Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanlpmplampung.kemdikbud.go.id/po-content/uploads/Renstra...Lampung dari tahun 2016 hingga 2019 yang cenderung mengalami peningkatan, dimana pada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung

2020-2024

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,

dan Pendidikan Menengah

i

Renstra LPMP Provinsi Lampung 2020-2024

P

uji dan syukur kami

panjatkan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, karena

atas berkat dan rahmat-Nya

Rencana Strategis (Renstra)

Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan (LPMP) Provinsi

Lampung Tahun 2020-2024

dapat disusun dengan baik.

Renstra LPMP Provinsi Lampung tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi,

kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan (IKK)

pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Lampung, yang akan dijadikan salah

satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi dan sekaligus sebagai acuan dalam

pelaksanaan evaluasi atas kinerja LPMP Provinsi Lampung dalam kurun waktu

2020 – 2024.

Renstra LPMP Provinsi Lampung ini telah ditinjau dan dilakukan perubahan untuk

penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan kebijakan internal, dampak

pademi covid 19, serta perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan atas

layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan LPMP Provinsi Lampung dalam

mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Renstra LPMP Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 ini diharapkan dapat

mendukung pencapaian program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun

2024. Para pemangku kepentingan dan seluruh warga LPMP Provinsi Lampung

diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan masukan yang positif dalam

berbagai upaya peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan yang

diberikan oleh LPMP Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, September 2020

Kepala LPMP Provinsi Lampung,

Drs. H. Zukirman, M.M.

NIP 196312311990031014

ii


KATA PENGANTAR .............................. i

DAFTAR ISI ............................................. ii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ....... iii BAB 1 PENDAHULUAN ........................ 1

1.1. Kondisi Umum ........................................ 1

A. Capaian Kinerja LPMP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 ................ 2

B. Isu Strategis yang Berkembang ................................................................. 9 1.2. Potensi dan Permasalahan ....................... ...................................................... 12

A. Potensi yang Dimiliki ........................... ………………………………. .. 13 B. Permasalahan yang Dihadapi ..................................................................... 16 C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman ................................................ 17

BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN .......................................................................... 20

2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan ............................................................. 25 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran........................................................... 26

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,

DAN KERANGKA KEBIJAKAN .............................................................. 29

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi ......................................................................... 29 3.2. Kerangka Regulasi ......................................................................................... 31

3.3. Kerangka Kelembagaan ................................................................................. 32

3.4. Reformasi Birokrasi Kelembagaan ................................................................ 34 BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....................... 36

4.1. Target Kinerja ................................................................................................ 36

4.2. Kerangka Pendanaan ..................................................................................... 39

BAB 5 PENUTUP ..................................................................................................... 41

LAMPIRAN

iii


Grafik 1.1 : Capaian SNP Provinsi Lampung .................................................... 2

Grafik 1.2 : Tren Capaian Nilai SAKIP LPMP Provinsi Lampung ................... 9

Tabel 1.1 : Matriks Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman .................. 19

Tabel 2.1 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan .......................... 27

Tabel 3.1 : Peran LPMP Provinsi Lampung dalam mendukung agenda

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan ........................ 30

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi LPMP Provinsi Lampung ............................... 32

Gambar 3.2 : Proses Bisnis LPMP Provinsi Lampung ........................................ 33

Gambar 3.3 : Piagam Penghargaan ZI WBK LPMP Provinsi Lampung ............. 35

Tabel 4.1 : Sasaran Kegiatan , Indikator Kinerja, dan Target Kinerja LPMP

Provinsi Lampung tahun 2020-2024 ............................................. 36

Tabel 4.2 : Indikator Kinerja pada 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima)

sub kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di

LPMP Provinsi Lampung .............................................................. 38

Tabel 4.3 : Kerangka Pendanaan Kegiatan LPMP Provinsi Lampung ............ 39

Tabel 4.4 : Kerangka Pendanaan Pencapaian Indikator Kinerja LPMP

Provinsi Lampung .......................................................................... 40


1

1.1. KONDISI UMUM

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LPMP

Dalam Permendikbud 06 tahun 2017 yang

selanjutnya diubah dengan diterbitkannya

Permendikbud No. 09 tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan

Permendikbud No. 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur

didalamnya bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit

pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Menengah.gas melaksanakan

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model

dan kemitraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi

berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun fungsi LPMP meliputi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah,

2. Pelaksanaan Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

dalam penjaminan mutu pendidikan

3. Pelaksanaan Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan

menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional

4. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan

menengah secara nasional

5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu

pendidikan secara nasional,


2

6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan

pendidikan menengah,

7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsi tersebut, LPMP Provinsi Lampung

merumuskan tujuan strategisnya dalam Renstra LPMP Provinsi Lampung 2020-

2024 yaitu untuk mewujudkan peningkatan capaian SNP di satuan pendidikan

dasar dan menengah se-Provinsi Lampung.

Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut meliputi:

1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

2. Terwujudnya SDM tata kelola LPMP Provinsi Lampung yang baik.

A. Capaian Kinerja LPMP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

1. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan

di Seluruh Jenjang Pendidikan.

Selama kurun waktu dari tahun 2016 -2019, penjaminan mutu pendidikan

dikdasmen di Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan. Peningkatan

tersebut terlihat dari meningkatnya rata-rata capaian SNP pada masing-masing

jenjang pendidikan sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 1.1. Capaian SNP Provinsi Lampung

Rerata Capaian SNP Provinsi Lampung


3

Pada grafik di atas dapat dilihat pergerakan rerata capaian SNP di provinsi

Lampung dari tahun 2016 hingga 2019 yang cenderung mengalami

peningkatan, dimana pada tahun 2016 untuk jenjang SD berada pada angka

3,20, jenjang SMP 2,98, jenjang SMA 3,10, dan jenjang SMK 2,80. Kemudian

pada thaun 2017 jenjang SD meningkat signifikan menjadi 5,07, jenjang SMP

meningkat menjadi 5,08, jenjang SMA menjadi 5,18, dan jenjang SMK 5,13.

Selanjutnya pada tahun 2018 rerata capaian SNP jenjang SD meningkat

menjadi 5,18, jenjang SMP sedikit mengalami penurunan menjadi 5,05,

jenjang SMA meningkat menjadi 5,19, dan jenjang SMK turun menjadi 4,94.

Data terakhir pada tahun 2019 jenjang SD meningkat menjadi 5,37, jenjang

SMP meningkat menjadi 5,22, jenjang SMA meningkat menjadi 5,32, dan

jenjang SMK meningkat dari tahun sebekumnya menjadi 5,02.

Proses pemetaan tahun 2019, jumlah sekolah yang mengisi data melalui

aplikasi PMP mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, 2017, dan

tahun 2016. Sekolah yang tidak melakukan pengisian data melalui aplikasi

PMP mengalami penurunan dikarenakan perbaikan sistem yang dilakukan

melalui pemberdayaan pengawas, operator kecamatan, dan operator sekolah

dalam proses tersebut, sehingga kontrol LPMP atas proses pengisian data oleh

satuan pendidikan semakin efektif di tahun 2019. Hal inilah yang

meningkatkan capaian indikator kinerja terkait pemetaan mutu pendidikan

tersebut.

Sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh

jenjang pendidikan dijabarkan pada 12 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut

deskripsi ketercapaian dua belas indikator kinerja LPMP pendukung sasaran

strategis 1 (meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang

pendidikan) selama tahun 2019.

1) Capaian pada IKK 1.1 Sekolah Dasar yang Terpetakan Mutunya

Indikator kinerja SD yang telah dipetakan mutunya mengalami kenaikan

capaian dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019

Capaian 100% target Renstra SD dipetakan mutu pendidikannya dapat

tercapai.


4

2) IKK 1.2. Persentase SD yang Meningkat Indeks Efektivitasnya

Berdasarkan data sekolah jenjang SD di Provinsi Lampung,

menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas. Hasil pengukuran

kinerja untuk IKK 1.2 (Persentase SD yang meningkat indeks

efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP

Provinsi Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra LPMP Provinsi

Lampung tahun 2015-2019.

3) IKK 1.3. SMP yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya

Jumlah sekolah jenjang SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya

mengalami peningkatan pada 2017 dan tahun 2019, akan tetapi terjadi

penurunan pada tahun 2018. Kemudian hasil pengukuran kinerja untuk IKK

1.3 dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi

Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra 2015 – 2019 LPMP

Provinsi Lampung.

4) IKK 1.4. Persentase SMP yang Meningkat Indeks Efektivitasnya

Berdasarkan data sekolah jenjang SMP di Provinsi Lampung mengalami

kenaikan rerata capaian SNP terjadi di tahun 2017, sedangkan tahun 2018

mengalami penurunan. Kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan dan hal

ini menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas tahun 2019.

Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.4 (Persentase SMP yang meningkat

indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja

LPMP Provinsi Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra 2015 –

2019 LPMP Provinsi Lampung.

5) IKK 1.5. SMA yang Terpetakan Mutunya

Jumlah sekolah jenjang SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya

mengalami penurunan tahun 2018 dan mengalami peningkatan pada tahun

2017 dan 2019. Kemudian hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.5

dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi


Provinsi Lampung.


5

6) IKK 1.6. Persentase SMA yang Meningkat Indeks Efektivitasnya

Berdasarkan data sekolah jenjang SMA di Provinsi Lampung mengalami

penurunan pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan rerata capaian SNP

pada tahun 2017 dan 2019. Hal ini menggambarkan capaian peningkatan

indeks efektivitas. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.6 (Persentase

SMA yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target

dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Lampung tahun 2019 dan target

capaian Renstra 2015 – 2019 LPMP Provinsi Lampung.

7) IKK 1.7. SMK yang Terpetakan Mutunya

Jumlah sekolah jenjang SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya

mengalami penurunan sejumlah 7 sekolah sehingga belum mencapai target

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Lampung tahun

2018 dengan selisih 8,9%, Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.7

dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi


Provinsi Lampung.

8) IKK 1.8. Persentase SMK yang Meningkat Indeks Efektivitasnya

Berdasarkan data sekolah jenjang SMK di Provinsi Lampung mengalami

kenaikan rerata capaian SNP dibandingkan tahun 2018. Hal ini menggambarkan

capaian peningkatan indeks efektivitas. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK

1.8 (Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan

dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Lampung tahun 2019

dan target capaian Renstra 2015 – 2019 LPMP Provinsi Lampung.

9) IKK 9. Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam

Pencapaian SNP

Tren capaian Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam

Pencapaian SNP mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 82, 36%,

meningkat pada tahun 2017 sebesar 267,38%, kemudian tahun 2018 sebesar

208,22%, dan tahun 2019 sebesar 153,99%. Capaian Kinerja ini diperoleh

dengan membandingkan jumlah sekolah yang disupervisi dan difasilitasi


6

jenjang SD dengan target sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang

SMP pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

10) IKK 10. Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam

Pencapaian SNP

Tren capaian Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam

Pencapaian SNP mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 61,36%,




jenjang SMP dengan target sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang

SMP pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

11) IKK 11. Persentase SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam

Pencapaian SNP

Tren capaian Persentase SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam

Pencapaian SNP mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 83,48%,




jenjang SMA dengan target sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang

SMA pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

12) IKK 12. Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam

Pencapaian SNP

Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian

SNP Tren capaian Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi

dalam Pencapaian SNP mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar

41,36%, meningkat pada tahun 2017 sebesar 424,18%, kemudian tahun

2018 sebesar 238,22%, dan tahun 2019 sebesar 172,24%. Capaian Kinerja

ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah yang disupervisi dan

difasilitasi jenjang SMK dengan target sekolah yang disupervisi dan

difasilitasi jenjang SMK pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan.


7

Intervensi yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Lampung untuk mendukung

pencapaian IKK 1.1 – IKK 1.8 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai

berikut:

a. Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya

1. Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data PMP

2. Bimtek Pengawas Pengumpulan Data PMP

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data PMP

4. Verifikasi dan Validasi Data PMP

Output : Terkumpulnya data mutu pendidikan melalui aplikasi PMP untuk

semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK).

Outcome: Adanya rapor mutu capaian SNP satuan pendidikan semua jenjang

sebagai dasar untuk menyusun RKS/RKAS.

b. Satuan Pendidikan yang Telah Terpetakan Mutu Pendidikannya

1. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu Pendidikan

2. Analisis Data Mutu Pendidikan

3. Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu

4. Diseminasi Penta Mutu Pendidikan

5. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan.

Output : Laporan hasil review Ananlisis dan Penyusunan Peta Mutu

Pendidikan Provinsi dan kabupaten/Kota yang telah disampaikan

kepada stakeholder pendidikan di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota se-provinsi Lampung.

Outcome : Tersedianya rekomendasi pemenuihan mutu satuan pendidikan

untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang

dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan

capaian SNP.

Intervensi yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Lampung untuk mendukung

pencapaian IKK 1.9 – IKK .12 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai

berikut:

a. Satuan Pendidikan yang Disupervisi dalam Pencapaian 8 SNP

1. Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan

2. Bimbingan Teknis Supervisi


8

3. Supervisi Satuan Pendidikan

4. Analisis Supervisi Mutu Pendidikan

5. Diseminasi dan Rekomendasi Hasil Supervisi.

Output : Satuan pendidikan yang telah disupervisi sejumlah 6972 sekolah.

Outcome : meningkatnya rerata capaian SNP dari tahun 2016 – 2019 (SD

meningkat 2.18, SMP meningkat 2.24, SMA meningkat 2.23, dan

SMK meningkat 2.22).

b. Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP

1. Sosialisasi SPMI

2. Bimbingan Teknis SPMI

3. Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP

4. Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh Direktorat

5. Monitoring dan Evaluasi

6. Bimbingan Teknis SPME

7. Diseminasi Hasil

Output : Satuan pendidikan yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP

berjumlah 1.890 sekolah.

Outcome: Meningkatnya kriteria capaian SNP dari tahun 2016 – 2019

(SD,SMP, SMA meningkat dari menuju SNP 2 ke menuju SNP 4

dan SMK meningkat dari menuju SNP 2 ke menuju SNP 3)

2. Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tatakelola LPMP Provinsi

Lampung yang Baik

Tatakelola LPMP Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan perbaikan.

Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan;

1. Ditetapkannya LPMP Provinsi Lampung menjadi Satker ZI/WBK oleh

Kemenpan pada tahun 2019.

2. Penghargaan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPMP Provinsi

Lampung atas Capaian Kinerja Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi

Pengawasan Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

dan Menengah Peringkat 5 (lima), tahun 2019.


9

3. Penghargaan LPMP Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Terbaik

dalam Ketertiban Pemanfaatan BMN, tahun 2018.

IKK 2.13 Nilai Minimal SAKIP

Upaya yang telah dilakukan LPMP Provinsi Lampung untuk pemenuhan target

capaian IKK 2.13 :

1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP secara berkelanjutan.

2. Pembentukan Tim SAKIP mempertimbangkan keterwakilan seluruh unit

kerja.

3. Pemantauan capaian kinerja secara berkala melalui rapat bulanan tim

Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir diperoleh peningkatan capaian

nilai SAKIP sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 1.2. Tren Capaian Nilai SAKIP LPMP Provinsi Lampung

B. Isu Strategis yang Berkembang

1. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan

ancaman karena sistem pendidikan

negara lain yang belum tentu

menguntungkan masuk ke Indonesia.


10

Oleh karena itu revolusi industri 4.0

dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif bagi mutu

pendidikan kita, dalam hal ini sistem pendidikan Indonesia perlu menyikapi

kondisi yang tidak dapat dihindari ini dengan bijaksana. Di samping itu,

revolusi industri 4.0 akan memicu penggunaan teknologi dalam pembelajaran

seperti pembelajaran dengan multimedia dan alternatif pembelajaran non

tatap muka dan pengelolaan pendidikan. Revolusi industri 4.0 yang dipicu

oleh kemajuan teknologi dan komunikasi sekaligus merupakan peluang dan

ancaman bagi pembangunan mutu pendidikan di Indonesia.

2. Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan pendidikan yang

tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko

Widodo – Jusuf Kalla dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan PPK ini

terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu

perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-

nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,

integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem

pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi

kehidupan di sekolah dan di masyarakat. PPK lahir karena kesadaran akan

tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus

melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut

lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan

kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral,

spiritual dan keilmuan. Memahami latar belakang, urgensi, dan konsep dasar

PPK menjadi sangat penting bagi kepala sekolah agar dapat menerapkannya

sesuai dengan konteks pendidikan di daerah masing-masing.

3. Pengintegrasian Literasi dalam Pembelajaran

Literasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi

menjadi sarana siswa dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu

yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan

kehidupan siswa, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya untuk


11

menumbuhkan budi pekerti mulia. Literasi pada awalnya dimaknai

'keberaksaraan' dan selanjutnya dimaknai 'melek' atau 'keterpahaman'. Pada

langkah awal, “melek baca dan tulis" ditekankan karena kedua keterampilan

berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai

hal. Pemahaman literasi pada akhirnya tidak hanya merambah pada masalah

baca tulis saja. Menurut Word Economic Forum (2016), peserta didik

memerlukan 16 keterampilan agar mampu bertahan di abad XXI, yakni

literasi dasar (bagaimana peserta didik menerapkan keterampilan berliterasi

untuk kehidupan sehari-hari), kompetensi (bagaimana peserta didikmenyikapi

tantangan yang kompleks), dan karakter (bagaimana peserta didikmenyikapi

perubahan lingkungan mereka). Berikut adalah penggambaran hal itu (Word

Economic Forum, 2016).

Menurut Cope dan Kalantzis (2000), pedagogi multiliterasi yang

dikembangkan oleh New London Group merupakan pandangan yang melihat

semakin berkembangnya dimensi literasi yang multibahasa dan multimodal.

Dengan demikian, sekolah dan masyarakat perlu mengembangkan praktik dan

keterampilan menggunakanberagam cara untuk menyatakan dan memahami

ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional

maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia (Abidin, 2015).

Beragam teks yang digunakan dalam satu konteks ini disebut teks multimodal

(multimodaltext). Adapun pembelajaran yang bersifat multiliterasi--

menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran dengan memadukan

keterampilan abad ke-21 (keterampilan berpikir tingkat tinggi)--diharapkan

dapat menjadi bekal kecakapan hidup sepanjang hayat.

4. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah

memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan

manusia. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan

tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus

batas, jarak, tempat, ruang dan waktu. Pengaruhnya pun meluas keberbagai

kehidupan, termasuk bidang pendidikan.


12

Boleh dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) saat ini merupakan faktor penentu kecepatan dan keberhasilan

penguasaan ilmu dan teknologi oleh umat manusia. Dunia pendidikan dewasa

ini hidup dalam dunia media, di mana kegiatan pembelajaran telah bergerak

menuju dikuranginya sistem penyampaian bahan pembelajaran secara

konvensional yang lebih mengedepankan metode ceramah, dan diganti

dengan sistem penyampaian bahan pembelajaran modern yang lebih

mengedepankan peran pembelajar dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

5. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal yang dilakukan Kemendikbud hingga ke UPT

Kemendikbud di daerah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan

komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,

ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di

lingkungan Kemendikbud . Kondisi ini diakibatkan buruknya ketersediaan

data dan merupakan hambatan dalam kelancaran arus informasi untuk

pengambilan keputusan. Akurasi, kekinian, relevansi dan kelengkapan data

pendidikan dan non pendidikan masih merupakan persoalan yang memerlukan

penanganan yang serius. Dalam pada itu ketersediaan data yang sudah ada

belum sepenuhnya digunakan dalam analisis-analisis yang mendorong

penyempurnaaan tata kelola sistem pendidikan. Sekalipun birokrasi dibentuk

dengan tujuan untuk melancarkan roda pengelolaan namun pada praktiknya

birokrasi sering menjadikan rantai proses pengelolan yang panjang dan

berbelit-belit yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak pemangku

kepentingan mengenai mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam hal ini, peran LPMP Lampung dalam proses transformasi menuju

perubahan revolusi industri 4.0 yang mencakup Penguatan Pendidikan Karakter,

pengintegrasian literasi dalam pembelajaran, dan pengembangan pembelajaran

berbasis TIK an reformasi birokrasi terintegrasi dengan tugas dan fungsi LPMP

Lampung dalam memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan. Penerapan


13

sistem penjaminan mutu pendidikan diharapkan dapat menjamin implementasi

pendidikan karakter, literasi, dan TIK memberikan dampak signifikan dalam

pemenuhan standar nasional pendidikan khususnya standar kompetensi lulusan,

agar kompetensi yang dihasilkan dari proses pembelajaran membentuk insan

cerdas yang kompetitif dan komprehensif dalam aspek sikap, pengetahuan dan

keterampilan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai keterbatasan masih

menjadi kendala dalam implementasi perubahan menghadapi revolusi industri

4.0, baik yang terkait dengan aspek-aspek akademik maupun manajemen

pendidikan. Untuk itu percepatan peningkatan capaian 8 SNP di semua jenjang

pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan pendidikan di propinsi

Lampung.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Propinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-

103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelahbaratberbatasandengan

Samudra Hindia,di sebelah timur dengan LautJawa, di sebelah utara berbatasan

dengan provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan

SelatSunda. Posisi strategis Provinsi Lampung sebagai pintugerbang pulau

Sumatra memiliki potensi, yang seyogyanya dimanfaatkan secara maksimal untuk

mencapai tujuan nasional dan tujuan pendidikan.

Rencana Strategis LPMP Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 tidak terlepas pada

perjalanan pelaksanaan rencana strategis LPMP Provinsi Lampung tahun 2015-

2019. Hasil pelaksanaan dan analisis pelaksanaan digunakan sebagai acuan dalam

merumuskan arah dan kebijakan dari kementerian sehingga menghasilkan

kebijakan antara pusat dan daerah.

A. Potensi yang dimiliki

Mengacu kepada Rencana Strategis Kemdikbud

tahun 2015-2019, beberapa potensi yang bisa

menjadi perhatian, adalah :

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa


14

a. Sumber Daya Manusia yang memadai

LPMP Provinsi Lampung merupakan lembaga yang memilik itugas

melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan

menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan. Proses penjaminan, peningkatan dan pengendalian mutu

pendidikan akan berhasil bila ditunjang dengan ketersediaan sumberdaya

manusia yang profesional dan memadai. LPMP Provinsi Lampung

memiliki ketersediaan sumberdaya manusia sejumlah 100 orang PNS dan

45 orang tenaga honorer. Dari 100 orang PNS memiliki kualifikasi

pendidikan S-3 sejumlah 2 orang, S-2 sejumlah 64 orang, D3 sejumlah 1

orang S-1 sejumlah 20 orang dan SMA/sederajat sejumlah 13 orang.

Kompetensi yang beragam telah dimiliki oleh seluruh sumberdaya LPMP

Provinsi Lampung sesuai dengan peta jabatan dalam Permendikbud

Nomor 12 Tahun 2019 yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas

penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

b. Sarana dan Prasarana yang menunjang

Upaya pelayanan prima terus ditingkatkan melalui pengembangan gedung

perkantoran, perpustakaan, ruang ICT, ruang aula, ruang kelas, asrama,

dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu, internet sebagai salah

satu bentuk teknologi informasi telah dimanfaatkan sejak tahun 2006

hingga sekarang semakin memperkuat LPMP Provinsi Lampung dalam

memberikan layanan bagi pelanggan. Penggunaan system teknologi

informasi juga digunakan dalam Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan

berbagai layanan informasi dan konsultasi serta layanan pengaduan.

Layanan informasi dan konsultasi yang dapat dilaksanakan antara lain

NUPTK, Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penilaian Angka

Kredit, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), PemetaanMutu Pendidikan,

Program Diklat, Publikasi ilmiah, dan Teknologi Pembelajaran.


15

c. Capaian Program tahun 2016 – 2019

Sasaranstrategis LPMP Provinsi Lampung berupa meningkatnya

penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan ini secara

umum tercapai selaras dengan target Renstra LPMP Provinsi Lampung

2015-2019. Capaian sasaran strategis ini dilihat dari rerata kenaikan skor

SNP secara agregat di tingkat provinsi yang berakibat pada kenaikan level

di semua jenjang jika dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2019.

Deskripsi capaian sasaran strategis per jenjang adalah sebagai berikut :

a) Capaian sasaran strategi suntuk jenjang SD di provinsi lampung

tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang terlihat dari naiknya

kategori SNP jenjang SD. Kategori SNP SD pada level menuju SNP 2

dengan skor 4,18 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor

5,41.

b) Capaian sasaran strategis untuk jenjang SMP di provinsi lampung

tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.

Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SMP.

Jika tahun 2016 Kategori SNP SMP pada level menuju SNP 2 dengan

skor 4,07 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor 5,38.

c) Capaian sasaran strategi untuk jenjang SMA di provinsi lampung


Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SMA.

Jika tahun 2016 Kategori SNP SMA pada level menuju SNP 2 dengan


d) Capaian sasaran strategis untuk jenjang SMK di provinsi lampung


Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SMK.

Jika tahun 2016 Kategori SNP SMK pada level menuju SNP 2 dengan



16

d. Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan

Keberadaan LPMP Provinsi Lampung dalamm emberikan layanan

penjaminan mutu pendidikan mendapatkan apresiasi yang baik dari para

pemangku kepentingan terkait. Penerapan system manajemen mutu ISO

9001:2008 di LPMP Provinsi Lampung sejak tahun 2006 memberikan

dampak orientasi kepuasan pelanggan internal dan eksternal dari seluruh

warga LPMP Provinsi Lampung dalam aktifitas keseharian. Kepercayaan

para pemangku kepentingan ini ditunjukkan dalam bentukkerjasama dan

kemitraan yang dilakukan LPMP Provinsi Lampung dengan

kabupaten/kota dalam optimalisas iberbagai program dan kegiatan bagi

perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Provinsi

Lampung.

B. Permasalahan yang dihadapi

Renstra LPMP Provinsi Lampung disusun

salah satunya diharapkan dapa tmenjadi

bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan terkait pemenuhan standar

nasional pendidikan yang terkait dengan tugas

dan fungsi LPMP Provinsi Lampung dalam

memberikan arahan, saran, bimbingan dan bantuan teknis dalam

pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang disebabkan beberapa

permasalahan pendidikan di Provinsi Lampung di antaranya :

a. Kualifikasi pendidikan guru yang belums eluruhnya memenuhi

standar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

menyebutkan kualifikasi minimal guru adalah D4/S1. Masih terdapat

22,3% guru SD, 17.4% guru SMP, 4.8% guru SMA dan 11.1% guru

SMK yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah D4/S1. Potensi

permasalahan yang timbul adalah rendahnya capaian standard pendidik

dan tenaga kependidikan ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan.


17

b. Komitmen pemerintah daerah dalam membentuk Tim Penjaminan

Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) belum optimal.

Dari hasil laporan Monitoring dan Evaluasi TPMPD Tahun 2019 terdapat

37% TPMPD yang sudah pernah melakukan sosialisasi tentang

keberadaan, peran dan fungsi TPMPD kepada pihak terkait (Sekolah,

DUDI, Pers, dan lainnya). TPMPD yang belum pernah melakukan

sosialisasi tentang keberadaan, peran dan fungsi TPMPD

kepadapihakterkait (Sekolah, DUDI, Pers, dan lainnya) memiliki berbagai

alasan diantaranya: belum terbentuknya TPMPD, terbentur Anggaran.

Selain hal tersebut masih terdapat 25% TPMPD yang menyatakan bahwa

terdapat factor penghambat internal (dinaspendidikan dan sekolah) saat

melaksanakan pengembangan sekolah SPMI dan pemenuhan SNP.

Terdapat beberapa alasan diantaranya: 1. Frekuensi koordinasi yang

kurang, 2. Padatnya kegiatan di Dinas Pendidikan ; Manajemen waktu,

tugas pekerjaan yang banyak, pergantian pejabat, banyaknya program

yang saling tumpang tindih dalam waktu yang bersamaan. Masalah tendik

misalnya: Sekolah tidak bisa memutuskan untuk pengangkatan guru

honor, harus ada SK dari Gubernur atau Wali Kota; SDM di satuan

pendidikan masih cukup rendah intake nya.

c. Peran serta pemerintah daerah yang belum optimal

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikans ebagai kewajiban yang

melekat pada satuan pendidikan sesuai amanat peraturan pemerintah

nomor 19 tahun 2005 seyogyanya mendapatkan dukungan yang memadai

dari pemerintah daerahs ebagai bagian dari system penjaminan mutu

pendidikan dasar dan menengah. Tindaklanjut hasil penerapan system

penjaminan mutu pendidikan internal belum dimanfaatkan secara optimal

oleh pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan

perbaikan dan peningkatan mutu yang dapat mendorong satuan

pendidikan memenuhi maupun melampaui standard nasional pendidikan.


18

C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman

Adanyapotensi dan permasalahan yang

dihadapi LPMP Provinsi Lampung dalam

pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di

Provinsi Lampung menjadi dasar analisis

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

sebagai berikut :

Tabel 1.1. Matriks Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

Tersedianya

personal yang

memiliki kualifikasi

cukup memadai

yang terdiri dari

jabatan fungsional

umum dan

fungsional tertentu

(widyaprada dan

pengembang

teknologi

pembelajaran)

Kelengkapan yang

masih belum

terpenuhi untuk

beberapa jabatan

fungsional tertentu

yang dapat

mendukung tugas

dan fungsi LPMP

Provinsi Lampung

yaitu Analis

Anggaran , Analis

pengelolaan

APBN,Pranata

komputer,

Pustakawan

Pertama,Pranata

Pelaksana

Lanjutan/Mahir,

Pranata keuangan

APBN.

Pentingnya

peningkatan

kompetensi pendidik

dan tenaga

kependidikan dalam

pemenuhan SNP

Tidak optimalnya

fasilitas idalam

perbaikan dan

peningkatan

kualitas proses

pembelajaran dan

pengelolaan

sumber daya

pendidikan

Tersedianya sarana

prasarana seperti

lahan, gedung

perkantoran, aula,

asrama,

laboratorium, ruang

fasilitas belajar dan

fasilitas kerja yang

memadai.

Refocusing dan

ketepatan

penyusunan mata

anggaran

pemeliharaan dan

perawatan untuk

seluruh sarana

dan prasarana

yang menjadi aset

LPMP Provinsi

Lampung

Pemanfaatan sarana

dan prasarana oleh

pihak ketiga untuk

menggali sumber

pendanaan bagi

pemeliharaan dan

perawatans arana

dan prasarana LPMP

Provinsi Lampung

Tidak terpenuhinya

target waktu

pelaksanaan

kegiatan internal

LPMP dan

kecukupan sarana

prasarana.


19

Adanya

pengorganisasian,

administrasi,

penyelenggaraan

diklat dan pelaporan

akuntabilitas yang

didukung

lingkungan dan

SDM yang mampu

bekerja secara

kondusif

Belum

optimalnya

ketersediaan dana

beasiswa untuk

meningkatkan

kompetensi

pegawaiASN dan

PPNPN melalui

pendidikan

maupun pelatihan

kejenjang yang

lebih tinggi,

diklat, magang,

dan studi banding

Tersedia berbagai

sumber belajar

berbasis dalam

jaringan yang

diselenggarakan oleh

berbagai pihak yang

relevan dengan

kebutuhan

kompetensi bagi

SDM LPMP

Provinsi Lampung

Tidak optimalnya

fasilitasi yang

diberikan kepada

pemerintahdaerah

dan satuan

pendidikan bagi

upaya penjaminan

mutu pendidikan.

Adanya peta mutu

pendidikan yang

dihasilkan LPMP

Provinsi Lampung

sebagai dasar

pemberian layanan

fasilitasi dan

supervisi.

Ketergantungan

pada system

pengumpulan data

mutu yang

dikembangkan

oleh unit utama

dan belum

tersedianya

alokasi anggaran

bagi

pengembangan

system

pengumpulan data

bagi keperluan

analisis data

mutu pendidikan.

Kapasitas SDM

yang dimiliki dapat

dioptimalkan bagi

pengembangan

system

pengumpulan data

mutu pendidikan

Hasil pemetaan

mutu pendidikan

tidak optimal

dimanfaatkan oleh

pemangku

kepentingan dalam

memberikan

intervensi yang

diperlukan bagi

perbaikan dan

peningkatan mutu

pendidikan.


20

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

daerah, LPMP Provinsi Lampung mengemban amanat mengendalikan

pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk

meningkatkan mutu pendidikan. LPMP Provinsi Lampung dalam mengemban

amanat tersebut mendukung visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan

pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, visi Presiden pada RPJMN

Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kemendikbud 2020-

2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden

untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri,

beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong,

dan berkebinekaan global”

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung

terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan

yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan

mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan

kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan

akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian

Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong,

Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan,

bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi

dan misi presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian visi presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan

kewenangannya, melaksanakan misi presiden yang dikenal sebagai Nawacita

kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia

Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.


21

Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan

berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan

bahasa dan sastra.

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk

mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan

kebudayaan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian dan disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi maka LPMP Provinsi Lampung mengemban amanat

mendukung misi Kemedikbud yang pertama dan ketiga dari ketiga misi

kementerian diatas. Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan

tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah

bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas

membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada

Renstra LPMP Provinsi Lampung 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan,

dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud

diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan

keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan

mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai

integritas adalah:

a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam

tindakan;

b. Jujur dalam segala tindakan;

c. Menghindari benturan kepentingan;

d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;


22

g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;

h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan

i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar

ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk

menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah

dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat.

Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap

setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru:

b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan:

c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;

d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara

efektif dan efisien;

f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;

g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan

h. Tidak monoton;

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang

dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu

tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau

meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau

menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;

b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;

c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan

mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;

d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan

e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan,


23

berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua

anggota tim.

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha

mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud

harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan

pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar

adalah:

a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;

b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;

c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;

d. Memanfaatkan waktu dengan baik;

e. Suka mempelajari hal yang baru; dan

f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam

pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. pegawai Kemendikbud

perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju

berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai

ini adalah:

a. Berkompetisi secara profesional;

b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan

kompetensi pegawai;

c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai

kinerja;

d. Tidak sewenang-wenang;

e. Tidak mementingkan diri sendiri;

f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan


24

g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan.

Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama

serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan

karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi

kementerian;

b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;

c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan

d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh

dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak

memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan

memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud

memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka

berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama.

Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;

b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;

c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);

d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan

e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas diantara pegawai Kemendikbud

semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan

kebudayaan sesuai dengan visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima.


25

2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-

ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima

tujuan sebagaimana berikut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi

peserta didik yang berkeadilan dan inklusif

2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang

berpusat pada perkembangan peserta didik

3. Pengembangan potensi peserta didik yang

berkarakter

4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan

sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan

5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif,

transparan, dan akuntabel.

Perumusan tujuan dari Kemdikbud diatas menjadi dasar perumusan tujuan dari

unit eselon satu Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen yaitu:

1. Perluasan akses pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan menengah

bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif

2. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar dan Menengah yang berkualitas dan merata

3. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah yang

berpusat pada daya saing dan berkarakter

4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar

dan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Lampung dan selaras

dengan sasaran program dari Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen

maka LPMP Provinsi Lampung merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah

2. Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas


26

Untuk mengukur tercapainya tujuan, LPMP Provinsi Lampung merumuskan

indikator kinerja tujuan yang memuat target tujuan pada akhir periode renstra.

Indikator kinerja tujuan yang dirumuskan LPMP Provinsi Lampung berasal dari

indikator kinerja program yang disesuaikan dengan tupoksi.lembaga.

Indikator Kinerja Tujuan LPMP Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Persentase Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB di Provinsi

Lampung dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi) sebesar 20%

2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Lembaga A

3. Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL Sangat Baik

2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan

dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan

dicapai pada tahun 2024 oleh Kemdikbud yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan

tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan

bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan

inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan

pendidikan bermutu di seluruh jenjang.

2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan

kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada

perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan

relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan

potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.

4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan

peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah

Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan

sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan

akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang

partisipatif, transparan, dan akuntabel.


27

Dari lima sasasaran strategis tersebut diatas ada 4 sasaran strategis yang

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh

jenjang

3. Menguatnya karakter peserta didik

4. Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif,

transparan, dan akuntabel.

LPMP Provinsi Lampung yang berdasarkan Tupoksinya memiliki sasaran

kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang merupakan turunan dari sasaran

program dan indikator kinerja program dari Ditjen Paud, Dikdas dan Dikmen.

Berikut kami sampaikan sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja

program/kegiatan:

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen* LPMP Provinsi Lampung

No Sasaran

Program

Indikator Kinerja

Program (IKP)

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK)

1.1 Terwujudnya

tata kelola

Kemendikbud

yang

berkualitas

IKP 1.1.1 Predikat

Akuntabilitas

Kinerja

Kemendikbud

IKP 1.1.3 Kategori

capaian kinerja

anggaran atas

pelaksanaan RKA

Kemendikbud

6 Menguatnya tata

kelola dan sistem

pengendalian

manajemen di

lingkungan Ditjen

PAUD, Dikdas,

dan Dikmen

IKK 6.3 Rata-rata

Predikat Sakip Satker

minimal Predikat A

IKK 6.5 Rata-rata

nilai Kinerja

Anggaran atas

Pelaksanaan RKAKL

masing-masing

Satker minimal 85

3.2 Meningkatnya

Mutu satuan

pendidikan

jenjang PAUD,

Pendidikan

Dasar dan

Menengah

IKP 3.2.1

Persentase Satuan

Pendidikan jenjang

PAUD, SD, SMP,

SMA, dan SLB

dengan nilai

scorecard

minimum 75

(kategori tinggi)

8 Meningkatnya

penjaminan mutu

pendidikan di

seluruh jenjang

pendidikan

IKK 8.1 Persentase

Satuan Pendidikan

(jenjang SD, SMP,

SMA, dan SLB)

yang memiliki indeks

capaian Siswa

minimal 75 30,1%

IKK 8.2 Persentase

kesenjangan hasil

AKM dan Survey

Karakter antara

sekolah dengan

kinerja terbaik dan

kinerja terburuk 5%


28

Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen* LPMP Provinsi Lampung

No Sasaran

Program

Indikator Kinerja

Program (IKP)

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK)

IKK 8.3 Persentase

kab/kota yang data

pokok pendidikan

dasar dan menengah

akurat, terbarukan

dan berkelanjutan

95,8%

Catatan*: Jumlah seluruh Sasaran Program (SP) Ditjen Paud, Dikdas dan Dikmen

adalah 6 SP, dengan 20 Indikator Kinerja Program (IKP) sedangkan jumlah

seluruh Sasaran kegiatan (SK) adalah 8 SK dengan 53 Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK).


29

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Visi periode kedua Presiden Joko Widodo untuk tahun 2020-2024 adalah

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,

berlandaskan gotong-royong”

Untuk mendukung ketercapaian visi tersebut

maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

terkait dengan tugas dan fungsi akan menjalankan

salah satu misi nawacita kedua yaitu

pembangunan Sumber Daya Manusia dengan dua

agenda:

(1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan

berdaya saing,

(2) revolusi mental dan pembangunan

kebudayaan.

3.1..1. Arah Kebijakan

LPMP Provinsi Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya

mendukung ketercapaian sasaran strategis meningkatnya mutu satuan pendidikan

dasar dan menengah di Provinsi Lampung. Arah kebijakan dan strategi yang akan

dilaksanakan LPMP Provinsi Lampung dalam periode 2020-2024 untuk mencapai

sasaran strategis tersebut mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan adalah:


30

Tabel 3.1. : Peran LPMP Provinsi Lampung dalam mendukung agenda

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan

Agenda

Pembangunan

Arah Kebijakan Strategi

Meningkatkan SDM

yang

berkualitas dan berdaya

saing

Meningkatkan pemerataan

Layanan pendidikan

berkualitas

Penguatan penjaminan mutu

pendidikan untuk

meningkatkan

pemerataan kualitas layanan

antar satuan pendidikan dan

antar wilayah di Provinsi

Lampung

Revolusi mental dan

pembangunan

kebudayaan

Revolusi mental dan

pembinaan ideologi Pancasila

untuk memperkukuh ketahanan

budaya bangsa dan membentuk

mentalitas bangsa yang

maju,modern, dan

berkarakter

Revolusi mental dalam tata

kelola pemerintahan untuk

penguatan

budaya birokrasi yang bersih,

melayani, dan responsif

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi

LPMP Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara LPMP

Provinsi Lampung sebagai unit pelaksana teknis dengan instansi lain terkait

beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Lampung. Prinsip

mendasar yang menjadi pedoman arah kebijakan LPMP Provinsi Lampung adalah

mendukung arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai

dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

3.1.2. Strategi LPMP Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi

Sesuai tugas dan fungsi LPMP Provinsi Lampung maka strategi yang dilakukan

dalam rangka penguatan penjaminan mutu pendidikan adalah:

1. Menitik beratkan upaya pencapaian dan peningkatan mutu berdasarkan

Standar Nasional Pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas

proses pembelajaran di kelas.

2. Memberikan bantuan, bimbingan dan saran kepada para pemangku

kepentingan di Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi langkah-langkah


31

peningkatan mutu pembelajaran dari hasil praktik-praktik baik sesuai

dengan kebutuhan sekolah.

3. Memperkuat peran LPMP Provinsi Lampung dalam berbagai aktifitas

peningkatan proses pembelajaran di kelas.

4. Mengurangi kesenjangan kinerja antar sekolah dan antar wilayah dalam

pencapaian standar nasional pendidikan dengan basis data yang terverifikasi

dan terbarukan.

3.2 KERANGKA REGULASI

LPMP Provinsi Lampung dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan berpijak pada

kerangka regulasi yang relevan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.


32

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.3.1. Struktur Organisasi

LPMP Provinsi Lampung sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan. adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Sruktur Organisasi LPMP Provinsi Lampung

3.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur

Sipil Negara (ASN) dilakukan

secara menyeluruh untuk

memastikan ketersediaan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang

berintegritas, profesional, dan

kompeten sesuai bidang tugasnya

sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan LPMP Provinsi Lampung.

Berbagai upaya yang dilakukan LPMP Provinsi Lampung dalam pengelolaan

ASN diprioritaskan bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN agar


33

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan yang

ada agar dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan yang

berkualitas bagi seluruh pengguna dan penerima layanan LPMP Provinsi

Lampung.

Fokus pengembangan kompetensi ASN LPMP Provinsi Lampung pada periode

Renstra 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi

integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, hospitality,

networking, dan entrepreneurship sesuai dengan roadmap SDM secara nasional.

3.3.3. Proses Bisnis LPMP Provinsi Lampung

Proses Bisnis LPMP Provinsi Lampung merupakan gambaran rangkaian kegiatan

yang akan dilakukan dalam penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Lampung

meliputi input, proses, output, dan outcome.

Gambar 3.2. Proses Bisnis LPMP Provinsi Lampung


34

3.4 REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN

Reformasi birokrasi internal LPMP Provinsi Lampung merupakan upaya

sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance) yang meliputi aspek kelembagaan,

sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan,

akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan

publik di lingkungan LPMP Provinsi Lampung.

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dititik

beratkan pada berbagai upaya untuk

mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan

publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan

profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan LPMP Provinsi

Lampung.

LPMP Provinsi Lampung pada tahun 2019 telah ditetapkan sebagai satuan kerja

dengan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Predikat satuan kerja ZI- WBK menunjukkan komitmen pimpinan dan jajaran

LPMP Provinsi Lampung untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya

pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

LPMP Provinsi Lampung pada periode 2020-2024 memiliki komitmen untuk

terus melanjutkan berbagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah

berjalan baik meliputi delapan area perubahan agar layanan berkualitas dan

berintegritas dapat tumbuh dan berkembang menjadi budaya dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi seluruh warga LPMP Provinsi Lampung.

Berikut gambar piagam penghargaan ZI WBK LPMP Provinsi Lampung:


35

Gbr.3.3 Piagam Penghargaan ZI WBK LPMP Provinsi Lampung


36

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Presiden RI yang diamanahkan ke

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

serta mendukung tercapainya kebijakan

pada level nasional, LPMP Provinsi

Lampung menetapkan dua sasaran

kegiatan yang merupakan kondisi yang

ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu

atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

dimaksud setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabe 4.1 : Sasaran Kegiatan , Indikator Kinerja, dan Target Kinerja LPMP

Provinsi Lampung tahun 2020-2024

NO SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatnya

Penjaminan

Mutu

Pendidikan di

seluruh

Jenjang

Pendidikan

1.1. Persentase

Satuan Pendi-

dikan (jenjang

SD, SMP,

SMA, dan

SLB) yang

memiliki

kinerja sekolah

(indeks mutu)

minimal 75

26,50% 27,4% 28,3% 29,2% 30,1%


37

NO SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2020 2021 2022 2023 2024

1.2. Persentase

kesenjangan

hasil AKM dan

Survey Karakter

antara sekolah

dengan kinerja

terbaik dan

kinerja terburuk

5% 5% 5% 5% 5%

1.3. Persentase

kab/kota yang

data pokok pen-

didikan dasar

dan menengah

akurat, terbaru-

kan dan berke-

lanjutan

95% 95,2% 95,4% 95,6% 95,8%

2 Menguatnya

tata kelola dan

sistem

pengendalian

manajemen

LPMP

Provinsi

Lampung

2.1 Predikat

SAKIP LPMP

Provinsi

Lampung

BB BB A A A

2.2. Nilai

Kinerja

Anggaran atas

Pelaksanaan

RKAKL

81 82 83 84 85

Kinerja Sekolah (Indeks Mutu) yang dimaksud pada tabel di atas dihitung

berdasarkan nilai capaian rapor mutu sekolah yang dikonversikan ke skala 100.

Indeks mutu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AKM (Asesmen Kompetensi Minimal) adalah kompetensi yang sifatnya general

dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika

diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional.

Asesmen akan dilakukan pada siswa yang duduk di kelas 4 untuk SD, kelas 8

untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA.


38

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran kegiatan tersebut, telah ditetapkan: 2

(dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan di LPMP Provinsi

Lampung pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Adapun Indikator Kinerja pada 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima) Indikator

Kinerja Kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat pada Tabel

4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Sub Indikator Kinerja Kegiatan pada 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5

(lima) Indikator Kinerja Kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan

tahun 2024 di LPMP Provinsi Lampung

Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Pendukung

IKK

1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Jenjang Pendidikan

1. Persentase Satuan Pendidikan

(jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB)

yang memiliki kinerja sekolah

(indeks mutu) minimal 75

Satuan pendidikan yang

terpetakan mutu

pendidikannya


telah disupervisi dalam

pencapaian SNP

2. Persentase kesenjangan hasil AKM

dan Survey Karakter antara sekolah

dengan kinerja terbaik dan kinerja

terburuk


telah difasilitasi

berdasarkan 8 SNP

3. Persentase kab/kota yang data pokok

pendidikan dasar dan menengah

akurat, terbarukan dan berkelanjutan


terverifikasi mutu

pendidikannya

2. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi

Lampung 4. Predikat SAKIP LPMP Provinsi

Lampung Layanan sarana dan

prasarana internal

Layanan dukungan

manajemen satker

5. Nilai Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan RKAKL Layanan perkantoran


39

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan LPMP Provinsi

Lampung dan sasaran-sasaran strategis yang

telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai

macam sumber daya, dukungan dan prasarana

yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya

sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk

mencapai tujuan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LPMP Provinsi Lampung

Tahun 2020

No. Indikator Kinerja Kegiatan Realokasi 2020

(Rp)

1

Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA,

dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu)

minimal 75 2.321.150.000,-

Satuan pendidikan yang terpetakan mutu

pendidikannya 395.530.000,-

Satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam

pencapaian SNP 1.925.620.000,-

2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter

antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 1.855.400.000,-

Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan

8 SNP 1.855.400.000,-

3 Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar

dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan 1.391.100.000,-

Satuan pendidikan yang terverifikasi mutu

pendidikannya 1.391.100.000,-

4 Predikat SAKIP LPMP Provinsi Lampung 3.481.481.000,-

Layanan sarana dan prasarana internal 547.000.000,-

Layanan dukungan manajemen satker 2.934.481.000,-

5 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL 19.191.517.000,-

Layanan perkantoran 19.191.517.000,-


40

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi

program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga,

tertuang pada Tabel sebagai berikut:

Tabel : Kebutuhan Pendanaan Pencapaian Indikator Kinerja LPMP Provinsi

Lampung

No. Kegiatan Kebutuhan Pendanaan (RP)

2021 2022 2023 2024

1

Satuan

pendidikan

yang

terpetakan

mutu

pendidikannya

395.530.000,-

435.083.000,-

526.450.430,-

579.095.473,-

2

Satuan

pendidikan

yang telah

disupervisi

dalam

pencapaian

SNP

1.925.620.000,-

2.118.182.000,-

2.563.000.220,-

2.819.300.242,-

3

Satuan

pendidikan

yang telah

difasilitasi

berdasarkan 8

SNP

1.855.400.000,-

2.040.940.000,-

2.469.537.400,-

2.716.491.140,-

4

Satuan

pendidikan

yang

terverifikasi

mutu

pendidikannya

1.391.100.000,-

1.530.210.000,-

1.851.554.100,-

2.036.709.510,-

5

Layanan

sarana dan

prasarana

internal

547.000.000,-

601.700.000,-

728.057.000,-

800.862.700,-

6

Layanan

dukungan

manajemen

satker

2.934.481.000,-

3.227.929.100,-

3.905.794.211,-

4.296.373.632,-

7 Layanan

perkantoran

19.191.517.000,-

21.110.668.700,-

25.543.909.127,-

28.098.300.040,-


41

Rencana Strategis LPMP Provinsi Lampung

tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi,

kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan

dan indikator kinerja kegiatan (IKK)

penjaminan mutu pendidikan dasar dan

menengah dijabarkan atau dilakukan

pembabakan ke dalam sasaran kegiatan tahunan

penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2020 sampai

2024.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan

strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu

pendidikan yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat

yang harus diemban oleh LPMP Provinsi Lampung pada kurun waktu 2020-

2024. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan

menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (1) Pemetaan mutu pendidikan;

(2) Supervisi dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (3) Fasilitasi

peningkatan mutu pendidikan; yang terintegrasi dalam satu sistem informasi

yang dikelola dan dikembangan dalam pemberian layanan penjaminan mutu

pendidikan.

Seluruh kegiatan LPMP Provinsi Lampung harus tetap terarah dan terencana, baik

dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja,

serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber

pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Kualitas layanan penjaminan mutu

pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatkan tata kelola serta peningkatan

efektivitas birokrasi dan pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam

pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan perlu diupayakan dengan optimal.

Rencana strategis LPMP Provinsi Lampung tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat

menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan, dan untuk memastikan


42

arah kegiatan dan kebijakan pengelolaan LPMP Provinsi Lampung selaras dengan

arah kebijakan dan pengelolaan Direktorat Jenderal Paud, Dikdas, dan Dikmen

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kode Indikator Kinerja Satuan TARGET ALOKASI (dalam jutaan rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

6

Menguatnya tata kelola dan

sistem pengendalian manajemen

di lingkungan Ditjen PAUD,

Dikdas, dan Dikmen

IKK

6.3

Rata-rata Predikat Sakip Satker

minimal Predikat A predikat BB BB A A A

IKK

6.5

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran

atas Pelaksanaan RKAKL

masing-masing Satker minimal

85

nilai 81 82 83 84 85

8

Meningkatnya penjaminan mutu

pendidikan di seluruh jenjang

pendidikan

IKK

8.1

Persentase Satuan Pendidikan

(jenjang SD, SMP, SMA, dan

SLB) yang memiliki indeks

capaian Siswa minimal 75 30,1%

% 26,5

0 27,4 28,3 29,2 30,1

IKK

8.2

Persentase kesenjangan hasil

AKM dan Survey Karakter antara

sekolah dengan kinerja terbaik

dan kinerja terburuk 5%

% 5 5 5 5 5

IKK

8.3

Persentase kab/kota yang data

pokok pendidikan dasar dan

menengah akurat, terbarukan dan

berkelanjutan 95,8%

% 95 95,2 95,4 95,6 95,8

Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data

Kode Indikator Kinerja Definisi Operasional Metode Penghitungan

Indikator

Keberhasilan Unit Pelaksana Sumber Data

6

Menguatnya tata kelola

dan sistem pengendalian

manajemen di lingkungan

Ditjen PAUD, Dikdas, dan

Dikmen

IKK

6.3

Rata-rata Predikat Sakip

Satker minimal Predikat A

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana

sistem ini merupakan integrasi dari

sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan

kinerja, yang selaras dengan

pelaksanaan sistem akuntabilitas

keuangan.

Predikat AA Skor 90- 100,

Predikat A Skor 80-90,

Predikat BB Skor 70-80,

Predikat B Skor 60-70,

Predikat CC Skor 50-60,

Predikat C Skor 30-50,

Predikat D Skor <30

Tercapainya Rata-

rata Predikat

Sakip Satker

minimal Predikat

A

LPMP Lampung

dengan

perhitungan dari

Biro

Perencanaan

Setjen

Biro

Perencanaan

Setjen

IKK

6.5

Rata-rata nilai Kinerja

Anggaran atas

Pelaksanaan RKAKL

masing-masing Satker

minimal 85

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah

proses untuk melakukan pengukuran,

penilaian, dan analisis atas Kinerja

Anggaran tahun anggaran berjalan dan

tahun anggaran sebelumnya untuk

menyusun rekomendasi dalam rangka

peningkatan Kinerja Anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran adalah indikator untuk

mengukur kualitas kinerja pelaksanaan

anggaran dari sisi perencanaan,

efektifitas pelaksanaan, efisiensi

pelaksanaan dan kepatuhan terhadap

regulasi.

Skor :

Sangat baik >90%

80%<baik≤90%

60%<Cukup≤80%

50%<Kurang≤60%

60%<Cukup≤80%

Sangat kurang ≤50%

meningkatnya

rata-rata nilai

Kinerja Anggaran

atas Pelaksanaan

RKAKL masing-

masing Satker

minimal 85

semua satker di

lingkungan

Ditjen PAUD,

Dikdas, dan

Dikmen

Laporan

Keuangan di

lingkungan

Ditjen

PAUD,

Dikdas, dan

Dikmen, dan

Biro

Perencanaan

Setjen

8

Meningkatnya penjaminan

mutu pendidikan di

seluruh jenjang pendidikan

IKK

8.1

Persentase Satuan

Pendidikan (jenjang SD,

SMP, SMA, dan SLB)

yang memiliki indeks

capaian Siswa minimal 75

30,1%

Indeks capaian siswa merupakan sistem

perencanaan manajemen dan penilaian

kinerja yang tersusun dalam empat

perspektif, yaitu perspektif keuangan,

perspektif pelanggan, perspektif proses

bisnis internal, serta perspektif

pertumbuhan dan pembelajaran

Scorecard yang diterapkan

di satuan pendidikan

Dasmen adalah sistem

perencanaan manajemen

dan penilaian kinerja yang

meliputi tiga dari empat

perspektif, yaitu perspektif

keuangan, perspektif

pelanggan, dan perspektif

proses bisnis internal.

19.00 - 35.10

sangat rendah,

35.20 - 51.30

rendah,

51.40 - 66.50

cukup,

66.60 - 81.80

sangat tinggi

82.80 - 95.00

sempurna

LPMP Laporan

Pusat

Asesmen dan

Pembelajaran

(Pusmenjar),

Laman

pmp.dikdasm

en.kemdik

bud.go.id

IKK

8.2

Persentase kesenjangan

hasil AKM dan Survey

Karakter antara sekolah

dengan kinerja terbaik dan

kinerja terburuk 5%

AKM (Asesmen Kompetensi

Minimum) adalah kompetensi yang

sifatnya general dan mendasar.

Kemampuan berpikir tentang, dan

dengan, bahasa serta matematika

diperlukan dalam berbagai konteks,

baik personal, sosial, maupun

profesional. Dengan mengukur

kompetensi yang bersifat mendasar

(bukan konten kurikulum atau

pelajaran), pesan yang ingin

disampaikan adalah bahwa guru

diharapkan berinovasi mengembangkan

kompetensi siswa melalui berbagai

pelajaran melalui pengajaran yang

berpusat pada siswa.

Asesmen akan dilakukan

pada siswa yang duduk di

kelas 4 untuk SD, kelas 8

untuk SMP, dan kelas 11

untuk SMA.

Menurunnya

persentase

kesenjangan hasil

AKM dan Survey

Karakter antara

sekolah dengan

kinerja terbaik

dan kinerja

terburuk

LPMP, Unit-

unit Direktorat

pada Ditjen

PAUD, Dikdas,

dan Dikmen,

Balitbang

dengan sumber

data Pusmenjar

Laporan

Pusat

Asesmen dan

Pembelajaran

(Pusmenjar)

IKK

8.3

Persentase kab/kota yang

data pokok pendidikan

dasar dan menengah

akurat, terbarukan dan

berkelanjutan 95,8%

Data pokok Pendidikan adalah suatu

sistem pendataan yang dikelola oleh

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan yang memuat data satuan

pendidikan, peserta didik, pendidik dan

tenaga kependidikan, dan substansi

pendidikan yang datanya bersumber

dari satuan pendidikan yang terus

menerus diperbaharui secara online.

1. akurat:( jumlah data

akurat/jumlah data)x100%

2. berkelanjutan: (jumlah

satuan pendidikan dengan

data seri tahunan/jumlah

satuan pendidikan)x100%

3. terbarukan: (jumlah

satuan pendidikan yang

telah sinkron data/jumlah

satuan pendidikan)x100%

4. ∑ (1+2+3)/3

Meningkatnya

persentase data

pokok pendidikan

yang akurat,

terbarukan dan

berkelanjutan.

LPMP dengan

data resmi yang

berasal dari

Pusdatin

Pusdatin

yang berasal

dari laporan

laman

dapodik

online

Documents

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanlpmplampung.kemdikbud.go.id/po-content/uploads/Renstra...Lampung dari tahun 2016 hingga 2019 yang cenderung mengalami peningkatan, dimana pada