MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 174 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU

PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

PELABUHAN PATIMBAN PROVINSI JAWA BARAT KEPADA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,

Menteri Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Proyek

Kerjasama dapat mendelegasikan kewenangan kepada

pejabat eselon I yang ruang lingkup, tugas dan tanggung

jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang akan

dilaksanakan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan

Badan Usaha;

- 2 -

Mengingat

b. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KP 1619 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan

Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek

Kerjasama dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa

Barat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, telah

ditetapkan pendelegasian kewenangan Menteri

Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek

Kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan

Patimban Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan

Patimban, perlu dilakukan penyempurnaan

pendelegasian kewenangan Menteri Perhubungan selaku

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan

Usaha Pelabuhan (KPBU) Pelabuhan Patimban Provinsi

Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

- 3 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151), Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5731);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastuktur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);

- 4 -

Menetapkan :

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016

tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan

Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 885);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1619 Tahun

2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri

Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek

Kerjasama dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa

Barat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN

SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA

(PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH

DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN (KPBU) PELABUHAN

PATIMBAN PROVINSI JAWA BARAT KEPADA DIREKTUR

JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.

- 5 -

PERTAMA

KEDUA

Mendelegasikan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab

Menteri Pcrhubungan sclaku Pcnanggung Jawab Proyek

Kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah

Dengan Badan Usaha Pelabuhan (KPBU) Pelabuhan

Patimban di Provinsi Jawa Barat kepada:

Nama : R. Agus H.Purnomo

Jabatan : Direktur Jendcral Pcrhubungan Laut

Direktur Jendcral Perhubungan Laut selaku penerima

pendelegasian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab

PJPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

a. menganggarkan biaya pelaksanaan pengadaan dan

pelaksanaan perjanjian KPBU;

b. menetapkan tim KPBU dan panitia pengadaan;

c. menyediakan ruangan data dan informasi (data room);

d. memberikan persetujuan pada perubahan dokumen

pengadaan yang diajukan oleh panitia pengadaan;

e. melaksanakan penjajakan minat pasar dalam

melaksanakan transaksi;

f. menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) pada

pemilihan badan penyiapan;

g. menetapkan pcmenang pclclangan atau seleksi;

h. menerbitkan surat pcmenang pelelangan atau seleksi;

i. menerbitkan surat penunjukan badan usaha pelaksana

penyiapan;

j. menetapkan hasil penunjukan langsung;

k. menjawab sanggahan;

l. menyatakan proses prakualifikasi atau pemilihan gagal;

m. menandatangani perjanjian penyiapan;

n. menandatangani perjanjian KPBU, perjanjian regres, dan

perjanjian lain yang diperlukan; dan

o. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- 6 -

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku penerima

pendelegasian kewenangan PJPK sebagaimana dimaksud

pada Diktum PERTAMA, dalam pelaksanaannya harus

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai kerjasama Pemerintah dengan badan

usaha dalam penyediaan infrastruktur.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku penerima

pendelegasian kewenangan PJPK sebagaimana dimaksud

pada Diktum PERTAMA, harus melaporkan pelaksanaannya

kepada Menteri Perhubungan secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab dalam pendelegasian kewenangan PJPK

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan

kepada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KP 1619 Tahun 2018 tentang

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan

Patimban Provinsi Jawa Barat kepada Direktur Jenderal

Perhubungan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 7 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;3. Menteri Keuangan;4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;10. Gubernur Jawa Barat;11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;12. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.