KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 04 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-20

(ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-20)PEDOMAN PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN SISTEM PELAPORAN

KENDARAAN ATAU PERALATAN PERTOLONGAN KECELAKAAN

PENERBANGAN - PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam subbagian 139H angka 139.155Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24tahun 2009 tentang Peraturan KeselamatanPenerbangan Sipil bagian 139 {Civil Aviation SafetyRegulations Part 139) tentang Bandar Udara(Aerodrome) mengatur bahwa penyedia jasa PKP-PKharus menjamin bahwa pelayanan PKP-PK selalutersedia sepanjang waktu atau periode waktusebagaimana yang dipublikasikan dalam AIR,

b. bahwa agar pelayanan PKP-PK selalu tersediasepanjang waktu sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, diperlukan standar pengoperasian danpemeliharaan kendaraan/peralatan PKP-PK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udaratentang Petunjuk dan Tata Cara PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-20(Advisory Circular CASR Part 139 - 20), PedomanPengoperasian, Pemeliharaan dan Sistem PelaporanKendaraan/Peralatan Pertolongan KecelakaanPenerbangan - Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2009 tentang Penerbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentangKeamanan dan Keselamatan Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012

tentang Pembangunan Dan Pelestarian LingkunganHidup Bandar Udara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 71, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian NegaraSerta Susunan, Organisasi, Tugas Dan FungsiEselon I Kementerian Negara sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun2011;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24Tahun 2009 tentang Peraturan KeselamatanPenerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation SafetyRegulations Part 139) tentang Bandar Udara(Aerodrome);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25Tahun 2009 tentang Pendelegasian KewenanganMenteri Perhubungan Kepada Direktur JenderalPerhubunganUdara di Bidang Penerbangan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Otoritas Bandar Udara;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor SKEP/301/V/2011 tentang Petunjuk danTata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10),Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat BandarUdara;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor: KP.378 Tahun 2011 Tentang Petunjuk danTata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 139-16 (Advisory Circular CSASR Part 139-16), Pedoman Penyusunan Dokumen RencanaPenanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara(Airport Emergency Plan Document);

12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor: KP.420 Tahun 2011 tentang PersyaratanStandar Teknis dan Operasional PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manualof Standard CASR Part 139) Volume IV, PelayananPertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan PemadamKebakaran (PKP-PK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANUDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

BAGIAN 139-20 (ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-20), PEDOMAN PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DANSISTEM PELAPORAN KENDARAAN/PERALATANPERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN

PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK).

Pasal 1

(1) Setiap Penyelenggara Bandar Udara wajib memilikiPedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan SistemPelaporan Kendaraan/Peralatan PertolonganKecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran(PKP-PK).

(2) Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan SistemPelaporan Kendaraan/Peralatan PertolonganKecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran(PKP-PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, PenyelenggaraBandar Udara wajib membuat Pedoman Pengoperasian,Pemeliharaan dan Pelaporan Kendaraan/PeralatanPertolongan Kecelakaan Penerbangan - PemadamKebakaran (PKP-PK) sesuai dengan ketentuan dalamPeraturan ini, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturanini ditetapkan.

Pasal 3

„ Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala KantorOtoritas Bandar Udara mengawasi pelaksanaanPeraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTApada tanggal : 4 Januari 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

Perhubungan;5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;7. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;8. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;9. Para*Xepala Bandar Udara UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;10. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);13. Para Kepala Bandar Udara Khusus.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

SETDITJEN HUBUD

*

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 04 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN

PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-20 (ADVISORY CIRCULARCASR PART 139-20) PEDOMAN PENGOPERASIAN,PEMELIHARAAN DAN SISTEM PELAPORAN KENDARAAN ATAU

PERALATAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN -

PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

PEDOMAN PENGOPERASIAN,

PEMELIHARAAN DAN SISTEM PELAPORAN

KENDARAAN ATAU PERALATAN

PERTOLONGAN KECELAKAAN

PENERBANGAN - PEMADAM KEBAKARAN

(PKP-PK)

DAFTAR ISI

BAB I UMUM 1

A. Latar Belakang 1B. Maksud dan Tujuan 2C. Definisi 2

BAB II PEDOMAN PENGOPERASIAN KENDARAAN PKP-PK 4

A. Umum 4

B. Sebelum Menaiki Kendaraan 4

C. Masuk Di Dalam Kendaraan 4

D.Mesin Kendaraan Hidup 4E. Ketika Mengendarai (Driving) 4F. Alat-Alat Pengatur 5G. Prosedur Pengoperasian Kendaraan 8

BAB III PEDOMAN PEMELIHARAAN (MAINTENANCE) KENDARAAN DANPERALATAN PKP-PK 15

A. Jenis Kendaraan, Kegiatan Pemeliharaan, dan Pembuatan¥ Program Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK 15

B. Pedoman Pemeliharaan Kendaraan Utama PKP-PK 17

C. Pedoman Pemeliharaan Untuk Kendaraan PendukungPKP-PK 54

D. Pedoman Pemeliharaan Peralatan Pendukung OperasiPKP-PK 74

BAB IV PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PROGRAM PEMELIHARAAN

KENDARAAN DAN PERALATAN PKP-PK 81

A. Penyusunan Anggaran Pemeliharaan Preventif 81B. Penyusunan Anggaran Pemeliharaan Korektif 84

BAB V SISTEM DOKUMENTASI DAN PELAPORAN 86

A. Sistem Dokumentasi 86

*B. Sistem Pelaporan 90

BAB I

UMUM

A. Latar Belakang

Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuankeselamatan dan keamanan penerbangan, dan untuk dapat memenuhiketentuan tersebut setiap penyelenggara bandar udara wajib menyediakanfasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dankeamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai denganstandar pelayanan yang ditetapkan.

Agar fasilitas bandar udara tersebut dapat memenuhi persyaratankeselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandarudara itu dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yangditetapkan, maka dalam Pasal 219 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1Tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan bahwa "Untukmempertahankan kesiapan fasilitas bandar udara, penyelenggara bandarudara wajib melakukan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu dengancara pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau kalibrasi."

Pemeliharaan yang benar perlu mempertimbangan pedoman pengoperasiankendaraan sesuai ketentuan. Untuk itu agar pemeliharaan fasilitasPelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran(PKP-PK) itu dapat dilaksanakan secara tepat dan benar, perlu disusunpedoman pengoperasian dan pemeliharaan serta sistem pelaporannya.Disamping itu agar pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu dukungan anggaran yang cukup dan tepat, sehinggadiperlukan pula panduan pemeliharaan serta pedoman tata carapenyusunan biaya pemeliharaan/pemeliharaanya.

Panduan pengoperasian berisi pedoman umum pengoperasian kendaraandalam kondisi normal pemeliharaan dan pengetesan kinerja kendaraan.Seda^gkan panduan pemeliharaan berisi metode pemeliharaan terbaiksesuai dengan jenis pemeliharaan. Dengan metode terbaik tersebut,selanjutnya dapat diperkirakan beban kerja pemeliharaan dan kebutuhansumberdaya untuk pemeliharaan fasilitas pelayanan darurat bandarudara. Panduan pemeliharaan berisi jenis-jenis pemeliharaan yang perludilakukan untuk masing-masing peralatan dan interval waktu kapanpemeliharaan peralatan tersebut harus dilakukan.

Pedoman didefinisikan sebagai kumpulan ketentuan dasar yg memberiarah bagaimana sesuatu harus dilakukan berdasarkan kumpulan hal(pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb.) untuk menentukanatau melaksanakan sesuatu. Sedangkan biaya didefinisikan sebagai uangatau ongkos yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan,melakukan) suatu usaha atau kegiatan tertentu, dalam hal ini merupakanongkos yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan pemeliharaankendaraan PKP-PK tersebut.

r

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan SistemPelaporan Kendaraan/ Peralatan PKP-PK ini adalah untuk meningkatkankesiapan fasilitas pelayanan PKP-PK dalam mendukung penanggulangankeadaan darurat di bandar udara dan menciptakan akuntabilitas dalampenganggaran untuk pemeliharaan. Kesiapan fasilitas ditunjukkan dengantingkat ketersediaan dan keandalan yang tinggi. Ketersediaan dankeandalan yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pelaksanaanpemeliharaan secara efektif dan efisien. Efektif berarti sesuai dangansasaran keandalan dan ketersediaan yang dicanangkan. Efisien berartimenggunakan sumber daya seminimum mungkin.

Adaryin tujuan disusunnya pedoman biaya pemeliharaan fasilitas tersebutadalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeliharaan kendaraanPKP-PK (sebagai unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat) sertapenyusunan dan penghitungan biaya pemeliharaannya sehinggamempermudah penganggarannya, yang pada akhirnya fasilitaskeselamatan dan keamanan bandar udara dapat tersedia dengan tingkatkeandalan yang tinggi.

Sistem pelaporan dimaksudkan untuk menyeragamkan format laporanhasil kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan guna mendapatkan tindaklanjut sesuai kententuan.

C. Definisi

1. Ba/idar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan denganbatas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udaramendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muatbarang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamananpenerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara,Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yangmengoperasikan bandar udara khusus.

3. Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan/ AEP) adalahpelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadiandan/atau kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnyasampai radius 5 Miles (± 8 Km) dari titik referensi bandar udara, sertamenyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian, kecelakaan dan/ataukebakaran fasilitas di bandar udara.

4. Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran(PKP-PK) adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK dan bahan pendukungnya serta personil yang disediakan di setiapbandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangandan pemadam kebakaran.

5. Pemeliharaan (maintenance) adalah setiap aktivitas yang ditujukankepada sistem teknik atau komponen untuk menjaga kondisinya