Upload
others
View
23
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
T R I S A W P U T R I S E K R E T A R I S B A D A N P P S D M
KENDALA DAN HARAPAN INSENTIF DAN SANTUNAN NAKES
Surat Menteri Keuangan Nomor S-
239/MK.02/2020 hal Insentif Bulanan
dan Santunan Kematian bagi Tenaga
Kesehatan yang Menangani Covid-19
KMK No. Hk.01.07/Menkes/278/2020
tentang Pemberian Insentif dan
Santunan Kematian bagi Tenaga
Kesehatan yang Menangani COVID-19
SE Menkes No
HK.02.01/Menkes/347/2020 tentang
Pelaksanaan Pemberian Insentif dan
Santunan Kematian bagi Tenaga
Kesehatan yang COVID-19
.
KMK No. Hk.01.07/Menkes/392/2020
tentang Pemberian Insentif dan
Santunan Kematian bagi Tenaga
Kesehatan yang Menangani COVID-
19
.
DASAR
KEBIJAKAN
Siapa yang diberi
Faskes / institusi,
apa saja
Semua daerah
Yang bertugas di mana
Dokter Spesialis, dr/drg/Perawat-Bidan, Nakes lainnya
RS?
Lab?
KKP?
Puskesmas
Dinkes
BBKL-BTKL
ICU/HCCU
IGD/triage
Lab?
Di
masyarakat
(PE)
Merah
Kuning
Hijau
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
• LAMA : Statement Presiden s.d realisasi pertama
• LAMBAN Realisasi rendah (verifikasi bertingkat)
• RUMIT ada proses baku (rekomendasi transfer ke
daerah)
• KEPATUHAN RENDAH tidak taat pedoman
• DINAMIKA : Jumlah RS berkembang, Jumlah Lab
bertambah pesat
ISU-ISU LAIN
• Khawatir ada duplikasi instruksi Mendagri no
1/2020
• Ada alternatif pilihan APBD lebih cepat
• Penanganan Covid Nakes aja, Bagaimana non
nakes
• ISU PERCEPATAN ‘Spending’
Santunan Kematian
• Besaran santunan kematian
sebesar Rp300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah) diberikan
kepada tenaga kesehatan
yang meninggal dalam
memberikan pelayanan
kesehatan dikarenakan
paparan COVID-19 saat
bertugas.
• Mekanisme pembayaran
santunan kematian sama
dengan mekanisme
pembayaran insentif, dimulai
dari proses usulan
pembayaran, verifikasi usulan,
dan pembayaran santunan.
Dokumen yang dibutuhkan :
1. SK/ Surat Tugas yang menyatakan tenaga kesehatan yang wafat merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
2. Hasil laboratorium atau rapid test yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif COVID-19;
3. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
5. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa; 6. Fotokopi buku rekening bank ahli waris; 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi materai 6000;
8. Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan ke verifikator secara berjenjang. Tim verifikator pusat menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
Mekanisme Pencairan Santunan Kematian
Fasyankes dan institusi
Kesehatan melakukan verifikasi
atas nakes yang meninggal krn
terpapar COVID-19 yg
memberikan pelayanan di
fasyankes atau institusi
Kesehatan dan akan mendapat
santunan kematian
1
Usulan diverifikasi
oleh tim verifikasi
dan hasilnya
disampaikan kepada
Kepala Badan
PPSDMKes
3
Kepala Badan
PPSDMKes
melalui PPK
mencairkan
santunan
kematian
4 Fasyankes dan
institusi Kesehatan
mengusulkan
kepada Kepala
Badan PPSDMKes
2
KMK 278/2020
REVISI
KMK 392/2020
UPAYA
PERCEPATAN
BEBERAPA PERUBAHAN DLM KMK 392
KHUSUS NYA UNTUK RUMAH SAKIT
1. Cakupan RS yang pada KMK 278 hanya RS yang berdasarkan SK
Menkes atau Gubernur sebagai RS Rujukan Covid 19 (839 RS),
menjadi Seluruh RS yang merawat Pasien Covid 19 dan merujuk
pada RS Online (1691 RS) termasuk RSUD
2. Fasyankes Daerah ( RSUD, Pusekesmas dan Labkesda ) termasuk
Dinkes Prop dan Kabupaten Kota yang tadinya usulan dan
verifikasinya sampai ke Pusat dengan KMK 392 cukup sampai di
Kabupaten Kota atau Propinsi
3. Untuk RS Swasta dengan KMK 278 diverifikasi ke Dinkes , Pada
KMK 392 diverifikasi RS ybs dan selanjutnya disampaikan ke Pusat
UNTUK SATKER PEMDA TERMASUK RSUD
ANNGARAN DARI PUSAT 60% DARI 2,1 T DALAM MINNGU INI
AKAN DISALURKAN KE DAERAH (RKUD) SESUAI KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN NO 15/KM.7/2020 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA
CADANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
TAMBAHAN GELOMBANG III TAHUN ANGGARAN 2020
LANGKAH STRATEGIS LAIN JUGA SDH
DITEMPUH SELAIN MERIVISI KMK 278
TAHUN 2020, DALAM UPAYA
PERCEPATAN PENYALURAN INSENTIVE ,
YAITU DENGAN MEREKOMENDASIKAN
ALOKASI ANGGARAN KE PROPINSI ATAU
KAB KOTA
HASIL MITIGASI USULAN DARI RS
1. DOKUMEN YANG DIUSULKAN TIDAK SESUAI DENGAN
YANG DIPERSYARATKAN OLEH KMK
MIS TIDAK ADA LEMBAR VERIFIKASI FASYANKES
2. MASIH MENGUSULKAN TENAGA NON KESEHATAN
3. TIDAK MENCATUMKAN JENIS NAKES DAN NOMINAL
YANG DIUSUKAN
4. TIDAK MENCAMTUMKAN JUMLAH PASIEN YANG
DIRAWAT
5. BANYAK RS YANG TIDAK MEMASUKAN TENAGA
KESEHATAN DI IGD TRIASE DAN NAKES LAINNYA
6. TIDAK MENCAMTUNGKAN NOMOR REKENING DAN
NPWP FASYANKES
OVERVIEW…..
SUBSTANSI USULAN
INSENTIVE
FASYANKES YANG MENGUSULKAN DAN
TERVERIKASI
Sampai Dengan Tanggal 6 Juli 2020
NO PROGRES USULAN DAN VERIFIKASI
RS YANG USUL JUMLAH TERVERIFIKASI
1 RUMAH SAKIT 272 268
2 RSUD 198 159
3 DINKES PROV – KAB -
KOTA 177 116
4 PUSKESMAS 3435 2951
TOTAL 4,082 3,494
Jumlah Dana Yang Disetujui dan Dibayarkan
Sampai Dengan Tanggal 6 juli 2020
Rp. 518,354,521,958
NO REALISASI ANGGARAN
PUSAT JUMLAH INSENTIF DAERAH JUMLAH INSENTIF
1 RUMAH SAKIT 246,498,572,591 RSUD 97,830,754,311
2 KKP 14.121,749.993 DINKES 4.401.967.483
3 BBLK/BTKL/LAB 4,919,226,165 PUSKESMAS 146.409.751.415.
4 Relawan 4.172.500.000
TOTAL 269,712, 048,749 248,642,473,209
KESIMPULAN
1. REALISASI PENYALURAN INSENTIVE DIRASA MASIH KURANG
PROGRESIVE
2. PROSENTASI RS YANG MENGUSULKAN BARU MENCAPAI 30 %
DARI 839 RS
3. CAKUPAN FASYANKES DIPERLUAS
4. TENAGA KESEHATAN MENUNTUT PERCEPATAN INI MENJADI
ISSUE NASIONAL
PERCEPATAN PENYALURAN
INSENTIVE KE NAKES
RUMAH SAKIT SEGERA MENGUSULKAN
INSENTIVE UNTUK TENAGA KESEHATAN
HARAPAN
MENDAPAT DUKUNGAN DAERAH DAN
PIHAK TERKAIT
TERBANGUN KOMUNIKASI PUSAT -
DAERAH
TERIMA KASIH