dinas pU dan BappeDa provinsi), pembinaan kepada 11.067 BkM yang terlibat dalam program kotaku (kota tanpa kumuh).
2. Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
pada tahun 2016, hasil pendampingan kepada lembaga pengelola menghasil-kan peningkatan kapasitas terhadap SDM lembaga pengelola dengan total sebanyak 2.149 orang melalui mekanisme pembinaan teknis pada Balai teknis air Minum dan Balai teknis Sanitasi, pembinaan teknis oleh direktorat teknis terkait serta pelatihan.
4.2.3. pengendalian dan pengawasan Sasaran kegiatan pengendalian dan
pengawasan pada tahun 2016 dapat dilihat kinerjanya sebagai berikut:1. tingkat implementasi Sakip nilai implementasi Sakip menggambar-
kan seberapa jauh tingkat akuntabilitas kinerja organisasi Ditjen Cipta karya. pada tahun 2015, tingkat akuntabilitas kinerja Dijten Cipta karya mencapai 72,81%2. angka ini bermakna bahwa kinerja organisasi Ditjen. Cipta karya “sangat baik” dengan intepretasi bahwa organisasi Ditjen. Cipta karya telah akuntabel dan telah memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat baik.
2 Surat Irjen Kementerian PUPR kepada Dirjen Cipta Karya No. Kj.06.01-Ij/630 tanggal 28 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015
Tabel 4.4.Jumlah sDM Lembaga pengelola yang Meningkat Kapasitasnya
no sektor jumlah sdm yang meningkat kapasitasnya
air Minum
Sanitasi
penataan Bangunan dan lingkungan- taBG- tim pengkaji teknis
permukiman
1.375 orang
430 orang
134 orang9 orang
201 orang
1.
2.
3.
4.sumber: Direktorat BpB, Direktorat pspAM, Balai Teknik Air Minum, Balai Teknik sanitasi
53DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Walaupun telah akuntabel, namun masih terdapat beberapa catatan dari evaluator terhadap pelaksanaan kinerja Ditjen. Cipta karya agar dapat ditindaklanjuti sehingga tingkat akuntabilitas kinerja meningkat di tahun berikutnya sebagai berikut:a. pencantuman tujuan dalam renstra
Ditjen. Cipta karya 2015-2019 yang berorientasi pada hasil/output penting yang harus diwujudkan;
b. reviu renstra Ditjen. Cipta karya 2015-2019 agar tujuan, target serta indikator kinerja selaras dengan target kinerja renstra kementerian pUpr maupun rpJMn;
c. pengukuran kinerja secara berjenjang dari staf hingga manajerial;
d. penyediaan data akurat atas selisih realisasi terhadap target renstra 2015;
e. tujuan dalam renstra disertai dengan target keberhasilan; dan
f. Reward and punishment atas hasil pengukuran kinerja eselon iV ke atas.
tindak lanjut yang telah dilakukan oleh
Ditjen. Cipta karya terkait catatan evaluator tersebut di tahun 2016 antara lain:
a. reviu terhadap target kinerja dan indikator kinerja dalam renstra Ditjen. Cipta karya 2015-2019 agar selaras dengan target kinerja dalam rpJMn dan renstra kementerian pUpr;
b. pengembangan Sistem informasi Manajemen evaluasi kinerja (SiMeka) yang terintegrasi dengan sistem lainnya seperti Sippa, Sipro, e-mon, dan Sistem kepegawaian;
c. inisiasi penyusunan indikator kinerja individu yang berjenjang dari staf hingga manajerial;
d. Sosialisasi penyusunan Skp berbasis kinerja organisasi;
e. penetapan 10 (sepuluh) tenaga evaluator Sakip; dan
f. Sosialisasi Sakip dan tata cara penyusunan laporan kinerja ke seluruh entitas akuntabilitas kinerja.
2. penyelesaian temuan itjen, Bpkp, dan Bpk-ri
pada status 31 Desember 2016, dari total temuan sebanyak 71,9 M telah ditindaklanjuti sebesar
Tabel 4.5. nilai hasil evaluasi penyelenggaraan sAKip unit organisasi DJCK
no Komponen bobot/nilai maksimal nilai hasil evaluasi
perencanaan kinerja
pengukuran kinerja
pelaporan kinerja
evaluasi kinerja
Capaian kinerja
Jumlah
total nilai
24,03%
19,38%
12,96%
tidak Dinilai
9,17%
65,53%
72,81%
30%
25%
5%
10%
20%
90%
100%
a.
B.
C.
D.
e.
sumber: surat irjen Kementerian pupr kepada dirjen Cipta Karya no. Kj.06.01-ij/630 tanggal 28 maret 2016 tentang Laporan hasil evaluasi saKip tahun 2015
Detail capaian kinerja Sakip Ditjen. Cipta karya sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut:
l a p o r a n k i n e r j a54
54,93%, sedangkan sisanya belum ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:a. progres temuan inspektorat Jenderal pada temuan inspektorat Jenderal,
laporan Hasil pemeriksaan (lHp) yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 1,43 M untuk kode 01 (keborosan), 3,59 M untuk kode 02 (kebocoran) dan 380 kejadian untuk kode 03-10 (administrasi)
b. progres temuan Bpk pada temuan Bpk, laporan Hasil
pemeriksaan (lHp) yang belum ditindaklanjuti sebesar 4,667 M, dengan sisa temuan terbesar dari Direktorat pengembangan plp (termasuk MSMHp, USri) sebesar 4,066 M
c. progres temuan Bpkp pada temuan Bpkp, laporan Hasil
pemeriksaan (lHp) yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar 32,924 M untuk kode 01 (keborosan), 1,947 M untuk kode 02 (kebocoran) dan 1.999 kejadian untuk kode 03-10 (administrasi)
Dalam menyikapi permasalahan proses tindak lanjut temuan Bpk-ri, itjen dan Bpkp pada Satker. di lingkungan Ditjen. Cipta karya yang sering kali melampaui batas waktu 60 hari, pada di tahun 2016 Ditjen. Cipta karya telah memberikan peringatan dini kepada Satker. terkait untuk segera menindaklanjuti temuan sebelum 60 hari sesuai dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan negara.
4.2.4. peningkatan Kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman
Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kuantitas landasan hukum penyelenggaraan infrastruktur permukiman, Ditjen. Cipta karya mendorong penyusunan norma, Standar, prosedur dan kriteria (nSpk) bidang permukiman baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun ranperda/perkab/perwali oleh pemerintah daerah. Capaian kinerja sasaran kegiatan peningkatan kualitas pengaturan dan pengelolaan infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut:1. Jumlah nSpk bidang permukiman yang
diterbitkan tahun 2016 pada tahun 2016, Ditjen. Cipta karya
telah menerbitkan 20 (dua puluh) nSpk yang terdiri dari 1 (satu) peraturan presiden, 1 (satu) peraturan pemerintah, 6 (enam) peraturan Menteri pUpr, 1 (satu) Surat edaran Menteri pUpr, 5 (lima) Surat edaran Dirjen Cipta karya, 2 (dua) pedoman teknis, 1 (satu) penyusunan pedoman, 1 (satu) penyusunan rancangan Undang-Undang, 1 (satu) penyusunan Bahan, dan 1 (satu) penyempurnaan panduan (tabel 4.6). Judul nSpk secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran.
55DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2. Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki peraturan penyeleng garaan infrastruktur per-mukim an (dokumen perencanaan/ ranperda/perkab/perwali)
pada tataran pemerintahan daerah, Ditjen. Cipta karya telah mendorong adanya peningkatan kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman melalui penyusunan dokumen peren-canaan/ranperda/perkab/ perwali penye-le ng garaan infratruktur permukim an, dengan kinerja di tahun 2016 seperti yang tergambar dalam tabel 4.7.
tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari total 514 kabupaten/kota3, sebanyak 469 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki rencana induk Sistem penyediaan air Minum (ri SpaM), 424 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah tentang bangunan gedung (perda BG), 26 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Sk taBG, 16 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah tentang penetapan kawasan kumuh (perda kumuh) dan 479 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Strategi Sanitasi kabupaten/kota (SSk).
Tabel 4.6.Jumlah nspK yang di terbitkan dalam tahun 2016
no Komponen jumlah nspK tahun 2016
air Minum
Bina penataan Bangunan
pengembangan kawasan permukiman
penyehatan lingkungan permukiman
Dukungan Manajemen
6 nSpk
4 nSpk
5 nSpk
3 nSpk
2 nSpk
1.
2.
3.
4.
5.
sumber: seditjen, direktorat Kip, direktorat pspam, direktorat ppLp, direktorat pKp, direktorat bpb
Tabel 4.7.Jumlah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang memiliki peraturan penyelenggaraan permukiman
no sektor bentukperaturan
pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan
tahun 2016
akumulasi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah
memiliki peraturan
air Minum
Bina penataan Bangunan
pengembangan kawasan permukiman
penyehatan lingkungan permukiman
riS SpaM
perda BG
Sk taBG (tim ahli Bangunan Gedung)
perda kumuh
rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (rp2kpkp)
SSk
16 kab/kota
69 kab/kota
11 kab/kota
19 kab/kota
96 kab/kota
165 kab/kota
469 kab/kota
443 kab/kota
26 kab/kota
22 kab/kota
96 kab/kota
479 kab/kota
1.
2.
3.
4.
sumber: seditjen, direktorat Kip, direktorat pspam, direktorat ppLp, direktorat pKp, direktorat bpb
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
l a p o r a n k i n e r j a56
tahun 2016 merupakan tahun terakhir pendampingan penyusunan rancangan perda BG melalui apBn.Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian perda BG, pada tahun 2016 Ditjen. Cipta karya melakukan strategi percepatan penyelesaian perda BG melalui kegiatan pendampingan bekerjasama dengan kementerian Dalam negeri dan kementerian Hukum dan HaM serta menyediakan Model peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan panduan pelaksanaan kegiatan.Bantuan teknis dari pemerintah pusat berupa Model perda BG ini dapat membantu pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan perda BG agar sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan peraturan pemerintah tentang Bangunan Gedung (ppBG).
4.2.5. peningkatan Kualitas Komunikasi, edukasi dan Kampanye publik
Upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat penyelenggaran infra-struktur permukiman telah dilakukan oleh Ditjen.Cipta karya melalui peningkatan kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik.kinerja sasaran kegiatan ini di tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Jumlah publikasi yang diterbitkan Selama tahun 2016, Ditjen. Cipta karya
telah menerbitkan sebanyak 12 buletin yang membahas tentang bidang Cipta karya.
2. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga Desember 2016 adalah 71,42%, sisanya masih dalam proses tindak lanjut.
Selain menerbitkan publikasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Ditjen. Cipta karya juga mengikuti pameran baik berskala nasional maupun internasional sebanyak 15 kali, kampanye dan talkshow sebanyak 26 kali, penyelenggaraan Duta Sanitasi, penyerbarluasan informasi pip2B, serta pembuatan video ataupun film bertema permukiman.
4.3. Capaian Kinerja program Direktorat Jenderal Cipta KaryaCapaian kinerja Ditjen. Cipta karya, pada akhir tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.8.
Tabel 4.8. pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016
sasaran program indikator KinerjaKinerja
terhadap apbnp (%)
targetapbnp
(%)
targetapbn
(%)
Capaian (%)
Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
100
104,91
96,5
0,69
0,61
2,00
1,68
0,56
2,08
0,69
0,64
1,93
sumber: seditjen, direktorat Kip, direktorat pspam, direktorat ppLp, direktorat pKp, direktorat bpb
57DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
rata-rata capaian kinerja Ditjen. Cipta karya pada tahun 2016 adalah sebesar 100,47%, dengan dengan kinerja tertinggi pada pencapaian sasaran program “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak” yaitu sebesar 104,91%.
Jika dibandingkan dengan target nasional maka kontribusi Ditjen. Cipta karya (apBn) adalah sebagai berikut:
sumber: subdit perencanaan teknis direktorat pspam, direktorat ppLp, direktorat pKp, direktorat bpb
Gambar 4.7.Capaian nasional berdasarkan Capaian Kontribusi Ditjen Cipta Karya (ApBn)
Capaian layanan air minum (%)
target renstra layanan Sanitasi (%)
target renstra penanganan kumuh (%)
Capaian penanganan kumuh (%)
Capaian layanan Sanitasi (%)
target renstra layanan air minum (%)
0
20192018201720162015
120
100
80
60
40
20
02014
246810
10
61.0661.06
68.38 73.3778.8
84,8
8572
71.6671.0564
92,1
92
100
100
68.38
62.1464.07
9.188.86
Tabel 4.9Kontribusi Ditjen Cipta Karya Terhadap sasaran program nasional
sasaranprogram
indikatorKinerja
baseline2014
2015tr tr tr trCa Ca ta tr
2016 20192017 2018
Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
68.11
10
61.06
76 70.97 82 71.66 88 1.11 94 100
8 9.18 6 8.44 4 0.3 2 0
64 62.14 72 64.07 85 3.57 92 100
sumber: direktorat pspam, direktorat ppLp, direktorat pKpKeterangan :tr : target renstra (%), Ca: Capaian apbn (%), ta : target apbn (%)
alokasi anggaran apBn Ditjen. Cipta karya tahun 2016 dalam rangka melaksanakan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman telah memberikan kontribusi peningkatan capaian sasaran program nasional yang ditunjukkan pada tabel 4.9 dan Gambar 4.7.
l a p o r a n k i n e r j a58
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
17.76
renstra kementerian pUpr 2015-2019 menyebutkan bahwa, Ditjen. Cipta karya berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis kesembilan (SS-9) ‘meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak’. pencapaian sasaran Strategis tersebut diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
pada tahun 2016, target sasaran ini adalah 83%, dengan realisasi capaian sebesar 75,76%. terjadinya selisih capaian ini dipengaruhi oleh kinerja cakupan pelayanan akses sanitasi yang belum dapat tidak terealisasi dengan baik.
4.3.1. sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi Masyarakat”
kinerja sasaran ini digambarkan melalui indikator meningkatnya cakupan pelayanan akses air minum. pada tahun 2016, telah terealisasi sebanyak 3.780 liter/detik atau setara dengan 0.69% cakupan pelayanan akses air minum. angka realisasi ini merupaan total target kapasitas SpaM terbangun baik di perkotaan maupun di perdesaan berdasarkan perhitungan full capacity SpaM terbangun.
pelaksanaan kinerja sasaran ini didukung oleh output yang dilaksanakan Direktorat pengembangan Sistem penyediaan air Minum (pSpaM). kecenderungan kinerja output yang diselenggarakan Direktorat pSpaM dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun 2016 ditunjukkan oleh Gambar 4.8.
sumber: subdit perencanaan Teknis Direktorat pspAM, Direktorat ppLp, Direktorat pKp, Direktorat BpB
Gambar 4.8.Kinerja penyelenggaraan output Mendukung sasaran
“Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat”
realisasi (%)
target (%)
Tr i Tr ii Tr iii Tr iV
100.00
75.00
45.08
9.22
39.85
62.77
92.15
iKp 1+iKp 2+iKp 33
sasaran strategis =Keterangan :iKp 1 : persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minumiKp 2 : persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaaniKp 3 : persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
59DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Dalam mencapai target 0,69% telah dilakukan pembangunan di 231 kawasan SpaM perkotaan, 22 SpaM kawasan rawan air, 10 SpaM kawasan khusus, 2 kawasan SpaM regional, 64 pembangunan SpaM kawasan rawan air, 33 kawasan pengembangan Jaringan perpipaan kawasan khusus serta 421 SDM lembaga pengelola mendapat pembinaan teknis dengan kinerja fisik rata-rata sebesar 92,15%. Selain pendekatan pembangunan untuk menambah kapasitas terbangun, di tahun 2016 dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain seperti:1. rapat konsultasi regional dan rapat
penajaman program SpaM, yang merupakan upaya penjaringan usulan pengembangan SpaM dan seleksi atas usulan tersebut sesuai dengan readiness criteria yang sudah ditetapkan.
2. Sinkronisasi air baku untuk air minum, yang merupakan kegiatan rapat koordinasi bersama antara Ditjen. Cipta karya dan Ditjen. Sumber Daya air, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka upaya penjaminan air baku untuk air minum, sehingga target kapasitas SpaM terbangun dapat tetap terpenuhi.
3. Mid term review yang merupakan kegiatan konsolidasi tengah tahun dalam upaya pendataan potensi permsalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan SpaM termasuk upaya pendataan komitmen pemda dalam bentuk Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) dan target sambungan rumah (Sr) yang akan dibangun oleh pemerintah daerah dengan DDUB tersebut.
4. rapat koordinasi evaluasi akhir tahun,
yang merupakan kegiatan konsolidasi pengembangan SpaM di akhir tahun dalam upaya pendataan dan konsolidasi hasil pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Walaupun realisasi cakupan pelayanan air minum telah sesuai target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala serta tantangan sebagai berikut:1. revisi Dipa yang meliputi rekomposisi
MyC, self blocking, tunggakan pMk, serta pergeseran FaS yang memerlukan waktu relatif lama
2. pelaksanaan konstruksi yang terhambat di lapangan (ijin crossing, ijin hutan lindung, sengketa sumber air/lahan, pengiriman material) pada Satker pSpaM provinsi Jambi, Satker pSpaM Strategis, dan Satker pSpaM provinsi Jawa timur
3. gagal lelang atau lelang ulang di beberapa satker provinsi (Jawa timur, Diy, ntB, Jawa tengah, Satker pSpaM Strategis) akibat kurang cermat dalam merujuk kaidah pelelangan yang berlaku
4. tidak maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknik kepada pengelola pDaM yang dilakukanoleh Balai teknis air Minum karena adanya penghematan dan perubahan prioritas dari pembinaan teknis menjadi peningkatan kualitas prasana dan sarana Balai teknis air Minum
5. adanya keterbatasan sumber air baku pada daerah pelayanan
6. masih adanya kapasitas produksi (idle capacity) pada sistem eksisting
7. komitmen pemerintah daerah yang masih rendah untuk membangun jaringan distribusi perpipaan
8. masih kurangnya komitmen pDaM
l a p o r a n k i n e r j a60
untuk mempercepat perluasan pemasangan sambungan rumah
9. masih besarnya biaya penyambungan Sr pada konsumen
pada dokumen renstra Ditjen. Cipta karya 2016-2019 disampaikan bahwa dalam memenuhi target 100% cakupan pelayanan air minum di tahun 2019, pendanaan apBn berkontribusi sebesar 35% dan sisanya merupakan kontribusi dari apBD, swasta dan masyarakat. Jika menggunakan asumsi bahwa dengan pendanaan 35% mampu menghasilkan peningkatan cakupan pelayanan air minum sebesar 0,69% di tahun 2016, maka diperkirakan sisa pendanaan lainnya mampu menghasilkan tambahan cakupan pelayanan air minum sebesar 1,207%. ini berarti pada tahun 2016 diperkirakan akan terdapat penambahan cakupan pelayanan air minum secara nasional sebesar 1,857%.
Berdasarkan baseline cakupan pelayanan air minum nasional tahun 2015 sebesar 70,97% dan dengan potensi realisasi cakupan pelayanan air minum tahun 2016 sebesar 1,857%, maka cakupan pelayanan air minum nasional hingga tahun 2016 diperkirakan sebesar 72,827%. Jika realisasi
ini disandingkan dengan target renstra sebagaimana disampaikan pada Bab ii (82%), maka masih terdapat selisih sebesar 9,173% di tahun 2016 atau sebesar 27,173% terhadap target tahun 2019. ini berarti, rata-rata yang harus dicapai per tahun hingga 2019 adalah sebesar 9,057%.
Jika kinerja sasaran tahun 2016 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, maka peningkatan cakupan pelayanan air minum pada periode 2011-2016 menunjukkan tren yang positif sebagaimana terlihat pada tabel 4.10.
pembangunan sistem penyediaan air minum telah memberikan manfaat berupa pelayanan air minum untuk masyarakat melalui pemanfaatan sambungan rumah. Hasil evaluasi manfaat yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta karya terhadap prasarana dan sarana terbangun tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa peningkatan akses air minum aman akan menurunkan angka keluhan diare sebesar 3,49% dan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 33,23%4. pada 8 (delapan) provinsi lokasi survey, pada umumnya,pemanfaat langsung infrastruktur air minum merasakan kondisi lebih baik setelah mendapatkan akses air
4 Evaluasi manfaat dilakukan melalui dua tahapan: 1) Evaluasi Manfaat Total: menganalisa kontribusi cakupan air minum aman terhadap tingkat keluhan diare dan angka harapan hidup dengan menggunakan metode regresi., 2) Evaluasi Manfaat Parsial yang dilakukan dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat pengguna pada 8 (delapan) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, DI Jogyakarta, NTB, Maluku utara dan Bali. Lebih detail terkait hasil survey, dapat dilihat pada lampiran.
Tabel 4.10. peningkatan cakupan pelayanan air minum periode 2011-2016
sasaran program/ indikator 20152014201320122011 2016
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum (%)
kapasitas air (l/det)
1,04
6.396
2,205
7.574
0,60
3.650
1,64
10.353
1,49
9.264
0,69
3.870
sumber: direktorat pspam
61DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sumber: pamsimas.org
Gambar 4.9pemanfaatan spAM oleh Masyarakat Kepulauan Mentawai
koordinat : 1°30´740” S 99°09´950” e
minum. Bentuk manfaat terbesar infrastruktur air minum adalah pada penghematan waktu dan tenaga serta penghematan biaya yang tergolong cukup tinggi. akses air minum membantu menurunkan biaya masyarakat untuk mendapat air minum, lebih murah bila dibandingkan dengan membeli air di pasaran. lebih detail terkait hasil survey manfaat atas pelayanan air minum dapat dilihat pada lampiran. Beberapa output terbangun yang telah memberikan manfaat antara lain:1. SpaM Desa Saliguma, Dusun Gotab,
kecamatan Siberut tengah, kepulauan Mentawai, provinsi Sumatera Barat
l a p o r a n k i n e r j a62
2. SpaM Desa inoduas, kecamatan Manokwari Utara, provinsi papua Barat
sumber: pamsimas.org
Gambar 4.10pemanfaatan spAM oleh Masyarakat Manokwari
koordinat: 00°49´687” S 134°02´632” e
63DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
3. SpaM Desa Dampala Jaya, kecamatan kulisusu Barat, kabupaten Bombana, provinsi Sulawesi tenggara
sumber: pamsimas.org
Gambar 4.11pemanfaatan spAM oleh Masyarakat Kabupaten Buton utara
koordinat: 00°49´687” S 134°02´632” e
koordinat : 04°41´484” S 123°03´305” e
Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2016, maka dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun mendatang akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut antara lain:1. melakukan penyesuaian target
tahunan pada periode 2017-2019 dalam rangka mewujudkan cakupan pelayanan akses air minum 100%
2. mengoptimalkan peran turbinwas Ditjen. Cipta karya untuk mendorong peran swasta, masyarakat dan apBD dalam meningkatkan cakupan
pelayanan air minum nasional3. membangun lebih banyak SpaM
jaringan perpipaan baru sebagai salah satu upaya terbesar untuk mencapai 100% cakupan akses air minum
4. mengembangkan SpaM regional sebagai salah satu solusi atas kondisi ketersediaan air baku yang tidak merata
5. menetapkan kebijakan kabupaten/kota binaan, yaitu kabupaten/kota yang memiliki akses aM baik (men-dekati 100%) yang akan difasilitasi untuk mencapai pelayanan 100%
l a p o r a n k i n e r j a64
4.3.2. sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak”
kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman layak digambarkan melalui indikator kinerja “penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan” dengan target di tahun 2016 sebesar 0,61%. pada tahun 2016, realisasi kinerja sasaran ini adalah 0,64% atau setara dengan 2.462,74 Ha di 141 kabupaten/kota.
Sasaran ini didukung oleh output yang dihasilkan oleh Direktorat pengembangan kawasan permukiman dan Direktorat Bina penataan Bangunan. adapun kecenderungan pengelolaan kinerja output ini di tahun 2016 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar 4.11. dengan rata-rata kinerja fisik sebesar 96,28%.
pelaksanaan sasaran ini di tahun 2016 masih terkendala dengan:1. penetapan lokasi penanganan
permukiman kumuh2. proses perubahan akun belanja dari
bantuan sosial ke belanja bantuan pemerintah yang memerlukan perubahan pada pedoman umum dan panduan pelaksanan yang cukup lama
3. penghematan dengan proses self blocking pada kegiatan utama yang mengakibatkan kegiatan pendukung tidak dapat terserap
4. Masih kurang sempurnanya formulasi penghitungan capaian penanganan permukiman kumuh.
Selain pendekatan pembangunan fisik untuk
menuntaskan kawasan kumuh, di tahun 2016, dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung permukiman yang layak huni seperti:
sumber : Laporan rencana aksi (e-monitoring status 9 januari 2017)
Gambar 4.12Kinerja penyelenggaraan output pendukung sasaran
“Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman”
realisasi (%)
target (%)
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
11.36
Tr i Tr ii Tr iii Tr iV
100.00
61.83
30.53
6.94
27.05
54.39
96.28
65DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1. penyusunan peraturan Menteri pUpr nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan per mu-kiman kumuh. lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi kriteria dan tipologi; penetapan lokasi dan perencanaan penanganan; pola-pola penanganan; pengelolaan; dan pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.
2. penyusunan Se Dirjen.Cipta karya no. 40/Se/DC/2016 tentang pedoman Umum kota tanpa kumuh yang menjadi dasar pelaksanaan program kotaku (kota tanpa kumuh). Surat edaran ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
3. pendampingan kepada kabupaten/kota untuk legalisasi perda kumuh, dengan realisasi ditahun 2016 sebanyak 21 perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
4. pendampingan penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman kumuh perkotaan (rp2kpkp) pada kabupaten/kota. pendampingan ini merupakan bentuk fasilitasi kepada kabupaten/kotadalam penanganan permukiman kumuh. pada tahun 2016, terdapat 96 kabupaten/kotayang berhasil menghasilkan dokumen rp2kpkp.
5. pendampingan legalisasi 67 peraturan Daerah Bangunan Gedung.
6. penyelenggaraan Bangunan Gedung seluas 210.107 m2 yang meliputi pembangunan 13 (tiga belas) kebun raya, rehabilitasi pembangunan istana kepresidenan, pembangunan tempat evakuasi Sementera (teS) di 3 (tiga) lokasi, renovasi Gelora Bung karno sebagai dukungan bagi terlaksananya asian Games XViii, serta pembangunan pos lintas Batas negara (plBn) di 7 (tujuh) lokasi.
7. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan seluas 212.530 m2 yang meliputi penataan kawasan strategis di 9 (sembilan) lokasi.
8. pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas 26.144 Ha yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (piSeW).
9. pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus seluas 438,38 Ha, yang diantaranya meliputi kawasan permukiman pasca bencana erupsi Gunung Sinabung – kabupaten karo seluas 250 Ha, pengembangan infrastruktur permukiman (pip) di kawasan perbatasan secara multi years contract seluas 188,38 Ha, pengembangan kawasan permukiman di 10 (sepuluh) lokasi kawasan Strategis pariwisata nasional melalui penyusunan dokumen perencanaannya, serta kawasan permukiman rawan bencana dan pulau-pulau kecil terluar melalui penyusunan dokumen rencana implementasi dan roadmap kegiatan jangka pendek.
10. pendampingan pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan di 11.067 kel/desa di 269 kabupaten/kota.
11. revitalisasi kawasan tematik perkotaan sebanyak 80 kawasan yang meliputi penataan
l a p o r a n k i n e r j a66
ruang terbuka pendukung kebun raya di 12 kawasan, penataan rtH di 4 (empat) kawasan, penataan kawasan revitalisasi kota pusaka di 8 (delapan) kawasan, penataan kota Hijau (p2kH) di 7 (tujuh) kawasan.
Upaya Ditjen. Cipta karya dalam ber-kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman diapresiasi oleh masyarakat sebagai pemanfaat. Hasil evaluasi manfaat yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta karya terhadap prasarana dan sarana terbangun untuk pengurangan kawasan kumuh tahun 2014-2015, menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur kawasan kumuh akan menurunkan angka keluhan diare sebesar 15,81% dan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 41,95%5. pada 8 (delapan) provinsi lokasi survey, pemanfaat langsung infrastruktur kawasan
kumuh (infrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan) merasakan kondisi lebih baik. Bentuk manfaat terbesar infrastruktur kawasan kumuh adalah pada kenyamanan lingkungan, kesehatan serta penghematan waktu dan tenaga. lebih detail terkait hasil survey manfaat atas penyediaan infrastruktur kawasan kumuh dapat dilihat pada lampiran.
pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di tahun 2016, telah memberikan manfaat kepada masyarakat, melalui meningkatnya kualitas kawasan permukiman, diantaranya:1. peningkatan kualitas jalan desa
(agropo litan) di kawasan Wasela timur, kabupaten Halmahera timur, Maluku Utara.
5 Evaluasi manfaat dilakukan melalui dua tahapan: 1) Evaluasi Manfaat Total: menganalisa kontribusi cakupan air minum aman terhadap tingkat keluhan diare dan angka harapan hidup dengan menggunakan metode regresi., 2) Evaluasi Manfaat Parsial yang dilakukan dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat pengguna pada 8 (delapan) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, DI Jogyakarta, NTB, Maluku utara dan Bali. Lebih detail terkait hasil survey, dapat dilihat pada lampiran.
sumber: direktorat pengembangan Kawasan permukiman 2016
Gambar 4.13Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada Kawasan Wasela Timur,
Halmahera timur, Maluku utara
koordinat: 1°14’45.5”n+128°13’30.8”e
67DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2. peningkatan kualitas kawasan melalui pembangunan jembatan di kawasan argasunya kota Cirebon
sumber: direktorat pengembangan Kawasan permukiman 2016
Gambar 4.14Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada Kawasan Argasunya, Cirebon
koordinat: 6°46’27.26” S 108° 32’ 25.92” e
l a p o r a n k i n e r j a68
3. pekerjaan penahan Jalan kawasan Bulak, kota Surabaya
Dengan memperhatikan kinerja tahun 2016, untuk mempercepat pengurangan luasan kumuh hingga 0% pada akhir tahun 2019, rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:1. pemantapan basis data dan sistem
informasi 2. penguatan kelembagaan nasional dan
daerah3. peningkatan kapasitas melalui pelatihan
peningkatan inisiatif dan penguatan kapasitas
sumber: direktorat pengembangan Kawasan permukiman 2016
Gambar 4.15Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada Kawasan Bulak, Kota surabaya
koordinat: 7º 14’12.48”S 112º47’43,24” e
4. penguatan peran dan kapasitas masyarakat
5. pengelolaan hasil (lingkungan permukiman dan infrastruktur) dan evaluasi
4.3.3. sasaran “Meningkatnya Kontribusi Terhadap pemenuhan Akses sanitasi Bagi Masyarakat”
kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat layak digambarkan melalui
69DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
indikator kinerja “cakupan pelayanan sanitasi” dengan target di tahun 2016 sebesar 2% yang terdiri dari 0,60% untuk air limbah dan 1,33% untuk persampahan. pada tahun 2016, realisasi kinerja sasaran ini adalah 1,93% atau setara dengan 984.175 kk dengan rincian sebesar 0,6% untuk air limbah (304.675 kk) dan 1,33% untuk persampahan (679.500kk). tidak maksimalnya pencapaian kinerja sasaran ini, dikarenakan terdapat beberapa output yang memiliki target pelayanan cukup besar batal dilaksanakan antara lain karena ketidaksiapan lahan.
pelaksanaan kinerja sasaran ini dilakukan oleh Direktorat pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui pembangunan infrastruktur air limbah skala kota di 33 kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur air limbah skala kawasan di
783 kawasan pada 212 kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur air limbah khusus di 774 kawasan pada 200 kabupaten/kota, pembangunan tpa regional di 2 kawasan pada 2 kabupaten/kota, pembangunan tpa skala kota di 46 kawasan pada 46 kabupaten/kota, pembangunan sistem persampahan skala kota di 148 kawasan pada 196 kabupaten/kota, pembangunan sistem persampahan khusus di 144 kawasan pada 192 kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur drainase seluas 850 Ha, serta bimbingan teknis kepada 430 SDM pengelola bidang sanitasi.
kinerja penyelenggaraan output untuk mendukung pencapaian sasaran ini di tahun 2016 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar 4.15. dengan rata-rata kinerja fisik sebesar 93,32%.
sumber : Laporan rencana aksi (e-monitoring status 9 januari 2017)
Gambar 4.16Kinerja output pendukung sasaran
“Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat”
realisasi (%)
target (%)
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Tr i Tr ii Tr iii Tr iV
100.00
67.42
36.79
9.62
35.88
56.80
93.32
11.47
l a p o r a n k i n e r j a70
terhadap penyelenggaraan output tersebut, masih dijumpai kendala antara lain:1. tidak tuntasnya proses pembebasan
lahan tpa anambas – provinsi riau yang menyebabkan rp14,59 M tidak bisa terserap dan pembatalan paket
2. perubahan lokasi yang mengakibatkan paket drop pada iplt Desa Madurejo – Sleman yogyakarta, iplt kota Dumai, iplt raja ampat
3. penolakan dari masyarakat yang mengakibatkan paket drop pada ipal kota kalabahi – alor, iplt pohuwato – Gorontalo, tpa kabupaten Bone Bolango
4. Belum ada dokumen lingkungan yang mengakibatkan paket drop pada ipal kawasan painan Utara kabupaten pesisir Selatan
5. keterlambatan persetujuan ijin Multi Years Contract oleh kementerian keuangan yang tidak memungkinkan penyerapan pada tpa Banjarbakula, tpa Balikpapan, tpa rawa kucing tangerang dengan total rp11,39 M
6. tidak disetujuinya drop alokasi anggaran pHln untuk MSMHp, DSDp-ii, MSMip, Sanimas iDB, eriC/kFW dengan total rp145,58 M
Jika dibandingkan dengan tahun 2015, cakupan pelayanan akses sanitasi tahun 2016 mengalami penurunan, dimana semula hanya 1,94% atau setara dengan 4.955.956 jiwa menjadi 1,93% atau setara dengan 4.920.875 jiwa. realisasi 1,93% merupakan kontribusi dari penggunaan apBn yang di dalam struktur pembiayaan hanya berperan sebesar 35% saja. Dengan menggunakan asumsi bahwa 35% mampu menghasilkan 1,93%, maka diperkirakan pendanaan non-apBn yang berjumlah
65%, mampu berkontribusi meningkatkan cakupan pelayanan akses sanitasi sebesar 3,58%. pada tingkat nasional penambahan cakupan pelayanan sanitasi di tahun 2016 diperkirakan adalah sebesar 5,51%.
Berdasarkan capaian cakupan pelayanan sanitasi nasional tahun 2015 sebesar 62,14% (BpS) realisasi tahun 2016 berpotensi untuk mampu menambah cakupan pelayanan sanitasi nasional menjadi 67,65%.
penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang dilakukan oleh Ditjen.Cipta karya telah memberikan manfaat langsung dan ada yang memberikan manfaat tidak langsung kepada masyarakat.Hasil evaluasi manfaat yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta karya terhadap prasarana dan sarana terbangun tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa peningkatan akses sanitasi akan menurunkan angka keluhan diare sebesar 13,09% dan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 32,42%6. pada 8 (delapan) provinsi lokasi survey, pemanfaat langsung infrastruktur sanitasi merasakan kondisi lebih baik setelah mendapatkan akses sanitasi.Bentuk manfaat terbesar infrastruktur sanitasi adalah pada kesehatan diikuti manfaat berupa kenyamanan lingkungan yang tergolong cukup tinggi. lebih detail terkait hasil survey manfaat atas pelayanan air minum dapat dilihat pada lampiran.Beberapa contoh sarana dan prasarana sanitasi terbangun yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain:
6 Evaluasi manfaat dilakukan melalui dua tahapan: 1) Evaluasi Manfaat Total: menganalisa kontribusi cakupan air minum aman terhadap tingkat keluhan diare dan angka harapan hidup dengan menggunakan metode regresi., 2) Evaluasi Manfaat Parsial yang dilakukan dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat pengguna pada 8 (delapan) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, DI Jogyakarta, NTB dan Bali. Lebih detail terkait hasil survey, dapat dilihat pada lampiran.
71DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1. pembangunan tempat pembuangan akhir Sampah (tpa) Bungo, Jambi
sumber: direktorat penyehatan Lingkungan permukiman 2016
Gambar 4.17Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada TpA Bungo, Jambi
koordinat: 7º 14’12.48”S 112º47’43,24” e
l a p o r a n k i n e r j a72
2. pembangunan iplt Batang Hari, Jambi
sumber: direktorat penyehatan Lingkungan permukiman 2016
Gambar 4.18Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada ipLT Batang Hari, Jambi
koordinat: 1º42’36,36”S 103º04’57,74”e
73DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
3. pembangunan iplt kabupaten Bangka tengah, Bangka Belitung
sumber: sumber: direktorat penyehatan Lingkungan permukiman 2016
Gambar 4.19Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek ipLT Bangka Tengah, Bangka Belitung
koordinat: 2º24’27.80”S 106º12’09.96” e
Selain penggunaan pendekatan pembangunan baik melalui pembangunan sistem ataupun pemberdayaan masyarakat dilakukan juga beberapa kegiatan untuk mendorong meningkatnya cakupan pelayanan akses sanitasi, yaitu:1. peningkatan kesadaran pemda dan
masyarakat melalui pelaksanaan program ppSp serta menjalin kemitraan/kerjasama dengan k/l lain dan akkopSi
2. pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan
diantara nya melalui penyusunan rUU Sanitasi, serta fasilitasi perda sanitasi
3. peningkatan kemampuan pendanaan melalui fasilitasi CSr, kemitraaan dengan pihak donor melalui pinjaman/hibah, serta kemitraan dengan badan usaha/swasta
4. peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan, serta pelatihan teknis kepada pemerintah daerah
l a p o r a n k i n e r j a74
Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2015 dan selisih target yang harus dicapai dalam mewujudkan 100% cakupan pelayanan akses sanitasi di tahun 2019, maka rencana tindak lanjut untuk dilaksanakan pada periode berikutnya antara lain:1. pengembangan pengelolaan air limbah
yang diselaraskan dengan penyediaan air minum
2. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi yang berpihak pada masyara-kat berpenghasilan rendah dan menge-depan kan peran aktif masyarakat
3. mempercepat penyusunan peraturan-peraturan yang bersifat operasional
4. memperkuat peran turbinwas Ditjen. Cipta karya untuk mendorong pengem bang an struktur kelembagaan di daerah yang representatif dalam pengelolaan sanitasi
5. pengembangan kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan alokasi investasi dari swasta
6. mendorong pemerintah daerah untuk memiliki master plan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang
7. mendorong pengembangan pengolah-an air limbah sistem terpusat (off site) serta kualitas tpa sesuai dengan ketentuan teknis
8. perkuatan dan penerapan hukum9. mengubah cara pandang atau prilaku
terhadap masalah sanitasi10. meningkatkan dana penelitian dalam
bidang sanitasi
4.4. Capaian Kinerja Lainnya4.4.1. Dukungan pembangunan infrastruktur
Asian Games Berdasarkan instruksi presiden nomor
2 tahun 2016 tentang Dukungan penyelenggaraan asian Games XViii tahun 2018, Ditjen. Cipta karya ikut menunjang penyelenggaraan asian Games melalui rehabilitasi Venue Gelora Bung karno dengan alokasi dana sebesar rp 2,8 t (pendanaan tahun jamak). Dukungan Ditjen Cipta karya berupa rehabilitasi 12 bangunan venue olahraga, training facilities, penataan kawasan GBk Senayan dan penataan kawasan Wisma atlet kemayoran.
4.4.2. pembangunan pos Lintas Batas negara Berdasarkan instruksi presiden republik
indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan 7 (tujuh) pos lintas Batas negara (plBn) terpadu dan Sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan, Ditjen. Cipta karya ikut mendukung pembangunan pBln di 7 (tujuh) lokasi prioritas yaitu entikong, aruk, nanga Badau, Wini, Motaain, Motamasin, dan Skouw. kinerja kegiatan ini di bulan Desember tahun 2016 adalah 99,13% (fisik) dengan lembaga pengelola/institusi pengelola plBn terpadu dalam proses pembentukan oleh Bnpp. pada tahun 2016, pos lintas Batas negara (plBn) entikong, kabupaten Sanggau, kalimantan Barat dan plBn Motaain ntt telah diresmikan oleh presiden ri.
pada tahun 2017, selanjutnya Ditjen. Cipta karya akan melanjutkan pembangunan tahap kedua untuk zona pendukung plBn terkait pengembangan pemukiman, seperti misalnya pembangunan pasarserta peme-nuh an kebutuhan air bersih dan sanitasi.
75DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
4.4.3. penataan Kawasan permukiman nelayan/Tepi Air
Dalam menindaklanjuti arahan presiden ri (Direktif presiden), Ditjen. Cipta karya bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penataan kawasan permukiman nelayan/tepi air di 11 (sebelas) lokasi prioritas percontohan, yaitu:1. kampung Beting, kota pontianak,
kalimantan Barat2. kampung Sumberjaya, kota Bengkulu3. kampung tegalsari, kota tegal, Jawa
tengah4. kampung nelayan indah, kota Medan,
Sumatera Utara5. kampung karangsong, kabupaten
indramayu, Jawa Barat6. kampung Morodemak, kabupaten
Demak, Jawa tengah7. kampung tambaklorok, kota Semarang,
Jawa tengah8. kampung kuin, kota Banjarmasin,
kalimantan Selatan9. kampung Untia, kota Makassar, Sulawesi
Selatan10. kampung oesapa, kota kupang, nusa
tenggara timur11. kampung Hamadi, kota Jayapura, papua
pada tahun 2016, penataan kawasan tepi air dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: 1. penataan fisik di 3 (tiga) lokasi yaitu: di
kampung Beting kota pontianak (22 Ha), kampung Sumberjaya kota Bengkulu (11,8 Ha), kampung tegalsari kota tegal (27 Ha). penataan fisik ini diperkirakan telah memberikan manfaat kepada 2.456 kk.
2. penyusunan dokumen perencanaan (DeD) pada 8 (delapan) lokasi lainnya
4.4.4. pengembangan Kawasan strategis pariwisata nasional (Kspn)
Menindaklanjuti peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek Strategis nasional, Ditjen. Cipta karya turut mendukung pengembangan 10 (sepuluh) kawasan Strategis pariwisata nasional sesuai peraturan presiden nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025, yaitu:1. Danau toba, provinsi Sumatera Utara2. tanjung kelayang, provinsi Bangka
Belitung3. kepulauan Seribu, provinsi Dki4. tanjung lesung, provinsi Banten5. Borobudur, provinsi jawa tengah6. Bromo, tengger Semeru, provinsi Jawa
tengah7. Mandalika, provinsi nusa tenggara Barat8. labuan Bajo, provinsi nusa tenggara Barat9. Wakatobi, provinsi Sulawesi tenggara10. pulau Morotai, provinsi Maluku Utara
pada tahun 2016, Ditjen Cipta karya memberikan dukungan berupa penyusunan dokumen perencanaan kawasan (DeD) dan penyusunan dokumen lapangan.
4.4.5. Kerjasama pelatihan Teknik Air Minum Ditjen. Cipta karya turut mendukung MoU
(Memorandum of Understanding) kerjasama antara kementerian pekerjaan Umum pemerintah timor leste dengan kementerian pekerjaan Umum dan perumahan rakyat republik indonesia melalui kerjasama pelatihan air minum dan sanitasi. pelatihan ini dilaksanakan di Balai teknik air Minum, Ditjen. Cipta karya di Bekasi, pada tanggal 14-19 november 2016 dengan jumlah peserta 15 orang yang berasal dari timur leste.
l a p o r a n k i n e r j a76
4.4.6. program pengembangan Kota Hijau (p2KH)
p2kH merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 terkait dengan pemenuhan ruang terbuka hijau. Dalam program ini terdapat delapan atribut kota hijau, yaitu Green Planning and Design, Green Building; Green Open Space; Green Waste; Green Water; Green Transportation; Green Energy; dan Green Community. kota Hijau merupakan metafora dari kota berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu dan bangunan hijau, serta mensinergikan partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau.
Hingga tahun kelima pelaksanaan program ini, telah ada 165 kabupaten/kota yang menjadi anggota p2kH untuk menyusun rencana aksi kota Hijau, Masterplan ruang terbuka Hijau, dan peta komunitas Hijau, serta telah membentuk Forum komunitas Hijau, menyelenggarakan festival dan aksi kota hijau, serta melaksanakan penataan fisik kawasan hijau di setiap kotanya.
4.5. pelayanan publikpada tahun 2016, Ditjen. Cipta karya melakukan pelayanan publik secara langsung baik kepada masyarakat maupun kepada kementerian/lembaga. pelayanan publik tersebut antara lain: 4.5.1. pembinaan Teknis Bangunan Gedung
negara (BGn) Ditjen. Cipta karya melalui Direktorat Bina
penataan Bangunan memberikan dukung-an pembinaan teknis kepada setiap kementerian dan lembaga negara yang hendak membangun atau merenovasi bangun an gedung negara. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk penyediaan tenaga pengelola teknis dan konsultasi.pada tahun 2016 kinerja pelayanan publik ini adalah pembinaan teknis BGn terhadap 1.050 bangunan gedung negara.
4.5.2. pengurusan rumah negara pelayanan publik lain yang dilakukan oleh
Ditjen. Cipta karya adalah terkait pengurusan rumah negara. pelayanan yang diberikan di antaranya berupa pengalihan status rumah negara Golongan ii menjadi Golongan iii, pengalihan status rumah negara Golongan iii menjadi pribadi, penyerahan hak milik sampai dengan pelepasan hak atas tanah.
sumber: dokumentasi subdit pemantauan dan evaluasi, 2016
Gambar 4.20pelayanan publik pengurusan rumah negara Golongan iii
77DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
7 Sistem Informasi Rumah Negara 2016
pada tahun 2016, kinerja pelayanan publik ini berupa pengalihan status rumah negara Golongan iii sebanyak 503 unit, pelayanan atas sewa beli rumah negara sebanyak 353 unit dan pelayanan atas sewa rumah negara sebanyak 120 unit. Data secara nasional menunjukkan hingga saat ini terdapat 43.871 rumah negara yang telah dialihkan statusnya, dimana rumah Sewa Sk Golongan iii sebanyak 1962 rumah, Sk pengalihan 3.996 rumah, status pengalihan Sewa Beli 4.653 rumah, dan status pengalihan Hak Milik sebesar 33.260 rumah.7
4.5.3. pupr Award penghargaan pUpr tahun 2016 merupakan
penghargaan kepada pemerintah daerah yang berprestasi dan berkinerja baik dalam bidang pekerjaan Umum dan perumahan rakyat, termasuk didalamnya adalah Sub Bidang Cipta karya. Ditjen. Cipta karya fokus memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang berprestasi/berhasil menunjukkan kinerja dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan keberlanjutan dengan memadukan ke-4 komponen yang termasuk dalam Sub Bidang Cipta karya, yaitu pengembangan Sistem penyediaan air Minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan Bina penataan Bangunan.
kategori penilaian dibagi menjadi kabupaten dan kota sedangkan mekanisme yang digunakan dalam penyelenggaraan penghargaan pUpr Sub Bidang Cipta karya mengacu pada mekanisme penilaian kementerian pekerjaan Umum dan perumahan rakyat tahun 2016. penilaian dilakukan kepada instansi pemerintah
kota/kabupaten terhadap pembangunan infrastruktur permukiman.pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai penghargaan pUpr Sub Bidang Cipta karya yang melibatkan unsur purnakarya dari seluruh komponen di Ditjen. Cipta karya. penilaian dilakukan dengan cara mengelompokkan kabupaten/kota sesuai dengan wilayahnya. pembagian wilayah tersebut meliputi: 1. Wilayah Barat : pulau Sumatera2. Wilayah tengah : pulau Jawa dan
kalimantan3. Wilayah timur : pulau Sulawesi, Bali,
ntB, ntt, Maluku, dan papua penilaian dilakukan untuk mendapatkan
usulan longlist Sub Bidang Cipta karya yang kemudian digabungkan dengan usulan longlist oleh unit organisasi lainnya di lingkungan kementerian pUpr. Setelah adanya penggabungan usulan longlist, disepakati shortlist dengan cara mempertimbangkan daerah yang paling banyak diusulkan oleh seluruh unit organisasi dan ditindaklanjuti dengan survey ke daerah untuk mendapatkan nilai sebagai nominasi pemenang pada masing-masing kategori dan wilayah.
penyelenggaraan penghargaan pUpr tahun 2016 mengusung tema “keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman” yang bermaksud untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan keterpaduan antar sektor dan pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pemrograman, pembiayaan, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu,
l a p o r a n k i n e r j a78
juga diharapkan tercapainya efisiensi dan efektifitas pembangunan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
kriteria penilaian yang telah disepakati terdiri dari perencanaan dan pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan aset, capaian terhadap target Sub Bidang Cipta karya, dan manfaat dengan bobot yang dapat dilihat melalui tabel berikut. kriteria tersebut di atas disesuaikan lagi dengan masing-masing komponen pada Ditjen. Cipta karya.
4.6. penyerapan Anggaran Dengan menggunakan pendekatan
peraturan Menteri keuangan nomor 249/pMk.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di tahun 2016. Hasil analisa pendekatan ini seperti tercantum dalam e-performance memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen. Cipta karya dapat dinilai sebesar 93,41% atau sangat baik (hasil perhitungan terlampir). pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu:
4.6.1. realisasi Anggaran realisasi anggaran dalam mencapai
sasaran tersebut di atas adalah 80,12% dari pagu anggaran apBn yang teralokasi dalam Dipa perubahan kedua sebesar rp 17.718.709.608.000,- atau 91,53% terhadap pagu efektif sebesar rp 16.218.709.608.000,. tidak maksimalnya penyerapan ini dikarenakan adanya dana self blocking dan drop loan.
4.6.2. Konsistensi perencanaan dengan implementasi
Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 72,86%. Hal ini disebabkan oleh adanya proses revisi yang berulang kali terjadi sehingga menyebabkan rencana penyerapan dana berubah. konsistensi antara perencanaan dan implementasi tertinggi terdapat pada Bulan Juni 2016 yaitu sebesar 87,57%.
Tabel 4.11. Bobot pada Masing-masing Kriteria
Komponen bobot (%)
perencanaan dan pengaturan 15pelaksanaan dan pengelolaan aset 35Capaian terhadap target Sub Bidang Cipta karya 30Manfaat 20
sumber: buku panduan penghargaan pupr, 2016
Tabel 4.12. pemenang penghargaan pupr tahun 2016
Kabupaten Kotatanah DatarGresiktabanan
Wilayah BaratWilayah tengahWilayah timur
Banda acehMalang
Mataramsumber: hasil penilaian penghargaan pupr, 2016
Setelah melalui proses penilaian maka tim Juri kementerian pUpr memutuskan bahwa pemenang penghargaan pUpr tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Selain pemenang tersebut di atas, adapula pemenang penghargaan khusus, yaitu kota Surabaya. kota Surabaya diberikan penghargaan khusus karena pemerintah kota mendapatkan nilai tertinggi selama 3 tahun terakhir. Hal ini mempunyai makna bahwa kinerja pemerintah kota Surabaya dinilai stabil dan berkomitmen tinggi terhadap pencapaian permukiman layak huni dan berkelanjutan.
79DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
4.6.3. output terhadap penggunaan anggaran di tahun
2016 telah dihasilkan berbagai output yang hingga akhir Desember 2016 telah terealisasi dengan tingkat kinerja rata-rata sebesar 94,80%. output yang terealisasi tidak maksimal umumnya berasal dari sektor plp yang disebabkan adanya kegagalan pelaksanaan kegiatan akibat permasalahan readiness criteria.
4.6.4. efisiensi efisiensi adalah kemampuan menjalankan
tugas dengan baik dan tepat, serta tidak membuang waktu, tenaga serta biaya. Dalam konteks pelaksanaan tugas di Ditjen. Cipta karya, efisiensi yang terjadi di tahun 2016 adalah sebesar 57,34%. kegagalan pelaksanaan kegiatan pada sektor plp menjadi penyebab utama ketidakefisienan pelaksanaan output Ditjen. Cipta karya karena kegiatan plp yang gagal memiliki kontribusi pendanaan dan cakupan pelayanan yang cukup besar.
4.6.5. Aspek Manfaat pada pencapaian kinerja sasaran di tahun
2016, atas penggunaan anggaran Ditjen. Cipta karya telah tercapai kinerja sebesar 100,31%. terdapat sasaran program yang tidak tercapai sesuai target karena adanya kegagalan pelaksanaan, yaitu pada sasaran program “meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat”.
Tabel 4.13.Capaian outcome Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016
outcome realisasi/ target
realisasioutcome
targetoutcome
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat 0,69 0,69 1,00Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak 0,61 0,64 1,05Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akses sanitasi bagi masyarakat 2,00 1,92 0,96
sumber: direktorat pspam
l a p o r a n k i n e r j a80
81DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bab Vpenutup
l a p o r a n k i n e r j a82
Dalam rangka mewujudkan program pengembangan dan pembinaan infrastruktur permukiman, pada tahun anggaran 2016, seluruh komponen sumber daya unit organisasi Direktorat Jenderal
Cipta karya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tiga sasaran program yang telah dituangkan dalam perencanaan kinerja. adapun target capaian perencanaan kinerja tersebut telah disepakati antara Direktur Jenderal Cipta karya dengan seluruh pimpinan unit kerja dan kepala Satuan kerja dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta karya. pada beberapa pokok capaian, terdapat kegiatan memberikan kontribusi melebihi target pencapaian sasaran program yang sudah disepakati dalam perjanjian kinerja. adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta karya pada tahun anggaran 2016, adalah:
1. terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat’ telah terlaksana kegiatan yang dapat menambah kapasitas pelayanan sebesar 3.780 l/ detik. peningkatan pelayanan tersebut memberikan kontribusi pencapaian pelayanan air minum melalui dana apBn sebesar 0,69%.
2. terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak’ telah terlaksana kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada beberapa kawasan
dengan total seluas 2.464,74 Ha. Hasil kegiatan dengan dana apBn Ditjen. Cipta karya pada ta. 2016 tersebut telah menurunkan luasan kawasan kumuh dan meningkatkan permukiman layak sebesar 0,64%.
3. terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat’, telah dilaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan pada 984.175 kk, dan memberikan kontribusi pada tercapainya peningkatan akses sanitasi sebesar 1,93%.
pencapaian tersebut di atas didukung oleh 5.708 orang yang terdiri dari 45% aparat Sipil negara (aSn) maupun tenaga professional dan tenaga pendukung non-aSn sebesar 55% dari total sumber daya manusia yang turut menyumbang pencapaian organisasi Direktorat Jenderal Cipta karya.
realisasi anggaran dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas adalah 80,12% dari pagu anggaran apBn yang teralokasi dalam Dipa perubahan, rp 17.718.709.608,-, atau 91,53% terhadap pagu efektif, rp 16.118.709.608,-. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pencapaian target sasaran tersebut adalah sebagai berikut:1. Masih perlunya optimalisasi fungsi perencanaan
program dan anggaran, serta pengendalian pelaksanaan untuk meminimalkan proses revisi anggaran dan kesiapan readiness criteria.
2. Masih perlunya dukungan SDM professional
penutup
83DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
dengan kompetensi teknis bidang infrastruktur permukiman untuk menjaga kualitas dan kesinambungan manfaat pembangunan.
3. Masih perlunya dukungan ketersediaan data dan informasi permukiman, khususnya terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
4. perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan untuk memantau pencapaian manfaat dari pembangunan infrastruktur permukiman.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Cipta karya telah memberikan berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis kesembilan (SS-9) sebesar 75,76 % dari target yang tertera dalam renstra kementerian pUpr, 83%. terjadinya selisih antara capaian terhadap target SS-9 tersebut, disebabkan tidak tercapainya cakupan pelayanan akses sanitasi, seperti telah dijelaskan pada bab ii dan bab iV.
Berdasarkan hasil kinerja tahun 2016, beberapa rencana aksi yang dilakukan sebagai perbaikan ke depan antara lain:1. pengelolaan kinerja
a. peningkatan dukungan SDM Ditjen. Cipta karya melalui pelaksanaan assessment centre yang berbasis kompetensi dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi teknis
b. pemanfaatan Sistem informasi Manajemen evaluasi kinerja dan sistem aplikasi lain yang ada di Ditjen. Cipta karya yang terintegrasi untuk melakukan pengelolaan data kinerja
c. Mengembangkan sistem arsitektur data dan informasi kinerja, nomenklatur program/kegiatan baikdalam proses reviu renstra maupun dalam penyusunan anggaran
d. Meningkatkan nilai alih status/hibah BMn melalui penatausahaan BMn, peningkatan kompetensi teknis untuk pengelola BMn, serta pembinaan pengamanan dan hibah BMn
2. program dan kegiatana. mengoptimalkan peran turbinwas Ditjen.
Cipta karya untuk mendorong peran swasta, masyarakat dan apBD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur cipta karya di daerah;
b. melakukan pembinaan terkait pemahaman dan konsistensi pemanfatan peraturan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur cipta karya;
c. melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan luasan permukiman kumuh di perkotaan dan memelihara kualitas permukiman layak;
d. meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat dan menjalin kemitraan/kerjasama dengan kementerian/lembaga lain dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur cipta karya
e. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target kinerja yang lebih akurat dengan memanfaatkan sistem informasi terbangun dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya
f. mendorong peningkatan manfaat infrastruktur terbangun, melalui fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah (pemda, masyarakat) dalam penerimaan ataupun pemanfaatan infrastruktur terbangun
l a p o r a n k i n e r j a84
85DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Lampiran
l a p o r a n k i n e r j a86
87DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Daftar isi Lampiran88
194
198199
89
121
909164
146191
perjanjian KinerjaTahun 2016 (DipA Awal)
Dokumentasi pembangunan infrastruktur permukiman
Judul – Judul nspK
Hasil pelaksanaan evaluasi Manfaat pembangunan infrastruktur permukiman
perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi)
penyelarasan Kinerja
realisasi pK 2016
peta sebaran
peta strategi
pMK Cipta Karya
sertifikasi
l a p o r a n k i n e r j a88
1. perjanjian Kinerja Tahun 2016 (DipA Awal)
89DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2. perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi)
l a p o r a n k i n e r j a90
1.
2.
3.
3. realisasi pK 2016no(1)
proGrAM/sAsArAn(2) (3)
inDiKATor KinerJA CApAiAnTArGeT(5)(4)
proGrAM peMBinAAn DAn penGeMBAnGAn inFrAsTruKTur perMuKiMAn
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
1,68 %
0,56 %
2,08 %
0,68 %
0,62 %
1,93 %
91DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
4. peta sebaran
l a p o r a n k i n e r j a92
93DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a94
95DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a96
97DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a98
99DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a100
101DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a102
103DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a104
105DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a106
107DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a108
109DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a110
111DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a112
113DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a114
115DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a116
117DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a118
119DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a120
121DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
5. peta strategi 1) Direktorat Jenderal Cipta Karya
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Cust
omer
s/st
akeh
olde
rsin
tern
al p
roce
ssLe
rani
ng &
Gro
wth
Meningkatnya kehandalan infratsruktur pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan
infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan
kebutuhan air minum bagi masyarakat
sK 9. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan
berintegritas
sp 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
sK 10. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMn
sp 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses
sanitasi bagi masyarakat
sK 11. Meningkatnya kehandalan sistem dan
teknologi informasi
KeTerpADuAn perenCAnAAn,
penGAnGGArAn DAn peMroGrAMAn
penGenDALiAn DAn penGAWAsAn
peLAKsAnAAn penGeLoLAAn
sK 4. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
sK 8. Meningkatnya kualitas pengendalian
dan pengawasan
sK 7. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
sK 5. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan pengelola
infrastruktur permukiman
sK 6. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
l a p o r a n k i n e r j a122
sasaran strategis Dan indikator Kinerja utama (iKu) Direktorat Jenderal Cipta Karya
rUMUS/ForMUlapenGHitUnGanpelakSana
ikUUraianUraian SatUankoDe ikUkoDe Sk
SaSaran StrateGiS tarGet 2015-2019
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
persentase Bagunan Gedung negara yang terkelola dengan baik.
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara
Jumlah rtH Fungsional yang direvitalisasi
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
persentase kegiatan dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
persentase lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang permukiman yang diterbitkan
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan infrastruktur permukiman
Sk-1
Sk-2
Sk-3
Sk-4
Sk-5
Sk-6
Sk-1.1
Sk-2.1
Sk-2.2
Sk-2.3
Sk-2.4
Sk-3.1
Sk-4.1
Sk-4.2
Sk-5.1
Sk-5.2
Sk-6.1
Sk-6.2
%
%
%
Hari
%
%
%
%
%
SDM
nSkk
%
Direktorat pSpaM / Satker provinsi
Direktorat pkp / Satker provinsi
Direktorat BpB / Satker provinsi
Direktorat BpB / Satker provinsi
Direktorat BpB / Satker provinsi
Direktorat pplp / Satker provinsi
Direktorat kip
Direktorat kip
• Direktorat PSPAM• Direktorat PKP• Direktorat PPLP• Direktorat BPB
•Direktorat PSPAM•Direktorat PKP•Direktorat PPLP•Direktorat BPB
• Direktorat PSPAM• Direktorat PKP• Direktorat PPLP• Direktorat BPB
• Direktorat PSPAM• Direktorat PKP• Direktorat PPLP• Direktorat BPB
Jumlah jiwa yang terlayani akses air minum dari hasil pembangunan oleh DJCk / Jumlah jiwa yang terayani air minum seluruhnya (nasional) X 100%
luas pengurangan permukiman kumuh sebagai hasil pembangunan oleh DJCk /luas pengurangan permukiman kumuh nasional X 100%
Jumlah Bagunan Gedung negara yang terkelola dengan baik / Bagunan Gedung negara yang dikelola seluruhnya X 100%.
rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan rumah negara dari mulai pengajuan hingga terbitnya keputusan/ijin
Dijumlahkan rtH fungsional yang direvitalisasi
Jumlah jiwa yang terlayani akses sanitasi dari hasil pembangunan oleh DJCk / Jumlah jiwa yang terayani air minum seluruhnya (nasional) X 100%
Jumlah kegiatan dalam rpiJM yang terakomodasi dalam Dipa / Jumlah kegiatan di dalam rpiJM seluruhnya X 100%
Jumlah anggaran beserta output belanja yang terserap / Jumlah anggaran dan output belanja seluruhnya X 100%
Jumlah lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya / Jumlah lembaga pengelola yang diberikan fasilitasi seluruhnya X 100%
Dijumlahkan SDM yang diberikan pembinaan/bimbingan teknis.
Dijumlahkan seluruh nSkk yang tersusun atau diterbitkan dari seluruh Direktorat teknis.
Jumlah kab/kota yang dapat menyusun ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan infrastruktur permukiman / Jumlah kab/kota yang diberikan fasilitasi penyusunan ranperda/perkab/perwali seluruhnya X 100%(ranperda/perkab/perwali yang dimaksud adalah seluruh dokumen penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang akan diterbitkan menjadi perda, seperti riSpaM, perda Bangunan Gedung dsb).
123DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
rUMUS/ForMUlapenGHitUnGanpelakSana
ikUUraianUraian SatUankoDe ikUkoDe Sk
SaSaran StrateGiS tarGet 2015-2019
Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berkualitas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMn
Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi
Jumlah publikasi yang diterbitkan
persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
persentase lHp yang ditindaklanjuti
persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
nilai aSket dalam proses hibah
tingkat kualitas laporan keuangan
tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaianataUpersentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
persentase penyelesaiantahapan integrasi sistem informasi DJCk
Sk-7
Sk-8
Sk-9
Sk-10
Sk-11
naskah
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Setditjen
Setditjen
Direktorat kip
Direktorat kip
Setditjen
Setditjen
Setditjen
Setditjen
Setditjen
Direktorat kip
Dijumlahkan naskah publikasi yang diterbitkan di berbagai media
Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan masyarakat seluruhnya X 100%
Mengukur kinerja penerpan Sakip dari hasil pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai kategori yang ditetapkan Menpan & rB.
kriteria pengukuran : kategori aa=100%; kategori a=85%; kategori B=75%; kategori CC=65%; kategori C=50%; kategori D=30%.
Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan (sesuai kriteria) secara tepat waktu /Jumlah kegiatan seluruhnya X 100%
Jumlah lHp yang ditindaklanjuti / Jumlah lHp seluruhnya X 100%
Jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan / Jumlah pejabat seluruhnya X 100%
Jumlah aSket hasil kegiatan yang diserah terimakan / Jumlah aSket hasil kegiatan seluruhnya X 100%
Mengukur kinerja pengelolaan /pertanggungjawaban keuangan dari hasil penilaian/audit laporan keuangan oleh Bpkkriteria pengukuran: Wtp=100%; WDp=90%;tW=80%; tMp=70%
Jumlah usulan keputusan kepegawaian yang diproses tepat waktu / Jumlah usulan keputusan kepegawaian seluruhnya X 100%ataUJumlah pejabat dan pegawai yang menyampiakan Skp dan penilaian Skp secara teat waktu / Jumlah pejabat dan pegawai seluruhnya X 100%
Jumlah bagian sistem informasi DJCk yang sudah diintegrasikan / Jumlah bagian sistem informasi DJCk seluruhnya X 100%
Sk-7.1
Sk-7.2
Sk-8.1
Sk-8.2
Sk-8.3
Sk-9.1
Sk-10.1
Sk-10.2
Sk-10.3
Sk-11.1
l a p o r a n k i n e r j a124
2) sekretariat Direktorat Jenderal
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Cust
omer
s/st
akeh
olde
rsin
tern
al p
roce
ssLe
rani
ng &
Gro
wth
Meningkatnya kehandalan infratsruktur pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan
infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
sK 9. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan
berintegritas
sp 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
sK 11. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMn
KeTerpADuAn perenCAnAAn,
penGAnGGArAn DAn peMroGrAMAn
penGenDALiAn DAn penGAWAsAn
peLAKsAnAAn penGeLoLAAn
sK 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
sK 4. Meningkatnya kualitas pengendalian
dan pengawasan
sK 2. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
sK 3. Meningkatnya kualitas komunikasi,
edukasi dan kampanye publik
125DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sasaran strategis Dan indikator Kinerja utama (iKu) sekretariat Direktorat Jenderal
ikU BaGian Dan SUBBaGpelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) SetDitJen
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMn
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen
Jumlah rancangan peraturan (nSkk) bidang permukiman yang diterbitkan
Jumlah publikasi yang diterbitkan
tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Setditjen
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensi jabatan.
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian.
persentase kelengkapan Sop Direktorat Jenderal
tingkat kualitas laporan keuangan
persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
nilai aSket dalam proses hibah
Sk-1
Sk-2
Sk-3
Sk-4
Sk-5
Sk-6
Sk-1.1
Sk-2.1
Sk-3.1
Sk-4.1
Sk-4.2
Sk-4.3
Sk-5.1
Sk-5.2
Sk-6.1
Sk-6.2
Sk-6.3
Sk-6.4
%
ranper (nSkk)
naskah
%
%
%
%
%
%
%
%
%
rp.
Bagian keuangan dan Umum
Bagian Hukum dan komunikasi publik
Bagian Hukum dan komunikasi publik
Bagian Hukum dan komunikasi publik
Bagian keuangan dan Umum
Bagian keuangan dan Umum
Bagian keuangan dan Umum
Bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana
Bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana
Bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana
Bagian keuangan dan Umum
Bagian keuangan danUmum
Bagian pengelolaan Barang Milik negara
Bagian pengelolaan Barang Milik negaraBagian pengelolaan Barang Milik negara
Subbagian kas dan perbendaharaan
Subbagian perundang-undangan
Subbagian advokasi Hukum
Subbagian komunikasi publik
Subbagian komunikasi publik
Subbagian Verifikasi dan pelaporan
Subbagian kas dan perbendaharaan
Subbagian Verifikasi dan pelaporan
Subbagian pengembangan pegawai
Subbagian tata Usaha kepegawaian
Subbagian organisasi dan tata laksana
Subbagian Verifikasi dan pelaporan
Subbagian Umum
Subbagian Umum
Subbagian pemanfaatan dan pengalihan BMnSubbagian penatausahaan BMnSubbagian pengamanan BMn
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen
Jumlah rancangan peraturan (nSkk) bidang permukiman yang diterbitkanpersentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum
persentase surat izin penghunian/pemanfaatan rumah negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktupersentase kasus yang diberikan advokasi hukum
Jumlah publikasi yang diterbitkan
persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Setditjen
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan.persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian.persentase kelengkapan data base kepegawaian
persentase kelengkapan Sop Direktorat Jenderalpersentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai
tingkat kualitas laporan keuangan (Wtp =100%)
persentase penyelesaian tatalaksana kearsipanpersentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran
nilai aSket dalam proses hibah
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SiMak BMn persentase Satker yang mencaai rata-rata pengamanan fisik sebesar ....%
koDe ikU
l a p o r a n k i n e r j a126
penjabaran iKu sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya
ikU Sesditjen yang menjadi ikU Direktur Jenderal Ck ikU kasubbag yang menjadi ikU kabbag ikU kabbag yang menjadi ikU Sesditjen
ikU Sesditjen yang tiDak menjadi ikU Direktur ikU kasubbag yang tiDak menjadi ikU kabbagikU kabbag yang tiDak menjadi ikU Sesditjen
Kasubbagumum
Kasubbagorganisasi dan Tata Laksana
Kasubbagpengembangan pegawai
KasubbagTata usaha Kepegawaian
KabbagKepegawaian dan ortala
Kasubbagpengamanan BMn
Kasubbagpemanfaatan dan pengalihan BMn
Kasubbagpenatausahaan BMn
KasubbagKomunikasi publik
KasubbagAdvokasi Hukum
Kasubbagperundang-undangan
persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran
persentase penyelesaian tatalaksana kearsipanjabatan, analisa beban kerja, peta jabatan.
persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai
persentase penyelesaian analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan.
persentase peningkatan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
persentase kelengkapan data base kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
persentase peningkatan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai
tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
persentase peningkatan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
persentase Satker yang mencapai rata-rata pengamanan fisik
nilai aSket dalam proses hibah
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SiMak BMn
Jumlah publikasi yang diterbitkan
persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
persentase surat izin penghunian/pemanfaatan rumah negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu
persentase kasus yang diberikan advokasi hukum
Jumlah rancangan peraturan (nSkk) bidang permukiman yang diterbitkan
persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum
KabbagHukum dan Komunikasi publik
Jumlah rancangan peraturan (nSkk) bidang permukiman yang diterbitkan
Jumlah publikasi yang diterbitkan
persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jumlah rancangan peraturan (nSkk) bidang permukiman yang diterbitkan
Jumlah publikasi yang diterbitkan
persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Kabbagpengelolaan Barang Milik negara
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SiMak BMn
nilai aSket dalam proses hibah
persentase Satker yang mencaai rata-rata pengamanan fisik
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SiMak BMn
nilai aSket dalam proses hibah
KasubbagVerifikasi dan pelaporan
KasubbagKas dan perbendaharaan
persentase lHp yg ditindaklanjuti
tingkat kualitas laporan keuangan
tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen
presentase unit kerja yang menapai target pnBp
persentase penyerapan anggaran & pencapaian output belanja Setditjen
persentase lHp Ditjen Ck yg ditindaklanjuti
tingkat kualitas laporan keuangan
tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen
persentase lHp Ditjen Ck yg ditindaklanjuti
tingkat kualitas laporan keuangan
tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
sK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
sekretaris Direktorat Jenderal
127DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
3) Direktorat Keterpaduan infrastruktur permukiman
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Cust
omer
s/st
akeh
olde
rsin
tern
al p
roce
ssLe
rani
ng &
Gro
wth
Meningkatnya kehandalan infratsruktur pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan
infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
sK 3. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan
berintegritas
sp 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
sK 4. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMn
sK 5. Meningkatnya kehandalan sistem dan
teknologi informasi
KeTerpADuAn perenCAnAAn,
penGAnGGArAn DAn peMroGrAMAn
sK 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
penGenDALiAn DAn penGAWAsAn
sK 2. Meningkatnya kualitas pengendalian
dan pengawasan
peta strategi Direktorat Keterpaduan infrastruktur permukiman
l a p o r a n k i n e r j a128
sasaran strategis Dan indikator Kinerja utama (iKu) Direktorat Keterpaduan infrastruktur permukiman
ikU SUBDierktorat Dan SekSi/SUBBaG tUpelakSanainDikator kinerJa UtaMa (ikU) Direktorat
UraianUraian SatkoDe ikU
koDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMn
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
Sk-1
Sk-2
Sk-3
Sk-4
Sk-1.1
Sk-1.2
Sk-2.1
Sk-2.2
Sk-2.3
Sk-3.1
Sk-3.2
Sk-4.1
Sk-4.2
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Subdirektorat keterpaduan perencanaan dan kemitraan
Subdirektorat keterpaduan pembiayaan
Subdirektorat pemantauan dan evaluasi
Subdirektorat keterpaduan pelaksanaan
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggiantata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Seksi keterpaduan perencanaan
Seksi kemitraan
Seksi keterpaduan pembiayaan i
Seksi keterpaduan pembiayaan ii
Seksi pemantauan dan evaluasi i
Seksi pemantauan dan evaluasi ii
Seksi keterpaduan pelaksanaan i
Seksi keterpaduan pelaksanaan ii
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam DipaJumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusunJumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikanJumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun
persentase penyerapan anggaran dan pencapaianoutput belanja bidang pkp dan pBlpersentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkunganpersentase penyerapan anggaran dan pencapaianoutput belanja bidang SpaM dan pplppersentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan SpaM dan pplp
persentase rata-rata capaian tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pSpaM dan pplp serta Satker terkaitJumlah pedoman evalaui kinerja bidang SpaM dan pplp yang tersusunpersentase rata-rata capaian tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pkp dan BpB serta Satker terkait.Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang pkp dan BpB yang tersusun
Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusunJumlah fasilitasi keterpaduan yang dilaksanakantingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatanJumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun
129DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
ikU SUBDierktorat Dan SekSi/SUBBaG tUpelakSanainDikator kinerJa UtaMa (ikU) Direktorat
UraianUraian SatkoDe ikU
koDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi
persentase penyelesaiantahapan integrasi sistem informasi DJCk
persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman
Sk-5 Sk-5.1
Sk-5.2
%
%
Sub Direktorat pengelolaan Data dan informasi
Sub Direktorat pengelolaan Data dan informasi
Seksi pengembangan Sistem informasi
Seksi pengelolaan Data
persentase penyelesaiantahapan integrasi sistem informasi DJCkJumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman
persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukimanJumlah pedoman pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusun
ikU Direktur kip yang menjadi ikU Direktur Jenderal Ck ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Dari Satu kasi)
ikU kasi yang tiDak menjadi ikU kasubdit
ikU kasubdit/kasubbag yang menjadi ikU Direktur kip
ikU Direktur kip yang tiDak menjadi ikU Direktur Jenderal ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Gabungan ikU kasi-kasi)ikU kasubdit/kasubbag yang tiDak menjadi ikU
Kasi Fasilitas Kemitraan
Kasubdit. Keterpaduan perencanaan dan Kemitraan
KasiKeterpaduan perencanaan
Kasi Keterpaduan pembiayaan ii
Kasubdit.Keterpaduan pembiayaan
Kasi Keterpaduan pembiayaan i
Kasi Keterpaduan pelaksanaan ii
Kasubdit Keterpaduan pelaksanaan
Kasi Keterpaduan pelaksanaan i
Kasi pengelolaan Data
Kasubdit. pengelolaan Data dan sistem informasi
Kasi pengembangan sistem informasi
Kasi pemantauan dan evaluasi ii
Kasubdit. pemantauan dan evaluasi
Kasi pemantauan dan evaluasi i
Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan
Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun.
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan unfrastruktur permukiman yang tersusun
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang SpaM dan pplp
persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan SpaM dan pplp
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase realisasi pembiyaan lainnya pembangunan infrastruktur permukiman
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang pkp dan pBl
persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pkp dan pBl
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
Jumlah pedoman dan juknis yang tersusun
Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun
Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilksanakan
persentase kelengkapan data base per sektor
Jumlah pedoman pengelolaan data
persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCk
persentase kelengkapan data base per sektor
persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCk
Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat kip
persentase rata-rata capaian tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pSpaM dan pplp serta Satker terkait
tingkat akuntabilitas kinerja DJCk
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat kip
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCk
persentase kelengkapan data base per sektor
tingkat akuntabilitas kinerja DJCk
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat kip
tingkat akuntabilitas kinerja DJCk
persentase rata-rata capaian tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pkp dan BpB serta Satker terkait
KasubbagTata usaha
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
penjabaran iKu Direktorat Keterpaduan infrastruktur permukimanDirektur Keterpaduan infrastruktur permukiman
l a p o r a n k i n e r j a130
4) Direktorat pengembangan Kawasan permukiman
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Cust
omer
s/st
akeh
olde
rsin
tern
al p
roce
ssLe
rani
ng &
Gro
wth
Meningkatnya kehandalan infratsruktur pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan
infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
sK 8. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMn
sK 7. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
sK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi
informasi
KeTerpADuAn perenCAnAAn,
penGAnGGArAn DAn peMroGrAMAn
penGenDALiAn DAn penGAWAsAn
peLAKsAnAAn penGeLoLAAn
sK 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
sK 6. Meningkatnya kualitas pengendalian
dan pengawasan
sK 3. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan pengelola
infrastruktur permukiman
sK 4. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
sK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
peta strategi Direktorat Keterpaduan infrastruktur permukiman
131DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sasaran strategis Dan rancangan indikator Kinerja utama (iKu) Direktorat pengembangan Kawasan
ikU BaGian Dan SUBBaGpelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) SetDitJen
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan
luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
Sk-1
Sk-2
Sk-1.1
Sk-1.2
Sk-1.3
Sk-2.1
Sk-2.2
%
Ha
%
%
%
Subdirektorat pengembangan kawasan permukiman perkotaan
Subdirektorat pengembangan kawasan permukiman perdesaan
Subdirektorat pengembangan kawasan permukiman khusus
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat perencanaan teknis
Satker-Satker provinsidi wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
Seksi kawasan permukiman perkotaan i
Satker-Satker provinsi di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
Seksi kawasan permukiman perkotaan ii
Satker-Satker provinsidi wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
Seksi kawasan permukiman perdesaan i
Satker-Satker provinsi di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Seksi kawasan permukiman perdesaan ii
Satker-Satker provinsidi wilayah pulau Sumatera dan Jawa
Seksi kawasan permukiman khusus i
Satker-Satker provinsi di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Seksi kawasan permukiman khusus ii
Seksi penyusunan rencana
Seksi penyusunan rencana
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaandi wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapananggaran dan pencapaian output belanja
koDe ikU
l a p o r a n k i n e r j a132
ikU BaGian Dan SUBBaGpelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) SetDitJen
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMn
Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang permukiman yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan permukiman
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
Sk-3
Sk-4
Sk-5
Sk-6
Sk-7
Sk-3.1
Sk-3.2
Sk-4.1
Sk-4.2
Sk-5.1
Sk-5.2
Sk-5.3
Sk-6.1
Sk-6.2
Sk-7.1
Sk-7.2
%
SDM
nSkk
%
%
%
%
%
%
%
%
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai Dan kelembagaan
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat perencanaan teknis
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Seksi kelembagaan
Seksi kelembagaan
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi analisa teknis
Seksi analisa teknis
Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang permukiman yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan permukiman
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
koDe ikU
133DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
penjabaran iKu Direktorat pengembangan Kawasan permukiman
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat kip
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
Direktur pengembangan Kawasan permukiman permukiman
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan
luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus
persentase peningkatan produktivitas masyarakat
Jumlah nSkk bidang permukiman yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab perwali penyelenggaraan permukiman
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws perkotaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws khusus
persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan
luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus
persentase peningkatan produktivitas masyarakat
Kasubdit.pKp perkotaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws perdesaan
Kasubdit pKp perdesaan
Kasubdit. pKp Khusus
Kepala satker provinsi dan/atau satker
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat kip
Kasubdit. perencanaan Teknis
KasubbagTata usaha
Jumlah nSkk bidang permukiman yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan permukiman
persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang permukiman yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan permukiman
persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Kasubdit. standarisasidan Kelembagaan
Kasi standarisasi
Kasi Kelembagaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
KasiKp Khusus i
Kasi Kp Khusus ii
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Kasi Kp perdesaan i
Kasi Kp perdesaan ii
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Kasi Kp perkotaan i
Kasi Kp perkotaan ii
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pkp
Kasipenyusunan rencana
Kasi Analisa Teknis
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
ikU Direktur kip yang menjadi ikU Direktur Jenderal Ck ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Dari Satu kasi)
ikU kasi yang tiDak menjadi ikU kasubdit
ikU kasubdit/kasubbag yang menjadi ikU Direktur kip
ikU Direktur kip yang tiDak menjadi ikU Direktur Jenderal ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Gabungan ikU kasi-kasi)ikU kasubdit/kasubbag yang tiDak menjadi ikU
l a p o r a n k i n e r j a134
5) Direktorat Bina penataan Bangunan
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Cust
omer
s/st
akeh
olde
rsin
tern
al p
roce
ssLe
rani
ng &
Gro
wth
Meningkatnya kehandalan infratsruktur pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan
infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
sK 8. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMn
sK 7. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
sp 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
sK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi
informasi
KeTerpADuAn perenCAnAAn,
penGAnGGArAn DAn peMroGrAMAn
penGenDALiAn DAn penGAWAsAn
peLAKsAnAAn penGeLoLAAn
sK 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
sK 6. Meningkatnya kualitas pengendalian
dan pengawasan
sK 3. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan pengelola
infrastruktur permukiman
sK 4. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
sK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
peta strategi Direktorat Bina penataan Bangunan
135DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sasaran strategis Dan indikator Kinerja utama (iKu) Direktorat Bina penataan Bangunan
ikU SUBDirektorat Dan SekSi/SUBBaG tU
pelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) Direktorat
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
koDe ikU
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
persentase Bagunan Gedung negara yang terkelola dengan baik.
penyelenggaraan Bangunan Gedung
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara
Jumlah ruang terbuka publik percontohan yang terbangun
penyelenggaraan penataan Bangunan
Sk-1. Sk-1.1
Sk-1.2
Sk-1.3
Sk-1.4
Sk-1.5
%
m2
Hari
%
Ha
Subdirektorat Bangunan Gedung
Subdirektorat Bangunan Gedung
Subdirektorat pengelolaan rumah negara
Subdirektorat penataan Bangunan dan lingkungan khusus
Subdirektorat penataan Bangunan dan lingkungan khusus
Seksi Bangunan Gedung negara
Satker provinsi
Seksi Bangunan Gedung Umum
Seksi Wilayah i
Seksi Wilayah ii
Satker provinsi
Seksi Wilayah i
Satker provinsi
Seksi Wilayah ii
persentase Bagunan Gedung negara yang terkelola dengan baik
penyelenggaraan Bangunan Gedung
persentase Satker yang memenuhi target kinerja
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)
persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)
persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)
Jumlah ruang terbuka publik percontohan yang terbangun di wilayah pulau Jawa dan Sumatera
Jumlah kawasan yang direvitalisasi di wilayah pulau Jawa dan Sumatera
penyelenggaraan penataan Bangunandi wilayah pulau Jawa dan Sumatera
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
Jumlah ruang terbuka publik percontohan yang terbangun di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
Jumlah kawasan yang direvitalisasi di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
penyelenggaraan penataan Bangunandi wilayah pulaukalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulaupulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
l a p o r a n k i n e r j a136
sasaran strategis Dan indikator Kinerja utama (iKu) Direktorat Bina penataan Bangunan
ikU SUBDierktorat Dan SekSi/SUBBaG tU
pelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) Direktorat
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
koDe ikU
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMn
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
keswadayaan Masyarakat
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan yang diterbitkan
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan Bangunan Gedung
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
Sk-2.
Sk-3
Sk-4
Sk-5
Sk-6
Sk-7
Sk-2.1
Sk-2.2
Sk-3.1
Sk-3.2
Sk-4.1
Sk-4.2
Sk-5.1
Sk-5.2
Sk-5.3
Sk-6.1
Sk-6.2
Sk-7.1
Sk-7.2
%
%
%
SDM
nSkk
%
%
%
%
%
%
%
%
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaanSubdirektorat
Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai Dan kelembagaan
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat perencanaan teknis
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Seksi penyusunan rencana
Seksi penyusunan rencana
Seksi kelembagaan
Seksi kelembagaan
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi analisa teknis
Seksi analisa teknis
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
keswadayaan Masyarakat
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan yang diterbitkan
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan Bangunan Gedung
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
137DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
penjabaran iKu Direktorat Bina penataan BangunanDirektur Bina penataan Bangunan
ikU Direktur kip yang menjadi ikU Direktur Jenderal Ck ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Dari Satu kasi)
ikU kasi yang tiDak menjadi ikU kasubdit
ikU kasubdit/kasubbag yang menjadi ikU Direktur kip
ikU Direktur kip yang tiDak menjadi ikU Direktur Jenderal ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Gabungan ikU kasi-kasi)ikU kasubdit/kasubbag yang tiDak menjadi ikU
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat kip
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara
persentase peningkatan produktivitas masyarakat
Jumlah nSkk bidang pBl yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan pBl
Jumlah ruang terbuka publik percontohan yang terbangun
luas penyelenggaraan penataan Bangunan
persentase Bagunan Gedung negara yang terkelola dengan baik.
luas penyelenggaraan Bangunan Gedung
persentase Satker yang memenuhi target kinerja penyelenggaraan BG
persentase Bagunan Gedung negara yang terkelola dengan baik
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws khusus
luas penyelenggaraan Bangunan Gedung
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara
Jumlah ruang terbuka publik percontohan yang terbangun
luas penyelenggaraan penataan Bangunan
persentase peningkatan produktivitas masyarakat
Kasubdit.Bangunan Gedung
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara
persentase rumah negara yang terkelola dengan baik
Kasubdit pengelolaan rumah negara
Kasubdit. pBL Khusus
Kepala satker provinsi dan/atau satker
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat kip
Kasubdit. perencanaan Teknis
KasubbagTata usaha
Jumlah nSkk bidang pBl yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan pBl
persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat
Jumlah SDM bidang BG dan pBl yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang pBl yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan pBl
persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat
Jumlah SDM bidang BG dan pBl yang meningkat kapasitasnya
Kasubdit. standardisasai dan Kelembagaan
Kasi standarisasi
Kasi Kelembagaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
KasiKp Khusus i
Kasi Wilayah ii
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara di wilayahJabodetabek
persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jabodetabek
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara di luar wilayahJabodetabek
persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jabodetabek
Kasi Wilayah i
Kasi Wilayah ii
persentase Satker yang memenuhi target kinerja penyelenggaraan BG
persentase Bagunan Gedung negara yang terkelola dengan baik.
Kasi Kp perkotaan i
Kasi Bangunan Gedung negara
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat BpB
Kasipenyusunan rencana
Kasi Analisa Teknis
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
l a p o r a n k i n e r j a138
6) Direktorat pengembangan sistem penyediaan Air Minum
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Cust
omer
s/st
akeh
olde
rsin
tern
al p
roce
ssLe
rani
ng &
Gro
wth
Meningkatnya kehandalan infratsruktur pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan
infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
sK 8. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMn
sK 7. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan
kebutuhan air minum bagi masyarakat
sK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi
informasi
KeTerpADuAn perenCAnAAn,
penGAnGGArAn DAn peMroGrAMAn
penGenDALiAn DAn penGAWAsAn
peLAKsAnAAn penGeLoLAAn
sK 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
sK 6. Meningkatnya kualitas pengendalian
dan pengawasan
sK 3. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan pengelola
infrastruktur permukiman
sK 4. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
sK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
peta strategi Direktorat pengembangan sistem penyediaan Air Minum
139DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
sasaran strategis Dan indikator Kinerja utama (iKu) Direktorat Bina penataan Bangunan
ikU SUBDirektorat Dan SekSi/SUBBaG tU
pelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) Direktorat
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
koDe ikU
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Sk-1.
Sk-2.
Sk-1.1
Sk-1.2
Sk-1.3
Sk-2.1
Sk-2.2
%
%
%
%
%
Subdirektorat SpaM perkotaan
Subdirektorat SpaM perdesaan
Subdirektorat SpaM khusus
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat perencanaan teknis
Satker provinsi di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
Seksi SpaM perkotaan i
Satker provinsi di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
Seksi SpaM perkotaan ii
Satker provinsi di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
Seksi SpaM perdesaan i
Satker provinsi di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Seksi SpaM perdesaan ii
Satker provinsi di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
Seksi SpaM khusus i
Satker provinsi di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Seksi SpaM khusus ii
Seksi penyusunan rencana
Seksi penyusunan rencana
l a p o r a n k i n e r j a140
persentase lembaga pengelola (UptD dan pDaM yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang permukiman yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan SpaM
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
ikU SUBDirektorat Dan SekSi/SUBBaG tU
pelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) Direktorat
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
koDe ikU
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMn
persentase lembaga pengelola (UptD dan pDaM yang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang permukiman yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan SpaM
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
Sk-3
Sk-4
Sk-5
Sk-6
Sk-7
Sk-3.1
Sk-3.2
Sk-4.1
Sk-4.2
Sk-5.1
Sk-5.2
Sk-5.3
Sk-6.1
Sk-6.2
Sk-7.1
Sk-7.2
%
SDM
nSkk
%
%
%
%
%
%
%
%
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai Dan kelembagaan
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat perencanaan teknis
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Seksi kelembagaan
Seksi kelembagaan
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi analisa teknis
Seksi analisa teknis
141DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
penjabaran iKu Direktorat pengembangan sistem penyediaan Air Minum
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pengembangan SpaM
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
Direktur pengembangan sistem penyediaan Air Minum
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan
Jumlah nSkk bidang SpaM yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan SpaM
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws perkotaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws khusus
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus
Kasubdit pengembangan spAM
perkotaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws perdesaan
Kasubdit pengembangan spAM
perdesaan
Kasubdit. pengembangan spAM
Khusus
Kepala satker provinsi dan/atau
satker Terkait
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pengembangan SpaM
Kasubdit. perencanaan Teknis
KasubbagTata usaha
Jumlah nSkk bidang SpaM yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan SpaM
persentase lembaga pengelola (UptD dan pDaM yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang SpaM yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan SpaM
persentase lembaga pengelola (UptD dan pDaM yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Kasubdit. standardisasai dan
Kelembagaan
Kasi standarisasi
Kasi Kelembagaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
KasispAM Khusus i
Kasi spAM Khusus ii
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Kasi spAM perdesaan i
Kasi spAM perdesaan ii
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Kasi spAM perkotaan i
Kasi spAM perkotaan ii
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pengembangan SpaM
Kasipenyusunan rencana
Kasi Analisa Teknis
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
ikU Direktur kip yang menjadi ikU Direktur Jenderal Ck ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Dari Satu kasi)
ikU kasi yang tiDak menjadi ikU kasubdit
ikU kasubdit/kasubbag yang menjadi ikU Direktur kip
ikU Direktur kip yang tiDak menjadi ikU Direktur Jenderal ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Gabungan ikU kasi-kasi)ikU kasubdit/kasubbag yang tiDak menjadi ikU
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus
persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan
l a p o r a n k i n e r j a142
7) Direktorat pengembangan penyehatan Lingkungan permukiman
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Cust
omer
s/st
akeh
olde
rsin
tern
al p
roce
ssLe
rani
ng &
Gro
wth
Meningkatnya kehandalan infratsruktur pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan
infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
sK 8. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMn
sK 7. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan
kebutuhan air minum bagi masyarakat
sK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi
informasi
KeTerpADuAn perenCAnAAn,
penGAnGGArAn DAn peMroGrAMAn
penGenDALiAn DAn penGAWAsAn
peLAKsAnAAn penGeLoLAAn
sK 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
sK 6. Meningkatnya kualitas pengendalian
dan pengawasan
sK 3. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan pengelola
infrastruktur permukiman
sK 4. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
sK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
peta strategi Direktorat pengembangan penyehatan Lingkungan permukiman
143DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
persentase peningkatan akses pelayanan air limbah di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase peningkatan akses pelayanan air limbah di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
persentase peningkatan akses pelayanan persampahan di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase peningkatan akses pelayanan persampahan di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus di wilayah pulau Sumatera dan Jawa.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua.
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
sasaran strategis Dan indikator Kinerja utama (iKu) Direktorat Bina penataan Bangunan
ikU SUBDirektorat Dan SekSi/SUBBaG tU
pelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) Direktorat
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
koDe ikU
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
persentase peningkatan akses pelayanan air limbah
persentase peningkatan akses pelayanan persampahan
persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Sk-1.
Sk-2.
Sk-1.1
Sk-1.2
Sk-1.3
Sk-2.1
Sk-2.2
%
%
%
%
%
Subdirektorat pengelolaan air limbah
Subdirektorat pengelolaan persampahan
Subdirektorat penyehatan lingkungan permukiman khusus
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat perencanaan teknis
Satker Wilayah pulau Sumatera dan Jawa
Seksi pengelolaan air limbah i
Satker Wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Seksi pengelolaan air limbah ii
Satker Wilayah pulau Sumatera dan Jawa
Seksi pengelolaan persampahan i
Satker Wilayahdi pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Seksi pengelolaan persampahan ii
Satker Wilayah pulau Sumatera dan Jawa
Seksipenyehatan lingkungan permukiman khusus i
Satker Wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Seksi penyehatan lingkungan permukiman khusus ii
Seksi penyusunan rencana
Seksi penyusunan rencana
l a p o r a n k i n e r j a144
persentase lembaga pengelolayang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang plp yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan plp
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
ikU SUBDirektorat Dan SekSi/SUBBaG tU
pelakSana
inDikator kinerJa UtaMa (ikU) Direktorat
UraianUraian SatkoDe Sk
SaSaran StrateGiS (Sk)
koDe ikU
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMn
persentase lembaga pengelolayang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang plp tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan plp
tingkat akuntabilitas kinerja
tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
Sk-3
Sk-4
Sk-5
Sk-6
Sk-7
Sk-3.1
Sk-3.2
Sk-4.1
Sk-4.2
Sk-5.1
Sk-5.2
Sk-5.3
Sk-6.1
Sk-6.2
Sk-7.1
Sk-7.2
%
SDM
nSkk
%
%
%
%
%
%
%
%
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai Dan kelembagaan
Subdirektorat perencanaan teknis
Subdirektorat perencanaan teknis
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Subbaggian tata Usaha
Seksi kelembagaan
Seksi kelembagaan
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi analisa teknis
Seksi analisa teknis
145DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
penjabaran iKu Direktorat pengembangan penyehatan Lingkungan permukiman
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pengembangan plp
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
Direktur pengembangan penyehatan Lingkungan permukiman
persentase peningkatan akses pelayanan air limbah
Jumlah nSkk bidang pplp yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan pplp
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws perkotaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws khusus
persentase peningkatan akses pelayanan air limbah
persentase peningkatan akses pelayanan persampahan
persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus
Kasubdit.pengelolaan Air
Limbah
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di kws perdesaan
Kasubdit pengelolaan
persampahan
Kasubdit. pLp Khusus
Kepala satker provinsi dan/atau
satker Terkait
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pengembangan plp
Kasubdit. perencanaan Teknis
KasubbagTata usaha
Jumlah nSkk bidang pplp yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan pplp
persentase lembaga pengelola (UptD dan non UptD) yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah nSkk bidang SpaM yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan pplp
persentase lembaga pengelola (UptD dan non UptD) yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Kasubdit. standardisasai dan
Kelembagaan
Kasi standarisasi
Kasi Kelembagaan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
KasipLp Khusus i
Kasi pLp Khusus ii
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Kasi pengelolaan persampahan i
Kasi pengelolaan persampahan ii
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
Kasi pengelolaan Air Limbah i
Kasi pengelolaan Air Limbah ii
persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pengembangan plp
Kasipenyusunan rencana
Kasi Analisa Teknis
persentase lHp yg ditindaklanjuti
persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
ikU Direktur kip yang menjadi ikU Direktur Jenderal Ck ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Dari Satu kasi)
ikU kasi yang tiDak menjadi ikU kasubdit
ikU kasubdit/kasubbag yang menjadi ikU Direktur kip
ikU Direktur kip yang tiDak menjadi ikU Direktur Jenderal ikU kasi yang menjadi ikU kasubdit (Gabungan ikU kasi-kasi)ikU kasubdit/kasubbag yang tiDak menjadi ikU
persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus
persentase peningkatan akses pelayanan persampahan
l a p o r a n k i n e r j a146
6. penyelarasan Kinerja 1) sekretariat Direktorat Jenderal
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
1. BAGiAn KepeGAWAiAn, orGAnisAsi DAn TATA LAKsAnA
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Dokumen identitas terdiri dari askes, taspen, karpeg, karsu, karis.
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 pegawai = 1 data
1 (satu) pembinaan = 1 (satu) berkas
1 (satu) diklat/bimtek = 1 (satu) berkas
1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas
persentase berkas usulan kenaikan pangkat yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas kenaikan gaji berkala yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas untuk update DUk / SiMka yang disiapkan tepat waktu
persentase dokumen identitas pegawai yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas mutasi dan pensiun pegawai yang disiapkan tepat waktu
persentase Dokumen Skp yang selesai diperiksa tepat waktu
persentase konsep laporan Daftar Urut kepangkatan yang disusun tepat waktu
persentase Data pegawai di SiMka yang diperbaharui tepat waktu
persentase konsep laporan nominasi kenaikan pangkat dan pensiun yang diselesaiakan tepat waktu
persentase laporan rekapitulasi pegawai yang disusun tepat waktu
persentase konsep Sk kenaikan pangkat yang disusun tepat waktu
persentase laporan hasil monev kepegawaian yang disusun tepat waktu
persentase dokumen penawaran diklat yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional yang disiapkan tepat waktu
persentase pemutakhiran materi diklat/bintek dan evaluasi hasil bintek yang disiapkan tepat waktu
persentase konsep ijin Belajar yang disusun tepat waktu
persentase berkas fasilitasi peningkatan kompetensi teknis aparat Satker yang disiapkan tepat waktu
analis kepegawaian
pengolah Data dan informasi
analis kepegawaian
(1).tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(2). persentase kelengkapan data base kepegawaian
(1). persentase peningkat-an pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
(2). persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
kepala Subbag tata Usaha kepegawaian
kepala Subbag pengembangan pegawai
1.1.
1.2.
147DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
2. BAGiAn KeuAnGAn DAn uMuM
1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas
1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas
1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas
1 (satu) Satker = 1 (satu) laporan
1 (satu) Satker = 1 (satu) dokumen.1 (satu) Berita acara = 1 (satu) dokumen.
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) Dokumen
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
persentase berkas fasilitasi peningkatan kompetensi pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas fasilitasi peningkatan kinerja aparat yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas fasilitasi peningkatan ketrampilan dalam pengelolaan Gedung yang disiapkan tepat waktu
persentase dokumen buku kas umum (BkU) yang disusun tepat waktu
persentase dokumen Buku kas Bank, kas tunai, Uang persediaan (Up) dan panjar yang disusun tepat waktu
persentase dokumen Buku pengawasan anggaran dan laporan keadaan kas (lkka) yang disiapkan tepat waktu
persentase laporan pertanggungjawaban (lpJ) Bendahara pengeluaran (Bp) Satuan kerja yang disusun tepat waktu
persentase dokumen Berita acara pemeriksaan kas triwulan dan Berita acara rekonsiliasi internal Satuan kerja yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas Surat Setoran pajak (SSp), Faktur-faktur, Daftar Gaji serta Honorarium pnS dan CpnS yang disiapkan tepat waktu
persentase dokumen Spt pajak tahunan pnS yang disusun tepat waktu
persentase berkas administrasi gaji dan transfer gaji yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas administrasi kGB, kenaikan pangkat dan Skpp yang disiapkan tepat waktu
Bendahara pengeluaran
penata keuangan
(1). persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai
(2). persentase penyelesaian analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan
(1). persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen
(2). presentase unit kerja yang menapai target pnBp
Subbag organisasi dan tata laksana
kepala Subbagian kas dan perbendaharaan
1.3.
2.1
l a p o r a n k i n e r j a148
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) bulan = 1 (satu) konsep laporan
1 (satu) satker = 1 (satu) konsep laporan
Satuan: konsep laporan1 (satu) bulan = 1 (satu) konsep laporan
1 (satu) berkas = 1 (satu) perjalanan dinas
1 (satu) berkas = 1 (satu) perusahaan
1 (satu) berkas = 1 (satu) perusahaan
persentase berkas Spt pajak tahunan dan Surat pertangungjawaban Mutlak pegawai yang disiapkan tepat waktu
persentase data dokumen yang diinput ke dalam Buku kas Umum (BkU) tepat waktu
persentase Dokumen pembukuan pajak yang disiapkan tepat waktu
persentase data dokumen laporan pajak yang diinput tepat waktu
persentase berkas lHp yang diinput dalam database tepat waktu
persentase konsep laporan bulanan lHp dan tindak lanjut tingkat eselon i yang disusun tepat waktu
persentase konsep laporan final rekening Satker yang disusun tepat waktu
persentase konsep laporan bulanan lHp dan tindak lanjut tingkat kementerian yang disusun tepat waktu
persentase data dokumen Spp yang diinput tepat waktu
persentase dokumen lembar-2 SppD yang diketik tepat waktu
persentase dokumen perjalanan dinas yang direkap tepat waktu
persentase berkas data perusahaan yang diinput di aplikasi Spp/SpM tepat waktu
persentase berkas data Spp/SpM yang diinput dan dicetak tepat waktu
persentase dokumen Spp yang diverfikasi tepat waktu
persentase dokumen data yang dimasukkan ke dalam Buku pengawasan anggaran tepat waktu
persentase berkas data aDk yang dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tepat waktu
persentase konsep laporan lra tingkat eselon i yang disusun tepat waktu
persentase konsep laporan neraca tingkat eselon i yang disusun tepat waktu
persentase konsep laporan penjelasan hasil rekonsiliasi yang disusun tepat waktu
persentase berkas data aDk yang dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tepat waktu
pengadministrasi Umum
penelaah lHp dan kerugian negara
pengadministrasi umum
pengolah database SpM
Verifikator
penyusun Monev dan pelaporan
Verifikator Data dan informasi
(1). persentase lHp yg ditindaklanjuti
(2). tingkat kualitas laporan keuangan
(3). tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
kepala Subbagian Verifikasi dan pelaporan
2.2.
149DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
persentase konsep laporan lra tingkat eselon i yang disusun tepat waktu
persentase konsep laporan neraca tingkat eselon i yang disusun
persentase konsep laporan Calk eselon i yang disusun tepat waktu
persentase konsep surat undangan yang disusun tepat waktu
persentase surat yang dicatat dibuku agenda dan didistribusikan tepat waktu
persentase konsep laporan kegiatan swakelolan yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas penyusunan ksepakatan bersama yang disiapkan tepat waktu
persentase berkas permohonan perubahan status rumah negara yang disiapkan tepat waktu
persentase dokumen yang ditelaah tepat waktu
persentase konsep usul prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun tepat waktu
persentase konsep Surat edaran yang disusun tepat waktu
persentase konsep hasil telaahan peraturan perundang-undangan yang disusun tepat waktu
persentase berkas diseminasi produk perundang-undangan yang disiapkan tepat waktu
persentase konsep laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang disiapkan tepat waktu
persentase konsep pemberian bantuan hukum yang disusun tepat waktu
persentase konsep penyelesaian perkara dan sengketa yang disusun tepat waktu
persentase konsep penyelesaian masalah hukum BMn yang disusun tepat waktu
pengadmnistrasi Umum
arsiparis
perancang peraturan perundangan
penelaah Bantuan Hukum
(1). persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran
(2). persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(1). Jumlah rancangan peraturan (nSpk) bidang permukiman yang diterbitkan
(2). persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum
(1). persentase surat izin penghunian/peman-faatan rumah negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu
(2). persentase kasus yang diberikan advokasi hukum
kepala SubbagianUmum
kepala Subbagian perundang-undangan
kepala Subbagian advokasi Hukum
3. BAGiAn HuKuM DAn KoMuniKAsi puBLiK
2.3.
3.1.
3.2.
l a p o r a n k i n e r j a150
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
persentase berkas penyelesaian perkara yang disiapkan tepat waktu
persentase konsep surat dalam rangka penyuluhan bantuan hukum yang disusun tepat waktu
persentase konsep rekomendasi hasil telaahan kontrak yang disusun tepat waktu
persentase konsep Surat kesepakatan Bersama yang disusun tepat waktu
persentase konsep konsep Surat perjanjian kerjasama yang disusun
persentase berkas usulan penetapan status rumah negara yang disiapkan tepat waktu
persentase konsep Surat izin penghunian rumah negara yang disusun tepat waktu
persentase berkas usulan perubahan status rumah negara yang disiapkan tepat waktu.
persentase konsep surat usulan penghapusan BMn yang disusun tepat waktu.
persentase konsep Berita acara penghapusan BMn yang disusun tepat waktu.
persentase konsep laporan rekonsiliasi BMn yang disusun tepat waktu.
persentase konsep laporan BMn Satker yang disusun tepat waktu.
persentase konsep surat usulan penghapusan BMn yang disusun
persentase konsep Berita acara penghapusan BMn yang disusun tepat waktu.
persentase konsep laporan rekonsiliasi BMn yang disusun tepat waktu.
persentase konsep laporan BMn Satker yang disusun tepat waktu.
arsparis
penelaah Bantuan Hukum
pengolah BMn
penelaah laporan BMn
pengolah BMn
penelaah laporan BMn
(1). Jumlah publikasi yang diterbitkan
(2). persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SiMak BMn
nilai asset dalam proses hibah
persentase Satker yang mencaai rata-rata pengamanan fisik
kepala Subbagkomunikasi publik
kepala Subbagian penatausahaan BMn
kepala Subbagian pemanfaatan dan pengalihan BMn
kepala Subbagian pengamanan BMn
4. BAGiAn penGeLoLAAn BArAnG MiLiK neGArA
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
151DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2) Direktorat Keterpaduan infrastruktur permukiman
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Jumlah konsep Jakstra yang disusun
Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan
Jumlah konsep sinkronisasai rencana pembangunan dengan rpi2JM yang disusun
Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan
Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan
Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dalam Mp yang diperiksa
Jumlah berkas bahan rakor pinjaman dan Hibah ln yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan
Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dalam Mp yang diperiksa
Jumlah berkas bahan rakor pinjaman dan Hibah ln yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan
penelaah kebijakan dan Strategi
pengintegrasi perencanaan program
penelaah kebijakan dan Strategi
pengintegrasi perencanaan program
penyusun program dan rencana anggaran
pengolah pengembangan investasi
penyusun program dan rencana anggaran
(1). persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusun
(1). Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan
(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun
(1). persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang pkp dan pBl
(2). persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pkp dan pBl.
kasi keterpaduan perencanaan
kasi Fasilitas kemitraan
kasi keterpaduan pembiayaan i
1.1.
1.2.
2.1
1. suBDiT KeTerpADuAn perenCAnAAn DAn KeMiTrAAn
2. suBDiT KeTerpADuAn peMBiAyAAn
l a p o r a n k i n e r j a152
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Satuan: berkas
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Jumlah berkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dalam Mp yang diperiksa
Jumlah berkas bahan rakor pinjaman dan Hibah ln yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan
Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dalam Mp yang diperiksa
Jumlah berkas bahan rakor pinjaman dan Hibah ln yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSr yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSr yang disiapkan
Jumlah dokumen laporan konsolidasi Data Mp yang diperiksa
Jumlah konsep pembahasan pengintegrasian Sippa DJCk yang disiapkan
Jumlah konsep pembahasan pedoman yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah
Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah
Jumlah berkas kertas kerja rkakl yang disiapkan
Jumlah berkas bahan dokumen Dipa yang disiapkan
Jumlah berkas bahan revisi rkakl/Dipa/pok yang disiapkan
Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan
pengolah pengembangan investasi
penyusun program dan rencana anggaran
penyusun program dan rencana anggaran
penyusun program dan rencana anggaran
(1). Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun
(2). Jumlah fasilitasi keter paduan yang dilaksanakan
kasi keterpaduan pembiayaan ii
kasi keterpaduan pelaksanaan i
3. suBDiT KeTerpADuAn peLAKsAnAAn
2.2
3.1.
153DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep surat
Satuan: dokumen
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep profil kegiatan Ck yang disusun
Jumlah konsep kontrak yang disusun
Jumlah konsep Sk yang disusun
Jumlah konsep Spk jasa konsultasi yang disusun
Jumlah dokumen laporan konsolidasi Data Mp yang diperiksa
Jumlah konsep pembahasan pengintegrasian Sippa DJCk yang disiapkan
Jumlah konsep pembahasan pedoman yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah
Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah
Jumlah berkas kertas kerja rkakl yang disiapkan
Jumlah berkas bahan dokumen Dipa yang disiapkan
Jumlah berkas bahan revisi rkakl/Dipa/pok yang disiapkan
Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan
Jumlah konsep profil kegiatan Ck yang disusun
Jumlah konsep kontrak yang disusun
Jumlah konsep Sk yang disusun
Jumlah konsep Spk jasa konsultasi yang disusun
Jumlah konsep laporan 2 mingguan pemantauan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep laporan 3 bulanan pemantauan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep laporan monitoring pelaksanaan pembangunan yang disusun
Jumlah konsep laporan peta tematik dan GiS yang disusun
pengolah Data dan anggaran
penyusun program dan rencana anggaran
pengolah Data dan anggaran
pengolah Data dan informasi
pengolah Data dan informasi
(1). persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun
(1). persentase kelengkapan data base per sektor
(2). Jumlah pedoman pengelolaan data yang diterbitkan
kasi keterpaduan pelaksanaan ii
Seksi pengelolaan Data
4. suBDiT penGeLoLAAn DATA DAn sisTeM inForMAsi
3.2.
4.1.
l a p o r a n k i n e r j a154
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Satuan:
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: konsep artikel
Satuan: konsep Berita
Satuan: konsep
Satuan: naskah
Satuan: konsep e-mali
Dokumen lakip dan pk dari Unit/UkM
konsep pk dan lakip DJCk
Dokumen kinerja dari Subdit/Subbag/Satker.
konsep pk dan lakip Bina program
Jumlah bahan pengelolaan aplikasi dan situs web yang dikumpulkan
Jumlah laporan pengaduan layanan yang disusun
Jumlah laporan penyelesaian tindakan perbaikan yang disusun
Jumlah konsep artikel yang disusun untuk buletin
Jumlah konsep naskah hasil peliputan yang disusun untuk buletin
Jumlah konsep naskah produk publikasi yang disusun
Jumlah naskah yang di upload di website
Jumlah konsep e-mail yang disusun
Jumlah dokumen laporan kinerja yang diperiksa
Jumlah konsep laporan kinerja yang disusun
Jumlah dokumen laporan kinerja yang diperiksa
Jumlah konsep laporan kinerja yang disusun
Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun
Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa
Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SiMeka
Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun
Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa
Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SiMeka
pengolah Data dan informasi
pengolah Data dan informasi
pengolah Data dan informasi
pengevaluasi program dan kebijakan
pengevaluasi program dan kebijakan
pengevaluasi program dan kinerja
pengolah Data dan Sistem informasi
pengevaluasi program dan kinerja
pengolah Data dan Sistem informasi
(1). persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCk
(2). Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi
(1). tingkat akuntabilitas kinerja DJCk
(2). persentase rata-rata capaian tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pkp dan BpB serta Satker terkait
(1). tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat kip
(2). persentase rata-rata capaian tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pSpaM dan pplp serta Satker terkait
Seksi pengembangan Sistem informasi
kasi pemantauan dan evaluasi i
kasi pemantauan dan evaluasi ii
5. suBDiT peMAnTAuAn DAn eVALuAsi
4.2.
5.1.
5.2.
155DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan atas laporan BMn (CalBMn) yang disusun
Jumlah konsep laporan rekon internal Bulanan yang disusun
analis kepegawaian
penata keuangan
pengelola BMn
(1). persentase lHp yg ditindaklanjuti
(2). persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
(4). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
(5). persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
Subbag tata Usaha6 Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
l a p o r a n k i n e r j a156
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi eksternal dengan DJkn yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep kartu inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku laporan tahunan yang disusun
3) Direktorat pengembangan Kawasan permukiman
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
sATKer proVinsi / sATKer sTrATeGis
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstruksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep rencana anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SpM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas Spp yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
pejabat pembuat komitmen
penyusun program dan rencana anggaran
Urusan penerbitan SpM dan pelaporan
Urusan pengujian dan penerimaan Spp
pengawas
pelapor e-Monitoring
pelaksana administrasi
(1). persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
(2). luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan
(3). luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus
(4). persentase peningkatan produktivitas masyarakat
157DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
1. suBDiT penGeMBAnGAn KAWAsAn perMuKiMAn perKoTAAn
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 Wajib pajak = 1 berkas
Satuan: konsep
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Jumlah berkas BMn yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMn dan lkB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun
Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian
Jumlahl aporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap
Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui aplikasi rkakl, e-proc dan e-Mon
Jumlah berkas Surat permintaan pembayaran (Spp) yang diperiksa
Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara pengeluaran yang disiapkan
Jumlah berkas-berkas Spp yang disiapkan
Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan
Jumlah dokumen perencanaan pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan
Jumlah berkas usulan penetapan Spesifikasi teknis, HpS, dan rancangan kontrak pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan
Jumlah draft kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
UUkB
Urusan pelaporan
pengintegrasi perencanaan program
penyusun Monev dan pelaporan
pengolah Data dan informasi
pengolah anggaran
pelaksana administrasi
pelaksana teknik
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
kasi kawasan permukiman perkotaan i
1.1
l a p o r a n k i n e r j a158
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
2. suBDiT penGeMBAnGAn KAWAsAn perMuKiMAn perDesAAn
Satuan: konsep
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun
Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian
Jumlah laporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap
Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui aplikasi rkakl, e-proc dan e-Mon
Jumlah berkas Surat permintaan pembayaran (Spp) yang diperiksa
Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara pengeluaran yang disiapkan
Jumlah berkas-berkas Spp yang disiapkan
Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan
Jumlah dokumen perencanaan pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan
Jumlah berkas usulan penetapan Spesifikasi teknis, HpS, dan rancangan kontrak pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan
Jumlah draft kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlahberkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi
Jumlah berkas data dan informasi terkait program Sppip dan rpkpp yang dikumpulkan
Jumlah konsep laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Fisik pekerjaan dan kebenaran administrasi yang disiapkan
Jumlah konsep laporan Monitoring melalui e-moniting yang disiapkan
pengintegrasi perencanaan program
penyusun Monev dan pelaporan
pengolah Data dan informasi
pengolah anggaran
pelaksana administrasi
pelaksana teknik
pengolah data dan informasi
penyusun Monev dan pelaporan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
kasi kawasan permukiman perkotaan ii
kasi kawasan permukiman perdesaan i
1.2.
2.1.
159DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
3 suBDiT penGeMBAnGAn KAWAsAn perMuKiMAn KHusus
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep laporan
Jumlah draft kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas Spp yang diperiksa
Jumlah konsep laporan yang disusun
Jumlah berkas SppD dan Sk yang diberikan nomor
Jumlah berkas ii SppD yang diketik
Jumlah berkas Spp yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan Spp.
Jumlahberkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi
Jumlah berkas data dan informasi terkait program Sppip dan rpkpp yang dikumpulkan
Jumlah konsep laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Fisik pekerjaan dan kebenaran administrasi yang disiapkan
Jumlah konsep laporan Monitoring melalui e-moniting yang disiapkan
Jumlah draft kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas Spp yang diperiksa
Jumlah konsep laporan yang disusun
Jumlah berkas SppD dan Sk yang diberikan nomor
Jumlah berkas ii SppD yang diketik
Jumlah berkas Spp yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan Spp.
Jumlahberkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi
Jumlah berkas data dan informasi terkait program Sppip dan rpkpp yang dikumpulkan
Jumlah konsep laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Fisik pekerjaan dan kebenaran administrasi yang disiapkan
pelaksana teknik Jenjang ii
pelaksana anggaran Jenjang ii
pelaksana administrasi
pengolah data dan informasi
penyusun Monev dan pelaporan
pelaksana teknik Jenjang ii
pelaksana anggaran Jenjang ii
pelaksana administrasi
pengolah data dan informasi
penyusun Monev dan pelaporan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
kasi kawasan permukiman perdesaan ii
kasi kawasan permukiman khusus i
2.2.
3.1.
l a p o r a n k i n e r j a160
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Jumlah konsep laporan Monitoring melalui e-moniting yang disiapkan
Jumlah draft kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas Spp yang diperiksa
Jumlah konsep laporan yang disusun
Jumlah berkas SppD dan Sk yang diberikan nomor
Jumlah berkas ii SppD yang diketik
Jumlah berkas Spp yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan Spp.
Jumlah berkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi
Jumlah berkas data dan informasi terkait program Sppip dan rpkpp yang dikumpulkan
Jumlah konsep laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Fisik pekerjaan dan kebenaran administrasi yang disiapkan
Jumlah konsep laporan Monitoring melalui e-moniting yang disiapkan
Jumlah draft kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas Spp yang diperiksa
Jumlah konsep laporan yang disusun
Jumlah berkas SppD dan Sk yang diberikan nomor
Jumlah berkas ii SppD yang diketik
Jumlah berkas Spp yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan Spp.
Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun
Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian
Jumlah laporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
pelaksana teknik Jenjang ii
pelaksana anggaran Jenjang ii
pelaksana administrasi
pengolah data dan informasi
penyusun Monev dan pelaporan
pelaksana teknik Jenjang ii
pelaksana anggaran Jenjang ii
pelaksana administrasi
pengintegrasi perencanaan program
penyusun Monev dan pelaporan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
kasi kawasan permukiman khusus ii
3.2.
161DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap
Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui aplikasi rkakl, e-proc dan e-Mon
Jumlah berkas Surat permintaan pembayaran (Spp) yang diperiksa
Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara pengeluaran yang disiapkan
Jumlah berkas-berkas Spp yang disiapkan
Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan
Jumlah dokumen perencanaan pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan
Jumlah berkas usulan penetapan Spesifikasi teknis, HpS, dan rancangan kontrak pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan
Jumlah draft kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun
Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian
Jumlah laporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap
Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui aplikasi rkakl, e-proc dan e-Mon
Jumlah berkas Surat permintaan pembayaran (Spp) yang diperiksa
Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara pengeluaran yang disiapkan
Jumlah berkas-berkas Spp yang disiapkan
pengolah Data dan informasi
pengolah anggaran
pelaksana administrasi
pelaksana teknik
pengintegrasi perencanaan program
penyusun Monev dan pelaporan
pengolah Data dan informasi
pengolah anggaran
pelaksana administrasi
l a p o r a n k i n e r j a162
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
4 suBDiT sTAnDArDisAsi DAn KeLeMBAGAAn
5 suBDiT perenCAnAAn TeKnis
Satuan: konsep laporan
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan
Jumlah dokumen perencanaan pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan
Jumlah berkas usulan penetapan Spesifikasi teknis, HpS, dan rancangan kontrak pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan
Jumlah draft kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
pelaksana teknik
(1). Jumlah nSpk bidang permukiman yang tersusun
(2). persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan permukiman
(1). persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat
(2). Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
(1). persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
(2). persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
(1). persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pkp
kasi Standarisasi
kasi kelembagaan
kasi penyusunan rencana
kasi analisa teknis
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
163DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
6 KAsuBBAG TATA usAHA
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep suratSatuan: Berkas;
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan atas laporan BMn (CalBMn) yang disusun
Jumlah konsep laporan rekon internal Bulanan yang disusun
analis kepegawaian
penata keuangan
pengelola BMn
(1). persentase lHp yang ditindaklanjuti
(2). persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
(4). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
(5). persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
l a p o r a n k i n e r j a164
pelakSanapeJaBat StrUktUral BaGian/SUBBaGian
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi eksternal dengan DJkn yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep kartu inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku laporan tahunan yang disusun
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
(1). luas penyelenggaraan Bangunan Gedung
(2). rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara
(3). Jumlah ruang terbuka publik percontohan yang terbangun
(4). luas pemyelenggaraan penataan Bangunan
(5). persentase peningkatan produktivitas masyarakat
persentase Satker yang memenuhi target kinerja penyelenggaraan BG
persentase Bagunan Gedung negara yang terkelola dengan baik
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara di wilayah Jabodetabek
persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jabodetabek
kasi Bangunan Gedung Umum
kasi Bangunan Gedung negara
kasi Wilayah i
1.1.
1.2.
2.1.
4) Direktorat Bina penataan Bangunan
sATKer proVinsi / sATKer sTrATeGis
1. suBDiT BAnGunAn GeDunG
2. suBDiT penGeLoLAAn ruMAH neGArA
165DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
3. suBDiT pBL KHusus
4. suBDiT sTAnDArrDisAsi DAn KeLeMBAGAAn
5. suBDiT perenCAnAAn TeKnis
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Jumlah konsep materi rapermen yang disusun
Jumlah konsep materi harmonisasi rpp
Jumlah konsep undangan pembahasan yang disusun
Jumlah kosep laporan kegiatan yang disusun
Jumlah berkas materi Deseminasi yang disiapkan
Jumlah berkas bahan dan materi Workshop yang disiapkan
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun
penyusun nSpk
penyusun Monev dan pelaporan
penyusun Bimbingan teknis
rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan rumah negara di luar wilayah Jabodetabek
persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jabodetabek
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
(1). Jumlah nSpk bidang pBl yang tersusun
(2). persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan pBl
(1). persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat
(2). Jumlah SDM bidang BG dan pBl yang meningkat kapasitasnya
(1). persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
(2). persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
(1). persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat BpB
kasi Wilayah ii
kasi Wilayah i
kasi Wilayah ii
kasi Standarisasi
kasi kelembagaan
kasi penyusunan rencana
kasi analisa teknis
2.2.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
l a p o r a n k i n e r j a166
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan atas laporan BMn (CalBMn) yang disusun
Jumlah konsep laporan rekon internal Bulanan yang disusun
analis kepegawaian
penata keuangan
pengelola BMn
(1). persentase lHp yg ditindaklanjuti
(2). persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
(4). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
(5). persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
6. KAsuBBAG TATA usAHA
167DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi eksternal dengan DJkn yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep kartu inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku laporan tahunan yang disusun
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstruksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep rencana anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SpM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas Spp yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
pejabat pembuat komitmen
penyusun program dan rencana anggaran
Urusan penerbitan SpM dan pelaporan
Urusan pengujian dan penerimaan Spp
pengawas
pelapor e-Monitoring
pelaksana administrasi
(1). persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan
(2). persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan
(3). persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus
5) Direktorat pengembangan sistem penyediaan Air Minum
sATKer proVinsi / sATKer sTrATeGis
l a p o r a n k i n e r j a168
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstruksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Jumlah berkas BMn yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMn dan lkB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep rencana anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SpM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas Spp yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMn yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMn dan lkB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
UUkB
Urusan pelaporan
pejabat pembuat komitmen
penyusun program dan rencana anggaran
Urusan penerbitan SpM dan pelaporan
Urusan pengujian dan penerimaan Spp
pengawas
pelapor e-Monitoring
pelaksana administrasi
UUkB
Urusan pelaporan
pejabat pembuat komitmen
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
169DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: konsep
1 kegiatan konstrksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 Wajib pajak = 1 berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep rencana anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SpM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas Spp yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMn yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMn dan lkB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SpaM yang disusun
Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan
Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan
Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah i a yang direkapitulasi
Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses
Jumlah konsep laporan pertanggung-jawaban keuangan pada ppk dibawah Subdit Wilayah i a yang disusun
penyusun program dan rencana anggaran
Urusan penerbitan SpM dan pelaporan
Urusan pengujian dan penerimaan Spp
pengawas
pelapor e-Monitoring
pelaksana administrasi
UUkB
Urusan pelaporan
pengolah Data Monev dan pelaporan
pengadministrasi Umum
penata keuangan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
kasi SpaM perkotaan i
1.1.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
1. suBDiT penGeMBAnGAn spAM perKoTAAn
l a p o r a n k i n e r j a170
Satuan: konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SpaM yang disusun
Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan
Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan
Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah i B yang direkaiputlasi
Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses
Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada ppk dibawah Subdit Wilayah iB yang disusun
Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SpaM yang disusun
Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan
Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan
Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah ii a yang direkaiputlasi
Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses
Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada ppk dibawah Subdit Wilayah ii a yang disusun
Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SpaM yang disusun
Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan
Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan
Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah ii B yang direkaiputlasi
Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses
Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada ppk dibawah Subdit Wilayah ii B yang disusun
pengolah Data Monev dan pelaporan
pengadministrasi Umum
penata keuangan
pengolah Data Monev dan pelaporan
pengadministrasi Umum
penata keuangan
pengolah Data Monev dan pelaporan
pengadministrasi Umum
penata keuangan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
kasi SpaM perkotaan ii
1.2.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
171DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Jumlah laporan pendampingan terhadap pDaM dalam penyusunan proposal pinjaman perbankan yang disusun
Jumlah konsep daftar minat pDaM untuk melakukan pinjaman perbankan yang disusun
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun
Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep laporan realisasi anggaran yang disusun
Jumlah laporan pendampingan terhadap pDaM dalam penyusunan proposal pinjaman perbankan yang disusun
Jumlah konsep daftar minat pDaM untuk melakukan pinjaman perbankan yang disusun
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun
Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep laporan realisasi anggaran yang disusun
pengolah Data dan informasi
pengadministrasi Umum
Bendahara
pengelola Database SpM
pengolah Data dan informasi
pengadministrasi Umum
Bendahara
pengelola Database SpM
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
kasi SpaM perdesaan i
kasi SpaM perdesaan ii
kasi SpaM khusus i
kasi SpaM khusus ii
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
2. suBDiT penGeMBAnGAn spAM perKoTAAn
3. suBDiT penGeMBAnGAn spAM KHusus
l a p o r a n k i n e r j a172
Jumlah laporan pendampingan pemda dalam penyusunan studi kelayakan kpS yang disusun
Jumlah konsep daftar minat kabupaten/ kota untuk mengikuti program hibah air minum yang disusun
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun
Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep laporan realisasi anggaran yang disusun
Jumlah laporan pendampingan pemda dalam penyusunan studi kelayakan kpS yang disusun
Jumlah konsep daftar minat kabupaten/ kota untuk mengikuti program hibah air minum yang disusun
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun
Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep laporan realisasi anggaran yang disusun
Jumlah konsep materi teknis dan batang tubuh peraturan perundang-undangan yang disusun
Jumlah konsep final peraturan perundang-undangan bidang air minum yang siap dilegislasi oleh Bagian/Biro Hukum yang disusun
pengolah Data dan informasi
pengadministrasi Umum
Bendahara
pengelola Database SpM
pengolah Data dan informasi
pengadministrasi Umum
Bendahara
pengelola Database SpM
penyusun nSpkJumlah nSpk bidang SpaM yang tersusun
persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan SpaM
kasi Standarisasi4.1.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
4. suBDiT sTAnDArrDisAsi DAn KeLeMBAGAAn
173DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: naskah
Satuan: berkas
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: naskah
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: naskah
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah Bahan presentasi yang dibuat
Jumlah berkas kegiatan Manajemen advisory penyusunan rencana induk SpaM Wilayah i & ii yang didokumentasikan
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah konsep rka yang disusun
Jumlah berkas kegiatan penyiapan dan penyusunan program 2014 yang didokumentasikan
Jumlah berkas kegiatan rapat Sinkronisasi program air Baku untuk air Minum yang didokumentasikan
Jumlah berkas Usulan air Baku yang didokumentasikan
Jumlah berkas kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan
Jumlah konsep laporan hasil pemantauan Dak yang disusun
Jumlah Bahan presentasi yang dibuat
Jumlah berkas kegiatan pendampingan Sistem Manajemen Mutu Direktorat pengembangan air Minum yang didokumentasikan
Jumlah berkas kegiatan kampanye publik Bidang air Minum yang didokumentasikan
Jumlah Bahan presentasi yang dibuat
pengadministrasi Umum
penyusun rencana, program dan anggaran
pengadministrasi Umum
penyusun rencana, program dan anggaran
pengolah Data dan Sistem informasi
penyusun Monitoring dan evaluasi
pengolah Data dan Sistem informasi
pengolah Data dan Sistem informasi
persentase lembaga pengelola (UptD dan pDaM yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
(1). persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
(2). persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
(1). persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pengembangan SpaM
kasi kelembagaan
kasi penyusunan rencana
kasi analisa teknis
4.2.
5.1.
5.2.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
5. suBireKTorAT perenCAnAAn TeKnis
l a p o r a n k i n e r j a174
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan atas laporan BMn (CalBMn) yang disusun
analis kepegawaian
penata keuangan
pengelola BMn
(1). persentase lHp yg ditindaklanjuti
(2). persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
(4). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
(5). persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
6. KAsuBBAG TATA usAHA
175DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep laporan rekon internal Bulanan yang disusun
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi eksternal dengan DJkn yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep kartu inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku laporan tahunan yang disusun
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstruksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep rencana anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SpM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas Spp yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
pejabat pembuat komitmen
penyusun program dan rencana anggaran
Urusan penerbitan SpM dan pelaporan
Urusan pengujian dan penerimaan Spp
pengawas
pelapor e-Monitoring
pelaksana administrasi
(1). persentase peningkatan akses pelayanan air limbah
(2). persentase peningkatan akses pelayanan persampahan
(3). persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus
6) Direktorat pengembangan penyehatan Lingkungan permukiman
sATKer proVinsi / sATKer sTrATeGis
l a p o r a n k i n e r j a176
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstrksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib pajak = 1 berkas
1 Wajib pajak = 1 berkas
Jumlah berkas BMn yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMn dan lkB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep rencana anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SpM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas Spp yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMn yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMn dan lkB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
UUkB
Urusan pelaporan
pejabat pembuat komitmen
penyusun program dan rencana anggaran
Urusan penerbitan SpM dan pelaporan
Urusan pengujian dan penerimaan Spp
pengawas
pelapor e-Monitoring
pelaksana administrasi
UUkB
Urusan pelaporan
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
177DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: Dokumen
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Jumlah berkas bahan dan kelengkapan administrasi terkait pengembangan investasi bidang air limbah di daerah yang dikumpulkan
Jumlah laporan monitoring ke daerah dalam rangka mendokumentasikan potensi pengembangan investasi daerah yang disusun
Jumlah konsep penyusunan rencana pengembangan investasi bidang air limbah yang disiapkan
Jumlah konsep surat-surat terkait pengembangan investasi yang disiapkan
Jumlah berkas bahan dan kelengkapan administrasi terkait pengembangan investasi bidang air limbah di daerah yang dikumpulkan
Jumlah laporan monitoring ke daerah dalam rangka mendokumentasikan potensi pengembangan investasi daerah yang disusun
Jumlah konsep penyusunan rencana pengembangan investasi bidang air limbah yang disiapkan
Jumlah konsep surat-surat terkait pengembangan investasi yang disiapkan
Jumlah Sop pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah berkas data terkait penerapan standar operasi dan pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah berkas pendampingan penerapan dokumen perencanaan kegiatan air limbah i yang disiapkan
Jumlah konsep fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana air limbah akibat bencana dan kerusuhan sosial yang disiapkan
Jumlah berkas data terkait pemanfaatan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah laporan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang disusun
Jumlah berkas perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang plp untuk subdit air limbah untuk wilayah i yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang air limbah dengan instansi atau k/l terkait yang dikumpulkan
pengolah pengembangan investasi
pengolah pengembangan investasi
pengolah Bimbingan teknis dan Bantuan teknis
penyusun Bimbingan teknik
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
kasi pengelolaan air limbah i
kasi pengelolaan air limbah ii
1.1.
1.2.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
1. suBDireKTorAT penGeLoLAAn Air LiMBAH
l a p o r a n k i n e r j a178
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: naskah
Satuan: Dokumen
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: naskah
Satuan: data
Satuan: data
Satuan: data
Satuan: berkas
Jumlah berkas bahan laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah naskah notulen pembahasan kegiatan air limbah yang dibuat
Jumlah Sop pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah berkas data terkait penerapan standar operasi dan pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah berkas pendampingan penerapan dokumen perencanaan kegiatan air limbah i yang disiapkan
Jumlah konsep fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana air limbah akibat bencana dan kerusuhan sosial yang disiapkan
Jumlah berkas data terkait pemanfaatan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah laporan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang disusun
Jumlah berkas perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang plp untuk subdit air limbah untuk wilayah i yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang air limbah dengan instansi atau k/l terkait yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah naskah notulen pembahasan kegiatan air limbah yang dibuat
Jumlah data teknis evaluasi kegiatan persampahan yang dikumpulkan
Jumlah data untuk pemutakhiran database a yang diinput
Jumlah data dan informasi e-monitoring yang direkap
Jumlah berkas koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau kl yang dikumpulkan
pengolah Bimbingan teknis dan Bantuan teknis
penyusun Bimbingan teknik
pengolah Data dan informasi
persentase Satker yang meme nuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
kasi pengelolaan persampahan i
2.1.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
2. suBDireKTorAT penGeLoLAAn persAMpAHAn
179DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: laporan
Satuan: data
Satuan: data
Satuan: data
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Jumlah berkas monitoring kegiatan persampahan ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah berkas untuk konsinyasi dan Diseminasi tpa yang disiapkan
Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan
Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi persampahan yag disusun
Jumlah data teknis evaluasi kegiatan persampahan yang dikumpulkan
Jumlah data untuk pemutakhiran database a yang diinput
Jumlah data dan informasi e-monitoring yang direkap
Jumlah berkas koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau kl yang dikumpulkan
Jumlah berkas monitoring kegiatan persampahan ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah berkas untuk konsinyasi dan Diseminasi tpa yang disiapkan
Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang diumpulkan
Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi persampahan yang disusun
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau kl yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan sosialisasi dan diseminasi produk-produk dan peraturan terkait investasi infrastruktur yag disiapkan
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan implementation Consultant for emission reduction in cities yang disiapkan
Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi persampahan yang disusun
Jumlah berkas kegiatan konsinyasi dan Diseminasi DeD tpa dan 3r yang disiapkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau kl yang dikumpulkan
penyusun monev dan pelaporan
pengolah Data dan informasi
penyusun monev dan pelaporan
pengolah pengembangan investasi
pengolah pengembangan investasi
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
kasi pengelolaan persampahan ii
2.2.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
l a p o r a n k i n e r j a180
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Jumlah berkas bahan sosialisasi dan diseminasi produk-produk dan peraturan terkait investasi infrastruktur yang disiapkan
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan implementation Consultant for emission reduction in cities yang disiapkan
Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi persampahan yang disusun
Jumlah berkas kegiatan konsinyasi dan Diseminasi DeD tpa dan 3r yang disiapkan
Jumlah berkas bahan perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis yang disiapkan
Jumlah konsep laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang disusun
Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan persampahan ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau kl yang dikumpulkan
Jumlah berkas pelaksanaan kegiatan Diseminasi 3r yang disiapkan
Jumlah berkas bahan perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis yang disiapkan
Jumlah konsep laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang disusun
Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan persampahan ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau kl yang dikumpulkan
Jumlah berkas pelaksanaan kegiatan Diseminasi 3r yang disiapkan
Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan
Jumlah berkas jadwal monitoring ke daerah yang disiapkan
Jumlah konsep laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi drainase di 33 provinsi yang disusun
penyusun Bimbingan teknis
penyusun Bimbingan teknis
penyusun Monev dan pelaporan
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah pulau Sumatera dan Jawa
kasi plp khusus i
kasi plp khusus i3.1.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
3. suBDireKTorAT pLp KHusus
181DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Data
Satuan: naskah
Satuan: Data
Satuan: dokumen
Satuan: naskah
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Data
Satuan: naskah
Satuan: Data
Satuan: dokumen
Satuan: naskah
Jumlah laporan kegiatan swakelola sudbit drainase yang dikumpulkan
Jumlah konsep laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disiapkan
Jumlah data dan sistem informasi subdit drainase yang diolah
Jumlah naskah form ulir pengumpulan data dan penyebarluasan informasi bidang drainase yang disiapkan
Jumlah data e-monitoring per 2 minggu dan merekapitulasi form p1-p9 setiap Satker per 2 minggu yang diolah
Jumlah dokumen info umum dan pemaketan kegiatan Direktorat yang diinput secara online
Jumlah naskah penyajian informasi pekerjaan drainase Satker di 33 propinsi yang disusun
Jumlah laporan evaluasi hasil monitoring yang disusun
Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun
Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan
Jumlah berkas jadwal monitoring ke daerah yang disiapkan
Jumlah konsep laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi drainase di 33 provinsi yang disusun
Jumlah laporan kegiatan swakelola sudbit drainase yang dikumpulkan
Jumlah konsep laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disiapkan
Jumlah data dan sistem informasi subdit drainase yang diolah
Jumlah naskah formulir pengumpulan data dan penyebarluasan informasi bidang drainase yang disiapkan
Jumlah data e-monitoring per 2 minggu dan merekapitulasi form p1-p9 setiap Satker per 2 minggu yang diolah
Jumlah dokumen info umum dan pemaketan kegiatan Direktorat yang diinput secara online
Jumlah naskah penyajian informasi pekerjaan drainase Satker di 33 propinsi yang disusun
pengolah Data dan informasi
penyusun Monev dan pelaporan
pengolah Data dan informasi
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
l a p o r a n k i n e r j a182
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: naskah
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Dokumen
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: naskah
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Dokumen
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Jumlah laporan evaluasi hasil monitoring yang disusun
Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun
Jumlah naskah daftar kebutuhan bimbingan teknis drainase perkotaan yang disusun
Jumlah konsep kerangka acuan kerja/tor yang disusun
Jumlah berkas materi teknis sistem drainase perkotaan yang dikumpulkan
Jumlah laporan materi teknis perencanaan/ kelembagaan/peran masyarakat yang disusun
Jumlah konsep laporan kegiatan pemetaan kebutuhan nSpk dengan menganalisis kegiatan sektor drainase yang disusun
Jumlah dokumen bahan nSpk (kebijakan/peraturan/panduan/pedoman) sebagai bahan konsultasi panduan drainase yang dikumpulkan
Jumlah laporan hasil monitoring di provinsi wilayah barat (Sumatera dan Jawa) yang disusun
Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun
Jumlah naskah daftar kebutuhan bimbingan teknis drainase perkotaan yang disusun
Jumlah konsep kerangka acuan kerja/tor yang disusun
Jumlah berkas materi teknis sistem drainase perkotaan yang dikumpulkan
Jumlah laporan materi teknis perencanaan/ kelembagaan/peran masyarakat yang disusun
Jumlah konsep laporan kegiatan pemetaan kebutuhan nSpk dengan menganalisis kegiatan sektor drainase yang disusun
Jumlah dokumen bahan nSpk (kebijakan/peraturan/panduan/pedoman) sebagai bahan konsultasi panduan drainase yang dikumpulkan
Jumlah laporan hasil monitoring di provinsi wilayah barat (Sumatera dan Jawa) yang disusun
Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun
penyusun Bimbingan teknik
penyusun Bimbingan teknik
persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah kalimantan, Sulawesi, Bali, nusa tenggara, Maluku dan papua
kasi plp khusus ii3.2.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
183DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: notulen
Satuan: Surat
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Berkas
Satuan: Surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Berkas
Satuan: naskah
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Jumlah konsep nSpk bidang plp yang diusun
Jumlah berkas rencana penyelenggaraan workshop penyiapan nSpk bidang plp yang disiapkan
Jumlah laporan pelaksanaan lomba poster dan karya tulis tingkat SMp di provinsi yang dikumpulkan
Jumlah notulen rapat-rapat persiapan dalam rangka kegiatan Jambore Sanitasi yang disusun
Jumlah surat dan undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan subdit yang didistribusikan
Jumlah dokumen rencana kerja untuk penyegaran duta sanitasi 2008-2013 yang disiapkan
Jumlah dokumenrencana fasilitasi kegiatan kampanye dan edukasi bidang plp yang disiapkan
Jumlah berkas bahan kampanye Gerakan peduli Sanitasi yang disiapkan
Jumlah surat undangan workshop fasilitasi kelembagaan tpa regional yang diketik
Jumlah konsep pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi yang disiapkan
Jumlah berkas bahan untuk pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi yang dikumpulkan
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan Fasilitasi ang dibuat
Jumlah draft buku panduan yang disusun
Jumlah berkas rencana penyelenggaraan workshop yang disiapkan
Jumlah naskah tayangan terkait bidang pembinaan kelembagaan yang disiapkan
Jumlah berkas Bahan Sosialisasi konsultasi regional, rencana kerja dan rencana kerja pemerintah Satker propinsi Wilayah tengah yang dikumpulkan
Jumlah dokumen rencana kerja anggaran kementerian / lembaga (rka k/l) Satker propinsi Wilayah tengah yang dikumpulkan
penyusun nSpk
penyelenggara Diseminasi/sosialisasi
pengolah kinerja kelembagaan
penyusun program dan rencana anggaran
(1). Jumlah nSpk bidang SpaM yang tersusun
(2). persentase pemda kab/kota yang memiliki ranperda/perkab/perwali penyelenggaraan pplp
(1). persentase lembaga pengelola (UptD dan non UptD) yang meningkat kapasitasnya
(2). Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
(1). persentase dalam rpiJM yang terakomodasi di dalam Dipa
(2). persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
kasi Standarisasi
kasi kelembagaan
kasi penyusunan rencana
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
4. suBDiT sTAnDArrDisAsi DAn KeLeMBAGAAn
5. suBireKTorAT perenCAnAAn TeKnis
4.1.
4.2.
5.1.
l a p o r a n k i n e r j a184
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Jumlah berkas data prakiraan maju kebutuhan penganggaran yang dikumpulkan
Jumlah laporan hasil konsultasi regional, rencana kerja dan rencana kerja pemerintah Satker propinsi Wilayah tengah yang disusun
Jumlah berkas data persiapan Sinkronisasi dan penajaman kegiatan Satker propinsi Wilayah tengah yang dikumpulkan
Jumlah berkas Data petunjuk operasional kegiatan Satker propinsi Wilayah tengah yang dikumpulkan
Jumlah berkas data petunjuk khusus kegiatan per Satuan kerja propinsi Wilayah tengah yang dikumpulkan
Jumlah berkas Format, Bahan dan perangkat pemantauan pelaksanaan apBn reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas data pemantauan pelaksanaan apBn reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas data tindak lanjut penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan apBn reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas data identifikasi permasalahan dan potensi permasalahan pelaksanaan apBn reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas Data pemantauan pelaksanaan apBn reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas data Hasil pemantauan pelaksanaan apBn reguler yang dikumpulkan
Jumlah laporan Hasil pemantauan pelaksanaan apBn reguler yang disusun
Jumlah laporan rekapitulasi Daftar inventarisasi permasalahan bidang plp yang disusun
Jumlah dokumen rencana kerja kementerian (aplikasi) Satker propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (rka k/l) Satker propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen konsep Dipa (aplikasi) Satker propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen revisi petunjuk operasional kegiatan dan/atau Dipa Satker propinsi yang dikumpulkan
penyusun Monev dan pelaporan
pengolah Data dan informasi
(1). persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat pengembangan plp
kasi analisa teknis5.2.
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
185DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: naskah
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Jumlah dokumen data dukung revisi petunjuk operasional kegiatan dan/atau Dipa Satker propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen Daftar Usulan program/kegiatan dari surat permohonan kabupaten/kota yang dikumpulkan
Jumlah dokumen Daftar Usulan program/kegiatan dari Dokumen rencana program investasi Jangka Menengah (rpiJM) kabupaten/kota yang dikumpulkan
Jumlah dokumen Daftar Usulan program/kegiatan dari Dokumen Strategi Sanitasi kota (SSk) kabupaten/kota yang dikumpulkan
Jumlah naskah Format isian readiness Criteria sektor pengembangan plp yang dibuat
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, tkk, dan Uang Makan yang disiapkan
analis kepegawaian
penata keuangan
(1). persentase lHp yg ditindaklanjuti
(2). persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sai)
(4). tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengelolaan BMn
(5). persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
6. KAsuBBAG TATA usAHA
l a p o r a n k i n e r j a186
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep suratSatuan: Berkas;
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat Skpp pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan atas laporan BMn (CalBMn) yang disusun
Jumlah konsep laporan rekon internal Bulanan yang disusun
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi eksternal dengan DJkn yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep kartu inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku laporan tahunan yang disusun
pengelola BMn
peJaBat FUnGSionalSUB Direktorat / SekSi
naMa JaBatan naMa JaBatanikU keteranGanikUno.
187DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Cipta karya 14.134.215 17.718.710 79,77
januari 63.766 63.766 30.230 30.230 0,00
februari 374.696 438.462 194.426 224.656 51,24
maret 1.019.593 1.458.055 716.778 941.434 64,57
april 1.906.393 3.364.448 1.680.249 2.621.683 77,92
mei 3.161.797 6.526.246 2.751.451 5.373.134 82,33
juni 4.520.105 11.046.351 4.300.685 9.673.818 87,57
juli 6.093.718 17.140.069 5.122.985 14.796.803 86,33
agustus 7.815.033 24.955.102 6.905.481 21.702.284 86,97
september 10.066.383 35.021.485 8.241.796 29.944.080 85,50
oktober 12.021.995 47.043.480 9.888.440 39.832.520 84,67
nopember 13.844.084 60.887.564 11.338.197 51.170.716 84,04
desember 17.700.196 78.587.760 14.134.215 65.304.931 83,10
peraturan pengembangan Sistem penyediaan air Minum (nSpk) 5 6 1,00
pembinaan dan pengawasan pengembangan SpaM (laporan) 965 965 1,00
SpaM kawasan perkotaan terfasilitasi (kawasan) 231 231 1,00
SpaM kawasan rawan air terfasilitasi (kawasan) 20 22 1,00
pembangunan SpaM perkotaan (ikk) lpd 3.219 3.184 0,99
pembangunan SpaM kawasan khusus (kawasan) lpd 75 75 1,00
pembangunan SpaM regional (kawasan) lpd 300 300 1,00
pembangunan SpaM kawasan rawan air (kawasan) lpd 215 221 1,03
pengembangan Jaringan perpipaan kawasan khusus (kawasan) 30 33 1,10
peraturan penataan Bangunan dan lingkungan (nSpk) 4 4 1,00
penyelenggaraan Bangunan Gedung (m2) 210.593 210.107 1,00
penyelenggaraan penataan Bangunan dan lingkungan (m2) 212.530 206.899 0,97
Fasilitasi edukasi dan pengembangan partisipasi Masyarakat Bidang penataan
Bangunan dan lingkungan (kecamatan) 7 6 0,86
revitalisasi kawasan tematik perkotaan (kawasan) 108 105 0,97
72,85
94,80
eSelon i
Bulan
ikk
akumulasi realisasi anggaran (ra)
rencana penyerapan Dana (rpD)
realisasi anggaran
(ra)
realisasioutput(rkk)
rencana penyerapan
Dana kumulatif (rpDk)
targetoutput(tkk)
realisasi anggaran kumulatif
(rak)
rkk / tkk
tingkat penyerapan tiap bulan
konsistensi antara
perencanaan dan
implementasi (k)
pencapaiankeluaran
penyerapan anggaran (p)akumulasi pagu anggaran (pa)
7. pMK Cipta Karyapenyerapan Anggaran
Konsistensi Antara perencanaan Dan implementasi
Konsistensi Antara perencanaan Dan implementasi
indikator kinerja keluaran (output)
l a p o r a n k i n e r j a188
ikkrealisasioutput(rkk)
targetoutput(tkk)
rkk / tkk pencapaiankeluaran
indikator kinerja keluaran (output)
peraturan pengembangan kawasan permukiman (nSpk) 2 2 1,00
pembinaan dan pengawasan pengembangan permukiman (laporan) 507 507 1,00
pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan (Ha) 2.358 2.462,74 1,00
pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan (Ha) 1.752 28.135 1,00
pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus (Ha) 435 438,38 1,01
pendampingan pemberdayaan Masyarakat (kelurahan) 11.067 11.067 1,00
perintisan inkubasi kota Baru (rencana teknis) 2 2 1,00
peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (nSpk) 3 3 1,00
pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan
lingkungan permukiman (kab/kota) 508 508 1,00
Sistem pengolahan air limbah Skala regional (kk) 2.350 2.350 1,00
Sistem pengelolaan Drainase kawasan / lingkungan (Ha) 427 850 1,00
Sistem penanganan persampahan Skala regional (kk) 110.000 110.000 1,00
Sistem penanganan persampahan Skala kota (kk) 1.657.370 531.950 1,00
Sistem pengolahan air limbah Skala kota (kk) 604.930 261.100 0,43
Sistem pengolahan air limbah Skala kawasan (kk) 60.185 40.500 0,67
Sistem pengolahan air limbah khusus (kk) 2.825 950 0,34
Sistem penanganan persampahan Skala kawasan (kk) 40.250 35.700 0,89
Sistem penanganan persampahan khusus (kk) 2.800 700 0,25
perencanaan dan kemitraan infrastruktur permukiman (laporan) 10 10 1,00
pembiyaan infrastruktur permukiman (laporan) 9 9 1,00
pelaksanaan infrastruktur permukiman (laporan) 8 8 1,00
pemantauan dan evaluasi infrastruktur permukiman (laporan) 8 8 1,00
pengelolaan Data dan Sistem informasi infrastruktur permukiman (laporan) 12 12 1,00
perencanaan Dan pengendalian program Bidang permukiman (laporan) 68 68 1,00
Dokumentasi administrasi Dan pengelolaan kepegawaian/ortala (laporan) 16 16 1,00
laporan admistrasi keuangan Dan akuntansi (laporan) 15 15 1,00
laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka
penanganan perkara (laporan) 16 16 1,00
Dokumen Sistem akuntansi Barang Milik negara (laporan) 12 12 1,00
laporan penyelenggaraan Habitat (laporan) 9 9 1,00
prasarana dan Sarana Gedung, kantor dan peralatannya (tahun) 1 1 1,00
infrastruktur tanggap Darurat/kebutuhan Mendesak (paket) 7 7 1,00
layanan publik (pnBp) (tahun) 1 1 1,00
laporan pembinaan teknis Cipta karya (laporan) 91 91 1,00
laporan penyelenggaraan Balai (laporan) 8 8 1,00
189DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
keluaranpak/tVk
rak/rVk
(rak/rVk)/(pak/tVk)
[ 1- (rak/rVk)/(pak/tVk) ]*100
realisasiper
output(rak)
realisasi(rVk)
target(tVk)
pagu per output (pak)
nilai eFiSienSi
eFiS
ienS
i %
Volume anggaran
efisiensi
peraturan pengembangan Sistem
penyediaan air Minum (nSpk) 5 6 4.114.759 3.994.608 665.768 822.952 0,81 19,10
pembinaan dan pengawasan pengembangan SpaM
(laporan) 965 965 319.770.955 276.218.151 286.236 331.369 0,86 13,62
SpaM kawasan perkotaan terfasilitasi (kawasan 231 231 793.507.653 723.044.173 3.130.061 3.435.098 0,91 8,88
SpaM kawasan rawan air terfasilitasi (kawasan 20 22 24.831.791 23.778.923 1.080.860 1.241.590 0,87 12,95
pembangunan SpaM perkotaan (ikk) lpd 3.219 3.184 1.697.900.356 1.561.219.377 490.333 527.462 0,93 7,04
pembangunan SpaM kawasan khusus (kawasan) lpd 75 75 177.205.877 96.275.953 1.283.679 2.362.745 0,54 45,67
pembangunan SpaM regional (kawasan) lpd 300 300 144.466.479 28.069.837 93.566 481.555 0,19 80,57
pembangunan SpaM kawasan rawan air (kawasan) lpd 215 221 155.119.346 153.847.367 696.142 721.485 0,96 3,51
pengembangan Jaringan perpipaan kawasan khusus (kws) 30 33 134.724.719 128.850.721 3.904.567 4.490.824 0,87 13,05
peraturan penataan Bangunan dan lingkungan (nSpk) 4 4 4.100.000 3.476.390 869.098 1.025.000 0,85 15,21
penyelenggaraan Bangunan Gedung (m2) 210.593 210.107 1.639.099.924 1.521.608.764 7.242 7.783 0,93 6,95
penyelenggaraan penataan Bangunan dan lingkungan (m2) 212.530 206.899 339.928.673 318.343.202 1.539 1.599 0,96 3,80
Fasilitasi edukasi dan pengembangan partisipasi Masyarakat
Bidang penataan Bangunan dan lingkungan (kecamatan) 7 6 28.478.500 25.118.037 4.186.340 4.068.357 1,03 -2,90
revitalisasi kawasan tematik perkotaan (kawasan) 108 105 360.276.383 357.394.172 3.403.754 3.335.892 1,02 -2,03
peraturan pengembangan kawasan permukiman (nSpk) 2 2 2.900.000 2.627.690 1.313.845 1.450.000 0,91 9,39
pembinaan dan pengawasan pengembangan permukiman
(laporan) 507 507 215.276.752 199.667.796 393.822 424.609 0,93 7,25
pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman perkotaan (Ha) 2.358 2.463 1.824.425.184 1.719.601.598 698.247 773.717 0,90 9,75
pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman perdesaan (Ha) 1.752 28.135 1.439.631.881 1.031.640.206 36.668 821.708 0,04 95,54
pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman khusus (Ha) 435 438 715.946.191 519.347.367 1.184.697 1.645.853 0,72 28,02
pendampingan pemberdayaan Masyarakat (kelurahan) 11.067 11.067 1.242.650.964 767.336.970 69.336 112.284 0,62 38,25
perintisan inkubasi kota Baru (rencana teknis) 2 2 2.799.940 1.679.964 839.982 1.399.970 0,60 40,00
peraturan pengembangan penyehatan lingkungan
permukiman (nSpk) 3 3 4.105.427 3.384.925 1.128.308 1.368.476 0,82 17,55
pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan
lingkungan permukiman (kab/kota) 508 508 575.281.217 412.246.520 811.509 1.132.443 0,72 28,34
Sistem pengolahan air limbah Skala regional (kk) 2.350 2.350 105.086.768 88.556.619 37.684 44.718 0,84 15,73
Sistem pengelolaan Drainase kawasan / lingkungan (Ha) 427 850 521.405.716 446.219.012 524.964 1.221.091 0,43 57,01
Sistem penanganan persampahan Skala regional (kk) 110.000 110.000 133.827.803 113.967.757 1.036 1.217 0,85 14,84
Sistem penanganan persampahan Skala kota (kk) 1.657.370 531.950 1.262.529.853 1.105.849.898 2.079 762 2,73 -172,90
Sistem pengolahan air limbah Skala kota (kk) 604.930 261.100 495.658.084 390.826.399 1.497 819 1,83 -82,68
Sistem pengolahan air limbah Skala kawasan (kk) 60.185 40.500 442.209.669 350.937.593 8.665 7.348 1,18 -17,93
Sistem pengolahan air limbah khusus (kk) 2.825 950 23.063.491 19.878.423 20.925 8.164 2,56 -156,30
4,28 60,71
l a p o r a n k i n e r j a190
keluaranpak/tVk
rak/rVk
(rak/rVk)/(pak/tVk)
[ 1- (rak/rVk)/(pak/tVk) ]*100
realisasiper
output(rak)
realisasi(rVk)
target(tVk)
pagu per output (pak)
nilai eFiSienSi
eFiS
ienS
i %
Volume anggaran
Sistem penanganan persampahan Skala kawasan (kk) 40.250 35.700 116.067.322 107.130.138 3.001 2.884 1,04 -4,06
Sistem penanganan persampahan khusus (kk) 2.800 700 4.794.806 3.294.511 4.706 1.712 2,75 -174,84
perencanaan dan kemitraan infrastruktur permukiman
(laporan) 10 10 11.350.000 9.202.580 920.258 1.135.000 0,81 18,92
pembiyaan infrastruktur permukiman (laporan) 9 9 15.325.444 13.900.178 1.544.464 1.702.827 0,91 9,30
pelaksanaan infrastruktur permukiman (laporan) 8 8 14.100.000 12.973.410 1.621.676 1.762.500 0,92 7,99
pemantauan dan evaluasi infrastruktur permukiman
(laporan) 8 8 13.500.000 11.639.700 1.454.963 1.687.500 0,86 13,78
pengelolaan Data dan Sistem informasi infrastruktur
permukiman (laporan) 12 12 13.500.000 12.715.650 1.059.638 1.125.000 0,94 5,81
perencanaan Dan pengendalian program
Bidang permukiman (laporan) 68 68 128.909.285 123.237.276 1.812.313 1.895.725 0,96 4,40
Dokumentasi administrasi Dan pengelolaan
kepegawaian/ortala (laporan) 16 16 12.301.060 11.432.605 714.538 768.816 0,93 7,06
laporan admistrasi keuangan Dan akuntansi (laporan) 15 15 13.495.779 13.359.472 890.631 899.719 0,99 1,01
laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum
dalam rangka penanganan perkara (laporan) 16 16 15.134.018 14.157.874 884.867 945.876 0,94 6,45
Dokumen Sistem akuntansi Barang Milik negara (laporan) 12 12 11.260.992 10.559.432 879.953 938.416 0,94 6,23
laporan penyelenggaraan Habitat (laporan) 9 9 42.434.293 40.202.249 4.466.917 4.714.921 0,95 5,26
prasarana & Sarana Gedung, kantor & peralatannya (tahun) 1 1 12.968.769 12.604.347 12.604.347 12.968.769 0,97 2,81
infrastruktur tanggap Darurat/kebutuhan Mendesak (paket) 7 7 195.750.956 51.678.252 7.382.607 27.964.422 0,26 73,60
layanan publik (pnBp) (tahun) 1 1 3.021.930 1.852.443 1.852.443 3.021.930 0,61 38,70
laporan pembinaan teknis Cipta karya (laporan) 91 91 16.068.881 14.571.261 160.124 176.581 0,91 9,32
laporan penyelenggaraan Balai (laporan) 8 8 11.317.211 9.431.764 1.178.970 1.414.651 0,83 16,66
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat 0,69 0,69 1,00
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak 0,61 0,64 1,05
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akses sanitasi bagi masyarakat 2,00 1,92 0,96
Cipta karya
100,31
Direktorat
Direktorat
realisasi outcome
nilai aSpek iMpleMentaSi
target outcome
aSpek ManFaat
realisasi/ target
nilai aSpek eValUaSi
capaianhasil
Aspek ManfaatCApAiAn HAsiL (outcome)
sangat Baik
outcome
aSpek iMpleMentaSi
(nk)(i)(CH)(CH)(CH) (CH)(CH)
Cipta karya 79,77 72,85 94,80 60,71 100,31 79,60 93,41
191DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
8. sertifikasisistem Manajemen Mutu (sMM 1)
l a p o r a n k i n e r j a192
sistem Manajemen Mutu (sMM 2)
193DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sistem Manajemen Mutu (sMM 3)
l a p o r a n k i n e r j a194
9. Dokumentasi pembangunan infrastruktur permukiman1) pengembangan kawasan permukiman + penataan permukiman kumuh karang Waru kumuh karangwaru lokasi kota yogyakarta, provinsi D.i. yogyakrata lokasi koordinat : longitude 110º 21.49’ 90.9” latitude 7º 46.30’ 99.4’ Manfaat : Mengurangi kawasan kumuh seluas 0,7 Ha
Kondisi Awal Kondisi Awal
Kondisi Akhir
195DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2) Bina penataan Bangunan + penyelenggaraan penataan Bangunan Sail karimata lokasi kabupaten kayong Utara, provinsi kalimantan Barat lokasi koordinat : longitude 109º 57’ 12.95” latitude -1º 15’ 41.57’’ Manfaat : Mendukung kegiatan Sail karimata 2016 melalui penataan kawasan seluas 5 Ha
pekerjaan pelataran pekerjaan signage
pekerjaan ornamen Tugu
l a p o r a n k i n e r j a196
3) pengembangan Sistem penyediaan air Minum + pembangunan ipa pontianak lokasi kota pontianak, provinsi kalimantan Barat lokasi koordinat : longitude 109º 22’ 24.21” latitude 0º 03’ 39.92” Manfaat : Memberikan layanan air minum untuk 13.000 Sr dari target total sebesar 24.000 Sr
Bangunan operasional intake
ipA Kapasitas 300 liter/detik
197DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
4) pengembangan Sistem penyehatan lingkungan permukiman + pendampingan operasional iplt Suwung lokasi kota Bali, provinsi Bali lokasi koordinat : longitude 115º 26,43’ 97.22” latitude 8º 69.19’ 66.66” Manfaat : Jaringan pipa (5 km) cakupan pelayan sebesar 1.300 Sr (6.500 Jiwa) dan iplt kapasitas 400 m3/ hari : cakupan pelayanan 153.000 jiwa (wilayah kuta Selatan, kuta, kuta Utara dan kota Denpasar yang tidal terlayani DSDp
pekerjaan pipa Jaringan Air Limbah Bangunan ipLT suwung
l a p o r a n k i n e r j a198
10. Judul-Judul nspK
no seKTor JuDuL nspK
Se DJCk no.40/se/dc/2016 tentang pedoman Umum kota tanpa kumuh.
permen pUpr no.2/prt/m/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
pp no.14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Se DJCk no. 63/se/dc/2016 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pengembangan kawasan permukiman
Se DJCk no. 17/se/dc/2016 tentang pedoman pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah
perpres no.90/2016 tentang BppSpaM
permen pUpr no.10/2016 tentang pemberlakuan Skkni
permen pUpr no.19/2016 tentang pemberian dukungan oleh pemerintah pusat dan/atau pemda dalam kerjasama penyelenggaraan SpaM
permen pUpr no.25/2016 tentang pelaksanaan penyelenggaraan SpaM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha
permen pUpr no.27 tahun 2016 tentang penyelenggaraan SpaM
permen pUpr no.36 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BppSpaM dan Sekretariat BppSpaM
penyusunan pedoman teknis kemudahan bangunan gedung
pedoman teknis pemanfaatan bangunan gedung diatas dan atau dibawah tana/air dan atau prasarana umum
Se Menteri pUpr tentang bangunan gedung hijau
pedoman teknis kelayakan fungsi bangunan gedung
penyusunan rancangan Undang-undang bidang Sanitasi
penyusunan bahan nSpk bidang pplp
penyempurnaan panduan bidang pengeloaan persampahan
Se Direktur Jenderal Cipta karya nomor 53 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi komunikasi di lingkungan Ditjen Cipta karya.
Se Direktur Jenderal Cipta karya nomor 80 / Se/ DC/ 2016 tentang pedoman pengelola Sistem informasi kehadiran pegawai DJCk
1
2
3
4
5
pkp
pSpaM
BpB
pplp
Dukungan Manajemen
199DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
11. Hasil pelaksanaan evaluasi Manfaat pembangunan infrastruktur permukiman
rinGKAsAn peLAKsAnAAn surVey eVALuAsi
MAnFAATinFrAsTruKTur perMuKiMAn
TAHun 2016
l a p o r a n k i n e r j a200
1.1 eVALuAsi MAnFAATevaluasi manfaat infrastruktur permukiman dilakukan di 10 provinsi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta karya tahun 2016. evaluasi dilakukan berupa; 1. evaluasi Manfaat infrastruktur permukiman
kepada para pemanfaat yang dilakukan dengan cara menggali informasi kondisi akses/ manfaat sebelum dan setelah menerima layanan tersebut.
2. evaluasi Bentuk dan tingkat Manfaat, yang menunjukkan berbagai bentuk manfaat yang diperoleh setelah menerima layanan
tersebut. Sedangkan tingkat manfaat adalah besaran manfaatkan yang dirasakan dengan adanya infrastruktur tersebut..
3. evaluasi keberlanjutan Manfaat, menunjuk-kan kecenderungan keberlanjutan pelayan-an infrastruktur yang diterima, dalam bentuk dukungan/partisipasi masyarakat maupun pemerintah.
Untuk perhitungan bentuk evaluasi, tingkat manfaat dan keberlanjutannya, dilakukan dengan metode interpolasi kontinyu, dengan kriteria sebagai berikut
pendahuluan
Tabel 1. Kategori Besaran dan Keberlanjutan Manfaat
Kategori besaran manfaat Keberlanjutan manfaat 76% - 100% tinggi
51% - 75% Cukup tinggi
26% - 50% Cukup rendah
0% - 25% rendah
Manfaat yang dirasakan besar
Manfaat yang dirasakan cukup besar
Manfaat yang dirasakan cukup kecil
Manfaat yang dirasakan kecil
Manfaat yang ditimbulkan potensial akan meningkat
Manfaat yang ditimbulkan potensi masih terus ada
Manfaat yang ditimbulkan potensial menurun
Manfaat yang ditimbulkan potensial menghilang/ habis
201DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1.2 DATA DAn inForMAsiData dan informasi dikumpulkan secara langsung dari 10 provinsi, dengan fokus pada beberapa kabupaten/kota di provinsi. Sumber data adalah pengguna langsung infrastruktur yang dibangun tahun 2014 berupa infrastruktur air minum, air limbah, drainase lingkungan, jalan lingkungan dan pengelolaan sampah. Jumlah informan di setiap daerah tidak sama,
sumatera utara Kalimantan barat
Kalimantan selatan
jawa timur
Lampung
diy
ntb
bali
sulawesi selatan
maluku utara
karena tujuan analisisnya adalah tingkat nasional. karena itu bagi daerah yang jumlah informannya sedikit atau tidak ada, maka tidak dapat diolah dengan metode statistik yang digunakan, sehingga dikosongkan.
provinsi-provinsi yang disurvei untuk pengumpulan datanya adalah sebagai berikut,
l a p o r a n k i n e r j a202
evaluasi manfaat infrastruktur permukiman disajikan dengan menampilkan data dan informasi tentang outcome infrastruktur permukiman berupa akses penduduk terhadap infrastruktur permukiman seperti sanitasi, air minum dan persentase luas permukiman kumuh serta persentase sampah yang diangkut ke tpa pada ibu kota provinsi. outcome tersebut selanjutnya menimbulkan beberapa bentuk manfaat langsung maupun tidak langsung
seperti terhadap persentase penduduk dengan keluhan diare, angka Harapan Hidup, tingkat pendapatan dan tingkat kemiskinan.
Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap manfaat infrastruktur permukiman dari pendapat para pengguna langsung, termasuk tingkat manfaat dan keberlanjutannya. Uraian hasil evaluasi manfaat disajikan untuk setiap provinsi.
Hasil evaluasi Manfaat infrastruktur permukiman
203DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Bali jika dibandingkan dengan data nasional, menunjukkan bahwa akses sanitasi layak dan air minum pada provinsi Bali lebih tinggi daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, untuk persentase permukiman kumuh nilainya lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan timbulan sampah nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanHasil survei manfaat infrastruktur permukiman yang dilakukan kepada pengguna langsung di provinsi Bali terdapat dalam tabel berikut :
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Bali dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. angka harapan hidup dan jumlah serta persentase penduduk miskin nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
provinsi Bali
Tabel 2.1Data sekunder Outcome dan Benefit provinsi Bali
Kategori nasionalnasional 20152014outcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
85,5
91,3
480,88
40,49
3,83
218.790
5,27
79,4
89,1
3,92
71,19
38.113
195.960
4,77
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.2 Hasil uji sampel berpasangan di provinsi Bali
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,111
0,045
0,008
-
0,037
kurang signifikan
Signifikan
Sangat Signifikan
-
Signifikan
sumber : hasil perhitungan
l a p o r a n k i n e r j a204
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.3 Bentuk manfaat infrastruktur di provinsi Bali
Gambar 2.1Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
Gambar 2.2 Air Mengalir Lancar dan Jernih pada sambungan rumah
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
persampahan
ekonomi/penghematan
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
kebersihan lingkungan
penghematan waktu/tenaga
kesehatan
kesehatan
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
kesehatan
ekonomi/penghematan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kesehatan
ketertiban Masyarakat
penghematan waktu/tenaga
ekonomi/penghematan
ekonomi/penghematan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanHasil survei manfaat infrastruktur permukiman yang dilakukan kepada pengguna langsung di provinsi Bali terdapat dalam tabel berikut :
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
205DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Gambar 2.5 Tingkat Manfaat infrastruktur Drainase Lingkungan
Gambar 2.3 Tingkat Manfaat infrastruktur Air Limbah
Gambar 2.4 infrastruktur Drainase Lingkungan
Air LimbahBentuk manfaat paling besar adalah pada kesehatan dan kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada penghematan waktu/tenaga.
Drainase LingkunganBentuk manfaat paling besar adalah kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada ketertiban masyarakat.
kesehatan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
ekonomi/penghematan
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
l a p o r a n k i n e r j a206
Jalan LingkunganBentuk manfaat paling besar adalah ketertiban masyarakat sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan lingkungan.
persampahanBentuk manfaat paling besar adalah kebersihan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada penghematan biaya/ekonomi.
Hasil survei kepada pengguna/pemanfaat infrastruktur menun juk kan bahwa tingkat keber lan jutan infrastruktur permukiman memiliki nilai yang “tinggi” dimana tingkat dukungan partisipasi tertinggi terdapat pada infrastruktur air minum, seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut
Gambar 2.6 Tingkat Manfaat infrastruktur Jalan Lingkungan
Gambar 2.1Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
kesehatan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
ekonomi/penghematan
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
Gambar 2.8 Tempat dan proses pengolahan sampah
Gambar 2.9 Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur
Sampah
Jalan lingkungan
Drainase lingkungan
air limbah
air Minum
0 25 50 75 100
207DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Untuk hasil layanan infrastruktur permukiman menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lingungan memiliki nilai layanan yang tinggi sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air limbah. Berikut tabel ringkasan evaluasi manfaat di provinsi Bali :
Gambar 2.10 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur
Tabel 2.4 ringkasan evaluasi Manfaat infrastruktur Bali
Sampah
Jalan lingkungan
Drainase lingkungan
air limbah
air Minum
0 25 50 75 100
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
Hasil pembangunan infrastruktur permukiman yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna langsung ialah terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pembangunan infrastruktur permukiman.
Sebagian besar bentuk manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terciptanya kenyamanan lingkungan.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharan dan dukungan infrastruktur permukiman masih berlangsung namun, perlu dilakukan peningkatan, terutama pada infrastruktur jalan lingkungan yang dikategorikan rendah agar infrastruktur permukiman yang dibangun tetap memberikan layanan dan manfaat bagi masyarakat pengguna sehingga tidak saja mengandalkan peran dari pemerintah saja.
hasil layanan infrastruktur permukiman sudah memberikan benefit yang cukup bagus berdasarkan hasil survei, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diberikan sudah membuat masyarakat puas terhadap layanan yang sudah diberikan.
l a p o r a n k i n e r j a208
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi D.i yogyakarta dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk persentase permukiman kumuh nilainya lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa, hal tersebut menunjukkan kondisi capaian 2 indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi D.i yogyakarta dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. angka harapan hidup dan jumlah serta persentase keluhan diare dan penduduk miskin nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik sementara, untuk pendapatan per kapita angkanya masih di bawah rata-rata nasional dan jumlah serta persentase penduduk miskin nilainya masih di atas rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
provinsi D.i. yogyakarta
Tabel 2.5Data sekunder Outcome dan Benefit provinsi D.i yogyakarta
Kategori nasionalnasional 20152014outcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
86,3
81,0
406,04
26,25
3,13
485.560
13,21
82,5
77,3
3,37
74,5
25.693
532.580
14,64
sumber data : bps dan dit. Kip
209DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei terhadap infrastruktur permukiman kepada peng-guna langsung air minum dan air limbah di provinsi D.i yogyakarta menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel 2.6 Hasil uji sampel berpasangan di provinsi Di. yogyakarta
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,001
0,004
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
sumber : hasil perhitungan
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut :
Tabel 2.7 Bentuk manfaat infrastruktur permukiman provinsi D.i yogyakarta
Gambar 2.11 Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum/bersih
air limbah
kesehatankesehatan
ekonomi/penghematan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
penghematan waktu/tenaga
ekonomi/penghematan
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air MinumBentuk manfaat terbesar dari infrastruktur air minum/bersih di provinsi Di. yogyakarta adalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah penghematan biaya/ekonomi. lebih lengkap terkait bentuk dan tingkat manfaat air Minum adalah sebagai berikut:
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
l a p o r a n k i n e r j a210
Gambar 2.14 Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur
Gambar 2.15 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur
Gambar 2.12 Tingkat Manfaat infrastruktur Air Limbah
Gambar 2.13Kondisi instalasi pengolahan Air Limbah
Air LimbahBentuk manfaat paling besar adalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada penghematan waktu/tenaga. lebih lengkap terkait bentuk dan tingkat manfaat air Minum adalah sebagai berikut:
air limbah
air limbah
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
air Minum
air Minum
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0
0
0
25
25
25
50
50
50
75
75
75
100
100
100
tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman, menunjukkan nilai yang cukup tinggi, dimana tingkat dukungan partisipasi terbesar terpada pada infrastruktur air minum, seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah :
211DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Hasil layanan infrastruktur yang dirasakan paling besar manfaatnya oleh pengguna langsung di Di. yogyakarta adalah pada infrastruktur air minum sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air limbah.
Hasil wawancara pada pihak pemerintah daerah menya-takan bahwa, secara umum pembangunan infrastruktur permukiman berupa jalan lingkungan di provinsi D.i yogyakarta yang dirasakan pengguna (masyarakat) dirasa-kan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah seperti yang ditampil kan dalam gambar di bawah ini :
Hasil wawancara kepada pengelola tentang infrastruktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di provinsi D.i yogyakarta, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lingkungan yang dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong tinggi bagi wilayah.
Hasil survey untuk mengetahui keberlanjutan
dari infrastruktur permukiman yang dibangun, menunjukkan bahwa dukung an yang diberikan oleh pemerintah daerah cukup tinggi dan tingkat dukungan dari pemerintah daerah/kelembagaan paling tinggi adalah terhadap jalan lingkungan sementara yang paling rendah adalah pada infrastruktur air limbah.
Berikut tabel ringkasan evaluasi manfaat provinsi D.i yogyakarta
Gambar 2.16 Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan
infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.18 Tingkat dukungan pemerintah daerah/kelembagaan terhadap
infrastruktur permukiman
Gambar 2.17 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah
jalan lingkungan
jalan lingkungan
jalan lingkungan
air limbah
air limbah
air limbah
air Minum
air Minum
air Minum
0
0
0
25
25
25
50
50
50
75
75
75
100
100
100
l a p o r a n k i n e r j a212
Tabel 2.8ringkasan evaluasi Manfaat D.i yogyakarta
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
Masyarakat pengguna infrastruktur permukiman merasakan terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik di lingkungan tempat tinggalnya semenjak adanya layanan infrastruktur permukiman dibandingkan dengan sebelum adanya layanan infrastruktur permukiman.
Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah pada kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan sebelum adanya layanan infrastruktur permukiman, selain itu bentuk manfaat lain yang dirasakan adalah : penghematan biaya ekonomi serta penghematan waktu dan tenaga setelah mereka mengakses layanan infrastruktur permukiman.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap beberapa infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup rendah, oleh karena itu perlu peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menjaga infrastruktur permukiman agar tetap memberikan manfaat karena dari hasil survei yang dilakukan kepada pemerintah, dukungan yang diberikan sudah cukup optimal dan nilainya tergolong tinggi secara umum.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah cukup baik dan mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pengguna langsung walaupun, beberapa kendala operasional masih terjadi di lapangan.
213DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Jawa timur dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk persentase permukiman kumuh nilainya di atas rata-rata nasional dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian 2 indikator outcome belum mencapai target secara nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei terhadap pengguna langsung infrastruktur per mu-kim an (air minum, air limbah dan jalan lingkungan) di provinsi Jawa timur meng gam-barkan hasil sebagai berikut:
Untuk manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Jawa timur dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. persentase keluhan diare nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk angka harapan hidup dan pDrB/kapita nasional nilainya masih di bawah rata-rata nasional serta untuk jumlah serta persentase penduduk miskin angkanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;
provinsi Jawa Timur
Tabel 2.9Data sekunder Outcome dan Benefit provinsi Jawa Timur
Kategori nasionaloutcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
nasional
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
2015
63,5
76,6
1.710,14
22,05
2,32
4.775.970
12,3
2014
63,7
75,6
2,5
70,45
39.904
4.748.420
12,3
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.10Hasil uji sampel berpasangan di provinsi Jawa Timur
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,111
0,045
0,008
-
0,037
kurang signifikan
Signifikan
Sangat Signifikan
-
Signifikan
sumber : hasil perhitungan
l a p o r a n k i n e r j a214
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut :
Tabel 2.11 Bentuk manfaat infrastruktur di provinsi Jawa Timur
Gambar 2.19 Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
Gambar 2.20 infrastruktur air minum/bersih (HipAM) yang digunakan untuk
mendistribusikan layanan air minum kepada masyarakat pengguna
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum/bersih
air limbah
Jalan lingkungan
kesehatan
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ekonomi/penghematan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
ketertiban Masyarakat
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air MinumBentuk manfaat paling besar adalah kesehatan dan penghematan biaya/ekonomi sementara bentuk manfaat paling kecil adalah ketertiban masyarakat. lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman, adalah sebagai berikut:
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
215DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Gambar 2.21 Tingkat Manfaat infrastruktur Air Limbah
Air LimbahBentuk manfaat paling besar adalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah ketertiban masyarakat.
Jalan LingkunganBentuk manfaat paling besar adalah kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah penghematan waktu/tenaga.
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
Gambar 2,22 Tingkat Manfaat infrastruktur Jalan Lingkungan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
Gambar 2.23 proses sebelum (atas) dan sesudah (bawah)
pembangunan jalan lingkungan
l a p o r a n k i n e r j a216
tingkat keberlanjutan infra-struktur permukiman menun-juk kan nilai yang tinggi dimana tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur air minum sementara, dukungan terendah adalah pada infrastruktur jalan lingkungan, seperti yang di-tam pilkan dalam gambar 2.24.
Hasil manfaat layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infra-struktur air minum dan jalan lingkungan sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air limbah.
Hasil wawancara kepada pengelola (pemerintah daerah atau kelompok yang ada di masyarakat selaku pengelola) menunjukkan bahwa pem-bangun an infrastruktur per mu-kim an di provinsi Jawa timur dirasakan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah seperti yang di-tampilkan dalam gambar 2.26
Hasil survei kepada pengelola, menunjukkan bahwa infra-struktur yang dirasakan ke se -suai annya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infra-struk tur air minum/bersih se-men tara, infrastruktur yang
Gambar 2.24 Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur
Gambar 2.25 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur
Gambar 2.26 Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan infrastruktur
bagi wilayah
Gambar 2.27 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah
jalan lingkungan
jalan lingkungan
jalan lingkungan
jalan lingkungan
air limbah
air limbah
air limbah
air limbah
air Minum
air Minum
air Minum
air Minum
0
0
0
0
25
25
25
25
50
50
50
50
75
75
75
75
100
100
100
100
217DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
ke se suaiannya bagi wilayah ter golong rendah adalah pada infra struktur drainase ling kung-an dan ruang terbuka publik.Hasil wawancara kepada pengelola tentang infrastruktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di provinsi Jawa timur, menunjukkan bahwa infrastruktur air minum/bersih dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong tinggi bagi wilayah sementara, infrastruktur ruang terbuka publik dan drainase lingkungan nilainya tergolong rendah.
Hasil survey terkait keber lan-jutan dari infrastruktur per mu-kiman yang dibangun, menun-
jukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah dae-rah cukup tinggi dan tingkat dukung an dari pemerintah daerah/kelembagaan paling tinggi adalah terhadap air minum/bersih.
Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur di provinsi Jawa timur.
Gambar 2.28 Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap
infrastruktur permukiman
Tabel 2.12ringkasan evaluasi Manfaat infrastruktur Jawa Timur
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
Masyarakat pengguna infrastruktur permukiman merasakan terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik di lingkungan tempat tinggalnya sesudah adanya layanan infrastruktur permukiman dibandingkan sebelum adanya layanan dari infrastruktur permukiman .
Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah kondisi kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, bentuk manfaat lain ialah penghematan biaya ekonomi serta penghematan waktu dan tenaga setelah mereka mengakses layanan infrastruktur permukiman.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, hal tersebut ditunjang karena sudah terbentuknya organisasi pemeliharan dan pengelola di tingkat masyarakat juga, ditunjang dari adanya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah cukup optimal.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah cukup baik, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan infrastruktur permukiman sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat puas atas layanan yang sudah diberikan dari adanya infrastruktur permukiman yang dibangun.
jalan lingkungan
air limbah
air Minum
0 25 50 75 100
l a p o r a n k i n e r j a218
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi kalimantan Barat dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih bagus dibandingkan rata-rata nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara timbulan sampah nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan permukiman kumuh angkanya di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian 2 indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei kepada pengguna lang sung atas pemanfaatan infra struktur permukiman (air minum dan jalan lingkungan) di provinsi kalimantan Barat me nun jukkan hasil sebagai berikut:
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi kalimantan Barat dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. persentase dan jumlah penduduk miskin nilainya lebih rendah dibandingkan tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk keluhan diare angkanya di atas rata-rata nasional, angka harapan hidup di bawah rata-rata nasional dan pDrB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
provinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.13 Data sekunder Outcome dan Benefit provinsi Kalimantan Barat
Kategori nasionaloutcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
nasional
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
2015
39,8
68,4
186,56
60,7
4,43
405.510
8,48
2014
63,7
75,6
2,5
70,45
39.904
4.748.420
12,3
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.14 Hasil uji sampel Berpasangan provinsi Kalimantan Barat
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,008 Sangat Signifikan
sumber : hasil perhitungan
219DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:
Tabel 2. 15 Bentuk Manfaat infrastruktur permukiman provinsi Kalimantan Barat
Gambar 2.29 Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
Gambar 2.30 infrastruktur pengolahan air minum/bersih (kiri) dan bersama dengan pengelola air minum/
bersih dari unsur pDAM setempat (kanan)
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum/bersih
Jalan lingkungan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kesehatan ekonomi/penghematan
ketertiban Masyarakat
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air MinumBentuk manfaat paling besar adalah penghematan waktu/tenaga sementara bentuk manfaat paling kecil adalah ketertiban masyarakat. lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut:
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
l a p o r a n k i n e r j a220
Gambar 2.31Tingkat Manfaat infrastruktur Jalan Lingkungan
Jalan LingkunganBentuk manfaat paling besar adalah penghematan waktu/tenaga walaupun, output belum sepenuhnya selesai dibangun sehingga dalam pemanfaatannya belum optimal pelayanannya.
Hasil survei kepada pengguna/pemanfaat infrastruktur, me-nunjukkan tingkat keber-lan jutan infrastruktur per-mukiman yang cukup tinggi, seperti yang ditampilkan dalam gambar 2.32 ;
Hasil survei kepada pengguna langsung di pro-vinsi kalimantan Barat, menun jukkan bahwa tingkat dukungan partisipasi masya-rakat terbesar adalah pada infrastruktur jalan lingkungan sementara, dukungan te-rendah adalah pada infrastruktur air minum/bersih.
Hasil survei kepada peng guna langsung di provinsi kalimantan Barat, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi adalah pada infrastruktur jalan lingkungan sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air minum/bersih.
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
Gambar 2.32 Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman
Gambar 2.33 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
air Bersih/Minum
air Bersih/Minum
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
221DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Hasil wawancara pada pihak pemerintah daerah menun-jukkan bahwa pembangunan infra struktur permukiman di provinsi kalimantan Barat yang dirasakan pengguna (masya-rakat) sudah sesuai dengan prio ritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah dengan nilai yang cukup tinggi seperti yang ditampilkan dalam gambar 2.34
infrastruktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infrastruktur air minum/bersih dan drainase lingkungan sementara, infrastruktur yang kesesuaiannya bagi wilayah tergolong rendah adalah pada infrastruktur ruang terbuka publik dan jalan lingkungan.
Hasil wawancara kepada pengelola tentang infra-struktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di provinsi kalimantan Barat, me-nunjukkan bahwa infrastruktur air minum/bersih dan drainase lingkungan dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong tinggi bagi wilayah.
Survei kepada pemerintah daerah selaku pihak yang berkepentingan
dalam pengelolaan dan pemeliharaan, menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah cukup tinggi dengan tingkat dukungan paling tinggi adalah terhadap air minum/bersih sementara
yang paling rendah adalah pada drainase lingkungan.
Untuk ruang terbuka publik dan jalan lingkungan, belum mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah adalah karena output belum dapat
Gambar 2.34 Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan
infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.35 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.36 Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap
infrastruktur permukiman
ruang terbuka publik
ruang terbuka publik
ruang terbuka publik
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
Drainase lingkungan
Drainase lingkungan
Drainase lingkungan
air Minum
air Minum
air Minum
0
0
0
25
25
25
50
50
50
75
75
75
100
100
100
l a p o r a n k i n e r j a222
dimanfaatkan oleh pengguna, untuk ruang terbuka publik misalnya belum dimanfaatkan karena belum serah terima ke pemerintah daerah, sementara untuk jalan lingkungan masih dalam tahap proses pengerjaan. Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur di provinsi kalimantan Barat
Tabel 2.16 ringkasan evaluasi Manfaat Kalimantan Barat
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
pengguna infrastruktur permukiman merasakan terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik semenjak adanya layanan infrastruktur permukiman dibandingkan sebelum adanya layanan. pengguna merasakan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari nya sehingga kendala yang muncul sebelum adanya infrastruktur permukiman sudah teratasi.
Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah penghematan waktu/tenaga, semenjak adanya layanan infrastruktur permukiman, mereka tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya lebih, bentuk manfaat lain ialah kondisi lingkungan yang lebih baik termasuk kesehatan.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup rendah, rendahnya tingkat partisipasi tersebut karena merasa pemeliharan dan pengelolaan sepenuhnya sudah menjadi tugas pemerintah, walaupun begitu namun, beberapa aspek masyarakat perlu untuk ikut ambil bagian dalam pemeliharaan terutama untuk bantuan dana operasional layanan agar infrastruktur permukiman tidak hanya mengandalkan bantuan atau dukungan dari pemerintah saja.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah cukup baik dan nilainya tergolong cukup tinggi serta sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pengguna langsung sehingga masyarakat cukup puas atas layanan dari adanya infrastruktur permukiman.
223DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi kalimantan Selatan dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, timbulan sampah nilainya lebih baik dibanding nasional sehingga menunjukkan kondisi yang lebih baik sementara, untuk akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara angka permukiman kumuh di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian 3 indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei terhadap pengguna lang sung atas pemanfaatan infra struktur permukiman (air minum dan air limbah) di provinsi kalimantan Selatan me nun jukkan hasil sebagai berikut:
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi kalimantan Selatan dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. persentase dan jumlah penduduk miskin nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk keluhan diare angkanya masih di atas rata-rata nasional, angka harapan hidup dan pDrB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
provinsi Kalimantan selatan
Tabel 2.17Data sekunder Outcome dan Benefit provinsi Kalimantan selatan
Kategori nasionalnasional 20152014outcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
60,1
62,2
1.895,51
70,61
3,87
189.160
4,75
48,4
61,7
3,99
67,47
33.546
189.490
4,83
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.18 Hasil uji sampel berpasangan provinsi Kalimantan selatan
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,000 Sangat Signifikan
sumber : hasil perhitungan
l a p o r a n k i n e r j a224
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infra-struktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut :
Tabel 2.19 Bentuk Manfaat infrastruktur permukiman provinsi Kalimantan selatan
Gambar 2.37Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
Gambar 2.38Kantor pengelola air minum/bersih (kiri) dan foto setelah melakukan wawancara dengan
pengelola air minum/bersih dari pDAM (kanan)
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum/bersih
air limbah
ekonomi/penghematan
ekonomi/penghematan
kenyamanan lingkungan
ketertiban masyarakat
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kesehatan
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air MinumBentuk manfaat paling besar adalah penghematan biaya/ekonomi sementara bentuk manfaat paling kecil adalah kesehatan dan penghematan waktu/tenaga. lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infra-struktur permukiman adalah sebagai berikut :
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
225DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
Air LimbahSemua bentuk manfaat memiliki nilai yang sama besar.
Hasil survei kepada pengguna/pemanfaat infrastruktur me-nun juk kan bahwa tingkat keberlanjutan infrastruktur per mukiman memiliki nilai yang tinggi dengan ting-kat dukungan partisipasi masya rakat terbesar adalah pada infrastruktur air limbah sementara, dukungan te ren-dah adalah pada infra struktur air minum/bersih, se perti yang ditampilkan dalam gambar sebagai berikut;
Hasil survei kepada peng guna langsung di provinsi kalimantan Selatan, menun juk kan bahwa hasil layan an infrastruktur yang ter golong nilainya tinggi adalah infrastruktur air limbah sementara, hasil layanan te-rendah adalah pada infra-struktur air minum/bersih.
Hasil wawancara pada pihak pemerintah daerah menun-jukkan bahwa pembangunan infra struktur permukiman di provinsi kalimantan Barat dirasa kan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah dengan hasil sebagai berikut;
Gambar 2.39 Tingkat Manfaat infrastruktur Air Limbah
Gambar 2.40plang pengelola air limbah di Kota Banjarmasin
0 25 50 75 100
Gambar 2.41Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman
air limbah
air Minum
0 25 50 75 100
l a p o r a n k i n e r j a226
Gambar 2.42Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman
Gambar 2.43Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan
infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.44Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.45Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap
infrastruktur permukiman
air limbah
air limbah
air limbah
air limbah
air Minum
air Minum
air Minum
air Minum
0
0
0
0
25
25
25
25
50
50
50
50
75
75
75
75
100
100
100
100
infrastruktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infrastruktur air limbah sementara, infrastruktur yang kesesuaiannya bagi wilayah tergolong rendah adalah pada infrastruktur air minum/bersih.
Hasil wawancara kepada pengelola tentang infrastruktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di provinsi kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa infrastruktur air limbah dirasa-kan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong cukup tinggi bagi wilayah sementara, infra-struktur air minum tergolong cukup rendah.
Untuk hasil keberlanjutan dari infrastruktur permukiman yang dibangun, dilakukan survei kepada pemerintah daerah selaku pihak yang ber-kepentingan dalam penge lo-laan dan pemeliharaan, dengan hasil survei menunjukkan bahwa disajikan dalam gambar sebagai berikut :
Dari hasil survei yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan pengelola infrastruktur per mukiman di provinsi kalimantan Selatan hasilnya menunjukkan bahwa secara
227DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
umum dukungan yang diberikan oleh peme rin-tah daerah cukup tinggi dan tingkat dukungan dari pemerintah daerah/kelem-ba gaan nilainya sama tinggi terhadap air minum/bersih dan air walaupun, untuk air minum/bersih di lapangan kondisi existing nya belum dapat dimanfaatkan oleh pengguna karena masih
dalam tahap proses penger-jaan namun, dukungan terhadap infrastruktur terse-but ditunjukkan dengan telah disediakannya dana dan lahan agar output segera sele sai dibangun dan segera dapat dimanfatkan. Berikut ring kasan evaluasi manfaat infrastruktur permukiman di provinsi kalimantan Selatan.
Tabel 2.20 ringkasan evaluasi Manfaat Kalimantan Barat
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur permukiman adalah efektivitas dan efisien dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, selain itu, manfaat lain yang dirasakan adalah pada terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik. .
Bentuk manfaat yang dirasakan dari infrastruktur permukiman adalah penghematan biaya/ekonomi dan manfaat lain yang dirasakan adalah kenyamanan lingkungan.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, cukup tingginya dukungan partisipasi tersebut dikarenakan masyarakat memiliki sense of belong yang baik mengingat infrastruktur yang dibangun tersebut dibutuhkan oleh masyarakat pengguna sehingga, mereka ikut membantu dalam hal pemeliharaan infrastruktur permukiman.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah cukup baik walaupun untuk infrastruktur air minum/bersih beberapa output belum selesai dibangun sehingga belum dapat dimanfaatkan.
l a p o r a n k i n e r j a228
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi lampung dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, akses sanitasi layak, air minum serta timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara, angka permukiman kumuh di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian indikator-indikator outcome pada indikator-indikator tersebut belum mencapai target nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei terhadap infrastruktur permukiman (air minum, air limbah, drainase lingkungan, jalan lingkungan) kepada pengguna langsung di provinsi lampung menunjukkan hasil sebagai berikut :
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi lampung dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. angka keluhan diare nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk angka harapan hidup dan pDrB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional, untuk persentase dan jumlah penduduk miskin angkanya di atas rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;
provinsi Lampung
Tabel 2.21Data sekunder Outcome dan Benefit provinsi Lampung
Kategori nasionalnasional 20152014outcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
44,8
55,1
1.835,02
10,79
2,89
1.100.680
13,57
37,3
49,9
3,04
69,66
28.782
1.439.400
17,93
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.22 Hasil uji sampel berpasangan provinsi Kalimantan selatan
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,000
0,247
0,5
0,000
Sangat Signifikan
tidak Signifikan
tidak Signifikan
Sangat Signifikan
sumber : hasil perhitungan
229DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut :
Tabel 2.23 Bentuk manfaat infrastruktur permukiman provinsi Lampung
Gambar 2.46Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
Gambar 2.47 pengguna sedang menunggu giliran mendapatkan
layanan air minum/bersih
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum/bersih
air limbah
Drainase
lingkunganJalan lingkungan
ekonomi/penghematan
kesehatan
kenyamanan lingkungan
ketertiban lingkungan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kesehatanekonomi/
penghematan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
ekonomi/penghematan
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ekonomi/penghematan
ketertiban masyarakat
kesehatan
ketertiban masyarakat
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air MinumBentuk manfaat paling besar adalah penghematan biaya/ekonomi sementara bentuk manfaat paling kecil adalah kenyamanan lingkungan. le bih detail terkait besaran bentuk dan tingkat man faat setiap infrastruktur per mu-kiman adalah sebagai berikut:
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
l a p o r a n k i n e r j a230
Gambar 2.48 Tingkat Manfaat infrastruktur Air Limbah
Gambar 2.50infrastruktur drainase lingkungan yang dibangun untuk mengurangi genangan
di lokasi sekitar permukiman pengguna
Air LimbahBentuk manfaat terbesar adalah kesehatan sementara, bentuk manfaat terendah adalah ketertiban masyarakat.
Drainase LingkunganBentuk manfaat terbesar adalah kenyamanan lingkungan semen tara, bentuk manfaat terendah adalah penghematan waktu/tenaga.
Jalan LingkunganBentuk manfaat terbesar adalah ketertiban lingkungan dan penghematan biaya/ekonomi sementara, bentuk manfaat terendah adalah penghematan waktu/tenaga.
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
Gambar 2.49Tingkat Manfaat infrastruktur Drainase Lingkungan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
231DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Hasil survei kepada peng-guna/pemanfaat infra struk tur menunjukkan tingkat keber-lanjutan infrastruktur per-mukiman yang tinggi, dengan tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur Drainase lingkungan sementara, dukung an terendah adalah pada infrastruktur air limbah.
Hasil survei kepada pengguna langsung di provinsi lampung, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur drainase lingkungan.
Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permu-kiman di provinsi lampung
Tabel 2.24ringkasan evaluasi Manfaat infrastruktur permukiman Lampung
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik dibanding sebelum adanya pembangunan infrastruktur permukiman..
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna langsung diantaranya ialah kenyamanan lingkungan, penghematan waktu/tenaga dan penghematan biaya/ekonomi.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang tinggi, terutama pada infrastruktur drainase lingkungan. tingginya dukungan partisipasi tersebut dikarenakan pada tingkat masyarakat sudah ada organisasi yang ikut membantu dalam hal pemeliharaan infrastruktur permukiman.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong memiiliki nilai yang tinggi terutama untuk layanan dari infrastruktur air minum/bersih dan drainase lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil layanan yang diberikan mampu untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna
Gambar 2.51Tingkat manfaat infrastruktur jalan lingkungan
Gambar 2.52Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman
Gambar 2.53Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman
kesehatan
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
penghematan waktu/tenaga
Drainase lingkungan
Drainase lingkungan
kenyamanan lingkungan
air limbah
air limbah
ketertiban Masyarakat
air Bersih/Minum
air Bersih/Minum
ekonomi/penghematan
0
0
0
25
25
25
50
50
50
75
75
75
100
100
100
l a p o r a n k i n e r j a232
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Maluku Utara dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, indikator outcome belum mencapai target secara nasional, akses sanitasi layak, air minum dan timbulan sampah nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional serta permukiman kumuh angkanya di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian indikator-indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei terhadap infrastruktur permukiman (air minum, drainase lingkungan dan jalan lingkungan) kepada pengguna langsung di provinsi lampung menunjukkan hasil sebagai berikut :
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Maluku Utara dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, angka keluhan diare persentase dan jumlah penduduk miskin nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, angka harapan hidup dan pDrB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
provinsi Maluku
Tabel 2.25Data sekunder Outcome dan Benefit provinsi Maluku utara
Kategori nasionalnasional 20152014outcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
59,2
60,1
503,1
4,26
3,22
72.650
6,26
55,8
57,0
3,87
67,33
21.124
84.790
7,45
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.26 Hasil uji sampel berpasangan provinsi Maluku utara
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,211 tidak Signifikan
sumber : hasil perhitungan
233DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses bebe-rapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampil-kan dalam tabel di bawah sebagai berikut :
Tabel 2.27Bentuk manfaat infrastruktur permukiman provinsi Maluku utara
Gambar 2.54Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
Gambar 2.55Tingkat Manfaat Drainase Lingkungan
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum/bersih
Drainase
lingkunganJalan lingkungan
kesehatan
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air MinumBentuk manfaat paling besar adalah kesehatan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah kenyamanan. lebih detail terkait bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut :
Drainase LingkunganSemua bentuk manfaat nilainya rata memiliki nilai yang sama besar yaitu penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan lingkungan.
kesehatan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
ekonomi/penghematan
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
l a p o r a n k i n e r j a234
Gambar 2.56infrastruktur drainase lingkungan yang digunakan untuk mengalirkan air (kiri) dan proses
wawancara dengan pengelola infrastruktur drainase lingkungan(kanan)
Drainase LingkunganSemua bentuk manfaat nilainya rata dan memiliki nilai yang sama besar yaitu penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan lingkungan.
Jalan LingkunganSemua bentuk manfaat nilainya rata dan memiliki nilai yang sama besar yaitu penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan lingkungan.
Gambar 2.56 Tingkat Manfaat infrastruktur Drainase Lingkungan
Gambar 2.57Tingkat Manfaat Jalan Lingkungan
kesehatan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
ekonomi/penghematan
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
235DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Hasil survei kepada pengguna/pemanfaat infrastruktur menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman memiliki nilai yang tinggi, dimana tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada insfrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan seperti yang ditampilkan dalam gambar di samping :
Gambar 2.58infrastruktur jalan lingkungan yang sering dipakai pengguna
dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari
Gambar 2.59Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman
Gambar 2.60Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
Drainase lingkungan
Drainase lingkungan
air Bersih/Minum
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
l a p o r a n k i n e r j a236
Hasil survei kepada pengguna langsung di provinsi Maluku Utara, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan.
Hasil wawancara pada pihak pemerintah menunjukkan bahwa secara umum pembangunan infrastruktur permukiman di provinsi Maluku Utara dirasakan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah. infrastruktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah infrastruktur air minum/bersih dan jalan lingkungan sementara, infrastruktur yang kesesuaiannya bagi wilayah tergolong rendah adalah pada infrastruktur air limbah dan drainase lingkungan.
Sedangkan infrastruktur air minum/bersih dan jalan lingkungan dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong cukup tinggi bagi wilayah.
Berdasarkan hasil survey ke-pada pemerintah daerah selaku pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan peme-lihara an menunjukkan bahwa keberlanjutan dari infrastruktur permukiman yang dibangun cukup tinggi dimana tiingkat dukungan dari pemerintah daerah/kelembagaan tertinggi adalah terhadap infrastruktur jalan lingkungan sementara, nilai terendah adalah pada pada air limbah.
Gambar 2.61Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.62Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap
infrastruktur permukiman
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
Drainase lingkungan
Drainase lingkungan
air limbah
air limbah
air Minum
air Minum
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
237DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Tabel 2.28ringkasan evaluasi Manfaat infrastruktur permukiman Maluku utara
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan lebih baik yang menunjang efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah kenyamanan lingkungan lalu, manfaat lain yang dirasakan adalah penghematan waktu/tenaga untuk mencapai tujuan ketika melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, cukup tingginya dukungan partisipasi tersebut dikarenakan masyarakat pro aktif terlibat dalam hal pemeliharaan dan mereka merasa infrastruktur tersebut vital untuk menunjang kegiatan sehari-hari mereka. Untuk air minum/bersih karena pengelolaannya dilakukan oleh pDaM angka partisipasi masyarakat tidak begitu besar dibanding infrastruktur lain.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah baik dengan nilai yang tergolong tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dari infrastruktur permukiman sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna selama ini.
Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Maluku Utara:
l a p o r a n k i n e r j a238
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi nusa tenggara Barat dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, akses sanitasi layak, air minum, dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara, angka permukiman kumuh di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa kondisi capaian indikator-indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei terhadap infrastruktur permukiman air minum, air limbah dan jalan lingkungan kepada pengguna langsung di provinsi nusa tenggara Barat menunjukkan hasil sebagai berikut :
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi nusa tenggara Barat dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum angka harapan hidup dan pDrB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara, angka keluhan diare serta persentase dan jumlah penduduk miskin angkanya di atas rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
provinsi nusa Tenggara Barat
Tabel 2.29Data sekunder manfaat dan outcome provinsi nusa Tenggara Barat
Kategori nasionalnasional 20152014outcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
63,7
71,7
725,44
45,06
6,59
802.290
16,61
59,4
64,3
6,17
64,9
17.229
816.960
17,11
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.30Hasil uji sampel berpasangan provinsi nusa Tenggara Barat
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,000
0,000
0,018
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Signifikan
sumber : hasil perhitungan
239DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut :
Tabel 2,31Bentuk manfaat infrastruktur permukiman provinsi nusa Tenggara Barat
Gambar 2.63Tingkat Manfaat infrastruktur Air Minum/bersih
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum/bersih
air limbah
Jalan lingkungan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ekonomi/penghematan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban lingkungan
ekonomi/penghematan
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air MinumBentuk manfaat paling besar adalah penghematan waktu/tenaga sementara bentuk manfaat paling kecil adalah ketertiban masyarakat. lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut :
kesehatan
penghematan waktu/tenagakenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
ketertiban masyarakat
Gambar 2.64 papan program air minum/bersih (kiri) dan instalasi air minum/bersih
yang sedang mengalir (kanan)
l a p o r a n k i n e r j a240
kesehatan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
ekonomi/penghematan
Air LimbahBentuk manfaat kesehatan dan kenyamanan lingkungan memiliki nilai yang sama besar sementara ketertiban lingkungan memiliki nilai terendah.
Jalan LingkunganBentuk manfaat penghematan waktu/tenaga dan kenyaman-an lingkungan memiliki nilai yang sama besar sementara, e k o n o m i / p e n g h e m a t a n memiliki nilai yang rendah dibanding lainnya.
Hasil survei kepada pengguna/pemanfaat infrastruktur me-nun juk kan bahwa tingkat ke-berlanjutan infrastruktur per-mukiman menunjukkan nilai yang tinggi, dengan tingkat dukungan partisipasi masya-rakat terbesar adalah pada infrastruktur jalan lingkungan.
Gambar 2.65Tingkat Manfaat Air Limbah
Gambar 2.66Tingkat Manfaat Jalan Lingkungan
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
Gambar 2.67Wawancara dengan pengguna layanan jalan lingkungan (kiri) dan
pengelola jalan lingkungan (kanan)
241DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Tabel 2.31ringkasan evaluasi Manfaat infrastruktur permukiman Maluku utara
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan lebih baik yang menunjang efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Bentuk manfaat dari adanya infrastruktur permukiman adalah timbulnya kenyamanan lingkungan dan kondisi kesehatan yang lebih baik, khususnya semenjak mengakses layanan air minum/bersih.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, cukup tingginya dukungan partisipasi khususnya pada infrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan dikarenakan masyarakat pro aktif terlibat dalam hal pemeliharaan. Mereka merasa infrastruktur tersebut vital untuk menunjang kegiatan sehari-hari mereka. Untuk air minum/bersih karena pengelolaannya dilakukan oleh pDaM sehingga partisipasi masyarakat tidak begitu besar dibanding infrastruktur lain.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah baik dengan nilai yang tergolong tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dari infrastruktur permukiman sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna dan masyarakat puas terhadap layanan yang diberikan dari layanan infrastruktur permukiman.
Hasil survei kepada peng-guna langsung di provinsi nusa tenggara Barat, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur jalan lingkungan sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air limbah.
Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur per-mukim an di provinsi nusa tenggara Barat.
Gambar 2,68 Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman
Gambar 2.69Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
air limbah
air limbah
air Bersih/Minum
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
l a p o r a n k i n e r j a242
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Sulawesi Selatan dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih bagus dibanding nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, untuk permukiman kumuh angkanya di atas rata-rata nasional dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian outcome pada 2 indikator tersebut belum mencapai target nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei terhadap infrastruktur permukiman air minum, air limbah, jalan lingkungan dan pengelolaan sampah kepada pengguna langsung di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil sebagai berikut :
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Sulawesi Selatan dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum angka keluhan diare dan persentase serta jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai yang lebih baik dibanding nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, angka harapan hidup dan pDrB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
provinsi sulawesi selatan
Tabel 2.32Data sekunder outcome dan Benefit provinsi sulawesi selatan
Kategori nasionalnasional 20152014outcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
72,4
72,1
2.163,11
49,55
2,99
864.510
10,16
71,1
68,9
3,5
69,6
35.593
806.350
9,56
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.33Hasil uji sampel berpasangan provinsi nusa Tenggara Barat
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0,028
0,000
0,002
0,008
Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
sumber : hasil perhitungan
243DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infra struktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2.34Bentuk manfaat infrastruktur permukiman provinsi sulawesi selatan
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air minum/bersih
air limbah
Jalan lingkungan
persampahan
kesehatan
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
kebersihan lingkungan
ekonomi/penghematan
kesehatan
ketertiban Masyarakat
kesehatan
ketertiban Masyarakat
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
penghematan waktu/tenaga
ketertiban Masyarakat
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air MinumBentuk manfaat paling besar adalah kesehatan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah kenyamanan ling-kung an, penghematan waktu/ tenaga dan ketertiban masyarakat dengan nilai yang sama rata. lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat
manfaat setiap infrastruktur permukiman maka, dibuat
ke dalam gambar di bawah sebagai berikut :
Gambar 2.70Tingkat Manfaat infrastruktur Air minum/bersih
sumber : hasil perhitungan
kesehatan
penghematan waktu/tenagakenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
kenyamanan lingkungan
ekonomi/penghematan
Gambar 2.71wawancara bersama pengelola air minum/bersih
l a p o r a n k i n e r j a244
kesehatan
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
ekonomi/penghematan
Jalan LingkunganBentuk manfaat yang memiliki nilai paling tinggi adalah ke-nyamanan lingkungan semen-tara ketertiban masya rakat memiliki nilai yang paling rendah dibanding bentuk manfaat lainnya.
persampahanBentuk manfaat yang memiliki nilai paling tinggi adalah kenyamanan lingkungan semen tara bentuk manfaat penghematan waktu/tenaga dan ketertiban masyarakat me miliki nilai lebih rendah dibandingkan kenyamanan ling kungan.
Hasil survei kepada pengguna/pemanfaat infrastruktur me-nun juk kan tingkat keber-lanjutan infrastruktur permu-kim an yang tinggi, seperti yang ditampilkan dalam gambar di samping
Hasil survei kepada pengguna langsung di provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur air limbah semen tara nilai terendah adalah pada infrastruktur persam pahan.
Hasil survei kepada pengguna langsung di provinsi Sulawesi
Gambar 2.72Tingkat Manfaat Jalan Lingkungan
Gambar 2.74Tingkat Manfaat infrastruktur persampahan
Gambar 2.73infrastruktur jalan lingkungan yang sering digunakan warga
untuk aktifitasnya sehari-hari
0
0
25
25
50
50
75
75
100
100
Sampah
Jalan lingkungan
air limbah
air Bersih/Minum
Gambar 2.75Tingkat dukungan partisipasi masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman
0 25 50 75 100
245DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Selatan, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur jalan lingkungan dan air limbah sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur persampahan.
Dari hasil wawancara pada pihak pemerintah, secara umum pembangunan infra-struktur permukiman di provinsi Sulawesi Selatan dirasa kan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah tergolong cukup rendah seperti yang ditampilkan dalam gambar di samping
Hasil survei kepada pengelola di provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa infra-struk tur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infrastruktur persampahan sementara infrastruktur jalan lingkungan nilainya lebih rendah.
Hasil wawancara kepada pengelola di provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lingkungan dirasakan memiliki arti penting
cukup tinggi bagi wilayah sementara, infrastruktur persampahan walaupun mempunyai nilai yang cukup tinggi namun lebih rendah nilainya dibandingkan jalan lingkungan.
Untuk hasil keberlanjutan dari infrastruktur permukiman yang dibangun, dilakukan
survei kepada pemerintah daerah selaku pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pemeliharaan, dengan hasil survey menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan pemerintah daerah cukup tinggi yaitu pada infrastruktur jalan lingkungan.
Gambar 2.76Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman
Gambar 2.77Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan
infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.78Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah
Sampah
air limbah
air Bersih/Minum
Sampah
Sampah
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
0 25 50 75 100
0 25 50 75 100
0 25 50 75 100
l a p o r a n k i n e r j a246
Tabel 2.35ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permukiman sulawesi selatan
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan lebih baik yang menunjang efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah kenyamanan lingkungan dan kondisi kesehatan yang lebih baik semenjak mereka mengakses layanan air minum/bersih khususnya.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, terutama pada infrastruktur air limbah, hal tersebut dikarenakan selain masyarakat pro aktif terlibat dalam hal pemeliharaan juga sudah terbentuknya organisasi pemelihara infrastruktur. Untuk infrastruktur persampahan nilainya rendah karena belum adanya inisiatif untuk ikut merawat dan menjaga infrastruktur permukiman sehingga beluma da organisasi yang khusus menjadi pemelihara infrastruktur tersebut.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah baik dengan nilai yang tergolong tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dari infrastruktur permukiman sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna selama ini dan masyarakat sebagai pengguna merasakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan dari adanya infrastruktur permukiman.
Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permu-kim an di provinsi Sulawesi Selatan.
Gambar 2.79Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap
infrastruktur permukiman
Sampah
Jalan lingkungan
0 25 50 75 100
247DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Manfaat Dan Outcome infrastruktur permukimanCapaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Sumatera Utara dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, akses sanitasi layak nilainya lebih bagus dibanding nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, angka air minum dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara, angka permukiman kumuh di atas rata-rata nasional. Hal itu menunjukkan kondisi capaian outcome pada 3 indikator tersebut belum mencapai target nasional.
Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat infrastruktur permukimanSurvei kepada pengguna langsung infrastruktur per-mukiman air limbah dan jalan lingkungan di provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil sebagai berikut:
Manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Sumatera Utara dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum persentase serta jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai yang lebih baik dibanding nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, angka keluhan diare di atas rata-rata nasional serta angka harapan hidup dan pDrB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
provinsi sumatera utara
Tabel 2.36 Data sekunder outcome dan Benefit provinsi sumatera utara
Kategori nasionalnasional 20152014outcome
% Sanitasi layak
% air Minum aman
% permukiman kumuh
% timbulan Sampah terangkut provinsi (di ibu kota provinsi)
Manfaat/Benefit
% penduduk keluhan diare
angka Harapan Hidup (tahun)
pDrB/kapita (rp.000)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
persentase penduduk miskin
62,1
71
38.431
61
28513.57
11,93
61,1
68,4
3,8
70,6
42.432
27727.78
10,96
67,9
71,4
288,96
16,55
5,09
1.508.140
10,83
66,9
66,9
5,2
68,04
38.046
1.360.600
9,88
sumber data : bps dan dit. Kip
Tabel 2.37Hasil uji sampel berpasangan provinsi sumatera utara
sektor hasil uji (1-tail test) Keteranganair Minum
air limbah
Drainase lingkungan
Jalan lingkungan
pengelolaan Sampah
0, 017 Signifikan
sumber : hasil perhitungan
l a p o r a n k i n e r j a248
Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/pemanfaat langsung setelah mengakses bebe-rapa infrastruktur permukiman, seperti yang ditam pilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:
Tabel 2.38Bentuk manfaat infrastruktur permukiman provinsi sumatera utara
Gambar 2.80Tingkat Manfaat infrastruktur Air Limbah
Gambar 2.81Jaringan infrastruktur air limbah
yang berada di tengah kawasan permukiman
inFrastruKtur terbesar-1 terbesar-2 terbesar-3 terbesar-4 terbesar-5air limbah
Jalan lingkungan
kesehatan
kenyamanan lingkungan
penghematan waktu/tenaga
kesehatan ketertiban Masyarakat
sumber : hasil perhitungan
sumber : hasil perhitungan
bentuK manFaat
Air LimbahBentuk manfaat paling besar dari infrastruktur air limbah adalah kesehatan. lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut:
Jalan LingkunganBentuk manfaat yang memiliki nilai paling tinggi adalah kenyamanan lingkungan dan penghematan waktu/tenaga sementara ketertiban masyarakat dan kesehatan memiliki nilai yang lebih rendah.
Hasil survei kepada pengguna/pemanfaat infrastruktur, tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman, menunjukkan nilai yang tinggi, seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah :
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
249DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Hasil survei kepada pengguna langsung di provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur jalan lingkungan sementara nilai terendah adalah pada infrastruktur air limbah.
Hasil survei kepada pengguna langsung di provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur air limbah sementara, hasil layanan terendah adalah pada jalan lingkungan.
Hasil wawancara pada pihak pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan infra-struktur permukiman di provinsi Sumatera Utara yang dirasakan pengguna (masyarakat) dirasakan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mem punyai arti penting bagi wilayah tergolong cukup rendah seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini : Hasil survei kepada pengelola di provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa
Gambar 2.82Tingkat Manfaat Jalan Lingkungan
Gambar 2.83infrastruktur jalan lingkungan yang sering dilalui oleh warga
kesehatan
penghematan waktu/tenaga
kenyamanan lingkungan
ketertiban Masyarakat
ekonomi/penghematan
0 25 50 75 100
Gambar 2.84Tingkat Dukungan partisipasi Masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman
Jalan lingkungan
air limbah
0 25 50 75 100
Gambar 2.85 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman
Jalan lingkungan
air limbah
0 25 50 75 100
l a p o r a n k i n e r j a250
infrastruktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infrastruktur jalan lingkungan, air limbah, dan air minum/bersih sementara infrastruktur persampahan dan drainase lingkungan nilainya lebih rendah.
Hasil wawancara kepada pengelola tentang infrastruktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lingkungan, drainase lingkungan dan air minum/bersih dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong tinggi bagi wilayah sementara, infrastruktur persampahan dan air limbah walaupun mempunyai nilai yang cukup tinggi namun lebih rendah nilainya dibandingkan jalan lingkungan.
Hasil survei kepada pengguna/pemanfaat infrastruktur, tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman yang terdiri dari tingkat dukungan partisipasi masyarakat dan hasil layanan infrastruktur permukiman, menunjukkan nilai yang tinggi, seperti yang ditampilkan dalam gambar di samping
Hasil survei kepada pengguna langsung di provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar ada-lah pada infrastruktur jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah
dan air minum sementara, nilai terendah adalah pada infrastruktur persampahan. Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permukiman di provinsi Sumatera Utara.
Gambar 2.86Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan
infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.87 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah
Gambar 2.88Tingkat dukungan partisipasi masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman
0
0
0
25
25
25
50
50
50
75
75
75
100
100
100
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
Jalan lingkungan
Sampah
Sampah
Sampah
Drainase lingkungan
Drainase lingkungan
Drainase lingkungan
air limbah
air limbah
air limbah
air Bersih/Minum
air Bersih/Minum
air Bersih/Minum
251DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Tabel 2.39 ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permukiman sumatera utara
1
2
3
4
Manfaat
Bentuk Manfaat
keberlanjutan
Outcome
pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan lebih baik yang menunjang efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Bentuk manfaat dari adanya infrastruktur permukiman adalah timbulnya kenyamanan lingkungan dan kondisi kesehatan yang lebih baik semenjak mereka mengakses layanan air limbah khususnya.
Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup rendah, terutama pada infrastruktur air limbah hal tersebut dikarenakan menurut masyarakat, tugas untuk memelihara dan merawat infrastruktur merupakan bagian dari kewajiban pemerintah. Untuk infrastruktur persampahan nilainya rendah karena belum adanya inisiatif untuk ikut merawat dan menjaga infrastruktur permukiman sehingga beluma da organisasi yang khusus menjadi pemelihara infrastruktur tersebut.
Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah baik dengan nilai yang tergolong tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dari infrastruktur permukiman sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna selama ini dan masyarakat sebagai pengguna merasakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan dari adanya infrastruktur permukiman.
l a p o r a n k i n e r j a252
253DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
l a p o r a n k i n e r j a254