KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

NOMOR : W11-A3/ 1273 /HK.05/VI/2019

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA (BAPP) DAN

PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

TAHUN 2019

Menimbang

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesua Nomor 02 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses

Penyelesaian Perkara dan Pengelolanya pada Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya, maka Pengadilan

Agama Purwodadi menarik Biaya Proses Penyelesaian Perkara ;

b. Bahwa oleh karena Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara

(BAPP) pada Pengadian Agama Purwodadi tidak dibebankan

kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, maka Biaya

Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) dibebankan kepada

pihak atau para pihak berperkara;

c. Bahwa untuk keperluan tersebut Ketua Pengadilan Agama

Purwodadi perlu menetapkan Biaya Administrasi Penyelesaian

Perkara (BAPP) melalui keputusan tersendiri, terpisah dari surat

keputusan tentang Panjar Biaya Perkara;

d. Bahwa Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) tersebut

digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan

penyelesaian perkara dan pendukung lainya sebagaimana ditetapkan

di bawah ini;

e. Bahwa untuk pengelolaan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara

(BAPP) Ketua Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan biaya ATK perkara;

f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

2446/ Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengangkatan /

Pemindahan Dalam Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan

Agama.

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e dan f,

dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya administrasi dan

Pengelolaanya sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

2004 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun

2012, tentang Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara dan

Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang

ada Dibawahnya;

4. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor

15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009, tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2

Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan

Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang

ada dibawahnya;

MEMUTUSKANMencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Nomor

W11-A3/1109/KP.04.5/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Biaya

Administrasi Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada

Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019.

Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Purwodadi Tentang Besarnya Biaya Administrasi Penyelesaian Biaya

Perkara (BAPP) dan Petugas Pengelola BAPP pada Pengadilan Agama

PurwodadiBesarnya Administrasi Penyelesaian Biaya Perkara Pada Pengadilan

Agama Purwodadi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana terlampir dalam

surat keputusan in i;

Ketiga : Menunjuk Tim Pengelola Administrasi Penyelesaian Biaya Perkara

(BAPP) dan Pengelolanya pada Pengadilan Agama Purwodadi terdiri

dari:

a) Panitera sebagai Penanggung Jawab

b) Panitera Muda Permohonan sebagai Petugas Pembuat Komitmen

c) Anang Budiarto, S.H., sebagai Bendahara

d) Ridwan sebagai Staf Pelaksana

Kempat : Biaya Administrasi Penyelesaian Biaya Perkara (BAPP) dan

Pengelolaanya, dipertanggungjawabkan secara kolektif setiap bulan;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sepertinya.

n d j : Purwodadi af': 14 Juni 2019

Rozaq, M.H.102^.199003.1.002 k ’

Tembusan:1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI2. Yth. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahakamah Agung RI3. Yth. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI5. Yth. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi tentang Panjar Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2019 Nomor : W11-A3/ 1273 /HK.05/VI/2019 Tanggal: 14 Juni 2019

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PRNGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A

TAHUN 2019

No Uraian Nama Barang Harga Jumlah

1. MAP BERKAS PERKARA

Terdiri daria. Map Berkas Perkara Barub. Map Berkas Minutasic. Sampul/Amplop Map Berkas

Minutasid. Map Akta Cerai Pe. Map Akta Cerai T

Rp 15.000 Rp 15.000

2. Kertas kwarto 70 gr a. PMHb. PHSc. PPPd. PJSe. Relaasf. BAPg. Putusanh. Salinan Putusan

Rp8.000 Rp8.000

3. Ballpoin, Pensil, Buku, Spidol

Rp2.000 Rp2.000

4. Amplop Rp3.500 Rp3.5005. Tinta Printer/Tonner Rp6.000 Rp6.0006. Kwitansi dan

Imtrumena. Pendaftaranb. Pengembalian Sisa Panjarc. PNBPd. Panggilan, PBT, Amar dll

Rp3.500 Rp3.500

7. Cuter, Gunting, Benang jahit Minutasi, Lem, Staples, Isi Staples

Rp3.000 Rp3.000

8. Box Arsip Rp2.000 Rp2.0009. Penggandaan Salinan

PutusanRp7.000 Rp7.000

Jumlah Rp50.000 Rp50.000

H. Edv Iskandar. S.H.. M.H.NIP. 19640727.199403.1.003

MAHKAMAH AGUNG RIJL MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843343, 3810350, 3457661 (Hunting)

TROMOL POS NO. 1020 JAKARTA 10 0 10

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : \S.A/ SK/PAN / IX / 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DIBAW AHNYA

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Mangingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang- Undang Dasar i9 45 ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungasn Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

7. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44 / RGB (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswenzen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927 - 227);

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaiaan Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PENITERA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Pasal 1Pengertian Umum

Dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan:1. Biaya Proses Penyelesaiaan Perkara selanjutnya

disebut Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesiaan perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dlbawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;

2. Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3 -

##

3. Pengadilan Tingkat Banding adalah PengadilanTinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

4. Mahkamah Agung adalah Mahkamah AgungRepublik Indonesia;

5. Pengelola Biaya Proses adalah Panitera padaMahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Mahkamah Agung adalah petugas yang ditunjuk oleh Panitera dan untuk Badan Peradilan yang berada dibawahnya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;

7. Bendahara Biaya Proses adalah petugas yangditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses.

Pasal 2Pengelolaan Biaya Proses

r -

(1) Pengelolaan biaya proses dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dikelola secara efektif, efisien, transparan dan terencana,

(2) Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Agung adalah Panitera, dan Panitera dapat menunjuk Pejabat dilingkungan Kepaniteraan sebagai Kuasa Pengelola Biaya Proses pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah Panitera/Sekretaris.

(3) Penanggungjawab pengelolaan biaya proses adalah Ketua Pengadilan T ingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan pada Mahkamah Agung adalah Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 3Pembukuan Biaya Proses

(1) Pengelolaan biaya proses pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding dibukukan dengan menggunakan Buku Kas Umum Biaya Proses, dan beberapa Buku Bantu antara lain Buku Bank, Buku PNBP, Buku Bantu penggunaan barang pakai habis, Buku Bantu Komsumsi persidangan., Buku Pajak, Buku Penerimaan Biaya Proses Kasasi dan Buku bantu lainnya yang dipandang perlu.

Perkara Perdata, Buku Penerimaan Biaya ProsesKasasi Perkara Perdata Niaga, Buku Penerimaan Biaya Proses Kasasi Perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Buku Penerimaan Biaya Proses Kasasi Perkara Perdata Agama, Buku Penerimaan Biaya Proses Kasasi Perkara Tata Usaha Negara, Buku Penerimaan Biaya Proses Peninjauan KembaliPerkara Perdata, Buku Penerimaan Biaya ProsesPeninjauan Kembali Perkara Perdata Niaga, Buku Penerimaan Biaya Proses Peninjauan Kembali Perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Buku Penemaan Biaya Proses Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Buku Penerimaan Biaya ProsesPeninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara, dan Buku Bantu lainnya yang dianggap perlu;

(2) Pengelolaan biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding dibukukan dengan menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Bantu antara lain Buku Bank, Buku Pajak, Buku Penerimaan Biaya Proses Perkara Banding, Buku Penerimaan Biaya Proses Perkara Kasasi dan Buku Bantu lainnya yang dianggap perlu,

(3) Pengelolaan biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama dibukukan secara khusus sebagaimana telah diatur dalam Pola Bindalm in.

(4) Buku Kas Umum dan Buku Bantu pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding dibuat sebagaimana contoh terlam pir (Lampiran 1).

Pasal 4Tugas Pengelola Biaya Proses

Pengelola Biaya Proses sebagaimana dimaksud Pasal 1angka 5 bertugas untuk melaksanakan sebagai berikut:(1) Pengelola Biaya Proses dengan Surat Keputusan

menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(2) Petugas Pembuat Kom itmen Biaya Proses mempunyai tugas :

a. Pada buian Desember berdasarkan data perkara tahun sebelumnya menyusun Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP), Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) untuk tahun yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana

- 5 -

diatur pada Perma Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaiaan Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Pasal 5 ayat (1).

b. Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) disyahkan oleh Panitera pada Mahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding.

c. Membuat dan menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan surat- surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.

d. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada Pengelola Biaya Perkara untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Bendahara Biaya Proses.

e. Membuat dan menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang, termasuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, khusus Perjalanan Dinas Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung, dan Pejabat Eselon I dan Eselon II serta Panitera Muda ditandatangani Panitera Mahkamah Agung, sedangkan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding ditandatangani oleh Panitera/ Sekretaris.

f. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan secara priodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) yang diketahui oleh Kuasa Pengelola Biaya Proses/ Pengelola Biaya Proses untuk diteruskan kepada Panitera pada Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Banding.

(3) Bendahara Biaya Proses mempunyai tugas :a. Melakukan penerimaan dan penyimpanan biaya

proses yang dibukukan pada Buku Bantu Biaya Proses sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

b. Melakukan pembayaran yang diajukan oleh Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses yang telah disyahkan oleh Pengalola Biaya Proses.

c. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Anggaran Biaya Proses.

d. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(4). S taf Pelaksana Biaya Proses mempunyai tugasa. Membantu seluruh kegiatan yang berhubungan

dengan pengelolaan biaya proses.b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh

Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan Bendahara Biaya Proses.

Pasal 5Kegiatan-Kegiatan Yang Dibiayai

Biaya Proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat(1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, dipertanggung jawabkan secara kolektif dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaiaan perkara dan pendukung lainnya, dengan rincian sebagai berikut :1. Meterai

Besar biaya meterai disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

2. Biaya Redaksi.Besar biaya redaksi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan di setor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) minggu 1 (satu) kali.

3. Leges.Besar biaya leges pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dl setor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua ) minggu 1 (satu) kali.

4. A lat Tulis Kantor.Besar biaya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyelesaiaan perkara perdata.

- 7 -

5. Penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat- surat yang berkaitan dengan berkas perkara.Besar biaya penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyelesaiaan perkara perdata.

6. Konsumsi Persidangan.Besar biaya konsumsi dalam pelaksanaanpersidangan disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam APBN dan diberikan kepada : Majelis Hakim, Panitera Pengganti , Operator dan petugas sidang .

7. Penggandaan Salinan Putusan.Besar biaya penggandaan salinan putusandisesuaikan dengan kebutuhan penggandaan salinan putusan.

r '. -

8. Pengiriman pemberitahuan nomor regester ke pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat iain yang dipandang perlu.Besar biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 8 yang dilakukan melalui Kantor Pos disesuaikan dengan biaya pengiriman yang berlaku di Kantor Pos, sedangkan pengiriman berkas perkara yang harus dikirim melalui kurier karena sifatnya mendesak, biaya disesuaikan dengan sistim Perjalanan Dinas yang berlaku dalam APBN.

9. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah dim inutasi.Besar biaya pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah dim inutasi disesuaikan dengan kebutuhan.

10. Percepatan penyelesaiaan perkara.Untuk mengatasi tunggakan perkara, maka pada Mahkamah Agung dan Pengadilan T ingkat Banding dapat menyelesaikan tunggakan perkara di luar jam kerja dengan besaran biaya diatur secara khusus oleh Panitera pada Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Banding.

- 8 -

l l . I n s e t if Tim Pengelola Biaya Proses.Tim Pengelola Biaya Proses pada setiap bulan dapat diberikan insentif dengan besaran disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam APBN dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitera pada Mahakamah Agung dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Banding.

12.Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis dipakai.

13.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaiaan perkara perdata.Kagiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam upaya memberikan bimbingan untuk mempercepat proses penyelesaiaan perkara baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dengan besaran biaya disesuaikan dengan sistim Perjalanan Dinas yang berlaku dalam APBN.

Pasal 6Tim Pengelola Biaya Proses

Untuk melaksanakan kegiatan dan Pengelolaan Biaya Proses, maka pada :(1) Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim

Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari :a. 1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses yaitu

Panitera/Sekretaris Pengadilan T ingkat Banding dan 1 (satu) orang Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses yaitu Wakil Panitera Pengadilan Tingkat Banding, yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

b. 1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses dan 1 (satu) orang S taf pelaksana dari lingkungan Kepaniteraan yang diangkat oleh Pengelola Biaya Proses.

c. Apabila ada kesulitan dalam penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses, maka Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses dapat dirangkap oleh Pengelola Biaya Proses, sedangkan Bendahara Biaya Proses tidak dapat dirangkap sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses.

(2) Mahkamah Agung RI membentuk Tim PengelolaBiaya Proses yang terdiri dari :a. 1 (satu) orang Kuasa Pengelola Biaya Proses dan

1 (satu) orang atau lebih Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses yang diangkat oleh Panitera Mahakamah Agung.

b. 1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses dan 12 (dua belas) orang Staf pelaksana dari lingkungan Kepaniteraan yang diangkat oleh Kuasa Pengelola Biaya Proses.

c. Apabila ada kesulitan dalam penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses, maka Petugas Pembuat Kom itmen Biaya Proses dapat dirangkap oleh Pengelola Biaya Proses, sedangkan Bendahara Biaya Proses tidak dapat dirangkap sebagai Petugas Pembuat Kom itmen Biaya Proses.

(3) Mengingat pada Pengadilan T ingkat Pertama Pengelolaan Biaya Proses telah diatur dalam Buku II tentang Pola Bindalm in, maka pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 01 Septem ber 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SAREHWIYONO. M, SH, MH