KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JEN D ERAL

TELP. : (021)3811308,3505006FAX. : (021)3522338SMS center: +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA email : pusdatin@dephub.go.id home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR KP 1054 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)

huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, perlu dibentuk Unit Pengendalian

Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

“Tingkatkan JCeseCamatan dan Keamanan Tengguna Jasa Transportasi”

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- U ndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun

2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun

2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

- 3 -

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56

Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 814);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 998 Tahun

2018 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN TENTANG UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

: Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal

Kementerian Perhubungan ini.

: UPG di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- 4 -

KETIGA

a. melaksanakan koordinasi dan konsultansi dengan UPG

Utama atau KPK dalam pelaksanaan pengendalian

gratifikasi di lingkungan UPG Sekretariat Jenderal;

b. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan

untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Sekretariat

Jenderal;

c. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UPG Sekretariat

Jenderal;

d. mengkoordinasikan penyusunan Program dan

pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi UPG Unit Kerja di

Lingkungan Sekretariat Jenderal;

e. menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanya

gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;

f. menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima kepada

UPG utama dan/atau KPK paling lama 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasi

diterima;

g. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengendalian

gratifikasi kepada Inspektur Jenderal selaku

penanggung jawab UPG Utama Kementerian

Perhubungan;

h. menyampaikan hasil penetapan status oleh KPK atas

laporan gratifikasi yang dilaporkan kepada pelapor

dengan tembusan kepada UPG utama; dan/atau

i. bekerjasama dengan UPG utama melakukan sosialisasi

pengendalian gratifikasi di lingkungan UPG Sekretariat

Jenderal.

: UPG Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada

Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Menteri

Perhubungan melalui UPG Utama.

- 5 -

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

UPG dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran

(DIPA) Sekretariat Jenderal.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd

DJOKQ SASONO

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;

2. Menteri Sekretaris Negara;

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

6. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di

lingkungan Kementerian Perhubungan;

7. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

I H.. SH, DESS Muda (IV/c)

1023 199203 1 003

- 6 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARISJENDERAL KEMENTERIANPERHUBUNGAN NOMOR KP 1054 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PENGENDALIANGRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Penanggung Jawab Sekretaris Jenderal

Ketua merangkap anggota : Kepala Biro Kepegawaian dan

Organisasi

Wakil Ketua I merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum

Wakil Ketua II merangkap

Anggota

: Kepala Biro Perencanaan

Wakil Ketua III merangkap

Anggota

: Kepala Biro LPPBMN

Wakil Ketua IV merangkap

Anggota

: Kepala Biro Umum

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Keuangan

Sekretaris II Merangkap Anggota : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi

Publik

Sekretaris III Merangkap Anggota : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Sekretaris IV Merangkap Anggota : Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan

Kelembagaan Internasional

Sekretaris V Merangkap Anggota : Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi

Berkelanjutan

- 7 -

Anggota : 1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10

11

12

Kepala Bagian Mutasi,

Kesejahteraan dan Disiplin

Pegawai, Biro Kepegawaian dan

Organisasi

Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian

dan Organisasi

Kepala Bagian Perjanjian dan

Advokasi, Biro Hukum

Kepala Bagian Pentarifan dan

Pelaporan, Biro Perencanaan

Kepala Bagian Layanan Pengadaan

Transportasi Laut dan Penunjang,

Biro LPPBMN

Kepala Bagian Layanan Pengadaan

Transportasi Darat, Udara, dan

Perkeretaapian, Biro LPPBMN

Kepala Bagian Rumah Tangga,

Biro Umum

Kepala Bagian Akuntansi Biro

Keuangan

Kepala Bagian Media Massa dan

Opini Publik, Biro Komunikasi

dan Informasi Publik

Kepala Bagian Publikasi dan

Pelayanan Informasi, Biro

Komunikasi dan Informasi

Publik

Kepala Bidang Operasional Data

dan Operasional, Pustikom

Kepala Bidang Kerjasama

dalam Negeri, PFKKI

- 8 -

13. Kepala Bidang Tata Kelola

Sistem Pelayanan Prasarana

Transportasi, PPTB

14. Sekretaris Mahkamah Pelayaran

15. Kepala Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama,

Sekretariat KNKT

B. TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggungj awab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di

lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

2. KETUA

a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan unit

pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan;

b. menjamin terlaksananya kegiatan pengendalian gratifikasi dengan

baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

c. bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

kepada Menteri Perhubungan.

3. WAKIL KETUA

Membantu pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan

unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan.

- 9 -

4. SEKRETARIS

Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan

unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan.

5. ANGGOTA

a. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian

gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultansi dengan KPK dalam

pelaksanaan pengendalian gratifikasi;

c. menyiapkan bahan informasi dan perangkat yang dibutuhkan

untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan;

d. menyiapkan dan melaksanakan penerimaan, pencatatan, dan

reviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian Perhubungan;

e. menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi

efektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian Perhubungan secara menyeluruh;

f. menyiapkan dan melaksanakan perumusan petunjuk lebih lanjut

apabila diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di

lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

g. menyiapkan dan melaksanakan pengendalian gratifikasi di

lingkungan Sekretariat Jenderal;

h. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan dan pengembangan

sistem berbasis teknologi informatika dan komunikasi mengenai

pelaporan dan/atau pencatatan berkoordinasi dengan unit

terkait;

i. mengusulkan pembentukan Tunas Integritas di lingkungan

Kementerian Perhubungan;

- 10 -

j. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengendalian

gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal melalui media

internal; dan/atau

k. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan UPG Eselon I

dan UPG UPT dalam melaksanakan bimbingan teknis

pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan.

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd

DJOKQ SASONO

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya

1IRO HUKUM,

I H.. SH, DESS Muda (IV/c)

1023 199203 1 003