MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 204 TAHUN 2020

TENTANGPROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick

Wins, perlu dilakukan penentuan pelaksanaan Quick Wins,

pelaksanaan monitoring, dan pelaksanaan evaluasi Program

Percepatan (Quick Wins) re formasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan

tentang Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi

Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM

PERCEPATAN (QUICK WINS) REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020.

PERTAMA : Menetapkan Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi

Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020 yang

bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta

produk utama (core business) sehingga manfaatnya dirasakan

secara cepat oleh pemangku kepentingan (stakeholders)

Kementerian Perhubungan.

KEDUA : Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi

Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, terdiri atas:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

a. Program E-SK.RB (SK Rancang Bangun Elektronik);

b. Program Jembatan Timbang Online;

c. Program E-Ticketing (Tiket Elektronik);

d. Program E-Tilang (Tilang Elektronik);

e. Program Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas

Kapal di Danau Toba; dan

f. Program Automatic Identification System (AIS) pada kapal

di Danau Toba.

- 3 -

2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:

a. Sistem Elektronik Terintegrasi (SEHATI) yang

mengintegrasikan Sistem Informasi Kepelabuhanan

(SIMPEL), Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan

Kapal (SIMLALA), Sistem Informasi Perkapalan dan

Kepelauatan (SIMKAPEL) dan Sistem Informasi

Manajemen Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (SIM

KPLP) ;

b. Sistem Informasi e-Pas Kecil pada 15 (lima belas) lokasi;

c. Pemanduan elektronik (e-Piloting); dan

d. Pengembangan Inaportnet pada 20 (dua puluh) lokasi

pelabuhan.

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:

Pembangunan/ pengembangan Sistem Informasi Perizinan

ELT, Mode-S, AASL di Direktorat Navigasi Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

Aplikasi Public Service Obligation Online (Aplikasi PSO

Online).

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan:

Self Assesment Approvai Online Pendidikan dan Pelatihan

Kepelautan.

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan:

a. Implementasi Aplikasi E-Survey,

b. Forum Riset dan Inovasi Transportasi (FRIT); dan

c. Pengembangan Standing Water Detector di Bandar Udara

di Indonesia.

7. Inspektorat Jenderal:

a. Pengembangan Aplikasi Mobile SIMADU (Sistem

Manajemen Pengaduan); dan

b. Pengembangan Aplikasi SITAKON (Sistem Informasi

Tanya dan Konsultasi).

- 4 -

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

8. Badan Pengelolaan Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi:

Sinergitas Integrasi Moda di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi dengan Pemerintah Daerah.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan

Keputusan Menteri ini dan melaporkan hasilnya kepada Tim

Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan secara

berkala.

: Para pejabat Eselon I bertanggung jawab dan menindaklanjuti

pelaksanaan Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi

Birokrasi pada masing-masing unit kerja, serta melakukan

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan

Menteri ini.

: Kemajuan Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi

Kementerian Perhubungan dilaporkan kepada Menteri

Perhubungan secara berkala dan sewaktu-waktu oleh masing-

masing pejabat Eselon I.

- 5-

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

9. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI