•

KEMENTERIAN PERHUBUNG.SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.JAKARTA 10110

TELR : (021)3811308,3505006FAX. : (021)3522338SMS center: +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA

email : pusdatin@dephub.go.idhome page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGANNOMOR KP 1054 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN .SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentangPengendalian Gratifikasi di Lingkungan KementerianPerhubungan, perlu dibentuk Unit PengendalianGratifikasi (UPG) di Lingkungan Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan KeputusanSekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentangUnit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggafaan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);

Mengingat

"Tingkatkan XeseCamatan dan Xeamanan Tengguna Jasa Transjoortasi"

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4150);

3. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);

4.. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di LingkunganKementerian Perhubungan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 1935) sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

9.

Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentangPengendalian Gratifikasi di Lingkungan KementerianPerhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara "Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 814);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 998 Tahun2018 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di

Lingkungan Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN TENTANG UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) DiLingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungandengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris JenderalKementerian Perhubungan ini.

UPG di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

i

a.

e.

f.

melaksanakan koordinasi dan konsultansi dengan UPGUtama atau KPK dalam pelaksanaan pengendaliangratifikasi di lingkungan UPG Sekretariat Jenderal;

b. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkanuntuk pelaporan gratifikasi di lingkungan SekretariatJenderal;

C. melaksanakan penyusunan program pelaksanaanPengendalian Gratifikasi di lingkungan UPG SekretariatJenderal;

d. mengkoordinasikan penyusunan Program danpelaksanaan Pengendalian Gratifikasi UPG Unit Kerja diLingkungan Sekretariat Jenderal;

menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanyagratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima kepadaUPG utama dan/atau KPK paling lama 7 (tujuh) harikerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasiditerima;

g. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengendaliangratifikasi kepada Inspektur Jenderal selakupenanggung jawab UPG Utama KementerianPerhubungan;

h. menyampaikan hasil penetapan status oleh KPK ataslaporan gratifikasi yang dilaporkan kepada pelapordengan tembusan kepada UPG utama; dan/atau

i. bekerjasama dengan UPG utama melakukan sosialisasipengendalian gratifikasi di lingkungan UPG SekretariatJenderal.

KETIGA : UPG Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud padaDiktum PERTAMA bertanggung jawab kepada MenteriPerhubungan melalui UPG Utama.

KEEMPAT Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatanUPG dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran(DIPA) Sekretariat Jenderal.

KELIMA Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

' ttd

DJQKO SASONO

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Menteri Perhubungan;

Menteri Sekretaris Negara;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dilingkungan Kementerian Perhubungan;Para Anggota Timyang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinyaK©PKEA-fiJRO HUKUM

hL

JIH., SH.DESS

tamaMuda (IV/c)510221992031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARISJENDERAL KEMENTERIANPERHUBUNGAN

NOMOR KP 1054 TAHUN 2018TENTANG UNIT PENGENDALIANGRATIFIKASI DI LINGKUNGANSEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Penanggung Jawab

Ketua merangkap anggota

Wakil Ketua I merangkap AnggotaWakil Ketua II merangkapAnggota

Wakil Ketua III merangkapAnggota

Wakil Ketua IV merangkapAnggota

Sekretaris I merangkap AnggotaSekretaris II Merangkap Anggota

Sekretaris III Merangkap Anggota

Sekretaris IV Merangkap Anggota

Sekretaris V Merangkap Anggota

.

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro KepegawaianOrganisasi

Kepala Biro Hukum

Kepala Biro Perencanaan

Kepala Biro LPPBMN

Kepala Biro Umum

dan

Kepala Biro Keuangan

Kepala Biro Komunikasi dan InformasiPublik

Kepala Pusat Teknologi Informasi danKomunikasi

Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan

Kelembagaan Internasional

Kepala Pusat Pengelolaan TransportasiBerkelanjutan

i ' ''

Anggota 1. Kepala Bagian Mutasi,Kesejahteraan dan DisiplinPegawai, Biro Kepegawaian danOrganisasi

2. Kepala Bagian PerencanaanKepegawaian, Biro Kepegawaiandan Organisasi

3. Kepala Bagian Perjanjian danAdvokasi, Biro Hukum

4. Kepala Bagian Pentarifah dan

Pelaporan, Biro Perencanaan

5. Kepala Bagian Layanan PengadaanTransportasi Laut dan Penunjang,Biro LPPBMN

6. Kepala Bagian Layanan PengadaanTransportasi Darat, Udara, dan

Perkeretaapian, Biro LPPBMN

7. Kepala Bagian Rumah Tangga,Biro Umum

8. Kepala Bagian Akuntansi Biro

Keuangan

9. Kepala Bagian Media Massa dan

Opini Publik, Biro Komunikasi

dan Informasi Publik

10. Kepala Bagian Publikasi dan

Pelayanan Informasi, Biro

Komunikasi dan Informasi

Publik

11. Kepala Bidang Operasional Data

dan Operasional, Pustikom

12. Kepala Bidang Kerjasamadalam Negeri, PFKKI

: '.'• . - • . •. • ..••.,: '• .• • • •.-.. . . . ... • • . . • ;•:. •

8

13. Kepala Bidang Tata Kelola

Sistem Pelayanan Prasarana

Transportasi, PPTB

14. Sekretaris Mahkamah Pelayaran15. Kepala Bagian Pelayanan

Investigasi dan Kerjasama,Sekretariat KNKT

B. TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. PENANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

2. KETUA

a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan unitpengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;

b. menjamin terlaksananya kegiatan pengendalian gratifikasi denganbaik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. bertanggungjawab terhadap pelaporan hasil pelaksanaan kegiatankepada Menteri Perhubungan.

3. WAKIL KETUA

Membantu pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatanunit pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan.

Vii-X.---.v:-. ''••:•V^^;^i:,: '̂iv•>-:^1.•^:•^;/.i;.';•:•.:;vr••V..i,.••, .:•',:: :V.;:,::V •:''̂ v..-..V-."::^M;;:;r..,-';:-'̂ /!v;;V»'- .'.v,--. •. v; •

4. SEKRETARIS

Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatanunit pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan.

5. ANGGOTA

a. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pengendaliangratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultansi dengan KPK dalampelaksanaan pengendalian gratifikasi;

menyiapkan bahan informasi dan perangkat yang dibutuhkanuntuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;

menyiapkan dan melaksanakan penerimaan, pencatatan, danreviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan;

menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasiefektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan secara menyeluruh;

f. menyiapkan dan melaksanakan perumusan petunjuk lebih lanjutapabila diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

g. menyiapkan dan melaksanakan pengendalian gratifikasi dilingkungan Sekretariat Jenderal;

h. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan dan pengembangansistem berbasis teknologi informatika dan komunikasi mengenaipelaporan dan/atau pencatatan berkoordinasi dengan unitterkait;

i. mengusulkan pembentukan Tunas Integritas di lingkunganKementerian Perhubungan;

c.

e.

.'•'''•,.-..'. ' • . • .-.' ' ' -;: I • •••• '• . . •':• .•••'•• •;'! •.• • • , . • • '. •' '

10

j. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengendaliangratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal melalui mediainternal; dan/atau

k. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan UPG Eselon Idan UPG UPT dalam melaksanakan bimbingan teknispengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya1IRO HUKUM

tama Muda (IV/c)10221992031001

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd

DJOKO SASQNO

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19630925 199003 1 003

•'•.;•••• . '••• " • •' '••' •