Upload
others
View
45
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KERANGKA ACUAN KERJA PENYEDIAAN RAPAT RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI
KECAMATAN PONJONG
A. Latar Belakang
Dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kecamatan Ponjong dan mewujudkan keterpaduan secara sinergis serta keseimbangan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan Ponjong.
Untuk mengidentifikasi permasalah permasalahan yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan maka di pandang perlu melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
B. Dasar Hukum.
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
C.Tujuan
Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi agar terpenuhi kebutuhan Administrasi perkantoran
D.Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Rapat – Rapat koordinasi, Konsultasi dan Koordinasi dilaksanakan setiap bulan sekali (Januari s/d Desember ) tahun anggaran 2019
E. Lokasi Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah tahun 2019 disesuaikan dengan tempat pelaksanaan acara ataupun lokasi yang dituju
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu Pelaksanaan
Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang
terlibat
Keterangan
1 Januari - Desember
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rutin Kecamatan
Karyawan Karyawati dan Desa se Kecamatan Ponjong
404 orang
-
2 Januari – Desember
Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi
Karyawan Karyawati Kecamatan Ponjong
111 orang
Setiap Triwulan / tiga bulan sekali
G. Keluaran (Output )
Keluaran dari kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi adalah jumlah makanan minuman yang tersedia untuk rapat , jamuan tamu dan terfasilitasinya rapat rapat koordinasi , konsultasi dalam daerah maupun luar daerah dan optimalnya rapat koordinasi dan konsultasi rutin Kecamatan.
H. Pelaksana Pelaksana kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah maupun luar Daerah dilakukan seiring dengan Tupoksi masing- masing yang melibatkan karyawan karyawati Kecamatan Ponjong.
I. Sumber Dana. Pelaksanaan kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.450.000.00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk : 1. Rapat rutin setiap bulan 2. Rapat konsultasi, koordinasi dalam Daerah.
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan Penyediaan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi yang akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang,dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi tahapan, keluaran kegiatan serta pembiayaan
Ponjong,
Mengetahui, Kasubag Umum CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos PUJIYANTO, S.Sos NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19690818 199203 1 007
KERANGKA ACUAN KERJA KETATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAAN KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PONJONG TAHUN ANGGARAN 2019
A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diamanatkan bahwa setiap pegawai ASN untuk melaksanakan tugas publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan manajemen ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bagian dalam manajemen ASN adalah pengembangan karir pegawai yang perlu dilakukan secara baik, yaitu melalui seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif berbasis kerja,standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien, serta melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena, Pengelolaan SDM Aparatur merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan pegawai negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik serta berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkinerja tinggi, diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berkinerja tinggi sangat diperlukan pengembangan dan dukungan dari berbagai sistem yang ada yang dapat memudahkan implementasi dalam pengambilan keputusan, baik melalui pengembangan sistem informasi manajemen maupun sistem informasi yang lain.. Berdasarkan alur pemikiran diatas, secara operasional Penyelenggaraan Ketatatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Ponjong akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Kecamatan Ponjong.
Guna terwujudnya Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kepegawaian maka dipandang perlu melakukan Kerangka Acuan Kerja Kecamatan Ponjong
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah 8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi
C.TUJUAN. Diperolehnya persamaan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih baik dan terciptanya komitmen bersama dari para pejabat pengelola kepegawaian dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera.
D. Waktu Pelaksanaaan
Kegiatan administrasi Ketatalaksanaan Dan Pengelolaaan Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan bulan Juni dan Desember tahun 2019
E. Lokasi Pelaksanaan
Guna mendukung tercapainya tujuan sebagai di maksud Kegiatan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan Koordinasi dan Konsultasi ke Badan Kepegawaian, Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul .
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
1 Waktu Pelaksanaan
Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang Terlibat
Keterangan
1 Juni - Belanja ATK -Belanja Foto Copy -Konsultasi dan
Koordinasi terkait dengan Ketatalasanaan dan Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pelatihan Perangkat Daerah Kab.Gunungkidul
42 orang -
2 Desember - Belanja ATK -Belanja Foto Copy -Konsultasi dan Koordinasi terkait dengan Ketatalasanaan dan Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pelatihan Perangkat Daerah Kab.Gunungkidul
42 orang
3 Januari – Desember 2019
Belanja perjalanaan dinas dalam daerah
PD Terkait 26 Orang
G. KELUARAN (OUTPUT) Keluaran dari kegiatan Pengelolaan Kepegawaian PNS adalah terlaksananya penatalaksanaan kepegawaian terlayani dengan baik : 1. Tahap I ( Juni )
- Jumlah ASN yang terfasilitasi - Laporan bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan)
2. Tahap II (Desember ) - Jumlah ASN yang terfasilitasi - Laporan bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan)
H. Pelaksana
Pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Kecamatan Ponjong yang melibatkan karyawan karyawati Kecamatan Ponjong.
I. Sumber Dana.
Pelaksanaan kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.740.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )yang akan digunakan untuk : 1. Belanja ATK 2. Belanja Foto Copy 3. Konsultasi dan koordinasi ke BKPPD Kabupaten Gunungkidul
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan Penyediaan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi yang akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang,dasar hokum, tujuan, waktu, lokasi tahapan,keluaran kegiatn serta pembiayaan
Ponjong,
Mengetahui, Kasubag Umum CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos PUJIYANTO, S.Sos NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19690818 199203 1 007
KERANGKA ACUAN KERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN PONJONG TAHUN 2019
A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan, bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.Dalam rangka pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sekitar pelayanan, terutama yang dilakukan di Kecamatan Ponjong telah melakukan upaya perbaikan pelayanan publik, salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya Indek Kepuasan Masyarakat, dengan adanya pelayanan ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima.
Guna terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Publik maka dipandang perlu melakukan Kerangka Acuan Kerja Kecamatan Ponjong
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi
C.TUJUAN.
Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan standar kerja Kecamatan Ponjong, diperolehnya persamaan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pelayanan administrasi Pelayanan Publik yang lebih baik.
D. Waktu Pelaksanaaan Kegiatan Penyelenggaraaan Pelayanan Publik dilaksanakan bulan Juni dan Desember tahun 2019
E. Lokasi Pelaksanaan Guna mendukung tercapainya tujuan sebagai di maksud Kegiatan Penyelenggaraaan
Pelayanan Publik Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul .
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
1 Waktu Pelaksanaan
Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang Terlibat
Keterangan
1 Januari -Rapat Koordinasi SOP
-Konsultasi dan Koordinasi terkait dengan SOP
-Karyawan/wati Kecamatan Ponjong -Sekretariat Daerah Kab.Gunungkidul
15 orang -
2
Juni Desember
-Rapat Koordinasi IKM
-Konsultasi dan Koordinasi terkait dengan IKM
-Rapat Koordinasi IKM dan SPIP
-Konsultasi dan Koordinasi terkait dengan IKM dan SPIP
-Karyawan/wati Kecamatan Ponjong -Sekretariat Daerah Kab.Gunungkidul
-Karyawan/wati Kecamatan Ponjong -Sekretariat Daerah Kab.Gunungkidul
84 orang
3 Januari – Desember 2019
Perjalanan dinas dalam daerah
PD terkait di Kab. Gk
42 orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Penyelenggaraaan Pelayanan Publik adalah Sebagai berikut : 1. Tahap I ( Januari )
-Laporan bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan) 2. Tahap II (Juni )
- laporan Dokumen IKM -Laporan bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan
3. Tahap III (Desember ) - laporan Dokumen IKM dan SPIP -Laporan bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan
H. Pelaksana
Pelaksana kegiatan Penyelenggaraaan Pelayanan Publik adalah Kecamatan Ponjong yang melibatkan karyawan karyawati Kecamatan Ponjong.
I. Sumber Dana.
Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraaan Pelayanan Publik Kecamatan Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.580.000,- (Tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang akan digunakan untuk : 1. Belanja ATK 2. Belanja Foto Copy 3. konsultasi dan koordinasi ke Sektetariat Daerah Kab. Gunungkidul
J. Penutup Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi tahapan,keluaran kegiatan serta pembiayaan
Ponjong,
Mengetahui, Kasubag Umum CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos PUJIYANTO, S.Sos NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19690818 199203 1 007
KERANGKA ACUAN KERJA PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
KECAMATAN PONJONG TAHUN ANGGARAN 2019
A. LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh para pihak terkait. Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, meliputi prosedur penyusunan rencana umum pengadaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menghasilkan dokumen rencana umum pengadaan dan dokumen pengadaan barang/jasa . Perpres No. 54/2010, Bab III, pasal 8, ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Rencana Umum Pengadaan dan mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, pasal 11 ayat bahwa PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, serta pasal 17 ayat (2) bahwa ULP/Pejabat Pengadaan menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan. Merujuk dari penjelasan pada bab dan pasal tersebut diatas, maka para Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, dapat menggunakan Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini sebagai acuan di dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa Kecamatan Ponjong.
Guna terwujudnya Tata Kelola Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana maka dipandang perlu membuat Kerangka Acuan Kerja Kecamatan Ponjong untuk memberikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaran kegiatan.
B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3. Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah 8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi
C.TUJUAN
Tujuan dilakukannya Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran adalah untuk mewujudkan tata kelola Pengadaan yang lebih baik sesuai dengan prosedur yang ada sesuai rencana kerja pemerintah.
D. Waktu Pelaksanaaan
Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran dilaksanakan mulai bulan Februari tahun anggaran anggaran 2019.
E. Lokasi Pelaksanaan Lokasi kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran adalah di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu Pelaksanaan
Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang Terlibat
Keterangan
1 Januari – Desember
Pembelian BBM 8 Unit kendaraan
2 Januari – Desember
Pemeliharaan Kendaraan bermotor
1 unit mobil 7 unit sepeda motor
-
3. Januari – Desember
Pemeliharaan mebelair
15 unit
4 Januari – Desember
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 unit
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran adalah Sebagai berikut : 1. Pembelian BBM 2. Pemeliharaan Kendaraan bermotor 3. Pemeliharaan mebelair 4. Pemeliharaan Gedung Kantor perbaikan plafon
H. Pelaksana
Pelaksana kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran adalah Kecamatan Ponjong yang melibatkan karyawan karyawati Kecamatan Ponjong.
J. Sumber Dana.
Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 51.545.000.00 (Lima puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
I. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi tahapan,keluaran kegiatan serta pembiayaan.
Ponjong,
Mengetahui, Kasubag Umum CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos PUJIYANTO, S.Sos NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19690818 199203 1 007
KERANGKA ACUAN KERJA PENYEDIAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN PERKANTORAN
KECAMATAN PONJONG TAHUN 2019
A. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ponjong maka
dibutuhkan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran yang
mendukung demi kelancaran terhadap proses pelayanan masyarakat Kecamatan
Ponjong, oleh sebab itu kebutuhan akan sarana dan prasarana sangat diperlukan
demi menunjang kinerja pemerintah Kecamatan Ponjong, berdasarkan perlu
adanya penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Ponjong.
penyelenggaraan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor,
tentunya sangat membutuhkan perencanaan dan kajian yang memadai, antara lain
pemeliharaan gedung kantor, Honorarium THL dan THR, rumah dinas, jenis
mebeler yang dipelihara dan kendaraan Dinas.
B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas laporan Kinerja Instansi.
C.TUJUAN.
Tujuan dilakukannya penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
adalah untuk memelihara dan merawat lingkungan Gedung Kantor Kecamatan
Ponjong dan memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat
D. Waktu Pelaksanaaan
Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan
bulan Januari sd Desember tahun 2019.
E. Lokasi Pelaksanaan
Lokasi kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor adalah di
Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah Orang
Terlibat Keterangan
1 Januari – Pembelian ATK - Karyawan
Desember
Kecamatan Ponjong -
2 Januari – Desember
Pembayaran rekening listrik, telepon, dan air
Rekening listrik dan air
4 rekening
3 Januari- Desember
Belanja tenaga harian lepas/ upah tenaga
THL
6 orang
4 Januari- Desember
Belanja STNK
Mobil 1 Unit Sepeda Motor 7 Unit
Mobil 1 Unit Sepeda Motor 7 Unit
5 Januari- Desember
Belanja Cetak - Karyawan
6 Januari- Desember
Belanja makanan dan minuman rapat
Rapat 21 orang
7 Januari- Desember
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
Kecamatan Ponjong
6 Unit
8 Januari- Desember
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9 Maret
Belanja Pengadaan Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, dan Alat-alat Studio
LED Let
1 Unit
10 Juni Belanja komponen alat listrik dan elektronika
11 Juli-Agustus Belanja Dudukan
Tiang Bendera
1 Unit
12 Agustus -Pemeliharaan Panel -Tenaga 8 orang - Mebeler Pemeliharaan
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran adalah Sebagai berikut :
1. Tahap I ( Juni )
- pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah
dinas -Laporan bulanan Perangkat Daerah
(SPJ Bulanan)
2. Tahap II ( Juli )
- pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Gedung
Kantor -Laporan bulanan Perangkat Daerah (SPJ
Bulanan)
3. Tahap III ( Agustus)
- pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Panel
Mebeler -Laporan bulanan Perangkat Daerah
(SPJ Bulanan)
4. Tahap IV ( Januari-Desember ).
- pemenuhan Kendaraan Dinas dalam kondisi layak
pakai. -Laporan bulanan Perangkat Daerah (SPJ
Bulanan)
H. Pelaksana
Pelaksana kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
adalah Kecamatan Ponjong yang melibatkan karyawan karyawati Kecamatan
Ponjong. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran Kecamatan Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.
169.655.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu
rupiah).
J. Penutup Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi tahapan,keluaran kegiatan serta pembiayaan.
Ponjong,
Mengetahui, Kasubag Umum CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos PUJIYANTO, S.Sos NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19690818 199203 1 007
KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONJONG
A. LATAR BELAKANG
Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
Kecamatan Ponjong selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, saldo anggaran lebih yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Kecamatan Ponjong mengelola anggaran APBD mempunyai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan dana dan melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan
dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang-undangan.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2019.
C. Tujuan
Tujuan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah:
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh
sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan
D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember
2019).
E. Lokasi Pelaksanaan
Lokasi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
adalah di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu Pelaksanaan
Sub -Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah Orang
Terlibat
Keterangan
1. Januari - Maret
2019
- Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
- Rapat koordinasi Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah bulanan (SPJ Bulanan)
Perangkat Daerah karyawati Kecamatan Ponjong
18 orang
2. April s/d Juni 2019
- Rapat koordinasi Penyusunan laporan Karyawan keuangan Perangkat Daerah bulanan (SPJ Bulanan)
karyawati Kecamatan Ponjong
18 orang
3. Juli s/d September
2019
- Rapat koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah bulanan (SPJ Bulanan) –
- Rapat penyusunan laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah
Karyawan – karyawati Kecamatan Ponjong
18 orang
4. Oktober s/d Desember
2019
- Rapat koordinasi Penyusunan laporan keuangan
- Perangkat Daerah bulanan (SPJ Bulanan)
Karyawan – karyawati Kecamatan Ponjong
18 orang
G. Keluaran (Output)
Keluaran dari kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Tahap 1 ( Januari s/d Maret)
- Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan)
- Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah 2. Tahap II ( April s/d Juni)
- Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan)
3. Tahap III ( Juli s/d September)
- Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan)
- Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah
4. Tahap IV ( Oktober s/d Desember )
- Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah (SPJ Bulanan)
H. Pelaksana
Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
adalah Kecamatan Ponjong. Dalam penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah Kecamatan Ponjong melibatkan seluruh Karyawan-
karyawati Kecamatan Ponjong. Yang terdiri dari Kasi , Subbag, dan staf.
I. Sumber Dana
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp
6.830.000 (Enam juta delapan ratus tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk :
1. Rapat koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang
meliputi Laporan Keuangan Akhir Tahun, Bulanan (SPJ Bulanan), dan
Semeteran.
2. Konsultasi tentang penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
yang meliputi Laporan Keuangan Akhir Tahun, Bulanan (SPJ Bulanan),
dan Semeteran
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
mengenai Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang
akan dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2019 dan memuat informasi
mengenai latar belakang, dasar hukum , tujuan waktu, lokasi, tahapan ,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Ponjong, Mengetahui, PPTK CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos ISTU PARTANA, SE NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19640112 1990031008
KERANGKA ACUAN KERJA
PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONJONG
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perubahan yang sangat
mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi tersebut ditekankan adanya
penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada
aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus di
susun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen
perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.
Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang
harus di susun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara
simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
artinya, Renja Perangkat Daerah disusun bedasarkan pada RKPD.
Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Selanjutnya setelah ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota juga
berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai efisiensi
dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Progam/kegiatan tersebut tentu tidak lepas
dari tugas umum dan fungsi Kecamatan, yaitu mengkoordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban,
penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum, peyelenggaraan kegiatan pemerintah
di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan,
dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Tentang Rencana Pembagunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –
2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2019.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2019.
C. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah :
1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten
Gunungkidul tahun 2019.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan
kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. Lokasi Pelaksanaan
Lokasi kegiatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah adalah di Kecamatan
Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu Pelaksanaan
Sub -Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah Orang
Terlibat
Keterangan
1. Januari- Maret 2019
Rapat koordinasi dan penyusunan dokumen LKJIP, dokumen Renja, DPA, dokumen ROPK, Perjanjian kinerja
Karyawan – karyawati Kecamatan Ponjong
19 orang
2. September, Oktober dan November
Rapat koordinasi dan Penyusunan dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA Perubahan ,dokumen ROPK Perubahan, Perjanjian kinerja Perubahan
Karyawan – karyawati Kecamatan Ponjong
19 orang
G. Keluaran (Output)
Keluaran dari kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Tahap 1 (Januari s/ d Maret)
- Dokumen LKJIP
- Dokumen Renja
- Dokumen DPA
- Dokumen ROPK
- Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Tahap II (September s/d November)
- Dokumen Renja Perubahan
- Dokumen RKA
- Dokumen RKA Perubahan
- Dokumen DPA Perubahan
- Dokumen ROPK Perubahan
- Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan
H. Pelaksana
Pelaksana Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah adalah Kecamatan
Ponjong. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan
Ponjong melibatkan seluruh Karyawan- karyawati Kecamatan Ponjong. Yang
terdiri dari Kasi , Subbag, dan staf.
I. Sumber Dana
Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan
Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus
ribu rupiah) yang digunakan untuk :
1. Rapat koordinasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi
dokumen LKJIP, Renja, DPA, ROPK, Perjanjian Kinerja, Renja Perubahan,
RKA, RKA Perubahan, DPA Perubahan , Ropk Perubahan, Perjanjian Kinerja
Perubahan.
2. Konsultasi tentang Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi
LKJIP, Renja, DPA, ROPK, Perjanjian Kinerja, Renja Perubahan, RKA, RKA
Perubahan, DPA Perubahan , Ropk Perubahan, Perjanjian Kinerja
Perubahan.
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan
Pada tahun 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum ,
tujuan waktu, lokasi, tahapan , keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.
Ponjong, Mengetahui, PPTK CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos ISTU PARTANA, SE NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19640112 1990031008
KERANGKA ACUAN KERJA
PENGENDALIAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PONJONG
TAHUN 2019
A. LATAR BELAKANG
Pengendalian internal dibuat untuk memberikan keamanan terhadap aset dari
pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk
meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan.
Sehingga perlu sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan
transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Selain itu,
pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar
daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi
dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah
mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional,
transparan, partisipatif dan bertanggungjawab untuk mewujudkan good
governance. Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan
kepemerintahan yang baik (good governance), upaya pemulihan ekonomi
nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal,
nasional, maupun internasional terhadap pemerintah indonesia, mengharuskan
pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya
pengendalian internal.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
C. Tujuan
1. Mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya
2. Menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja Perangkat Daerah
3. Menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam
perencanaan
4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tat
kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bebas KKN.
D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1
tahun (Januari s/d Desember 2019).
E. Lokasi Pelaksanaan
Lokasi kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah di Kecamatan
Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu Pelaksanaan
Sub -Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah Orang
Terlibat
Keterangan
1. Januari- Maret 2019
Rapat koordinasi dan penyusunan dokumen laporan TEPRA dan dokumen evaluasi hasil RKPD
Karyawan – karyawati Kecamatan Ponjong
18 orang
2. April – Juni 2019
Rapat koordinasi dan penyusunan dokumen laporan TEPRA dan dokumen evaluasi hasil RKPD
Karyawan – karyawati Kecamatan Ponjong
18 orang
3. Juli- Sept 2019
Rapat koordinasi dan penyusunan dokumen laporan TEPRA dan dokumen evaluasi hasil RKPD
Karyawan – karyawati Kecamatan Ponjong
18 orang
4. Oktober- Desember 2019
Rapat koordinasi dan penyusunan dokumen laporan TEPRA dan dokumen evaluasi hasil RKPD
Karyawan – karyawati Kecamatan Ponjong
18 orang
G. Keluaran (Output)
Keluaran dari kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Tahap I (Januari s/ d Maret)
- Dokumen laporan TEPRA - Dokumen Evaluasi Hasil RKPD
2. Tahap II (September s/d November)
- Dokumen laporan TEPRA - Dokumen Evaluasi Hasil RKPD
3. Tahap III (September s/d November)
- Dokumen laporan TEPRA - Dokumen Evaluasi Hasil RKPD
4. Tahap II (September s/d November)
- Dokumen laporan TEPRA - Dokumen Evaluasi Hasil RKPD
H. Pelaksana
Pelaksana Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah Kecamatan
Ponjong. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan
Ponjong elibatkan seluruh Karyawan- karyawati Kecamatan Ponjong. Yang
terdiri dari Kasi , Subbag, dan staf.
I. Sumber Dana
Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah Kecamatan
Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah)
yang digunakan untuk :
1. Rapat koordinasi dan penyusunan dokumen laporan TEPRA dan dokumen
evaluasi hasil RKPD
2. Konsultasi penyusunan dokumen laporan TEPRA dan dokumen evaluasi hasil RKPD
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada
tahun anggaran 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar
hukum , tujuan waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.
Ponjong, Mengetahui, PPTK CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos ISTU PARTANA, SE NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19640112 1990031008
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PONJONG TAHUN 2019
A. Latar Belakang
Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka keberadaan desa semakin kuat. Harapannya ke depan diharapkan menjadi desa
yang maju dan mandiri sehingga dapat mensejahterakan warga masyarakat dengan baik
tidak tergantung dana bantuan dari pemerintah pusat. Baik dari sisi penyelenggaraan
pemerintahan maupun dalam pembangunan desa sehingga kesejahteraan masyarakat
cepat terwujud. Untuk mencapai tujuan tersebut maka desa dalam menyusun musyawarah
desa harus melibatkan semua komponen masyarakat desa baik lembaga kemasyarakatan
desa, perangkat desa maupun tokoh masyarakat secara demokratis yang dipimpin oleh
Badan Permusyawaratan Desa.
Musyawarah Desa tersebut sebagai acuan perencanaan agar tepat anggaran, tepat
waktu dan kebutuhan-kebutuhan desa yang bersifat strategis sebagai dasar peyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) yang dibiayai baik dari pendapatan Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
pengembalian bagi hasil pajak dan retribusi, pendapatan asli desa dan lain-lain. Dengan
tersusunnya APBDesa baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang
mendapatkan pengawasan dari masyarakat dan semua pihak maka desa akan menjadi kua,
maju dan mandiri.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 24 Tahun 2007
tentang peleimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang mendapatkan
sebagian pelimpahan wewenang dari Bupati di bidang pemerintahan berwenang
mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,
sehingga desa bisa lebih efisien dalam berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam
menjalankan tugas wewenang dan tanggungjawab pada saat menjalankan APBDes.
B. Dasar Hukum
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagiamana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Camat
C. Tujuan
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksankan oleh Pemerintah
Kecamatan Playen bertujuan untuk memfasilitasi dan mengetahui penyelenggaraan
pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.,
sehingga pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pelayanan dan tanggungjawab
tingkat kesalahannya diminimalisir sekecil mungkin sehingga tujuan utama desa untuk
dapat mensejahterakan masyarakat dalam pelayanan dan kesejahteraan cepat terwujud.
D. Keluaran
Terlaksana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
E. Ruang Lingkup
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi :
1. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa
2. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengisian Kapala Desa dan Perangkat Desa,
serta lembaga desa
3. Fasilitasi Rakor Pendampingan administrasi pertanahan dan tanah kas desa.
4. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar desa
5. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan monografi desa
6. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah
7. Bimbingan teknis, fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
F. Jadwal
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan di tahun 2019 dengan
jadwal sebagai berikut :
1. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa 2. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengisian Kapala Desa dan
Perangkat Desa, serta lembaga desa 3. Fasilitasi Rakor pendampingan pertanahan dan tanah kas desa. 4. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar desa 5. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan monografi desa 6. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
wilayah 7. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Januari dan Okto Pebruari, Juni, Sept Maret Mei, Nopember Juli dan Agustus Agustus April
G. Biaya
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Ponjong sebesar
Rp. 52.090.000,00 (Lima puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) melalui APBD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Dokomen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan
Ponjong.
Ponjong,
Mengetahui, KASI TATA PEMERINTAHAN
CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos HANDOYO, S.IP, S.Pd, MM NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19681006 199003 1 002
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KECAMATAN PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN
1. NAMA KEGIATAN :
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. LATAR BELAKANG
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa)
membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan
masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini
menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme
pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara
memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah
desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang
bervariasi. Peran Kecamatan Belum Terperinci Telah terdapat beberapa regulasi yang
mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan
Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan
wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU)
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang
tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum
dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga
hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa,
sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada
PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa.
3. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
4. HARAPAN DAN KEINGINAN
Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur
pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan secara disiplin dan berkualitas.
5. TUJUAN KEGIATAN
a. Mencatat realisasi keuangan dan realisasi fisik dan target fisik yang sudah
direncanakan.
b. Mencatat jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan datang/yang akan
dilaksanakan sehingga mengetahui secara detail pelaksanaan kegiatan fisik.
c. Membuat laporan setiap kegiatan.
6. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan pembinaan perencanaan pembangunan,pemberdayaan masyarakat ini
dilaksanakan di TA 2019(triwulan I,II,III).
7. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan ini di wilayah Kecamatan Ponjong
8. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
Waktu Sub
Jumlah
No
Pihak Terkait
Orang Keterangan Pelaksanaan Aktivitas
Terlibat
1 Januari, 2019 -SK Tim 5 Desa Se 150
Musrenbang Kecamatan Tepus
Orang
Februari, 2019 -SK Tim 5 Desa Se 100
Lomba Kecamatan Tepus orang
2 Desa
-SK
penetapan
kejuaraan
3 Juli 2019 SK Tim aset 5 Desa Se 40
desa
Kecamatan Tepus
Orang
4 Juni 2019 SK Tim 5 Desa Se 40
profil desa Kecamatan Tepus
Orang
9. KELUARAN (OUTPUT)
1. Dokumen usulan musrenbang
2. Dokumen evaluasi lomba desa.
3. Kesepakatan koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan
4. Dokumen profil desa dan profil kecamatan.
10. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa adalah Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa (PMD).
11. DANA YANG DIBUTUHKAN
Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 52.090.000,- (Lima puluh dua
juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk :
belanja alat tulis kantor,
penggandaan/fotocopy,
sewa tenda
sewa kursi
dokumentasi
sewa kendaraan
bantuan untuk lomba desa
makan, minum dan snack, dan
perjalanan dinas.
12. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan
serta pembiayaannya.
Ponjong,
Mengetahui, KASI PMD
CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos ISMI RAHAYU, SE
NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19640802 198602 2 004
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa)
membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan
masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini
menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme
pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara
memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah
desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang
bervariasi. Peran Kecamatan Belum Terperinci Telah terdapat beberapa regulasi yang
mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan
Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan
wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU)
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang
tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum
dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga
hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa,
sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada
PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
C. HARAPAN DAN KEINGINAN
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.
D. TUJUAN KEGIATAN
a. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif
masyarakat dengan semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan.
b. Meningkatkan partisipatif masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan
guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa.
E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa dilaksanakan di Tahun
Anggaran 2019
F. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa di Kecamatan Ponjong.
G. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
No Waktu
Pelaksanaan
Sub
Aktivitas
Pihak Terkait Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1 Agustus 2019 SKTim Pameran
11 Desa Se Kecamatan Ponjong
40 Orang
Peserta pameran
2 September 2019 Penyuluh 11 Desa Se Kecamatan Ponjong
45 orang
Peserta pembinaan
3 Nopember 2019 evaluasi 11 Desa Se Kecamatan Ponjong
25 Orang
4 Rakor Rakor Kelompok Tani 11 Desa se kec Ponjong
30 Orang
H. KELUARAN (OUTPUT)
- Terlaksananya pameran kerajinan.
- Kesepakatan koordinasi kelompok pertanian.
- Dokumen hasil pelaksanaan monitoring,evaluasi bidang pemberdayaan
masyarakat desa.
I. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah seksi
pemberdayaan masyarakat (PMD).
J. DANA YANG DIBUTUHKAN
Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.625.000,- (Enam belas
juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
K. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan
serta pembiayaannya.
Ponjong,
Mengetahui, KASI PMD
CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos ISMI RAHAYU, SE
NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19640802 198602 2 004
KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
A. Latar Belakang
Untuk mewujudkan salah satu program di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial
dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah telah mengambil berbagai kebijakan yang
berhubungan dengan pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat yang masuk dalam Basis
Data Terpadu (BDT) dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Dengan adanya program yang
menyasar masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar di
bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan dengan harapan dapat menanggulangi
kemiskinan dan pemberian bantuan yang tepat sasaran. Dalam Bidang keagamaan dan
kerukunan beragama Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan yang menyangkut
kebutuhan dasar. Dimaksud agar masyarakat merasa tentram dan damai serta terbina
kerukunan.
Hak dan kewajiban warga Negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus
seimbang dan kewajiban harus dilaksanakan. Untuk itu Peraturan dan Perundangan wajib
dilaksanakan.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Pemerintah perlu memfasilitasi
pemenuhan kebutuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang kesejahteraan , kesehatan dan
pemenuhan kebutuhan masyarakatnya untuk mengurangi beban kehidupannya. Untuk
mencapai tujuan tersebut harus tersedia SDM yang memadai dan data dasar yang tepat agar
program tepat sasaran.
- Dasar Hukum 1. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN
2. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
4. PP No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
6. Permendagri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten / Kota.
7. Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes no 34 Tahun 2005 dan No. 1138/
MENKES/PB/VIII/2005Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota sehat
8. SK Menteri Kesehatan No. 564/ MENKES/ SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga
9. SK Menteri Kesehatan no 1529/ MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Pengembangan
Desa/ Kelurahan Siaga Aktif .
10. Perda Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Tujuan
Tujuan kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan yaitu meningkatkan kinerja
aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan melalui terselenggaranya rakoor
penanggulangan kemiskinan dan PMKS, terlaksananya penanganan kekeringan (droping air
bersih), terselenggaranya rakoor bidang kesehatan, terselenggaranya Forum Kerukunan
beragama dan safari taraweh tingkat kecamatan, tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan
monev, dan terlaksananya pengadaan jamban sehat untuk KK Miskin (Desa Sidorejo dan Desa
Gombang).
- Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019
s/d Desember 2019).
- Lokasi Pelaksanaan Lokasi pelaksanaan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Ponjong, Desa
Sidorejo, dan Desa Gombang.
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu Pelaksanaan
Sub -Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang
Terlibat
Keterangan
1. Januari- Maret 2019
- FKUB
- Camat, Kades, Kasi Pelayanan Desa, Tokoh Agama, KUA Tokoh Masyarakat
20 orang
2. April s/d Juni 2019
- Persiapan safari taraweh
- Pelaksanaan safari taraweh
- Camat, Kades, Kasi Pelayanan Desa, KUA, Takmir
- Masyarakat, Dinas/ Instansi, Perangkat Desa, Dukuh, Camat, Kades, Kasi Pelayanan
20 orang 128
orang
- Sosialisasi/ koordinasi Kecamatan sehat dan Desa Siaga
- Camat, Kades, Kasi Pelayanan, Puskesmas, Kader kesehatan, Petuga KB Kecamatan
20 orang
- Persiapan dropping air bersih
- Service kendaraan dropping
- Pelaksanaan dropping air bersih
- Camat, Kades, Kasi Pelayanan TKPK Kecamatan
- Bengkel - Petugas dropping
(sopir, kernet, kesos), - Dukuh, RT, RW,
Masyarakat
20 orang
2 orang 3 orang
40 orang
3. Juli s/d September
2019
- Sosialisasi PMKS dan evaluasi kegiatan
- Pelatihan SID dan Pendataan BDT
- Pelaksanaan dropping air bersih
- Camat, Kades, TKPK Desa.TKSK,PKH,TKPK Kecamatan TKPK Kecamatan, TKPK Desa
- Forum Pendamping Desa, TKSK , PKH Petugas dropping , kesos Dukuh, RW, RT, penerima, kasi pel Desa
20 orang 20 orang 3 orang 40 orang
4. Oktober s/d Desember
2019
- Dropping air bersih
- Rakor Evaluasi Kecamatan Sehat dan Desa Siaga
- Petugas dropping, kesos, Dukuh, RT, RW, Kasi Pelayanan, Camat, Kades, Kasi pelayanan Desa, Puskesmas, Kades Kesehatan, PKB
3 orang 40 orang 20 orang
G. Keluaran/output
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
1. Tahap I (Januari- Maret)
Tercapainya kesepaktan FKUB dan terbinanya kerukunan masyarakat.
2. Tahap II ( April – Juni)
- Terlaksananya kegiatan Safari Taraweh tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- Terbentuknya forum Kecamatan Sehat dan terbinanya Desa Siaga
- Persiapan dropping air dan pelaksanaan kegiatan dropping dari 6 Desa
3. Tahap III ( Juli- September)
- Terlaksananya pelatihan SID dan proses pendataan BDT dan pemetaan PMKS (evaluasi
, program PMKS) serta pendataan program.
- Terlaksananya dropping air (6 Desa)
4. Tahap IV (Oktober- Desember )
- Terlaksananya program kegiatan yang tepat sasaran dalam rangka pemenuhan program
kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan serta kesehatan masyarakat.
H. Pelaksana
Pelaksana kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah Kasi Kesejahteraan Soaial
Kecamatan Ponjong berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
I. Sumber Dana
Pelaksanaan Pembiayaan kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan
Ponjong bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 218.490.000,-
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan seksi Kesos yang meliputi
Latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan, tahapan
pelaksanaan, keluaran / output, pelaksana , sumber dana dan penutup.
Ponjong,
Mengetahui, KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos SUBAROKHIM, S.Sos NIP. 19621013 198803 1 012 NIP.19680613 199303 1 008
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PEREMPUAN, BUDAYA , PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
A. Latar Belakang
Untuk meningkatkan peran serta perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan bermasyarakat diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam
mengaktualisasikan dari dalam pembangunan bangsa , karena program ini merupakan
salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya khususnya perempuan dan
pemuda serta memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan dalam rangka
mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.
Sebagai Daerah Istimewa, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menjaga
kelestarian kebudayaan daerah yang beraneka ragam dalam pengembangan nilai luhur
yang dipresentasekan dalam kehidupan bermasyarakat, yang salah satunya
meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban
dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
Dalam rangka mencapai tersebut maka pemerintah perlu memfasilitasi kebutuhan
masyarakat dibidang pembangunan budaya, pemberdayaan perempuan, p;emuda dan
olahraga dengan didukung SDM yang memadai.
B. Dasar Hukum
1. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
KKN.
2. UU RI No. 3 Tahun 2005 Tentang system keolahragaan Nasional.
3. UU RI No. 13 Tahun 2012 Tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4. UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan
5. Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) di daerah.
6. SK Menteri Negara pemberdayaan perempuan RI NO. 41/Kep/MENEG.PP/VIII/2007
Tentang Pedoman Umum Realisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita
menuju keluarga sehat dan sejahtera.
7. Permensos RI No.77 /HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
C. Tujuan
Tujuan kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya , Pemuda dan Olahraga untuk
meningkatkan prestasi olahraga di wilayah Kecamatan Ponjong dan prestasi kebudayaan
(lomba budaya), pelestarian seni budaya pembinaan Karang taruna serta meningkatkan
kegiatan kepemudaan.Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan
kesejahteraan keluarga serta berperan aktif dalam pembangunan.
D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan Perempuan , Budaya, Pemuda dan Karang taruna
dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019)
E. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda, dan Karang taruna
dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019)
F. Tahap pelaksanaan kegiatan dan pihak terkait
No Waktu Pelaksanaan
Sub -Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang Terlibat
Ket
1. Januari- Maret 2019
- Rakor pertemuan PKK Kecamatan
- TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa, Camat
- Pembinaan PKK
Desa
- TP PKK Desa, PKK
Kecamatan
2. April s/d Juni 2019
- Rakor pertemuan PKK Kecamatan
- TP PKK Kecamatan,
TP PKK Desa, Camat
- Pembinaan PKK
Desa
- TP PKK Desa, PKK
Kecamatan
- Rakor Pembinaan Karang Taruna
- Camat, Karangtaruna kecamatan, karangtaruna desa tokoh pemuda /masyarat
3. Juli s/d September 2019
- Rakor pertemuan PKK Kecamatan
- TP PKK Kecamatan.,
Desa , Camat
- Pembinaan PKK Desa - TP PKK Desa, PKK
kacamatan
- Persiapan Pordes dan pengiriman altet pordes (kompetesi)
- Camat, Korcam, atlet, tokoh pemuda/ masyarakat
- Persiapan kelompok seni yang dibina
- Camat, Dewan kebudayaan, kecamatan, tokoh seni budaya
- Pengiriman utusan
kelompok seni
budaya kecamatan
Ponjong (Lomba)
- Camat, Dewan
kebudayaan
kecamatan, tokoh seni
budaya , pelaku
budaya
4. Oktober s/d Desember 2019
- Rakor pertemuan
PKK Kecamatan
- TP PKK Kecamatan, TP
PK Desa, Camat
105 orang
- Pembinaan PKK
Desa
- TP PKK Desa, PKK
Kecamatan
7 orang
G. Keluaran (Output)
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Perempuan ,Budaya, Pemuda dan Karangtaruna
adalah sebagai berikut:
1. Tahap I (Januari- Maret)
Tercapainya Pembinaan PKK Desa dan pertemuan rutin bulanan PKK
2. Tahap II ( April – Juni)
- Tercapaimya pembinaan karangtaruna Kecamatan Ponjong dan kegiatan kepemudaan
- Terbinanya kegiatan PKK desa secara tertib
3. Tahap III ( Juli- September)
- Tercapainya pembinaan rutin PKK dan kegiatan pemberdayaan perempuan
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan karangtaruna
- Terkirimnya 3 kelompok seni budaya untuk mengikuti lomba budaya daerah.
4. Tahap IV (Oktober- Desember )
- Terlaksananya pembinaan perempuan dan evaluasi program kegiatan - Tercapainya kegiatan Pembinaan Karangtaruna dan kebudayaan serta
pengembangan pelestarian budaya.
H. Pelaksana
Pelaksana kegiatan Pembinaan Perempuan ,Budaya, Pemuda dan Olahraga adalah Kasi
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ponjong berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
I. Sumber Dana
Pelaksanaan Pembiayaan kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Ponjong bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 24.500.000,-
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan seksi Kesos yang meliputi
Latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan, tahapan
pelaksanaan, keluaran / output, pelaksana , sumber dana dan penutup.
Ponjong,
Mengetahui, KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos SUBAROKHIM, S.Sos NIP. 19621013 198803 1 012 NIP.19680613 199303 1 008
KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN BENCANA
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
A. LATAR BELAKANG
Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang sangat
dibutuhkan demi terlaksananya roda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini
merupakan syarat yang sangat mendasar sehingga roda pemerintahan dan
pembangunan dapat berjalan dengan seiring untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan sejahtera. Ketentraman dan ketertiban masyarakat memang harus
diupayakan, dibangun demi terciptanya kondisi keamanan yang menyeluruh baik
di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan disemua
tingkatan.
Oleh karena itu perlunya langkah- langkah yang sinergis dan
komperhensif oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga
ketentraman dan ketertiban masyarakat itu benar- benar dapat diwujudkan.
Dengan demikian diharapkan mampu mendorong terciptanya kondisi masyarakat
yang aman , kondusif dan harmonis.
Pemetaan titik- titik kerawanan perlu dibuat, dikaji sebagai upaya untuk
meminimalisir kemungkinan berkembangnya konflik di tengah masyarakat.
Sehingga setiap ada indikasi yang mengarah ke itu sesegera mungkin dapat
diatasi.
Begitu juga dengan masalah bencana alam karena wilayah Kabupaten
Gunungkidul pada seharusnya juga mempunyai potensi bencana alam karena
karakteristik daerahnya yang berbukit bukit (wilayah Kabupaten Gunungkidul
zona utara) dan banyaknya hamparan pantai. (wilayah Kabupaten Gunungkidul
zona selatan).
Oleh karena itu perlunya sumber daya manusia (SDM) yang tangguh yang
mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan guna mengurangi resiko bencana seandainya bencana alam itu
terjadi.
B. Dasar Hukum
1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah –
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta JO
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1950.
2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang
Ketrentaman , Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka
Penegakan HAM .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
7. Peraturan Derah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Kecamatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019.
C. Tujuan
Tujuan kegiatan Pembinaan Ketentraman , Ketertiban dan Pencegahan
Bencana adalah:
1. Terciptanya kondisi wilayah yang aman , tentram dan tertib
2. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia khususnya
SATLINMAS Desa dan Kecamatan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban.
3. Terciptanya hubungan yang harmonis antara FORKOPIMCA , Pemerintah
Desa dan masyarakat.
4. Terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di semua Desa .
5. Terlaksananya kegiatan pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan
tindak lanjut pembinaanya.
6. Terciptanya kondisi tata kehidupan masyarakat yang tetap merujuk pada
Peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan Ketentraman , Ketertiban dan Pencegahan
Bencana dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d
Desember 2019).
E. Lokasi Pelaksanaan
Lokasi kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan
Pencegahan Bencana adalah di Kecamatan Ponjong Kabupaten
Gunungkidul.
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu Pelaksanaan Sub -Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah Orang
Terlibat
Ket
1. Januari- Desember 2019
Pembinaan dan koordinasi keamanan, Ketertiban masyarakat dan patroli terpadu FORKOPIMCA
Forkopimca Kepala Desa, dan,instansi terkait
3 orang 20 orang
2. Maret2019 Pembinaan dan koordinasi SATLINMAS Desa dan Kecamatan
Forkopimca Narasumber Linmas Staf Kecamatan
3 orang 2 orang 50 orang 1 orang
3. Juli 2019 Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam
Forkopimca BPBD Staf Kecamatan Kades,instansi terkait,masyarakat
3 orang 1 orang 2 orang 16 orang
4. Oktober 2019
Pembinaan dan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)
Forkopimca Narasumber Pelajar/pemuda
3 orang 2 orang 45 orang
G. Keluaran (Output)
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Ketentraman , Ketertiban dan
Pencegahan Bencana adalah sebagai berikut:
1. Tahap 1 ( Januari s/d Desember)
- Patroli terpadu FORKOPIMCA setiap bulan sekali
2. Tahap II (Maret)
- Jumlah LINMAS yang terbina (50 Orang)
3. Tahap III ( Juli )
- Jumlah kesepakatan koordinas, mitigasi dan pencegahan bencana
alam (1 kesepakatan)
4. Tahap IV ( Oktober)
- Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT (1 kesepakatan)
H. Pelaksana Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ketentraman , Ketertiban dan Pencegahan
Bencanaadalah Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
I. Sumber Dana Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan
Bencana Kecamatan Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp 16.605.000,- (Enam belas juta enam ratus lima ribu rupiah) yang
digunakan untuk :
1. Patroli terpadu FORKOPIMCA
2. Rapat- rapat koordinasi dan pembinaan
3. Monitoring dan evaluasi
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
mengenai Kegiatan Pembinaan Ketentraman , Ketertiban dan Pencegahan
Bencana yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 dan memuat informasi
mengenai latar belakang, dasar hukum , tujuan, waktu pelaksanaan, lokasi,
tahapan , keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Ponjong,
Mengetahui, KASI KETENTRAMAN DAN CAMAT PONJONG KETERTIBAN UMUM
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos KAMINO, SIP NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19680519 199011 1 003
KERANGKA ACUAN KERJA PENYIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019 A. LATAR BELAKANG
Perjalanan sejarah perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia 17
Agustus 1945 merupakan peran serta seluruh komponen anak bangsa terutama
generasi muda, tidak terkecuali Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945,
Soekarno-Hatta melaksanakan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) di jalan Pejambon No. 2 untuk mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia dan Pedoman Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka)
Indonesia. Selain merumuskan naskah proklamasi juga mempersiapkan peralatan yang
diperlukan , termasuk tiang bendera dan bendera yang dijahit tangan secara langsung
oleh Fatmawati Soekarno untuk pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia , 17 Agustus 1945. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang
dikumandangkan di jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta , pada Jum’at 17
Agustus 1945 tepat pukul 10.00 pagi.
Setelah pernyataan Kemerdekaan Indonesia, untuk pertama kali secara resmi
diperdengarkan lagu Indonesia Raya, bendera kebangsaan merah putih dikibarkan oleh
dua orang muda-mudi yang dipimpin oleh Latief Hendradiningrat. Bendera yang dijahit
tangan oleh Fatmawati Soekarno inilah yang kemudian disebut Bendera Pusaka”.
Bendera Pusaka berkibar siang dan malam di tengah alunan suara tembakan dan
dentuman meriam dalam perjuangan melawan agresi Belanda. Pada waktu Ibukota
Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta sampai kembali dipindahkan ke Jakarta
bendera pusaka tetap berkibar gagah perkasa. Dalam perkembangannya, sejak
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, para pimpinan bangsa telah mencari pola
pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia yang tepat untuk keperluan
perjuangan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam berbagai program dan kegiatan pembinaan serta pengembangan generasi
muda, satu masalah pokok yang sangat strategis yang perlu mendapat perhatian kita
bersama ialah program latihan kepimpinan dan ketrampilan serta kedisiplinan pemuda.
Untuk itu, kerangka dasar pola pembinaan untuk menumbuhkan dan memantapkan nilai-
nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan- kesatuan, dan peningkatan wawasan
kebangsaan. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0065
tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera , diharapkan pendidikan
pelatihan PASKIBRAKA dapat dijadikan modal dan model pembinaan dan
pengembangan kepemimpinan nasional bagi pemuda.
B. Dasar Hukum
1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta JO Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 1950.
2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman
telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
ke dua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
3. Undang- Undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara
Serta Lagu Kebangsaan
4. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
5. Peraturan Menteri Negera Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang
Pengembangan kepemimpinan Pemuda
6. Peraturan Derah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten
gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.
9. Pedoman Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera
C. Tujuan
Adapun tujuan Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA), adalah :
1. Terbentuknya pemuda yang disiplin , mandiri dan mampu bekerjasama
2. Terbentuknya pemuda yang mempunyai jiwa nasionalisme
3. Terbentunya pemuda yang mempunyai sikap cinta tanah air
4. Terbentuknya pemuda yang mempunyai sikap menghargai jasa para pahlawan
5. Terbentuknya pemuda yang mampu melaksanakan tugas Pengibaran Bendera
secara baik dan benar
D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA), dilaksanakan pada bulan
Agustus 2019.
E. Lokasi Pelaksanaan
Lokasi kegiatan Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA), adalah di
Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul provinsi DIY.
F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait
No Waktu Pelaksanaan
Sub -Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang
Terlibat
Keterangan
1. Agustus 2019 Penyiapan Pasukan
Pengibar
Bendera (PASKIBRA)
FORKOPIMCA
Staf Kecamatan Instruktur/Pelatih Siswa / pendamping
3 orang
2 orang 6 orang
80 orang
G. Keluaran (Output)
Keluaran dari kegiatan Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)
adalah terbentuknya PASKIBRA yang terlatih.
H. Pelaksana
Pelaksana Kegiatan Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) adalah
seksi TRANTIB Um Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
I. Sumber Dana
Pelaksanaan kegiatan Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)
Kecamatan Ponjong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 27.691.000 (Dua
puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang digunakan
untuk :
1. Rapat koordinasi Pembentukan , Pembekalan dan pengukuhan PASKIBRA
2. Latihan
J. Penutup
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) yang akan dilaksanakan
Pada tahun 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum , tujuan
waktu, lokasi, tahapan , keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Ponjong,
Mengetahui, KASI KETENTRAMAN DAN CAMAT PONJONG KETERTIBAN UMUM
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos KAMINO, SIP NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19680519 199011 1 003
KERANGKA ACUAN KERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KECAMATAN
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
A. Latar Belakang
Perkembangan PUMK di Kecamatan Ponjong saat ini mengalami peningkatan
yang luar biasa yang dicirikan dengan perkembangan yang cepat dan kompetitif, Hal
tersebut terjadi karena :
1. Potensi alam yang sangat mendukung
2. Eksistensi SDM yang ada sangat memadai/para pelaku PUMK untuk
melaksanakan kegiatan usaha Mikro dan Kecil.
3. Adanya kemudahan perizinan dan iklim berusaha yang kondusif
4. Adanya suport yang kuat dalam berusaha, oleh Pemerintah Pusat, Pemerintahan
Daerah maupun dari Pemerintah Kecamatan
5. Mudahnya mengakses permodalan baik dari bank-bank maupun lembaga
keuangan yang lain.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
7. Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
8. Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
9. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2017 Pedoman Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Peraturan Daerah Pemda DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
C. Tujuan
Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan terpadu KecamatanPeningkatan Kualias
Pelayanan Publik dilaksanakan dengan tujuan:
1. PUMKyang ada memeliki legalitas Usaha
2. Karena saat ini masih banyak PUMK yang belum memiliki IUMK
3. Untuk memberikan kepastian Hukum dan kenyamanan dalam berusaha
4. Agar PUMK akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mengakses
permodalan kepada perbankan dan lembaga keuangan non bank
5. Agar PUMK akan mudah mendapatkan kemnudahan pemberdayaan baik dari
Pemerintah, pemerintah provinsi maupun Kabupaten
6. Pelayanan harus selalu ditingkan disesuaikan perkembangan masyarakat yang
berkembang secara dinamis
7. Karena garis besar kegiatan ASN adalah ditujukan untuk melayani public secara
maksimal
8. Karena masih ada ASN yang masih ada yang belum berjiwa sebagai pamong
kepada publik
9. Mensosialisasikan kebijakan terkait pelayanan publik;
10. Meningkatkan pemahaman penyelenggara pelayanan publik terhadap kewajiban
penyelenggara pelayanan publik; dan
11. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Melalui workshop ini diharapkan tercapai kesepemahaman tentang upaya peningkatan
kualitas pelayanan melalui peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik serta
terbangunnya komitmen seluruh penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki
pelayanan dan terus berinovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
D. Peserta
Peserta Sosialisi
Adalah sebagai berikut :
- Sekretaris Desa
- Kasi Pelayanan dari 11 Desa
- Para pelaku PUMK
- Dan Para Kasi di Kecamatan Ponjong
- Perwakilan masyarakat pengguna pelayanan; dan
- Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
E. Jadwal
- Pembinaan SosialisasiPaten, Pelayanan Publik dan Sosialisasi IUMK dilaksanakan
pada Tahun 2019 yang dilaksanakan pada semester, tepatnya pada Bulan Maret
dan April Tahun 2019 di Aula Kecamatan Ponjong, sedangkan untuk Pelayanan
Publik dilaksanakan dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2019.
F. Keluaran
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan untuk peningkatan
Pelayanan Publik dan terwujudnya PUMK Yang handal dan makin banyaknya PUMK
yang mempunyai legalitas Usaha, melaui IUMK.
G. Sumber Dana
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan dibiayai dari APBD
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 16.889.000,- (Enam
belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
H. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan dalam rangka untuk
meningkatkan Kualitas Pelayanan Publikserta dalam rangka pengembangan kualitas
SDM PUMK melalui pendampingan dan pembinaan serta agar PUMK mempunyai
kepastian berusaha melalui IUMK.
Ponjong, Mengetahui, KASI PELAYANAN UMUM CAMAT PONJONG
R. ASIS BUDIARTO, S.Sos WASITO, SE NIP. 19621013 198803 1 012 NIP. 19630202 199003 1006