KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · PDF fileawal kepemilikan kendaraan bermotor berupa faktur kendaraan bermotor, risalah lelang, surat keterangan waris, surat keterangan hibah,

Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Penerbit BPKB | 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat

strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu

pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan

oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk

melakukan pembinaan dan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional

manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu tanggung jawab Polri dalam

penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan kepada

masyarakat adalah pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor.

Untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor tersebut layak

mendapatkan BPKB sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan

kendaraan bermotoryang diterbitkan Polri berisi identitas kendaraan

bermotor dan identitas pemilik yang berlaku selama kendaraan

bermotor tidak dipindahtangankan. Ketentuan ini sesuai dengan

rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa

pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh

instansi pembina, salah satunya adalah melakukan penetapan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 300 /IV/2015 TANGGAL : 7 APRIL 2015


kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan secara nasional.

Selain itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 pasal 5 ayat (1) huruf a tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mempersyaratkan

unit pelayanan BPKB mempunyai sumber daya manusia yang

memenuhi standar kompetensi sebagai petugas penerbit BPKB. Oleh

karena itu, perlu disusun standar kompetensi bagi petugas penerbit

BPKB yang berlaku di seluruh unit layanan Polri penerbit BPKB.

Standar kompetensi ini akan dijadikan pedoman dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petugas penerbit BPKB

sekaligus untuk dijadikan acuan LSP Lemdikpol dalam rangka

sertifikasi kompetensi.

Penyusunan standar kompetensi ini mengacu pada Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang menggambarkan

kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja yang relevan untuk melaksanakan tugas atau jabatan

tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh organisasi atau

pengguna sehingga diharapkan sertifikasi kompetensi yang dihasilkan

setara dengan kompetensi kerja yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Berdasar pada artiestimologi,kompetensi diartikan sebagai

kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau

melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja.

Sehingga kompetensidapat diartikan sebagai kemampuan

seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang

ditetapkan.


2. Standar Kompetensi

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas

kata standar dan kompetensi. Standardiartikan sebagai "ukuran"

tertentu yang disepakati dipakai sebagai patokan, sedangkan

kompetensidiartikan sebagai “kemampuan” yang dibutuhkan

untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi

oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Dengan kata lain yang dimaksud dengan standar kompetensi

adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki

seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang

didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai

dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Khusus

Standar khusus adalah standar kompetensi kerja yang

dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi

tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi

kebutuhan organisasi lain yang memiliki kerja sama dengan

organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang

memerlukan.

4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah

setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa

mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

5. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang selanjutnya

disingkat Regident kendaraan bermotor adalah fungsi kepolisian

untuk memberikan legitimasi kelaikan, kepemilikan serta

pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol forensik

kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi,

pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian


bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengarsipan

serta pemberian informasi.

6. BPKB

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan

bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaran

bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor

tidak dipindahtangankan.

7. Unit Pelaksana RegidentKendaraan Bermotor

Unit pelaksana Regident kendaraan bermotor adalah satuan yang

memberikan pelayanan Regident kepemilikan dan pengoperasian

kendaraan bermotor dalam lingkup kabupaten/kota dalam bentuk

kantor tetap dan/atau bergerak.

8. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Sah

Bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah adalah bukti

awal kepemilikan kendaraan bermotor berupa faktur kendaraan

bermotor, risalah lelang, surat keterangan waris, surat keterangan

hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan/atau kuitansi

pembelian.

9. Pemeriksaan Cek Fisik

Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor adalah proses verifikasi

dan identifikasi kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka,

nomor mesin, warna, bentuk, jenis dan tipe kendaraan bermotor

termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan dan

persyaratan teknis kendaraan bermotor untuk menjamin

kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen

kendaraan bermotor.


10. PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP

adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal

dari penerimaan perpajakan.

C. Penggunaan Standar Kompetensi

Dengan adanya standar kompetensi pada sektor atau bidang tertentu,

maka standar tersebut akan dapat dipergunakan berbagai pihak yang

berkepentingan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Adapun kegunaan

standar kompetensi dalam pembinaan, peningkatan dan

pengembangan kualitas sumber daya manusia antara lain, sebagai

berikut:

1. Untuk Institusi Polri

a. Membantu dalam rekrutmen

b. Membantu penilaian unjuk kerja

c. Membantu dalam penyusunan uraian jabatan

d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik

berdasarkan kebutuhan organisasi

2. Untuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

a. Memberikan informasi untuk pengembangan program

pendidikan atau pelatihan, penyusunan kurikulum dan

silabus

b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan dalam melakukan penilaian dan sertifikasi

3. Untuk Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi

a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program

sertifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi

kompetensi/levelnya

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan uji

kompetensi/asesmen dalam rangka sertifikasi kompetensi.


D. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka penyusunan standar khusus ini, telah dibentuk Komite

Standar melalui Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor :

Kep/300/IV/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Komite Standar Korp

Lalu Lintas Polri dan melalui Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor : Sprin/2408/XII/2014 tanggal 19

Desember 2014 tentang Penunjukan Sebagai Anggota Tim Pokja

Perumus Materi Standar Kompetensi Petugas Penerbit BPKB dan

STNK serta Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor : Sprin/525/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015

tentang Tim Verifikasi Standar Kompetensi Petugas Penerbit BPKB

dan STNK, sebagai berikut :

1) Komite Standar

NO JABATAN STRUKTURAL JABATAN DALAM KOMITE

1. Kakorlantas Polri Pengarah

2. Wakakorlantas Polri Ketua

3. Kabag Renmin Korlantas Polri Wakil Ketua

4. Kabid Regident Korlantas Polri Sekretaris

5. Kasubbid Kendaraan bermotor Bid

Regident Anggota

6. Kasubbid Pengemudi Bid Regident Anggota

7. Kasubbid Mat SBST Bid Regident Anggota


2) Tim Pokja Penyusun Rancangan Standar Kompetensi Petugas

Penerbit BPKB dan STNK

NO NAMA PANGKAT JABATAN

STRUKTURAL KEPANITIAAN

1 2 3 4 5

1. Drs.Condro Kirono, M.M., M.Hum

Irjen Pol Kakorlantas Polri

Pelindung

2. Drs.Sam Budigusdian, M.H.

Brigjen Pol

Wakakorlantas Polri

Penasehat

3. Drs. Bima Anggara Sena, M.H.

Kombes Pol

Kabid Regident Korlantas

Polri

Ketua

4. Drs.Bambang

Pristiwanto, M.M.

Kombes

Pol

Analis

Kebijakan Bid Regident Korlantas

Polri

Wakil Ketua

5. M.Taslim Chairuddin, S.IK.,

M.H.

AKBP

Kasubbid

Kendaraan bermotor Bid Regident

Sekretaris

6. Wandy Rustiwan, S.IK, M.MTr.

AKBP Kasubbid SBST Bid

Regident

Anggota

7. Budi Mulyanto,S.IK.

AKBP

Kasubdit

Regident Polda Jatim

Anggota

8. Joko Setiono, S.IK. AKBP Kasubdit Regident Polda Jateng

Anggota

9. Ahmad Mamora,

S.IK. AKBP

Kasubdit Regident

Polda Lampung

Anggota

10. Maulana Hamdan, S.IK.

AKBP

Kasubdit Regident Polda Metro

Jaya

Anggota

11. Syamsudin, S.H. AKBP Gadik Madya

Pusdik Lantas Anggota

12. Morry Ermond,

S.IK, M.T. Kompol

Kaur Subbid


Korlantas Polri

Anggota


1 2 3 4 5

13. S. Kunto Hartono, S.IK.

Kompol

Kaur Subbag Audit Bag Kamsel

Korlantas Polri

Anggota

14. Fahri A. N. Siregar,

S.IK. Kompol

Kasi STNK Bid Regident

Polda Jatim

Anggota

15. Satya Widhy, S.IK. Kompol Kasi STNK Bid Regident

Polda Jabar

Anggota

16. Jimmy Tana, S.IK. Kompol

Kasi STNK Bid

Regident Polda

Lampung

Anggota

17. E.G. Pandia, S.IK. Kompol

Kasi STNKBid

Regident Polda Jateng

Anggota

18. Donni Akbar Y,

S.Psi AKP

Paur Sarpras

Pusdik Lantas Polri

Anggota

19. Eko Prijanto, S.T. AKP

Paur Subbid Kendaraan

bermotor Bid Regident

Anggota

20. Sulaekah, S.H. Ipda

Gadik

Penyelia Pusdik Lantas

Polri

Anggota

21. Gunawan, S.Sos. Penata

Tk.I

Kaur Min

Bid Regident Anggota

22. Mughi Purnomo Bripka

Bamin Kendaraan


Operator

23. Lisdiyanto, S. Kom. Brigadir

Bamin Kendaraan


Notulen

24. Hari Dian Prasetyo Briptu

Bamin

Kendaraan bermotor Bid

Regident

Notulen

25. Fauzi Achmad Zein Briptu

Bamin


Notulen


2) Tim Verifikasi

NO JABATAN STRUKTURAL JABATAN DALAM TIM

1. Kabid Regident Korlantas Polri Ketua

2. Kasubbid Kendaraan bermotor Bid

Regident Anggota

3. Kasubbid Pengemudi Bid Regident Anggota

4. Kasubbid Mat SBST Bid Regident Anggota

5. Kaur Subbid Kendaraan bermotor


6. Paur Subbid Kendaraan bermotor


7. Pamin Subbid Kendaraan bermotor



BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PETUGAS PENERBIT BPKB

A. Peta Fungsi Bidang Penerbit BPKB

Berdasarkan ruang lingkup fungsi penerbitan BPKB, maka peta fungsi

kompetensi petugas penerbit BPKB dapat disusun sebagai berikut :

BIDANG

KERJA UTAMA

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR

Regident kendaraan bermotor

Menyelenggara-kan Regident kepemilikan

kendaraan bermotor

1. Melaksanakan pemeriksaan cek fisik

kendaraan bermotor

1. Menerima permohonan pendaftaran

pemeriksaan cek fisik kendaraan

bermotor 2. Melaksanakan

pemeriksaan perlengkapan dan fungsi keselamatan

kendaraan bermotor

3. Melaksanakan penggesekan nomor rangka dan nomor

mesin kendaraan bermotor

4. Pembuatan berita

acara hasil cek fisik

kendaraan bermotor

2. Melaksanakan Regident kepemilikan

kendaraan bermotor

1. Melaksanakan identifikasi dan verifikasi

permohonan registrasi dan

identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor

2. Melaksanakan

penerimaan

pembayaran PNBP


BIDANG KERJA UTAMA

FUNGSI

KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR

3. Melaksanakan pendaftaran

permohonan BPKB 4. Melaksanakan

penerbitan dan pemberian BPKB

5. Melaksanakan pengarsipan

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan pedoman penyusunan SKKNI, unit kompetensi petugas penerbit BPKB dikelompokkan menjadi paket kompetensi sebagai berikut :

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. LTS.BPKB.001.01 Melaksanakan Pemeriksaan Cek Fisik

Kendaraan Bermotor

2. LTS.BPKB.002.01

Melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi

Permohonan Registrasi dan Identifikasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor

3. LTS.BPKB.003.01 Melaksanakan Penerimaan Pembayaran

PNBP

4. LTS.BPKB.004.01 Melaksanakan Pendaftaran Permohonan

BPKB

5. LTS.BPKB.005.01 Melaksanakan Penerbitan dan Pemberian BPKB

6. LTS.BPKB.006.01 Melaksanakan Pengarsipan


C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : LTS.BPKB.001.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Cek Fisik

Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melaksanakan pemeriksaan cek fisik

kendaraan bermotor

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menerima permohonan

pendaftaran pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

1.1 Sarana dan prasarana pemeriksaan

cek fisik kendaraan bermotor disiapkan

1.2 Standar pemeriksaan cek fisik

kendaraan bermotor diterapkan 1.3 Dokumen persyaratan kendaraan

bermotor diterima oleh petugas cek

fisik sesuai dengan ketentuan

2. Melaksanakan pemeriksaan

perlengkapan dan fungsi keselamatan kendaraan bermotor

2.1 Perlengkapan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda,

helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak

memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K diperiksa oleh

petugas cek fisik sesuai dengan ketentuan

2.2 Fungsi dan kondisi rem, lampu-

lampu, sabuk pengaman, kondisi ban, kondisi spion, penghapus kaca (wiper), kemudi, klakson,

speedometer dan transmisi diperiksa oleh petugas cek fisik sesuai dengan

ketentuan

3. Melaksanakan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin

kendaraan bermotor

3.1 Sarana dan prasarana serta peralatan penggesekan disiapkan dan dijelaskan oleh petugas cek fisik

sesuai dengan ketentuan 3.2 Pemeriksaan nomor rangka dan

nomor mesin dilakukan oleh petugas cek fisik sesuai dengan ketentuan



3.3 Penggesekan nomor rangka dan

nomor mesin dilakukan menggunakan blanko cek fisik oleh petugas cek fisik sesuai dengan

ketentuan 3.4 Pemotretan kendaraan untuk

dokumentasi pengarsipan dilakukan

oleh petugas cek fisik sesuai dengan ketentuan

4. Pembuatan berita acara

hasil cek fisik kendaraan bermotor

4.1 Pengecekan identitas kendaraan

bermotor dilakukan oleh petugas cek fisik sesuai dengan ketentuan

4.2 Identitas pemilik dan identitas

kendaraan bermotor ditulis pada lembar berita acara cek fisik

dilakukan oleh petugas cek fisik sesuai dengan ketentuan

4.3 Verifikasi kestandaran nomor rangka

dan nomor mesin kendaraan bermotor sesuai dengan standar

Agen Pemegang Merk (APM) termasuk cek fisik bantuan dilakukan oleh petugas cek fisik

4.4 Cek blokir dilakukan oleh petugas cek fisik

4.5 Pengesahan berita acara hasil cek

fisik kendaraan bermotor oleh petugas cek fisik dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan cek fisik kendaraan

bermotor.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Lokasi cek fisik kendaraan bermotor

2.1.2 Tanjakan permanen/portable

2.1.3 Loket pendaftaran dan ruang verifikasi

2.1.4 Ruang tunggu

2.1.5 Komputer


2.1.6 Printer

2.1.7 Buku register

2.1.8 Alat komunikasi data (modem)

2.1.9 Router

2.1.10 UPS

2.1.11 Aplikasi sistem informasi cek fisik

2.1.12 Meja

2.1.13 Kursi

2.1.14 Kaca pembesar

2.1.15 Sarung tangan

2.1.16 Helm pelindung

2.1.17 Pakaian wearpack

2.1.18 Pensil gesek

2.1.19 Sikat kawat

2.1.20 Kain lap

2.1.21 Senter

2.1.22 Kamera digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Formulir berita acara danblangko hasil pemeriksaan cek

fisik kendaraan bermotor

2.2.3 Cairan pembersih landasan nomor rangka dan nomor

mesin (tinner)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan

3.3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Kendaraan Bermotor


3.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Bermotor

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.1.3 Ikrar Polantas

4.1 Standar

4.2.1 Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor :

Kep/72/X/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang

Registrasi dan Identifikasi

4.2.2 Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor:

Kep/64/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang

Standar Pelayanan di Lingkungan Korps Lalu Lintas Polri

Bidang Regident

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang

meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

dalam melaksanakan pekerjaan

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan,

simulasi/praktek

1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi

yang disimulasikan seperti tempat kerja

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada).


3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan lalu lintas dan

angkutan jalan

3.1.2 Standar pelayanan cek fisik kendaraan bermotor

3.1.3 Administrasi pelayanan cek fisik dan Regident kendaraan

bermotor

3.1.4 Karakteristik nomor mesindan nomor rangka kendaraan

bermotor

3.1.5 Sistem manajemen Regident kendaraan bermotor

3.1.6 Verifikasi dokumen Regident kendaraan bermotor

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan komputer

3.2.2 Melakukan pemeriksaan perlengkapan dan fungsi

keselamatan kendaraan bermotor

3.2.3 Melakukan penggesekan/perekaman dengan sempurna

nomor mesin dan nomor rangka

3.2.4 Memahami letak/posisi nomor rangka dan nomor mesin

masing-masing merk, jenis dan tipe kendaraan bermotor

3.2.5 Mengidentifikasi dan memverifikasi nomor rangka dan

nomor mesin kendaraan bermotor berdasarkan masing-

masing merk, jenis, tipe kendaraan bermotor standar

pabrik dan bukan standar

3.2.6 Membuat berita acara cek fisik

3.2.7 Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan bertanggungjawab

4.2 Cermat/teliti

4.3 Ramah, sopan/etis

4.4 Mampu berkomunikasi dengan efektif

4.5 Obyektif

4.6 Mempunyai komitmen untuk melaksanakan ketentuan


5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk mengikuti prosedur yang ditentukan

5.2 Mengerti tentang akibat-akibat bilamana mengabaikan

prosedur-prosedur yang ditetapkan

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan cek

fisik kendaraan



JUDUL UNIT : Melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi

Permohonan Registrasi dan Identifikasi

Kepemilikan Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan,


untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi

permohonan Regident kepemilikan kendaraan

bermotor


1. Melayani permohonan

registrasi dan identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor

1.1 Sarana dan prasarana pelayanan

penerbitan BPKB disiapkan dan dijelaskan

1.2 Standar pelayanan penerbitan BPKB diterapkan

1.3 Formulir permohonan diisi sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

1.4 Dokumen persyaratan diterima dan

dikelompokkan berdasarkan

permohonan

1.5 Dokumen persyaratan dan prosedur penerbitan BPKB dijelaskan

2. Melaksanakan penelitian terhadap

kelengkapan dokumen persyaratan, asal usul, kelaikan dan

kepemilikan kendaraan bermotor

2.1 Kelengkapan dokumen persyaratan, asal usul, kelaikan dan identitas

pemilik kendaraan bermotor yang diajukan untuk penerbitan BPKB baru diteliti sesuai dengan ketentuan

2.2 Kelengkapan dokumen persyaratan,

asal usul, kelaikan dan identitas pemilik kendaraan bermotor yang diajukan untuk penerbitan BPKB

karena perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik

diteliti sesuai dengan ketentuan


asal usul, kelaikan dan identitas pemilik kendaraan bermotor yang diajukan untuk penerbitan BPKB


karena pemindahtanganan kepemilikan diteliti sesuai dengan ketentuan


asal usul, kelaikan dan identitas

pemilik kendaraan bermotor yang diajukan penggantian BPKB karena

rusak atau hilang diteliti sesuai dengan ketentuan

3. Melaksanakan pengecekan terhadap

keabsahan dokumen persyaratan

3.1 Keabsahan dokumen persyaratan penerbitan BPKB baru dicek sesuai

dengan ketentuan

3.2 Keabsahan dokumen persyaratan

penerbitan BPKB karena perubahan identitas kendaraan bermotor dan

pemilik dicek sesuai dengan ketentuan

3.3 Keabsahan dokumen penerbitan BPKB karena pemindahtanganan

kepemilikan kendaraan bermotor dicek sesuai dengan ketentuan

3.4 Keabsahan dokumen penggantian BPKB karena rusak atau hilang dicek sesuai dengan ketentuan

4. Melaksanakan

pencocokan hasil pemeriksaan cek fisik

kendaraan bermotor dengan berkas kendaraan bermotor

4.1 Penelitian silang antara dokumen

fisik kendaraan bermotor dengan hasil pemeriksaan cek fisik

kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

4.2 Penelitian silang antara dokumen elektronik kendaraan bermotor

dengan hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

5. Melaksanakan

pengecekan terhadap kesesuaian antara dokumen asal usul,

kelaikan dan kepemilikan

kendaraan bermotor

5.1 Kesesuaian penelitian kelengkapan

dan pengecekan keabsahan dokumen asal usul, kelaikan dan kepemilikan kendaraan bermotor

dicek sesuai dengan ketentuan

5.2 Kesesuaian penelitian kelengkapan

dan pengecekan keabsahan dokumen asal usul, kelaikan dan


kepemilikan kendaraan bermotor didokumentasikan dan disahkan

6. Pemilahan dokumen persyaratan

5.3 Dokumen persyaratan untuk proses penerbitan BPKB dipilah sesuai

dengan ketentuan 5.4 Dokumen persyaratan untuk proses

penerbitan STNK dipilah sesuai

dengan ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan identifikasi dan

verifikasi permohonan registrasi dan identifikasi kepemilikan

kendaraan bermotor


2.1 Peralatan

2.1.1 Loket pendaftaran, ruang identifikasi dan verifikasi

2.1.2 Komputer

2.1.3 Buku register


2.1.5 Router

2.1.6 UPS

2.1.7 Meja

2.1.8 Kursi

2.1.9 Alat pemindai keabsahan dokumen (sinar UV dan kaca

pembesar)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Formulir pendaftaran BPKB

2.2.3 Tanda bukti penyerahan dokumen BPKB

2.2.4 Map arsip



3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia


Angkutan Jalan



Bermotor


4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata



4.2 Standar


Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang

Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan

Regident




Bidang Regident

PANDUAN PENILAIAN


1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang



1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/

praktek





2.1 LTS.BPKB.001.01 Melaksanakan Pemeriksaan Cek Fisik

Kendaraan Bermotor


3.1 Pengetahuan


angkutan jalan


Kep/72/X/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang

Registrasi dan Identifikasi



Standar Pelayanan di lingkungan Korps Lalu Lintas Polri

Bidang Regident

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan komputer/IT Regident kendaraan

bermotor

3.2.2 Entry data

3.2.3 Identifikasi dan verifikasi dokumen persyaratan BPKB




4.2 Cermat/teliti



4.5 Obyektif


5. Aspek kritis




5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan

verifikasi pengelompokkan berkas persyaratan penerbitan BPKB



JUDUL UNIT : Melaksanakan Penerimaan Pembayaran PNBP



untuk melaksanakan penerimaan pembayaran

PNBP


1. Melaksanakan penetapan besaran

PNBP

1.1 Data dan berkas BPKB diverifikasi dan identifikasi sesuai dengan

ketentuan

1.2 Hasil cetak kuitansi pembayaran PNBP diverifikasi sesuai dengan

ketentuan

1.3 Lembar kuitansi pembayaran PNBP

diserahkan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan

2. Melaksanakan penerimaan

pembayaran PNBP

2.1 Pembayaran PNBP diterima sesuai dengan ketentuan

2.2 Hasil penerimaan PNBP diverifikasi sesuai dengan ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan penerimaan dan

pembayaranPNBP BPKB.


2.1 Peralatan

2.1.1 Loket pendaftaran

2.1.2 Komputer

2.1.3 Buku register


2.1.5 Router

2.1.6 UPS


2.1.7 Meja

2.1.8 Kursi

2.1.9 Alat pemindai keabsahan dokumen (sinar UV)

2.1.10 Cap kesatuan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Kuitansi pembayaran PNBP

2.2.3 Tinta dan pita printer

2.2.4 Buku kas penerimaan dan penyetoran PNBP


3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak




Angkutan Jalan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan

Tarif PNBP di Lingkungan Polri



Bermotor

3.6 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/11/VII/2010 tanggal 13 Juli

2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak di Lingkungan Polri


4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata




4.2 Standar



standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan

Regident




Bidang Regident

4.2.2 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/11/VII/2010 tanggal

13 Juli 2010 tentang Mekanisme Administrasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri

PANDUAN PENILAIAN






praktek



2. Persyaratan Kompetensi

2.1 LTS.BPKB.002.01 Melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi




3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara

Bukan Pajak


3.1.2 Peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

3.1.3 Standar pelayanan penerbitan BPKB;

3.1.4 Standar Operasinal Prosedur (SOP) pelayanan penerbitan

BPKB

3.1.5 Administrasi pelayanan BPKB

3.1.6 Sistem manajemen registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor

3.2 Keterampilan


bermotor

3.2.2 Identifikasi dan verifikasi data BPKB




4.2 Cermat/teliti



4.5 Obyektif


5. Aspek kritis




5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan

verifikasi pengelompokkan berkas persyaratan penerbitan BPKB



JUDUL UNIT : Melaksanakan Pendaftaran Permohonan BPKB



untuk melaksanakan pendaftaran permohonan

BPKB.


1. Melaksanakan pendaftaran permohonan penerbitan

BPKB baru

1.1 Data identitas dan fungsional serta kepemilikan kendaraan bermotor dimasukkan dalam buku register

sesuai dengan format yang telah ditetapkan

1.2 Nomor registrasi kendaraan

bermotor ditetapkan sesuai dengan ketentuan

1.3 Data identitas dan fungsional, kepemilikan kendaraan bermotor, nomor registrasi kendaraan

bermotor dan nomor BPKB dimasukkan dalam pangkalan data

sistem informasi dan komunikasi Regident kendaraan bermotor sesuai dengan format yang telah

ditetapkan

1.4 Kartu Induk BPKB dicetak dan diparaf oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan

1.5 Berkas dan/atau data penerbitan BPKB didistribusikan sesuai dengan ketentuan

2. Melaksanakan pendaftaran

permohonan penerbitan BPKB karena

perubahan identitas Kendaraan bermotor dan pemilik

2.1 Data perubahan identitas kendaraan bermotor dan

kepemilikan dimasukkan dalam buku register dan kartu induk

secara manual

2.2 Data perubahan identitas kendaraan bermotor dan

kepemilikan dimasukkan dalam pangkalan data sistem informasi dan Komunikasi Regident

kendaraan bermotor secara elektronik


2.3 Kartu induk dan buku register BPKB diberikan paraf oleh petugas yang berwenang

2.4 Berkas dan/atau data perubahan BPKB didistribusikan sesuai dengan ketentuan

3. Melaksanakan

pendaftaran permohonan penerbitan

BPKB karena pemindahtanganan kepemilikan kendaraan

bermotor

3.1 Data identitas pemilik baru

kendaraan bermotor dimasukkan ke dalam buku register dan kartu

induk secara manual

3.2 Data identitas pemilik baru kendaraan bermotor dimasukkan

ke dalam pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident secara elektronik

3.3 Kartu induk dan buku register BPKB diberikan paraf oleh petugas

yang berwenang

3.4 Berkas dan/atau data pemindahtanganan kepemilikan BPKB

didistribusikan sesuai dengan ketentuan

4. Melaksanakan

pendaftaran permohonan penggantian BPKB

karena hilang atau rusak

4.1 Data identitas kendaraan bermotor

dan pemilik dipanggil sesuai dengan ketentuan

4.2 Data penggantian BPKB karena

rusak atau hilang dimasukkan dalam buku register dan buku induk secara manual

4.3 Data penggantian BPKB karena rusak atau hilang dimasukkan

dalam pangkalan data sistem informasi

4.4 Kartu induk dan buku register

BPKB diberikan paraf oleh petugas yang berwenang

4.5 Berkas dan/atau data penggantian BPKB karena hilang atau rusak didistribusikan sesuai dengan

ketentuan


BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pendaftaran

permohonan BPKB


2.1 Peralatan

2.1.1 Ruang entry data

2.1.2 Komputer

2.1.3 Printer

2.1.4 Buku register


2.1.6 Router

2.1.7 UPS

2.1.8 Aplikasi sistem informasi BPKB

2.1.9 Meja

2.1.10 Kursi

2.1.11 Alat pemindai keabsahan dokumen (sinar UV dan kaca

pembesar)

2.1.12 Server

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Kartu Induk BPKB





Angkutan Jalan


Kendaraan


3.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negar Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Bermotor


4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata



4.2 Standar




Regident




Bidang Regident

PANDUAN PENILAIAN






praktek








2.2 LTS.BPKB.003.01 Melaksanakan Penerimaan Pembayaran PNBP


3.1 Pengetahuan


angkutan jalan



bermotor

3.1.4 Karakteristik nomor mesindan nomor rangka kendaraan

bermotor



3.2 Keterampilan


bermotor

3.2.2 Entry data




4.1 Disiplin dan bertanggung jawab

4.2 Cermat/teliti



4.5 Obyektif


5. Aspek kritis




5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan cek

fisik kendaraan.



JUDUL UNIT : Melaksanakan Penerbitan dan Pemberian

BPKB



untuk melaksanakan penerbitan dan

pemberian BPKB


1. Melaksanakan

penerbitan dan pemberian BPKB baru

1.1 Pengisian data identitas dan

kepemilikan pada dokumen BPKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

1.2 Prosedur penggunaan dan pemasukan tanda tangan manual

atau elektronik pejabat yang berwenang ke dalam format BPKB dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan 1.3 BPKB dicetak sesuai dengan

ketentuan

1.4 BPKB yang telah dibubuhi tanda tangan manual atau elektronik

diajukan kepada pejabat verifikasi 1.5 BPKB dipisahkan dengan dokumen

kelengkapan kendaraan bermotor

1.6 BPKB hasil verifikasi diserahkan kepada pemohon sesuai ketentuan

2. Melaksanakan

penerbitan dan pemberian BPKB karena perubahan identitas

kendaraan bermotor dan pemilik

2.1 Pengisian data perubahan identitas

dan kepemilikan pada dokumen BPKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

2.2 Prosedur penggunaan dan pemasukan tanda tangan manual

atau elektronik pejabat yang berwenang ke dalam format BPKB dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan

2.3 BPKB yang dilakukan perubahan dicetak dan diterbitkan sesuai

dengan ketentuan

2.4 Data tanda tangan manual atau

elektronik pejabat yang berwenang dimasukkan dalam format BPKB sesuai dengan ketentuan



2.5 BPKB dipisahkan dengan dokumen

kelengkapan kendaraan bermotor 2.6 BPKB hasil perubahan diserahkan

kepada pemohon sesuai ketentuan

3. Melaksanakan

penerbitan dan pemberian BPKB karena

pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor

3.1 Pengisian data pemindahtanganan

kepemilikan kendaraan bermotor pada dokumen BPKB dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan 3.2 Prosedur pembuatan, penggunaan

dan pemasukan tanda tangan

manual atau elektronik pejabat yang berwenang ke dalam format

BPKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

3.3 BPKB dicetak dan diterbitkan

sesuai dengan ketentuan 3.4 BPKB yang telah dibubuhi tanda

tangan manual atau elektronik


kelengkapan kendaraan bermotor 3.6 BPKB hasil verifikasi diserahkan


4. Melaksanakan

penerbitan dan pemberian BPKB karena

hilang atau rusak

4.1 Pengisian data identitas dan

kepemilikan pada dokumen BPKB dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan 4.2 Prosedur pembuatan, penggunaan

dan pemasukan tanda tangan

manual atau elektronik pejabat yang berwenang ke dalam format BPKB dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan 4.3 BPKB dicetak dan diterbitkan

sesuai dengan ketentuan 4.4 BPKB yang telah dibubuhi tanda

tangan manual atau elektronik


kelengkapan kendaraan bermotor 4.6 BPKB hasil verifikasi diserahkan



BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan penerbitan dan

pemberian BPKB


2.1 Peralatan

2.1.1 Loket penerbitan dan pemberian BPKB

2.1.2 Komputer

2.1.3 Printer

2.1.4 Buku register penyerahan


2.1.6 Router

2.1.7 UPS


2.1.9 Meja

2.1.10 Kursi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Material BPKB





Angkutan Jalan


Kendaraan



Bermotor



4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata



4.2 Standar




Regident




Bidang Regident

PANDUAN PENILAIAN






praktek







2.2 LTS.BPKB.003.01 Melaksanakan Penerimaan Pembayaran PNBP

2.3 LTS.BPKB.004.01 Melaksanakan Pendaftaran Permohonan

BPKB



3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undanganlalu lintas dan angkutan

jalan



bermotor

3.1.4 Karakteristik nomor mesin dan nomor rangka kendaraan

bermotor

3.1.5 Sistem Manajemen Regident kendaraan bermotor

3.1.6 Verifikasi Dokumen Regident kendaraan bermotor

3.2 Keterampilan


bermotor

3.2.2 Entry data





4.2 Cermat/teliti



4.5 Obyektif


5. Aspek kritis




5.3 Ketelitian, ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan

penerbitan dan pemberian BPKB



JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengarsipan.



untuk melaksanakan pencatatan, pendataan,

penataan, penyimpanan, penyajian,

pemeliharaan dan penyusutan arsip


1. Melaksanakan

pencatatan dan pendataan arsip

1.1 Berkas penerbitan dan pemberian

BPKB dikumpulkan dan diverifikasi

1.2 Berkas penerbitan dan pemberian BPKB dicatat dalam buku register sesuai dengan format yang telah

ditentukan


BPKB didatakan ke dalam pangkalan data/database sistem informasi dan komunikasi

Regident kendaraan bermotor

2. Melaksanakan

penataan dan penyimpanan arsip


BPKB diklasifikasikan dan dikelompokan berdasarkan jenis

kendaraan bermotor dan NRKB

2.2 Berkas penerbitan dan pemberian BPKB dikodifikasi sesuai dengan

ketentuan

2.3 Berkas penerbitan dan pemberian BPKB disimpan sesuai dengan

klasifikasinya/dikodefikasi

2.4 Arsip cetak dan/atau elektronik

disimpan sesuai ketentuan

3. Melaksanakan

penyajian arsip 3.1 Arsip yang disajikan dicatat dalam

buku register dan/atau pangkalan data

3.2 Data pemohon arsip dicatat dalam

buku register dan/atau pangkalan data

4. Melaksanakan pemeliharaan arsip

4.1 Arsip manual dijaga dan dipelihara sesuai dengan

ketentuan

4.2 Arsip digital dijaga dan dipelihara sesuai dengan ketentuan



5. Melaksanakan

penyusutan arsip 5.1 Arsip manual dialih bentuk

menjadi arsip digital

5.2 Arsip dipindahkan dari unit pelaksana Regident Ranmor ke

unit kearsipan Polda

5.3 Arsip yang telah habis masa berlakunya dimusnahkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengarsipan BPKB.


2.1 Peralatan

2.1.1 Loket penyerahan

2.1.2 Ruang pengarsipan

2.1.3 Komputer

2.1.4 Printer

2.1.5 Buku Register


2.1.7 Router

2.1.8 UPS


2.1.10 Meja

2.1.11 Kursi

2.1.12 Rak arsip

2.1.13 Cap kesatuan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Tinta dan pita printer

2.2.3 Dokumen persyaratan BPKB






Angkutan Jalan


Kendaraan


17 Tahun 2007 tentang Kearsipan di Lingkungan Kepolisian




Bermotor


4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata



4.2 Standar




Regident




Bidang Regident


PANDUAN PENILAIAN






praktek




2.1 LTS.BPKB.004.01 Melaksanakan Pendaftaran Permohonan

BPKB

2.2 LTS.BPKB.005.01 Melaksanakan Penerbitan dan Pemberian

BPKB


3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undanganlalu lintas dan angkutan

jalan



bermotor



3.2 Keterampilan


bermotor






4.2 Cermat/teliti



4.5 Obyektif


5. Aspek kritis




5.3 Ketelitian, ketepatan dan kecepatan dalam melakukan

pengarsipan


BAB III PENUTUP

Demikian Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Penerbit BPKB ini

dibuat dalam rangka pembinaan, peningkatan dan pengembangan

kompetensi sumber daya manusia Polri dalam memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 7 April 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Documents

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · PDF fileawal kepemilikan kendaraan bermotor berupa faktur kendaraan bermotor, risalah lelang, surat keterangan waris, surat keterangan hibah,