TELAAHAN STAFTENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 53/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 20151. PermasalahanBerkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53/PMK.02/2014 yang mengatur tentang standar biaya masukan tahun 2015, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dilakukan penelahaan lebih dalam tentang sewa kendaraan operasional pejabat2. Aturan Hukum Yang TerkaitBeberapa aturan hukum yang masih ada kaitanya dengan telaahan ini antara lain ;a. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahb. PP No 84 Th 2014 Tentang Penjualaan Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun 2015d. Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman perjalanan dinas3. TelaahanPeraturan menteri keuangan nomor 53/PMK.02/2014 mengatur tentang standar biaya masukan tahun 2015, untuk itu Sekretariat dewan dalam menyusun RKA kegiatan yang dilakukan DPRD harus mengacu pada PMK tersebut. perihal dengan Lampiran I (33.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat) yang mengatur besaran biaya sewa kendaraan pejabat dan kaitan dengan posisi DPRD maka perlu dilakukan peninjauan terhadap aturan perundang-undangan lainnya guna mendapatkan kejelasan dimana posisi/kedudukan DPRD. a. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 148, bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan DPRD merupakan Pejabat daerah Kabupaten/Kota.b. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 2 tahun 2015 pada ketentuan pasal 1 angka 7, bahwa Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.c. Dan untuk lebih menjelaskan tentang dimana posisi pejabat atau pada kedukukan yang jika dikaitkan dengan eselonisasi pejabat maka sesuai dengan pasal 25 ayat (2) bahwa Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD setara dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon II. Dengan demikian bahwa posisi anggota DPRD adalah sama dengan pejabat eselon II. Berdasarkan hal tersebut, selaku bagian dari pejabat daerah dan demi mengoptimalkan dan mensukseskan setiap pekerjaan yang dilakukan serta menghindari dari pengecualian hak-hak sebagai pejabat, maka seharusnya DPRD memiliki hak untuk mendapatkan Sewa Kendaraan Operasional Pejabat yang mana besaran biayanya telah diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK/02/2014 sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan tersebut.Perihal proses implementasi dari proses pelaksanaan sewa kendaraan operasional pejabat, maka perlu memperhatikan beberapa hal :a. Bahwa Sewa Kendaraan Operasional Pejabat bukan merupakan bagian dari tunjangan DPRD;b. Apakah pada tahun anggaran 2015 ini Sekretariat DPRD menggarkan biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat ? jika belum diangarkan maka pada APBD Perubahan harus dimasukan penganggaranya.c. Redaksi dalam PMK tersebut menyebutkan Sewa, maka mekanismenya tidak memberikan uang cash ke anggota untuk setiap bulannya, melainkan mekanismenya harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yakni melalui proses pelelangan dan diikuti oleh Badan Usaha yang kredibel.d. Opsi pemenuhan terhadap kendaraan oprasional pejabat (DPRD) tidak harus dilakukan dengan sewa jika keuangan daerah memungkinkan, maka dapat dilakukan dengan cara pengadaan yang besaran nilai masing-masing kendaraan telah diatur dalam lampiran I (34. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas 34.1. Kendaraan Dinas Pejabat) dimana untuk wilayah Kailmantan Timur besaranya adalah Rp. 419.000.000 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).

Perhitungan kebutuhan AnggaranAda dua alternative pengadaan mobil dinas DPRD, yaitu pembelian dan sewa, berikut disampaikan perbandingan kebutuhan dana dari dua alternative tersebut :AlternatifBeliSewa

1Pagu 419,000,000 14,000,000

2Satuan

3Volume1 12

4Jumlah Anggota45 45

5Kebutuhan Anggaran tahun 201518,855,000,000 7,560,000,000

6By Perawatan selama 1 Tahun1,885,500,000 0

7By Perawatan/ Sewa selama 5 Tahun9,427,500,000 0

8Jumlah Anggaran Selama 5 Tahun20,740,500,000 37,800,000,000

Jika alternative pengadaan kendaraan dinas melalui pembelian, maka dana yang dibutuhkan selama 5 tahun sebesar Rp 20,740,500,000 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan jika pemenuhan melalui sewa maka kebutuhan dana selama 5 Tahun sebesar Rp 37,800,000,000 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), atau lebih besar jika dibandingkan dengan pengadaan melali pembelian.Kelebihan Alternatif BeliBerdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 11 Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan: telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara.Selanjutnya Pasal 18, dinyatakan bahwa : Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang dimana, kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.Dalam hal ini berarti bahwa jika kendaraan dinas pengadaannya melalui pembelian, maka pada tahun keempat kendaraan dinas tersebut dapat dijual kepada Anggota DPRD tanpa melalui lelang dengan harga 40% dari nilai wajar kendaraan.4. Kesimpulana. Anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah dapat memperoleh Kendaraan Dinas.b. Pengadaan kendaraan Dinas dapat melalui Pembelian atau Sewa yan seluruh mekanisme pengadaan adalah melalui lelang, sesuai dengan Perpres No 4 Tahun 2015 ttg Perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.c. Pengadaan melalui Pembelian dengan pagu maksimal Rp 419 Juta per unit atau Rp 18,855,000,000 untuk 45 Anggota pada tahun 2015. Jika ditambah biaya perawatan pertahun sebesar 10% dari nilai kendaraan, maka selama 5 tahun dibutuhkan hanya dana sebesar Rp 20,740,500,000,-d. Pengadaan kendaraan melalui sewa pagu maksimum Rp 14 Juta per bulan untuk 45 Anggota, maka kebutuhan anggaran pada tahun 2015 sebesar 7,560,000,000, sedangkan jika dihitung selama 5 tahun dibutuhkan dana sebesar Rp 37,800,000,000,-e. Pengadaan kendaraan melalui pembelian membutuhkan anggaran yang lebih kecil disbanding dengan sewa (berdasaarkan masa kerja anggota DPRD dihitung selama 5 tahun).f. Setelah umur kendaraan paling rendah 4 tahun, kendaraan tersebut dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Anggota DPRD sebagai pemakai kendaraan tersebut dengan harga 40% dari nilai wajar.5. RekomendasiDirekomendasikan pengadaan kendaraan dinas melalui pembelian karena sesuai denga prinsip efisiensi lebih menghemat anggaran sebesar Rp 17,059,500,000 selama 5 tahun dan dapat dijual setelah usia kendaraan 4 tahun. Selain itu pemerindah daerah akan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan kendaraan tersebut, hal ini tidak terjadi jika pengadaan kendaraan melalui sewa.6. PenutupDemikian telaahan yang bisa kami sampaikan, semoga dapat memberikan sedikit gambaran bagi DPRD dalam kaitan untuk mendapatkan hak-hak yang harus diterima.

Tim Ahli :1. Heru Suprapto2. Karyo Budi Utomo