KepMenPAN 43-44-45 Th 2011 Ttg Tim QA-RB

5/9/2018 KepMenPAN 43-44-45 Th 2011 Ttg Tim QA-RB - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kepmenpan-43-44-45-th-2011-ttg-tim-qa-rb 1/23

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,:." . DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIAJALAN JENDERAL SUDIRMAN I<AV,69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021)7398323 '

SITUS http://wyvw.menpan.go.id

Nomorl:ampiranHal

B/1218/0.1. PAN.RB/05/20111 (satu) berkas.

Penyam paian 3 (tiga)

Keputusan Menteri Negara PAN dan RB

13 Mei 2011

Yth.

1. Ketua dan Anggota Tim Independen;

2. Ketua dan Anggota Tim Quality Assurance;

3. Ketua dan Anggota Tim Unit Pengelola

Reformasi Birokrasi Nasional.,

di

.Jakarta

Bersama in; dengan hormat kami sampaikan perubahan 3 (tiga) Keputusan

Menteri Negara PAN-RB yang meliputi perubahan tugas dan perubahan susunan

beberapa anggotanya, yaitu :

1. KepmenPAN-RB Nomor 43 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011, tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pernbentukan Unit PengeJola Retorrnasi Birokrasi Nasional;

2. KepmenPAN-RB Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011, tentang Perubahanatas Keputusan Menter; Negara PAN dan" RB Nomor 355 Tahun 2010

Pernbentukan Tim lndependen;

3. KepmenPAN-RB Nomor 45 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011, tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 356 Tahun 201 0 tentano

Pembentukan Tim Qual,ity Assurance.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Wakil Presiden RJ/Ketua Komite Pengarah

Reformasi Birokrasi Nasional dan Anggota;

2. Menter! Negara PAN dan RB/Ketua Tim

Refornasi Birokrasi Nasional dan Anqqota.

http://wyvw.menpan.go.id/

http://wyvw.menpan.go.id/



·~

"

.MENTER! NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NOOARA

DAN REl,'ORMASI BIROKJlASJ:

REPUBLlK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR43TAHUN 2011

TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSANMENTERI NEGARA PE'NDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA

REFORMASI.BIROKRA~I NASIONAL

MENTERJNEGARA- , ,

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang bahwa sesuai denqan .perkembanqan dan kebutunan serta

dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf 9

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang perubahan

atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasiona! dan

Tim Reformasi Birokrasl: Nasional, dipandang perlu melakukan

perubahan terhadap l!nit Pengelola Reformasi Blrokrasi.Naslonal:

Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, ,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan '

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Repubfik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lernbaran Neqara Republik lndcnesia Nemer 3890);- ,

2, Undang-U~dang Nomor 28 Tahun 1999 tentanq

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Kcirupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nompr 4 7, T a rn ba h an j .ernbaran Negara R~p.ub1ik I f ldQ.G,~sl~

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan l.embaran


5, Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanqan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44.00);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 'tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Neqara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ·1{' Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang, Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran N~gara Republik

Indonesia Nomor 4844);.

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ~omor

3-3,.Tambahan l .embaran Negara. Republik lndonesia Nomor

4700);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);

10, Peraturan Presiden .Nornor 5.Tahun 2010 tenta~g Rencana

Pernbanqunan Jangka Menengall Nasional Tahun 2010 - _

2014;



· ,

Menetapkan

PERTAMA

11. Peraturan Presiden ' Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Retorrnasi Birokrasi 2010 - 2025;

, '12,· Keputusan Presiden Nomor 84/P /2009 tentang Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu 11Periode 2009 - 2014;

13. Keputusan Preslcen Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

dan Tim Reformasi Birokrasi NasionaJ sebagaimana telah

diu bah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

14, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010

tentanq Road Map Birokrasi 2011 - 2014;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYA(;UNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENTANG P ER U B AH AN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASII ._ " ~I; • . " • • • -. •

BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG,

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI .

NASIONAL.

Mernbentuk, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, dengan

tugas:-

a. menyusun rencana kerja Tim Reformasi Birokrasl Nasional

dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis reformasi

"blrokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Oaerah;

c. meJaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah;

d. l"!1enyusLJn krlterla dan ukuran keberhasllan pelaksanaan

rerormasi birokrasi nasional;

e. rnenylapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang

Tunjangan Kinerja Kernenterian/l.ernbaqa dan Pernerlntah

Daerah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

f . melakukan kajian dan peniJaian terhadap usulan reformasi

birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

g. melakukan kerjasama denqan pihak-pihak yang relevan

dalarn rangka pelaksanaan tugasnya;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

K E E N AM

, ... .

h. melakukan identifikasi, distribusi, dan pernanraatan data

informasi pengetahuan untuk mendorong knowledge,

managemen t da /a m ra ng k ap el a ksa na a n reform a si birokrasi;

l. rnernberikan dukunqan kepaca Tim Independen dalam

rangka perumusan rekomendasi berdasarkan hasilpenjaminan kualitas, monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan

Kualitas (Quality Assurance) dalam rangka pemberian

rekomendasi kepada Komite Penqarah Reformasi Birokrasi

Nasional;

j, membantu T im R eforrn a si Birokrasi Nasional da/am-

me/akukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi

birokrasi;,

k. melaporkan secara berka/a dan sewaktu-waktu tentang

pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Tim

Reformasi Birakrasi Nasional;I. melakukan tug as lain yang diberikan oleh Ketua Tim

Reformasi Birokrasi Nasional.

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh:

1. Tim Teknis. Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;

2, Tim Ahli;

3: Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional

Tim Tekrns Penqelola Reformasi Birokrasi Nasional mempunyai

tugas memberikan dukungan teknis, analisis, dan telaahan

kepada UnitPengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

Tim Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan masukan

mengenai pelaksanaan reforrnasi birokrasi nasional kepada Unit

Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

Sekretariat Pengelola Refarmasi Birokrasi Nasiona l mempunyai

tug as memberikan dukungan kesekretariatan kepada Unit

Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Ahli dan Tim Teknis

Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

Susunan keanggotaan Unit Penge/ala Reformasi Birokrasi

Nasional, Tim Ahli, Tim TeknisPengeiala Reformasi Birokrasi. .

Nasional, dan Sekretariat Pengelo/a Reformasi Birokrasi

Nasional, adafah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan

menjadi baqian yang t idak terpisahkan dari keputusan ini.



, .. ' .

,.

,

KETUJUH ,. 'Blaya yang diperlukan dalam ranpka pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan

A p g [ < : l t u r Negg[g_Q g _ n _R~fQJ!Tlf.=jsiirokra~i __

KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tang gal ditetapkan dan berlaku surutmulai 1 Januari 2011.

D l te ta pk a n d [ J a ka rt a

P sda ta ng ga,1 it Tv le i 2 .011

, .



l.arnpiran I

Kep.MenPAN-RB

Nomor 4 ? l T < 3 h h l D 4 . : . D t 1Tanggal 1 1 Mei 2011

, ,. I. •.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

, '

No.,

Jabatan lnstansiKedudukan

dalam Timt---------. _._1. Oeputi Bidang Program dan Reformasi kementerian PAN dan RB Ketua

Birokrasi

2. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Kementerian Koordinator Anggota

Informasi dan Aparatur Bidang Polhukam

3. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Sekretariat Kabinet Anggota

Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Direktur Jenderal Anggaran--

Anggotaementerian Keuangan

5. Direktur Jenderal Perirnbanqan Kementerian Keuangan Anggota

Keuangan

6. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri , Anggota

7. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Kementerian Anggota

Pertahanan Keamanan PPN/BAPPENAS

8. 'Wakil KepaJa Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Anggota

Negara

9. Deputi Bidang Perekonomian Badan Pengawasan , Anggota

Keuangan dan Pembangunan

10. Deputi Bidang ~aj.ian Kinerja .Lembapa Adrninistrasl Anggota

Kelembagaan dan Sumberdaya Negara

Aparatur_

11. Sektetaris Kementerian Kementerian PAN dan RB Anggota

12. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN dan RB Anggota

13. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Anggota

14. Deputi Bidang Tatalaksana Kementerian PAN dan RB Anggofa

15. Oeputi Bidang Pengawasan dan Kementerian PAN dan RB An~J9ota

Akuntabilitas Aparatur, .,

"

I

16. Oeputi Bidang Pelayanan Publik . Kerneriterlan PAN dan RB Anggota



'.

I ,~

lampirnn r r

Kep , M enP AN-RG

N om or ~~ T a h un 201 '1

T < ! i n g g ' a f - ; " t ' M e i - ' : i i : i 1 1 . · _ · _ ·

SUSUNAN TIM AHLI

1 _ Agus Dwiyanto, Prof., or.,

2 _ Fuad Abdul Hamid, Prof., Dr.

3. Guntur Hamzah, Prof" Dr.

4. Mustopadidjaja, AR., Prof., Dr.

5. Prijono Tjiptoherijanto, Prof., Dr.

6 _ Phutut Hadi Subroto, Dr., MSAE,

7, Sunarno, SH.', M,Sc



Lampiran III

Kep,MenPAN~RB

Nomor43 Tahun 2011

Tanggal11 'M'ei' 2011r"" •• " .. r,- - .

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TEKNIS PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

--

.No, .Jabatan InstansiKedudukan

"

, dalam Tim

1 , Aslsten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PAN Ketua

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

dan Reformasi Birokrasi Pusat

2 . Kepala Biro Aparatur Negara, Pemerintah

-~ ~ -

Sekretariat Kabinet An-ggotaDaerah dan Kesejahteraan Rakyat

3, Direktur Harmonisasi Peraturan Kementerian Anggota

Penganggaran Keuangan

4, Direktur Anggaran I Kementerian Anggota

Keuangan

5 _ Direktur Dana Perimbangan Kementerian Anggota

Keuangan

6, Direktur Pelaksanaan dan Kementerian Dalam Anggota

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Negeri

7. Direktur Aparatur Negara Kementerian Anggota

PPN/Bappenas8. Direktur Gaji dan Kesejahteraan BKN Anggota

I

9- Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kementerian PAN Anggota

Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur dan RB

Neqara dan Reforrnasi Birokrasi Pusat

1 0 _ Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kementerian PAN Anggota

Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur dan RB

Neqara dan Reforrnasi 'Birokrasi Daerah..

1 1 _ Asisten Oeputi Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PAN . Anggota'

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

dan Reformasi Birokrasi Daerah12. Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Kementerian PAN Anggota

Rakyat dan RB ,~

13. Asisten Oeputi Kesejahteraan 3DM Aparatur Kementerian PAN Anggota

dan RB ,

14. AslstenDepuf TataHubunqan Kernenterian -PAN Anggota

Penyelenggaraan Pemerintahan dan RB

15 . Asisten Deputi Pengembangan $istem Kementerian PAN Anggota

Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan RB,



,, .

.'

N o. Instansi I

Kedudukan

dalarn Tim,L__..,...."..~I"""":""-::"......,_--_----------,....,.,,--,------f---~___------- -------------

16. Asieten Depuli P-erurnussH KebfjaksiI'I .Kernenterian PAN Anggota

P efa ya na n P 'u blik . dan R B

17. Kepelfa B[[o PererU:; ; ;maaT! Kementerian PANdan RB

1S. In sp ek hi r

1-

Jaba. tan-

Anggota

Kementerian PAN

dan RB

Anggota

j



, .I'.. iI;,

Lampiran IV

Kep.MenPAN-RB

Nomor 4 3 Tahun 2011

Tanggal '\.\ Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN .

SEKRETARIAT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI

-- --

No.,

Jabatan InstansiKedudukan

dalam Tim,

1. Asisten Oeputi Perumusan Kebijakan Kementerian PAN dan RB Kepala

Program Pendayapunaan Aparatur

Negara (jan Reformasi Birokrasi

2. Kepala Biro Umum Kementerian PAN dan RB Anggqta

3. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Kementerian PAN dan RB Anggota

Masyarakat

4. Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Kementerian PAN dan RB-~

Anggota

Program PAN

5. Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan KementerianPAN dan RB Anggota

Program RB

6. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Kementer.ian PAN dan RB Anggota

Informasi Program PAN dan 'RB

7. KepalaBidang Penyiapan Koordinasi Kementerian PAN dan RB Anggota

Pelaksanaan Program PAN Pusat

8. Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Kementerian PAN dan RB Anggota

Pelaksanaan Program RB Pusat

9. Kepala Bidang PenyiapanKoordlnasi

Kementerian PAN dan RB AnggotaPelaksanaan Program PAN Daerah

~-

10. Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Kementerian PAN dan RB Anggota

Pelaksanaan Program RB Daerah

11. Kepala· Bidang Pemantauan'dan Kementerian PAN dan RB . Anggota

Evaluasi Program PAN Pusat

12. Kepala Bidang Pemantauan dan Kementerian PAN dan RB Anggota

Evaluasi Program RB Pusat


Evaluasi Program PAN Daerah


Evaluasi Program RB Daerah

Menteri Negara



MENTERINEGARA

PI~NDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORlVIASI mROImASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA

DAN REFORMAsl BIRO~RAsl

NOMOR4-'1TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN AT AS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 355 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN

-MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang

Mengingat

bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta

dengan menunjul<:pada ketentuan Pasal 3 .uyat. (3) huruf e

Keputusan Presiden Namar 23 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Keputusan Presiden Nomar 14 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan

Tim Refbrmasi Birokrasi Nasional, dipandang perlu melakukan

perubahan terhadap Tim Independen;

1. Undanq-Undanq Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepeqawalantl.embaran Neqara Republlk Indo~esia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor - 28 Tahun 199~ tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dar]

, Korupsi, Kalusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran




·' t

3. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun '2003· tentanq Keuangan

Negara (Lernbaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2003

Nemer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan

Pengelolaan .dan Tanggungjawab Keuangan Negara



. 4400);

6. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, '. Ta~b~han

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara


beberapa kali terakhir dengan Undanq-Undanq Nomar 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepubJik

Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2007 tentang .Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun .2005 - 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor


4700);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan,Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahari Lembaran Negara RepubJik Indonesia

Nomor 5038);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2010 -

2014;

11. Keputusan Presiden Nomor 84JP/2Q09 tentanq Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu I[ Periode 2009 - 2014;

t '



Menetapkan

'PERTAMA

12, Keputusan Presiden Namor ,23 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Keputusan Presiden Nornor 14 Tahun 2010

.tentanq Pembentukan Komite Pengarah Refarmasi Birokrasi

Nasional dan Tim Refarmasi Birokrasi Nasianal;13. Keputusan Presiden Namor 14 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Komite Pengarah Refarmasi Birakr~si Naslonal

dan Tim Reforrnasi Birokrasi Nasional:

14. Instruksi Presiden Namar 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan NasionalTahun 2010;

MEMUTUSKAN:

..

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASITENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 355 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN.

Membentuk Tlmlndependen dengan tuqas:

a. membantu Kamite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

menjaga konsistensi arah reformasi birokrasi dengan inovasi

- bidang lain, seperti desentralisasi, fiskal dan perpajakan,

aparatur sipil negara, pelayanan dasar dan infrastruktur, dan

administrasi kependudukan;

, b. mernberikan saran strategis dan bersifat terobosan serta

menyampaikan "Lisu[an quick wins nasional dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Komite Pengarah

Reformasi Birokrasi Nasional;

c. memberikan rekomendasi kepada Komite Pengarah

Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan reformasi

birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

berdasarkan hasil penjaminan kualitas, monitoring dan

evaluasi -, pelaksanaan reformasi birokrasi Kernenterian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilakukan Tim

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance);

d. melakukan evaluasi dan mengajukan usul pengendalian

pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kernenterlan/l.ernbaqa

dan Pemerintah Daerah bekerjasarna dengan Tim

Peniarriinan Kualitas (Quality Assurance);



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELlMA

KEENAM

e. n:elakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan

dalam rangka pelaksanaan tuqas, termasuk perurnusan

rekomendas i kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

Nasional dengan dukungan Tim Penjaminan Kualitas (QualityAssurance) dan Unit Penqelola Reformasi Birokrasi Nasional;

f. melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku

kepentingan yang rnerniliki kepedulian terhadap efektivitas

birokrasi dalam rangka menampung aspirasi;

g. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu

kepada Komite Pengarah Retorrnasi Birokrasi Nasional;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite

Pengarah Reforrnasi Birokrasi Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Independen bertanggung

jawab langsung kepada Ketua Komite Penqarah Reformasi

Birokrasi Nasional yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ,

dlkoordinasikan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Susunan keanggotaan Tim Independen, adalah sebagaimana

tersebut dalam Lampiran I yang menjadi bag ian tidak terpisahkan

dari keputusan ini.. .

Untuk mendukung pelaksanaan kesekretariatan, Ketua Tim

Independen dibantu oleh Tim Sekretariat yang susunan

keanggotaannya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IIyang menjadi bagian tidak terpisahkan dad keputusan ini.

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, .

dihebankan pada anggaran Kementerlan Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut

mulai1 Januari 2011.

Dl tetapkan di Jakarta

Pada tangga! t t Mel 2011



Lampiran I

Kep. MenPAN~RB

Nemer 4 4 Tahun 2011

Tanggal 11 Me; 2011

SUSUNANKEANGGOTAAN

TIM INDEPENDEN

_.

No, NAMA Kedudukan daJam Tim

-

1. _Erry Riyana Hardjapamekas Ketua merangkap Anggota

2. Natalia Soebagjo Sei<retaris merangkap Anggota

3. Phillia Wibowo Anggota,

4. Eko Prasojo Anggota;

,

5. Mas Achmad Daniri Anggota

6. Shanti PoesposoetjiptojAnggota

7. Sofian Effendi Anggota

Menteri Negara .

Pe~ayagunaan Aparatur Negara

\ \ ' \ t _ R I c ¥ a ~ R ormasi Birokrasi, . .~ - 1 1 ' ,

- 1 1 . IJL_:"":"" _--



/

Lampiran II

Kep. MenPAN-RB

Nomor 4-1 Tahun 2011

Tanggal l\ Mei 2011

SUSUNANKEANGGOTAAN

SEKRETARIAT TIM INDEPENDEN

~,- --No Nama Kedudukan Dalam Tim

., -1 Erlina Hartanti

..

Kepala,

._,

2 Waway Sebastiana , Anggota

3 Agnes Supriyaf Anggota

I4 Nginggar Ajeng Radindi Anggota

Menter; Negara

I,

ngindaan

• I



IIr 1

•

,

.

II~l

I

~,Ir

i" I

~

1I

MENTER! NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI nmOKRASI

REPUBLIK lt~DONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PENDAYAG.UNAAN APARATUR NEGAR;A

DAN REFORMASI BIROKRASI, . I

NOMOR45 TAHUN 2011

I. I I

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASJ BIROKRASI NOMOR 356 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN KUALITAS

(QUALITY ASSURANCE)

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta

dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf eKeputusari Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Keputusan . Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang

:. Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional'dan

Tim Reformasi Birokrasi Nasional, dipandang perlu melakukan

perubahan . terhadap Tim Penjaminan Kualitas (Quality

Assurance);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndcnesia Tahun


Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan


2_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenqqaraan .Neqara Yang Berslh dan . Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



Mengingat



" .. .

3. Undang-Undang 'Nomor 17"Tahun: 2003 tentang Keuanqarr

Neqara (Lernbaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286); .

4. Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang

Perbendallaraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nornor 47, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4355); .

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeril<saan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara


66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-Undang Nornor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pernbanqunan Nasional (Lembaran NegaraRepubllk Indonesia' Tahun 2004 Nornor 14,' Tambahan


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Neqara


beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025



4700); .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2009

Nemer 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun "2010 -2014; .

' 1 1 . Keputusan Pr~siden Nomor 84/P/2009 tentang Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014;

12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Keputusan Presiden Nornor 14 Tahun 2010

tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

Nasional;

6.

7.

. 8.

9.



~I

IL

I

1

,1 ,

1j'

~.' .~..,

, Menetapkan

PERTAMA

13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tantanq

Pernbentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

14. lnstruksl Preslden Nomor 1 Tahun 2010 tentang PercepatanPelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMAS! BIROKRASI

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI NOMOR 356 TAHUN 2010 TENTANG

PEMB~f\JTUKAN TIM' PENJAMINAN KUALITAS (QUALITYASSURA.NCE).

Membentuk Tim Penjarnman Kualitas (Quality Assurance) dengan

tugas:

a. rnernastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Road

Map Reformasi Birokrasi '2010'- 2014;

b. memberikan saran pemecahan masafah yang terkait dengan

penjaminan kualitas pelaksanaan program Reformasi

Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah ReformasiBirokrasi Nasional;'

c. melakukan identifikasi dan analisis terhadap

kemungkinan/resil<o kegagalan pefaksanaan reformasi

birokrasidan menpusulkan rencana mltiqasireslko; . " "

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tertentu

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan

oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, sebagai

masukan untuk T1m lndependen :dalam rangka policy

recommendation kepada Komite Pengarah ReformasiBirokrasi· Nasional; .

e. memberikan dukungan kepada Tim lndependen dalan:

pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam perumusan

rekornendasi berdasarkan hasil peniaminan kualitas,

monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan Kualitas (Quality

Assurance) dalam rangka pemberian rekomendasi kepada

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;



"

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

,L! IJI

f. rnenyarnpaikan laporan secara berkala atau sowaktu-waktu

kepada Komite Pengarah Reforrnasi Birokrasi Nasional.

. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penjarnlnan Kualitas (Qua/ity

" As;surance) bertanggung jawab !angsung kepada Ketua Kot1)itePengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Tim Reformasi· Birokrasi

Nasional.

Susunan keanqqotaan Tim Penjaminan Kualitas (Qua/ity

Assurance), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang

menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan, Tim

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance), dibantu oleh Sekretariat

yang susunan keanggotannya sebagaimana tersebut dalamLampiran I I yang menja&bagian tidak terpisahl<an dari I<eputusan

ini.

Untuk mendukung kegiatan teknls Penjarninan Kualitas (Quality

Assurance), Ketua Tim Penjaminan Kualitas (Qua/ity Assurance

selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

dapat rnernbentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penjaminan

Kualitas (Quality Assurance) sesuai kebutuhan yang

keanggotaannya terdiri dari unsur Tim Penjaminan Kualitas

(Quality Assurance) dan Badan Pengawasan Keuanqan vdan

Pembanqunan.

Biaya yang diperlukan dalam rangka pe!aksanaan keputusan ini,

dibebankan pada anqqaran Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Keputusan ini berlaku sejalc tanggal ditetapkan dan berlaku surut

rnulai tanqqal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tangga! ,1 ' Mei 2011



Lampiran I

Kep.MenPAN-RB

Norrior - 4 ? Tahun 2011"

Tanggal 1t Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE)

-

No, NAMA Kedudukan dalam Tim

1. Mardiasmo Ketua merangkap Anggotal

Ex-Officio Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan

" "

2. Neneng Goenadi Sekretaris merangkap Anggota

-

:3 . Felia Salim Anggota

4. Jusuf Serang Kasim Anggota -,

5 , . Luthfi Andi Mutty Anggota--- -

6. Sumaryanto Widayatin Anggota



i ! ... . . . .: ,.~ ~_ . _ _ , _ . . . • .• . r.L _ _ _ _ _••

• I

~.

. . . . . .l.arnpiran II

K ep . M e n P A N -R B

Nomor 45 Tahun 2011

Tanggal 1 1 Mei 2011

, .:. ~

SUSUNAN KEA.NGGOTAAN

S~KRETARIA.T nM PENJAMINAN K U A l J 1 A · S ! (QUALITY ASSUR~NC£!

No Nama Kedudukan Dalam Tim

1 Hirl~UlTerimansyah Kepala

2 . i\gu s Sutiasmo - .

Anggota

_-l!iilLen~mr Negara

I lferu.T9Jila·qunaar i Aparatur Negara

...·u.o........rnasl Birokrasi,-

• •

- I

. . - , . ~

i;. '. ,..~

Documents

KepMenPAN 43-44-45 Th 2011 Ttg Tim QA-RB