keptuhan wp.pdf

Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM S1 EKSTENSI MEDAN

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARU ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN No. 84/KMK.03/2002

PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

OLEH:

NAMA : HELDA GINTING

NIM : 060522120

JURUSAN : AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

2009


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No.84/

KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan” adalah benar hasil karya saya

sendiri dan judul yang dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti

oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi level Program S-1 Ekstensi

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Sumatera Utara.

Semua sumber dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan dengan

jelas, benar dan apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak

benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh universitas.

Medan 21 Februari 2009

Yang Membuat Pernyataan

(Helda Ginting)

NIM: 060522120


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan kesehatan dan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga Penulis dapat

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.03/2002 Pada KPP

Pratama Medan Belawan.” Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat

yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan serta tidak luput dari kekurangan baik dalam penyajian materi

maupun teknik penulisan. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan Penulis yang

terbatas dengan nalar ilmiah yang belum memadai. Oleh karena itu Penulis

membuka diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para

Pembaca demi peningkatan kualitas ilmiah di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang terdalam dan teristimewa Penulis sampaikan

kepada kedua orangtua tercinta yang telah memberi dukungan moral maupun

material hingga Penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi USU

Medan. Juga kepada saudara-saudariku yang telah banyak membantu Penulis

dalam menyelesaikan Skripsi ini.


Di samping ini Penulis juga menyadari bahwa penulisan Skripsi ini bukan

hanya bersandar pada kemampuan Penulis semata tetapi juga atas dukungan yang

tidak ternilai harganya dari pihak-pihak yang telah banyak membantu, sehingga

sudah sepantasnya Penulis menghaturkan rasa hormat dan penghargaan yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. John Tafbu Ritonga, MEc selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, MSi, Ak selaku Ketua Jurusan Departemen

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

3. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan

kepada Penulis.

4. Bapak Drs. Sucipto, MM, Ak selaku dosen pembanding dan Penguji I dan

Ibu Dra. Salbiah, MSi, Ak selaku dosen pembanding dan penguji II .

5. Seluruh staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas

Sumatera Utara yang telah mendidik Penulis selama masa perkuliahan.

6. Seluruh staf pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

yang telah banyak membantu Penulis untuk menyediakan data dan

informasi yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.

7. Seluruh rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas bantuannya.


Akhir kata Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam Skripsi ini

dapat berguna dan bermanfaat bagi Pembaca sekalian. Dan kepada seluruh pihak

yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis mengucapkan

terima kasih banyak.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Penulis,

Helda Ginting

NIM 060522120



ABSTRAK

Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak yag terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam tahun pajak berjalan dengan cara mendaftarkan diri, dikukuhkan secara jabatan maupun Wajib Pajak Pindah KPP. Dalam hal pelaksanaan penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.84/ KMK.03/2002 karena Wajib Pajak tersebut belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Penghitungan angsuran ini bertujuan agar Wajib Pajak Baru dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah ia memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menyusun, menganalisis dan menginterprestasikan data Wajib Pajak Baru untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009 dalam hal pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 lembar ke-3 (tiga). Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaporan SSP oleh Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan cukup tinggi sedangkan jumlah angsuran pajak yang dibayar pada umumnya nihil karena Wajib Pajak beralasan bahwa mereka baru memulai usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.03/2002. Kata kunci : Wajib Pajak Baru, Keputusan Menteri Keuangan No.84/ KMK.03/2002, SSP lembar ke-3


i

ABSTRACT The New Tax Payer is one registered in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in prevailing Tax Year by self registeration, recognized officially or Tax Payer changed KPP. In this case the implementation of calculating the number of instalment of Pajak Penghasilan (PPh) chapter 25 by New Tax Payer is regulated in Decision of Monetary Ministry No.84/KMK.03/2002 because the tax payer did not send the Surat Pemberitahuan (SPT) annually of PPh. The calculation of this instalment is aimed so that tax payer can implement the tax obligation after they gained the Basic Number of Tax Payer.

The method of analysis of data used is descriptive method, namely to arrange, analyze and interprete the data of New Tax Payer for Tax Year of 2008 and 2009 in the case reporting Surat Setoran Pajak (SSP) of PPh chapter 25 third sheet.

From the result of cacculation, it can be known that the reporting of SSP by New Tax Payer in KPP Pratama Medan Belawan is quite higt while the number of tax instalment paid generally is nihil because the tax payer reasoned that they begin to operate their business just now. This shows that calculation of PPh instalment number in chapter 25 by New Tax Payer is not consistent with Decision of Monetary Ministry No.84/KMK.03/2002. Keywords: New Tax Payer, Decision of Monetary Ministry No.84 /KMK.03

/2002, SSP the third sheet.


DAFTAR ISI

Halaman PERNYATAAN.......................................................................................................i

KATA PENGANTAR............................................................................................ii

ABSTRAK..............................................................................................................v

ABSTRACT..........................................................................................................vii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR.............................................................................................x

DAFTAR TABEL........ ....................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang……………………………………………………….…….1

B. Perumusan masalah………………………………………………………..4

C. Tujuan dan manfaat penelitian………………………………………….....4

1. Tujuan Penelitian……………………………………………...…..4

2. Manfaat Penelitian……………………………………………..….5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan……………………………………….………………...6

1. Pengertian…………………………………..……………………...6

2. Subyek Dan Obyek Pajak Penghasilan…………………...……….9

3. Penghitungan Pajak Penghasilan…….………………….………..11


4. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan…………………..17

B. Pajak Penghasilan Pasal 25………………………………………………21

1. Pengertian Dan Dasar Hukum…………………….……….…..…21

2. Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25…………………………….23

C. Penghitungan PPh Pasal 25……………………………………………...24

1. Secara Umum………………………………………………….…24

2. Bagi Wajib Pajak Baru………………………………………..….28

D. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25……………………..31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian…………………………………………….33

B. Jenis penelitian………………………...………….……………………...33 C. Teknik pengumpulan data………………………………………………..34

D. Metode analisis data……………………………………………………...34

BAB IV :ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian………………….………………...………….35

1. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Belawan………….........….35

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan …….……….39

3. Uraian tugas pokok Kepegawaian…………………………….….40

4. Gambaran pegawai……………………………………………….43

B. Analisis Hasil Penelitian…………………………………………………44


1. Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan………….…44

2. Pelaporan SSP lembar ke-3 oleh Wajib Pajak……………….…..50

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ……………………………………………………………...56

B. Saran…………………………………………...…………….…………...5

DAFTAR PUSTAKA…………………………………...………………………59 LAMPIRAN


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : KPP PRATAMA PENGGABUNGAN KPP, KP PBB DAN KARIKPA……………………………………………………37 Gambar 2 : Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan............................40


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)............................14 Tabel 2 : Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

dalam Negeri..........................................................................................15 Tabel 3 : Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan

dalam Negeri dan BUT..........................................................................15 Tabel 4 : Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

dalam Negeri...........................................................................................16 Tabel 5 : Batas Waktu Pembayaran PPh...............................................................18 Tabel 6 : Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh...........................................20 Tabel 7 : Karekteristik Jenis KPP.........................................................................36 Tabel 8 : Tingkatan Golongan Kepegawaian di KPP Pratama

Medan Belawan.....................................................................................43 Tabel 9 : Jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan

Untuk Tahun Pajak 2008………………………………………….......46 Tabel 10 : Jumlah Wajib Pajak Baru Terdaftar Di KPP Pratama Medan

Belawan untuk tahun Pajak 2008...........................................................48 Tabel 11 : Jumlah Wajib Pajak Pendaftar Baru di KPP Pratama Medan Belawan

Untuk Tahun Pajak 2009......................................................................49 Tabel 12 : Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Belawan Untuk Tahun Pajak 2008……………………….………..…51 Tabel 13 : Perbandingan Jenis Usaha Dengan Nilai Setoran PPh Pasal 25……...54


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Setoran Pajak untuk Arsip Wajib Pajak (WP)

Lampiran 2 Surat Setoran Pajak untuk KPP Melalui KPKN

Lampiran 3 Surat Setoran Pajak untuk Dilaporkan Wajib Pajak ke KPP

Lampiran 4 Surat Setoran Pajak untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro

Lampiran 5 Surat Setoran Pajak untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan

Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan

nasional. Sebagaimana kita lihat dalam APBN yang disahkan oleh pemerintah

tiap-tiap tahun, penerimaan Negara dari sektor pajak selalu meningkat.

Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat

untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat

untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri menjadi Wajib

Pajak dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan

Perpajakan yang ada apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem

pemungutan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga dengan Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2000 dan perubahan keempat pada tahun 2008 dengan Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau disebut dengan

Undang-undang Pajak Penghasilan, serta hal tersebut juga menjadi tanggung

jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan penyuluhan perpajakan agar

masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan PPh. Dimana yang menjadi

subjek Pajak Penghasilan adalah Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi,

Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dan objek pajak Penghasilan adalah


Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun yang

berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Setiap badan atau orang yang berada di Indonesia apabila telah

memenuhi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kepadanya

diwajibkan untuk menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang

Perpajakan.

Untuk meringankan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

membayar pajak, sistem perpajakan di Indonesia mengatur secara khusus

mengenai tata cara pembayaran pajak dengan cara “angsuran pajak”, yang diatur

dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

(PPh) dan disesuaikan dengan perubahan keempat Undang-undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 25.

Sarana pembayaran yang digunakan adalah Surat Setoran Pajak (SSP)

yang terdiri dari lima lembar, yaitu:

• Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak (WP)

• Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPKN)

• Lembar 3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

• Lembar 4 untuk arsip Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro

• Lembar 5 untuk arsip Wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan


peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip Self Assessment yang berlaku di Indonesia, Wajib Pajak

(WP) harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan

pajak terutang.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan yang baru pertama kali

memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak

berjalan yang terdaftar atau dikukuhkan dalam tahun pajak berjalan atau disebut

dengan WP Baru maka penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diatur

dalam UU PPh Pasal 25 ayat (7): “Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi

Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan

Menteri Keuangan.”

Dalam hal penentuan penghitungan besarnya angsuran pajak untuk Wajib

Pajak Baru didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak tersebut

dan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 karena

dalam tahun pajak tersebut Wajib Pajak Baru belum menyampaikan SPT Tahunan

PPh yang dijadikan sebagai dasar penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Setelah penghitungan dan pembayaran, maka WP Baru wajib melaporkan

SSP lembar ke-3 sebagai sarana pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 pada KPP

dimana WP terdaftar.

Dengan fasilitas angsuran pajak ini diharapkan dapat meningkatkan


kesadaran masyarakat untuk membayar pajak khususnya pajak penghasilan.

Untuk mengetahui apakah penghitungan pajak Penghasilan oleh Wajib

Pajak Baru dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 maka penulis termotivasi

untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan.”

B. Perumusan masalah

Dari uraian sebelumnya maka perumusan masalah yang dapat

dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penghitungan Pajak oleh Wajib Pajak Baru telah sesuai

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Baru tersebut dalam

melaporkan SSP lembar ke-3?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah penghitungan pajak oleh Wajib Pajak

Baru telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

84/ KMK.03/ 2002.


b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak baru dalam

pelaporan SSP lembar ke-3 Pada KPP Medan Belawan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan

khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 25.

b. Bagi KPP Pratama Medan Belawan dapat dijadikan sebagai bahan

masukan atau bahan pertimbangan bagi KPP Pratama Medan

Belawan.

c. Bagi pihak lain, khususnya almamater FE USU Penelitian ini

diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang dunia

perpajakan dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan

1. Pengertian

Tanggungjawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban

kenegaran berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Menurut

Bambang Prakoso Kesit (2003:1): “Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat

kepada kas negara karena Undang-undang, dan atas pembayaran tersebut

pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan: “Pajak adalah iuran

kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada

pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya

yang sifatnya dapat dipaksakan.


2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

public investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan pemungutannya.

Adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib

Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a. Pajak Subjetif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh.


b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang

bersangkutan. Contoh: PPN.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contoh: PPh,

PPN.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contoh: pajak

hiburan, pajak reklame.

Dari uraian diatas maka Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak

Pusat yang bersifat subjektif. Dengan pengertian bahwa PPh ini berpangkal atau

berdasarkan pada subjek pajaknya dan menjadi beban Wajib Pajak yang

bersangkutan atau tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain (termasuk kedalam

golongan pajak langsung ).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah

beberapa kali mengalami perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, perubahan

ketiga pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan

diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan dalam pasal 1 menyebutkan Pajak Penghasilan dikenakan kepada


Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun

pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam

Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat

pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban

pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum

terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk

usaha tetap (BUT).

Berdasarkan lokasi geografis, Subjek Pajak terdiri dari:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak

apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang

besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak

badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau

bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik

orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak

karena menerima danatau memperoleh penghasilan yang

bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh


penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha

tetap di Indonesia.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang

bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang

tersebut adalah subjek pajak luar negeri.

b. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1)

menyebutkan:

“Penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Waluyo (2006: 67) meninjau penghasilan dari sisi inflow dan outflow

sebagai berikut:

a) Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:


1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, akuntan dan sebagainya.

2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak

gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

b) Dilihat dari penggunaannya (outflow), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

3. Penghitungan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan

Penghasilan Kena Pajak. Berikut ini formula penghitungan Pajak Penghasilan:

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Penghasilan Kena Pajak

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara

Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Bagi Wajib Pajak

Dalam Negeri Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan :

a. Penghitungan PPh berdasarkan Pembukuan

b. Penghitungan PPh berdasarkan pencatatan

a. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan

1) Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan


yang merupakan Objek Pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan

menurut pajak.

2) Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangkan biaya-biaya

yang diperkenankan menurut pajak dan dikurangi pula dengan Penghasilan

Tidak Kena Pajak.

b. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pencatatan dengan

menggunakan norma penghitungan:

1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto

2) Norma Penghitungan Peredaran Bruto

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya

penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan

disempurnakan terus-menerus.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

197/PMK.03/2007, menjelaskan bahwa:

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan a) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah ).

b) Wajib Pajak tersebut harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan ketetapan atas nilai peredaran bruto,

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun

2008 menjelaskan :


Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan

dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang dan bertujuan agar

Wajib Pajak dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Dengan demikian semakin kecil Wajib Pajak Orang Pribadi yang

menggunakan dasar penghitungan pajak berdasarkan pembukuan. Karena dengan

menggunakan Norma Penghitungan, nilai Penghasilan Neto yang dihasilkan lebih

kecil dimana Nilai omset peredaran usaha langsung dikalikan dengan Norma

Perhitungan sesuai dengan jenis usaha Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga

beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak nilainya lebih kecil.

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran

brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk

memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar

penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga

besarnya jumlah pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan penghasilan bruto.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang


Pribadi Dalam Negeri, Penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya lapisan PTKP akan disesuaikan dengan

faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Jumlah PTKP umumnya dikaitkan

dengan pengeluaran konsumsi personal untuk mempertahankan dan memelihara

standar hidup relatif Wajib Pajak. Berikut ini tabel penyesuaian besarnya PTKP

pada tahun 2008 dan tahun 2009:

Tabel 1 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP)

Keterangan Penyesuaian PTKP Tahun 2008 Tahun 2009

Untuk diri Wajib Pajak

Rp 13.200.000,00 Rp 15.840.000,00

Untuk Wajib Pajak kawin Rp 1.200.000,00 Rp 1.320.000,00

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami

Rp 13.200.000,00 Rp 15.840.000,00

*Tanggungan

Rp 1.200.000,00 Rp 1.320.000,00

Maksimal tanggungan

**K/3 K/3

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP

*tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda


dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. **status kawin dengan jumlah tanggungan tiga orang.

Penyesuaian Besarnya PTKP untuk tahun 2008 berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya

PTKP yang diberlakukan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Selanjutnya Penyesuaian PTKP untuk tahun 2009 berdasarkan Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 2009, sehingga untuk tahun pajak 2009 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17

tahun 2000 dalam Pasal 17 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak

Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib pajak

Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia

adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00

5%

Di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00

10%



15%

Diatas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00

25%

Di atas Rp 200.000.000,00

35%

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000

Tabel 3 Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT


Sampai dengan Rp 50.000.000,00

10 %


15%

Diatas Rp 100.000.000,00

30 %

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000

Selanjutnya perubahan besarnya tarif pajak disesuaikan berdasarkan

dengan perubahan keempat Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun

2008 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4 Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri


Sampai dengan Rp.50.000.000,00

10%


15%

Diatas Rp 100.000.000,00

30%

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008


Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 17 ayat

(1) huruf (b) disebutkan bahwa untuk Wajib Pajak Badan dikenakan tarif tunggal

sebesar 28% .

Perubahan tarif ini dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-

negara lain dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil,

untuk itu struktur tarif pajak yang berlaku diubah dan disederhanakan yang

meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif serta

penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang

lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut dan untuk lebih

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak. Terjadi perubahan ketentuan tarif

untuk Wajib Pajak Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Sedangkan

pada tarif Wajib Pajak Orang Pribadi hanya dilakukan penyederhanaan lapisan

dari 4 (empat) lapisan tarif menjadi 3 (tiga) lapisan tarif pajak.

Perubahan tarif tersebut akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1

(satu) Januari 2009.

4. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Sarana pembayaran Pajak Penghasilan adalah dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak (SSP). Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank atau di PT.

Pos Indonesia.

Dengan sistem self assesment yang digunakan dalam sistem perpajakan

nasional, Wajib Pajak berkewajiban melunasi atau membayar pajak Penghasilan


sesuai dengan Undang-undang. Menurut Waluyo (2006: 65) dapat dijelaskan:

Kualifikasi pelunasan dalam tahun pajak berjalan: 1. Melalui pihak lain

a. Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

b. Pemungutan Pajak penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan terutang pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

c. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

d. Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang

bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2. Langsung oleh Wajib Pajak Sendiri a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang

menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

b. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yakni angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan (PPh pasal 25 ).

c. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan.

3. Saat sesudah akhir tahun pajak


Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan apabila jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, seperti: PPh pasal 29 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Adapun batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak Penghasilan dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Batas Waktu Pembayaran PPh

No Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran atau

Penyetoran 1. PPh Pasal 21

Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya

2. PPh Pasal 22-Impor

Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.

3.

PPh Pasal 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan

4. PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

No Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran

5. PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina

Dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus

6. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh badan tertentu

Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya

7. PPh Pasal 23 dan 26

Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang Pajak

8. PPh Pasal 25

Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa


Pajak berakhir Sumber : Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2006:30)

Pelaporan PPh yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak adalah dengan

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan terdiri dari :

1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang

dalam suatu Masa Pajak.

2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam

suatu Tahun Pajak.

Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh

No Jenis PPh Yang Menyampaikan SPT

Batas Waktu Penyampaian

1. PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21

Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

2. PPh Pasal 22- Bea Cukai 14 hari setelah Masa Pajak


Sumber : Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2006: 35)

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berdasarkan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling

lambat 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

2. Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk badan paling lambat 4 bulan

setelah Tahun Pajak berakhir.

Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaian SPT

apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi

jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau Wajib Pajak yang tidak menjalankan

usaha atau melakukan pekerjaan bebas, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ternyata penghasilan netonya tidak

Impor

berakhir

3. PPh Pasal 22

Bendaharawan Pemerintah

14 hari setelah Masa Pajak berakhir

4. PPh Pasal 22 oleh DJB

Pemungut Pajak (DJBC)

Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir

5. PPh Pasal 22

Pihak yang melakukan penyerahan


6. PPh Pasal 22 badan tertentu

Pihak yang melakukan penyerahan


7. PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23


8. PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang mempunyai NPWP



melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa

PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban penyampaian

SPT Masa PPh Pasal 25

Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan

dalam Undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi

dan atau sanksi pidana.

Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Pajak

Penghasilan adalah

a. Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa

PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

adalah sebesar Rp 100.000,00

b. Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan

PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000,00 dan

untuk Wajib Pajak Badan sebesar Rp 1.000.000,00

B. Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Pengertian Dan Dasar Hukum

Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2002: 204): Pajak Penghasilan

Pasal 25 adalah pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tahun

pajak berjalan. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dilunasi tersebut merupakan

pajak yang dibayar dimuka dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang


diakhir tahun.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan PPh pasal 25 adalah

sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan dan disesuaikankan dengan perubahan terbaru

Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 36 Tahun 2008.

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002

Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan

Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh

Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi,

BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib

Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

c. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan

Dalam Hal-hal tertentu.

d. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-210/ PJ/ 2001 tentang

Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa

Transisi Tahun Pajak 2001.

e. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-207/ PJ/ 2001 tentang

Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh

Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25


Beberapa Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25, yaitu:

a. Setelah mengetahui selisih pajak yang terhutang pada tahun yang lalu,

maka kita dapat mengetahui besarnya angsuran pajak yang harus

dibayar sendiri perbulannya pada tahun sekarang yaitu sebesar selisih

pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang lalu dibagi

dengan 12.

b. Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan

ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah

akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran

pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan

sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun

pajak yang lalu. Seperti contoh berikut ini:

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh

Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2008, besarnya

angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan

Januari 2008 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2007,

misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Angsuran bulanan yang menggunakan SKP, jika terjadi perubahan

ketetapan, dihitung menurut SKP terakhir. Seperti contoh berikut ini:

Pada bulan September 2008 diterbitkan keputusan pengurangan


angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan

Oktober sampai dengan Desember 2008 menjadi nihil, besarnya

angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari

2009 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2008, yaitu nihil.

d. Dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak memberi wewenang

untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, yang

besar angsuran bulanannya mendekati kewajaran

C. Penghitungan PPh Pasal 25

1. Secara Umum

Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Besarnya angsuran dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan sama dengan PPh yang terhutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 22 dan

b) PPh yang dibayar/ terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 24.

Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

Contoh perhitungan PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 Rp 50.000.000,00

dikurangi:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong

pemberi Kerja (Pasal 21) Rp 15.000.000,00


b. Pajak Penghasilan yang dipungut

oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000,00

c. Pajak Penghasilan yang dipotong

oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00

d. Kredit Pajak Penghasilan

luar negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000,00 (+)

Jumlah kredit pajak

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

untuk tahun 2008 adalah sebesar :

Rp35.000.000,00 (-)

Selisih Rp15.000.000,00

Rp15.000.000,00 : 1/ 12 = Rp1.250.000,00

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di

atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk

bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun

2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap

bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar :

(Rp15.000.000,00 dibagi 6) = Rp 2.500.000,00

Dalam Pasal 25 ayat 6 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17

Tahun 2000 dijelaskan bahwa:

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun


yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;

f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa:

a. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal

berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan

Banding sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 atau pasal

31A Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000.

b. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima

atau diperoleh selain dari kegiatan usaha dan pekerjaan

bebas, pekerjaan dan modal. Sedangkan penghasilan

teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau

diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam

setiap Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak memperoleh

Penghasilan tidak teratur, maka dasar perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 25 adalah hanya dari penghasilan neto

yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut SPT

Tahunan PPh tahun pajak yang lalu.


c. Apabila SPT Tahunan yang lalu disampaikan setelah lewat

batas waktu yang ditentukan, maka besarnya Pajak

Penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut:

1) Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT

Tahunan PPh tersebut sampai dengan bulan

disampaikannya SPT Tahunan yang bersangkutan,

besarnya PPh Pasal 25 bulan terakhir dari tahun

pajak yang lalu dan bersifat sementara.

2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan

PPh, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25

dihitung kembali sebesar Pajak Penghasilan yang

terutang menurut SPT Tahunan PPh.

d. Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka

waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan,

maka besarnya PPh Pasal 25 ditung sebagai berikut:

1) Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT

Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan bulan

sebelum diisampaikan SPT Tahunan yang bersangkutan

adalah sama dengan besarnya PPh Pasal 25 yang

dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang

disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan

permohonan izin perpanjangan.


2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali:

Menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak

yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong atau

dipungut serta pajak Penghasilan yang dibayar atau

terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan .

e. Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak

membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Tahun Pajak yang lalu,maka besarnya PPh Pasal 25

dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan tersebut.

Jika besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT

pembetulan lebih besar dari PPh Pasal 25 sebelum

dilakukan pembetulan maka kekurangan setoran PPh Pasal

25 terutang bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat 1 Undang-undang KUP.

f. Perubahan keadaan badan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha.

2. Bagi Wajib Pajak Baru

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002

yang dimaksud dengan “Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi atau

badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan

bebas dalam tahun pajak berjalan.”


Bagi Wajib Pajak Baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan pada tahun pajak berjalan, perlu diatur mengenai besarnya angsuran

pajak, karena Wajib Pajak belum memasukkan SPT Tahunan PPh. Penentuan

besarnya angsuran pajak tersebut didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan

Wajib Pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/ KMK.03/ 2002

penghitungan besarnya PPh pasal 25 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam tahun berjalan adalah tarif atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung untuk setiap bulan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

b. Besarnya penghasilan neto ditentukan dengan cara sebagai berikut:

• Dalam hal WP baru tersebut menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto fiskal setiap bulan, maka penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuannya.

• Dalam hal WP baru tersebut hanya menyelenggarakn pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya itu tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

• Apabila WP baru tersebut adalah WP orang pribadi, maka jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Contoh perhitungan :

a.Wajib Pajak menggunakan pembukuan

PT X terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP sejak tanggal 1

Februari 2008. Peredaran atau penerimaan bruto menurut


pembukuan dalam bulan Februari 2008 sebesar Rp

60.000.000,00 dan penghasilan neto dapat dihitung

berdasarkan pembukuan sebesar Rp 7.500.000,00.

Besarnya PPh Pasal 25 Februari 2008 sebagai berikut:

a. Penghasilan neto bulan Februari 2008 Rp 7.500.000,00

b. Penghasilan neto disetahunkan Rp 90.000.000,00

c. Pajak Penghasilan terutang

10% x Rp50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 40.000.000,00 = Rp 6.000.000,00

d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan

Rp 11.000.000,00

Februari 2008 :

1/12 x Rp 11.000.000,00 = Rp 916.666,00

b.Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan

Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebagai Wajib Pajak pada

KPP sejak tanggal 2 Januari 2008 dengan status kawin.

Peredaran/penerimaan bruto menurut catatan harian bulan

Januari 2008 sebesar Rp 18.340.000,00. Persentase Norma

Penghitungan sesuai dengan usaha Wajib Pajak misalnya

30%. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari 2008

sebagai berikut:

a. Peredaran Bruto bulan Mei 2008 Rp 18.340.000,00


b. Penghasilan neto bulan Mei 2008

30% x Rp 18.340.000,00 = Rp 5.502.000,00

c. Penghasilan disetahunkan Rp 66.024.000,00

d. PTKP (K/0)

e. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 51.624.000,00

Rp 14.400.000,00

f. Pajak Penghasilan Terutang:

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 1.624.000,00 =

g. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari 2008 :

Rp 243.600,00

Rp 3.993.600,00

1/12 x Rp 3.993.600,00 = Rp 332.800,00

D. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada

tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2. WP diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-

lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

3. Bagi WP pengusaha tertentu, berlaku juga beberapa ketentuan

sebagai berikut;


• Jika WP memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah

kerja KPP, harus mendaftarkan masing-masing tempat

usahanya di KPP yang bersangkutan.

• WP yang memiliki beberapa tempat usaha dilebih dari satu

wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya

di KPP masing-masing tempat usaha WP berkedudukan.

• SPT Masa PPh harus disampaikan di KPP tempat domisili WP

terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2.

E. Kerangka Konseptual

UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 dan

UU Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 84/ KMK.03/2002

Penghitungan Pembayaran Pelaporan

Analisis terhadap tingkat kepatuhan WP atas

pelaporan SSP lembar ke 3

Wajib Pajak Baru


Keterangan :

Ketentuan Penghitungan besarnya Angsuran pajak yang harus dibayar oleh WP Baru diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 berdasarkan UU No 7 Tahun 1983, sebagaimana perubahan ketiga UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan disesuaikan dengan Perubahan keempat, UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 25. Analisis ini terfokus pada pelaporan SSP lembar ke-3 yang disampaikan WP Baru terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan.

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan yang berlokasi di

dijalan KL.Yos Sudarso KM. 8,2 Tanjung Mulia Medan pada September 2008

sampai dengan Februari 2009.

F. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai

sumber,yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait di KPP

Pratama Medan Belawan baik melalui teknik wawancara maupun

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru


dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 25 dan Wajib Pajak

Baru selama tahun pajak berjalan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah dan

diperoleh langsung dari objek penelitian.

G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

• Teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan

pihak pihak yang terkait sebagai penyedia informasi yang

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

• Teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan mencari dan

mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

• Studi kepustakaan yaitu mencari dan menelaah landasan teori baik

dalam buku, peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian

termasuk media internet .

H. Metode analisis data

Penganalisaan data menggunakan metode deskriptif yaitu menyusun,

menganalisis dan menginterprestasikan data yang diperoleh untuk memberikan

gambaran yang jelas dan akurat dari perumusan masalah objek yang diteliti.


BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

C. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Belawan

Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak dinamakan Kantor Inspeksi (KIP)

yang induk organisasinya berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak dalam

Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan nilai pelayanan pajak kepada masyarakat maka

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.01/1989 dilakukan

perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup


reorganisasi KIP dan diganti dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2002

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

maka Kantor Pelayanan Pajak Kotamadya Medan dibagi menjadi 5 (lima) kantor

wilayah kerja, yaitu:

a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan

b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota

d. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia

e. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk

perwujudan dari reformasi perpajakan komperhensif, yaitu dengan membentuk

KPP modren yang terdiri dari KPP Besar, KPP Madya, KPP Pratama.

Karekteristik setiap KPP dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Karekteristik Jenis KPP

N0

Uraian KPP Besar

KPP Madya

KPP Pratama

1 Skala Wajib Pajak BUMN dan WP

Besar Nasional

WP Besar Kanwil WP Menengah Kecil

2 Jenis Wajib Pajak Badan (corporate) Badan dan

ekspatriat

Badan dan Orang

Pribadi

3 Jumlah Wajib Pajak 300-400 200-1000 Ribuan

4 Jenis Pajak PPh,PPN&PTLL, PPh,PPN&PTLL PPh,PPN&PTLL,PB

B,BPHTB

5 PPN Sentralisasi Sentralisasi Desentralisasi


Sumber : KPP Pratama Medan Belawan Dalam rangka modernisasi birokrasi perpajakan berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 67/pmk.01/2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak, maka pada semester kedua tahun pajak

2008 mulai diterapkan pengoperasian KPP Pratama. KPP Pratama merupakan

hasil peleburan tiga jenis kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP),

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan

dan penyidikan Pajak (KARIKPA). Berikut gambaran pembentukan KPP

Pratama:

Gambar 1KPP PRATAMA

PENGGABUNGAN KPP, KP PBB DAN KARIKPA

KPP KPP PRATAMA KP PBB KARIKPA

SEKSI PDI

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI TUP

SUBAG UMUM

SEKSI PPh OP

SEKSI PEN KEB

SEKSI PPh BADANSEKSI P2PPhSEKSI PPN

FUNGSI KEBERATAN DITANGANI OLEH KANWIL DJP BIDANG PKB

SUBBAG UMUM

SEKSI PDI

SEKSI PELAYANAN

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI PENGAWASAN

DAN KONSULTASI

(I-IV)SEKSI PEMERIKSAAN

SEKSI EKSTENSIFIKASI

KEL.FUNGSIONAL

SUBBAG UMUM

SEKSI DAI

SEKSI PENERIMAANSEKSI PENETAPAN

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI KEBERATAN

SEKSI PEDANIL

F. PENILAI

SUBBAG UMUM

KEL.F.PEMERIKSA

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan

Adapun KPP Pratama di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat

6 P2PPh Desentaralisasi Desentaralisasi Desentralisasi

7 Fungsi

Ekstensifikasi

Tidak ada Tidak ada Ada

8 Jumlah eselon IV 9 9 10

9 Wilayah Kerja Nasional Regional Lokal


Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah sebagai berikut :

a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

KPP Pratama mulai beroperasi pada tanggal 25 Mei 2008. KPP Pratama

Medan Belawan merupakan peleburan KPP Medan Belawan, KPPBB Medan Satu

dan KARIKPA Medan Satu.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

meliputi :

a. Kecamatan Medan Deli,

b. Kecamatan Medan Marelan,

c. Kecamatan Medan Labuhan,

d. Kecamatan Medan Belawan.

Visi KPP Pratama Medan Belawan adalah menjadi model pelayanan

masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas

dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat


Adapun Misi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

a. Fiskal

Menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu

menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan

Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi

yang tinggi

b. Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan

ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang dapat

mengurangi distorsi

c. Politik

Mendukung proses demokratisasi

d. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat

dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Struktur organisasi yang digunakan KPP Pratama Medan Belawan adalah

struktur organisasi lini (garis) dan staf yang berada dibawah koordinasi Kepala

Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara. Seluruh

Pegawai dalam lingkungan KPP Pratama Medan Belawan adalah Pegawai Negeri

Sipil yang seluruhnya berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik

Indonesia. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Medan Belawan tersebut


adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan yaitu Kepala Kantor

b. Pembantu Pimpinan yaitu Kepala Sub Bagian Umum

c. Pelaksana yaitu sejumlah Kepala Seksi (Kasi), yang terdiri dari:

1. Kasi Ekstensifikasi

2. Kasi Pengolahan Data dan Informasi (Kasi PDI )

3. Kasi Pelayanan

4. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I (Kasi Waskon I)

5. Kasi Pengawasan dan Konsultasi II (Kasi Waskon II)

6. Kasi Pengawasan dan Konsultasi III (Kasi Waskon III)

7. Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV (Kasi Waskon IV)

8. Kasi Pemeriksaan

9. Kasi Penagihan

d. Kelompok Jabatan Fungsional,terdiri dari:

1. Supervisor I

2. Supervisor II

3. Supervisor III

4. Supervisor IV

Sesuai dengan informasi diatas, struktur organisasi KPP Pratama Medan

Belawan dapat dibuatkan bagan sebagai berikut :


Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

*)terdapat 4 (empat) seksi Waskon di KPP Pratama Medan Belawan

3. Uraian tugas pokok Kepegawaian

Adapun uraian tugas pokok Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan

Belawan adalah sebagai berikut:

a. Tugas Kepala KPP Pratama Medan Belawan adalah

melaksanakan kewenamgan dibidang perpajakan dan

melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait.

Kepala Kantor

Subbagian umum

Seksi Pelayanan

*)Seksi Waskon

Seksi Pemeriksaan

Seksi Penagihan

Seksi Ekstensifika

Seksi PDI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pemeriksa

Pemeriksa

Pemeriksa

Supervisor IV

Supervisor III

Supervisor II

Supervisor I

Pemeriksa


b. Tugas Kepala Sub Bagian Umum :

Kasubbag Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata

usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

c. Tugas Kepala Seksi (Kasi) adalah urusan melaksanakan

kegiatan ekstensifikasi perpajakan, pelayanan, pengolahan

data dan informasi perpajakan, pengawasan, dan pemeriksaan

serta penagihan pajak.

1. Kasi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas untuk urusan penambahan jumlah

Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.

2. Kasi Pengolahan Data dan Informasi (Kasi PDI )

Mempunyai tugas melakukan urusan pencarian,

pengurusan serta pengolahan data dan informasi,

pembuatan monografi pajak, penggalian potensi

perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer,

pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta

penyiapan laporan kinerja.

3. Kasi Pelayanan

Mempunyai tugas untuk melakukan penetapan dan

penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta pelaksanaan


kerjasama perpajakan.

4. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I (Kasi Waskon I),

Kasi Pengawasan dan Konsultasi II (Kasi Waskon II),

Kasi Pengawasan dan Konsultasi III (Kasi Waskon III),

Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV (Kasi Waskon IV)

Masing-masing Kepala Seksi mempunyai tugas untuk

melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak dan konsultasi teknis

perpajakan, penyusunana profil Wajib Pajak, analisis

kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data

Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi

pajak serta melakukan evaluasi hasil banding.

5. Kasi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan

rencana pemeriksaan pajak, pengawasan pelaksanaan

peraturan perpajakan, aturan pemeriksaan pajak,

penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan

Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan

lainnya.

6. Kasi Penagihan

Mempunyai tugas untuk urusan penatausahaan piutang

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak,


penagihan aktif serta usulan penghapusan piutang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai

jabatan masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Gambaran pegawai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terdiri dari 80 (delapan

puluh) orang pegawai tetap dengan berbagai tingkatan pendidikan dan golongan.

Berikut ini tabel tingkatan golongan kepegawaian pada KPP Pratama Medan

Belawan :

Tabel 8 Tingkatan Golongan Kepegawaian

KPP Pratama Medan Belawan

No Tingkat Golongan Jumlah (orang)

1 IV 2

2 III 34

3 II 44

Jumlah pegawai 80

Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Medan Belawan

D. Analisis Hasil Penelitian

1. Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan

Setiap Badan atau Orang yang berada di Indonesia apabila telah memenuhi


kewajiban untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kepadanya

diwajibkan untuk menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang

Perpajakan. Untuk itu setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan

bebas dan Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan kepadanya

diberikan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku juga terhadap wanita kawin yang

dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan

dan harta. Dan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan

terhadap seorang pribadi atau suatu Badan yang dianggap telah memenuhi

persyaratan untuk memperoleh NPWP.

Pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan secara E-Registration

(dengan menggunakan sistem Elektronik yang terhubung secara online dengan

Direktorat Jenderal Pajak). Bagi Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa untuk

mendaftarkan untuk memperoleh NPWP wajib mengisi, menandatangani, dan

menyampaikan formulir pendaftaran ke KPP. Selanjutnya KPP akan menerbitkan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan jangka waktu paling lama pada hari

kerja berikutnya. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran sekaligus

pengukuhan, maka SKT dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah

permohonan pendaftaran dan pelaporan serta persyaratannya diterima secara


lengkap oleh Aparat Pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan

NPWP, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Sanksi yang timbul karena tidak mempunyai NPWP adalah diberikan terlebih

dahulu NPWP secara jabatan.

Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata

usaha KPP dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu

9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit

berikutnya merupakan kode administrasi pajak, kemudian diberikan kartu NPWP

yang diterbitkan oleh KPP.

Contoh NPWP : 01.223767.9-212-000

Keterangan :

a. 8 (delapan) angka pertama merupakan kode administrasi

Wajib Pajak, 1 (satu) angka selanjutnya merupakan nomor

cek digit komputer atas Wajib Pajak tersebut.

b. 6 (enam) digit selanjutnya merupakan kode administrasi KPP.

Menurut Aparat pajak di KPP Pratama Medan Belawan, Wajib Pajak Baru

di KPP Pratama Medan Belawan adalah Wajib Pajak terdaftar dalam tata usaha

KPP Pratama Medan Belawan selama tahun pajak berjalan dan diberikan NPWP

dengan kode KPP 112. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak

Baru terdaftar untuk tahun Pajak 2008 di KPP Pratama Medan Belawan :

Tabel 9 Jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan


Untuk Tahun Pajak 2008

No Bulan Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi Badan Bendaharawan

1 Januari 77 23 0 2 Februari 61 21 0 3 Maret 60 22 3 4 April 84 22 0 5 Mei 44 24 0 6 Juni 113 25 0 7 Juli 131 27 0 8 Agustus 107 27 0 9 September 89 29 0 10 Oktober 69 29 0 11 November 159 30 0 12 Desember 116 30 0

Jumlah

1110

314

3

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar selama tahun

pajak 2008 adalah sebanyak 1110 orang. Wajib Pajak Orang

Pribadi tersebut terdiri dari Wajib Pajak pindah, Wajib Pajak

yang dikukuhkan secara jabatan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

pendaftar baru.

2. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar selama tahun pajak

2008 adalah sebanyak 314 badan usaha. WP Badan tersebut

merupakan Badan usaha atau perusahaan yang baru berdiri.


3. Wajib Pajak Bendaharawan yang ditunjuk oleh Pemerintah

sebagai pemungut dan pemotong pajak selama tahun pajak

2008 adalah sebanyak 3 bendaharawan.

Menurut informasi yang diterima dari pihak KPP Pratama Medan Belawan

dapat dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak Pindah maka Wajib Pajak tersebut

harus mengajukan permohonan pindah dan mengisi formulir pernyataan pindah

pada KPP. Selanjutnya formulir asli ditujukan untuk KPP lama, sedangkan

tembusannya untuk KPP baru. Jika Wajib Pajak tersebut merupakan Pengusaha

Kena Pajak, maka berkas Wajib Pajak yang akan dikirim ke KPP baru dilampiri

dengan uraian singkat mengenai:

1. Jumlah tunggakan pajak yang harus dibayar;

2. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan;

3. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau

keberatan yang belum diselesaikan.

Lampiran ini dibuat oleh KPP Lama tempat Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan

surat tembusan KPP baru hanya merubah kode KPP pada NPWP Wajib Pajak

tersebut.

Wajib Pajak yang dikukuhkan secara jabatan di KPP Pratama Medan

Belawan dalam tahun pajak 2008 merupakan karyawan yang telah memiliki

penghasilan sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pengukuhan

dilakukan melalui pemberi kerja. Sehingga karyawan tersebut dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja.


Sedangkan WP Orang Pribadi pendaftar Baru di KPP Pratama Medan

Belawan adalah Orang Pribadi yang mengajukan permohonan untuk memperoleh

NPWP.

Jumlah Wajib Pajak Pendaftar Baru untuk tahun Pajak 2008 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 10 Jumlah Wajib Pajak Pendaftar Baru Di KPP Pratama Medan Belawan


No Bulan Wajib Pajak Orang Pribadi

Badan Bendaharawan

1 Januari 7 23 0 2 Februari 8 21 0 3 Maret 8 22 3 4 April 8 22 0 5 Mei 8 24 0 6 Juni 8 25 0 7 Juli 8 27 0 8 Agustus 8 27 0 9 September 8 29 0 10 Oktober 8 29 0 11 November 8 30 0 12 Desember 8 30 0 Jumlah 95 314 3

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa WP yang terdaftar selama

tahun pajak 2008 di KPP Pratama Medan Belawan lebih didominasi oleh Wajib

Pajak Orang Pribadi yang dikukuhkan secara jabatan melalui pemberi kerja dan


Badan usaha yang baru berdiri atau menjalankan usaha.

Pada tahun pajak 2009 terjadi peningkatan Wajib Pajak Baru terdaftar di

KPP Pratama Medan Belawan sehubungan dengan akan berakhirnya

pemberlakuan sunset police pada bulan Februari tahun 2009.

Adapun jumlah Wajib Pajak Baru terdaftar di KPP Pratama Medan

Belawan untuk Tahun Pajak 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Jumlah Wajib Pajak Pendaftar Baru

di KPP Pratama Medan Belawan Untuk Tahun Pajak 2009

No Bulan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Badan Bendaharawan

1 Januari 2060 27 0 2 *)Februari 480 11 0

Jumlah 2540 38 0 Sumber : KPP Pratama Medan Belawan *data WP terdaftar sampai dengan tanggal 11 Februari 2009 Menurut keterangan yang diperoleh dari aparat pajak KPP Pratama

Medan Belawan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal

mengajukan NPWP adalah untuk pembebasan fiskal.

Pada bulan berikutnya bagi Wajib Pajak yang mempunyai NPWP

berkewajiban melaksanakan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal

25.

Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru

untuk Tahun Pajak 2008 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

84/KMK.03/2002.


Dalam rangka melaksanakan perubahan Undang-undang Pajak

Penghasilan Pasal 25 ayat 7 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 36

Tahun 2008 maka Menteri Keuangan menetapkan Penghitungan besarnya

angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari

2009. Sehingga penghitungan PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru untuk Tahun

Pajak 2009 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

255/PMK.03/2008.

Bagi Wajib Pajak Baru yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan

Tidak Kena Pajak berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Adapun cara pembayaran PPh Pasal 25

oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1) Wajib Pajak mengisi SSP dengan lengkap dan benar, kemudian

membayar pajak tersebut ke Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

2) Petugas penerima pembayaran menerima SSP, meneliti, memberi paraf

dan tanggal pembayaran serta cap instansinya.

3) Selanjutnya petugas memberikan kembali SSP lembar ke-1 dan SSP

lembar ke-3, sedangkan SSP lembar ke-2 dikirim ke KPPN.

SSP lembar-1 untuk arsip Wajib Pajak yang bersangkutan, sedangkan SSP

lembar-3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi


administrasi berupa sanksi bunga sebesar 2% dari jumlah pembayaran dan apabila

angsuran yang dibayar masih kurang bayar akan dikenakansanksi administrasi 2%

dari kekurangan pembayaran.

2. Pelaporan SSP lembar ke-3 oleh Wajib Pajak

Setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan,

maka Wajib Pajak tersebut berkewajiban untuk melaporkan pembayaran Pajak

yang telah dilakukan sebelumnya pada KPP Pratama Medan Belawan dengan

menggunakan sarana pelaporan dalam bentuk SPT. Penyampaian SPT Masa untuk

setiap bulannya maupun penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara

manual maupun secara e-filing.

Salah satu kewajiban Wajib Pajak tersebut adalah menyampaikan SSP PPh

Pasal 25 lembar ke-3 sebagai SPT Masa PPh Pasal 25.

Menurut informasi yang diterima dari pihak Aparat pajak di KPP Pratama

Medan Belawan bahwa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP

tetapi besarnya jumlah pajak Penghasilannya nihil tidak berkewajiban untuk

menyampaikan SPT Masa. Namun hal ini tidak berlaku untuk Wajib Pajak Badan,

Wajib Pajak Badan harus melaporkan SPT Masa pada KPP tiap bulannya

meskipun besarnya jumlah Pajak terutang adalah nihil.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Belawan untuk

tahun Pajak 2008 dapat dilihat pada table berikut ini:


Tabel 12 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Belawan


No Bulan Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi Badan

N KB LB jumlah N KB LB jumlah

1 Januari 266 689 0 955 340 194 0 534 2 Februari 259 747 0 1006 335 217 0 552 3 Maret 236 694 0 930 330 177 0 507 4 April 265 828 0 1093 352 220 0 572 5 Mei 249 659 0 908 298 156 0 454 6 Juni 257 756 0 1013 333 187 0 520 7 Juli 283 716 0 999 369 209 0 578 8 Agustus 256 680 0 936 339 185 0 524 9 September 255 726 0 981 366 173 0 539

10 Oktober 250 648 0 890 367 169 0 536 11 Nov ember 268 721 0 989 358 186 0 544 12 Desember 265 668 0 933 433 177 0 610

Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan Keterangan:

N = Nihil KB = Kurang Bayar LB = Lebih Bayar

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk tahun pajak 2008 tidak ada

SPT lebih bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Medan


Belawan. Pelaporan SSP lembar ke-3 sebagai SPT Masa PPh Pasal 25 pada tabel

diatas merupakan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak lama maupun

Wajib Pajak baru.

Berdasarkan tabel 12 dan pengamatan yang penulis lakukan terhadap

data yang terekam di database pada bagian Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan

Belawan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Baru dalam hal pelaporan SPT Masa

PPh Pasal 25, secara keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan

melaksanakan penyampaian SSP-lembar ke3 pada KPP Pratama Medan Belawan

untuk setiap bulannya. Besarnya sanksi denda yang harus ditanggung oleh Wajib

Pajak akibat keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa telah

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal

25 sebelum batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh.

Namun nilai pembayaran PPh Pasal 25 yang tercantum pada SSP lembar

ke-3 yang disampaikan oleh Wajib Pajak Baru tersebut didominasi oleh SPT

Nihil. Hanya ada beberapa Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Kurang

Bayar. Dilihat dari Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Baru dapat

diketahui jenis usaha Wajib Pajak tersebut menghasilkan penghasilan diatas

Penghasilan Tidak kena Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

Wajib Pajak Baru dalam menghitung PPh Pasal 25 tidak sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/ KMK.03/ 2002.

Berikut ini tabel yang menunjukkan jenis usaha yang dijalankan oleh

beberapa Wajb Pajak Baru yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan


Tabe

l 13

Pe

rban

ding

an Je

nis U

saha

Den

gan

Nila

i Set

oran

PPh

Pas

al 2

5

Nila

i Set

oran

N

ihil

Nih

il

Nih

il

Nih

il

Nih

il

Nih

il

Nih

il

Nih

il

Nih

il

Nih

il

Sum

ber:

Dio

lah

dari

data

bag

ian

Seks

i Pen

gola

han

Dat

a da

n In

form

asi K

PP P

rata

ma

Med

an

Bel

awan

SKLU

50

302

9309

4

514

30

5211

2

5232

9

5252

0

2029

4

524

06

6331

0

2520

9

Jeni

s Usa

ha

Penj

uala

n ec

eran

suku

cad

ang

dan

akse

soris

mob

il

Jasa

Per

oran

gan

Per

daga

ngan

be

sar

baha

n-ba

han

kons

truks

i

Perd

agan

gan

ecer

an b

aran

g-ba

rang

ya

ng

utam

anya

m

akan

an d

an m

inum

an

Per

daga

ngan

ece

ran

khus

us

paka

ian

jadi

P

erda

gang

an e

cera

n ke

lilin

g

Indu

stri

alat

-ala

t da

pur

dari

kayu

, rot

an d

an b

ambu

Perd

agan

gan

ecer

an

bara

ng

antik

did

alam

ban

guna

n

Jasa

tran

spor

tasi

dar

at

Indu

stri

bara

ng-b

aran

g pl

astik

lain

nya


Keterangan:

NPWP=Nomor Pokok Wajib Pajak KLU=Klasifikasi Lapangan Usaha Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa realitanya jenis usaha yang

dijalankan Wajib Pajak tersebut menghasilkan penghasilan neto yang cukup tinggi

sehingga jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetorkan seharusnya diatas

nihil.

Menurut aparat pajak terhadap Wajib Pajak Baru yang menyampaikan

SPT Nihil akan diberikan himbauan. Tindak lanjut berupa pemeriksaan akan

dilakukan setelah Wajib Pajak tersebut menyampaikan SPT Tahunan PPh pada

tahun berikutnya. Sehingga aparat dapat membandingkan jumlah pajak terutang

NPW

P 06

.769

.xxx

.2-1

12.0

00

06.3

22.x

xx.3

-112

.000

04.1

30.x

xx.8

-112

.000

04.1

15.x

xx.3

-112

.000

08.2

70.x

xx.9

-112

.000

06.7

69.x

xx.8

-112

.000

06.0

50.x

xx.2

-112

.000

06.1

98.x

xx.1

-112

.000

06.1

99.x

xx.9

-112

.000

04.0

43.x

xx.4

-112

.000

No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

.


yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak Baru berdasarkan SPT Tahunan yang

disampaikan ke KPP Pratama Medan Belawan dengan Wajib Pajak yang memiliki

jenis usaha yang sama sehingga aparat akan mendapatkan gambaran mengenai

besarnya jumlah pajak terutang yang mendekati kewajaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat pajak dapat dijelaskan

bahwa pada umumnya Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun Pajak 2008 dan Tahun

Pajak 2009 untuk memperoleh NPWP guna memenuhi persyaratan yang diajukan

oleh pihak pemberi kredit modal usaha dan penggunaan NPWP dengan tujuan

pembebasan biaya fiskal luar negeri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta hasil yang telah dipaparkan,

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan

Belawan untuk Tahun Pajak 2008 adalah 1110 WP Orang Pribadi,

314 Badan usaha dan 3 Bendaharawan. Dan jumlah Wajib Pajak


Baru untuk Tahun Pajak 2009 sampai dengan tanggal 11 Februari

2009 adalah 2550 WPOP dan 38 Badan usaha. Wajib Pajak Baru

tersebut didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdiri

dari WP Pindah, WP dikukuhkan secara jabatan oleh pemberi

kerja, WP Pendaftar Baru dan Wajib Pajak Badan yang baru

berdiri. Pada umumnya Wajib Pajak Baru memperoleh NPWP

guna memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi

kredit modal usaha dan penggunaan NPWP dengan tujuan

pembebasan biaya fiskal luar negeri.

2. Pembayaran PPh Pasal 25 hanya dilakukan oleh Wajib Pajak yang

mempunyai NPWP. Untuk Tahun Pajak 2008, jumlah Wajib Pajak

Baru di KPP Pratama Medan Belawan yang berkewajiban

melaksanakan Pembayaran PPh Pasal 25 terdiri dari 95 WPOP dan

314 Badan usaha. Penghitungan PPh Pasal 25 oleh WP Baru untuk

Tahun Pajak 2008 diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 84/KMK.03/2002 dan Penghitungan PPh Pasal 25 untuk

WP Baru pada Tahun Pajak 2009 berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008. Pembayaran PPh Pasal 25

menggunakan SSP yang terdiri dari 5 lembar, Wajib Pajak mengisi

SSP dengan lengkap dan benar, kemudian membayarkan pajak

tersebut ke Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Wajib Pajak

akan memperoleh SSP lembar-1 untuk arsip WP tersebut dan SSP


lembar-3 sebagai sarana pelaporan ke KPP Pratama Medan

Belawan.

3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Baru dalam penyampaian SPT

Masa PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Belawan cukup tinggi

karena sanksi administrasi yang dikenakan atas keterlambatan

lapor SPT Masa cukup tinggi yakni sebesar Rp.100.000.

Sedangkan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Baru dalam

penghitungan PPh Pasal 25 berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 sangat rendah, hal ini dapat

dilihat berdasarkan jumlah setoran pajak yang bernilai nihil pada

hasil perekaman data SSP lembar ke-3 dibagian Seksi Pengolahan

Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan. Namun Aparat

Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Baru

setelah Wajib Pajak tersebut menyampaikan SPT Tahunan PPh.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan kajian pustaka, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak KPP Pratama Medan Belawan lebih meningkatkan

penyuluhan pajak terhadap masyarakat dan memberikan informasi

perpajakan kepada WP Baru agar Wajib Pajak lebih memahami

kewajiban perpajakannya.


2. Sebaiknya Wajib Pajak Baru melaksanakan penghitungan PPh Pasal 25

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/ KMK.03/ 2002

agar besarnya angsuran pajak yang disetor mendekati kewajaran dan

jumlah pajak terutang selama tahun pajak berjalan tidak terlalu besar,

karena PPh Pasal 25 akan dijadikan kredit pajak dalam tahun berjalan.

3. Meskipun prinsip self assesment tetap dipertahankan, tetapi pihak Aparat

Pajak KPP Pratama Medan Belawan harus meningkatkan pengawasan,

seperti melakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPh Pasal 25 agar

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam wujud membayar pajak. Dan

memberikan sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang melakukan

pelanggaran Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Prakoso K, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta. Gunadi, 2002. Ketentuan Perhitungan & Pelunasan Pajak Penghasilan, Edisi

Pertama, Salemba Empat, Jakarta. ---------, 2002. Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Edisi Pertama, Salemba

Empat, Jakarta.


Primandita F, Tejo Birowo, Yuda Aryanto, 2005. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2006. Perpajakan Indonesia, Edisi Enam, Buku 1, Salemba Empat,

Jakarta. Waluyo, Wirawan B Ilyas, 2002. Perpajakan Indonesia, Cetakan Pertama,

Salemba Empat, Jakarta. Wirawan B Ilyas, Rudi S, 2007. Pajak Penghasilan, FE UI, Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi, 2004. Buku

Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Medan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, Perubahan Ketiga

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.84/KMK.03/2002 Tentang

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.255/KMK.03/2008 Tentang

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala, Termasuk Wajib


Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, Jakarta. Website: http: //www.pajak.go.id/








Documents

keptuhan wp.pdf