KEMENTERIAN PPID TAHUNAN LAPORAN...Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2019 Hal 7 Setiap pelayanan informasi yang masuk kepada Kementerian Perdagangan akan dilayani secara langsung

LAPORANTAHUNANPPID KEMENTERIANPERDAGANGAN

Tahun 2019

DAFTAR ISI

03040715182127

Kata Pengantar

Gambaran UmumPelayanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan

Gambaran UmumPelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

RincianPelayanan Informasi Publik

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Informasi Publik Tahun 2019

Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

Koordinasi dan KolaborasiKeterbukaan Informasi Publik

3032

Capaian PPID Kementerian Perdagangan Tahun 2019

Kendala PelaksanaanRekomendasi dan Tindak Lanjut

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2019

Hal 3

KATAPENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkanUndang-Undang Nomor 14/2008 merupakanmomentum penting dalam mendorongketerbukaan penyelenggaraan pemerintahan.UU ini telah memberikan landasan hukumterhadap setiap orang untuk memperolehinformasi publik, dan karenanya kini setiap badanpublik berkewajiban menyediakan dan melayanipermohonan informasi publik secara cepat,tepat, dan efisien. Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakanakses informasi publik bagi pemohon informasi.Terkait kewajiban ini, PPID KementerianPerdagangan (Kemendag) menyusun LaporanPelayanan Informasi Publik Tahunan Periode2019. Secara garis besar, laporan ini memuat grafikdinamika permohonan informasi danpenanganannya. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasidemi menjaga dan meningkatkan kualitaslayanan informasi publik di lingkunganKementerian Perdagangan.

Akhirnya, kiranya laporan ini dapat menjadibahan evaluasi untuk terus meningkatkankualitas pelayanan informasi publik diKementerian Perdagangan.

Jakarta, Desember 2019Bagian Layanan Informasi Publik &Perpustakaan - Biro Hubungan MasyarakatPPID Kementerian Perdagangan


Hal 4

Hak memperoleh informasi merupakan hakasasi manusia dan keterbukaan informasipublik merupakan salah satu ciri pentingnegara demokratis yang menjunjung tinggikedaulatan rakyat untuk mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik. Sebagai badan publik, KementerianPerdagangan menyadari keterbukaan informasipublik merupakan sarana dalammengoptimalkan pengawasan publik terhadappenyelenggaraan negara dan badan publikserta segala sesuatu yang berakibat padakepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukungterciptanya tata kelola pemerintahan yang baikdan bersih (good governance). Badan publikyang secara optimal menerapkan goodgovernance di lingkungan instansinya akanmeraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

GAMBARAN UMUMPelayanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan

Keterbukaaninformasi publikmendukungterciptanya tatakelola pemerintahanyang baik dan bersih(good governance)


Hal 5

Dalam strukturnya, MenteriPerdagangan sebagai Pengarah danPejabat Eselon 1 di lingkunganKementerian Perdagangan sebagaiTim Pertimbangan PelayananInformasi. PPID Kementerian Perdagangandijabat oleh Kepala Biro HubunganMasyarakat. Dalam struktur tersebut, PPIDdibantu oleh Kepala Pusat Data danSistem Informasi, Kepala Biro Umum,Kepala Biro Hukum dan KepalaBagian Layanan Informasi Publik danPerpustakaan.

UU KIP tersebut tidak hanya mengaturketerbukaan informasi pada lembaga negarasaja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari dana publik, baikAPBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupunsumber luar negeri. Sebagai bentuk dukungan KementerianPerdagangan terhadap keterbukaan informasipublik dan wujud pernyataan kepatuhankepada UU KIP maka KementerianPerdagangan mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Perdagangan No 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang OrganisasiPengelola Informasi dan DokumentasiKementerian Perdagangan.

Guna menjamin hak warga negara untukmemperoleh informasi yang berkaitandengan kepentingan publik danmewujudkan penyelenggaraan negarayang transparan, efektif dapatdipertanggungjawabkan, pada tahun 2008pemerintah menetapkan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pada tahun 2010 pemerintah menetapkanPeraturan Pemerintah Nomor 61 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, diikuti dengan PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Struktur Organisasi PPID Kementerian Perdagangan

Selain penunjukkan PPID, KementerianPerdagangan juga mengeluarkan SuratKeputusan Menteri PerdaganganNomor 695/M-DAG/KEP/6/2016 tentangPedoman Pengelolaan Informasi danDokumentasi di Lingkungan KementerianPerdagangan.

PENGARAH

Menteri Perdagangan

TIM PERTIMBANGAN PELAYANANINFORMASI

Pejabat Eselon 1


Hal 6

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI &

DOKUMENTASI

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

BID. PENGELOLASISTEM INFORMASI

Kepala Pusat Data danSistem Informasi

BID. DOKUMENTASI& ARSIP

Kepala Biro Umum

BID. PENYELESAIANSENGKETA

Kepala Biro Hukum

BID. PELAYANANINFORMASI

Kabag. LayananInformasi Publik &

Perpustakaan

Gambar Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan


Hal 7

Setiap pelayanan informasi yang masuk kepadaKementerian Perdagangan akan dilayani secaralangsung maupun dengan mekanisme PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepadaKementerian Perdagangan akan diterima olehpengelola pada Subbagian Layanan InformasiPublik. Untuk informasi yang bersifat umumpermohonan informasi dapat dijawab langsungoleh pengelola, sedangkan untuk pertanyaanbersifat teknis akan diteruskan kepadapengelola informasi publik pada unit Eselon 1. Selanjutnya, apabila pengelola pada SubbagianLayanan Informasi Publik telah menerimatanggapan dari pengelola informasi publikpada unit eselon I, informasi tersebut akanditeruskan kepada masyarakat oleh pengelolalayanan informasi di Biro Humas.

Guna memperlancar pelayanan informasipublik, PPID Kementerian Perdaganganmenyediakan ruangan/meja layananinformasi yang dilengkapi dengan saranapendukung antara lain seperangkatkomputer untuk pengelola layanan,pesawat telepon, printer, meja dan kursi. Pada 23 Desember 2019 meja layananinformasi yang semula berlokasi di Lantai 2Gedung Utama berpindah ke Lantai 1Gedung I. Meja layanan informasi yang semulamemiliki ruangan khusus, saat initerintegrasi dengan layanan UnitPelayanan Terpadu Perdagangan I yangmembidangi perizinan ekspor, impor, danperizinan usaha bidang perdaganganlainnya. Pemohon yang ingin menyampaikanpermohonan informasi secara langsung kekantor Kementerian Perdagangan dapatmendatangi ruang Pelayanan InformasiPublik di Lantai 1 Gedung I.

GAMBARAN UMUMPelaksanaan PelayananInformasi Publik Tahun 2019

Pada 23 Desember2019, meja layananinformasi berpindahke Lantai 1 Gedung I.


Hal 8

Dalam menjalankan amanat UU No. 14 tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikuntuk membuat dan mengembangkan sistempenyediaan pelayanan informasi secara cepat,mudah, dan wajar sesuai dengan petunjukteknis standar layanan Informasi Publik yangberlaku secara nasional, KementerianPerdagangan mengembangkan sistempenyelenggaraan layanan informasi publik. Sistem ini dikembangkan dengan komitmenmemberikan layanan informasi yangprofesional, cepat, akurat dan memberikanlayanan informasi dengan prosedur mudah danbiaya ringan melalui [email protected] dan aplikasicontent management system (CMS) pada menu“Kontak Kami” di website www.kemendag.go.id. Permohonan informasi yang diterima secaradaring diproses oleh pengelola padaSubbagian Layanan Informasi Publik.

Layanan Melalui Website [email protected] dan aplikasi CMS

pada menu “KontakKami” di website

www.kemendag.go.id.

Gambar Layanan "Kontak Kami"


Hal 9

portalppid.kemendag.go.id

merupakan wujudketerbukaan informasi

publik

Seiring dengan era keterbukaan informasi,memacu Kementerian Perdagangan untukterus berinovasi dalam mewujudkan hak publikuntuk memperoleh informasi. Salah satu bentukpengembangan layanan informasi publik iniadalah layanan informasi berbasis web. Dalam pengembangannya, website diperbaruitampilannya untuk memudahkan masyarakatdalam melakukan pencarian informasi secaramandiri. Pengadaan aplikasi layanan informasi berbasisweb ini telah rampung pada akhir Desember2018. Layanan informasi publik melalui portalhttps://ppid.kemendag.go.id merupakansarana pelayanan informasi secara daring. Selain itu, portal ini juga merupakan wujudketerbukaan informasi publik yang memuatinformasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala, informasi yangwajib diumumkan secara serta merta, daninformasi yang wajib tersedia setiap saat.

Selama tahun 2019 pengelola melakukanproses pengunggahan konten-konten informasipublik. Informasi-informasi tersebut rutindiperbarui sepanjang tahun 2019, hal inimenjadi indikator bahwa KementerianPerdagangan sebagai badan publik melakukankewajibannya dalam menyediakan informasibagi para pemangku kepentingan danmasyarakat.

Gambar Portal PPID https://ppid.kemendag.go.id


Hal 10

Perkembangan teknologi informasi mengubahtatanan dan pola komunikasi, terlebihmunculnya gawai membuat setiap individudapat mengakses informasi secara cepat danmudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya perkembangan teknologiinformasi, maka PPID KementerianPerdagangan menyiapkan sebuah aplikasilayanan digital informasi PPID berbasis aplikasiandroid yang dapat memudahkan masyarakatmengakses dan memohon informasi melaluigawai. Dengan adanya aplikasi mobile PPIDKementerian Perdagangan, maka KementerianPerdagangan dapat terus mendorongketerbukaan informasi publik di Indonesia.

Layanan Melalui PPID MOBILE

KementerianPerdagangan

menyiapkan aplikasilayanan digitalinformasi yangmemudahkan

masyarakat mengaksesdan memohon

informasi melaluigawai.


Hal 11

Hal ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP), makaguna mewujudkan pelayanan yang cepat,tepat, dan sederhana, setiap Badan Publikmenunjuk Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID), membuat danmengembangkan sistem penyediaanpelayanan informasi secara cepat, mudah,dan wajar sesuai dengan petunjuk teknisstandar layanan Informasi Publik yang berlakusecara nasional. Aplikasi PPID mobile berbasis aplikasi android tersebut diluncurkan pada September 2019. Aplikasi ini memuat layanan informasi yangwajib disediakan dan diumumkan secaraberkala, informasi yang wajib diumumkansecara serta merta, dan informasi yang wajibtersedia setiap saat.

Gambar Rapat Koordinasi dengan PDSI terkait PPID MobileBerbasis Aplikasi IOS, 19 Desember 2019

Selain itu, aplikasi ini memungkinkanmasyarakat melakukan permohonaninformasi dan mengakses berita seputar PPIDKementerian Perdagangan. Aplikasi PPID mobile berbasis iOS pada akhirtahun 2019 masih dalam proses instalasi danpengumpulan konten terkait PPID untukdisesuaikan dalam aplikasi PPID mobilebaik iOS maupun android.

Gambar PPID Mobile Berbasis Aplikasi Android


Hal 12

Layanan Melalui Telepon

Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat,khususnya mengenai permohonan informasiperizinan melalui telepon, pada Oktober 2018,PPID Kementerian Perdaganganmengembangkan layanan informasi melaluicall center secara terpadu. Layanan call center terpadu ini terdiri dariunit-unit yang menangani bidang perizinanyaitu Direktorat Jenderal Perdagangan DalamNegeri melalui kontak 021-3858171 ext. 34351,Direktorat Jenderal Luar Negerimelalui kontak 021-3858171 ext. 32314 sertapengelola layanan informasi Biro Humasmelalui ext. 32315.

Pada Oktober 2018,PPID Kementerian

Perdaganganmengembangkanlayanan informasi

melalui call centersecara terpadu

Gambar Petugas Call Center Kementerian Perdagangan

Masyarakat juga dapat menyampaikanpertanyaan secara umum melalui telepon021-3858171 yang akan tersambung denganoperator telepon Kementerian Perdagangan.


Hal 13

Sistem Penanganan Pengaduan PelayananPublik Nasional (SP4N) LAPOR! adalah sistemyang terintegrasi dalam pengelolaanpengaduan secara berjenjang pada setiappenyelenggara dalam kerangka sisteminformasi pelayanan publik. SP4N LAPOR! dibentuk untuk mendorong “nowrong door policy” yang menjamin hakmasyarakat agar pengaduan dari manapun &jenis apapun disalurkan kepadapenyelenggara pelayanan publik yangberwenang. SP4N-LAPOR! bertujuan agarpengelolaan pengaduan dapat diprosessecara efektif, efisien, transparan danakuntabel, sehingga dapatterwujud kepastian dalam penyelesaiantindaklanjut pengaduan. Pada 7 Februari 2019 pengelola SP4N-LAPOR!Nasional Kementerian PANRB meluncurkanLAPOR versi 3.0 dan memiliki tampilan baru,serta fitur baru, salah satunya fitur manajemenpenghubung, dimana admin instansi dapatmenambahkan admin penghubung untuk subadmin 1 dan sub admin 2, serta terdapat fitur“arsip” dan fitur “meneruskan”. Untuk memudahkan pengelola SP4N-LAPOR!memahami aplikasi LAPOR! versi 3.0, makatelah dibangun modul interaktif dalam bentukdigital sebagai sarana belajar secara online.Modul ini dapat diakses melalui situsbelajar.lapor.go.id.

Hasil monitoring danevaluasi KemenpanRBterhadap pengelolaan

SP4N-LAPOR Tahun2019 Kementerian

Perdagangan termasukdalam kategori baik

Untuk Admin SP4N-LAPOR KementerianPerdagangan telah ditunjuk petugas dari BiroHumas yang bertanggung jawab mengelolapengaduan yang masuk. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasiKemenpanRB terhadap pengelolaan SP4N-LAPOR Tahun 2019, KementerianPerdagangan termasuk dalam kategori baik,dimana seluruh informasi telah dijawabdan/atau diproses. Sebagai rekomendasi KemenpanRB, perludisiapkan SK Tim pengelolaan SP4N-LAPOR!sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaanpengaduan.

Gambar Aplikasi Lapor! https://www.lapor.go.id/

Layanan PengaduanMelalui Aplikasi Lapor!


Hal 14

Media Sosial PPID Kemendag

Saat ini good governance (tatapemerintahan yang baik) sangat diperlukankarena masyarakat menginginkanhubungan dengan pemerintah yanginteraktif dan dialogis, dimana pemerintahmenangani keluhan-keluhan yangdisampaikan oleh masyarakat secara cepatdan responsif. Memasuki industri 4.0, Aparatur SipilNegara (ASN) dituntut mengikutiperkembangan teknologi dan informasiuntuk menjembatani kebutuhan antarabadan publik dengan masyarakat. Era industri 4.0 membutuhkan pelayanmasyarakat yang dapat melayani secaracepat dan tepat melalui pemanfaatanberbasis teknologi informasi, bukan lagisecara konvensional. Interaksi masyarakat bisa dilakukan tanpaterhalang oleh jarak dan rentang waktuyang lebih cepat. Masyarakat dapatmenyampaikan input, menyampaikan kritik,dan menyampaikan keluhan-keluhanterhadap pelayanan publik secara langsungdengan menggunakan teknologi informasi,seperti callcenter, e-mail, media sosialInstagram, Twitter, atau Facebook. Pada Mei 2019 PPID KementerianPerdagangan meluncurkan Instagram@ppidkemendag. Sampai penghujungtahun 2019 Instagram @ppidkemendagsudah memiliki 125 pengikut.

Pada Mei 2019,PPID Kementerian

Perdaganganmeluncurkan

Instagram@ppidkemendag

Pada platform media sosial ini, PPIDKementerian menyampaikan berbagaiinformasi seputar PPID, informasi terkaitperdagangan, capaian KementerianPerdagangan, dan informasi terkini yangbersifat umum. PPID Kementerian Perdagangan berupayamenghasilkan produk informasi yangbermanfaat bagi masyarakat,memberikanpemahaman bagi masyarakat yang inginmeminta informasi terkait KementerianPerdagangan dan memelihara komunikasidua arah secara berkesinambungan.

Gambar Media Sosial Instagram @ppidkemendag


Hal 15

Selama tahun 2019, PPID KementerianPerdagangan menerima total 10.248permohonan informasi yang berasal dariberbagai kalangan masyarakat, antara lainpelaku usaha, mahasiswa, akademisi, karyawan,profesional, perusahaan, dan LSM. Permohonan informasi tersebut disampaikanmelalui saluran informasi, antara lain CMS, surelcontact us, aplikasi Lapor!, meja informasi dantelepon.

RINCIAN PELAYANAN Informasi Publik

Berdasarkan data, pemohon informasibanyak yang memanfaatkan saluran CMS“Kontak Kami” yang tersedia di websiteresmi Kementerian Perdagangan dan e-mail [email protected]. Seluruh permohonan yang masuk padatahun 2019 telah sepenuhnya dijawabdan/atau diteruskan ke unit teknis terkait.

FebJan Mar Apr Jul AgsMei Jun Sep Okt Nov Des

CMS

Total

Contact Us

Lapor!

Meja Informasi

Call Center

Total

134 61 65 50 55 42 44 76 63 58 78 74 800

75173 58 65 77 58 46 38 63 61 79 82 51

1118 18 9 6 12 4 14 8 7 4 11 10

273 2 2 2 4 3 5 1 0 3 2 0

8559695 697 806 842 784 534 771 829 785 734 579 503

10248913 836 947 977 913 629 872 977 916 878 752 638

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Informasi Berdasarkan Jenis Saluran Tahun 2019


Hal 16

Pokok permohonan informasi yangdisampaikan Pemohon sangat beragam dandikategorikan sebagai berikut:1. Perizinan2. Bahan Pokok3. Dukungan Data Peluang Usaha4. Dukungan Data Penelitian5. Regulasi/Kebijakan

6. Permohonan Kerja Sama7. Perlindungan Konsumen8. Pengaduan Usaha9. Data Keuangan10.Lain-Lain


Perizinan

Total

Bahan Pokok

Dukungan DataPeluang Usaha

Dukungan DataPenelitian

Regulasi/Kebijakan

Permohonan Kerja Sama

795 753 869 890 853 576 812 905 839 793 656 569 9310

212 6 1 0 4 1 2 2 1 1 0 1

15830 9 13 11 9 13 8 9 5 16 25 10

10513 14 12 10 8 8 7 3 5 11 8 6

5914 6 2 1 0 7 3 5 5 5 4 7

10248913 836 947 977 913 629 872 977 916 878 752 638

Tabel 2 Perbandingan Jumlah Informasi Berdasarkan Kategori Tahun 2019

PerlindunganKonsumen

PengaduanUsaha

Data Keuangan

Lain-Lain

Total

181 1 0 3 5 0 2 2 0 1 2 1

120 0 1 0 0 0 2 4 2 0 3 0

161 1 0 3 1 0 2 2 2 3 1 0

54757 46 49 59 33 24 34 45 57 47 53 43

20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1


Hal 17

Berdasarkan tabel di atas, kategori informasiyang paling banyak diminta adalah mengenaiperizinan, dukungan data peluang usaha dandukungan data penelitian serta informasidengan kategori lain-lain meliputi informasiseputar magang, penerimaan CPNS 2019, daninformasi lain yang tidak terkait perdagangan. Tingginya jumlah permohonan informasimenunjukkan bahwa masyarakat memilikikebutuhan atas informasi-informasi strategis diKementerian Perdagangan. Oleh karena itu,perlu terus dilakukan pengembangan layananinformasi, khususnya melalui saluran daringuntuk memudahkan masyarakat mencariinformasi secara mandiri.

Dalam melaksanakan pelayananinformasi, PPID KementerianPerdagangan dibantu oleh unit-unitteknis di lingkungan KementerianPerdagangan. Berdasarkan tabel perbandingan jumlahinformasi per disposisi tahun 2019 dibawah ini, terlihat bahwa banyakinformasi yang secara langsung dapatdijawab oleh unit Sekretariat Jenderal,dalam hal ini Biro Hubungan Masyarakat,selaku PPID Kementerian Perdagangan.


Setjen

Total

Itjen

Ditjen PDN

Ditjen PKTN

Ditjen DAGLU

Ditjen PPI

109 74 83 84 65 58 51 98 53 52 77 63 867

61 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0

3897349 311 359 385 373 228 423 446 341 286 244 152

9011 6 8 10 6 3 6 6 13 6 8 7

5191416 427 481 483 452 332 384 417 496 515 391 397

10248913 836 947 977 913 629 872 977 916 878 752 638

Tabel 2 Perbandingan Jumlah Informasi Berdasarkan Disposisi Tahun 2019

Ditjen PEN

BAPPEBTI

BPPP

SekretarisMendag

Total

10824 8 8 6 10 6 2 5 5 10 15 9

200 1 1 2 0 0 1 2 1 1 7 4

201 1 0 1 2 1 4 0 1 4 5 0

190 5 2 4 3 0 1 0 1 0 1 2

302 2 4 2 2 1 0 3 4 4 2 4


Hal 18

Sejalan dengan program prioritaspemerintahan Jokowi dan Ma’ruf 2020-2024,yaitu fokus pada pengembangan SumberDaya Manusia, khususnya penciptaantenaga-tenaga fungsional yang memilikikeahlian khusus, maka PPID KementerianPerdagangan secara rutin mengikutsertakanpetugas pelayanan informasi dalam seminardan lokakarya dalam rangka meningkatkankapasitas SDM yang andal di bidangnya. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukurkinerja Pemerintah yang paling kasat mata.Masyarakat dapat langsung menilai kinerjapemerintah berdasarkan kualitas layananpublik yang diterima. Dalam kerangka pelayanan publik, makaPPID Kementerian Perdagangan terusberupaya menciptakan petugas-petugasyang memiliki pemahaman, kompetensi,keahlian, dan etika dalam melayanikebutuhan publik sehingga dapatmemberikan pelayanan prima. Pada 5 September 2019, tim pengelolalayanan informasi Biro Humas mengikutiDigital Communication Forum di Jakarta.Forum ini mengangkat tema DeliveringInformation Through Appropriated TargetedContent. Tim mendapatkan pengetahuan mengenaibeberapa strategi pengolahan dan bentukkonten secara efektif, pemilihan platformdigital yang efektif, dan peranan publicrelation di era industri 4.0.

PENINGKATANKAPASITAS SDM Pengelola Informasi Publik Tahun 2019

PPID KementerianPerdagangan terus

berupaya menciptakanpetugas-petugas yangmemiliki pemahaman,kompetensi, keahlian,

dan etika

Gambar Digital Communication Forum, 5 September 2019

©BiroHumas - Forum Komunikasi DIgital

©BiroHumas - Forum Komunikasi DIgital


Hal 19

Terkait penanganan media sosial, timpengelola layanan informasi publik jugamengikuti Lokakarya Admin Media Sosial.Dalam lokakarya ini peserta diberikanpengetahuan terkait penggunaan BahasaIndonesia yang sesuai dengan pedoman dandiseminasi informasi di media sosialpemerintah.

Lokakarya Admin MediaSosial

Jakarta, 10 September 2019

Tim pengelola layanan informasi Biro Humasjuga mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)terkait Saber Pungli pada 19 September 2019 dikantor Kementerian Perdagangan. Bimtek inibertujuan membangun mindset anti pungli; danmembangun kesadaran nilai integritas terhadappelayanan prima tanpa pungli.

Bimbingan Teknis SABERPUNGLI

Jakarta, 19 September 2019

Seminar Keterbukaan

Informasi PublikJakarta, 29 Juli 2019

Seminar lainnya yang diikuti oleh yaitu SeminarKeterbukaan Informasi Publik yang diadakanpada 29 Juli 2019 di Gedung Djuanda 1Kementerian Keuangan. Seminar ini mengusung tema “Era KeterbukaanInformasi, Apakah Semua Informasi HarusDibuka?” Seminar ini membuka wawasanmengenai pentingnya keterbukaan informasipublik sebagai alat kontrol atas kinerja danakuntabilitas K/L.

©BiroHumas - Seminar KIP


©BiroHumas - Lokakarya Admin Medsos





Hal 20

Pada 11 November 2019, tim pengelola layananinformasi publik Biro Humas mengikutiBimtek PPID di Bali. Bimtek ini merupakanupaya untuk meningkatkan kapasitas dankompetensi serta kinerja Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID) dalampengelolaan dan pelayanan informasi publikbagi masyarakat.

Bimbingan Teknis PPIDBali, 11 November 2019

Pada 14 November 2019, Biro Humaspengadakan seminar dan lokakarya dengantema “Layanan Prima dari Hati di Era DigitalInformasi”. Sebagai pelayan masyarakat, ASNharus meningkatkan pelayanan agar terwujudpelayanan prima. Semiloka ini diikuti oleh 60orang peserta yang terdiri dari setiap unitsekretariat Eselon I Kementerian Perdagangan.

Semiloka Pelayanan PrimaPetugas Pelayanan Publik

Kementerian PerdaganganBandung, 14 November 2019

Pelayanan publik harus terus menyesuaikandengan tuntutan zaman dan kebutuhanmasyarakat, untuk itu pemerintah berupayamenciptakan inovasi pelayanan yang diimbangidengan pelayanan prima dari hati. Materi semiloka ini dibagi dalam tiga sesi, sesipertama menjelaskan mengenaipelayanan prima untuk membuka paradigmapetugas pelayanan publik, sesi keduamenjelaskan mengenai cara menanganikeluhan, dan sesi ketiga merupakan sesibermain peran terkait pelayanan informasi dancara menangani keluhan.

©BiroHumas - Bimtek Bali


©BiroHumasSemiloka Pelayanan Prima






Hal 21

Pada tahun 2019, PPID KementerianPerdagangan juga secara aktif melakukan studibanding dengan metode benchmarking kePPID K/L dan Pemerintah Daerah, antara lain kePPID Provinsi Sumatera Utara, PPID PemerintahKota Medan, Layanan Call Center KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), PPID Provinsi Yogyakarta, PPID ProvinsiRiau, dan PPID Pemerintah KabupatenBandung. Studi banding ini dilakukan dengan tujuanmenggali aspek terbaik dari PPID K/L danPemerintah Daerah, sehingga aspek terbaik itudiharapkan dapat diterapkan juga di PPIDKementerian Perdagangan.

Dalam festival ini, para praktisi humaspemerintah mendapatkan manfaat informasimengenai efektivitas platform media sosialyang dapat dipilih oleh humas pemerintahsesuai dengan karakteristik masing-masingplatform.

Festival Media Digital Pemerintah 2019Jakarta, 9-10 Desember 2019

©BiroHumas - Festival Media Digital


Tim Pengelola Layanan Informasi PublikBiro Humas mengikuti Festival Media DigitalPemerintah 2019 yang diselenggarakan olehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di KantorKPK pada 9--10 Desember 2019.

PENINGKATANPELAYANAN Informasi Publik Tahun 2019

Studi Banding Layanan Layanan Informasi Publik ke K/L

dan Pemerintah Daerah


Studi Banding di PPID Provinsi Sumatera Utara16--18 Januari 2019

Studi Banding di PPID Pemerintah Kota Medan1--3 April 2019

Studi Banding di PPID Pemerintah Kota Medan1--3 April 2019


Hal 22

Studi Banding di PPID Provinsi Yogyakarta18 April 2019

Studi Banding di PPID Provinsi Riau27--29 Juni 2019

Studi Banding di PPID Kabupaten Bandung8--10 Juli 2019


Hal 23


Hal 24

Selain melakukan studi banding, tim pengelolalayanan informasi publik Biro Humas jugaberupaya melakukan peningkatan pelayananinformasi publik yaitu dengan menyusun danmenyempurnakan Standar OperasionalProsedur (SOP). Hal ini bertujuan untuk menertibkan alurkerja sehingga memperoleh hasil kerja yangefektif dan efisien terutama yang berkaitandengan pelayanan informasi publik. Pada 18 Juni 2019, Biro Humas mengikuti rapatpembahasan SOP Mikro terkait Kesekretariatandi lingkungan Kementerian Perdagangan diBogor. Biro Humas membahas dan menyusunSOP Kehumasan diantaranya : (1) SOP Pemutakhiran Daftar InformasiPublik dan Daftar Informasi Dikecualikan(Updating Data dan Informasi); (2) SOP Pelayanan Informasi Publik; (3) SOP Publikasi (Melalui Videotron, YouTube,Instagram, Twitter, Facebook, dan Website); (4) SOP Pendaftaran AnggotaPerpustakaan;(5) SOP Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan;(6) SOP Pengelolaan Peminjaman danPengembalian Buku. SOP ini akan digunakan sebagai panduanaktifitas kesekretariatan di KementerianPerdagangan.

Menyusun dan MenyempurnakanStandar Operasional Prosedur (SOP)

Rapat selanjutnya dilakukan pada27 Juni 2019 di Kantor KementerianPerdagangan. Rapat ini membahas SOP MakroPengaduan Masyarakat. Rapat ini merupakantindak lanjut pemantauan Sistem PengelolaanPengaduan PelayananPublik berdasarkan platform nasional aplikasiLAPOR!.

Gambar Rapat SOP Makro Pengaduan Masyarakat, 27 Juni 2019


Hal 25

Peningkatan kualitas pelayanan informasipublik juga dilakukan oleh pengelola layananinformasi publik Biro Humas melalui acaraForum Tim Sinergi Media Sosial AparaturNegara (SIMAN) dengan tema “Literasi Digitaldan Keterbukaan Informasi Publik” pada 6Agustus di Jakarta. Forum ini menghadirkan Wakil Ketua UmumGerakan Nasional Literasi Digital SiBerkreasiIndriyanto yang menjelaskan pemanfaatanmedia sosial untuk diseminasi informasipemerintah. Dalam forum ini juga dilakukanpeluncuran media sosial PPID untukmenjembatani kebutuhan antara badan publikdengan masyarakat di era industri 4.0.

Literasi Digital dan Peluncuran Media Sosial PPID Kemendag

Media Sosial PPID Kemendag

Instagram:

@ppidkemendagYoutube:

PPID Kemendag

Gambar Forum Tim SIMAN Kementerian Perdagangan, 6 Agustus 2019


Page 04

Pada Tahun 2019, KIP melakukanpengembangan dalam pelaksanaan Monev,yaitu pengisian kuisioner melalui aplikasi E-Monev. Setiap Badan Publik harus mendaftarkan namabadan publik sesuai kategori yang tercantum diaplikasi http://e-monev.komisiinformasi.go.id/untuk mendapatkan akun dan passwordaplikasi. Setelah terdaftar dan diverifikasi olehKIP, Badan Publik bisa mengisi kuesioner yang telahtersedia dan mengunggah data pendukung,pengisian dan pengunggahan data pendukungdilakukan hingga tanggal 30 September 2019. Menindaklanjuti hal tersebut Biro Humasmenyelenggarakan rapat yang dihadiri olehseluruh perwakilan unit eselon 1 KementerianPerdagangan, serta perwakilan Biro dan Pusatdi Lingkungan Sekretariat Jenderal pada 4September 2019 di Kantor KementerianPerdagangan. Rapat dilaksanakan untuk menjawab kuesionermonev keterbukaan informasi publik, sertameminta data pendukung yang dimiliki olehunit untuk melengkapi pengisian kuesionertahun 2019.

Monitoring dan EvaluasiKeterbukaan Informasi Publik 2019

Setelah pengisian kuesioner danpengunggahan data pendukung, selanjutnyaKomisi Informasi Pusat melakukan verifikasikuesioner berdasarkan indikator yang telahditetapkan. Berdasarkan hasil verifikasi,Kementerian Perdagangan menerimaundangan presentasi monitoring dan evaluasiketerbukaan informasi publik tahun 2019. Tahapan presentasi ini memberi kesempatanbagi Atasan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) Kementerian Perdaganganuntuk memaparkan mengenai inovasi dankolaborasi keterbukaan informasi publikKementerian Perdagangan dalam pelayananinformasi publik. Presentasi badan publik dilakukan secarapanel dan terbagi dalam empat sesiyang berlangsung dari 15--17 Oktober 2019.Kementerian Perdagangan diwakilioleh Sekretaris Jenderal, Bapak Oke Nurwandan Kepala Biro Humas, Ibu Olvy Andrianitamemaparkan presentasi pada Kamis, 17Oktober 2019. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderalmenjelaskan komitmen KementerianPerdagangan dalam pelaksanaan keterbukaaninformasi publik dan keberlanjutan inovasi-inovasi layanan publik yang sejalan dengan era4.0.


Hal 27

Dalam mewujudkan keterbukaan informasipublik, PPID Kementerian Perdagangan secaraaktif melakukan koordinasi dan kolaborasi baikinternal maupun eksternal. Koordinasi dankolaborasi internal dilakukan untukmemperkuat komitmen dalam hal pengelolaan,pelayanan, dan penyediaan informasi publikKementerian Perdagangan. Koordinasi dankolaborasi internal juga dilakukan untuk menciptakan inovasi melalui pengembanganberbagai layanan informasi publik sepertilayanan digital website, layanan “Kontak Kami”di webite https://kemendag.go.id, dan PPIDMobile. Koordinasi dan kolaborasi keterbukaaninformasi publik lainnya di lingkunganKementerian Perdagangan selama tahun 2019meliputi: 1) Koordinasi pengelolaan informasi publik diBalai Standardisasi Metrologi Legal Regional IIDI Yogyakarta pada 9--11 Januari 2019; 2) Rapat Pemilihan dan Penetapan ProgramQuick Wins Tahun 2019 dan Program InovasiDalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik; 3) Rapat Evaluasi Teknologi Informasi danKomunikasi Biro Humas dengan Pusat Data danSistem Informasi; 4) Rapat Pemanfaatan Teknologi Informasi danInformasi Publik di Lingkungan Ditjen PPI danWebsite Ditjen PPI Tahun 2019 untuk informasiterkait perundingan perdagangan internasional; 5) Rapat finalisasi laporan kinerja KementerianPerdagangan selama lima tahun denganseluruh perwakilan unit eselon I.

KOORDINASI DANKOLABORASI

Keterbukaan Informasi Publik Gambar Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Biro Humas dan PDSI, 24 Juni 2019

Gambar Rapat Pengembangan Website KementerianPerdagangan, 25 November 2019

PPID Kementerian Perdagangan juga aktifdalam melakukan koordinasi dan kolaborasisecara eksternal dengan Kementerian/lembaga pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengharmonisasikankebijakan terkait pelayanan informasi publikserta mendesiminasikan kebijakanpemerintahan Kabinet Kerja

Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)26 November 2019

FMB9 merupakan forum dialog antara menteri/pemimpin lembaga bersama jurnalis dari berbagai media.

Seminar Hasil Penelitian Indeks P-IKP11 Desember 2019

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (P-IKP) dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yangobjektif dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik

yang dilaksanakan oleh badan publik.

Rapat Pendampingan Intensif Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR!25 Juli 2019

Kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis ini bertujuan untuk mempercepat keterhubungan SIPP dan SP4N-LAPOR! di lingkungan K/L.


Hal 28

Rapat Harmonisasi Rancangan Perpres tentang Mekanisme dan KetentuanPembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik

3 Desember 2019

Rancangan Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang mendapatkanpelayanan publik yang tidak memenuhi standar.

Rapat Seminar Publikasi Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Desember 2019

“Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan” merupakan tujuan ke-5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Acara Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2019 di Pangkal Pinang

23-25 Oktober 2019

Penyelenggaraan SAIK ini bertujuan untuk mewujudkan tata informasi nasional, meningkatkan integrasi dankoordinasi pemerintah dan non-pemerintah, serta mendorong pembangunan/pengembangan komunikasi dan

informasi


Hal 29


Hal 30

Beberapa capaian yang diperoleh PPIDKementerian Perdagangan selama tahun 2019adalah sebagai berikut: Menerima Penganugerahan Badan PublikMenuju Informatif Kementerian Perdagangan menerimapenganugerahan “Badan Publik MenujuInformatif” dalam acara Anugerah KeterbukaanInformasi Badan Publik Tahun 2019 pada 21November 2019 di Istana Wakil Presiden RI. Penghargaan ini membuktikan komitmen tinggidari Kementerian Perdagangan dalammelaksanakan keterbukaan informasi publikdan keberlanjutan inovasi layanan publik yangsejalan dengan era digital dan industri 4.0. Penganugerahan ini juga sekaligus bentukapresiasi KIP kepada Biro Humas KementerianPerdagangan yang dinilai telah melaksanakanketerbukaan informasi publik sesuai UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008. Penilaiantersebut berdasarkan pelaksanaan monitoringdan evaluasi yang dilaksanakan KIP setiaptahun.

CAPAIAN PPIDKEMENTERIAN

PERDAGANGANTahun 2019

Tahun ini, Kementerian Perdagangan berhasilmenerima penganugerahan kategori ‘MenujuInformatif’ dengan nilai 89 karenamelaksanakan keterbukaan informasi melaluiinovasi dan kolaborasi dengan seluruhpemangku kepentingan. Hasil ini meningkatdibandingkan penilaian tahun lalu terhadapKementerian Perdagangan yang hanya masukdalam kategori ‘Tidak Informatif’ dengan nilai32,19. Penganugerahan ini merupakan tahapan akhirdari rangkaian monitoring dan evaluasiketerbukaan informasi publik yang dilakukanoleh Komisi Informasi Pusat. Rangkaian inidiawali dengan sosialisasi pengisian kuesionersecara daring melalui aplikasi https://e-monev.komisiinformasi.go.id/, setelah prosespengisian dan pengunggahan data pendukungrampung, Komisi Informasi Pusat memverifikasihasil pengisian kuesioner badan publik. Kementerian Perdagangan berhasil masuk ketahap selanjutnya untuk mempresentasikanketerbukaan informasi publik pada 16 Oktober2019 dan akhirnya menerima anugerah “BadanPublik Menuju Informatif”. Tahun 2019 ini, kegiatan monitoring danevaluasi dilakukan terhadap 346 badan publikyang terdiri dari tujuh kategori. Kategoritersebut adalah kementerian, pemerintahprovinsi, perguruan tinggi negeri, lembaganegara dan lembaga pemerintahnonkementerian, lembaga nonstruktural, BadanUsaha Milik Negara, dan partai politik.


Hal 31

Meningkatnya Indeks Kepuasan MasyarakatTerhadap Layanan Informasi Publik Survei Hasil Survei IKM 2019 Periode 2 menunjukkanhasil yang positif dibandingkan dengan surveipada periode 1 sebelumnya, yaitu kenaikansebesar 1,36 menjadi 80,72. Dengan demikian,mutu Layanan Informasi Publik KementerianPerdagangan mendapatkan nilai akhir B (Baik). Peningkatan ini disebabkan oleh tersedianyalayanan informasi melalui website baikhttps://kemendag.go.id maupunhttp://ppid.kemendag.go.id/ dan jugapengelolaan pelayanan informasi melaluitelepon yang terintegrasi, sehinggameminimalisir keluhan masyarakat atas teleponyang tidak diangkat. PPID Mobile Tahun ini, PPID Kementerian Perdaganganmeluncurkan PPID Mobile berbasis aplikasiandroid. Layanan ini memperkaya saluraninformasi Kementerian Perdagangan danmenjawab tantangan dan kebutuhanmasyarakat di era industri 4.0. Aplikasi PPID mobile berbasis aplikasi androidini diluncurkan pada September 2019. Aplikasiini memuat layanan informasi yang wajibdisediakan dan diumumkan secara berkala,informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta, dan informasi yang wajib tersedia setiapsaat. Selain itu aplikasi ini memungkinkanmasyarakat melakukan permohonan informasidan mengakses berita seputar PPIDKementerian Perdagangan.

CAPAIAN PPIDKEMENTERIAN

PERDAGANGANTahun 2019

Meluncurkan Media Sosial PPID Selain PPID Mobile, tahun ini PPID KementerianPerdagangan menambah saluran informasiterkait perdagangan melalui media sosialinstagram @ppidkemendag. Sampai penghujung tahun 2019 Instagram@ppidkemendag sudah memiliki 125 pengikut.Pada platform media sosial ini, PPIDKementerian menyampaikan berbagaiinformasi seputar PPID, informasi terkaitperdagangan, capaian KementerianPerdagangan, dan informasi terkini yangbersifat umum. Menyempurnakan SOP Di Bidang PelayananInformasi Guna memperjelas alur kerja pengelolaanpelayanan informasi pada Biro Humas sehinggamemperoleh hasil kerja yang efektif dan efisienserta mengatur tata cara pengelolaan layananinformasi publik agar berjalan tertib, lancar, dantransparan sesuai dengan peraturan, PPIDKementerian Perdagangan telah menyusunstandar operasional prosedur (SOP) meliputi 1) SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;2) SOP Pengelolaan Permohonan InformasiMelalui Jejaring Kehumasan; 3) SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi;4) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;5 SOP Penetapan dan Pemutakhiran DaftarInformasi Publik; 6) SOP Pengujian Tentang Konsekuensi; 7) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 8) SOP Pendokumentasian Informasi Publikyang Dikecualikan.


Hal 32

Keterbatasan jumlah Petugas PelayananInformasi yang bertugas di Call CenterKementerian Perdagangan, dimana hanyaterdapat petugas dari Biro Humas, DirektoratJenderal Perdagangan Dalam Negeri danDirektorat Jenderal Perdagangan LuarNegeri;

Belum tersedianya database pengetahuan(knowledge database) yang memudahkanpetugas dalam menjawab permohonaninformasi masyarakat;

Sistem telepon call center masihmenggunakan sistem konvensionalsehingga menyulitkan proses monitoringdan evaluasi atas pelaksanaan pelayananmelalui telepon.

Dalam pelaksanan pelayanan informasi publik,terdapat kendala internal dan eksternal, antaralain: Kendala Internal

Kendala Eksternal Banyaknya jenis informasi yang dimohonkanPemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPIDKementerian Perdagangan. Satu orangPemohon Informasi dapat meminta informasilebih dari satu. Selain itu, informasi yangdimohonkan pun merupakan informasi yangditerbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

KENDALAPELAKSANAAN

Pelayanan Informasi Publik

Mendorong setiap satuan kerja dan unitpelaksana untuk bertanggungjawab dalammemenuhi dokumen publik di unit kerjaterkait;Mengadakan knowledge sharing secara rutinantarpertugas yang melayani UPTP danLayanan Informasi Publik untuk memberikanpendalaman pemahaman dan pengetahuan,khususnya terkait peraturan terbaru;Meningkatkan kapasitas dan keterampilandalam pengelolaan pelayanan informasipublik di Kementerian Perdagangan melaluipelatihan/diklat;Membenahi arsip digital untuk pemenuhandatabase pengetahuan (knowledgedatabase) yang memudahkan petugasdalam menjawab permohonan informasimasyarakat; Meningkatkan pengelolaan informasi publikmelalui telepon (call center) denganmenyediakan sarana dan prasaranapendukung pelaksanaan pelayananinformasi melalui telepon.

1.

2.

3.

4.

5.

REKOMENDASI &TINDAK LANJUTPeningkatan PelayananInformasi Publik

@kemendag @ppidkemendag

@kemendag

BIRO HUBUNGANMASYARAKATKEMENTERIANPERDAGANGAN

Tahun Anggaran 2019Cetakan Tahun 2019

Kementerian Perdagangan

Kementerian PerdaganganPPID Kemendag

Documents

KEMENTERIAN PPID TAHUNAN LAPORAN...Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2019 Hal 7 Setiap pelayanan informasi yang masuk kepada Kementerian Perdagangan akan dilayani secara langsung