.',

"• ..' : ' ,

'.'.".:*"'>~'", . . !I ' , • I

, '. • I \ I

, " "~I , •. ~. '( \ .'

. I.J

., ,. ) '..Ji"~ l. ~:, lA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN

PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air

dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa

Indonesia, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

IX/MPR/200I tentang Pembaruan Agraria dan Pcngclolaan

Sumber Daya Alam, perlu diwujudkan konsepsi. kebijakan

dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu;

c. bahwa sehubungan dengan hal· hal terscbut scbagaimana

dimaksud pada huru!' a dan huru!' b. dipandallg perlu

menetapkan Keputusan Prcsidcn (cnt,lng Kchijakall Nasional

di bidang Pertanahan;

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1(4) sehagainlalla

telah diubah dengan Perubahan KeeIllpal LJlldallg-Undang

Dasar 1945;

2. Ketetapan Majclis Pcrmusyawaralall I~:lkyal Repllhlil:

Indonesia NomoI' IX/MPR1200 1 tentallg I'ciliharliall Agrari<l

dan Pengelolaan Sumhcr Daya Ala:n;

3. Ul1lbng-unciang ...

Pf,ESIOE:NREPUBUK INDONESIA

2

3. Vndang-Undang Nomor 5 Tahull 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 t<:ntang P(;ml:ril1lahan

Daerah (Lembaran Negara Tahull 1999 Nomor 60, Tamhahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Keputusan Presi(kn Nomor 103 Tahun 2001 ll:nlaIlg

Kedudukan, Tllgas, Fungsi, Kewl:nangan, Susunan,

Organisasi dan Tata Kerja L<:mbaga I'clIlerilllah Non

Departem<:n sebagaimana tl:lah beberapa kali diuh:l!l, tnakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 20m;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN

NASIONAL DI llWANG PERTANAI-IAN

Pasal 1

Dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem

pertanahan nasional yang ulllh clan terpadu, Sl:rla pdaksanaan

Tap MPR NOlllor IX/MI'IV2001 tenlang ]'l:lIlharuan Agraria dan

Pengclolaan Sillllber Daya Alam, Balian l'erlan:l!lall Nasional

mclakukan langkah-Iallgkah perl:cpatan :

a. penyusunan ...

',-

j.....>f,,,:,r_ ;;)IULNREPUBLlf, II'JDONESIA

3

a. penyusunan Rancangan Undang-undang Pcnyempurnaan

Undang-undang NomoI' 5 Tahun 1960 tentang Pcraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-undang

tentang Hak Atas Tanah serta peraturan 'perundang-undangan

laimlya di bidang pertanahan.

b. pembangunan sistim informasi dan manajemcn pertanahan

yang meliputi ;

1) penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/

pemerintah/pemerintah daerah di seluruh Indonesia;

2) penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam

pelayanan pendaftaran tanah dan penYllsllnan basis data

penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihllbllngkan

dengan e-government, e-commerce dan e-payment;

3) pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan

registrasi penguasaan, pemiiikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah dengan menggllnak'lIl lcknlliogi citra

satelit dan teknologi informasi untllk mcnunjang kcbijakan

pelaksanaan [andre/orm dan pemberian hak alas [anah;

4) pembangunan dan pengembangan pengclolaan pcnggllnaan

dan pemanfaatan tanah melalui sistim informasi gcografi,

dengan mcngutamakan penetapan zona sawah hcririgasi.

dalam rangka memclihara ketahanan pangan nasional.

Pasal2 ...

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

4

Pasal2

(1) Sebagian kewenangan Pell1erintah di bidang pcrtanahan

dilaksanakan oleh Pell1erinlah Kabupaten/Kota.

(2) Kewenangan sebagaill1ana dilllaksud dalalll ayat (I) adalail :

a. pemberian ijin lokasi;-O. penyelenggaraan pengadaan tanah

pembangunan;

c. penyelesaian sengketa tanah garapan;

unluk kt:pcntingan

d. penyelesaian l1lasalah ganli kerugian dan santunan tanah untuk

pel1lbangunan;

e. penetapan subyck dan obyek redistribusi tanail, scrta ganti

kerugian tanah kclcbihan ll1aksill1ull1 clan tanah ahsentcc;

f. penetapan dan pcnyciesaian l1lasalab tanab ulayat;

g. pemanfaatan dan penyelesaian ll1asaiah tanah kosong;

h. pemberian ijin mcmbuka tanah;

I. perencanaan penggunaan tanah wil<iyah Kabupaten/Kota.

(3) Kewenangan sebagailllana dill1aksud clalam ayat (2) yang bersifat

lintas Kahupalcn/Kllta dalall1 satu Propillsi, dilaksanakan oleh

PCll1erintail I'n>piJlsi 1';11\1' bnsangkutaJl.

I'asal 3 .. ,

·.

'.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

5

Pasal 3

(1) Dal'am rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyusun norma­

norma dan/atau standardisasi mekanisme ketatalaksanaan,

kua1itas produk dan kllalifikasi sllmber daya manllsia yang

diperlukan.

(2) Penyusunan norma-norma dan/atau standardisasi mekanisme

ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumbel' daya

manusia diselesaikan selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah

ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pelaksanaan kelclilu'ln sch'lg'lill1ana dill1aksud dal'lll1 Pas'll I oleh

Badan Penanailan Nasiunal L1iselesaik,ll1 paling lamb'll langgal 1

Agustus 2004.

PasalS

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka ketentuan Pasal

114 ayat (6) Keputusan Presiden NomoI' 103 Tahun 2001 tentang

Kecludukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Pemerj.ntah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir clengan

Keputusan Presiden NomoI' 30 Tahun 2003, dinyatakan tidak

berlaku.

Agar ...

PRESIDENREPUBLlf, INDONESIA

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ltd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya