KEPENTINGAN SINGAPURA TERHADAP

INDONESIA DALAM DEFENCE COOPERATION

AGREEMENT (DCA)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Muhammad Kafrawy

NIM: 108083000053

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2014

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Ciputat, 8 Juli 2014

Muhammad Kafrawy

iii

KEPENTINGAN SINGAPURA TERHADAP

INDONESIA DALAM DEFENCE COOPERATION

AGREEMENT (DCA)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh

Muhammad Kafrawy

NIM: 108083000053

Pembimbing,

Mutiara Pertiwi, MA

NIP: 198011292009122002

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2014

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul KEPENTINGAN SINGAPURA TERHADAP

INDONESIA DALAM DEFENCE COOPERATION AGREEMENT

(DCA) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada 8 Juli 2014. Skripsi ini

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial

(S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.

Jakarta, 8 Juli 2014

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Debbie Affianty, M. Si

Penguji I, Penguji II,

A.Alfajri, MA Adian Firnas, M. Si

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat lulusan pada tanggal 8 Juli 2014

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

FISIP UIN Jakarta

Debbie Affianty, M. Si

v

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tentang “Kepentingan Singapura terhadap

Indonesia melalui Defence Cooperation Agreement (DCA)”. Tujuan yang

hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa

kepentingan Singapura dalam DCA dengan Indonesia. Penelitian ini

menemukan bahwa, Singapura memiliki kepentingan merealisasikan DCA

agar dapat melakukan latihan militer tanpa merusak ekosistem lautnya.

Selain itu, DCA dapat counter trafficking yang datang dari atau melalui

Indonesia. Terakhir, Singapura bekerja sama dalam DCA untuk memperkuat

koordinasi pengamanan asetnya di perbatasan Indonesia. Dengan adanya

ketiga motif tersebut, Singapura terus mengupayakan DCA agar dapat

terealisasi di Indonesia,

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan dua kerangka pemikiran,

yaitu konsep kepentingan nasional dan konsep kebijakan luar negeri.

Metode dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan

pengumpulan data berupa analisis pustaka yang mengandalkan referensi

berupa dokumen, buku, jurnal, artikel, berita, tesis, skripsi, dan wawancara.

Kata kunci: Singapura, Indonesia, DCA, Pertahanan, Kebijakan Luar

Negeri, dan Kepentingan Nasional

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt sehingga

penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Kepentingan

Singapura terhadap Indonesia melalui Defence Cooperation Agreement

(DCA)”. Terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah

membimbing, mendorong, membantu, serta beri motivasi penulis dalam

penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin sampaikan

terima kasih yang seluhur-luhurnya kepada:

1. Ibu Mutiara Pertiwi, MA, selaku pembimbing skripsi penulis yang

berkorban waktu, tenaga, pikiran yang selalu diberikan ke

mahasiswanya ini. Terima kasih banyak Ibu, doa yang tulus selalu

dipanjatkan semoga sehat sekeluarga dan berada dalam rahmat-Nya.

Amin.

2. Untuk Ibuku dan Bapakku di Makassar, mohon maaf anakmu satu

ini terlambat selesai. Tulisan ini dapat selesai, berkat doamu Ibu Hj.

Kasmiah Saleh dan Bapak Drs. H. Saenong Ibrahim, M. Ag.

Anakmu segera pulang untuk tugas selanjutnya.

3. Prof. Dr. Bahtiar Effendy, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Ibu Debbie Affianty, M. Si, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Bapak Agus Nilmada Azmi, S. Ag, M. Si., sebagai Sekretaris

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Bapak Armein Daulay, M. Si., sebagai Dosen Pembimbing

Akademik penulis. Terima kasih atas banyak ilmu dan pengalaman

yang bapak beri.

7. Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas inspirasi yang selalu diberi.

Dari semester satu hingga akhir, tetap menjadi dosen serta guru bagi

perjalanan ini.

8. Kepada beberapa perpustakaan diantaranya, Perpustakaan Utama

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan

Nasional RI, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan

Universitas Pertahanan, Perpustakaan Freedom Institute,

Perpustakaan Kompas, Perpustakaan Kementerian Luar Negeri.

Terima kasih atas bantuan dan jadi tempat yang nyaman untuk

belajar.

9. Untuk Kakakku Faried, Eva, Shalihin, Dewi, Ummi, Tajrin, Aqsha,

Bella, Nisa, Samsir Ija, Timan. Terima kasih banyak doanya.

Hampir tiap hari menanyakan kondisiku. Salam cinta juga untuk

keponakan-keponakan semua, Fedy, Dinda, Rani, Abidzar, Yesha,

Azka, Nafi, Ibnu, Haviz, dan Ubay.

10. Untuk sahabat-sahabat Bayu, Fajri, Azmi, Panji, Eris, Hakim,

Fahmi, Waldi, Rian, Yaser, Zein, Faisal, Hery, Kyeong Min, Rahma,

vii

Ahla, Yeye, Oci, Naila, Rina, Neti, Maria, Amanda, Ika, Amel, Icha,

Mimi, Diah, Didah, Fitri, Hanifah, Mey, Fili, Nurul, Uli, Miftah, dan

Nurhamidah. Terima kasih sudah bisa kompak di jarkom kelas B

2008. Sukses untuk semua. Sampai ketemu lagi ya.

11. Untuk Kakak Tingkat terima kasih atas pengalamannya. Buat Adik

tingkat, selamat dan nikmatilah proses belajar. See you in success.

12. Terima kasih untuk Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA dan Prof. Dr.

Musdah Mulia atas kemurahan hatinya, berkenan memberi tempat

tinggal selama belajar di UIN Jakarta. Semoga Ibu dan Bapak di beri

kesehatan dan berada dalam ridho-Nya.

13. Terima kasih juga untuk Prof. Dr. Nasaruddin Umar, selalu memberi

nasehat dan menjadi orang tua bagi mahasiswa dari Sulawesi

Selatan.

14. Terima kasih banyak juga untuk narasumber Adlan Nawawi, MA.

Atas waktunya memberi sumbangan pikiran untuk skripsi ini.

15. Terima kasih untuk kakak-kakak senior dari Sulawesi K’ Moelsan,

K’ Emde, K’ Hamka, K’ Sonykuda. Demikian juga para tetangga,

atas arahan dan doanya sehingga penulis selalu termotivasi.

16. Terima kasih juga semua pihak yang telah membantu penulis dalam

penyusunan skripsi ini sehingga penulis tidak dapat menyebutkan

satu per satu.

Tidak banyak yang penulis bisa beri, hanya ungkapan syukur dan cinta

untuk semua. Terakhir, terima kasih banyak.

Ciputat, 8 Juli 2014

Muhammad Kafrawy

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kepemilikan Air Force Tahun 2007 …………………… 27

Tabel 2 Opini Publik di Indonesia Menjelang

Penolakan Ratifikasi DCA ……………………………………..... 31

ix

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Negara Singapura ………………..……………………………. 14

2. Peta Wilayah DCA Singapura dan Indonesia ………………………. 29

3. Gambar Upaya Singapura dalam mewujudkan DCA ………………. 36

4. Peta Selat Malaka dan Area DCA …………………………………… 39

5. Peta Selat Malaka dan Perusahaan Minyak Singapura ………………. 42

x

DAFTAR LAMPIRAN

1. Isi Perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) …………...… 54

2. Hasil Wawancara ……………………………………………............. 65

xi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ……………………………………………………….. i

LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………… ii

LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………… iv

ABSTRAK ………………………………………………………………... v

KATA PENGANTAR …………………………………………………... vi

DAFTAR TABEL …………………………………………………….... viii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………. ix

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………. x

DAFTAR ISI …………………………………………………………….. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …………………….....……... 1

B. Rumusan Masalah ……………………….….....……… 4

C. Tujuan Penelitian ……………………………....…...... 4

D. Tinjauan Pustaka ………………………….…….......... 5

E. Kerangka Pemikiran …………………………….....…. 6

E.1. Konsep Kepentingan Nasional ………. 7

E.2. Konsep Kebijakan Luar Negeri ………. 8

F. Metode Penelitian ……………………………............. 9

G. Sistematika Penulisan …………….………….....…… 11

BAB II HUBUNGAN BILATERAL SINGAPURA DAN

INDONESIA

A. Geopolitik Singapura – Indonesia ……………………. 13

B. Hubungan Diplomatik Singapura – Indonesia ……...... 18

C. Hubungan Strategis dan Keamanan

Singapura Indonesia………………………………….. 20

BAB III KEGAGALAN RATIFIKASI DEFENCE

COOPERATION AGREEMENT (DCA)

xii

A. Usulan Awal Defence

Cooperation Agreement (DCA)………………………. 23

B. Penolakan Ratifikasi DCA

oleh Parlemen Indonesia …………………………….. 28

C. Upaya Singapura Mewujudkan DCA

di Indonesia ………………………………………..… 32

BAB IV KEPENTINGAN SINGAPURA DALAM

MEWUJUDKAN DCA DENGAN INDONESIA

A. Latihan Militer Tanpa Merusak Ekosistem Laut

Singapura…………………………………………...… 37

B. Counter Human Trafficking dari Indonesia….....….… 38

C. Membantu Koordinasi Pengamanan

Aset Singapura di Perbatasan Indonesia ….....………. 42

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan …………………………………………. 45

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… 48

LAMPIRAN …………………………………………………………….. 54

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Singapura adalah dua negara tetangga yang berbatasan laut.1 Hubungan

kedua negara ini sudah berlangsung sejak tahun 1965, ketika Singapura dalam proses

memisahkan diri dari Malaysia.2 Satu tahun setelahnya, keduanya mulai mengembangkan

berbagai kemitraan resmi di level bilateral maupun multilateral. Skripsi ini membahas salah

satu kerja sama Singapura dan Indonesia di bidang pertahanan melalui Defence Cooperation

Agreement (DCA).

DCA adalah kerja sama pertahanan antara Singapura dengan Indonesia. Perjanjian ini

disepakati oleh kedua pemerintah di Bali pada tanggal 27 April 2007. DCA ditandatangani

oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono bersama Menhan Singapura Theo

Chee Hean dengan disaksikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Kesepakatan dua pemerintah ini pada intinya

adalah agenda latihan militer bersama kedua negara. DCA ini dapat dijalankan setelah

diratifikasi kedua negara untuk berlaku selama 25 tahun.3

1 Singapura memiliki luas 760 m². Wilayah Singapura berdekatan dengan Indonesia serta Malaysia.

Lihat Iva Rachmawati, “Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI” dalam

Ludiro Ma, Aryanta Nugraha, Nikolaus Loy, dan Fauzan, dkk, ed., Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia

Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 99.

2 Alex Josey, Lee Kuan Yew: Perjuangan Untuk Singapura (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 154.

3 Pankaj Kumar Jha, “Singapore-Indonesia Extradition Treaty and Defence Cooperation,” website

IPCS, artikel diakses pada 6 Februari 2014 dari http://www.ipcs.org/article/southeast-asia/singapore-indonesia-

extradition-treaty-an

2

Meskipun sudah ditandatangani, DCA belum dapat diberlakukan. Ini dikarenakan

pihak Indonesia gagal meratifikasinya ketika mayoritas anggota parlemen/ Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) menentang kesepakatan ini pada tahun 2007.4 DPR berargumen

bahwa DCA dapat merugikan kepentingan nasional, terutama karena adanya klausul yang

membolehkan Singapura berlatih militer di daerah Sumatera. Terlebih lagi, seperti

dikemukakan oleh Yuddy Chrisnandi, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar pada masa

itu, DCA ditolak karena kerjasama pertahanan tersebut belum menawarkan keuntungan yang

jelas.

Kegagalan ratifikasi Indonesia ini mengecewakan Singapura. Berbagai cara pun

dilakukan dengan mengubah klausul-klausul perjanjian kerjasama pertahanan DCA agar

lebih persuasif bagi parlemen Indonesia. Dimulai sejak tahun 2009, Singapura mengupayakan

revisi draft perjanjian DCA. Dalam hal ini, Singapura memberikan kesempatan kepada

Indonesia untuk merubah klausul-klausul draft DCA agar dapat disetujui parlemen. Ini tentu

saja dengan catatan perubahan yang dilakukan tidak boleh merombak inti materi perjanjian.

Singapura pun menyandingkan DCA dengan perjanjian ekstradisi yang merupakan

kepentingan Indonesia terhadap Singapura.

Sebagaimana dinyatakan tanggal 16 Juli 2007 oleh Menteri Pertahanan Singapura,

Teo Chee Hean, bahwa Perjanjian Ekstradisi, tanpa ratifikasi DCA juga akan ikut batal

karena merupakan satu paket kesepakatan bersama.5 Kedua perjanjian tersebut saling

mengikat, mengingat bahwa Perjanjian Ekstradisi diajukan oleh Indonesia dan DCA diajukan

oleh Singapura. Sehingga, perjanjian ini menjadi dua perjanjian yang ditandatangani secara

4 Wang Hongjiang, “Indonesia & Singapore to Put aside Defense Cooperation Agreement,” website

Xinhuanet, artikel diakses pada 6 Februari 2014 dari http://news.xinhuanet.com/english/2007-

10/09/content_6850000.htm

5 “Speech by Mr Teo Chee Hean, S’pore Minister for Defence,” website Asione, artikel diakses pada 6

Februari 2014 dari http://news.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Singapore/Story/A1Story20070716-18581.html

3

bersama dalam satu waktu. Kalau salah satu dari perjanjian tersebut tidak dapat disepakati,

maka perjanjian yang lain ikut batal.

Pada tahun 2009, dua tahun setelah kegagalan ratifikasi DCA, Singapura menyatakan

bahwa negaranya akan terus mengupayakan disepakatinya perjanjian tersebut.6 Ini berlanjut

pada tahun 2010 ketika Singapura mengaitkan DCA dengan bantuan Singapura di bidang

pertahanan kepada Indonesia.7 Bantuan Singapura ini berupa pendanaan pendirian sekolah

instruktur penerbang tempur di Indonesia.8 Sebagai imbal balik bantuan ini, Indonesia

memberikan Singapura izin untuk menggelar latihan di wilayah Alfa 1 dan 2 serta wilayah

Bravo Indonesia, tepatnya di daerah Kepulauan Riau pada 8 Desember 2010.

Selanjutnya pada tanggal 14 September 2011, Wakil Perdana Menteri Singapura Teo

Chee Hean mengagendakan bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo

Yusgiantoro.9 Dalam pertemuannya, Teo mengungkapkan ketertarikannya dalam

pengembangan industri pertahanan Indonesia untuk produksi pesawat tempur. Diharapkan,

industri tersebut dapat saling memperkuat alat utama sistem pertahanan (alusista). Selain itu,

Teo juga menemui Presiden Indonesia untuk membicarakan isu keamanan regional. Usaha

6 “Singapore-Indonesia Defense Talks at Stalemate,” website Asione, artikel diakses pada 6 Februari

2014 dari http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Asia/Story/A1Story20090312-127946.html

7 Bantuan ini direalisasikan pada tahun 2011.

8 Rabu, 8 Desember 2010 menandai tiga dekade kerja sama pertahanan antara SIngapura dan Indonesia.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean dan Menteri Pertahanan Indonesia

Purnomo Yusgiantoro mengunjungi latihan terbang pesawat Elang Indopura di Bali. Ini adalah penanda,

hubungan Singapura dan Indonesia dalam bidang pertahanan begitu erat. Lihat “Singapore and Indonesia Marks

30 Years of Joint Defense Exercise,” website Asione, artikel diakses pada 6 Februari 2014 dari

http://news.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Singapore/Story/A1Story20101209-251792.html, Lihat pula

Har, “RI-Singapura kerjasama,” Kompas, 9 Desember 2010, h. 2.

9 “Deputy Prime Minister MR Teo Chee Han, Coordinating Minister For National Security MR Teo

Chee Hean Calls On Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono,” website News gov. sg, artikel diakses

pada 6 Februari 2014 dari

http://www.news.gov.sg/public/sgpc/en/media_releases/agencies/nscs/press_release/P-20110914-

1.html?AuthKey=1086a76d-f72b-d541-81ee-7d3c28ef0bad

4

dari Wakil PM Singapura tersebut lagi-lagi merupakan bagian dari agenda merealisasikan

DCA yang belum diratifikasi di Indonesia.

Bahkan pada tahun 2012, lima tahun setelah penandatanganan DCA, Singapura masih

berusaha untuk mewujudkan perjanjian tersebut. Pada 14 Maret 2012, dilakukan pertemuan

antara Perdana Menteri Lee Hsien Loong dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang

Yudhoyono di Bogor, Indonesia. Mereka membicarakan sejumlah bidang strategis,

diantaranya adalah realisasi perjanjian ekstradisi dan DCA. Menurut Lee, Indonesia

diharapkan dapat merampungkan pembahasan rancangan revisi perjanjian DCA dengan

segera.10

Ini akan menguatkan dukungan Singapura terhadap Indonesia di berbagai sektor

strategis.

Sampai tahun 2013 ketika skripsi ini ditulis, DPR Indonesia masih menolak ratifikasi

DCA. Di sisi lain, Singapura masih melanjutkan lobi dan persuasinya dengan berbagai cara

agar kerja sama pertahanan ini terwujud. Bagi penulis, ini mengundang tanda tanya tentang

kepentingan nasional Singapura dalam DCA. Apa yang membuat latihan militer ini begitu

penting sehingga diperjuangkan Singapura selama bertahun-tahun? Hal tersebut akan menjadi

fokus analisis dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertanyaan yang diajukan: Apa kepentingan

Singapura terhadap Indonesia melalui DCA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

10

“Singapore, Indonesia To Boost Economic Ties,” website Asiaone, artikel diakses pada 6 Februari 2014

dari http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Singapore/Story/A1Story20120313-333294.html

5

Sebagai sumbangan pemikiran atau karya ilmiah bagi perkembangan konsep

kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional, kususnya bagi kajian Asia

Tenggara.

Untuk memperoleh data/keterangan terhadap kebijakan luar negeri Singapura

terkait perjanjian pertahanan melalui DCA.

Mengungkap kepentingan Singapura dalam DCA.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang studi keamanan Singapura telah dilakukan oleh seorang mahasiswi

Universitas Indonesia bidang Hubungan Internasional, Grace Joyserika. Dalam penelitiannya

pada tahun 1995, Joyserika mengangkat judul Politik Luar Negeri Singapura 1990-1994

Analisis Sikap Singapura Terhadap ZOPFAN.11

Tulisan ini mengungkapkan bahwa terdapat

ancaman regional bagi Singapura sebagai negara kecil, sehingga konsep netralitas dalam

ZOPFAN penting untuk pertahanannya. Ancaman itu dapat berupa penguasaan wilayah yang

mengakibatkan wilayah Singapura tidak di posisi aman. Dalam Perang Dingin, netral berarti

tidak memihak, baik kepada Blok Barat yaitu para sekutu Amerika Serikat maupun Blok

Timur yang dipimpin Uni Soviet.

Penelitian lain tentang kepentingan Singapura dilakukan oleh Raneeta Mutiara tahun

2009.12

Mutiara menulis skripsi yang berjudul “Kepentingan Singapura Dalam Perjanjian

Ekstradisi Singapura-Indonesia”. Dalam skripsinya, Mutiara berpendapat bahwa Singapura

memiliki banyak kepentingan selain perjanjian ekstradisi. Kepentingan itu diantaranya

11

Grace Joyserika, “Politik Luar Negeri Singapura 1990-1994 Analisis Sikap Singapura Terhadap

ZOPFAN,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 1995), h. 7.

12 Raneeta Mutiara, “Kepentingan Singapura Dalam Perjanjian Ekstradisi Singapura-Indonesia,”

(Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2009), h. 1.

6

Singapura menghendaki pasir yang banyak dari Indonesia untuk pengembangan negaranya.

Mutiara juga membahas sedikit tentang DCA, bahwa perjanjian tersebut diperjuangkan

Singapura karena kepentingannya di Selat Malaka. Namun, jika dibandingkan dengan skripsi

ini, pembahasan DCA dalam skripsi Mutiara tidaklah fokus dan komprehensif. Porsi

pembahasannya pun sangat minim tentang DCA, karena unit analisis utamanya adalah

perjanjian ekstradisi.

Selain Grace dan Mutiara, terdapat tesis pascasarjanan Erwin Hermawan, yang

berjudul “Kegagalan Ratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Kerjasama

Pertahanan (Defence Cooperation Agreement) dan Perjanjian Ektradisi (Extradition Treaty)

Singapura dan Indonesia yang sudah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak

Siring Pulau Bali”.13

Terlepas bahwa tesis tersebut memuat data yang komprehensif

mengenai DCA, Erwin menggunakan sudut pandang analisisnya dari perspektif Indonesia.

Tesis tersebut tidak memuat pandangan dari sudut pandang Singapura tentang DCA. Erwin

lebih banyak melihatnya dari sudut padang DPR RI. Berbeda dengan ketiga penelitian yang

telah ada di atas, skripsi ini ingin memperkaya analisis seputar kepentingan Singapura dalam

DCA.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan dua konsep pemikiran yang

berkaitan dengan DCA, yaitu konsep kepentingan nasional dan konsep kebijakan luar negeri.

13

Erwin Hermawan, “Kegagalan Ratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Kerjasama

Pertahanan (Defence Cooperation Agreement) dan Perjanjian Ektradisi (Extradition Treaty) Singapura dan

Indonesia yang sudah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring Pulau Bali,.” (Tesis S2

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2010), h. 1.

7

E.1. Konsep Kepentingan Nasional

Hans Morgenthau mengartikan kepentingan nasional sebagai petunjuk bagi para

pembuat kebijakan luar negeri.14

Masih menurut Morgenthau, kepentingan nasional bersifat

netral dan tidak subjektif.15

Artinya, kepentingan negara adalah kondisi faktual yang harus

dicapai untuk menjamin kelangsungan hidup negara.

Kepentingan nasional bagi Morgenthau adalah melihat kekuatan yang dimiliki negara

lain.16

Kepentingan ini yang dimiliki oleh sebuah negara agar dapat melihat kekuatan negara

lain. Dengan syarat di atas, maka negara yang akan melihat kekuatan yang dimiliki negara

lain, segala hal akan dilakukan. Baik itu dalam bentuk memilihara atau mengembangkan

kekuatan yang dimiliki.

Kepentingan nasional adalah kerangka besar negara dalam berinteraksi dengan negara

lain. Kepentingan nasional itu seperti sinyal otomatis yang memerintahkan para pemimpin

negara kapan dan ke mana harus bergerak. Dalam pandangan Realis Klasik, kepentingan

nasional merupakan petunjuk dasar kebijakan luar negeri yang bertanggung jawab.17

Machiavelli mengemukakan empat dimensi yang menjadi standar dalam kepentingan

nasional, yaitu: mengutamakan kepentingan bangsa dan warga negara; meniadakan risiko

yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan; berkolaborasi dengan negara-negara

14

Scott Burchill, “Realisme dan Neo-realisme,” dalam Burchill, Scott, dan Andrew, Linklater, ed.,

Teori-Teori Hubungan Internasional (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 104.

15 Ibid.

16 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (Jakarta:LP3ES, 1994), h.

223.

17 Ibid.

8

lain; tidak mengikutsertakan rakyat dalam perang kecuali sangat mendesak.18

Dalam konteks

Singapura, kepentingan nasionalnya ditunjukkan dengan kerja sama keamanan dengan

Indonesia melalui DCA.

Kepentingan nasional adalah pertimbangan utama pada proses perancangan kebijakan

luar negeri. Ini yang terus dibawa sebagai tujuan yang hendak dicapai. Menurut John Baylis,

kepentingan nasional meliputi semua tujuan negara.19

Salah satu kepentingan utama sebuah

negara adalah bagaimana mempertahankan keutuhan negaranya dalam hubungannya dengan

lingkungan internasional. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya di level internasional,

negara menciptakan instrumen-instrumen kebijakan luar negeri, sebagaimana dipaparkan

berikut ini.

E.2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

James N. Rosenau mengatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah semua perilaku

dan aktifitas negara agar dapat menguasai serta mendapatkan keuntungan dari luar

negaranya.20

Senada dengan Rosenau, Marijke Breuning mengartikan kebijakan luar negeri

sebagai interaksi negara dengan negara lain yang dilandasi dengan kebijakan luar

negerinya.21

18

Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2009), h. 206.

19 Tim Dunne dan Brian C. Schmidt, “Realism,” dalam Joh Baylis dan Steve Smith, eds., The

Globalization of World Politics (New York: Oxford, 2001), h. 158.

20 James N. Rosenau, Gavin Byod, dan Thompson, Kenneth W, World Politics: An Introduction (New

York: The Free Press, 1976), h. 27.

21 Marijke Breuning, Foreign Policy Analyis: A Comparative Introduction (New York: Palgrave

MacMillan, 2007), h. 5

9

Menurut Malhotra, kebijakan luar negeri mempunyai beberapa unsur yang berkaitan

dan saling mempengaruhi yaitu: pertahanan, diplomasi dan ekonomi.22

Unsur kebijakan luar

negeri yang saling mempengaruhi terkait hubungan negara dengan negara lain. Misalnya

Singapura dan Indonesia yang bekerja sama dalam bidang pertahanan. Kebijakan luar negeri

di bidang pertahanan menjadi utama karena terkait masalah keamanan. Sehingga, keamanan

negara menjadi indikasi dari berhasilnya kebijakan luar negeri di bidang pertahanan.

Salah satu bentuk kebijakan luar negeri di bidang pertahanan adalah kerja sama

militer.23

Kerja sama militer itu seperti latihan bersama, penjualan senjata, pertukaran

informasi intelijen, patroli bersama serta aliansi. Aliansi termasuk bagian dari kerja sama

pertahanan untuk keseimbangan kekuatan strategis negara-negara besar.24

Dalam melihat sebuah kebijakan luar negeri, maka ada faktor-faktor yang saling

memengaruhi kebijakan itu. James N. Rosenau mengatakan bahwa kebijakan luar negeri itu

terbentuk oleh faktor internal dan eksternal.25

Kondisi dalam negeri seperti kepemimpinan,

kepentingan nasional, geografi adalah bagian dari faktor internal yang memengaruhi

kebijakan luar negeri.26

Sedangkan, faktor eksternal meliputi dinamika kondisi politik dunia,

ekonomi dan keamanan internasional yang memberi petunjuk sebuah negara dalam

berinteraksi di level internasional.

F. Metode Penelitian

22

Malhotra, VK, International Relations (New Delhi: Anmol Publications Pvt Ltd, 2004), h. 185.

23 Bruce M. Russett, “The Calculus of Detterence,” dalam Rosenau, James N, ed., International

Politics and Foreign Policy a reader in research and theory ( New York: The Free Press, 1969), h. 364.

24 Burchill, Realisme dan Neo-realisme, h. 110.

25 James N. Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy (London: Frances Printer, 1980), h. 118.

26 Henry A. Kissinger, “Domestic Structure and Foreign Policy,” dalam Rosenau, James N, ed.,

International Politics and Foreign Policy a reader in research and theory, h. 261.

10

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Emy Susanti,

penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan beberapa tema

sesuai fokus penelitiannya.27

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data

tertulis yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa sehingga menghasilkan jawaban

penelitian. Penelitian kualitatif dipilih, agar mendapat pemahaman interpretatif tentang

kepentingan Singapura terhadap Indonesia melalui DCA.

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah analisis pustaka, wawancara juga

akan dilakukan dengan beberapa narasumber yang relevan di Indonesia. Hasil dari proses

penelitian akan mengungkap kepentingan strategis Singapura di balik kesepakatan DCA.

Sumber data utama adalah dari laporan dan pernyataan resmi Pemerintah Singapura dan

Indonesia. Selain itu, data pendukung diperoleh dari berbagai referensi yang mengulas topik

ini baik berupa buku, surat kabar, jurnal maupun penelitian-penelitian terkait. Data-data

tersebut akan didapatkan dari perpustakaan-perpustakaan dan arsip institusional.

27

Emy Susanti Hendrarso, “Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar,” dalam Bagong Suyanto dan

Sutinah, ed., Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2005), h. 173

11

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Tinjauan Pustaka

E. Kerangka Pemikiran

E.1. Konsep Kepentingan Nasional

E.2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II HUBUNGAN BILATERAL SINGAPURA DAN INDONESIA

A. Geopolitik Singapura - Indonesia

B. Hubungan Diplomatik Singapura – Indonesia

C. Hubungan Strategis dan Keamanan Singapura - Indonesia

BAB III KEGAGALAN RATIFIKASI DEFENCE COOPERATION

AGREEMENT (DCA)

A. Usulan Awal Defence Cooperation Agreement (DCA)

B. Penolakan Ratifikasi DCA oleh Parlemen Indonesia

C. Upaya Singapura Mewujudkan DCA di Indonesia

BAB IV KEPENTINGAN SINGAPURA DALAM MEWUJUDKAN DCA

DENGAN INDONESIA

A. Latihan Militer Tanpa Merusak Ekosistem Laut Singapura

B. Counter Human Trafficking dari Indonesia

C. Membantu Koordinasi Pengamanan Aset Singapura di Perbatasan

Indonesia

12

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

13

BAB II

Hubungan Bilateral Singapura dan Indonesia

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang latar belakang hubungan

bilateral antara Singapura dan Indonesia. Pemaparan diawali dengan penjelasan tentang

kondisi geopolitik Singapura, dilanjutkan dengan penjelasan tentang sejarah hubungan

bilateral Singapura dan Indonesia. Ide utama dalam bab ini adalah bahwa kedua negara

memiliki kepentingan strategis terhadap satu sama lain sehingga pengembangan kerja sama

di bidang pertahanan menjadi penting.

A. Geopolitik Singapura

Pulau Singapura berdampingan dengan Samudera Hindia, yaitu jalur penting dalam

perdagangan negara-negara Asia. Lee Kuan Yew pernah berkata tentang Singapura beberapa

jam setelah ada pemisahan dari Malaysia tahun 1965, yaitu:

“…kita ini adalah pusat perhubungan yang besar, persilangan jalan antara

belahan bumi utara dan selatan, antara timur dan barat, antara Samudra

Hindia dan Samudra Pasifik. Dan faktor inilah yang harus kita manfaatkan

sebaik-baiknya untuk kepentingan kita…”1

Sebagaimana dikatakan Lee, Singapura menyadari betapa strategis teritorialnya. Ini membuat

Singapura menjadi negara kota (city state) yang memberi jasa pelayaran laut dan

penerbangan kepada berbagai konsumen dari berbagai negara. Dalam setiap harinya,

Singapura dapat mengatur lalu lintas udara dan laut yang ramai.2 Ini tidak lain karena adanya

cita-cita pemerintah untuk menaikkan keuntungan negaranya lewat sektor perhubungan.3

1 Josey, Lee Kuan Yew: Perjuangan Untuk Singapura, h. 213.

2 72% lalu lintas laut di Selat Malaka dilalui oleh kapal-kapal yang membawa minyak dan mesin-mesin

untuk negara di Afrika, Eropa, dan Asia Timur. Di Singapura juga, pada tahun 2007 telah melayani 36,7

penumpang. Lihat Agus S. Djamil, “Negeri Di Batas Dua Samudra Menggenggam Urat Nadi Ekonomi Dunia,”

website ppijepang, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari http://io.ppijepang.org/j/files/Inovasi-Vol06-

14

Singapura adalah negara pulau dengan wilayah darat dan laut yang dikategorikan

berskala kecil. Teritori Singapura sejak merdeka pada tahun 19594 hanya seluas 570 KM².

Bagi Lee Boon Hiok, negara kecil seperti ini cenderung meningkatkan kemampuan militer

untuk bertahan dari dunia internasional.5 Ini dikarenakan, jika negara kecil diserang secara

tiba-tiba, maka dalam sekejap negara tersebut akan habis tanpa sisa. Adapun orientasi

pertahanan terutama ditujukan untuk menjaga teritorialnya dari musuh. Berikut gambar peta

negara Singapura.

Gambar II. 1 Peta Negara Singapura

Sumber: mapsofworld.com, 2014.

Pulau Singapura berdekatan dengan Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur. Hubungan

kedua negara memiliki akar sejarah yang panjang karena keduanya sempat terintegrasi di

bawah Persemakmuran Inggris. Pada era paska Kolonial, Singapura juga pernah menyatu di

Mar2006.pdf#page=15. Lihat juga “Bandara Changi-Singapura Membuka Terminal ke 3,” website BUMN,

artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari http://www.bumn.go.id/angkasapura1/berita/286/Bandara.Changi.-

.Singapura.Membuka.Terminal.Ke.3

3 Abubakar Eby Hara, Pengantar Analisis Luar Negeri Dari Realisme Sampai Konstruktivisme

(Bandung: Nuansa, 2011), h. 57.

4 Pada tahun 1959, Singapura telah dimerdekakan oleh Inggris.

5 Lee Boon Hiok, “Constraint On Singapore’s Foreign Policy,” Asian Survey, Vol. 22. No. 6, Southeast

Asia: Perspective from ASEAN (June 1982):h. 525.

15

wilayah Malaysia pada tahun 1963. Keduanya kemudian berpisah tahun 1965 terutama

karena adanya masalah etnis.6 Melayu begitu menguasai politik di Malaysia. Ini merupakan

faktor sehingga Singapura ingin melepaskan diri dari Malaysia.

Mayoritas etnis di Singapura adalah Tionghoa (Cina). Di Singapura, etnis Melayu

menempati urutan kedua. Sedangkan di Malaysia, etnis Melayu menjadi mayoritas

penduduknya. Etnis Tionghoa sebagai etnis terbanyak kedua. Hubungan tarik-menarik etnis

di Malaysia begitu kental. Menurut Harry Tjan Silalahi, pondasi politik di Malaysia dapat

diklasifikasi berdasar etnis.7 Klasifikasi posisi penting diambil untuk etnis Melayu.

Sedangkan etnis Tionghoa menjadi marjinal. Sentimen etnis selalu melekat bagi Singapura

saat masih berdaulat bersama Malaysia. Kondisi ini, membuat Singapura berkembang dan

merdeka dari suasana politik Malaysia yang masih bernuansa etnis.

Kemudian pada tahun 1965, Singapura berhadapan dengan politik anti-imprealisme

Soekarno. Soekarno mengirim dua marinir ke Singapura pada tanggal 10 Maret 1965 untuk

menanam bom di Mac Donald’s House di Orchad Road.8 Peristiwa ini memberi efek negatif

terhadap hubungan kedua negara. Sehingga, setelah bom meledak dan memakan tiga korban

tewas, Singapura memberi hukuman mati kepada kedua marinir dari Indonesia. Rakyat

Indonesia tidak menerima dengan sikap Singapura. Ini menciptakan efek demonstrasi besar-

6 Hubungan Singapura dan Malaysia adalah satu nasib yaitu negara koloni Inggris. Kedua negara ini

mendapat kemerdekaan dari pemerintah Inggris untuk menjadi sebuah negara yang bebas. Singapura sebelum

merdeka, hanya dipimpin oleh seorang Gubernur. Tiga tahun setelah mendapat kedaulatan sendiri, Singapura

menggelar pemilihan umum tahun 1968 dan Lee Kuan Yew terpilih menjadi Perdana Menteri pertama di

Singapura. Lihat Josey, Lee Kuan Yew: Perjuangan Untuk Singapura, h. 211-212.

7 Harry Tjan Silalahi, “Diskriminasi, Kata Lee Kuan Yew,” website CSIS, artikel diakses pada 8 Maret

2014 dari http://csis.or.id/post/diskriminasi-kata-lee-kuan-yew

8 Leo Suryadinata, Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 97-

98.

16

besaran di Jakarta dan Surabaya di tahun 1965. Etnis Cina menjadi sasaran karena mayoritas

penduduk Singapura adalah orang Cina.9

Pada tahun 1967, ketegangan Singapura dan Indonesia mereda. Ini ditandai dengan

bergabungnya Singapura ke dalam Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Asosiasi ini didirikan oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan

Singapura. ASEAN bertujuan untuk meredakan tensi keamanan di Asia Tenggara sehingga

masing-masing negara anggotanya dapat mulai membangun. Ini dimungkinkan karena

adanya penerapan norma non-interference, sehingga Singapura dapat mengurangi kekuatan

intervensi atau pun tensi etnis dari Malaysia, maupun ancaman teritorial dari Indonesia.10

Meskipun telah bergabung dalam ASEAN, Singapura tetap dihadapkan dengan

serangkaian masalah territorial dengan Malaysia. Salah satu yang mengemuka adalah

masalah Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Singapura-Malaysia.11

Pengakuan atas

Pulau Batu Puteh oleh Malaysia dimulai pada tahun 1979. Malaysia mengaku bahwa Pulau

Batu Puteh termasuk dalam wilayahnya. Sedangkan bagi Singapura, pulau tersebut adalah

teritori lautnya. Singapura pun segera mengambil langkah hukum dengan membawa kasus ini

ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Singapura dan Malaysia mempunyai data

kewilayahan masing-masing walau sumbernya sama yaitu dari Inggris. Kepemilikan Pulau

Batu Puteh tersebut akhirnya dimenangkan oleh Singapura pada tahun 2008.

9 74.2% penduduk Singapura etnis Cina, 13.3% etnis Melayu, 9.2% etnis India, dan 3.3% etnis Kaukus,

Eurasia, dan Asia. Lihat “Ethnic Composition,” website app singapore, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari

http://app.singapore.sg/society/our-people/ethnic-composition

10 Parulian Simamora, Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2013), h. 66.

11 Masalah Pulau Batu Puteh yang diklaim Malaysia tahun 1979 sebenarnya milik Singapura berlokasi

di Selat Johor. Ini dibuktikan dengan hasil keputusan Mahkamah Internasional tahun 2008 yang memutuskan

bahwa Pulau Batu Puteh adalah milik sah Singapura. Lihat Ismoko Widjaya dan Anggi Kusumadewi, eds.,

“Malaysia Klaim Pulau Milik Singapura,” website viva, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/68640-malaysia_klaim_pulau_milik_singapura

17

Singapura juga memiliki masalah dengan Malaysia dalam penyediaan air. Singapura

tergantung air kepada Malaysia hingga 80% dari kebutuhan sehari-harinya. Air tersebut

bersumber dari Johor Baru, Malaysia. Singapura sejak tahun 1869 sudah bernegosiasi dengan

Malaysia dalam hal kontrak air. Sejak itu, pasokan air Singapura disediakan oleh Malaysia.12

Dalam istilah Sadanand Dhume, kerja sama air Singapura dan Malaysia merupakan supply

security (pasokan keamanan).13

Apabila tidak mendapatkan alternatif pasokan air lain,

Singapura akan tetap bergantung air dari Malaysia hingga tahun 2061.14

Selain itu, Paul Dibb berpandangan bahwa Singapura sebagai negara kecil selalu

merasa ketakutan kedatangan pengungsi.15

Bagi Singapura, pengungsi yang datang dari

negara lain sama saja dengan imigran ilegal. Adanya pengungsi di Singapura hanya akan

menambah beban negara untuk mengurus warga negara lain di negaranya. Sehingga,

Singapura sangat anti dalam menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya.

Dari serangkaian masalah-masalah strategis bagi Singapura di atas. Indonesia

merupakan salah satu negara yang berdekatan dan strategis dalam mengamankan kebutuhan

strategis Singapura. Pada pembahasan selanjutnya, akan diuraikan hubungan diplomatik

Singapura-Indonesia.

12

Andika Hendra, “Singapura-Malaysia Alami Kekeringan Teburuk,” website koran-sindo, artikel

diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://m.koran-sindo.com/node/372911

13 Sadanand Dhume, “Singapore’s Security Complex,” Foreign Policy No. 127 (Nov-Des 2001): h.86.

14 Cokorda Yudistira, “Upaya Singapura Mencari Air Bersih,” website kompas, artikel diakses pada 8

Maret 2014 dalam

http://regional.kompas.com/read/2011/09/05/03042454/Upaya.Singapura.Mencari.Air.Bersih

15 Paul Dibb, “Indonesia: The Key to South-East Asia’s Security,” International Affairs Royal Institute

of International Affairs 1944, Vol. 77, No. 4 (Oktober 2001): h. 841.

18

B. Hubungan Diplomatik Singapura-Indonesia

Bagi Boer Mauna, hubungan diplomatik merupakan upaya negara untuk berunding

dengan negara lain dalam mengusahakan dan mengamankan kepentingannya masing-masing

disertai upaya mewujudkan kepentingan bersama.16

Hubungan diplomatik setiap negara

termasuk bagian penting dalam interaksi internasional. Ini merupakan komunikasi antar

negara yang berhubungan resmi, dengan ditandai dengan saling menerima perwakilan negara.

Pada 8 Agustus 1967, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Singapura

menyapakati Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini adalah awal lahirnya ASEAN. Selanjutnya,

hubungan diplomatik Singapura terhadap Indonesia secara resmi dimulai tanggal 7

September 1967.17

Hubungan tersebut ditandai dengan diundangnya Menteri Luar Negeri

Singapura S. Rajaratnam oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik ke Indonesia

untuk mengadakan kerja sama bilateral.18

Pertukaran proposal kerja sama kedua negara di

berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya pun mulai

dilakukan sejak saat itu.

Hubungan Singapura-Indonesia pada masa Pemerintahan Lee Kuan Yew-Soeharto

sangat erat. Pada tanggal 25 Mei 1973, Singapura dan Indonesia bersepakat tentang

penetapan garis batas laut untuk kedua negara di Selat Singapura.19

Kerja sama ini,

16

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global

(Bandung: Alumni, 2003), h. 510.

17 Esthi Maharani, “Melawat Ke Jakarta: Presiden Singapura Disambut SBY,” website republika,

artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/28/me6zu8-

melawat-ke-jakarta-presiden-singapura-disambut-sbydiakses

18Lihat “About Embassy,” website mfa, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam

http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/jakarta/about_the_embassy.html

19 Lihat “Perjanjian Internasional,” website kemlu, diakses pada 8 Maret 2014 dalam

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index

19

merupakan yang pertama setelah lima tahun saling membuka hubungan diplomatik pada

tahun 1967.

Pada tahun 1980, Singapura dan Indonesia membuka kerja sama di jalur ekonomi.

Kesepakatan kedua negara dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1980 di Singapura, meliputi

kerja sama ekonomi dalam rangka pengembangan area Batam.20

Kerja sama dilakukan dalam

bentuk penyediaan lahan dan tenaga kerja yang lebih banyak dan murah. Karena terbatasnya

wilayah serta tenaga kerja, Singapura sulit melakukan untuk industrialisasi. Karenanya,

Singapura memilih Batam sebagai wilayah ekspansi ekonomi untuk kemajuan kedua negara

yaitu Singapura dan Indonesia.21

Kerja sama Singapura dengan Batam terbentuk dengan

nama Batam, Bintan, Karimun (BBK). Singapura ikut berinvestasi dalam memajukan

perekonomian kawasannya. Wilayah BBK ini, mewujudkan zona perdagangan bebas bagi

Singapura di wilayah Indonesia.

Kemudian pada 28 Juni 1991 di Jakarta, Singapura dan Indonesia bekerja sama dalam

mengembangkan sumber-sumber air di Propinsi Riau. Singapura ingin mencari alternatif

pemasokan air ke negaranya dari Indonesia, agar tidak terlalu bergantung kepada Malaysia.22

Kerja sama ini masih terus dilakukan dan direncanakan berlangsung selama seratus tahun

sejak pertukaran piagam ratifikasi dilakukan.

20

Ibid.

21 Lihat “DK FTZ Batam, Bintan, Karimun Harus Punya Tim Analisis,” website metrobatam, artikel

diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://www.metrobatam.com/index.php/life-style/19-all-artikel/news/540-dk-

ftz-batam-bintan-karimun-harus-punya-tim-analisis

22 Lihat “Perjanjian Internasional,” website kemlu, diakses pada 8 Maret 2014 dalam

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index

20

Di bidang pertahanan, kerja sama kedua negara baru dilakukan pada Juni 1980.23

Ini

diwujudkan melalui latihan bersama dilakukan oleh militer Indonesia dan Singapura di

Madiun. Bentuk kerja sama pertahanan ini diberi nama Latma Elang Indopura 1/80. Lebih

jelasnya tentang hubungan strategis Singapura dan Indonesia akan dijelaskan pada sub bab

berikutnya.

C. Hubungan Strategis dan Keamanan Singapura-Indonesia

Bentuk kerjasama pertahanan pertama yang pernah dilakukan Singapura dan

Indonesia adalah latihan bersama yang diberi nama sandi Latma Elang Indopura 1/80 (latihan

bersama antara Indonesia dan Singapura) yang dilaksanakan di Lapangan Udara (Lanud)

Iswahyudi, Madiun.24

Latihan ini merupakan latihan tempur Republic of Singapore Armed

Force (RSAF) dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/sekarang Tentara Negara

Indonesia [TNI]). Latihan ini menggunakan pesawat F-86 Sabre dari TNI Angkatan Udara

(AU) dan Hawke Hunter dari RSAF. Kegiatan tersebut digelar pada Juni 1980 di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1989, latihan antara TNI dan RSAF semakin maju. Prasarana

latihan dibangun seperti Air Weapon Range (AWR). Kemudian pada tahun 1991,

dikembangkan Air Combat Manuvering Range (ACWR) bagi Angkatan Udara (AU). Di

tahun yang sama dilakukan pembuatan Overland Flying Training Area (OFTA) bagi militer

penerbang. Seluruh sarana ini didirikan di Pekanbaru, Indonesia. Semuanya terpusat di

Lapangan Udara (Lanud) sebagai kantor Detachment Squadron serta Joint Shelter.25

23

F. Djoko Poerwoko, “Ekstradisi Mungkinkah Kedaulatan Dilepas,” Kompas, 29 Juni 2007, h. 57.

24 Ibid.

25 Ibid.

21

Pada tanggal 21 September 1995 – 14 April 2003, juga telah disepakati akses dua area

latihan militer (Military Training Area/MTA) bagi Singapura, dan proyek bersama

pembangunan sejumlah fasilitas latihan militer.Singapura mendanai program kerja sama

militer dengan Indonesia. Proyek pengembangan sarana latihan militer ini, dilaksanakan di

Provinsi Riau, Kepulauan Riau, serta Area Baturaja di Sumatera Selatan.26

Tentara Indonesia sejak tahun 2011 pun dapat melakukan latihan di Singapura. Ini

merupakan bentuk kesepakatan kerja sama pertahanan Singapura dengan Indonesia. Pada

tanggal 27 Juli 2011 di Jakarta, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen bertemu dengan

Wakil Presiden Boediono. Pertemuan ini menyepakati bahwa 600 perwira setiap tahunnya

dari Indonesia dapat melakukan latihan militer di Singapura, demikian sebaliknya.27

Dengan melihat bentuk-bentuk kerja sama pertahanan yang dilakukan Singapura

dengan Indonesia maka dapat disimpulkan, bahwa kedua negara menyadari adanya

kepentingan strategis untuk saling membantu di area pertahanan. Berbagai kerja sama ini

memang bukan berupa aliansi, melainkan kemitraan. Artinya, Singapura memilih bersahabat

dengan Indonesia untuk bersama menjaga keamanan negara masing-masing. Peningkatan

kualitas tentara, terus diperkuat dengan latihan bersama.

Namun, selain berbagai perkembangan tersebut, terjadi juga kendala dalam

meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara. Salah satunya adalah Defence

26

Wisnu Dewabrata, “Kerjasama Pertahanan Repotnya Menukar “Uang” untuk “Ruang”,” Kompas, 16

Juli 2007, h. 36.

27 Bayu Galih dan Aries Setiawan, “600 Perwira Latihan di Singapura tiap tahun,” wensite viva, artikel

diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/236176--600-perwira-latihan-di-

singapura-tiap-tahun-

?&action=get_image&id=20081122175608&width=700&height=450&view=beasiswa&TB_iframe=true

22

Cooperation Agreement (DCA) yang masih terhambat implementasinya karena gagal

ratifikasi. Lebih jelasnya mengenai DCA akan dibahas di bab berikutnya.

23

BAB III

Kegagalan Ratifikasi Defence Cooperation Agreement (DCA)

Bab ini akan menguraikan tentang kompleksitas materialisasi DCA Singapura-

Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan pemaparan tentang DCA, kemudian dilanjutkan

dengan identifikasi masalah penolakan ratifikasi DCA di Indonesia. Deksripsi lebih rinci

terkait persuasi Singapura ke Indonesia dalam DCA akan dipaparkan pada bagian akhir bab

ini.

A. Usulan Awal Defence Cooperation Agreement (DCA)

Usulan Defence Cooperation Agreement (DCA) mulai digulirkan pada tahun 2005.1

Kerja sama pertahanan antara Singapura dan Indonesia terealisasi dalam bentuk latihan

bersama. Latihan tersebut, dilakukan oleh para militer kedua negara di wilayah Indonesia.

Daerah itu mencakup wilayah Alfa Satu, Alfa Dua, dan Bravo.2

Pada tahun 2006, pembicaraan mengenai DCA sudah berlangsung dalam empat kali

pertemuan. Pertemuan perwakilan dari Singapura dan Indonesia membicarakan apa saja yang

menjadi hak dan kewajiban dalam DCA. Adanya dialog mengenai DCA menunjukkan bahwa

kerja sama pertahanan begitu penting bagi kedua negara. Kerja sama ini diusulkan oleh

Singapura karena memerlukan sarana latihan militer. Singapura melihat Indonesia adalah

tempat yang tepat untuk melakukan latihan militer (MTA-Military Training Area).3

1 Heru, “DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tidak Dikaitkan DCA,” website Antara, artikel

diakses pada 8 Maret 2014 dalam www.antaranews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjian-ekstradisi-ri-

singapura-tidak-dikaitkan-dca

2 Daerah Alfa Satu, Alfa Dua, dan Bravo adalah wilayah yang disepakati sebagaimana tertuang di

dalam pasal 3 DCA. Wilayah tersebut adalah wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 di daerah

Sumatera.

3 Heru, “DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tidak Dikaitkan DCA,” website Antara, artikel

diakses pada 8 Maret 2014 dalam www.antaranews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjian-ekstradisi-ri-

singapura-tidak-dikaitkan-dca

24

Negosiasi untuk mewujudkan DCA juga pernah dilakukan di Indonesia. Pada tanggal

9-10 April 2007 diadakan pertemuan di Jakarta, di mana pihak Indonesia diwakili oleh

mantan Menlu Ali Alatas dan Singapura diwakili oleh Wakil PM Jayakumar. Pertemuan

tersebut merupakan negosiasi sejumlah persoalan yang masih mengganjal hubungan kedua

negara, diantaranya masalah DCA.4 Dalam hasil pertemuan tersebut, Singapura meyakinkan

bahwa DCA akan mempererat hubungan Singapura dan Indonesia.

Pada 27 April 2007, penandatanganan DCA telah disepakati oleh kedua pemerintah

Singapura dan Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Singapura Theo Chee Hean dan

Menhan Indonesia Juwono Sudarsono menandatangani perjanjian ini. Sedangkan, Perdana

Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Indonesia Susilo Bambang

Yudhoyono menjadi saksi dalam kesepakatan kerja sama pertahanan ini yang

diselenggarakan di Tampak Siring, Bali.5

DCA merupakan usaha Singapura untuk meningkatkan kerja sama pertahanannya.

Singapura memberi alat-alat canggih, sedangkan Indonesia memberi tempat untuk

mensimulasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alusista) dari Singapura. Karena luasnya

wilayah Indonesia, Singapura menganggap bahwa negara yang bertetangga ini dapat menjalin

hubungan yang lebih kokoh. Dalam pembukaan isi DCA disebutkan bahwa, Singapura akan

memberi kontribusi pembiayaan selama kerja sama itu berlangsung.6

Kerja sama pertahanan ini juga menegaskan prinsip untuk saling menghormati kepada

semua pihak. Dalam Pasal 1 DCA disebutkan, bahwa model hubungan latihan bersama ini

menganut asas kesetaraan dan prinsip saling menghormati. Penghormatan Singapura dan

4 Wisnu Dewabrata, “Kerja Sama Pertahanan Repotnya Menukar “Uang” Untuk “Ruang”,” Kompas,

16 Juli 2007, h. 36.

5 Ikrar Nusa Bhakti, “Antara Ruang dan Uang,” Kompas, 7 Juni 2007, h. 6.

6 Pasal DCA, h. 1 yaitu peningkatan kerja sama pertahanan akan memberi kontribusi pada hubungan

pertahanan nasional kedua belah pihak yang saling menguntungkan.

25

Indonesia dalam perjanjian ini, adalah wujud hubungan bilateral kedua negara yang erat.

Tanpa hubungan yang harmonis, tidak mungkin kerja sama tersebut dapat terjalin.

Dalam DCA, Singapura dan Indonesia menyepakati bahwa latihan militer akan

digelar di wilayah Indonesia. Dalam perjanjian itu, wilayah yang digunakan adalah Alfa 1,

Alfa 2, dan Area Bravo. Ketiga wilayah ini bertempat di laut yang dapat digunakan oleh

militer udara dan laut. Sebelumnya, wilayah yang diajukan Singapura adalah lima lokasi

yaitu Alfa 1 dan 2, Area Bravo, Baturaja dan Pulau Ara. Indonesia hanya menyapakati tiga

lokasi yaitu Alfa 1 dan 2 serta Area Bravo. Wilayah Baturaja dan Pulau Ara tidak mendapat

izin dari pihak Indonesia.7 Walau hanya mendapat tiga tempat latihan di wilayah Indonesia.

Singapura tetap siap dengan hasil dari kesepakatan bersama dengan Indonesia. Sebagaimana

yang tertuang dalam Pasal 3 DCA.

Daerah Alfa 1 dan 2 serta Area Bravo adalah wilayah untuk tentara Angkatan Udara

dan Angkatan Laut. Sedangkan, Angkatan Darat Singapura tidak memiliki tempat khusus di

daratan Indonesia untuk latihan bersama. Hal ini dikarenakan, wilayah Baturaja yang

diusulkan oleh Singapura, tidak berhasil untuk disepakati. Baturaja yang bertempat di

Palembang tidak digunakan untuk latihan, karena merupakan tempat latihan militer

Indonesia. Selain Baturaja, daerah Pulau Ara juga tidak disepakati untuk dipakai oleh militer

Singapura. Ketiga wilayah yang diberikan dalam DCA sudah cukup luas untuk latihan

pertahanan Singapura dan Indonesia.8

Bagi Indonesia, Tentara Nasional Indoenesia (TNI) dituntut meningkatkan

profesionalitas dalam menjaga negara. Salah satu usaha itu adalah handal saat latihan. Djoko

Suyanto mengarahkan, profesionalitas dan ketangguhan TNI memerlukan latihan yang

7 Rakaryan Sukarjaputra, “RI-Singapura Benang Kusut Dua Perjanjian RI-Singapura,” Kompas, 8 Juli

2007, h. 5

8 Dwa dan Jon, “Singapura Dilarang Libatkan Pihak Ketiga di Baturaja,” Kompas, 23 Juni 2007, h. 4

26

didukung dengan sarana, prasarana, dan peralatan yang modern. Tetapi, pemerintah Indonesia

sayangnya belum mampu menyediakan semua itu.9 Disinilah DCA yang ditawarkan oleh

Singapura dapat mengatasi keterbatasan sarana militer di Indonesia.

DCA menjadi kesempatan bagi militer Indonesia untuk mengasah kemampuan

pertahanannya. Meminjam istilah Muladi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional

(Lemhanas) Indonesia pada tanggal 5 Juli 2007, bahwa DCA adalah kesempatan dan sarana

latihan bersama dengan tentara Singapura.10

Artinya latihan bersama itu dapat meringankan

anggaran pertahanan negara yang masih terbatas di Indonesia.11

Sehingga, latihan-latihan

untuk para tentara Indonesia dapat digelar dengan canggih sesuai isi DCA.

Banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia dari DCA. Pada 16 Juli

2007, Pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa poin yang menguntungkan bagi

Indonesia, yaitu: (1) Singapura bersedia membiayai 90 persen fasilitas latihan militer di

Baturaja (Sumsel) dan kawasan latihan militer Seabu (Pekanbaru), dan setelah 20 tahun

menjadi milik Indonesia; (2) akses TNI meggunakan fasilitas kawasan latihan perang maupun

peralatan militer Singapura, seperti simulator tempur milik Singapura; (3) Indonesia menjadi

penentu kapan waktu dan dengan siapa Singapura berlatih; (4) Memberikan kerangka hukum

yang lebih pasti dan mempertegas batas wilayah latihan perang Singapura; (5) Indonesia

berhak menggunakan wilayah udara dan laut Singapura untuk latihan terbang dan patroli; (6)

Semua personel militer Singapura yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk

kepada hukum Indonesia.12

9 Dwa, “Kerja Sama Pertahanan Panglima TNI Bantah DCA Antara RI dan Singapura Tidak

Menguntungkan,” Kompas, 24 Mei 2007, h. 2.

10 Dwa, “Kerja Sama Bilateral Pemerintah Tetap Harus Jaga Harga Diri dan Kedaulatan,” Kompas, 6

Juli 2007, h. 3.

11 Pada tahun 2007, Anggaran belanja pertahanan Indonesia hanya US$ 2,6 M. Dibandingkan

Singapura yang mencapai US$ 10,05 M. Data ini diperoleh dari Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008.

12 “Nasib Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura,” Kompas, 17 Juli 2007, h. 1.

27

Singapore Air Force (SAF) memang jauh mengungguli TNI. Ini diantaranya terlihat

dari data kepemilikan pesawat tempur udara (Air Force) Singapura dan Indonesia. Data

selengkapnya mengenai kepemilikan Air Force berdasarkan Military Balance dapat dilihat

pada tabel berikut.13

Tabel III. 1 Jumlah Kepemilikan Air Force Tahun 2007

Jenis Indonesia Singapura

Aircraft

Combat

94 108

Helicopter 49 64

Jumlah 143 172

Sumber: Data dari Miltary Balance 2008

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan jumlah pesawat tempur Singapura

dengan Indonesia berbeda dua puluh Sembilan pesawat. Pesawat tempur memang menjadi

prioritas instrumen pertahanan Singapura. Helikopter Indonesia hanya mempunyai empat

puluh sembilan, sedangkan Singapura yang negara kecil memiliki enam puluh empat.

Indonesia sebenarnya perlu memiliki pesawat tempur yang lebih banyak karena memiliki

wilayah yang luas dibandingkan Singapura yang kecil. Ini menjadi salah satu alasan mengapa

kerja sama pertahanan perlu dilakukan Singapura dan Indonesia untuk peningkatan kualitas

para tentaranya melalui DCA.

Walau banyak keuntungan yang didapatkan Indonesia dalam kerja sama pertahanan

ini. Terdapat juga perbedaan pendapat bahkan penolakan DCA oleh Parlemen di Indonesia.

Hal ini, akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

13

Military Balance, (London: The International Institute for Strategic Studies [IISS], 2008).

28

B. Penolakan Ratifikasi DCA oleh Parlemen Indonesia

Awal wacana penolakan DCA digulirkan oleh seorang analis hukum internasional,

Hikmahanto Juwana. Pada tanggal 25 April 2007, DCA mendapat protes dari pakar hukum

ini, bahwa: “DCA bukanlah prioritas bagi Indonesia”. DCA yang berlatarbelakang untuk

latihan militer, belum perlu dilakukan antara Singapura dan Indonesia. Untuk itu, DCA

sebelum ditandatangan oleh kedua pemerintah, mendapatkan respon negatif oleh Guru Besar

Hukum Internasional tersebut.14

Senada dengan Hikmahanto, Amin Rais yang pernah menjadi Ketua Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), menilai bahwa DCA lebih memberi keuntungan ke

Singapura. Indonesia sebagai pihak yang diajak kerja sama tidak memperoleh hasil positif

dari DCA. Respon mantan Ketua MPR ini memberi sinyal bahwa proses DCA harus

dihentikan karena tidak menghasilkan apa-apa buat Indonesia.15

Dengan melihat reaksi para tokoh di atas, maka Menhan kemudian memberi

pernyataan ratifikasi tentang DCA. Pada tanggal 30 April 2007, Juwono Sudarsono

menjelaskan bahwa DCA akan meningkatkan kemampuan militer Indonesia. Sejumlah

fasilitas juga akan diberi dari Singapura sebagai sarana latihan.16

Berikut gambar peta

wilayah Indonesia yang disepakati oleh Menhan Juwono Sudarsono dan Menhan Singapura

Theo Chee Hean.

14 Tra, “DPR Diminta Tunggu Penyerahan Dokumen Penolakan Perjanjian Kerja Sama RI-Singapura

Terburu-buru,” Kompas, 27 Juni 2007, h. 4.

15 Ibid.

16 Ibid.

29

Gambar III. 1 Peta Wilayah DCA Singapura dan Indonesia

Sumber: www.kemlu.go.id

Gambar di atas adalah wilayah Indonesia yang dapat digunakan oleh Singapura untuk

menggelar latihan militer.

Pada tanggal 1 Mei 2007, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pun menyatakan

dukungan bagi DCA dengan memastikan bahwa tidak ada wilayah Indonesia yang ditukar

melalui perjanjian terkait. Beliau menanggapi, bahwa DCA murni untuk latihan militer. DCA

Singapura dan Indonesia merupakan peluang kedua negara untuk latihan dengan peralatan

modern di wilayah Indonesia.

Pada tanggal 3 Mei 2007, Hassan Wirajuda meminta agar anggota Komisi 1 DPR

memandang DCA secara menyeluruh. DCA bukanlah proses menjual wilayah Indonesia.

DCA disepakati sebagai kerangka kerja area latihan dan transfer teknologi di bidang militer.17

17

Ibid.

30

Pada tanggal 14 Juni 2007, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia pun ikut

mempertimbangkan DCA.18

DPD mengambil langkah untuk mengirim surat ke DPR agar

klausul-klausul perjanjian dengan Singapura itu dapat direvisi. Perjanjian tersebut harus

saling menguntungkan bagi Indonesia dan Singapura. Lain lagi dengan pendapat Yusron Ihza

Mahendra Wakil Ketua Komisi 1 DPR di periode 2004-2009 pada saat yang sama.

Menurutnya, negara Indonesia tidak dapat diganti dengan DCA.19

Maksudnya, wilayah

teritori Indonesia tidak bisa ditukar dengan sebuah perjanjian pertahanan dengan negara lain.

Latihan pertahanan di wilayah Indonesia dapat memberi akses negara lain untuk mengetahui

kelemahan pertahanan kita. Ini tidak dapat diterima hingga kapanpun.

Pada 24 Juni 2007, mayoritas anggota Komisi 1 DPR yang membidangi masalah

pertahanan dalam negeri menolak DCA. Memakai istilah Yuddy Chrisnandi yang saat itu

menjadi anggota Komisi I DPR, bahwa kerjasama pertahanan ini tidak bermanfaat nyata bagi

kepentingan nasional Indonesia.20

Artinya, DCA tidak memberikan manfaat yang utama

untuk Indonesia.

Seperti halnya dikemukakan Mahfudz Siddiq, salah satu anggota DPR pada 4 Juli

2007 di Jakarta, pemerintah perlu meninjau kembali DCA. Ini terutama terkait pasal-pasal

yang merugikan kepentingan negara agar ada perbaikan.21

Siddiq terutama memprotes pasal 3

tentang penggunaan peluru kendali sebanyak 4 kali dalam setahun di Area Bravo, yang

18

Ibid.

19 Lihat “DPR Pertanyakan Kelanjutan DCA Pada Pemerintah Jakarta,” website Wartaterkini, artikel

diakses pada 6 Februari 2014 dari http://www.wartaterkini.com/92/74/42/dpr-pertanyakan-kelanjutan-dca-pada-

pemerintah.htm

20 Lihat “DCA RI-Singapura Mahasiswa Menolak Latihan Militer Asing,” Kompas, 28 Juni 2007, h.4.

21 Saat itu, Mahfudz Siddiq masih menjabat di anggota Komisi II DRP RI dan tahun 2010, terpilih

sebagai Ketua Komisi I. Pernyataan ini sebagai mewakili suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai

partai pendukung pemerintah. Lihat Sut, dkk., “Perjanjian Pertahanan DPR Minta Presiden Tinjau Ulang

DCA,” Kompas, 5 Juli 2007, h. 1.

31

menurutnya perlu diminimalisir. Bagi Siddiq, intensitas latihan peledakan peluru kendali

tersebut terlalu banyak dan dapat merusak ekosistem Indonesia. Tanpa merevisi klausul yang

merugikan ini, DCA tidak dapat diratifikasi. Hanya bila kalau kepentingan nasional sudah

terpenuhi, maka DPR akan menyetujuinya.

Tabel di bawah ini menunjukkan berbagai opini menjelang penolakan ratifikasi

DCA:22

Tabel III.2 Opini Publik di Indonesia Menjelang Penolakan Ratifikasi DCA

No Tanggal Keterangan

1 23 April 2007 Pembahasan perjanjian kerja sama di Singapura selesai

2 25 April 2007

Hikmahanto Juwana (Pakar Hukum Internasional)

menilai perjanjian tak efektif sedangkan Lee Kuan

Yew tidak mengkhawatirkannya

3 27 April 2007 Penandatanganan perjanjian di Istana Tampak Siring,

Bali

4 28 April 2007 Amien Rais menilai perjanjian DCA itu hanya

mengungtungkan Singapura

5 30 April 2007 Menhan Juwono Sudarsono siap memberi penjelasan

tentang DCA

6 1 Mei 2007

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan,

tidak mungkin menjual negara dalam perjanjian kerja

sama itu

7 3 Mei 2007 Menlu Hassan Wirajuda ingin Komisi I DPR melihat

perjanjian itu secara utuh

8 14 Juni 2007 DPR menolak kerja sama pertahanan

9 25 Juni 2007

Dalam rapat kerja dengan Menlu, Komisi I DPR

berkesimpulan menolak perjanjian kerja sama

pertahanan dengan Singapura.

Sumber: Tra, “DPR Diminta Tunggu Penyerahan Dokumen,” Kompas, 27 Juni 2007, h. 4.

22

Ibid.

32

Pada intinya, DPR Indonesia menolak perjanjian kerja sama keamanan dengan Singapura.

dengan penilaian bahwa Indonesia sebagai pemberi lahan latihan merasa sangat dirugikan

dan menguntungkan Singapura. Analis LIPI, Ikrar Nusa Bakti, menyatakan bahwa pasal-

pasal DCA tidak secara jelas mengklarifikasi keuntungan bagi DCA. Bahkan, DCA

berpotensi merugikan karena mengatur kegiatan latihan militer di Area Bravo dan Alfa yang

sebenarnya merupakan zona ekonomi Indonesia. Hal-hal ini membuat DPR memutuskan

untuk menolak ratifikasi DCA.

C. Upaya Singapura Mewujudkan DCA di Indonesia

Meskipun DPR telah menolak ratifikasi, Singapura terus berupaya untuk

merealisasikan DCA dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo di depan

Parlemen Singapura mengatakan, Singapura akan terus bersabar dan akomodatif atas

keinginan Indonesia untuk mengubah perjanjian kerja sama pertahanan ini.23

Pernyataan Yeo

tersebut adalah indikasi bahwa Singapura tidak akan mundur dalam mendorong ratifikasi

DCA. Singapura pun berharap draft revisi DCA dapat kembali menyatukan dua negara dalam

kemitraan.

Hanya saja, Menlu Yeo menyatakan keengganannya untuk menerima revisi yang

terlalu substanif dalam DCA. Menurutnya, tuntutan Indonesia untuk merubah substansi dari

DCA sama saja dengan membatalkan perjanjian.24

DCA bagi Singapura sudah final saat telah

ditandatangani pada tahun 2007. Perubahan dapat terjadi, tetapi tidak merubah inti dari

perjanjian tersebut. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Ketua Badan Kerja Sama Antar-

Parlemen Singapura Abdillah Toha, mengutip penjelasan Presiden Singapura tanggal 16 Juli

2007, bahwa memungkinkan perjanjian itu akan batal karena Singapura tampaknya tidak mau

23

Hikmahanto Juwana, “DCA, Hilang Muka Atau Kepercayaan Rakyat?,” Kompas, 19 Juli 2007, h. 6.

24 Lihat Dwa, “Singapura Pertahankan Prinsip DCA Harus Sesuai Kepentingan RI,” Kompas, 17 Juli

2007, h. 1.

33

diatur oleh Indonesia dalam penyelesaian Implementing Agreement (IA) wilayah Bravo.25

Singapura juga melakukan tawar-menawar di internalnya terkait DCA agar perjanjian tetap

berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Upaya selanjutnya untuk mewujudkan DCA dilakukan melalui kunjungan Panglima

Angkatan Bersenjata (AB) Singapura Letnan Jenderal Desmond Kuek ke Jakarta tanggal 12

Juli 2007, bertemu Menhan Indonesia Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Marsekal Djoko

Santoso membicarakan hubungan kedua negara. Menurut Panglima AB Singapura,

kedatangannya merupakan pertemuan formal dalam rangka kerja sama pertahanan awal

kedua negara. Singapura dan Indonesia sudah menjalin hubungan pertahanan sejak 1970-an

dan hasilnya positif.26

Hubungan ini terus diperkuat dengan melakukan berbagai kerja sama

yang bernilai positif seperti kerja sama pertahanan. Kunjungan ini dilakukan Singapura, agar

DCA sebagai bagian dari kerja sama pertahanan tetap terbuka untuk disepakati.

Pertemuan dengan Presiden Indonesia juga dilakukan oleh Wakil PM Singapura pada

Rabu, 14 September 2007 di Jakarta. Pembicaraan dua pemerintah negara ini membicarakan

sejumlah hal tentang keamanan regional.27

Wakil PM Singapura yang merangkap sebagai

Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional membawa misi untuk mempersuasi agar

DCA dapat diratifikasi di Indonesia.

Pada tahun 2008, Singapura tetap menanti respon dari Indonesia terkait DCA.

Menurut Menteri Pertahanan Singapura Ten Chee Hean, Singapura akan bersikap lebih sabar

25

Ibid.

26 Dwa dan Che, “Negosiasi Area Bravo Oleh Deplu Panglima AB Singapura di Jakarta,” Kompas, 13

Juli 2007, h. 15

27 Why dan Edn, “Pembicaraan Wilayah udara Masih Tetap Terbuka,” Kompas, 15 September 2007, h.

4.

34

agar perjanjian ini bisa diratifikasi segera oleh DPR. Perjanjian ini memuat kepentingan

Singapura yang mesti diperjuangkan.28

Pada tahun 2009, usaha Singapura untuk melancarkan ratifikasi DCA terus berlanjut.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kembali menegaskan bahwa penolakan

terhadap DCA akan merugikan Indonesia.29

Ini terutama terkait kepentingan Indonesia

terhadap perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang akan ikut tertunda bila DCA tidak

segera diratifikasi.30

Singapura menjadikan DCA sebagai syarat terlaksananya perjanjian

ekstradisi dengan Indonesia. Tanpa perjanjian ekstradisi, Indonesia akan kesulitan mengadili

beberapa koruptornya yang melarikan diri ke Singapura seperti Sjamsul Nursalim kasus

korupsi BLBI Bank BDNI yang merugikan negara Rp 6,9 triliun dan 96,7 juta dollar

Amerika.31

Pada tahun 2010, kelanjutan usaha Singapura tidak berhenti. Tanggal 8 Desember

2010, sebagai salah satu upaya dalam memuluskan DCA, dibentuklah kerjasama pertahanan

dalam bentuk lain. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sepakat untuk

28

Ini merupakan pidato Menteri Pertahanan Singapura di hadapan Komite Singapura pada 29 Februari

2008. Dapat dilihat “Our Regional Security Lanscape,” website Mindef, artikel diakses pada 6 Februari 2014

dalam

http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2008/feb/29feb08_nr/29feb08_speech.html#.

U3bZv3Z2SXs

29 Paket perjanjian ini yaitu ekstradisi dan DCA dipaketkan pada Oktober tahun 2005 di Bali oleh

Presiden Indonesia dan PM Singapura. Lihat Simon Saragih, “Singapura Berpikir Komprehensif dan Taktis,”

Kompas, 14 Agustus 2009, h. 54.

30 Pemaketan dua perjanjian ini yaitu DCA dan Ekstradisi dinyatakan secara informal oleh Lee Hsien

Loong PM Singapura dan Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia di Tampak Siring, Bali pada awal

Oktober 2005. Sehingga dua perjanjian ini harus sama-sama disepakati agar dapat diberlakukan bagi kedua

negara. Lihat Heru, “DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tidak Dikaitkan DCA,” website Antara,

artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam www.antaranews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjian-ekstradisi-ri-

singapura-tidak-dikaitkan-dca

31 Maria Natalia, “Daftar 45 Pelarian Indonesia Ke Luar Negeri,” website Kompas, artikel diakses pada

6 Februari 2014 dalam

http://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/Daftar.45.Pelarian.Indonesia.ke.Luar.Negeri

35

mendirikan sekolah instruktur penerbang tempur di Indonesia yang dibiayai oleh Singapura.

32 Ini merupakan cara lain untuk mempersuasi Indonesia dalam mendukung DCA.

Selanjutnya, pada pertemuan pada tanggal 14 September 2011 di Jakarta, Wakil

Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean, mengagendakan bertemu dengan Menteri

Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro. Dalam pertemuannya, Teo mengungkapkan

ketertarikannya dalam pengembangan industri pertahanan Indonesia. Teo mencontohkan

seperti kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembangunan pesawat tempur K/I

FX.33

Selain itu, pertemuan Teo dilanjutkan dengan Presiden Indonesia dengan

membicarakan isu keamanan regional.34

Hubungannya dengan DCA adalah agar DCA dapat

dinegosiasikan kembali. Diplomasi pemberian pesawat tempur oleh Singapura merupakan

cara agar sinyal kerja sama pertahanan masih terbuka dengan Indonesia.

Bahkan pada tahun 2012, lima tahun setelah penandatanganan DCA, Singapura masih

berusaha untuk melancarkan perjanjian ini. Pertemuan Perdana Menteri Lee Hsien Loong

dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2012, membicarakan

sejumlah bidang strategis, diantaranya DCA. Menurut Lee, Indonesia diharapkan dapat

merampungkan pembahasan rancangan perjanjian dengan segera.35

Upaya-upaya Singapura mewujudkan DCA dapat dilihat pada gambar berikut.

32

Lokasi pendirian sekolah penerbang ini masih dalam penjajakan. Singapura adalah investor kerja

sama pertahanan dengan Indonesia. Ini dapat dilihat dengan hubungan Singapura dan Indonesia sudah terjalin

sejak 30 tahun lalu yang dimula dengan latihan Elang Indopurai. Har, “RI-Singapura kerjasama,” Kompas, 9

Desember 2010, h. 2. Lihat juga Djibril Muhammad, “Wapres Sambut Positif Sekolah Penerbang Tempur,”

website Republika, artikel diakses pada 6 Februari 2014 dalam http://www.republika.co.id/berita/breaking-

news/nasional/10/12/10/151332-wapres-sambut-positif-sekolah-penerbang-tempur

33 Why dan Edn, “Pembicaraan Wilayah Udara Masih Tetap Terbuka,” Kompas, 15 September 2011, h.

4.

34 Ibid.

35 Why, “Indonesia-Singapura Bahasa Ekstradisi Lagi,” Kompas, 14 Maret 2013, h. 3

36

Gambar III.1 Upaya Singapura dalam mewujudkan DCA

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sumber: data diolah dari Kompas dari tahun 2007-2012.

Dari uraian-uraian di atas, upaya Singapura untuk mewujudkan DCA sangat gigih. Ini

menunjukkan bahwa ada kepentingan-kepentingan strategis yang dibawa dalam DCA. Pada

bab selanjutnya, akan diuraikan kepentingan Singapura di Indonesia yang melatarbelakangi

kepentingan Singapura dalam DCA.

Wakil PM Singapura

bertemu dengan Presiden

Indonesia membicarakan isu

keamanan regional.

Menteri Pertahanan (Menhan)

Singapura menghormati

penolakan ratifikasi DCA di DPR

Indonesia dan menunggu

kesempatan revisi.

PM Singapura terus membawa proposal

baru kerja sama pertahanan dengan

Indonesia. Ini bertujuan agar DCA dapat

kembali dibicarakan.

Pemerintah Singapura dan Indonesia sepakat

mendirikan sekolah penerbang di Indonesia

didanai oleh Singapura. Ini adalah diplomasi

Singapura agar DCA tetap terbuka untuk

ratifkasi.

Wakil PM Singapura dan Menhan Indonesia sepakat

dalam mengembangkan industri pertahanan. Ini adalah

metode lain Singapura agar DCA tetap dirundingkan

kembali.

PM Singapura dan Presiden Indonesia kembali

membicarakan tentang DCA dan Indonesia.

37

BAB IV

KEPENTINGAN SINGAPURA DALAM MEWUJUDKAN DCA DENGAN

INDONESIA

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai apa itu DCA, dilanjutkan dengan

menguraikan bagaimana DCA gagal diratifikasi di Indonesia. Bab tersebut juga menjelaskan

upaya Singapura mempersuasi Indonesia agar DCA dapat diratifikasi oleh DPR. Selanjutnya,

pada bab ini penulis akan membahas apa saja kepentingan Singapura di balik DCA untuk

menunjukkan alasan bersikukuhnya negara tersebut dalam mewujudkan kerja sama ini.

Paparan di bawah ini akan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga motif

kepentingan Singapura di balik DCA, yaitu: (1) menjaga ekosistem laut Singapura; (2)

counter trafficking dari Indonesia; (3) membantu koordinasi pengamanan aset Singapura di

perbatasan Indonesia. Penjelasannya sebagaimana berikut ini.

A. Latihan Militer Tanpa Merusak Ekosistem Laut Singapura

Berlatih tempur tanpa merusak ekosistem Singapura salah satu kepentingan Singapura

di belakang DCA. Menurut Adlan Nawawi, Singapura memiliki motif menjaga kehidupan

hayati lautnya.1 Sehingga Singapura ingin mendapatkan tempat latihan tempur yang tidak

membahayakan ekosistem nasionalnya. Singapura memiliki keinginan untuk menjaga

kehidupan lautnya yang cukup terbatas.2 Menurut Ikrar Nusa Bhakti latihan dengan

1 Wawancara dengan Adlan Nawawi (Staf Ahli Anggota Komisi I DPR RI) Jakarta, 26 Maret 2014.

2 Luas Singapura 712,4% km2 secara melingkar meliputi pulau-pulau yang disekelilingnya. Laut

Singapura sangat sempit, mengikuti luas daratannya. 12 mil adalah zona ekonomi eksklusif yang dipegang

Singapura. Lihat “Singapura,” website Kemlu, artikel diakses pada 6 Februari 2014 dalam

www.kemlu.go.id/singapore/Pages/CountryProfile.aspx?l=id

38

menembakkan peluru ke laut akan berakibat kepada kerusakan lingkungan.3 Hal ini

dikarenakan, getaran bahkan api dari peralatan militer dapat membunuh ikan serta terumbu

karang laut. Singapura menghindari hal ini terjadi di wilayahnya. Indonesia sendiri dianggap

memiliki ruang yang cocok untuk latihan militer karena luas lautannya. Bagi Singapura,

Indonesia memiliki banyak lokasi untuk melepaskan peluru dari peralatan militernya.

Ekosistem laut Singapura sangat terbatas, sehingga perlu merawat dan menjaga agar

kelestariannya tetap terjaga. Straits Times Singapura memberitakan bahwa Singapura sangat

menjaga keindahan lautnya sebagai daya tarik datangnya wisatawan.4 Tan Sri Lim Pemilik

Genting Group dan Resort World Sentosa (RWS) menargetkan 17 juta wisatawan pada tahun

2013 datang ke Singapura.5 Wisatawan akan diperlihatkan keindahan kehidupan laut yang

ada di Singapura. Kenyamanan dan ketenangan diciptakan sehingga menjadi daya tarik bagi

para turis mancanegara. Dalam hal ini, latihan militer di wilayah Singapura diupayakan

seminim mungkin. Kalau saja militer Singapura berlatih di pantainya, selain

mengkhawatirkan para tamu wisata, lingkungan laut akan ikut rusak akibat percobaan

tembakan ke laut.

B. Counter Human Trafficking dari Indonesia

DCA direncanakan untuk melegitimasi latihan militer di Area Bravo, Alfa 1 dan Alfa

2. Latihan ini meliputi pertukaran informasi, counter-terrorism dan latihan bencana alam di

Area Bravo dan Alfa. Ini merupakan area yang sebenarnya strategis dalam jalur human

trafficking (perdagangan manusia) menuju Singapura. Dalam peta berikut terlihat bahwa area

3 Ikrar Nusa Bhakti, “Antara Uang dan Ruang,” Kompas, 7 Juni 2007, h. 6

4 Lihat, “ New Experiences On The Quantum,” website Straittimes, artikel diakses pada 6 Februari

2014 dalam http://www.straitstimes.com/st/print/1762741

5 Harry Susilo, “Menikmati Sensasi Bawah Laut,” website Kompas, artikel diakses pada 6 Februari

2014 dalam http://tekno.kompas.com/read/2013/03/15/03472085/menikmati.sensasi.bawah.laut

39

yang menjadi tempat latihan militer dalam DCA merupakan jalur lalu lintas perdagangan

manusia :

Gambar IV.1 Peta Selat Malaka dan Area DCA

Sumber: www.fkpmaritim.org6

Gambar di atas menunjukkan bahwa area latihan militer yang direncanakan DCA ada

di wilayah Selat Malaka. Garis tebal di atas, merupakan jalur pelayaran kapal-kapal yang

memuat barang.7 Adapun 72% lalu lintas laut di Selat Malaka dilalui oleh kapal-kapal yang

membawa minyak dan mesin-mesin baik dari ataupun menuju negara di Afrika, Eropa, dan

6 Robert Mangindaan, “Response to Emerging Maritime Security Issues and The Role of ASEAN

Militaries and Related Security Agencies: Indonesia Case,” website Fkpmaritim, artikel diakses pada 8 Maret

2014 dari http://www.fkpmaritim.org/responses-to-emerging-maritime-security-issues-and-the-role-of-asean-

militaries-and-related-security-agencies-indonesia-case/

7 Agus S. Djamil, “Negeri Di Batas Dua Samudra Menggenggam Urat Nadi Ekonomi Dunia,” artikel

diakses pada 8 Maret 2014 dari http://io.ppijepang.org/j/files/Inovasi-Vol06-Mar2006.pdf#page=15

40

Asia Timur. Sehingga Singapura terus menjaga keamanan lautnya dengan menghadirkan

latihan militer di wilayahnya.

Skripsi ini berargumen bahwa ada maksud meningkatkan jumlah kehadiran militer

Singapura di Area Bravo dan Alfa 1, 2 untuk tujuan counter human trafficking.8 Menurut

Christopher Coker, kehadiran militer berfungsi untuk menjaga keamanan.9 Terkait dengan

DCA, latihan bersama di wilayah Indonesia sebagai monitoring keamanan bagi Singapura

untuk bebas dari human trafficking.

DCA mengatur latihan bagi Singapura selama di Indonesia. Singapura boleh latihan

selama tujuh hari setiap minggu dengan melakukan koordinasi pada Indonesia. Meskipun

kehadiran militer Singapura di area ini tidak bersifat permanen, namun periode latihan dapat

digunakan untuk memantau situasi perairan yang merupakan jalur human trafficking. Latihan

ini bisa dalam bentuk mencoba menjalankan kapal tempur dengan diawali koordinasi dengan

pihak Indonesia sebagai pihak pemilik wilayah. Walau tidak secara aktif melakukan latihan

militer bagi Singapura, keberadaannya dapat mengurangi human trafficking di wilayahnya.

Selain itu, apabila diakumulasi, semua bentuk latihan militer yang diatur DCA

memungkinkan militer Singapura untuk hadir di Area Bravo dan Alfa 1, 2 setiap bulan.

Latihan militer tersebut dalam bentuk latihan terbang, Search and Rescue (SAR), intelijen,

dan latihan di laut. Ini secara tidak langsung mempersempit ruang bagi praktik human

trafficking.

8 Dalam pasal 3 disebutkan, Singapura dapat menembakkan peluru kendali sebanyak 4 kali dalam

setahun di area Bravo.

9 Christopher Coker, Ethics and War in the 21

st Century (New York: Routledge, 2008), h. 7.

41

Selain masalah human trafficking dari Area Bravo dan Alfa 1,2 memang menjadi

masalah serius bagi Singapura. Ada juga masalah yang kejahatan di bidang pembajakan di

wilayah perairannya. Dari data International Maritim Beureau, Singapura pada tahun 2005

memiliki 7 kasus pembajakan. Sedangkan, di Selat Malaka terdapat 12 kasus pembajakan.10

Data pembajakan jalur laut yang tidak aman ini menciptakan beragam masalah seperti

pekerja ilegal, penyelundupan narkoba, terorisme dan pengungsi. Masalah pembajakan dan

human trafficking banyak terjadi di Singapura disebabkan ramainya lalu lintas perairan di

Selat Malaka.

Singapura memiliki bisnis utamanya pada jasa pelabuhan. Karenanya pengamanan

Selat Malaka itu sangat strategis dan DCA memberi akses bagi Singapura untuk hadir lebih

intens di kawasan ini. Adanya latihan bersama di Alfa 1, 2 dan Area Bravo, merupakan

langkah antisipasi Singapura dari ancaman transnasional yang terjadi di Selat Malaka.

Bagi Singapura, Indonesia tidak memiliki kapasitas border security yang bisa

diandalkan untuk mencegah masalah transnasional terjadi di Selat Malaka. Lemahnya

penjagaan perairan Indonesia berakibat pada ketidakamanan Singapura. Menurut Menteri

Pertahanan Singapura, Teo Chen Hean, penjagaan keamanan Selat Malaka adalah tanggung

jawab tiga negara pesisir yaitu Malayasia, Indonesia, dan Singapura.11

Oleh karena itu,

Singapura melangsungkan DCA bersama Indonesia untuk menjaga keamanan di Selat

Malaka.

10

Ichsan Maulidy, “Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura Dalam Mengatasi Masalah

Pembajakan di Perairan Selat Malaka 2004-2009,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011), h. 27.

11 Serene Chua Pui Hong, “Maritime Security: Possibilities for Terrorism and Challenges for

Improvement,” website Mindef, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari

http://www.mindef.gov.sg/imindef/publications/pointer/journals/2006/v32n2/feature4.print.html?Status=1

42

Ketidakpercayaan Singapura terhadap keamanan border management Indonesia

membuat Singapura mencari jalan lain untuk terlibat dalam keamanan Selat Malaka. Dalam

hal ini, DCA adalah salah satu cara agar Singapura dapat memiliki akses yang lebih luas

untuk menjaga arus trafficking yang bisa masuk ke negara Singapura dari Selat Malaka.

C. Membantu Koordinasi Pengamanan Aset Singapura di Perbatasan Indonesia

Latihan bersama di wilayah Indonesia merupakan usaha Singapura untuk menjaga

aset ekonomi negaranya. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV.2 Peta Selat Malaka dan Perusahaan Minyak Singapura

Sumber: www.fkpmaritim.org12

12

Robert Mangindaan, “Response to Emerging Maritime Security Issues and The Role of ASEAN

Militaries and Related Security Agencies: Indonesia Case,” website Fkpmaritim, artikel diakses pada 8 Maret

43

Gambar di atas menunjukkan bahwa area latihan bersama Singapura dan Indonesia

ada di wilayah perairan Selat Malaka. Gambar yang ada pada lingkaran di atas termasuk jalur

pengiriman minyak dari Indonesia ke Singapura dan begitu sebaliknya. Minyak mentah dari

Indonesia diekspor ke Singapura untuk diolah. Kemudian diimpor kembali ke Indonesia.

Jalur pengiriman minyak ini, diharapkan tidak terhambat oleh kejahatan. Sehingga, dengan

adanya militer di kawasan ini, dapat mencegah terhambatnya sentra ekonomi Singapura.

Skripsi ini berargumen bahwa Singapura mengadakan latihan bersama di kawasan

Alfa 2 untuk tujuan penjagaan aset. Menurut Senior Marketing and Distribution PT

Pertamina, Suhartoko, bahwa Marine Fuel Oil (MFO) adalah perusahaan minyak Singapura

yang menjual bahan bakar untuk kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka.13

Dalam hal ini,

keberadaan latihan di wilayah Selat Malaka sebagai safeguard aset Singapura. Aset penjualan

ini, merupakan penggerak roda perekonomian Singapura. Yaitu dengan menjual bahan bakar

dan militer digunakan untuk menjaga aktifitas tersebut dari kejahatan.

Untuk penjagaan aset Singapura di wilayah Selat Malaka, militer Singapura dan

Indonesia mengendalikan keamanan. Menurut Adlan Nawawi, DCA dilakukan sebagai upaya

memperkuat wilayah dan sentra-sentra perkonomian Singapura.14

Perusahaan penjual

minyak, penyedia perlengkapan kapal-kapal serta tempat transit kapal-kapal merupakan

bagian dari pusat-pusat perekonomian Singapura. Keamanan jalur-jalur perdagangan

2014 dari http://www.fkpmaritim.org/responses-to-emerging-maritime-security-issues-and-the-role-of-asean-

militaries-and-related-security-agencies-indonesia-case/

13 Rista Rama Dhany, “Pertamina: Singapura Kuasai Pasa Minyak di Selat Malaka,” website Detik,

artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari

http://finance.detik.com/read/2014/02/13/084439/2495501/1034/pertamina-singapura-kuasai-pasar-minyak-di-

selat-malaka

14 Wawancara dengan Adlan Nawawi (Staf Ahli Anggota Komisi 1 DPR RI) Jakarta, 26 Maret 2014.

44

Singapura harus steril dari kejahatan. Wilayah Area Alfa 2 sebagai tempat latihan dan

sekaligus digunakan untuk pengawasan daerahnya.

Bagi Singapura, kemampuan patroli keamanan Indonesia di Selat Malaka tidak serius.

Singapura sangat concern untuk menjaga kualitas keamanan di jalur perdagangan tersebut.15

Hadirnya DCA Singapura dan Indonesia, sebagai penunjang agar keamanan jalan ekonomi ke

Singapura dapat berjalan aman. Selat Malaka yang dilalui banyak kapal-kapal barang,

manarik perhatian pembajak. Upaya memberantas penghambat kapal ini yang dilakukan

militer Singapura dan Indonesia dalam DCA.

Ketidakseriusan Indonesia dalam menjaga keamanan jalur perdagangan di Selat

Malaka membuat Singpura memberi akses dalam menjaga rute perdagangan ini secara

bersama. DCA menjadi pilihan bagi Singapura ke Indonesia untuk saling menjaga aset

perekonomian yang penting bagi kedua negara. Kehadiran militer dengan latihan bersama

digunakan untuk penjagaan dari segala bentuk kejahatan.

15

Ichsan Maulidy, “Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura Dalam Mengatasi Masalah

Pembajakan di Perairan Selat Malaka 2004-2009, h. 49.

45

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi motivasi kepentingan

Singapura sehingga berupaya agar DCA dapat diwujudkan di Indonesia. Pada bab pertama

telah dijelaskan bahwa DCA adalah perjanjian kerja sama pertahanan antara Singapura dan

Indonesia. Meski demikian, kerja sama ini tidak berhasil diwujudkan Singapura karena gagal

diratifikasi oleh DPR di Indonesia. Sehingga, perlu upaya yang gigih oleh Singapura untuk

terus melakukan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.

Sebelum menganalisa tentang DCA dan masalah ratifikasinya di Indonesia, penulis

terlebih dahulu membahas mengenai hubungan bilateral Singapura dan Indonesia. Di bagian

ini, isi pembahasan lebih menekankan hubungan strategis Singapura dan Indonesia. Dari data

yang didapat, Indonesia memegang peranan penting bagi wilayah keamanan Singapura.

Selanjutnya, bab tiga menggambarkan DCA yang gagal diratifikasi oleh Parlemen

Indonesia. Namun demikian, Singapura terus berupaya untuk merealisasikan DCA untuk

dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati. Penulis menemukan fakta bahwa Singapura

berusaha mempersuasi Indonesia dengan berbagai insentif kerja sama pertahanan yang lain

dengan Indonesia. Singapura juga mengancam untuk menolak perjanjian ekstradisi yang

dibutuhkan Indonesia apabila DCA tidak terlaksana.

Dalam analisa mengenai kepentingan Singapura dalam DCA pada bab empat, penulis

berargumen bahwa terdapat setidaknya tiga kepentingan negara tersebut dalam DCA.

Pertama, latihan militer tanpa merusak ekosistem laut Singapura. Dengan latihan militer di

wilayah Indonesia, Singapura akan menjaga kelestarian ekosistem lautnya. Kehidupan laut

46

Singapura yang sangat kecil, perlu dipelihara supaya tetap lestari untuk kehidupan

mendatang.

Kedua, counter human trafficking (pencegahan perdagangan manusia). Kehadiran

latihan militer di wilayah perairan perbatasan Singapura bertujuan untuk menjaga dari

kejahatan yang datang dari Indonesia. Perdagangan manusia, narkoba, teroris, dan pengungsi

adalah masalah transnasional utama negara Singapura. Untuk mengurangi masuknya

kejahatan ke Singapura, penangkalan di wilayah perairan merupakan jalannya. Indonesia

dengan luas lautnya, berpotensi sebagai pintu masuk crime ke Singapura. DCA diajukan

sebagai upaya mengurangi tindak kejahatan yang dapat merugikan bagi Singapura.

Ketiga, untuk membantu koordinasi pengamanan aset Singapura di perbatasan

Indonesia. Banyaknya kapal-kapal yang mengangkut barang untuk Singapura dan negara lain

melalui jalur wilayah Singapura. Kapal pengangkut barang harus terhindar dari kejahatan

sehingga sampai dengan aman. Selain itu, Singapura memiliki perusahaan-perusahaan di

wilayah perbatasan dengan Indonesia. Agar semua aset ekonomi Singapura tetap aman, perlu

penjagaan yang intens dari pelaku kejahatan. Kerja sama intelijen dilakukan untuk mencegah

pelaku kejahatan yang akan menyerang aset Singapura di perbatasan Indonesia.

Penulis berkesimpulan bahwa kepentingan Singapura dalam DCA yang paling

menonjol adalah menjaga aset ekonomi di wilayah perbatasan. Aset ekonomi menjadi sangat

penting bagi Singapura, karena jalur ekonomi di Selat Malaka adalah jasa utama

perkonomian yang memberi akses kapal-kapal transit dan pengisian bahan bakar di

Singapura. Pembajakan serta bentuk kejahatan lain yang dapat menghambat kapal-kapal

melintas di Selat Malaka akan membuat ketidakamanan di jalur ini.

47

Dengan demikian, skripsi ini telah menjelaskan apa yang menjadi kepentingan

Singapura dalam DCA. Dalam hal ini, kepentingan untuk stabilitas keamanan menjadi hal

pokok bagi Singapura, sehingga latihan militer melalui DCA perlu terwujud di Indonesia.

48

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Breuning, Marijke. Foreign Policy Analyis: A Comparative Introduction. New York:

Palgrave MacMillan, 2007.

Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,

2008.

Burchill, Scott. “Realisme dan Neo-realisme,” dalam Burchill, Scott, dan Andrew, Linklater,

ed., Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung: Nusa Media, 2009: h. 90-122.

Coker, Christopher. Ethics and War in the 21st Century . New York: Routledge. 2008.

Dam, Sjamsumar dan Riswandi, Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan

Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Dunne, Tim dan Schmidt, Brian C. “Realism,” dalam Joh Baylis dan Steve Smith, ed., The

Globalization of World Politics. New York: Oxford, 2001: h. 141-161.

Hara, Abubakar Eby, Pengantar Analsis Politik Luar Negeri Dari Realisme Sampai

Konstruktivisme. Bandung: Nuansa, 2011.

Hendrarso, Emy Susanti Hendrarso. “Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar,” dalam

Bagong Suyanto dan Sutinah, ed., Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif

Pendekatan. Jakarta: Kencana, 2005: h. 165-176.

Hermawan, Erwin. “Kegagalan Ratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap

Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement) dan Perjanjian Ektradisi

(Extradition Treaty) Singapura dan Indonesia yang sudah ditandatangani pada tanggal

27 April 2007 di Tampak Siring Pulau Bali,” Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Indonesia, 2010.

Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. “Pengantar Studi Hubungan Internasional,”

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Josey, Alex. Lee Kuan Yew: Perjuangan Untuk Singapura. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Joyserika, Grace. “Politik Luar Negeri Singapura 1990-1994 Analisis Sikap Singapura

Terhadap ZOPFAN,” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Indonesia, 1995.

Kissinger, Henry A. “Domestic Structure and Foreign Policy,” dalam Rosenau, James N, ed.,

International Politics and Foreign Policy a reader in research and theory. New York:

The Free Press, 1969: h. 261-275.

Malhotra, VK. International Relations. New Delhi: Anmol Publications Pvt Ltd, 2004.

Mas’oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta:LP3ES,

1994.

49

Maulidy, Ichsan. “Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura Dalam Mengatasi

Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka 2004-2009.” Skripsi S1 Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011.

Mauna, Boer. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika

Global. Bandung: Alumni, 2003.

Military Balance. London: The International Institute for Strategic Studies [IISS], 2008.

Mutiara, Raneeta. “Kepentingan Singapura Dalam Perjanjian Ekstradisi Singapura-

Indonesia,” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,

2009.

Rachmawati, Iva. “Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan

NKRI” dalam Madu, Ludiro, Aryanta Nugraha, Nikolaus Loy, dan Fauzan, dkk, ed.,

Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan

Pilihan Kebijakan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010: h. 89-103.

Rosenau James N. The Scientific Study of Foreign Policy. London: Frances Printer, 1980.

Rosenau, James N, Gavin Byod, dan Thompson, Kenneth W. World Politics: An

Introduction. New York: The Free Press, 1976.

Russett, Bruce M. “The Calculus of Detterence,” dalam Rosenau, James N, ed., International

Politics and Foreign Policy a reader in research and theory. New York: The Free

Press, 1969: h. 359-369.

Simamora, Parulian. Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan. Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2013.

Suryadinata, Leo. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES, 1998.

JURNAL

Dhume, Sadanand. “Singapore’s Security Complex.” Foreign Policy Number 127 (Nov-Des

2001): h. 86-88.

Dibb, Paul. “Indonesia: The Key to South-East Asia’s Security.” International Affairs Royal

Institute of International Affairs 1944, Vol. 77, No. 4 (Oktober 2001): h. 829-842.

Hart, Hamilton Natasha. “Indonesia and Singapore: Structure, Politics and Interest,”

Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol.

31, no. 2 (Agustus 2009): h. 249-271.

Hiok, Lee Boon. “Constraint On Singapore’s Foreign Policy,” Asian Survey, Vol. 22. No. 6,

Southeast Asia: Perspective from ASEAN (June 1982): h. 524-535.

MEDIA CETAK

Bhakti, Ikrar Nusa. “Antara Ruang dan Uang.” Kompas, 7 Juni 2007.

“DCA RI-Singapura Mahasiswa Menolak Latihan Militer Asing,” Kompas, 28 Juni 2007.

50

Dewabrata, Wisnu. “Kerjasama Pertahanan Repotnya Menukar “Uang” untuk “Ruang”.”

Kompas, 16 Juli 2007.

Dwa. “Kerja Sama Pertahanan Panglima TNI Bantah DCA Antara RI dan Singapura Tidak

Menguntungkan,” Kompas, 24 Mei 2007.

Dwa dan Jon. “Singapura Dilarang Libatkan Pihak Ketiga di Baturaja,” Kompas, 23 Juni

2007.

Dwa. “Kerja Sama Bilateral Pemerintah Tetap Harus Jaga Harga Diri dan Kedaulatan,”

Kompas, 6 Juli 2007.

Dwa dan Che. “Negosiasi Area Bravo Oleh Deplu Panglima AB Singapura di Jakarta,”

Kompas, 13 Juli 2007.

Dwa. “Singapura Pertahankan Prinsip DCA Harus Sesuai Kepentingan RI,” Kompas, 17 Juli

2007.

“Ethnic Composition,” artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari

http://app.singapore.sg/society/our-people/ethnic-composition

Fitrianto, Dahono. “Mengundang Sahabat, Memberi Pemahaman,” Kompas, 5 Oktober 2013.

Har. “RI-Singapura kerjasama,” Kompas, 9 Desember 2010.

Juwana, Hikmahanto. “DCA, Hilang Muka Atau Kepercayaan Rakyat?,” Kompas, 19 Juli

2007.

Poerwoko, F. Djoko. “Ekstradisi Mungkinkah Kedaulatan Dilepas.” Kompas, 29 Juni 2007.

Saragih, Simon. “Singapura Berpikir Komprehensif dan Taktis,” Kompas, 14 Agustus 2009.

Sukarjaputra, Rakaryan. “RI-Singapura Benang Kusut Dua Perjanjian RI-Singapura,”

Kompas, 8 Juli 2007.

Sut, dkk. “Perjanjian Pertahanan DPR Minta Presiden Tinjau Ulang DCA,” Kompas, 5 Juli

2007.

Tra. “DPR Diminta Tunggu Penyerahan Dokumen Penolakan Perjanjian Kerja Sama RI-

Singapura Terburu-buru,” Kompas, 27 Juni 2007.

Why, “Indonesia-Singapura Bahasa Ekstradisi Lagi,” Kompas, 14 Maret 2013.

Why dan Edn. “Pembicaraan Wilayah udara Masih Tetap Terbuka,” Kompas, 15 September

2007.

“Nasib Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura,” Kompas, 17 Juli 2007.

WEBSITE

“About Embassy,” artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam

http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/jakarta/about_the_embassy.html

51

“Bandara Changi-Singapura Membuka Terminal ke 3,” artikel diakses pada 8 Maret 2014

dari http://www.bumn.go.id/angkasapura1/berita/286/Bandara.Changi.-

.Singapura.Membuka.Terminal.Ke.3

“Deputy Prime Minister MR Teo Chee Han, Coordinating Minister For National Security

MR Teo Chee Hean Calls On Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono,”

artikel diakses pada 6 Februari 2014 dari

http://www.news.gov.sg/public/sgpc/en/media_releases/agencies/nscs/press_release/P-

20110914-1.html?AuthKey=1086a76d-f72b-d541-81ee-7d3c28ef0bad

Dhany, Rista Rama. “Pertamina: Singapura Kuasai Pasa Minyak di Selat Malaka,” website

Detik, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari

http://finance.detik.com/read/2014/02/13/084439/2495501/1034/pertamina-singapura-

kuasai-pasar-minyak-di-selat-malaka

Djamil, Agus S. “Negeri Di Batas Dua Samudra Menggenggam Urat Nadi Ekonomi Dunia,”

artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari http://io.ppijepang.org/j/files/Inovasi-Vol06-

Mar2006.pdf#page=15

“DK FTZ Batam, Bintan, Karimun Harus Punya Tim Analisis,” artikel diakses pada 8 Maret

2014 dalam http://www.metrobatam.com/index.php/life-style/19-all-artikel/news/540-

dk-ftz-batam-bintan-karimun-harus-punya-tim-analisis

“DPR Pertanyakan Kelanjutan DCA Pada Pemerintah Jakarta,” website Wartaterkini, artikel

diakses pada 6 Februari 2014 dari http://www.wartaterkini.com/92/74/42/dpr-

pertanyakan-kelanjutan-dca-pada-pemerintah.htm

Galih, Bayu dan Setiawan, Aries. “600 Perwira Latihan di Singapura tiap tahun,” artikel

diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/236176--

600-perwira-latihan-di-singapura-tiap-tahun-

?&action=get_image&id=20081122175608&width=700&height=450&view=beasiswa

&TB_iframe=true

Hendra, Andika. “Singapura-Malaysia Alami Kekeringan Teburuk,” artikel diakses pada 8

Maret 2014 dalam http://m.koran-sindo.com/node/372911

Heru. “DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tidak Dikaitkan DCA,” artikel diakses

pada 8 Maret 2014 dalam www.antaranews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjian-

ekstradisi-ri-singapura-tidak-dikaitkan-dca

Hong, Serene Chua Pui. “Maritime Security: Possibilities for Terrorism and Challenges for

Improvement,” website Mindef, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari

http://www.mindef.gov.sg/imindef/publications/pointer/journals/2006/v32n2/feature4.p

rint.html?Status=1

Hongjiang, Wang. “Indonesia & Singapore to Put aside Defense Cooperation Agreement,”

artikel diakses pada 6 Februari 2014 dari http://news.xinhuanet.com/english/2007-

10/09/content_6850000.htm

52

Jha, Pankaj Kumar. “Singapore-Indonesia Extradition Treaty and Defence Cooperation,”,

artikel diakses pada 6 Februari 2014 dari http://www.ipcs.org/article/southeast-

asia/singapore-indonesia-extradition-treaty-an

Maharani, Esthi. “Melawat Ke Jakarta: Presiden Singapura Disambut SBY,” artikel diakses

pada 8 Maret 2014 dalam

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/28/me6zu8-melawat-ke-

jakarta-presiden-singapura-disambut-sbydiakses

Mangindaan, Robert. “Response to Emerging Maritime Security Issues and The Role of

ASEAN Militaries and Related Security Agencies: Indonesia Case,” website

Fkpmaritim, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari

http://www.fkpmaritim.org/responses-to-emerging-maritime-security-issues-and-the-

role-of-asean-militaries-and-related-security-agencies-indonesia-case/

“Masukan Institut Perempuan untuk Raperda Provinsi Jawa Barat Tentang Pedoman

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat, yang Akan

Segera Dibahas Oleh DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” artikel

diakses pada 8 Maret 2014 dari http://www.institutperempuan.or.id/?p=214

Muhammad, Djibril. “Wapres Sambut Positif Sekolah Penerbang Tempur,” artikel diakses

pada 6 Februari 2014 dalam http://www.republika.co.id/berita/breaking-

news/nasional/10/12/10/151332-wapres-sambut-positif-sekolah-penerbang-tempur

Natalia, Maria. “Daftar 45 Pelarian Indonesia Ke Luar Negeri,” artikel diakses pada 6

Februari 2014 dalam

http://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/Daftar.45.Pelarian.Indonesia.ke.

Luar.Negeri

“New Experiences On The Quantum,” artikel diakses pada 6 Februari 2014 dalam

http://www.straitstimes.com/st/print/1762741

“Our Regional Security Lanscape,” artikel diakses pada 6 Februari 2014 dalam

http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2008/feb/29feb08_n

r/29feb08_speech.html#.U3bZv3Z2SXs

“Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Belum Rampung,” artikel diakses pada 8 Maret

2014 dari http://m.liputan6.com/news/read/95855/perjanjian-ekstradisi-indonesia-

singapura-belum-rampung

“Perjanjian Internasional,” diakses pada 8 Maret 2014 dalam

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index

Silalahi, Harry Tjan. “Diskriminasi, Kata Lee Kuan Yew,” website CSIS, artikel diakses

pada 8 Maret 2014 dari http://csis.or.id/post/diskriminasi-kata-lee-kuan-yew

“Singapura,” artikel diakses pada 6 Februari 2014 dalam

www.kemlu.go.id/singapore/Pages/CountryProfile.aspx?l=id

“Singapore and Indonesia Marks 30 Years of Joint Defense Exercise,” artikel diakses pada 6

Februari 2014 dari

53

http://news.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Singapore/Story/A1Story20101209

-251792.html

“Singapore-Indonesia Defense Talks at Stalemate,” artikel diakses pada 6 Februari 2014 dari

http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Asia/Story/A1Story20090312-

127946.html

“Singapore, Indonesia To Boost Economic Ties,” artikel diakses pada 6 Februari 2014 dari

http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Singapore/Story/A1Story20120313-

333294.html

“Speech by Mr Teo Chee Hean, S’pore Minister for Defence,” artikel diakses pada 6 Februari

2014 dari

http://news.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Singapore/Story/A1Story20070716-

18581.html

Susilo, Harry. “Menikmati Sensasi Bawah Laut,” artikel diakses pada 6 Februari 2014 dalam

http://tekno.kompas.com/read/2013/03/15/03472085/menikmati.sensasi.bawah.laut

Widjaya, Ismoko dan Kusumadewi, Anggi, eds., “Malaysia Klaim Pulau Milik Singapura,”

artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/68640-

malaysia_klaim_pulau_milik_singapura

Yudistira, Cokorda. “Upaya Singapura Mencari Air Bersih,” artikel diakses pada 8 Maret

2014 dalam

http://regional.kompas.com/read/2011/09/05/03042454/Upaya.Singapura.Mencari.Air.

Bersih

WAWANCARA

Wawancara dengan Adlan Nawawi (Staf Ahli Anggota Komisi I DPR RI). Jakarta, 26 Maret

2014.

54

LAMPIRAN 1

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

ON

DEFENCE COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of Singapore, hereinafter referred to as "the Parties";

Recognising their common interest in promoting good neighbourliness,

friendly relations and mutual cooperation among them;

Acknowledging the strategic value of the special relationship between

the Indonesian National Defence Force and the Singapore Armed Forces,

and the mutual benefits in the professional development and

interoperability of both forces through their longstanding and successful

bilateral defence cooperation;

Recognising that the Republic of Singapore, being a geographically

disadvantaged State, has critical need of training areas;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations

between the Parties through mutually beneficial cooperative activities in

the field of defence;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the

mutually beneficial relations of both national defences;

Bearing in mind principles of international law, particularly those

enshrined in the United Nations Charter of 26 June 1945, the Treaty of

55

Amity and Cooperation in Southeast Asia of 24 February 1976, the United

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 and the

Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone of 15

December 1995;

Consistent with international law and the prevailing laws and regulations

of the Parties;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

Article 1

Purposes

The purposes of this Agreement are to provide a comprehensive strategic

framework for promoting bilateral defence cooperation based on the

principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty and

territorial integrity, to enhance the professionalism and interoperability of

both forces through greater mutual access to each other's training areas

and facilities and to symbolise the enduring ties between the Republic of

Indonesia and the Republic of Singapore.

Article 2

Scope of Cooperation

The scope of cooperation under this Agreement may include:

a. Regular bilateral policy dialogue and consultation on security issues

of common interest;

b. Exchange of intelligence information, including on counter-terrorism,

between relevant institutions of the Parties;

c. Cooperation in science and technology in the field of defence through

exchange of personnel, visits, trainings, and exchange of information,

as well as developing mutually agreed joint projects;

56

d. Promoting human resources development of defence institutions and

armed forces of the Parties through education, training, exchange of

visits, provision of educational equipment and other related activities;

e. Regular exchange of military personnel for the purpose of cross-attendance of military

courses and programmes;

f. Joint or unilateral exercises and training, joint operations and logistic

supplies between the armed forces of the Parties, as well as mutual

access to training areas and facilities in certain parts of the territory of

the Parties for these activities; and

g. Cooperation in Search and Rescue and Humanitarian Assistance and

Disaster Relief operations within the territory of the Parties;

Article 3

Training Cooperation

The training cooperation pursuant to Article 2(f) will include but shall not

be limited to the following:

a. Development of joint training areas and facilities in Indonesia for

joint or unilateral use by the Indonesian National Defence Force and

the Singapore Armed Forces, and the provision of training

assistance to the Indonesian National Defence Force, including the

following:

1. The restoration and maintenance of the Air Combat

Manoeuvring Range (hereinafter referred to as "ACMR") and

its related infrastructure and instrumentation;

11. The establishment of an Overland Flying Training Area Range

(hereinafter referred to as "OFTA");

111. The operation and maintenance of the Siabu Air Weapons

Range (hereinafter referred to as "AWR");

57

IV. The provision of Pulau Kayu Ara for the conduct of Naval

Gunfire Support exercises;

v. The provision of naval technical assistance and access to

naval training facilities;

VI. The development and use of the Baturaja Training Area; and

vrt. The continued training assistance provided by the Singapore

Armed Forces to the Indonesian National Defence Force in the

areas of simulator training as well as technical and academic

courses.

b. The provision of access to and use of Indonesian air and sea space

for training by the Singapore Armed Forces, including allowing

Republic of Singapore Air Force aircraft to carry out air worthiness

tests, technical handling checks and training flights in Area Alpha

One, allowing Republic of Singapore Air Force aircraft to conduct

military training and exercises in Indonesian airspace in Area Alpha

Two, and allowing Republic of Singapore Navy ships to conduct

naval manoeuvres and exercises, including weapons live firing

activities, together with Republic of Singapore Air Force aircraft, in

Indonesian waters and airspace in Area Bravo. (Area Alpha One,

Area Alpha Two, and Area Bravo are shown in the map attached

and marked as Annex.) The RSN, with the support of the RSAF,

may carry out up to 4 missile firing exercises in Area Bravo in a

year. The RSN will inform the TNI-AL in advance of these missile

firing exercises.

c. The Singapore Armed Forces may exercise or train with the armed

forces of other countries in Indonesian airspace in Area Alpha Two,

58

and Indonesian waters and airspace in Area Bravo, with Indonesia's

consent. Indonesia may observe such exercises by sending its

observers. Indonesia may participate in such exercises after

consultation between the Parties. Personnel and equipment of the

armed forces of other countries exercising or training with the

Singapore Armed Forces in Indonesian waters or airspace shall be

treated in the same manner as personnel and equipment of the

Singapore Armed Forces.

Article 4

Territorial Application

For the purposes of this Agreement, the term "territory" shall mean the

territory of the Republic of Indonesia or of the Republic of Singapore as

defined in their respective laws in conformity with the provisions of the

1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

Article 5

Defence Cooperation Committee

1. A Defence Cooperation Committee shall be established to oversee

the new aspects of defence cooperation under this Agreement and

to hold policy dialogues and consultations on security issues of

common interest. Current military cooperation will continue to be

overseen by existing mechanisms, which report to the Combined

Annual Report Meeting.

2. The Defence Cooperation Committee shall:

a. identify and discuss the common security concerns and

interests of both countries;

b. recommend new cooperative activities and programmes within

59

the framework of this Agreement;

c. coordinate, monitor, and control the implementation of the new

cooperative activities and programs;

d. report on and evaluate the implementation of this Agreement;

e. submit annual reports to the respective Defence Ministers of

the Parties; and

f. settle any difference or divergence of v1ews on the

implementation of this Agreement;

3. The composition and the number of the members of the Defence

Cooperation Committee shall be mutually agreed by the Parties.

4. The Defence Cooperation Committee shall meet at least once a

year or as and when it deems necessary in a place as mutually

agreed. The Meeting shall be Co-Chaired by the appropriate senior

defence officials from the Parties.

5. The Defence Cooperation Committee may establish Working

Groups as and when it deems necessary for carrying out

cooperative activities, programs, or other specific tasks. The

Working Groups shall report to the Defence Cooperation

Committee.

Article 6

Implementing Arrangements

For the purpose of the implementation of this Agreement, operational,

administrative and technical matters relating to this Agreement shall be

subject to separate Implementing Arrangements to be concluded between

the Parties.

60

Article 7

Protection of Intellectual Property Rights

The issues of protection of intellectual property rights including its

ownership, legal use (which are being transferred or created in

accordance with this Agreement), and protection of third parties' legitimate

rights shall be regulated by separate arrangements concluded by

organisations of the Parties on specific areas of cooperation.

Article 8

Confidentiality

1. The Parties shall protect the classified information to which they

may have access to within the framework of this Agreement in

accordance with their national laws and regulations.

2. Classified information and equipment shall only be provided through

official channels or other channels agreed upon by the Co-Chairs of

the Defence Cooperation Committee. Such information and

equipment are to be labelled with the indication level and State of

Origin as follows:

BAHASA INDONESIA BAHASA INGGRIS

SANGAT RAHASIA TOP SECRET

RAHASIA SECRET

KONFIDENSIAL CONFIDENTIAL/RESTRICTED

BIASA UNCLASSIFIED

3. All information and equipment received within the framework of this

Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either

directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third

parties, whether persons and entities, without the prior written

61

consent of the originating Party. The Parties shall not disclose any

classified information obtained under this Agreement other than to

their own employees or agents, who have been cleared by their

respective governments and to whom such disclosure is essential

for the purposes of giving effect to this Agreement.

Article 9

Jurisdiction and Claims

1. The authorities of the Host Party shall have the right to exercise

exclusive jurisdiction over military personnel and/or civilian

component of the Sending Party with respect to criminal offences

committed within the territory of the Host Party.

2. Where the act relates to military offences relating to official duties or

involving solely the Sending Party's personnel or property, the

Sending Party shall have the sole responsibility to discipline or

prosecute its personnel.

3. The Parties waive any and all claims, other than contractual claims,

against each other for damage, loss or destruction of property

belonging to their armed forces or injury or death to their military

personnel and/or civilian component arising out of the performance

of their official duties.

4. Claims by a third party arising out of either acts or omissions by any

military personnel and/or civilian component of the sending Party,

while in the territory of the Host Party, will be settled in accordance

with the laws and regulations of the Host Party.

5. For the purposes of this Agreement, "civilian component" means the

civilian personnel who are in the employ of the armed forces or a

62

department or agency of the Parties having functions relating to

defence matters or the armed forces.

6. Nothing in this Agreement shall be regarded as a waiver of immunity

by either Party from the jurisdiction of the courts of the other Party.

Article 10

Budgetary Allocation

Subject to the financial arrangements for a particular Implementing

Arrangement on specific aspects of cooperation as provided by Article 6 of

this Agreement, each Party shall bear its own costs in connection with the

implementation of this Agreement in accordance with its budgetary

allocations.

Article 11

Settlement of Disputes

1. Any matter arising from this Agreement with respect to its

interpretation, application or implementation shall, in the first

instance, be submitted to the Defence Cooperation Committee for

amicable settlement.

2. In the event that a dispute is not settled at the Defence Cooperation

Committee level, both Co-Chairs of the Defence Cooperation

Committee shall bring the matter to their respective Ministers of

Defence for amicable settlement;

3. In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall

be settled by the Parties through diplomatic channels.

Article 12

Amendments

1. This Agreement may be amended in writing by the mutual consent

63

of the Parties.

2. Any Amendment to this Agreement shall come into force on the date

of the later notification of the Parties informing that all necessary

domestic requirements have been complied with.

Article 13

Entry Into Force, Duration and Termination

1. The Parties shall notify each other in writing that their respective

domestic requirements for the entry into force of this Agreement

have been complied with. This Agreement shall enter into force on a

date to be mutually agreed between the Parties through an

exchange of Third Person Notes.

2. This Agreement and its Implementing Arrangements shall remain in

force for a period of 25 years. The Parties may review the

Agreement and Implementing Arrangements once every 6 years

after the 13th year of their entry into force. The Agreement and

Implementing Arrangements shall be renewed for 6-year terms after

each review, unless otherwise mutually agreed by both Parties.

3. Upon the termination of this Agreement, the Parties shall determine

the further course of all ongoing projects concluded within the

framework of this Agreement in clearly defined terms and

conditions. The respective rights and responsibilities of the Parties

under Articles 7 and 8 shall continue, notwithstanding termination of

this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto

by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Tampak Siring, Bali, on this twenty-seventh day of April in the

64

year 2007 in the Indonesian and English languages, both texts being

equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of

The Republic of Indonesia,

Signed

DR. Juwono Sudarsono

Minister of Defence

For the Government of

The Republic of Singapore,

Signed

Mr. Teo C~ee tan

Minister for Defence

65

LAMPIRAN 2

Narasumber : Adlan Nawawi

Jabatan : Staff Ahli Yoris Raweyai Anggota Komisi 1 DPR RI

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Maret 2014

Waktu : 15.00-16.00 WIB

Tempat : Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti, Tangerang

Selatan, Banten, Indonesia

T :Dari bacaan yang saya rujuk, saya memahami bahwa latarbelakang DCA didasari oleh

inisiatif Singapura pada tahun 2005 untuk meningkatkan kerja sama strategis dengan

Indonesia. Ini dengan cepat sampai tahun 2007 disikapi positif oleh pemerintah Susilo

Bambang Yudhoyono. Meskipun kendala baru muncul ketika proses ratifikasi. Apakah tujuan

DCA murni untuk latihan militer. Apakah pemahaman saya tepat?

J : Kalau dilihat dari detail DCA ini murni untuk latihan karena menggunakan di wilayah

Sumatera. Ini wajar karena Singapura negara kecil. Singapura beli alutsista, kalau tidak

pernah dicoba maka karatan sendiri. Secara objektif dari DCA itu adalah kerja sama

pertahanan.

T : Dari segi pemerintah, apakah memang Indonesia membutuhkan DCA? Mengapa? Padahal

di tahun 2007 kita sudah bekerja sama dengan Rusia dalam bidang pencegahan teroris. Apa

masih belum cukup?

J : Indonesia itu menganut sistem perdamaian abadi, kerja sama internasional bebas dan aktif,

terbuka. Jadi wajar ketika diajak kerja sama maka apa yang salah. Bukan hal yang tabu untuk

mengadakan kerja sama. Siapa pun yang mau kerja sama dengan Indonesia itu bisa. Kita

membuka diri karena kita bebas dan aktif. Tapi setiap kerja sama itu menganut prinsip

konstitusionalisme. Ada semacam timbal balik yaitu sama-sama untung. Mungkin pada

waktu, pemerintah secara teknis karena yang menandatangani itu adalah teknisi. Yaitu

melihat kerja sama ini dimungkinkan bukan aspek lain. Secara teknis bahwa kita memiliki

lahan yang luas dan sebagainya, itu memungkinkan untuk kerja sama selama 25 tahun.

66

T : Menurut Bapak/Ibu, Apakah keputusan pemerintah menandatangani DCA itu langkah

yang bijak? Ya atau tidak, mengapa?

J : Kita kembali ke prinsip bebas dan aktif Indonesia. Bukan persoalan bijak atau tidak tetapi

kita membuka diri untuk kerja sama dengan negara lain tidak ada exception (pengecualian).

Siapa pun boleh kerja sama, mau itu Singapura, Malaysia maka itu boleh. Tidak ada yang

salah dalam sebuah kerja sama. Nantinya kita akan lihat kerja sama itu mengandung dua hal.

Yaitu secara prosedural dan substansial. Prosedurnya seperti apa, dan substansinya seperti

apa.

T : Pada kenyataannya, DCA tidak dapat diwujudkan karena gagal ratifikasi. Penolakan ini

didasari oleh beberapa alasan, terutama terkait kalkulasi keamanan, misalnya menurut Yuddy

Chrisnandi, DCA tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kemudian, Mahfudz Siddiq,

DCA perlu ditinjau kembali pasal-pasalnya. Yusron Ihza Mahendra berpendapat, DCA tidak

bisa menjadi alat tukar bagi wilayah Indonesia. Ini beberapa argumentasi yang saya temukan

terkait penolakan DCA oleh DPR. Menurut Ibu/Bapak, apakah penolakan-penolakan tersebut

memiliki alasan yang tepat?

J : Anggota DPR itu bermacam-macam perspektif. Ada yang ekstrem, ideologis, dan ada

yang melihat secara komprehensif. Ada prosedural dan substansial. Kalau kerja sama, secara

prosedural kita akan lihat bagaimana proses kerja sama itu. Tentu dari proses

penandatanganan. Secara prosedural itu tidak masalah. Tapi ketika masuk ke ranah

substansial “kedaulatan”, itu maka ada pendapat bermacam-macam dan pada intinya adalah

penolakan. Ada yang menolak secara ekstrem Yuddi dari fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan, itu yang paling getol yaitu Mahasak Johan. Menurut Johan, DCA

ini tidak bermanfaat. Kata tidak bermanfaat ini sangat wacana. Argumentasi ini sangat

mengawang-awang. Di sisi ekstrem, kesimpulannya seperti itu. Kalau pun kita mau tinjau,

tentu saja kita bisa meninjau kembali poin-poin kerja sama itu. Intinya adalah sama-sama

menguntungkan. Mahfud Siddiq saat bicara seperti itu karena sampai sekarang kita bisa

tinjau kembali. Singapura bisa mengangkat kembali DCA ini. Kita belum meratifikasi saja

atau belum diundang-undangkan. Mau dibuka kembali DCA itu, maka itu tidak ada masalah

dan tidak melanggar Undang-Undang. Kita disuruh detailnya, maka itu wajar.

T : Dari berbagai alasan yang sudah dikemukakan oleh DPR, apakah ada alasan lain yang

ingin Ibu/Bapak tambahkan untuk menjadi perhaian tentang DCA?

67

J : Alasannya itu adalah karena alasan prosedural. Kita setuju bahwa DCA sudah

ditandatangani dan diwakili oleh pemerintah Indonesia. Secara teknis dalam hubungan kerja

sama itu maka itu bisa. Awalnya dikatakan kita memiliki lahan yang luas. Singapura mau

meminjam wilayah kita untuk semacam latihan pertahanan. Kemudian kita juga akan

mendapat semacam timbal balik, yaitu ada transfer teknologi. Itu dianggap sebagai timbal

balik. Kalau kita beri lahan untuk latihan, maka kita diberi pengetahuan dan teknologi terkati

hal-hal yang bersifat teknis dalam konteks industri pertahanan itu. Cuma itu tidak bisa

ditindaklanjuti dengan seperti hal itu saja. Kita tahu dalam Undang-Undang Dasar (UUD)

pasal 11 bahwa setiap perjanjian internasional itu begitu intinya, harus melalui pintu DPR. Di

situ lah, “merasa dilangkahi” DPR. Kalau kita melihat secara komprehensif, maka tidak bisa

disahkan perjanjian tanpa proses DPR. Kemudian kita juga punya Undang-Undang (UU) no.

24 tahun 2000 tentang mekanisme meratifikasi perjanjian menjadi sebuah UU. Pasal 9 ayat 2

dengan jelas bahwa setiap perjanjian harus melalui DPR atau disahkan oleh DPR mejadi UU.

Di pasal 10 Perjanjian untuk menjadi UU itu adalah perjanjian pertahanan dan sebagainya.

Memang ada cela, bagi pemerintah tidak perlu melalui DPR yaitu cukup dengan Keputusan

Presiden (KepPres). Di pasal 9 ayat 1 bahwa Presiden bisa menyetujui perjanjian tanpa

ratifikasi DPR. Tapi dengan melihat pasal 10 , ada item-item tertentu yang tidak bisa

dilangkahi oleh pemerintah atau dengan sekedar KepPres. Seperti tadi perjanjian pertahanan.

Karena mengapa, kembali ke konstitusi pasal 11 bahwa ini mengandung hajat hidup orang

banyak. Kalau kita lihat nanti ada kerja sama pertahanan. Singapura nanti mengangkut tank-

tanknya. Hal ini akan memengaruhi psikologis masyarakat Sumatera. Ada tank di jalan raya,

ada amunisi yang lalu-lalang. Ini seperti apa wilayah saya. Kalau secara prosedur dan UU,

kita bisa mendebat pemerintah untuk tidak meratifikasi DCA.

T : Saat ini, Indonesia sedang merivisi DCA. Namun Singapura sendiri berharap pasal-pasal

yang substansial tidak berubah. Menurut Ibu/Bapak sendiri, apakah ini memungkinkan ?

J : Sangat mungkin. Kalau itu direvisi dan dicek kembali pasal-pasalnya. Persoalannya

kemarin adalah DPR merasa dilangkahi oleh pemerintah. Agak ekstrem penolakan dari DPR.

Kalau ditinjau kembali itu bisa. Tahun 2013, DCA kembali menjadi wacana lagi. Sehingga

kalau sekarang masih mau, harus jelas sikap kedua negara batal atau dilanjutkan. Karena ini

bisa menjadi polemik terus-menerus.

68

T : Setelah lebih dari 5 tahun gagalnya ratifikasi DCA oleh Indonesia, Singapura tetap

berupaya mempersuasi Indonesia untuk mewujudkan perjanjian tersebut. Ini menunjukkan

bahwa DCA memang sangat penting bagi Singapura. Dari kacamata Ibu/Bapak, kepentingan

Singapura dalam kasus DCA ini lebih berupa kepentingan strategis atau ekonomi?

Maksudnya, apakah memang kepentingannya adalah untuk meningkatkan kemampuan

militer kedua negara, atau ada motif lain yang perlu diwaspadai Indonesia?

J : Kalau motif lain agak sulit karena tidak ada bukti. Karena juga prosesnya belum

berlangsung. Tapi yang bisa kita lihat, akan timbul efek psikologis di masyarakat kalau itu

terjadi. Jadi ada persoalan di masyarakat secara psikologis, karena datangnya amunisi-

amunisi ke daerah Sumatera. Masyarakat beranggapan nantinya kita diserang atau apa ini.

Kemudian, misalnya ada percobaan tembakan di laut, itu kan akan menganggu kehidupan

hayati di laut. Ini harus dipertimbangkan. Makanya, terlepas dari masalah substansi, ini

memang tidak dibicarakan ke DPR. Menyangkut kehidupaan rakyat Indonesia, tanah,

lingkungan, maka itu harus dibicarakan. Dan UU mengamanatkan seperti itu.

T : Mengingat bahwa ada klausul dalam DCA yang menyatakan bahwa Singapura berhak

mengundang dan menentukan pihak ke-3 untuk terlibat dalam latihan militer di Indonesia.

mungkin tidak ada negara lain yang sebenarnya berada di belakang Singapura dalam DCA

ini? Mohon penjelasannya?

J : Sangat mungkin ada kepentingan negara-negara lain di situ. Ini merupakan spionase ke

Indonesia. Tanpa ke Indonesia pun, kita sudah disadap. Sudah lah, semua memang ada

kepentingannya. Semua tindakan itu, pasti ada kepentingannya.

T : Dalam menjelaskan kepentingan Singapura dalam DCA, saya mengembangkan 4

argumen. Pertama,Singapura hendak menjaga ekosistem lautnya. Kedua, untuk counter

trafficking dari Indonesia. Ketiga, untuk memperkuat kontrol informasi di perbatasan

Singapura. Keempat, untuk membantu koordinasi pengamanan aset Singapura di perbatasan

Indonesia. Apakah ini sudah tepat?

J : Bisa saja, karena sampai saat ini Singapura memperkuat wilayah dan sentra-sentra

ekonominya. Mereka akan berusaha untuk mempersuasi ke Indonesia.

69

T : Menutup wawancara, apakah Ibu/Bapak ada masukan kepentingan Singapura apalagi

yang mestinya saya pertimbangkan dalam penulisan skripsi tentang DCA ini? Apalagi yang

kira-kira Singapura cari melalui DCA?

J : Ini merupakan kekurangan Indonesia dalam berdiplomasi. Bukan persoalan teknis juga. Ini

memang masalah yang kompleks bagi negara berkembang. Singapura memiliki kepentingan

yang besar. Banyak juga rakyat Indonesia yang membawa sumber daya ke Singapura. Tapi,

apa hal ini harus menutup hubungan kita dengan Singapura. apa pun bentuk kerja sama, maka

kita harus buka. Kalau ada yang ajak kerja sama, kemudian kita bilang ini ada kepentingan

maka itu tidak boleh. Prinsip bebas aktif, ya terbuka dan kita harus aktif dalam bekerja sama.

Ketertundaan ini, bukan jalan kita untuk menutup diri. Kita ini menganut prinsip bebas dan

aktif. Secara global, mungkin kita tidak bekerja sama secara fisik. Benar yang dikatakan

Mahfud Siddiq bahwa ini harus ditinjau. Bagaimana membahasakan sebuah kedaulatan. Lihat

internet, media sosial tidak mengenal kedaualtan. Secara fisik tidak bertemu, tetapi bertemu

secara maya jadi tidak ada lagi kedaulatan.

T : Ada masukan/saran lain terkait keseluruhan topik ini?

J : Cukup, terima kasih.

Baik Ibu/Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam

wawancara ini.

70