Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.45 / / KPTS / 402.104 / 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023
TAHUN ANGGARAN 2019
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, adanya kewajiban bagi Perangkat
Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan
Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah serta
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan P. Sudirman Nomor 65 Telepon 0351 – 383013
C A R U B A N 63153
2
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pesiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
3
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-
2031 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 01 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN MADIUN TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023.
4
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
KEDUA : Rencana Strategis ( Renstra ) sebagaimana dalam diktum KESATU
menjadi pedoman bagi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Sub Bagian dan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Madiun didalam menyusun kegiatan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN
Ir. ARNOWO WIDJAJA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611213 199203 1 011
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Madiun.
2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Madiun;
3. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Madiun;
4. Arsip.
1 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun menyusun Dokumen Renstra yang merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang dalam penyusunannya
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Madiun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor
1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2018-2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun wajib
membuat Dokumen Perencanaan Lima Tahunan yaitu Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2018-2023, Rencana Strategis ini disusun sebagai
acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan
strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan
terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal
dan eksternal yang terjadi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta agar
mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang
berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu Instansi Pemerintah harus terus
menerus melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus
2 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.
Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan
diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan
pendekatan atas – bawah, yang dikandung maksud dengan pendekatan politik bahwa
pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih
menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan
masing-masing calon Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan
menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara
fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan
pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki
sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan
menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
Dokumen Renstra yang tersusun merupakan dokumen rencana strategis untuk
lima tahun kedepan yaitu tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan
menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Dokumen Renstra merupakan target kualitatif
organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau
kegagalan organisasi, sekaligus diharapkan dapat memberikan panduan arah gerak bagi
pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan baik pemerintah, dunia usaha
maupun masyarakat pada umumnya. Dokumen perencanaan dalam Renstra juga
memberikan sinergitas pihak-pihak pelaku pembangunan sehingga sumber daya dan
kemampuan yang ada dapat dioptimalkan.
3 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan atau
dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
4 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten
/ Kota ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2014-2019 ;
5 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun dengan maksud untuk dapat memberikan arah dan
pedoman bagi staf dan Stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur
dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu pelaksanaan 5 (lima)
tahun kedepan, agar dapat mewujudkan cita-cita pembangunan serta terciptanya sinergitas
antar pelaku-pelaku pembangunan.
1.3.2 Tujuan
Tujuannya adalah menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja Dinas 5 (lima)
tahun kedepan agar terwujud secara bertahap melalui program-program pembangunan
dengan sasaran yang jelas dan terukur disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
pendanaan bersifat indikatif.
Adapun tujuannya secara khusus adalah:
a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun setiap tahun;
b. Sebagai acuan bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Madiun, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan
dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun di masa yang akan datang;
6 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
c. Untuk mendorong penerapan Sistem AKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Madiun dalam perencanaan setiap tahun, sehingga
terciptanya Laporan Kinerja Dinas sebagai salah satu prasyarat terciptanya
pemerintahan yang baik dan terpercaya.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun 2018-2023 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
(Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan dan Sistematika
Penulisan)
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS
(Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
(Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas,
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-
Isu Strategis)
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
(Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang akan dicapai dalam waktu lima tahun kedepan)
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
(Strategi dan Kebijakan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun)
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
(Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
selama lima tahun kedepan yang disertai dengan Pendanaan Indikatif OPD)
7 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
(Kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD)
BAB VIII : PENUTUP
(Ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi
pedoman pembangunan lima tahun)
8 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Cara Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun adalah membantu melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
Agar dalam pelaksanaan bidang urusan tersebut sebagaimana tertuang
dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah
dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari
internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan
(Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat
memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang
mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi
disetiap bidang-bidang urusan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun dibentuk
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana termuat dalam
Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dalam melaksanakan tugas
9 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan
fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi
kepegawaian, pengelolaan anggaran dan aset serta pelaksanaan tugas dinas;
f. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang
pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Struktur kelembagaan atau susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Madiun, terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, membawahi :
(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
(b) Sub Bagian Keuangan; dan
(c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3) Bidang Pengairan, membawahi :
(a) Seksi Sumber Daya Air dan Irigasi;
(b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
(c) Seksi Bina Manfaat.
4) Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung, membawahi :
(a) Seksi Bangunan Gedung;
(b) Seksi Tata Ruang;
(c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
5) Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
(a) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
(b) Seksi Perizinan Jasa Konstruksi; dan
(c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jasa Konstruksi.
10 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
6) Bidang Peralatan dan Pengujian, membawahi :
(a) Seksi Peralatan;
(b) Seksi Pengujian; dan
(c) Seksi Perbengkelan.
7) Bidang Tata Kelola Lingkungan, membawahi :
(a) Seksi Infrastruktur Lingkungan;
(b) Seksi Pertamanan; dan
(c) Seksi Air Bersih.
8) Bidang Bina Marga, membawahi :
(a) Seksi Jalan dan Jembatan;
(b) Seksi Drainase; dan
(c) Seksi Pemeliharaan.
9) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
10) Kelompok Jabatan Fungsional.
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
A. Sekretariat
1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat,
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-
undangan;
h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
i. Pengelolaan kearsipan dinas;
11 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada sub bagian umum dan
kepegawaian;
b. Mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
c. Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan
ketatalaksanaan;
d. Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
f. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub
bagian umum dan kepegawaian; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugasnya.
(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Meyusun rencana program dan kegiatan pada sub bagian keuangan;
b. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
c. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk
pembayaran gaji pegawai;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada sub bagian
keuangan; dan
e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugasnya.
(3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada sub bagian penyusunan
program dan laporan;
b. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup dinas;
c. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan
kegiatan pada lingkup dinas;
d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
12 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada sub bagian
penyusunan program dan laporan; dan
f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugasnya.
B. Bidang Pengairan
1) Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas yang meliputi penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan teknis,
pengembangan, pengelolaan sumber daya air dan irigasi, pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam bidang pengembangan dan
pengelolaan sumber daya air dan irgasi.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengaiaran mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengaiaran;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Bidang Pengairan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perencanaan teknis pengairan
untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
d. Pelaksanaan pembangunan / peningkatan dan rehabilitasi di bidang sumber
daya air dan irigasi;
e. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencegahan sumber daya air dan
irigasi;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada
Bidang Pengairan; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Sumber Daya Air dan Irigasi, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Sumber Daya Air dan Irigasi;
b. Menyiapkan bahan koordinasi Survey Investigasi Design (SID)
pembangunan / peningkatan dan pemeliharaan sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya sampai dengan
1.000 ha dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
13 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
c. Melaksanakan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai;
d. Melaksanakan pembangunan, pendayagunaan dan peningkatan
serta rehabilitasi sungai dan waduk sesuai kewenangan;
e. Melaksanakan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala
daerah;
f. Menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan sumber daya
air;
g. Menyiapkan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya
air di daerah dan atau pada wilayah sungai;
h. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Irigasi;
i. Menyusun Rencana Kerja Jangka Pendek, Rencana Kerja Jangka
Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang terkait
pembangunan / peningkatan dan pemeliharaan sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya sampai dengan
1.000 ha;
j. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
k. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan teknis
pembangunan, perbaikan, pengawasan dan pengendalian jaringan
irigasi sumur pompa dalam;
l. Menyelenggarakan penyediaan air sumur pompa dalam;
m. Melaksanakan pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tentang pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sumur pompa
dalam;
n. Menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan jaringan irigasi
pada wilayah sungai;
o. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Sumber Daya Air dan Irigasi; dan
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
14 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
(2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
b. Menyiapkan pengumpulan data dan penyusunan perencanaan
penetapan tata tanam, pembagian air, penyediaan air dan
pemeliharaan jaringan irigasi;
c. Melaksanakan pendataan terhadap kerusakan jaringan irigasi luas
tanah sawah, sumber / mata air, peta serta sumber air lainnya;
d. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer
dan sekunder;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(3) Seksi Bina Manfaat, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Bina Manfaat;
b. Memberikan rekomendasi teknis untuk izin melintasi / diatas
saluran irigasi;
c. Memberikan penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas
penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber
daya air pada wilayah sungai;
d. Menyiapkan bahan penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas
penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan tanah
pengairan;
e. Melaksanakan penyuluhan tentang proses perizinan penggunaan air
permukaan, jaringan irigasi dan tanah pengairan;
f. Melakukan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan
kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
g. Melaksanakan demonstrasi plot / area pemanfaatan air irigasi;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Bina Manfaat; dan
15 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
C. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung
1) Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung mempunyai tugas-tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi penyusunan
kebijakan tata ruang dan bangunan gedung, serta perencanaan, pelaksanaan
penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian bidang penataan ruang dan
bangunan gedung.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata
Ruang dan Bangunan Gedung, mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Tata Ruang dan
Bangunan Gedung;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Bidang Tata Ruang dan Bangunan
Gedung;
c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada
penyelenggaraan Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung Daerah;
d. Melaksanakan penyusunan regulasi tentang penataan ruang dan bangunan
gedung;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penertiban pemanfaatan ruang
dan bangunan gedung;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada
bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya.
(1) Seksi Bangunan Gedung, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Bangunan
Gedung;
b. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam
penyelenggaraan bangunan gedung daerah;
c. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi bangunan gedung
daerah;
16 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
d. Melaksanakan evaluasi dan rehabilitasi bangunan gedung daerah;
e. Melakasnakan koordinasi dengan stakeholder lain dalam
penyelenggaraan bangunan gedung daerah;
f. Melaksanakan pemberian bantuan teknis pada stakeholder lain
dalam penyelenggaraan bangunan gedung daerah;
g. Menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Daerah (HSBG);
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Bangunan Gedung; dan
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(2) Seksi Tata Ruang, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Tata Ruang;
b. Menyusun rencana detail tata ruang (RDTR);
c. Menyusun rencana peraturan zonasi (PZ);
d. Menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
e. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang penataan ruang dan
bangunan gedung;
f. Melaksanakan evaluasi dan revisi peraturan daerah tentang
penataan ruang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
g. Menyusun dan melaksanakan sistem informasi penataan ruang
daerah;
h. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang daerah;
i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Tata Ruang; dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
17 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata
ruang daerah;
c. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder lain dalam penertiban
pemanfaatan tata ruang daerah;
d. Melaksanakan dan atau berkoordinasi dengan lain dalam
pemberian rekomendasi penerbitan :
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLFBG);
e. Melaksanakan evaluasi, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan
gedung daerah;
f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
D. Bidang Jasa Konstruksi
1) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang yang meliputi menyelenggaraan seluruh perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa
Konstruksi, mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Jasa Konstruksi;
b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Jasa Konstruksi;
c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan penyelenggaraan kelembagaan dan
sumber daya jasa konstruksi;
d. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi
yang dilaksanakan oleh pelaku jasa konstruksi;
18 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kelembagaan
sumber daya jasa konstruksi;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada
Bidang Jasa Konstruksi; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
b. Melaksanakan kegiatan pembinaan penyelenggaraan kelembagaan
dan sumber daya jasa konstruksi;
c. Menghimpun data, bahan dan komponen pendukung kelembagaan
jasa konstruksi;
d. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder guna kegiatan
penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
e. Melaksanakan penyusunan rencana biaya dan spesifikasi teknik
pelaksanaan pembinaan sumber daya jasa konstruksi;
f. Melaksanakan perencanaan pengembangan pembinaan
kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(2) Seksi Perizinan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Perizinan Jasa Konstruksi;
b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa
konstruksi cakupan Pemerintah Kabupaten Madiun;
c. Menghimpun data, bahan dan komponen pendukung berkas
pengajuan dan permohonan izin usaha jasa konstruksi;
19 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
d. Memberikan rekomendasi teknis bersama tim terkait pengajuan
izin usaha jasa konstruksi maupun perpanjangan izin jasa
konstruksi;
e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Perizinan Jasa Konstruksi; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jasa Konstruksi, mempunyai
tugas:
a. Menyiapakan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyedia
jasa konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi di Kabupaten
Madiun;
c. Melaksanakan kegiatan pengawasan tertib usaha dan tertib
penyedia, tertib pemanfaatan jasa konstruksi dan jasa konsultansi
kontruksi;
d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga dan
instansi lain terkait kegiatan jasa konstruksi;
e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jasa Konstruksi; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
E. Bidang Tata Kelola Lingkungan
1) Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan pertamanan,
infrastruktur permukiman dan air bersih serta memelihara, memantau dan
mengendalikan pembangunan sarana prasarana pertamanan, ruang terbuka
hijau sarana prasarana insfrastruktur lingkungan, trotoar, jalan lingkungan,
penyediaan jaringan air bersih serta bangunan monumen.
20 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata
Kelola Lingkungan, mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Tata Kelola Lingkungan;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Bidang Tata Kelola Lingkungan;
c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi drainase dan
pematusan, trotoar dan jalan lingkungan, jaringan air bersih dan bangunan
monumen;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengaturan serta bantuan
teknis perencanaan pembangunan infrastruktur lingkungan, pertamanan dan
jaringan air bersih;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada
Bidang Tata Kelola Lingkungan; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Infrastruktur Lingkungan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
pada Seksi Infrastruktur Lingkungan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam
penyelenggaraan pembagian dan penataan infrastruktur
lingkungan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembagian dan penataan infrastruktur lingkungan;
d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembagian dan
penataan infrastruktur lingkungan serta mengevaluasi potensi
keswadayaan masyarakat yang telah digunakan dalam
pembangunan;
e. Melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen
penyelenggara drainase dan pematusan serta trotoar pada jalan
lingkungan;
f. Melaksanakan penyelesaian permasalahan operasional sistem
drainase lingkungan;
21 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
g. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana drainase lingkungan;
h. Melaksanakan penyusunan rencana Induk Prasarana Sarana
Drainase lingkungan;
i. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggara sistem drainase
lingkungan;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas pada Seksi Infrastruktur Lingkungan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(2) Seksi Pertamanan, mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi
Pertamanan;
b. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pada
penyelenggaraan pembangunan median jalan, gapura batas
wilayah, monumen dan taman;
c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam
pembangunan median jalan, gapura batas wilayah, monumen dan
taman;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas pada Seksi Pertamanan; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(3) Seksi Air Bersih, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
pada Seksi Air Bersih;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait
pembangunan / penyediaan air bersih;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain yang terkait penyediaan air bersih;
22 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
d. Melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan
pengendalian pembangunan air bersih serta evaluasi pelaksanaan
program pembangunan air bersih;
e. Menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan sumber air
bersih pada wilayah yang krisis air bersih;
f. Menyiapkan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber air
bersih di daerah dan atau pada wilayah jaringan air bersih;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas pada Seksi Air Bersih; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
F. Bidang Bina Marga
1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas yang meliputi penyusunan, perencanaan, pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan kebijakan dan pelaksanaan tugas di
Bidang Kebinamargaan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina
Marga mempunyai tugas :
a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang
Bina Marga;
b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan, jembatan kabupaten dan jalan
perkotaan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan
memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
c. Perencanaan teknis, pelaksanaan study kelayakan, pemrograman dan
penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksaan konstruksi jalan dan
jembatan;
d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan
jembatan;
e. Penyiapan bahan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten;
f. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, analisa, pengolahan dan
pengelolaan data;
23 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
g. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta peningkatan
pemeliharaan, termasuk kualitas jalan dan jembatan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada
Bidang Bina Marga; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
ruang lingkup tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
pada Seksi Jalan dan Jembatan;
b. Menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang
secara terintegrasi dan simultan;
c. Melaksanakan pemantauan, study kelayakan dalam rangka
pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
d. Menghimpun data, bahan dan komponen pendukung
perkembangan dan perubahan jalan serta menyiapkan bahan
penetapan status jalan dan jembatan;
e. Melaksanakan survey pendataan, analisis dan evaluasi tentang
status jalan dan jembatan;
f. Melaksanakan penyusunan rencana biaya dan spesifikasi teknis
pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala
jalan;
g. Melaksanakan penyusunan rencana biaya dan spesifikasi teknis
pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan;
h. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan
jembatan;
i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan
penyimapanan data jalan dan jembatan;
j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Jalan dan Jembatan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai ruang lingkup tugasnya.
24 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
(2) Seksi Drainase, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
pada Seksi Drainase;
b. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada
penyelenggaraan pembangunan drainase kawasan, jalan dan
gorong-gorong skala kabupaten;
c. Melaksanakan kegiatan pemantauan, study kelayakan dalam rangka
pengembangan sistem drainase daerah;
d. Menghimpun data, bahan dan komponen pendukung
perkembangan dan perubahan drainase dan gorong-gorong jalan
kabupaten serta menyiapkan bahan penetapan status drainase jalan
kabupaten;
e. Melaksanakan survey pendataan, analisis dan evaluasi tentang
sistem drainase;
f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Drainase; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oelh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(3) Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pemeliharaan;
b. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan perkotaan
dan jalan kabupaten;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi,
dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang / daerah manfaat
jalan, ruang milik jalan dan ruang / daerah pengawasan jalan
perkotaan dan kabupaten;
d. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan
perkotaan dan kabupaten;
e. Melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan
jalan perkotaan dan kabupaten;
25 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Pemeliharaan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
G. Bidang Peralatan dan Pengujian
1) Bidang Peralatan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas yang meliputi pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan,
pengelolaan Bidang Peralatan dan Pengujian.
2) Untuk melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Peralatan Pengujian mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Peralatan dan Pengujian;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Bidang Peralatan dan Pengujian;
c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengaturan pada Bidang
Peralatan dan Pengujian;
d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan
dan pengelolaan peralatan dan pengujian;
e. Penyusunan inventarisasi dan pelaporan secara periodik tentang keadaan
peralatan dan pengujian serta penggunaannya;
f. Pengumpulan bahan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengujian
tentang keadaan tanah serta bahan / material untuk pengerjaan infrastruktur
pembangunan daerah;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada
Bidang Peralatan dan Pengujian;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan ruang
lingkup tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Peralatan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Peralatan;
b. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan pengaturan
penggunaannya secara terintegrasi dengan bidang lain untuk
pelaksanaan tugas Dinas;
26 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
c. Melaksanakan penatausahaan peralatan;
d. Menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan
peralatan penunjang pembangunan infrastruktur daerah;
e. Melaksanakan penagihan retribusi sewa alat berat;
f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Peralatan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(2) Seksi Pengujian, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pengujian;
b. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka melaksanakan
penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah serta bahan /
material untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur daerah;
c. Melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan penggunaan bahan /
material untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur daerah;
d. Melaksanakan pengujian kualitas hasil pekerjaan pembangunan
infrastruktur daerah;
e. Menyiapkan laporan dari hasil penelitian dan pengujian;
f. Melaksanakan penagihan retribusi sewa penggunaan alat
laboratorium;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Pengujian; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(3) Seksi Perbengkelan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Perbengkelan;
b. Merencanakan kebutuhan suku cadang untuk perbaikan dan
perawatan peralatan perbengkelan;
27 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
c. Menyusun jadwal perawatan berkala dan pemeriksaan rutin
terhadap kelaikan peralatan perbengkelan;
d. Melaksanakan peneliharaan dan perbaikan terhadap segala
peralatan dan perlengkapan perbengkelan;
e. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan
perbengkelan;
f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Perbengkelan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
Kelompok Jabatan Fungsional untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Madiun belum ada, Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah
sebagai berikut :
a) UPT Wilayah Pengairan Dolopo;
b) UPT Wilayah Pengairan Jiwan;
c) UPT Wilayah Pengairan Wungu;
d) UPT Wilayah Pengaiaran Madiun;
e) UPT Wilayah Pengairan Caruban;
f) UPT Wilayah Pengairan Pilangkenceng;
g) UPT Wilayah I Jiwan;
h) UPT Wilayah II Caruban;
i) UPT Wilayah III Kanigoro; dan
j) UPT Wilayah IV Uteran.
Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 40 Tahun
2016 adalah sebagai berikut :
28 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN MADIUN
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR : 40 TAHUN 2016 TANGGAL : 2 DESEMBER 2016
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
KASUBAG
KEUANGAN
KASUBAG PROG.
DAN LAPORAN
KASI INFRASTRUKTUR
LINGKUNGAN
KASI PERTAMANAN
KASI AIR BERSIH
KABID TATA KELOLA
LINGKUNGAN
KASI JALAN DAN JEMBATAN
KASI DRAINASE
KASI PEMELIHARAAN
KABID BINA MARGA
KASI PERALATAN
KASI PENGUJIAN
KASI PERBENGKELAN
KABID PERALATAN DAN
PENGUJIAN
KASI BANGUNAN GEDUNG
KASI TATA RUANG
KASI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
KABID TATA RUANG DAN
BANGUNAN GEDUNG
KASI SUMBER DAYA AIR DAN
IRIGASI
KASI OPERASI DAN
PEMELIHARAAN JARINGAN
IRIGASI
KASI BINA MANFAAT
KABID PENGAIRAN
KASI PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI
KASI PERIZINAN JASA
KONSTRUKSI
KASI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN JASA
KONSTRUKSI
KABID JASA KONSTRUKSI
UPT
29 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun merupakan
salah satu OPD di Kabupaten Madiun yang memiliki variasi SDM mulai Kepala Dinas
sampai dengan Staf, dimana yang merupakan satu kesatuan yang dapat mensukseskan Visi,
Misi dan Program yang telah dicanangkan, adapun rinciannya sebagai berikut :
Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Per 31 Desember 2018
NO JABATAN JUMLAH
(Org)
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang 6
4 Kepala Sub Bagian 3
5 Kepala Seksi 18
6 Kepala UPT 10
6 Staf 96
JUMLAH 135
NO BIDANG/UNIT KERJA PNS NON PNS TOTAL
1 SEKRETARIAT 16 11 27
2 PENGAIRAN 13 2 15
3 TATA RUANG DAN BANGUNAN GEDUNG 15 - 15
4 JASA KONSTRUKSI 6 - 6
5 TATA KELOLA LINGKUNGAN 8 - 8
6 BINA MARGA 12 - 12
7 PERALATAN DAN PENGUJIAN 23 1 24
8 UPT. WILAYAH I CARUBAN 3 - 3
9 UPT. WILAYAH II MADIUN 1 - 1
10 UPT. WILAYAH III KANIGORO 1 - 1
11 UPT. WILAYAH IV UTERAN 2 - 2
12 UPT. PENGAIRAN WIL. CARUBAN 7 - 7
13 UPT. PENGAIARAN WIL. JIWAN 1 1 2
14 UPT. PENGAIARAN WIL. MADIUN 5 1 6
15 UPT. PENGAIARAN WIL. WUNGU 6 - 6
16 UPT. PENGAIARAN WIL. DOLOPO 11 - 11
17 UPT. PENGAIARAN WIL. PILANGKENCENG 5 1 6
30 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Secara operasional, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun didukung sumber daya manusia sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang yang
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur / pegawai Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun berdasarkan pendidikan dan
golongan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2018
No. Uraian Pendidikan
Jumlah Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2
1. Juru Muda (Ia)
Juru Muda Tingkat I (Ib)
Juru (Ic)
Juru Tingkat I (Id) 6 6 1 13
2. Pengatur Muda (IIa) 2 3 1 6
Pengatur Muda Tingkat I (IIb) 9 5 14
Pengatur (IIc) 6 2 8
Pengatur Tingkat I (IId) 1 11 1 13
3. Penata Muda (IIIa) 5 5 10
Penata Muda Tingkat I (IIIb) 18 11 3 32
Penata (IIIc) 1 12 2 15
Penata Tingkat I (IIId) 2 1 14 17
4. Pembina (IVa) 2 4 6
Pembina Tingkat I (IVb)
Pembina Utama Muda (IVc) 1 1
Pembina Utama Madya (IVd)
Pembina Utama (IVe)
JUMLAH 8 25 46 2 45 9 135
Berdasarkan tabel diatas, dengan jelas dapat dilihat bahwa golongan terendah
aparatur yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
adalah golongan I/d sebanyak 6 (enam) orang dan tertinggi adalah golongan IV/c sebanyak
1 (satu) orang, sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel
berikut :
31 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Tabel 2.3
Jumlah Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal
No. Jenjang Pendidikan Jumlah
1. Magister (S2) 9
2. Sarjana (S1) 45
3 Diploma (DIII) 2
4 SMA / Sederajad 46
5 SMP / Sederajad 25
6 SD / Sederajad 8
Jumlah 135
Dari komposisi aparatur tersebut dapat dilihat bahwa sekolah / pendidikan
terendah aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Madiun adalah
Sekolah Dasar (SD), sehingga dalam proses perjalanannya diperlukan beberapa
penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja, dengan diimbangi oleh aparatur berpendidikan
tinggi dan melalui berbagai pelatihan non formal yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 2.4
Jumlah Aparatur berdasarkan Pendidikan Non Formal
Pemetaan SDM
Jenis Pendidikan / Pelatihan
Diklat
Kepemimpinan Fungsional Teknis
Struktural 35 - -
Fungsional - - -
Staf - - 13
Pendidikan Non Formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas
sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun,
akan tetapi masih ada beberapa pejabat yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan dikarenakan masih menunggu kuota dari Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Madiun. Selain sumber daya yang dimiliki Dinas juga memiliki daftar
inventaris yang dapat menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.
Adapun daftar inventaris tersebut salah satunya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
32 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Tabel 2.5
Daftar Inventaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun
No Nama Inventaris Jumlah Kondisi
Baik Rusak
1 Kendaraan
- Mobil 31 22 9
- Sepeda Motor 150 134 16
2 Bangunan
- Gedung Sekretariat dan Bina Marga 1 1
- Gedung Bidang Pengairan 1 1
- Gedung Bidang Jasa Konstruksi 1 1
- Gedung Bidang TRBG dan TKL 1 1
- Gedung Bidang Peralatan dan Pengujian 3 3
- Gedung Ruang Rapat 2 2
- Gudang 4 4
- Gedung UPT. Wilayah I Caruban 1 1
- Gedung UPT. Wilayah II Madiun 1 1
- Gedung UPT. Wilayah III Kanigoro 1 1
- Gedung UPT Wilayah IV Uteran 1 1
- Gedung UPT. Pengairan Wilayah Dolopo 1 1
- Gedung UPT. Pengairan Wilayah Wungu 1 1
- Gedung UPT. Pengairan Wilayah Madiun 1 1
- Gedung UPT. Pengairan Wilayah Jiwan 1 1
- Gedung UPT. Pengairan Wilayah Caruban 1 1
- Gedung UPT. Pengairan Wilayah Pilangkenceng 1 1
3 Peralatan dan Mesin
- Komputer PC 30 30
- Laptop 57 50 7
- Printer 54 30 24
- AC 16 16
- Lemari Besi 30 30
- Lemari Kayu 7 7
- Filling Cabinet 27 19 8
- Rak Kayu
- Rak Besi 4 4
- Kursi Kerja 68 63 5
- Meja Kerja 68 63 5
- Televisi 3 3
- Wireless 3 3
4 Alat – Alat Berat
- Mesin Gilas 6 s/d 8 Ton 10 10
- Mesin Gilas 8 s/d 12 Ton 1 1
- Mesin Gilas 4 s/d 6 Ton (Tendem Roller) 4 4
- Mesin Gilas 3 Ton 1 1
- Articulated Tendem Roller 1 1
- Babby Roller 6 6
- Hand Stamper 4 4
- Plat Stamper 2 2
- Exavator 1 1
- Whell Loader 1 1
- Alpomain Maintenance Road 1 1
33 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Inventaris yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi Dinas. Pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaharuan ataupun
rehabilitasi diharapkan akan meningkatkan pula kinerja aparatur.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas
Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat
dari pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabel yang telah ditetapkan sekaligus
target kinerja pada periode sebelumnya (2014-2018) dengan menggunakan berbagai
indikator serta melihat realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada periode
sebelumnya. Adapun capaian target kinerja dan realisasi anggaran dinas dapat dilihat pada
tabel 2.6 dan tabel 2.7 dibawah ini :
34 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Tabel 2.6
Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Tahun 2014 – 2018
No Sasaran Indikator Kinerja Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Keterangan
(Pelaksana)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Urusan Pekerjaan Umum 1 Meningkatnya
kualitas lingkungan permukiman
1. Persentase panjang
jalan lingkungan kondisi baik
49,73 48,49 48,85 49,11 49,47 49,73 54,24 58,16 59,13 59,46 59,69 1,12 1,19 1,20 1,20 1,20 TKL
2. Pesentase runah
tangga pengguna air bersih
9,72 8,68 8,92 9,20 9,46 9,72 8,92 9,17 9,23 9,54 10,18 1,03 1,03 1,00 1,01 1,05 TKL
2 Meningkatnya sarana infrastruktur daerah
1. Jumlah gedung
kantor pemerintah kondisi baik
34 5 9 6 8 6 6 7 14 12 8 1,20 0,78 2,33 1,50 1,33 TRBG
2. Persentase panjang jalan kondisi baik 50,30 35,00 41,51 46,02 48,02 50,30 52,32 55,56 59,05 64,91 65,46 1,49 1,34 1,28 1,35 1,30 BM
3. Persentase jembatan kondisi baik 78,60 78,97 79,70 80,44 81,18 78,97 79,70 80,07 80,44 81,55 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 BM
3 Mengoptimalkan jaringan
1. Persentase panjang
jaringan irigasi kondisi baik
64,69 64,48 64,69 69,13 76,05 1,07 1,18 PENGAIRAN
2. Persentase luas
sawah yang terlayani jaringan irigasi
51,02 50,01 51,02 45,12 49,63 0,90 0,97 PENGAIRAN
4 Menurunnya dampak bencana banjir
1. Jumlah sarana
pengendali banjir yang terbangun (unit)
22 10 12 18 25 1,8 2,08 PENGAIRAN
5 Optimalisasi sumber daya air
1. Jumlah sumur pompa
dalam yang terbangun (unit)
10 5 5 17 28 3,40 5,60 PENGAIRAN
2. Rasio kecukupan
sumur pompa dalam
(unit) 167 162 167 191 219 1,18 1,31 PENGAIRAN
35 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Tahun 2014 – 2018
No Program
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-Rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 941.301.900 1.106.131.497 1.452.745.716 1.583.106.086 1.459.728.844 809.532.154 876.448.450 1.148.063.687 1.004.043.692 1.144.096.661 86,00 79,24 79,03 63,42 78,38 1.308.602.809 996.436.929
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
626.353.997 953.331.000 1.188.656.000 803.808.000 559.385.000 538.381.500 899.126.009 976.582.831 541.292.750 468.527.487 85,95 94,31 82,16 67,34 83,76 826.306.799 684.782.115
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 22.425.000 45.240.000 0 0 0 21.692.000 37.969.800 0 0 0 96,73 83,93 0,00 0,00 0,00 33.832.500 29.830.900
4
Peningkatan Pengembangan sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
62.746.000 48.000.000 197.300.000 30.000.000 30.000.000 61.978.300 47.924.200 189.894.700 24.816.050 18.143.500,00 98,78 99,84 96,25 82,72 60,48 73.609.200 68.551.350
5 Peningkatan Jalan dan Jembatan 28.103.203.000 111.256.300.800 84.416.836.200 105.291.870.634 71.137.089.063 27.550.818.599 80.126.444.500 83.711.705.400 89.794.515.950 65.167.651.390 98,03 72,02 99,16 85,28 91,61 80.041.059.939 69.270.227.168
6 Pembangunan Jalan dan Jembatan 7.880.000.000 2.500.000.000 3.683.000.000 8.782.421.000 7.323.318.345 7.865.367.100 2.286.840.000 3.553.361.000 4.242.517.300 6.453.867.000 99,81 91,47 96,48 48,31 88,13 6.033.747.869 4.880.390.480
7 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
1.485.000.000 1.691.100.000 51.688.000 5.773.000.000 4.522.000.000 1.479.166.500 1.674.109.200 51.688.000 4.202.751.700 3.931.039.750 99,61 99,00 100,00 72,80 86,93 2.704.557.600 2.267.751.030
8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan 23.205.731.000 34.999.220.000 86.543.003.784 17.006.000.000 15.174.340.000 23.098.850.100 34.877.318.800 85.672.058.665 14.615.264.820 13.647.860.997 99,54 99,65 98,99 85,94 89,94 35.385.658.957 34.382.270.676
9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
350.000.000 4.193.648.000 1.156.200.400 3.682.984.000 1.550.000.000 344.870.400 3.917.712.801 1.138.809.350 2.515.543.218 1.060.158.750 98,53 93,42 98,50 68,30 68,40 2.186.566.480 1.795.418.904
10 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
0 0 0 32.377.598.270 44.890.843.000 0 0 0 31.390.452.707 43.368.007.690 0,00 0,00 0,00 96,95 96,61 38.634.220.635 37.379.230.199
11 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
0 0 0 51.500.000 44.615.000 0 0 0 49.786.470 44.464.900 0,00 0,00 0,00 96,67 99,66 48.057.500 47.125.685
12 Pengendalian Banjir 0 0 0 11.040.061.000 7.641.450.000 0 0 0 10.915.536.800 7.613.378.400 0,00 0,00 0,00 98,87 99,63 9.340.755.500 9.264.457.600
13 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
12.293.200.250 20.259.212.855 12.366.130.500 7.867.074.000 12.518.651.000 11.840.744.250 17.730.672.700 11.689.858.350 7.321.637.900 10.905.767.300 96,32 87,52 94,53 93,07 87,12 13.060.853.721 11.897.736.100
14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
47.107.856.550 53.342.080.300 83.418.979.000 64.708.060.885 26.609.448.000 45.368.018.050 37.676.450.300 79.927.423.050 54.389.183.450 24.205.376.600 96,31 70,63 95,81 84,05 90,97 55.037.284.947 48.313.290.290
15 Pembangunan Sarana Parasarana
Kepada Instansi Vertikal 775.000.000 0 0 0 0 773.213.050 0 0 0 0 99,77 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000.000 773.213.050
16 Pengembangan Perumahan 465.200.000 333.200.000 255.000.000 0 0 340.709.100 156.606.800 229.999.050 0 0 73,24 47,00 90,20 0,00 0,00 351.133.333 242.438.317
17 Pemberdayaan Komunitas Perumahan
87.500.000 67.000.000 67.000.000 0 0 78.852.500 0 0 0 0 90,12 0,00 0,00 0,00 0,00 73.833.333 26.284.167
18 Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.500.000.000 13.039.228.250 6.780.633.750 0 0 4.460.771.750 6.258.594.500 6.643.775.300 0 0 59,48 48,00 97,98 0,00 0,00 9.106.620.667 5.787.713.850
19 Perencanaan Tata Ruang 0 0 0 295.000.000 61.500.000 0 0 0 160.577.000 45.292.400 0,00 0,00 0,00 54,43 73,65 178.250.000 102.934.700
20 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
990.000.000 2.492.000.000 1.750.000.000 1.119.700.000 0 974.954.000 2.393.942.550 1.738.017.350 671.024.500 0 98,48 96,07 99,32 59,93 0,00 1.587.925.000 1.444.484.600
21 Jasa Konstruksi 0 0 0 215.000.000 281.470.400 0 0 0 123.631.550 74.924.701 0,00 0,00 0,00 57,50 26,62 248.235.200 99.278.126
36 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan ruang Kabupaten Madiun senantiasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang
bersifat startegis secara teratur. Peluang dan Tantangan untuk melaksanakan
pengembangan pelayanan Dinas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Peluang (Opportunities)
a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
b. Terbukanya sarana transportasi baru yang menghubungkan antar Wilayah / Daerah.
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan dalam hal penataan
ruang.
d. Berkurangnya jumlah gedung pemerintahan yang berada diwilayah Kota Madiun.
e. Terpenuhinya kebutuhan sarana Air Bersih.
f. Semakin meningkatnya kondisi baik jalan diwilayah Kabupaten Madiun.
g. Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi diwilayah Kabupaten Madiun.
2. Tantangan (Threats)
a. Letak geografis Kabupaten Madiun yang sangat luas dan sebagian berupa
pegunungan dan hutan.
b. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana dilapangan khususnya tenaga
pekarya jalan, pekarya irigasi dan operator alat berat.
c. Kurangnya kesadaran pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan
prasarana jalan yang tersedia.
d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi saluran irigasi.
e. Banyaknya jaringan jalan antar kecamatan dan desa yang kurang memadai.
f. Faktor iklim dan cuaca yang sangat mempengaruhi kondisi jalan.
g. Belum tercukupinya kebutuhan dasar air bersih pada saat musim kemarau.
h. Belum terintegrasinya atau terpadunya penanganan saluran drainase dari lingkungan
terkecil hingga wilayah yang lebih luas dikawasan perkotaan.
i. Sulitnya mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah-tengah
keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
37 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa perbandingan antara peluang dan
tantangan adalah 7:9, sehingga dapat disimpulkan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas diperlukan suatu usaha dan strategi yang tetap dan terarah, agar tantangan
yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih
baik dari periode sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam rangka
mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
didukung beberapa potensi antara lain :
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 / PRT / M /
2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, adapun Daerah Irigasi yang
berada di wilayah Kabupaten Madiun terdiri dari 334 Daerah Irigasi dengan cakupan
areal seluas 11.331 Ha.
3. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45 / 249 / KPTS / 402.013 / 2018 tentang Status
Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Perkotaan di Kabupaten Madiun,
Adapun jumlah jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Madiun terdiri dari 165 ruas
jalan Kabupaten dengan total panjang 743,020 Km dan 105 ruas jalan Perkotaan dengan
total panjang 59,010 Km.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung
yang terkandung maksud sebagai acuan sekurang-kurangnya untuk mengatur dan
mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedungsejak dari perizinan, perencanaan,
pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
38 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dinas yang rencananya akan
dilaksanakan secara bertahap, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Banyaknya jaringan jalan yang rusak belum tertangani karena geografis / luasnya
wilayah Kabupaten Madiun.
2. Masih tersebarnya beberapa Kantor-kantor baik Badan maupun Dinas dari Pusat
Pemerintahan.
3. Masih minimnya atau belum terpenuhinya anggaran sesuai yang diharapkan baik dari
anggaran daerah maupun bantuan pemerintah pusat.
4. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana alat berat sebagai penunjang kegiatan,
dikarenakan faktor usia yang cukup lama dan ketersediaan suku cadang yang belum
memadai.
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik tenaga pekarya jalan, pekarya pengairan dan
operator alat berat yang dari tahun ke tahun semakin berkurang karena memasuki masa
pensiun dan tidak adanya penambahan.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat terutama daerah-daerah tertentu
yang pada saat musim kemarau masih mengalami kesulitan.
7. Belum optimalnya penanganan saluran drainase wilayah / kawasan perkotaan.
8. Belum tercukupinya cakupan pelayanan air irigasi terhadap luasan baku sawah
diwilayah Kabupaten Madiun.
9. Perlunya peningkatan sumber daya manusia pelaku jasa konstruksi dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
39 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode
Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera
dan Berakhlak”
VISI diatas mengandung makna terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun
pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik maupun gangguan
ketertiban umum dan bencana, terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan,
terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya masyarakat yang religius
dan berbudaya yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya.
Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun
2018-2023 adalah :
Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah
Kabupaten Madiun;
Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan
pelayanan publik;
Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro
industri dan pariwisata yang berkelanjutan;
Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan
beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.
Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
mempunyai peran penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tersebut, sehingga diperlukan analisa yang tepat untuk melihat apa yang
menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat
untuk diterapkan. Berkaitan dengan Misi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi ke-3 (tiga) yaitu :
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industry
dan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk menjalankan amanah tersebut Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang mewujudkan ke beberapa Program dan Kegiatan dalam masa
periode 5 (lima) tahun kedepan yang akan dibahas atau dijelaskan dalam bab-bab
berikutnya.
40 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga
Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 2015-2019 adalah :
“Terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang
berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”
Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan
upaya yang dilaksanakan Renstra 2015-2019 dalam pencapaian Visi adalah :
Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum secara keseluruhan akan
meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang
(RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan
pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria NSPK bidang Penataan
Ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas dan kontinuitas)
guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku air
minum guna mendukung target MDGs 2019, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka
mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk
meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangunan / peningkatan /
rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk / embung / bangunan
penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan
rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu
wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan didalam sistem transportasi yang
mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah
melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan
jalan Tol Trans Jawa.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui
pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan
tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya
pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk
perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan
41 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk
mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk , dan meningkatnya kualitas
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) di perkotaan.
6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta
masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh
pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan
lingkungan akibat kegagalan konstruksi / bangunan melalui peningkatan sistem
pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Madiun merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang
mempunyai peran penting dalam hal pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 gambaran umum tentang Kabupaten
Madiun adalah sebagai berikut :
3.4.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas wilayah 1.010,86 Km2 atau 101.086 Ha, secara administratif
Pemerintahan terbagi kedalam : 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa. Secara astronomis
terletak pada posisi 7o12’-7o48’30” Lintang selatan dan 111o25’45”-111o51” Bujur Timur
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro.
Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.
Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo.
Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk.
Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576) relatif
datar dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%. Secara terinci kemiringan lereng
Kabupaten Madiun sebagai berikut:
0-12 % seluas 44.278,375 Ha (43,80 %)
2-15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05 %)
15-40 % seluas 15.585,00 Ha (15,59 %), dan
> 40% seluas 17.140,00 Ha (16,85 %)
42 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
3.4.2 Realisasi Pelaksanaan Pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sangat ikut berperan penting dalam
pelaksanaan pembangunan diwilayah Kabupaten Madiun selama kurun waktu lima tahun
peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merealisasikan
pembangunan, antara lain :
1. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Badan sebanyak 9 gedung dari 16 gedung yang
direncanakan dalam siteplan pembangunan Gedung Kantor/Dinas/Badan
2. Pembangunan Pendopo Kabupaten Madiun
3. Pembangunan Alun-Alun Madiun
4. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH Caruban Asti dan Taman Demokrasi)
5. Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Madiun
6. Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
7. Pembangunan Gedung Madiun Kampung Pesilat
8. Pembangunan Utilitas Masjid Agung
9. Pembangunan Utilitas Pendopo Kabupaten Madiun
10. Pembangunan Rumah Dinas Bupati Madiun
11. Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Camat, Kantor Lurah dan Rumah Dinas Camat
se Kabupaten Madiun
12. Peningkatan jalan-jalan ruas Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 65,46% atau
360,050 Km panjang jalan kondisi baik
13. Peningkatan jalan lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 59,69%
14. Peningkatan jaringan saluran irigasi dengan capaian kinerja sebesar 76,05% atau
722.978 m panjang jaringan irigasi kondisi baik
15. Perluasan cakupan layanan pengembangan sambungan rumah air bersih dengan
capaian kinerja sebesar 10,18% atau 19.619 Sambungan Rumah
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan perkembangan informasi dan pemenuhan dasar kebutuhan di
masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Madiun, juga
merupakan bagian Organisasi Perangkat Daerah yang terus menerus akan memberikan
kontribusi dalam peningkatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tingkat
kesejahteraan masyarakat, Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor
43 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
pendorong dan penghambat yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan
pembangunan infrastruktur kedepan, maka perlu menentukan isu-isu strategis, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kondisi baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan lingkungan kondisi baik;
3. Pemenuhan sarana jalan dan jembatan yang mendukung sistim transportasi yang
memenuhi standard keselamatan jalan dan jembatan serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas sarana infrastruktur irigasi;
5. Peningkatan layanan jaringan irigasi yang belum optimal, baik terhadap daerah
irigasi yang telah terbangun maupun yang belum berfungsi;
6. Melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mengembalikan fungsi seluruh
infrastruktur sumber daya air yang mengalami kerusakan;
7. Meningkatkan luasan cakupan layanan kebutuhan air bersih pada kawasan yang
rawan air;
8. Kecepatan pembangunan sarana prasarana air bersih belum dapat mengimbangi
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
9. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung-gedung
pemerintah;
10. Meningkatkan jalan-jalan akses pengembangan daerah pariwisata; dan
11. Peningkatan keahlian sumber daya personil dan masyarakat jasa konstruksi melalui
sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.
44 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka
menengah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan ruang lingkup dan
mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023, maka tujuan pembangunan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, irigasi dan peningkatan cakupan pengembangan
layanan air bersih.
Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Infrastruktur Perekonomian dengan didukung indikator Persentase Panjang Jalan dan
Jembatan Kondisi Mantap.
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun dalam jangka waktu tertentu. Sasaran jangka menengah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pemukiman pedesaan/kelurahan.
4. Meningkatkan kualitas gedung pemerintah layak publik.
5. Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai tersebut Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang didukung dengan indikator sasaran, sebagai berikut :
1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap
2. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik
3. Jumlah jembatan kondisi baik (unit)
45 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
4. Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik
5. Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik
6. Perluasan akses pelayanan air bersih (SR)
7. Persentase gedung pemerintah kondisi baik
8. Jumlah gedung pemerintah kondisi baik
9. Persentase dokumen tata ruang dan rencana detail tata ruang yang tersusun
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 diatas, maka dapat dilihat pada
tabel 4.1 sebagai berikut :
46 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2023
Tujuan Sasaran
Indikator
tujuan /
sasaran
Sat. Kondisi
Awal
Target Kinerja Sasaran Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perekonomian
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap
% 65,46 67,30 68,65 70,00 71,35 72,70
Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik
% 48,46 50,30 51,65 52,99 54,35 55,70
Jumlah jembatan kondisi baik (unit)
unit 221 223 224 226 227 229
Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi
Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik
% 76,05 76,68 77,31 77,94 78,58 79,21
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pemukiman pedesaan / kelurahan
Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik
% 59,69 60,67 61,65 62,63 63,61 64,59
Perluasan akses pelayanan air bersih
SR 19.619 20.140 20.661 21.188 21.720 22.529
Meningkatkan kualitas gedung pemerintah layak publik
Persentase gedung pemerintah kondisi baik
% 62,67 69,33 73,33 78,67 84,00 88,00
Jumlah gedung pemerintah kondisi baik
unit 47 49 51 53 55 57
Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku
Persentase dokumen tata ruang dan rencana detail tata ruang yang tersusun
% 40,00 46,67 53,33 60,00 66,67 66,67
47 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.
Agar dalam pelaksanaan bidang urusan tersebut sebagaimana tertuang dalam
rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan
untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja
yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional
maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan
(Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan
dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun dalam melaksanakan
kewenangan dan mengoptimalkan potensi disetiap bidang-bidang urusan mencapai kinerja
sesuai target yang direncanakan.
Strategi :
1. Peningkatan kualitas kondisi jalan dan jembatan
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur irigasi
3. Peningkatan kualitas sarana prasarana dan gedung pemerintah
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pedesaan / kelurahan
5. Peningkatan pelayanan pengendalian dan pemanfaatan ruang
48 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Arah kebijakan :
1. Melaksanakan pembangunan / peningkatan / pemeliharaan infrastruktur jalan dan
jembatan kabupaten secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas
2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi untuk pelayanan
dasar sesuai kebutuhan
3. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai kebutuhan
4. Melaksanakan pembangunan / rehabilitasi gedung-gedung pemerintah dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5. Melaksanakan pembangunan / rehabilitasi sarana prasarana kelurahan berdasarkan
skala prioritas
6. Melaksanakan penyediaan dan pengembangan jaringan air bersih pedesaan sebagai
pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih
7. Melaksanakan peningkatan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang untuk
efisiensi pengendalian dan pemanfaatan ruang
Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan
dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun dapat
dijelaskan dalam tabel 5.1 dibawah sebagai berikut :
49 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menigkatnya sarana
prasarana infrastruktur
perekonomian
Meningkatkan kualitas
infrastruktur jalan Peningkatan
kualitas kondisi
jalan dan
jembatan
Melaksanakan pembangunan /
peningkatan / pemeliharaan
infrastruktur jalan dan
jembatan kabupaten secara
efektif dan efisien berdasarkan
skala prioritas
Meningkatkan kualitas
infrastruktur irigasi Peningkatan
kualitas sarana
dan prasarana
infrastruktur
irigasi
Melaksanakan pembangunan
dan peningkatan infrastruktur
irigasi untuk pelayanan dasar
sesuai kebutuhan
Melaksanakan operasi dan
pemeliharaan irigasi sesuai
kebutuhan
Meningkatkan kualitas
gedung pemerintah
layak public
Peningkatan
kualitas sarana
prasarana dan
gedung
pemerintah
Melaksanakan pembangunan /
rehabilitasi gedung-gedung
pemerintah dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada
masyarakat Meningkatkan kualitas
infrastruktur dasar
pemukiman pedesaan /
Kelurahan
Peningkatan
kualitas sarana
dan prasarana
pedesaan /
kelurahan
Melaksanakan pembangunan /
rehabilitasi sarana prasarana
kelurahan berdasarkan skala
prioritas
Melaksanakan penyediaan dan
pengembangan jaringan air
bersih pedesaan sebagai
pemenuhan pelayanan
kebutuhan dasar masyarakat
terhadap air bersih
Meningkatkan
pemanfaatan ruang
sesuai dengan tata
ruang yang berlaku
Peningkatan
pelayanan
pengendalian dan
pemanfaatan
ruang
Melaksanakan peningkatan
penyusunan dokumen
perencanaan tata ruang untuk
efisiensi pengendalian dan
pemanfaatan ruang
50 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah (OPD), sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan
tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk sumberdaya manusia, barang jasa dan modal. Rencana
program selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dinyatakan dalam matrik yang
berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja
program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir. Program yang direncanakan pada
dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023,
namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas diperlukan program yang dapat
mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya.
Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun telah menyusun berbagai
program yang mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci
dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk
kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam
program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah
ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang
secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau
tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja
input, process, output, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program
dan kegiatan.
51 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
A. PROGRAM
Untuk mencapai indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Madiun selama 5 (lima) tahun,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun telah menyusun
indikator program untuk 5 (lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2018 adalah awal
tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut
tercapai dengan dukungan dana yang memadai.
B. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan
pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang
dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi
pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat
oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari
satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk
diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan
memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Madiun Tahun 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun masuk dalam Misi ke 3 dari RPJMD Kabupaten Madiun yaitu : Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agro Industri dan
Pariwisata yang Berkelanjutan.
Dari misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Madiun tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan peralatan rumah tangga
52 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
l. Penyediaan jasa pengamanan
m. Penyediaan jasa publikasi
n. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan peralatan kantor
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
e. Peralatan / pendukung lelang
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Pelayanan Kesekretariatan
a. Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana
b. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran
5. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
a. Pembangunan bangunan pendukung jalan dan jembatan
b. Pembangunan trotoar
c. Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
d. Peningkatan jalan (DAU)
e. Peningkatan jembatan
f. Peningkatan jalan (Pajak Rokok)
g. Peningkatan jalan (DAK)
h. Penunjang peningkatan jalan (Penunjang DAK)
i. Penyusunan data aset tanah jalan
j. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (rutin)
k. Pemeliharaan berkala jalan
53 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan
a. Pembangunan infrastruktur kelurahan
b. Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)
c. Pembangunan sarana prasarana infrastruktur desa (DBHCHT)
7. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan / Kelurahan
a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
b. Pembangunan sarana prasarana infrastruktur desa (DBHCHT)
c. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan (DAK Reguler)
d. Penunjang pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan (Penunjang
DAK Reguler)
e. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan (DAK Penugasan)
f. Penunjang Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan (Penunjang
DAK Penugasan)
g. Pembangunan infrastruktur kelurahan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan
Lainnya
a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
b. Pembangunan reservoir
c. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
d. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi air tanah
e. Rehabilitasi jaringan irigasi
f. Rehabilitasi daerah irigasi (DAK Penugasan)
g. Penunjang Rehabilitasi daerah irigasi (Penunjang DAK Penugasan)
h. Penanganan infrastruktur irigasi (DID)
9. Program Integrated Participatory Development Management Irrigation Program
(IPDMIP)
a. Rehabilitasi / pemeliharaan daerah irigasi (IPDMIP)
b. Penunjang rehabilitasi / pemeliharaan daerah irigasi (IPDMIP)
10. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
a. Penunjang pembangunan embung dan bangunan penunjang air lainnya
54 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
11. Program Pengendalian Banjir
a. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten madiun (Pajak
Rokok)
b. Penyusunan DED sarana dan prasarana pemerintah kabupaten madiun
c. Pembangunan kampung pesilat
d. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten madiun
13. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
a. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
c. Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kabupaten Madiun
14. Program Jasa Konstruksi
a. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi
b. Pembekalan dan Uji Kompetensi dengan MTU
c. Pembekalan dan Uji Kompetensi Tenaga Terampil
d. Penyusunan Harga Bahan dan Upah Kegiatan Jasa Konstruksi
e. Sistem Informasi Jasa Konstruksi
f. Penyusunan Analisa Standar Belanja Konstruksi
15. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a. Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
b. Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan
c. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
d. Pengadaan alat-alat berat
C. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja
yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan
target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25
1.1 03 1 03 01 01
PELAYANAN
KESEKRETARIATANNilai SAKIP Perangkat Daerah BB BB 2.252.135.615 A 2.711.849.177 A 2.795.150.500 A 3.251.107.500 A 2.964.000.000 Sekretariat
1 03 1 03 01 01 01Pelaksanaan Administrasi,
Kepegawaian dan Sarana Prasarana
Tersedianya pelayanan admnistrasi
perkantoran, administrasi
kepegawaian dan sarana
penunjang yang diadakan
12 bulan 12 bulan 2.222.135.615 12 bulan 2.681.849.177 12 bulan 2.765.150.500 12 bulan 3.221.107.500 12 bulan 2.934.000.000
1 03 1 03 01 01 02
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Anggaran
Jumlah dokumen pemerintah yang
sesuai dengan peraturan yang
berlaku
7 laporan 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000
Meningkatkan kualitas
infrastruktur jalan
2.1 Persentase panjang jalan
dan jembatan kondisi
mantap
1 03 1 03 01 14
PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN JALAN DAN
JEMBATAN
Persentase panjang jalan
kabupaten kondisi baik65,46 67,30 86.340.151.598 68,65 143.430.100.000 70,00 151.236.135.000 71,35 154.164.340.250 72,70 165.029.524.318 Bina Marga
1 03 1 03 01 14 01 Peningkatan Jalan (DAU)Panjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan13,819 15,95 39.873.325.000 19,02 47.555.000.000 19,59 48.981.650.000 20,18 50.451.099.500 20,79 51.964.632.485
1 03 1 03 01 14 02 Peningkatan Jalan (DAK)Panjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan7,549 8,15 20.371.450.000 8,29 20.731.450.000 8,71 21.768.022.500 9,14 22.856.423.625 9,42 23.542.116.334
1 03 1 03 01 14 03Penunjang Peningkatan Jalan
(Penunjang DAK)
Persentase administrasi penunjang
kegiatan yang terpenuhi64,62 100 145.000.000 100 156.000.000 100 163.800.000 100 171.990.000 100 177.149.700
1 03 1 03 01 14 04 Peningkatan Jalan (Pajak Rokok)Panjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan0,53 1,91 3.345.358.682 1,00 1.750.000.000 1,05 1.837.500.000 1,10 1.929.375.000 1,14 1.987.256.250
1 03 1 03 01 14 05Peningkatan Jalan dan Jembatan
(DID)
Panjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan0,424 - - 1,40 3.500.000.000 1,47 3.675.000.000 1,54 3.858.750.000 1,59 3.974.512.500
1 03 1 03 01 14 06 Pemeliharaan Berkala JalanPanjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan4,556 1,61 2.825.791.500 5,65 9.881.800.000 5,93 10.375.890.000 6,23 10.894.684.500 6,41 11.221.525.035
1 03 1 03 01 14 07 Peningkatan JembatanJumlah jembatan yang
ditingkatkan (unit)221,000 2 3.278.296.416 1 12.400.000.000 2,00 14.920.630.000 1 12.012.693.000 2 18.613.327.650
1 03 1 03 01 14 07 Pembangunan Trotoar Jumlah trotoar yang ditingkatkan 1 1 513.000.000 2 1.375.000.000 2 1.443.750.000 2 1.515.937.500 2 1.561.415.625
1 03 1 03 01 14 08Pembangunan Drainase / Gorong-
Gorong
Jumlah saluran drainase jalan yang
dibangun12 22 5.546.930.000 21 31.900.000.000 21 33.495.000.000 21 35.169.750.000 21 36.224.842.500
1 03 1 03 01 14 09Pembangunan Bangunan Pendukung
Jalan dan Jembatan
Jumlah sarana prasarana
pendukung jalan yang ditingkatkan13 13 2.500.000.000 6 2.478.250.000 6 2.602.162.500 5 2.732.270.625 5 2.814.238.744
1 03 1 03 01 14 10Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
(Rutin)Panjang jalan yang dipelihara 5 wilayah 5 wil 7.641.000.000 5 wil 11.402.600.000 5 wil 11.972.730.000 5 wil 12.571.366.500 5 wil 12.948.507.495
1 03 1 03 01 14 11 Penyusunan Data Aset Tanah JalanDokumen aset tanah jalan yang
diadakan0,00 1 300.000.000 1 300.000.000 - - - - - -
1 03 1 03 01 31PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN LINGKUNGAN
Persentase panjang jalan
lingkungan kondisi baik59,69 60,67 7.350.616.421 61,65 5.875.000.000 62,63 4.310.000.000 63,61 6.836.000.000 64,59 5.215.100.000 TKL
1 03 1 03 01 31 01Pembangunan Infrastruktur
Kelurahan
Panjang jalan lingkungan yang
ditingkatkan (Km)73,12 6,00 6.131.238.229 1,2 2.600.000.000 1,2 2.990.000.000 1,2 3.289.000.000 1,2 3.617.900.000
1 03 1 03 01 31 02Tentara Manunggal Membangun
Desa (TMMD)
Jumlah jalan yang terbangun
kegiatan TMMD (lokasi)1 - - 1 2.075.000.000 - - 1 2.095.000.000 - -
1 03 1 03 01 31 03Pembangunan Sarana Prasarana
Infrastruktur Desa (DBHCHT)
Jumlah jalan akses menuju wisata
yang terbangun (lokasi)1 1 1.219.378.192 1 1.200.000.000 1 1.320.000.000 1 1.452.000.000 1 Paket 1.597.200.000
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2023
5
TAHUN 2022KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
(TAHUN 2018)
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya sarana dan
prasarana infrastruktur
perekonomian
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
PROGRAM DAN KEGIATAN
Meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
1.1 Persentase pelayanan
administrasi perkantoran
yang dilaksanakan dan
sarana prasarana
perkantoran yang
terpenuhi
Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN
Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun 55
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2023
5
TAHUN 2022KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
(TAHUN 2018)
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
PROGRAM DAN KEGIATAN
1 03 1 03 01 23
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA
KEBINAMARGAAN
Persentase sarana prasarana
penunjang infrastruktur kondisi
baik
100 100 350.000.000 100 1.135.000.000 100 2.075.000.000 100 410.000.000 100 435.000.000 PP
1 03 1 03 01 23 04 Pengadaan Alat-Alat Berat (DID) Jumlah alat berat yang diadakan 1 - - 1 750.000.000 1 1.500.000.000 - - - -
1 03 1 03 01 23 10Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat
Berat
Jumlah sarana prasarana alat berat
kondisi baik30 30 350.000.000 30 350.000.000 30 375.000.000 30 375.000.000 30 400.000.000
1 03 1 03 01 23 11
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat
Ukur dan Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
Jumlah sarana prasarana alat ukur
dan bahan laboratorium yang
dipelihara dan diadakan
- - - 1 35.000.000 1 200.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000
Meningkatkan kualitas
infrastruktur irigasi
3.1 Persentase panjang
jaringan irigasi kondisi
kondisi baik1 03 1 03 01 24
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
Persentase panjang jaringan irigasi
kondisi baik76,05 76,68 24.534.344.931 77,31 43.071.145.100 77,94 42.744.720.000 78,58 28.397.706.000 79,21 30.076.916.300 Pengairan
1 03 1 03 01 24 01Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan
irigasi yang disusun1 1 607.425.000 1 650.000.000 1 715.000.000 1 786.500.000 1 865.150.000
1 03 1 03 01 24 02 Pembangunan ReservoirJumlah sumur dengan pompa yang
dibangun28 11 2.264.394.671 7 1.600.000.000 6 1.600.000.000 6 1.600.000.000 6 1.600.000.000
1 03 1 03 01 24 03Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan
Irigasi (Rutin)
Jumlah jaringan irigasi yang
dipelihara6 wilayah 6 wil 1.944.224.410 6 wil 3.000.000.000 6 wil 3.000.000.000 6 wil 3.500.000.000 6 wil 4.000.000.000
1 03 1 03 01 24 04Rehabilitasi / Pemeliharaan Daerah
Irigasi (DAK)
Panjang jaringan irigasi yang
ditingkatkan (m)3240,50 1.640,50 7.266.400.000 1.640,50 7.266.400.000 1.640,50 7.629.720.000 1.640,50 8.011.206.000 1.640,50 8.411.766.300
1 03 1 03 01 24 05Penunjang Rehabilitasi / Pemeliharaan
Daerah Irigasi (Penunjang DAK)
Administrasi penunjang kegiatan
yang diadakan1 1 197.955.100 1 197.955.100 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000
1 03 1 03 01 24 06 Rehabilitasi Jaringan IrigasiPanjang jaringan irigasi yang
ditingkatkan (m)1.209,00 1.540,40 5.159.375.000 4.340,40 15.046.790.000 5.240,50 16.500.000.000 1.650,50 6.500.000.000 1.550,50 6.500.000.000
1 03 1 03 01 24 07Penanganan Infrastruktur Irigasi
(DID)
Jumlah infrastruktur irigasi yang
ditingkatkan (lokasi)68 8 3.327.345.750 6 4.500.000.000 6 4.500.000.000 5 4.300.000.000 5 5.000.000.000
1 03 1 03 01 24 08Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Air Tanah
Jumlah jaringan irigasi air tanah
yang dipelihara11 4 2.259.475.000 4 2.500.000.000 6 2.500.000.000 4 2.500.000.000 4 2.500.000.000
1 03 1 03 01 24 09
Mengendalikan Banjir pada Daerah
Tangkapan Air dan Badan-Badan
Sungai
Jumlah sarana pengendali banjir
yang terbangun (lokasi)16 9 942.050.000 5 1.100.000.000 4 950.000.000 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000
1 03 1 03 01 24 10Rehabilitasi / Pemeliharaan Daerah
Irigasi (IPDMIP)
Jumlah Daerah Irigasi yang
dipelihara- 1 467.000.000 2 7.000.000.000 2 5.000.000.000 - - - -
1 03 1 03 01 24 11Penunjang Rehabilitasi / Pemeliharaan
Daerah Irigasi (Penunjang IPDMIP)
Administrasi penunjang kegiatan
yang diadakan1 1 98.700.000 1 210.000.000 1 150.000.000 - - - -
4.11 03 1 03 01 31
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PEMERINTAH
Persentase Gedung Kantor / Dinas
/ Badan kondisi baik62,67 69,33 13.454.562.521 73,33 19.150.000.000 78,67 30.500.000.000 84,00 32.200.000.000 88,00 23.200.000.000 TRBG
1 03 1 03 01 31 01
Pembangunan Sarana Prasarana
Pemerintah Kabupaten Madiun (Pajak
Rokok)
Jumlah sarana prasarana
pemerintah yang terbangun8 5 4.506.162.521 5 4.500.000.000 6 5.000.000.000 6 5.000.000.000 6 5.000.000.000
1 03 1 03 01 31 02Pembangunan Sarana Prasarana
Pemerintah Kabupaten Madiun
Jumlah sarana prasarana
pemerintah yang terbangun3 - 3.708.900.000 3 2.000.000.000 3 2.500.000.000 3 2.000.000.000 3 2.500.000.000
1 03 1 03 01 31 03Pembangunan Kantor / Dinas / Badan
Pemerintah Kabupaten Madiun
Jumlah gedung Kantor / Dinas /
Badan yang terbangun9 - - 10 7.500.000.000 11 8.000.000.000 12 8.000.000.000 13 8.500.000.000
Meningkatkan kualitas
gedung pemerintah layak
publik
Persentase Gedung
Kantor / Dinas / Badan
kondisi baik
Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun 55
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2023
5
TAHUN 2022KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
(TAHUN 2018)
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
PROGRAM DAN KEGIATAN
1 03 1 03 01 31 04
Rehabilitasi Kantor / Dinas / Badan
Pemerintah Kabupaten Madiun (Pajak
Rokok)
Jumlah Kantor / Dinas / Badan
yang dipelihara1 - - 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000
1 03 1 03 01 31 05Rehabilitasi Kantor / Dinas / Badan
Pemerintah Kabupaten Madiun
Jumlah Kantor / Dinas / Badan
yang dipelihara- - - 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000
1 03 1 03 01 31 06 Pembangunan Rumah DinasJumlah rumah dinas yang
terbangun- - - - - 1 10.000.000.000 1 10.000.000.000 - -
1 03 1 03 01 31 07Pembangunan Kampung Pesilat
(Lanjutan)
Sarana prasarana gedung kampung
pesilat yang terbangun1 - 5.134.200.000 - - - - - - - -
1 03 1 03 01 31 08Penyusunan DED Sarana Prasarana
Pemerintah Kabupaten Madiun
Jumlah dokumen perencanaan
yang disusun- 1 105.300.000 1 150.000.000 - - 1 200.000.000 1 200.000.000
1 03 1 03 01 37 JASA KONSTRUKSI
Persentase peningkatan SDM jasa
konstruksi yang bersertifikat
tenaga terampil
100 100 383.482.110 100 695.000.000 100 575.000.000 100 595.000.000 100 620.000.000 Jasa Konstruksi
1 03 1 03 01 37 01Pelaksanaan Pembinaan,
Pengendalian dan Pengawasan Jasa
Sosialisasi / Bimtek / Workshop /
Lokakarya pembinaan jasa 1 2 114.845.910 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000
1 03 1 03 01 37 02Pembekalan dan Uji Kompetensi
dengan MTUJumlah peserta uji kompetensi 60 60 82.722.700 - - - - - - - -
1 03 1 03 01 37 03Pembekalan dan Uji Kompetensi
Tenaga TerampilJumlah peserta uji kompetensi - - - 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000
1 03 1 03 01 37 04Penyusunan Harga Bahan dan Upah
Kegiatan Jasa Konstruksi
Jumlah dokumen harga bahan dan
upah yang disusun- 1 50.000.000 1 75.000.000 1 80.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
1 03 1 03 01 37 05 Sistem Informasi Jasa KonstruksiSistem informasi jasa konstruksi
yang diadakan- - - 1 150.000.000 - - - - - -
1 03 1 03 01 37 06Penyusunan Analisa Standar Belanja
Konstruksi
Jumlah dokumen ASB yang
disusun- 1 135.913.500 1 150.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 1 200.000.000
1 03 1 03 01 39
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN /
KELURAHAN
Jumlah Layanan Air Bersih yang
terbangun (SR)19.619 20.140 5.299.540.000 20.661 5.400.000.000 21.188 5.100.000.000 21.720 6.387.500.000 22.529 6.201.250.000 TKL
1 03 1 03 01 39 03Pembangunan Sarana Parasarana Air
Bersih Pedesaan
Jumlah jaringan air bersih yang
dibangun (lokasi)- 3 1.000.000.000 1 750.000.000 - - 1 750.000.000 - -
1 03 1 03 01 39 08Pembangunan Sarana Parasarana Air
Bersih Pedesaan (DAK Reguler)
Jumlah jaringan air bersih yang
dibangun (lokasi)10 3 1.866.240.000 4 1.300.000.000 5 1.750.000.000 4 1.925.000.000 5 2.117.500.000
1 03 1 03 01 39 09
Penunjang Pembangunan Sarana
Parasarana Air Bersih Pedesaan
(Penunjang DAK Reguler)
Administrasi penunjang kegiatan
yang diadakan1 1 133.300.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 192.500.000 1 211.750.000
1 03 1 03 01 39 11Pembangunan Sarana Parasarana Air
Bersih Pedesaan (DAK Penugasan)
Jumlah jaringan air bersih yang
dibangun (lokasi)- 4 2.300.000.000 5 3.200.000.000 5 3.200.000.000 5 3.520.000.000 5 3.872.000.000
1 03 1 03 01 39 12
Penunjang Pembangunan Sarana
Parasarana Air Bersih Pedesaan
(Penunjang DAK Penugasan)
Administrasi penunjang kegiatan
yang diadakan- 1 141.150.000 1 224.000.000 1 224.000.000 1 246.400.000 1 271.040.000
1 03 1 03 01 32
PERENCANAAN,
PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN TATA RUANG
Persentase dokumen tata ruang
dan rencana detail tata ruang yang
disusun
40,00 46,67 469.800.000 53,33 475.000.000 60,00 525.000.000 66,67 550.000.000 66,67 550.000.000 TRBG
1 03 1 03 01 32 18Penyusunan RDTR dan Peraturan
Zonasi
Jumlah dokumen tata ruang yang
disusun6 7 369.800.000 8 400.000.000 9 450.000.000 10 450.000.000 10 450.000.000
1 03 1 03 01 32 24Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Penyelenggaraan Bangunan GedungDokumen perbup yang disusun - 1 50.000.000 - - - - - - - -
1 03 1 03 01 32 25Pelayanan Penerbitan Keterangan
Rencana Kabupaten Madiun
Administrasi penunjang kegiatan
yang diadakan- 1 50.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
Persentase dokumen tata
ruang dan rencana detail
tata ruang yang disusun
5.1
6.1
Meningkatkan kualitas
infrastruktur dasar
pemukiman pedesaan /
kelurahan
Perluasan akses
pelayanan air bersih (SR)
Meningkatkan
pemanfaatan ruang sesuai
dengan tata ruang yang
berlaku
Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun 55
58 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlepas dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun, dimana tujuan
dari penyusunan Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk
mensukseskan program Pembangunan Kabupaten Madiun. Pengukuran kinerja kegiatan
yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan
indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcome, menentukan
satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui
realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan
prosentasenya.
Perumusan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes). Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pencapaiannya berkaitan langsung dengan
pencapaian Indikator Kinerja Bupati yang dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada tabel
7.1 berikut :
Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi
Kinerja pada
Awal RPJMD
Target Capaian Tiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
Akhir RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1. % Panjang jalan dan jembatan
kondisi mantap 64,65 66,36 67,66 68,95 70,26 71,55 71,55
2. % Panjang jaringan irigasi
kondisi baik 76,05 76,68 77,31 77,94 78,58 79,21 79,21
59 Renstra 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
BAB VIII
P E N U T U P
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Madiun merupakan arah rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dan mengacu pada Visi Misi
Kepala / Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Madiun Tahun 2018 – 2023 disusun dengan pendekatan penetrasi kerja yang akan dicapai
selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan menguraikan Program dan Kegiatan
yang akan dilaksanakan dan menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
Demikian penyusunan Dokumen Renstra SKPD Tahun 2018-2023 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, dengan harapan dapat menjadi
Pedoman dan Acuan pelaksanaan Pembangunan dalam rangka mendukung mewujudkan
Visi dan Misi Kabupaten Madiun yang Amanah. Kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan Dokumen Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 pada
masa yang akan datang.
Caruban, Maret 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN
Ir. ARNOWO WIDJAJA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611213 199203 1 011