Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PERKANTORAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa program kerja
dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran
strategis dimaksud, didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang
yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi UKM. Salah satu kegiatan
penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Kegiatan Penyediaan Jasa,
Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran. Dengan terlaksananya kegiatan ini
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif, dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
7. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 45/DPA/2020 tentang
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun Anggaran 2020.
C. TUJUAN
Maksud dan tujuan Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di
lingkungan Dinas Koperasi UKM
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran adalah
di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1.
Januari –
Desember
2020
Penyediaan ATK
Penyediaan
Komponen Listrik
Penyediaan bahan
dan peralatan
kebersihan
Penyediaan bahan
dan perlengkapan
rumah tangga
Pembayaran
rekening telpon,
listrik dan air
Pembayaran
rekening surat kabar
Pembayaran gaji
THL
Pembayaran pajak
kendaraan dinas
Pembayaran barang
cetakan dan fotokopi
Pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
OPD
Rekanan
35
orang
rekanan
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
Penyediaan Jasa
kebersihan kantor
G. KELUARAN (OUTPUT)
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Kegiatan
penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi :
1. Pengadaan dokumen/jilid;
2. Jumlah tagihan telepon terbayar;
3. Jumlah tagihan listrik terbayar;
4. Jumlah tagihan air terbayar;
5. Jasa kebersihan dibayar;
6. Jumlah mobil dinas terbayar pajaknya;
7. Jumlah motor dinas terbayar pajaknya;
8. Jumlah laptop yang terfasilitasi pemelihaarannya;
9. Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya;
10. Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemelihaarannya;
11. Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya;
12. Jumlah LCD Proyektor yang terfasilitasi pemeliharaannya;
13. Jumlah genset yang terfasilitasi pemeliharaannya;
14. Jumlah alat tulis kantor;
15. Jumlah barang cetakan;
16. Jumlah fotokopi;
17. Jumlah komponen listrik tersedia;
18. Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor;
19. Jenis data (arsip persuratan);
20. Jumlah tagihan surat kabar dibayar;
21. Jumlah almari kecil yang terbeli;
22. Jumlah rak buku untuk kelengkapan showroom terbeli;
23. Jumlah metting desk yang terbeli;
24. Jumlah floor standing computer untuk showroom yang terbeli:
25. Jumlah kursi pelayanan yang terbeli;
26. Jumlah manekin yang terbeli;
27. Jumlah meja pelayanan yang terbeli;
28. Jumlah meja kursi tamu untuk showroom yang terbeli;
29. Jumlah dispenser showroom yang terbeli;
30. Jumlah pigura yang terbeli;
31. Jumlah taplak yang terbeli;
32. Jumlah produk UMKM yang akan dipajang;
33. Jumlah peralatan boga yang terbeli;
34. Jumlah rak arsip besi yang terbeli;
35. Jumlah rak pajang kelengkapan showroom yang terbeli.
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul. Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di Sekretariat sebagai
PPTK Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran.
Dinas Koperasi UKM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi,
tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71
Tahun 2016. Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari Sekretariat dan 2 bidang yaitu
Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi
terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina
Usaha. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Pengembangan Produk dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 402.156.000,00.
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KOORDINASI DAN KONSULTASI
A. LATAR BELAKANG
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa program kerja
dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran
strategis dimaksud, didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang
yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi UKM. Salah satu kegiatan
penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh
kegiatan terkait dengan urusan perkantoran antara lain penyediaan jamuan rapat
dan tamu serta fasilitasi perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara efektif, dan
efisien.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
7. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 45/DPA/2020 tentang
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun Anggaran 2020.
C. TUJUAN
Maksud dan tujuan Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
sebagai berikut :
- Terlaksananya Penyediaan makan minum untuk rapat dan tamu
- Terfasilitasinya perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam
waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi adalah di
Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Jawa dan Luar Jawa.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1.
Januari –
Desember
2020
Penyediaan makan
minum rapat dan
tamu
Fasilitasi perjalanan
rapat, konsultasi dan
koordinasi
OPD
35
orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Kegiatan
penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi :
1. Jumlah makanan minum tersedia untuk rapat dan tamu;
2. Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu
3. Jumlah rapat , konsultasi, dan koordinasi dalam daerah
4. Jumlah rapat , konsultasi, dan koordinasi dalam daerah
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul. Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di Sekretariat sebagai
PPTK Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
Dinas Koperasi UKM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi,
tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71
Tahun 2016. Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari Sekretariat dan 2 bidang yaitu
Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi
terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina
Usaha. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Pengembangan Produk dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 114.005.000,00.
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang akan dilaksanakan
pada tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum,
tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN/PEMBANGUNAN SARANA PRASANA PERKANTORAN
A. LATAR BELAKANG
Sarana dan prasarana kantor adalah bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat
penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum.
Tersedianya bangunan dan fasilitas gedung kantor yang memadai merupakan salah
satu bagian dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Dengan telah selesainya pembangunan gedung kantor Dinas Koperasi UKM pada
tahun 2018, masih diperlukan kelengkapan fasilitas gedung diantaranya Pembuatan
showroom (Tempat pajang) produk UMKM. Dalam rangka menciptakan bangunan
gedung kantor dengan fasilitas yang memadai, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah telah menganggarkan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana
Perkantoran berupa penyempurnaan interior Shoowroom (Tempat pajang) produk
UMKM dalam DPA Tahun Anggaran 2020.
Diharapkan dari kegiatan ini dapat lebih melengkapi fasilitas gedung dan sarana
prasarana yang dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas maupun
pelayanan terhadap masyarakat.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
4. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 45/DPA/2020
tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Tahun Anggaran 2020.
C. TUJUAN
MAKSUD PEKERJAAN :
Menyediakan sarana prasarana gedung kantor yang memadai berupa Showroom
(Tempat Pajang) produk UMKM.
TUJUAN PEKERJAAN :
Memenuhi kebutuhan dan fasilitas kantor berupa showroom (Tempat Pajang)
produk UMKM,.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembuatan Showroom direncanakan pada Bulan Maret 2020.
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pembuatan Showroom (Tempat Pajang) adalah di Dinas Koperasi
UKM Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1 Februari
2020 Tahap persiapan
Dinas
Koperasi
UKM
35
orang
2 Februari -
Maret 2020
Pembuatan
Shoowroom Produk
UMKM
Dinas
Koperasi
UKM dan
rekanan
1
Penyedia
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran adalah Pembuatan Shoowroom (Tempat Pajang) Produk UMKM
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana Prasasarana Perkantoran
adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas
Koperasi UKM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun
2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha. Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pengembangan Produk
dan Seksi Promosi dan Pemasaran. Subbagian Umum sebagai salah satu
subbagian di Sekretariat sebagai PPTK Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana
Prasasarana Perkantoran.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana Prasasarana
Perkantoran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 70.176.000,00.
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada
tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan,
waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA PRASANA PERKANTORAN
A. LATAR BELAKANG
Sarana dan prasarana kantor adalah bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat
penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum.
Tersedianya bangunan dan fasilitas gedung kantor yang memadai merupakan salah
satu bagian dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Dalam rangka menciptakan bangunan gedung kantor aman dan nyaman, Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menganggarkan kegiatan
pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kantor yang terdiri dari pemeliharaan
gedung kantor, taman, kendaraan dinas, dan Air conditioner (AC) dalam DPA
Tahun Anggaran 2020.
Diharapkan dari kegiatan ini dapat lebih melengkapi fasilitas gedung dan sarana
prasarana yang dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas maupun
pelayanan terhadap masyarakat.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
18. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 45/DPA/2020
tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Tahun Anggaran 2020.
C. TUJUAN
MAKSUD PEKERJAAN :
Menyediakan sarana prasarana gedung kantor yang memadai, aman, nyaman
dengan melakukan pemeliharaan gedung kantor, AC dan juga pemeliharaan
kendaraan dinas agar siap pakai.
TUJUAN PEKERJAAN :
Memenuhi kebutuhan dan fasilitas kantor diantaranya gedung kantor yang aman
dan nyaman, kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan perlengkapan gedung
kantor lainnya.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran adalah di
Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1. Feb dan Juli
2020
Pemeliharaan
gedung
OPD
Pihak
ketiga
35 orang
Pihak
Ketiga
2.
Jun dan Okt
2020
Pemeliharaan AC
Pihak
ketiga
Pihak
ketiga
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
3.
April 2020
Pemeliharaan
taman
OPD
Pihak
ketiga
35 orang
dan pihak
ketiga
4.
Januari –
Desember
2020
Pemeliharaan
Kendaraan dinas
OPD
Pihak
Ketiga
35 orang
Pihak
Ketiga
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :
1. Terpeliharanya gedung kantor
2. Terpeliharanya taman
3. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
4. Air conditioner (AC) yang dipelihara
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran
adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas
Koperasi UKM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun
2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha. Bidang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pengembangan Produk dan Seksi
Promosi dan Pemasaran. Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di
Sekretariat sebagai pelaksana tugas kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana
Prasarana Perkantoran.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 77.300.000,00.
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada
tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan,
waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) diamanatkan bahwa setiap pegawai ASN untuk melaksanakan tugas publik,
tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Dalam pelaksanaan tugas
tersebut, diperlukan manajemen ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bagian dalam
manajemen ASN adalah pengembangan karir pegawai yang perlu dilakukan secara
baik, yaitu melalui seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan
prinsip fairness, penggajian, reward and punishment berbasis kerja,standar integritas
dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien,
serta melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 bahwa pengisian
jabatan baik pimpinan tinggi utama, madya maupun pratama pada kementerian,
kesekretariatan lembaga Negara, lembaga non struktural dan instansi Daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan SDM Aparatur merupakan salah satu area perubahan dalam
Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan
pegawai negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip
pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance) serta berkinerja tinggi.
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan berkinerja tinggi, diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang dalam
pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan
berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam penyelenggaraan
pemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, serta
terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
B. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo.
Undang-undang Nomor 43Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi
c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
dan Jangka menegah Tahun 2012-2014.
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.5.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
C. TUJUAN
Diperolehnya persamaan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pelayanan
administrasi kepegawaian yang lebih baik dan terciptanya komitmen bersama dari
para pejabat pengelola kepegawaian dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara
yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember
2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah adalah di Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1.
Januari –
Desember
2020
Pembuatan Gaji
Berkala
Pembuatan Usulan
Kenaikan Pangkat
Pembuatan Surat
Usulan Pensiun
Pegawai
OPD
BKPPD
35 orang
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
Ijin cuti, tugas belajar,
rekap absensi, buku
kerja dll
2. Januari 2020
Pembuatan KP4, SKP
2020 dan Penilaian
SKP 2019, Surat
perjanjian Kerja THL
OPD 35 orang
3.
Januari –
Desember
2020
Penataan file pegawai OPD 35 orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah adalah tercapainya Penataan Manajemen ASN
melalui tata kelola pelayanan administrasi kepegawaian yang terpadu dan berkinerja
tinggi. Tolok Ukur kinerjanya adalah jumlah ASN dan Non ASN yang tertangani.
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi UKM dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan
mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari Sekretariat dan 2 bidang yaitu Bidang
Koperasi dan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri
dari 2 seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha.
Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Pengembangan Produk dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di Sekretariat mempunyai tugas
diantaranya Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah dan Pengembangan Kapasitas Aparatur.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp
4.000.000,00 yang akan digunakan untuk fasilitasi administrasi kepegawaian PNS
dan Non PNS.
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, dan memuat informasi
mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR
A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) diamanatkan bahwa setiap pegawai ASN untuk melaksanakan tugas publik,
tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Dalam pelaksanaan tugas
tersebut, diperlukan manajemen ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bagian dalam
manajemen ASN adalah pengembangan karir pegawai yang perlu dilakukan secara
baik, yaitu melalui seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan
prinsip fairness, penggajian, reward and punishment berbasis kerja,standar integritas
dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien,
serta melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 bahwa pengisian
jabatan baik pimpinan tinggi utama, madya maupun pratama pada kementerian,
kesekretariatan lembaga Negara, lembaga non struktural dan instansi Daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi,kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan SDM Aparatur merupakan salah satu area perubahan dalam
Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan
pegawai negeri yang berintegritas danmenjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan
tugas pemerintahan yang baik (good governance) serta berkinerja tinggi.
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan berkinerja tinggi, diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang dalam
pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan
berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam penyelenggaraan
pemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, serta
terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo.
Undang-undang Nomor 43Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara;2.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
dan Jangka menegah Tahun 2012-20144.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.5.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
C. TUJUAN
Diperolehnya persamaan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pelayanan
administrasi kepegawaian yang lebih baik dan terciptanya komitmen bersama dari
para pejabat pengelola kepegawaian dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara
yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur direncanakan dilaksanakan pada
Bulan April 2020.
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur adalah di Propinsi Daerah
istimewa Yogyakarta/Jawa Tengah.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1. April 2020 Pelaksanaan
Outbound
Dinas
Koperasi
UKM
34 orang
2. Juni 2020
Pengiriman peserta
diklat
OPD 1 orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur adalah Jumlah ASN
dan Non ASNyang mengikuti outbound dan jumlah ASN yang didikirim mengikuti
diklat/bimtek.
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur adalah Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi UKM dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan
mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari Sekretariat dan 2 bidang yaitu Bidang
Koperasi dan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri
dari 2 seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha.
Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Pengembangan Produk dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di Sekretariat adalah sebagai
pelaksana kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp 20.430.000,00.
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah dan Pengembangan Kapasitas Aparatur yang akan dilaksanakan
pada tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum,
tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
A. LATAR BELAKANG
Setiap organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai
bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran kegiatan. Laporan
Keuangan yang disusun terdiri dari Laporan Keuangan bulanan, Laporan
Semesteran dan laporan Akhir Tahun. Laporan Keuangan Bulanan memuat realisasi
anggaran dalam pereode 1 bulan, sedangkan laporan keuangan semesteran
menyajikan laporan keuangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dalam 1 semester, termasuk didalamnya prognosis untuk enam bulan
berikutnya. Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun setiap akhir tahun yang
menyajikan informasi secara lengkap mengenai transaksi keuangan, perubahan
aset, persediaan maupun informasi lain yang terjadi selama 1 tahun berkenaan.
Laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi UKM, disusun untuk
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun
politik.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020;
18. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 45/DPA/2020
tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Tahun Anggaran 2020.
C. TUJUAN
Laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi UKM, disusun untuk
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun
politik.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam
waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Perencanaan Kinerja adalah di Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1.
Januari –
Maret 2020
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun 2019
OPD
35
orang
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
2
Januari –
Desember
2020
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan
OPD
35
orang
2. Juli 2020
Penyusunan Laporan
Keuangan
Semesteran
OPD
35
orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :
1. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
2. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
3. Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PD adalah Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi UKM dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan
mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha. Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pengembangan Produk
dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu subbagian di Sekretariat
mempunyai tugas diantaranya penyusunan Laporan Keuangan PD.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2020 sebesar 58.792.000,00 (Lima puluh delapan juta tujuh ratus
sembilan puluh dua ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Bulanan;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada
tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan,
waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
A. LATAR BELAKANG
Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelayanan organisasi pemerintah. UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan kepada para penyelenggara pelayanan untuk
menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Namun demikian, sejauh ini kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sebagaimana dirasakan oleh
masyarakat, belum menunjukkan kualitas pelayanan prima. Selama ini, umumnya
masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada
masyarakat cenderung kurang dan bahkan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari
masih banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat kepada aparatur pemerintah
yang memberikan layanan kepada masyarakat.
Salah satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan
aparatur pemerintah karena sesuatu urusan adalah selain berbelit-belit akibat birokrasi
yang kaku, juga perilaku oknum aparatur yang memberikan layanan kepada masyarakat
kadang kala kurang bersahabat sehingga tidak kurang terjadi perang mulut dan bahkan
kadang kala hingga ke fisik tidak dapat terhindarkan antara oknum aparat dengan oknum
masyarakat yang merasa dirugikan. Realita yang demikian ini, memerlukan kepedulian
dari kalangan aparatur, sehingga dalam memberikan layanan kepada masyarakat benar-
benar prima. Keprimaan ini pada gilirannya akan mendapatkan pengakuan atas kualitas
pelayanan yang datang dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu dikaji secara
mendalam tentang kategori pelayanan yang memuaskan masyarakat pelanggan agar
sesuai dengan perubahan masyarakat yang cenderung tak terhindarkan. Cakupan
pelayanan publik dalam kegiatan ini antara lain Penyusunan SP/SOP, Survey IKM dan
RTP.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) di Lingkungan Pemerintah
KabupatenGunungkidul;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kab. Gunungkidul
C. TUJUAN
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan pelayanan data dan
informasi bagi pengguna layanan pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul.
Dengan adanya data dan informasi yang memadai diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi para pengguna layanan.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari
2020 s/d Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi adalah di Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1. Januari 2020
Menyusun SPIP
OPD
35
orang
2. Jul - Sept
2020 Menyusun SP/SOP
OPD
35
orang
3. Jan- Juli
2020
Pelaksanan survey
IKM dan penyusunan
hasil survey IKM
semester I
OPD
35
orang
4. Jul- Des
2020
Pelaksanan survey
IKM dan penyusunan
hasil survey IKM
semester II
OPD
35
orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi adalah sebagai berikut :
1. Dokumen SPIP
2. Dokumen SP/SOP
3. Dokumen Hasil Survey IKM
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi UKM dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha. Bidang Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pengembangan Produk dan Seksi
Promosi dan Pemasaran. Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di Sekretariat
mempunyai tugas diantaranya Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp 4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk :
1. Penyusunan dokumen SP/SOP
2. Penyusunan dokumen hasil survey IKM
3. Penyusunan dokumen SPIP
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan
Pengendalian Internal Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, dan
memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PERENCANAAN KINERJA
A. LATAR BELAKANG
Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan jangka
panjang, menengah maupun tahunan sangat menentukan keberhasilan pencapaian
tujuan suatu organisasi Perangkat Daerah. RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah yang telah tersusun merupakan dasar untuk menyusun
perencanaan tahap selanjutnya, yaitu rencana Kerja yang merupakan dokumen
perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan
disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan dan akan
dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.
Rencana Kerja (Renja) yang akan disusun pada tahun 2020 adalah Renja
2020 yang merupakan dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun
dan berisi program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 disertai
pendanaan indikatif ntuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, dengan
memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di
daerah. Dokumen perencanaan yang disusun setelah Renja adalah Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana
Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (LkjIP), Perjanjian Kinerja PD, dan Draft Renstra.
Namun demikian dalam perjalanannya dokumen-dokumen perencanaan
tersebut bisa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan menyesuaikan dengan
perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan dan masyarakat
sehingga kemudian disusunlah Renja Perubahan, Rencana Kerja Anggaran
Perubahan (RKAP), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan
ROPK Perubahan dan Perubahan Perjanjian Kinerja PD.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 050/5257 tentang Pedoman
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah,
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2020;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2019;
18. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 45/DPA/2019
tentang Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah Tahun Anggaran 2019.
C. TUJUAN
Maksud penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja adalah untuk
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja instansi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020. Tujuan penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020
adalah :
1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul;
2. merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Koperasi UKM
Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2020;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Koperasi UKM Tahun 2021
4. Meningkatkan mutu nilai LKjIP Bupati dan OPD.
RKA digunakan sebagai dokumen rencana kebutuhan anggaran untuk kegiatan
yang akan dilakukan pada tahun berkenaan. ROPK dipergunakan sebagai acuan
dan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan. LkjIP dimaksudkan sebagai alat
pengendali, alat penilaian kinerja agar dapat meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja PD
adalah merupakan kontrak kerja berisi target-target yang harus dipenuhi oleh
pelaksana program dan kegiatan. Sedangka Renstra merupakan dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD maupun
Renja.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Perencanaan Kinerja dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d
Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Perencanaan Kinerja adalah di Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1. Januari –
Maret 2020
Penyusunan
Dokumen Perjanjian
Kinerja PD dan RKT
2020
Penyusunan Renja
2021
Penyusunan Hasil
Forum Gabungan PD
Penyusunan
Realisasi Rencana
Aksi 2019
Penyusunan LKjIP
2019
Penyusunan ROPK
2020
Penyusunan DPA
2020
Penyusunan
Perjanjian Kinerja
2020
Tim
OPD
35
2.
Juni-
September
2020
Penyusunan RKA
2021
Penyusunan RKA
Perubahan 2020
Penyusunan Draft
Renstra 2021-2026
Tim
OPD
35
orang
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
3.
Oktober-
Nopember
2020
Penyusunan DPPA
2020
Penyusunan
Perubahan Renja
2020
Penyusunan
Perubahan Perjanjian
Kinerja
Tim
OPD
35
orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :
1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan
2. Dokumen RKA dan RKA Perubahan
3. Dokumen Hasil Forum Gabungan PD
4. DPA dan DPPA
5. LKjIP
6. ROPK
7. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja PD
8. Draft Renstra PD 2021 – 2026
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Perencanaan Kinerja PD adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi UKM dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan
mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha. Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pengembangan Produk
dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu subbagian di Sekretariat
mempunyai tugas diantaranya penyusunan Perencanaan Kinerja PD.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp 47.300.000,00 (Empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu
rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Penyusunan dokumen LKjIP 2019;
2. Penyusunan Renja dan Perubahan Renja;
3. Penyusunan DPA dan DPPA;
4. Penyusunan ROPK dan ROPK Perubahan;
5. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja 2020 dan RKT
6. Penyusunan Hasil Forum Gabungan PD
7. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja PD
8. Penyusunan draft Renstra
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada
tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan,
waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PERANGKAT DAERAH
A. LATAR BELAKANG
Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang
menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti
yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada
interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini,
istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang
berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Pengelolaan Data
dan Sistem Informasi dalam Perangkat Daerah sangat penting dilakukan karena
data dan informasi merupakan bagian penting dalam sebuah pelaksanaan
pekerjaan. Oleh karena itu keberhasilan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh
ketersediaan informasi dan data yang ada.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
C. TUJUAN
Pengelolaan Data dan Informasi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan data
dan informasi bagi pengguna layanan pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul. Dengan adanya data dan informasi yang memadai diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi para pengguna layanan.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2020 s/d Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi adalah di Dinas Koperasi UKM
Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1.
Januari –
Desember
2020
Pelayanan data dan
informasi
Upload kegiatan,
penguman, berita ke
dalam website
Perangkat Daerah
OPD
Operator
35
orang
2 Juli – Sept
2020 Pembuatan profil PD OPD
35
orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi adalah sebagai berikut :
1. Dokumen Profil PD
2. Hasil Upload Website
3. Pelayanan data di bidang koperasi dan UMKM
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas
Koperasi UKM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun
2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha. Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pengembangan Produk
dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu subbagian di Sekretariat
mempunyai tugas diantaranya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020 sebesar 5.500.000,00 (Lima juta lima ratus rupiah)
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGENDALIAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH
A. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu
kepada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good
governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bebas KKN, yang membawa implikasi adanya suatu sistem pengelolaan
keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Sistem
Pengendalian Internl (SPI) dalam mengelola keuangan negara/daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap
pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Selanjutnya sebagai
wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagai instansi
penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul wajib
melaksanakan pengendalian terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan
yang terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Salah satu diantaranya adalah
Penyusunan Laporan Pengendalian Program Kegiatan Bulanan dan Monitoring
Evaluasi setiap triwulan.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) di Lingkungan Pemerintah
KabupatenGunungkidul;
C. TUJUAN
Pengendalian Internal dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan
para pegawai di lingkungan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul dalam
rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah
kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan
Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya laporan
pengendalian program dan kegiatan serta monev berkala diharapkan
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dimonitoring secara
berkala, kemudian dievaluasi kelebihan dan kekurangannya. Selain itu dapat
diketahui sejauhmana pencapaian realisasi fisik dan keuangan pada setiap
bulannya sesuai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan atau belum.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pengendalian Internal dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d
Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pengedalian Internal adalah di Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas
Pihak
Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1. Januari 2020
Penyusunan Laporan
E Monev Triwulan IV
Tahun 2019
Tim
OPD
35
orang
2.
Januari –
Desember
2020
Penyusunan Laporan
TEPPA
2. April 2020
Penyusunan Laporan
Emonev Triwulan I
Tim
OPD
35
orang
3. Juli 2020
Penyusunan Laporan
Emonev Triwulan II
Tim
OPD
35
orang
4 Oktober 2020 Penyusunan Laporan
E Monev Triwulan III
Tim
OPD
35
orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pengendalian Internal adalah sebagai berikut :
1. Dokumen Laporan Pengendalian Program Kegiatan
2. Dokumen E Monev
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi
UKM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata
kerja berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha. Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pengembangan Produk
dan Seksi Promosi dan Pemasaran. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
sebagai salah satu subbagian di Sekretariat mempunyai tugas diantaranya
penyusunan Pengendalian Internal PD.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan pengendalian Internal bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar
2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan
untuk:
1. Penyusunan dokumen Laporan Pengendalian Program Dan Kegiatan (TEPPA)
2. Penyusunan Laporan E Monev
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada
tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan,
waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam
perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar
menerapkan perinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian
Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom,
partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan
untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama
dalam kehidupan ekonomi rakyat.
Pemerintah, baik di pusat maupun didaerah, menciptakan dan mengembangkan
iklim sertakondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.
Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan
kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan
ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga
dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah
berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha
lainnya. Hal tersebutdilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi
nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.Namun demikian hal
ini menuntut kesiapan koperasi itu sendiri.
Permasalahan yang umum dihadapi koperasi yaitu faktor internal koperasi, seperti
SDM pengelola dan pengurus koperasi kurang kompeten, pengelolaan koperasi
yang masih belum profesional, rendahnya tingkat partisipasi anggota, dan juga
tingkat kepatuhan yang masih rendah. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi koperasi sehingga dapat lebih menjamin
terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945.
Didalam implementasi berdasar undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan koperasi untuk koperasi dengan
cakupan wilayah keanggotaan kabupaten adalah merupakan kewenangan
pemerintah kabupaten. Dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan
Perundang-undangan yang terkait dengan perkoperasian. Dan di kabupaten
Gunungkidul sebagai pelaksana teknis dibidang koperasi adalah Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Peraturan Presiden nomor 04 tahun 1994 Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan PAD Koperasi
3. Peraturan Presiden nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh
Pemerintah
4. Peraturan Presiden nomor 09 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan USP
Koperasi
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor 9 tahun
2018 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Koperasi
6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
13/Per/M.KUKM/IX/2015tentang Pedoman Akuntansi USP oleh Koperasi
8. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang USP oleh Koperasi
9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi
10. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Rapat Anggota Tahunan
11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02
/Per/M.KUKM/ II /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik
Indonesianomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017TentangPelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
C. TUJUAN
Maksud pembinaan dan pengawasan koperasi adalah untuk mencapai tambahan
jumlah koperasi aktif dan sehat secara usaha untuk usaha simpan pinjam. Kegiatan
pembinaan dan pengawasan koperasi dilaksanakan selama tahun 2020, dari bulan
Januari hingga Desember.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengahtahun 2020 adalah :
1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembinaan usaha koperasi Dinas Koperasi
UKM Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2020;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Koperasi UKM Tahun 2020;
4. RKA digunakan sebagai dokumen rencana kebutuhan anggaran untuk kegiatan
yang akan dilakukan pada tahun berkenaan.
5. ROPK dipergunakan sebagai acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan
pekerjaan.
6. LkjIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilaian kinerja agar dapat
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2020 s/d Desember 2020).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah di Kabupaten
Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan Pihak Terkait Volume Ket
1. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
Januari s.d Desember
Tim
Koperasi
150 Koperasi
2. Bedah Koperasi Februari s.d. September
Satgas Pengawasan
Koperasi
15 koperasi
3. Lomba Tangkas Trampil bagi Siswa
Juni Tim
Koperasi
2 kali
5. Sosialisasi Koperasi Januari s.d Desember
Tim
Koperasi
20 kelompok
6. Penilaian Kesehatan KSP/USP
Januari s.d. Juni
Tim
Koperasi
150 koperasi
7. Pendampingan pra RAT
November s.d. Desember
Tim
Koperasi
50 koperasi
8. Penilaian Koperasi Berprestasi
Februari s.d. Juli
Tim
Koperasi
15 koperasi
9. Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi
April dan Juni Dinas
Koperasi 60 orang
10. Diklat Auditing Maret Dinas
Pedamping 25 orang
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan Pihak Terkait Volume Ket
DAK
Koperasi
11 Diklat Dewan Pengawas Syariah
Juni
Dinas
Pedamping DAK
Koperasi
25 orang
12 Diklat Marketing Agustus
Dinas
Pedamping DAK
Koperasi
30 orang
13 Diklat AMT Juni
Dinas
Pedamping DAK
Koperasi
30 orang
14 Diklat Pengelolaan USP
Oktober
Dinas
Pedamping DAK
Koperasi
60 orang
15 Diklat Manajer September
Dinas
Pedamping DAK
Koperasi
30 orang
16 Diklat Akuntansi April
Dinas
Pedamping DAK
Koperasi
25 orang
17 Diklat Komputerisasi
Juli
Dinas
Pedamping DAK
Koperasi
30 orang
18 Pelatihan Akuntansi Februari Dinas
Koperasi
1 paket (PIS)
F. KELUARAN
Keluaran dari Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Koperasiadalah sebagai
berikut :
1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi koperasi diwilayah kabupaten
Gunungkidul
2. Terlaksananya pemeriksaan/bedah terhadap koperasi diwilayah kabupaten
Gunungkidul
3. Lomba Tangkas Trampil perkoperasian bagi Siswa ditingkat SMP dan SMA
4. Terlaksananya Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat/pra
koperasi
5. Terlaksananya penilaian kesehatan bagi Koperasi Ismpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjamdiwilayah kabupaten Gunungkidul
6. Terlaksananya pendampingan pra RAT bagi koperasi yang akan melaksanakan
RAT diwilayah kabupaten Gunungkidul
7. Terlaksananya Penilaian koperasi berprestasi diwilayah kabupaten
Gunungkidul
8. Meningkatnya wawasan SDM koperasi terkait dengan pengelolaan keuangan
berbasis IT/komputer
9. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dalam bidang akuntansi koperasi
10. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dalam bidang auditing atau
pengawasan
11. Meningkatnya kapasitas dan wawasan Dewan Pengawas Syariah
12. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi terkait dengan penilaian kesehatan
KSP/USP
13. Meningkatnya wawasan SDM pengelola terkait kompetensi marketing
14. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi terkait AMT
15. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi terkait pengelolaan Usaha Simpan
Pinjam
16. Meningkatnya wawasan SDM pengelola terkait kompetensi manajer
17. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi SHS KUD Krambilsawit dalam bidang
akuntansi koperasi
G. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Perencanaan Kinerja PD adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi UKM dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan
mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha. Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pengembangan Produk
dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksankan pembinaan
kelembagaan dan pengawasan koperasi.
H. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasibersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020 sebesar 423.925.000.00 (Empat ratus dua puluh tiga juta sembilan
ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
2. Bedah Koperasi
3. Lomba Tangkas Trampil bagi Siswa
4. Sosialisasi Koperasi
5. Penilaian Kesehatan KSP/USP
6. Pendampingan pra RAT
7. Penilaian Koperasi Berprestasi
8. Diklat Akunting
9. Diklat Auditing
10. Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi
11. Diklat Dewan Pengawas Syariah
12. Diklat Marketing
13. Diklat Komputerisasi
14. Diklat AMT
15. Diklat Pengelolaan USP
16. Diklat Manajer
17. Diklat Akuntansi Krambilsawit
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang akan dilaksanakan pada
tahun 2020, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan,
waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK,
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI
KEGIATAN PEMBINAAN USAHA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
A. Latar Belakang
Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang didirikan
berdasarkan kepentingan dan tujuan yang sama dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka anggota koperasi diharapkan dapat mengikuti
perkembangan kehidupan anggota dan lingkungan dunia usaha serta mampu
mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada.
Jumlah koperasi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Gunungkidul sampai dengan 31 Desember 2019 sejumlah 260
koperasi. Dari jumlah tersebut ada 196 koperasi yang aktif melaksanakan
kegiatan usaha dilihat dari adanya laporan rapat anggota tahunan. Seiring
dengan kemajuan teknologi dan persaingan usaha yang semakin meningkat,
koperasi dituntut untuk dapat bersaing dan mengembangkan usahanya. Namun
koperasi terkendala pada kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang
ada pada koperasi.
Untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di
bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah berupaya memberikan fasilitasi
dan pembinaan usaha koperasi melalui sosialisasi, pendampingan usaha,
pembinaan dan pelatihan, sehingga ke depan mampu bersaing dengan pasar
global yang pada akhirnya koperasi mampu bertahan dan hidup dengan jati
dirinya sebagai gerakan ekonomi rakyat.
B. Dasar Hukum
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagiamana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 1994 Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan PAD Koperasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
oleh Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi USP oleh Koperasi;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 02 /Per/M.KUKM/ II /2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Rapat Anggota Tahunan;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan
Koperasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
C. Tujuan
Tujuan program peningkatan kapasitas koperasi pada kegiatan
pembinaan usaha koperasi adalah untuk memfasilitasi dan mengetahui kegiatan
usaha koperasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul melalui sosialisasi,
pendampingan usaha, pembinaan dan pelatihan supaya kualitas sumber daya
manusia dalam pengelolaan usaha koperasi dapat berjalan sesuai dengan
ketentuan yang ada sehingga memberikan manfaat kepada anggota dan
masyarakat pada umumnya.
D. Ruang Lingkup
Peningkatan Kapasitas Koperasi melalui kegiatan pembinaan usaha koperasi
meliputi :
1. Pembinaan usaha koperasi.
2. Diklat Manajemen Usaha koperasi.
3. Diklat Bisnis Plan
4. Diklat pelayanan prima koperasi
5. Diklat digitalisasi koperasi
6. Hari Koperasi Nasional
7. Hari Koperasi Daerah DIY
8. Monitoring Dana Bergulir
9. Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian
E. Waktu Pelaksanaan
Program peningkatan kapasitas koperasi pada Kegiatan Pembinaan Usaha
Koperasi dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020).
F. Lokasi Pelaksanaan
Lokasi Program peningkatan kapasitas koperasi pada Kegiatan Pembinaan
Usaha Koperasi adalah di Kabupaten Gunungkidul.
G. Pelaksana
Pelaksana program peningkatan kapasitas koperasi pada Kegiatan
Pembinaan Usaha Koperasi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Kabupaten Gunungkidul pada Bidang Koperasi Seksi Bina Usaha
yang mempunyai tugas diantaranya melaksanakan pembinaan pengembangan
usaha, pembinaan kemitraan, pembinaan promosi dan pemasaran koperasi,
pembinaan akses permodalan koperasi, pengembangan sarana prasarana
usaha koperasi, dan melaksanakan monitoring terhadap usaha koperasi.
H. Tahapan pelaksanaan kegiatan dan Pihak Terkait
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan Pihak Terkait Volume Ket
1. Pembinaan
Usaha Koperasi Januari s.d
September
Tim/Dinkop
UKM
Koperasi
12 koperasi
120 orang
2.
Diklat
Manajemen
Usaha Maret
Tim/Dinkop
UKM
Koperasi
30 orang
3. Diklat Bisnis Plan September
Tim/Dinkop
UKM
Koperasi
30 orang
4. Diklat Pelayanan
Prima Koperasi Juni
Tim/Dinkop
UKM
Koperasi
30 Orang
5. Diklat Digitalisasi
Koperasi April
Tim/Dinkop
UKM
Koperasi
30 orang
6. Hari Koperasi
Nasional Juli DinkopUKM
2 orang
7. Hari koperasi
Daerah DIY Juli
Tim/Dinkop
UKM
Koperasi
15 orang
8. Monitoring Dana
Bergulir Februari s.d
Oktober
Tim/Dinkop
UKM
Koperasi
75 koperasi
9.
Koordinasi dan
konsultasi ke
Kementerian September
Tim/Dinkop
UKM
2 orang
I. Keluaran
Keluaran dari Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kapasitas SDM untuk pengembangan usaha koperasi
2. Meningkatnya manajemen koperasi dalam mengelola usaha koperasi.
3. Meningkatnya pengetahuan tentang perencanaan usaha koperasi dengan
bisnis plan.
4. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dalam memberikan pelayanan prima
kepada anggota dan masyarakat pengguna jasa koperasi
5. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dibidang digitalisasi usaha
perkoperasian
6. Terlaksananya dalam menghadiri Peringatan Hari Koperasi Nasional.
7. Terlaksananya dalam menghadiri peringatan Hari Koperasi Daerah DIY.
8. Terlaksananya pengamatan perkembangan dan kemajuan dana bergulir di
koperasi serta mengidentifikasi adanya permasalahan dana bergulir
9. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Koperasi dan UKM
RI.
J. Biaya/Sumber Dana
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Koperasi pada Kegiatan Pembinaan
Usaha Koperasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 148.097.500,00
(Seratus empat Puluh delapan Juta Sembilan Puluh tujuh Ribu Lima Ratus
Rupiah).
K. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat sebagai gambaran
umum dan penjelasan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi
yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK,
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PELATIHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
A. LATAR BELAKANG
Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peranan yang penting dalam
perekonomian nasional Indonesia, hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik yang
menyatakan bahwa peranan UMKM terus meningkat baik dari segi jumlah unit usaha,
penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki proporsi 99,9 persen dari total keseluruhan
pelaku dunia usaha di Indonesia. Dari jumlah UMKM tersebut mampu menyerap tenaga
kerja pada kisaran 97,2persen, kontribusi terhadap PDB pun juga meningkat dari tahun ke
tahun.
Mengingat pentingnya peran umkm dalam perekonomian nasional tersebut, maka
pemerintah harus melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha
mikro kecil tersebut. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah
daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan
pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh
dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan pengembangan
adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan
masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian
fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, danmenengah. Pelaku usaha
di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar juga merupakan usaha mikro dan kecil, dimana
pada satu sisi mempunyai peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah serta
terbukti mempunyai ketangguhan dalam berbagai kondisi ekonomi. Namun disisi lain UMKM
di Kabupaten Gunungkidul juga menghadapi banyak permasalahan, yaitu terbatasnya modal
kerja dan kurang memiliki akses permodalan (bankable), kualitas sumber daya manusia,
penggunaan teknologi yang masih relatif sederhana, kurangnya perencanaan, serta
manajemen yang masih sederhana. Dengan berbagai kendala dan permasalahan tersebut,
maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu
perangkat daerah yang diberi tugas untuk membina dan memberdayakan UMKM berusaha
untuk menjadi fasilitator bagi UMKM agar mampu bersaing dengan UMKM di daerah lain
melalui kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM. Kegiatan tersebut memuat
berbagai sub-kegiatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
C. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
adalah :
1. Meningkatkan peran serta usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan
ekonomi nasional
2. Mendorong usaha mikro kecil dan menengah untuk ikut serta dalam mengurangi angka
pengangguran dan kemiskinan
3. Meningkatkan aksesbilitas UMKM pada perbankan dan lembaga keuangan lainnya
4. Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan pelaku usaha mikro kecil dan
menengah
5. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro kecil dalam bidang perencanaan usaha,
pengembangan produk, manajemen usaha dan manajemen pemasaran
D. KELUARAN
Keluaran kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dijabarkan
dalam setiap sub kegiatan sebagai berikut :
No Sub Kegiatan Keluaran (output) Hasil (outcome)
1 Pembinaan
Pengemasan Produk
UMKM
Jumlah UMKM yang mengikuti
pembinaan pengemasan
produk
Meningkatnya keterampilan
UMKM dalam bidang
pengemasan produk
2 Pelatihan PIRT
Jumlah UMKM yang mengikuti
pelatihan PIRT
Meningkatnya pemahaman dan
wawasan peserta tentang PIRT
3 Workshop
Pengembangan UMKM
Jumlah peserta yang mengikuti
workshop UMKM
Meningkatnya pengetahuan
dan kapasitas UMKM
4 Pendataan UMKM Jumlah UMKM yang terdaftar
di database
Tersedianya data UMKM yang
ter-update
5 Sosialisasi Dukungan
Permodalan
Jumlah UMKM yang
mendapatkan sosialisasi
permodalan
Meningkatnya pengetahuan
dan aksesbilitas permodalan
bagi UMKM
6 Pembinaan UMKM
Daerah Wisata
Jumlah UMKM yang terbina di
daerah wisata
Meningkatnya pemahaman dan
wawasan UMKM daerah wisata
7 Pelatihan Business Plan Jumlah UMKM yang terlatih
perencanaan usaha
Meningkatnya kemampuan
UMKM dalam perencanaan
8 Pelatihan Wirausaha
Pemula
Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan wirausaha pemula
Meningkatnya kapasitas UMKM
pemula
9 Diklat Kewirausahaan
bagi UMKM
Jumlah UMKM yang terlatih
tentang kewirausahaan
Meningkatnya pengetahuan
dan jiwa kewirausahaan UMKM
E. PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabarkan
seperti tabel berikut :
No Sub Kegiatan Waktu
Pelaksanaan
Lokasi
Pelaksanaan Sasaran Keterangan
1 Pembinaan
Pengemasan Produk
UMKM
Februari, Juli Kabupaten
Gunungkidul
60 peserta 1 kali
2 Pelatihan PIRT
September Kabupaten
Gunungkidul
40 peserta 1 kali
3 Workshop
Pengembangan UMKM
Agustus Kabupaten
Gunungkidul
100 peserta 1 kali
4 Pendataan UMKM Juni Kabupaten
Gunungkidul
18 kecamatan 1 kali
5 Sosialisasi Dukungan
Permodalan
Januari,
Febrauari, Mei
Banjarejo,
jerukwudel,
kepek, selang
ngestirejo
150 peserta 5 kali
6 Pembinaan UMKM
Daerah Wisata
Januari,
Februari, Juli
Balong, Mulo 90 peserta 3 kali
7 Pelatihan Business Plan Februari Gading 30 peserta 1 kali
8 Pelatihan Wirausaha
Pemula
Maret, Juli,
Agustus,
September
Kabupaten
Gunungkidul
175 orang/
peserta
5 kali
9 Diklat Kewirausahaan
bagi UMKM
Maret, April,
Mei, Juni,
Agustus,
September
Botodayaan,
Jerukwudel,
Logandeng,
Giripanggung,
Wonosari,
Tepus,
Wunung, Gari
240 peserta 8 kali
F. SUMBER DANA
Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Mikro kecil dan Menengah
bersumber dari :
1. Dana APBD
No Sub Kegiatan Volume Kegiatan Keterangan
1 Pembinaan Pengemasan Produk UMKM 2 60 peserta
2 Pelatihan PIRT 1 40 peserta
3 Workshop Pengembangan UMKM 1 100 peserta
4 Pendataan UMKM 1 18 kecamatan
5 Sosialisasi Dukungan Permodalan 5 150 peserta
6 Pembinaan UMKM Daerah Wisata 3 90 peserta
7 Pelatihan Business Plan 1 30 peserta
2. Dana APBD (DAK)
No Sub Kegiatan Volume Kegiatan Keterangan
1 Pelatihan Wirausaha Pemula 5 175 peserta
2 Diklat Kewirausahaan bagi UMKM 8 240 peserta
G. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum serta penjelasan mengenai Kegiatan
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten
Gunungkidul tahun 2020. Dalam Kerangka Acuan Kerja ini memuat latar belakang, dasar
hukum, tujuan, keluaran, pelaksanaan dan sumber dana. Dalam pelaksanaan tiap-tiap sub-
kegiatan selanjutnya dimungkinkan akan dibuat term of reference.
Wonosari, 15 Januari 2020
Seksi Pengembangan Produk
KERANGKA ACUAN KERA (KAK) KEGIATAN
PROMOSI DAN PEMASARAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
A. LATAR BELAKANG
Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta
memiliki banyak potensi bahan baku, baik makanan olahan maupun kerajinan.
Untuk itu promosi merupakan ujung tombak untuk peningkatan usaha . Sukses dan
tidaknya suatu usaha salah satunya ditentukan oleh kegiatan promosi dan
pemasaran.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah.
C. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) adalah :
1. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang
potensial
2. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen
tersebut
3. Untuk menaikkan penjualan serta laba/keuntungan
4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk
lainnya yang sejenis
5. Untuk brending atau membentuk citra produk dimata konsumen sesuai yang
diinginkan
6. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk
7. Pelaku usaha akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan
profit atau keuntungan
D. KELUARAN
No Sub Kegiatan Keluaran (output) Hasil (outcome)
1 Pembinaan
promosi dan
pemasaran
Jumlah UMKM yang
mendapatkan pembinaan
promosi dan pemasaran
Produk UMKM
Meningkatnya pemahaman
dan wawasan peserta
tentang promosi dan
pemasaran Produk UMKM
2 Pameran luar
daerah
Jumlah pelaku usaha
yang mengikuti pameran
keluar daerah
Meningkatnya daya saing
di level nasional maupun
global
3
4
Pameran dalam
daerah
Pameran Harkopda
Jumlah pelaku usaha
yang mengikuti pameran
dalam daerah
Jumlah Pelaku UMKM
yang mengikuti pameran
Harkopda
Meningkatnya pangsa
pasar di tingkat daerah
maupun regional
Meningkatnya pangsa
pasar di tingkat daerah
maupun regional
E. PELAKSANAAN
No Sub Kegiatan Waktu
Pelaksanaan
Lokasi
Pelaksanaan
Sasaran Keterangan
1 Pembinaan
promosi dan
pemasaran
Juni, dan
Oktober
Kabupaten
Gunungkidul
80 UMKM
2 Pameran luar
daerah
Juli,
November
Luar Daerah 2 event Masih
kosong
karena
lokasi
pameran
Harkopnas
belum
ditentukan
3
4.
Pameran Dalam
daerah
Pameran
Harkopda
Maret,
Agustus,
September
Juli
Kabupaten
Gunungkidul
Gunungkidul
6 event
1 event
F. SUMBER DANA
Kegiatan Pembinaan promosi dan pemasaran, Pameran luar daerah dan pameran
dalam daerah semua bersumber dari :Dana APBD
No Sub Kegiatan Volume
Kegiatan
Keterangan
1 Pembinaan Promosi dan pemasaran 2 60 UMKM
2 Pameran Luar daerah 2
3
4.
Pameran dalam daerah
Pameran Harkopda
6
1
G. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini kami buat untuk dapat dijadikan
pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan.
Wonosari, 15 Januari 2020
PPTK