Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 266 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KADATUA UNTUK MELAYANI
ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BERLOKASI DI DESA BANABUNGI,
KECAMATAN KADATUA, KABUPATEN BUTON SELATAN,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015,
penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu
sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai
dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun
2020, lokasi Pelabuhan Kadatua telah tertuang dalam
Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagai pelabuhan
untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 2 -
c. bahwa lokasi Pelabuhan Kadatua untuk melayani
angkutan penyeberangan telah sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan
rencana tata ruang wilayah Kabupaten Buton Selatan,
serta memenuhi aspek keselamatan dan keamanan
pelayaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubunhgan tentang
Penetapan Lokasi Pelabuhan Kadatua untuk Melayani
Angkutan Penyeberangan yang Berlokasi di Desa
Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5070);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Penyeberangan;
- 3 -
M emperhatikan :
Menetapkan :
PERTAMA
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun
2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan
Nasional;
1. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara melalui surat
Nomor 553.3/3870.a tanggal 9 Juli 2019 perihal
Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Kadatua-
Siompu;
2. Rekomendasi Bupati Buton Selatan melalui surat Nomor
552.3/1595 tanggal 8 Juli 2019 perihal Rekomendasi
Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Kadatua-Siompu;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KADATUA UNTUK
MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BERLOKASI
DI DESA BANABUNGI, KECAMATAN KADATUA, KABUPATEN
BUTON SELATAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
Menetapkan lokasi Pelabuhan Kadatua untuk Melayani
Angkutan Penyeberangan yang berlokasi di Desa Banabungi,
Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara pada posisi titik koordinat geografìs sebagai berikut:
a. sisi daratan:
05° 30’ 22.92” LS/ 122° 31’ 16.23” BT
05° 30’ 22.47” LS/ 122° 31’ 16.36” BT
b. sisi perairan:
05° 30’ 22.96” LS/1220 31’ 51.90” BT.
- 4 -
KEDUA : Pekerjaan persiapan pembangunan Pelabuhan Kadatua pada
lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA harus dilaksanakan dalam waktu paling lama
1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
KETIGA : Dalam hai pekerjaan persiapan pembangunan Pelabuhan
Siompu tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya
jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, maka Keputusan Menteri ini dapat dicabut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan
dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan
Menteri ini.
- 5-
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati Buton Selatan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan;
8. Kepala Baiai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi
Tenggara.