BAB 1
KERANGAKA PEMIKIRAN DASAR 4.1. Definisi
Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang
cenderung universal, e-Government (selanjutnya disingkat e-Gov)
sering dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu
atau komunitas. Hal ini disebabkan berbagai hal:
Walaupun sebagai sebuah konsep e-Gov memiliki prinsip-prinsip
dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario
implementasi yang berbeda maka definisi dan ruang lingkup e-Gov pun
menjadi beraneka ragam.
Spektrum implementasi e-Gov sangatlah lebar mengingat sedemikian
banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang
berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis
interaksi dan transaksi.
Pengertian dan penerapan e-Gov di sebuah negara tidak dapat
dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro
dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya sangat
ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, dan
kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan.
Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat
unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam
proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan
prioritas pengembangan bangsa. (Indrajit, 2006).Definisi
e-Goverment di beberapa negara:
1. Menurut Pemerintah Fedeal A.S.: E-Government refers to the
delivery of government information and services online through the
Internet and other digital means.
2. Menurut Pemerintah New Zealand: E-Government is a way for
government to use the new technology to provide people with more
convenient access to government information and services, to
improve the quality of the services and to provide greater
opportunities to participate in our democratic institutions and
processes.
3. Menurut Pemerintah Italy: E-Government is the use of modern
ICT in the modernization of our administration, which comprise the
following classes of action: a). Computerization designed to
enhance operational efficiency within individual departments and
agencies; b). Computerization of services to citizens and firms,
often implying integration among the services of different
departments and agencies; c). Provision of ICT access to final
users of government services and information.
4. Menurut Pemerintah Malaysia: "E-Government offers a
collaborative and integrated environment not just for enhanced
internal operations but more significantly for a heightened level
of government services through a variety of electronic delivery
channels thereby providing convenience to citizens and business."5.
Menurut Bank Dunia : E-Government berkaitan dengan penggunaan
teknologi informasi (seperti: wide area network, internet, dan
komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai
kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan
warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah
lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara
lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada
warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri,
pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen
pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa
pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan
kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya1.Dari
beberapa definisi di atas, setidaknya terdapat tiga kesamaan
karakteristik dari setiap definisi e-Gov. Pertama, imlementasi
e-Gov merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan
(stakeholder). Kedua, implementasi e-Gov melibatkan penggunaan
teknologi informasi (terutama internet). Ketiga, implementasi e-Gov
bertujuan memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada public.Dari
definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur obyek, tujuan dan
alatnya sebagai terlihat pada gambar berikut:
Gambar 41. Unsur-unsur pada definisi e-governmentTUJUAN DAN
MANFAAT PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Tujuan pengembangan e-Gov berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003,
adalah pertama, untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan
yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui
pengembangan e-Gov dilakukan penataan sistem manajemen dan proses
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan
ICT. Pemanfaatan ICT tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan
yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen
dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan
teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara
mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Kedua,
untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government
diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu: (1). Pembentukan
jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki
kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta
dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat
tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau
oleh masyarakat; (2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia
usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan
memperkuat
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan
internasional; (3). Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi
dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog
publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan Negara; (4). Pembentukan sistem manajemen dan proses
kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan
layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Adapun manfaat dari pengembangan e-Gov adalah:
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada
stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri)
terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai
bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good
Corporate Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi,
dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya
untuk keperluan aktivitas seharihari.4. Memberikan peluang bagi
pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui
interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat
secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi
sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik
secara merata dan demokratis. Dengan kata lain, implementasi e-Gov
yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan
masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia
secara umum. Oleh karena itu implementasinya di suatu negara tidak
dapat ditunda-tunda dan harus pula dilaksanakan secara serius di
bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik,
yang pada akhirnya akan memberikan keunggulan kompetitif secara
nasional.
4.2. pengembangan e-goverment
Sesuai dengan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government, setiap Gubernur dan Bupati /
Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara
nasional.
Menurut Inpres No. 3/2003:
Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan)
elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara
efektif dan efisien. Melalui pengembangan egovernment dilakukan
penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah
dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan
teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang
berkaitan yaitu :
(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan
proses kerja secara elektronis;
(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. 4.3.
Macam interaksi antar pelaku dalam E-GovernmentE-government
bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar pelaku. Dari definisi
di atas terdapat interaksi antar pelaku sebagai berikut:
Gambar 42. Macam interaksi dalam e-government4.4. Macam
cara/alur interaksi dengan Pemerintah dalam E-GovernmentDisamping
cara interaksi tradisional, e-government memberi kemudahan bagi
warga dan dunia usaha untuk mengakses layanan pemerintah. Dalam hal
ini, terdapat beberapa macam cara atau alur interaksi dari pengguna
layanan ke pemberi layanan (Pemerintah) seperti dapat dilihat pada
gambar berikut:
Gambar 43. Macam cara interaksi dengan Pemerintah dalam
e-government (sumber: PIU UK, 2000, dimodifikasi dari Fig. 6.3 hal.
48)4.5. Tingkatan layanan atau tahapan pengembangan E-Government
secara umum Pengembangan e-government dapat dilakukan dalam
beberapa tahap atau tingkatan. Beberapa sumber pustaka menjelaskan
tentang tingkatan layanan egovernment sebagai berikut:
Gambar 44. Tingkatan layanan e-government (sumber: PIU UK, 2000,
Fig. 4.1 hal. 22)Sedangkan kerangka berpikir untuk tahapan
pengembangan e-Government mengacu pada usulan tahapan pengembangan
oleh Hermawan Kertajaya yaitu :
(I) Sekedar menjalankan kewajiban sebagai penyedia layanan
publik, tapi sudah mulai dilewatkan jaringan komputer
(LAN/WAN).
(II) Penyediaan layanan publik dilewatkan internet (dapat
diakses dari manapun).
(III) Menuju layanan yg berorientasi pada pembangunan ekonomi
nasional jangka panjang (layanan pada kalangan bisnis, pemasok, dan
lembaga pemerintah lainnya)layanannya dilewatkan LAN/WAN; belum
semuanya lewat internet (ekstranet).
(IV) Berorientasi ke pembangunan ekonomi jangka panjang dan
semua layanannya lewat internet (ekstranet).
(sumber:Hermawan Kertajaya, dkk., 2002:331)Gambar 45. Kerangka
Berpikir Tingkatan Pengembangan e-Government 4.6. Tingkatan
pengembangan E-Government berkaitan dengan pembangunan daerah
Mengingat pengembangan e-Government merupakan sebuah proses
transformasi dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-upaya
sistematis yang menyangkut subyek, obyek dan metoda yang terkait
dengan proses transformasi tersebut.
Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, yaitu
perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi,
kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan yang bersumber pada
tuntutan layanan publik dan kemajuan teknlogi informasi dan
komunikasi. Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat seperti Gambar
1.
Gambar 46. Kerangka Berpikir Pengembangan e-Government
4.7. Kebijakan Pengembangan E-GoverntmentKebijakan pengembangan
e-Gov telah diletakkan oleh pemerintah Indoensia, antara lain
tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informasi Nomor: 57/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang
Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government
Lembaga.
Ada dua issu besar yang menjadi latar belakang keluarnya
kebijakan nasional tersebut:
1. Tuntutan Perubahan
Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan
berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem
kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan
supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan
peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan
bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada
posisi sentral.
Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu
disertai berbagai ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus
mengupayakan kelancaran
komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah
daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar
ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan
ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan
baru. Pemerintah juga harus lebih adaptif terhadap aspirasi rakyat
dan mampu menanggapinya secara cepat dan efektif.
Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu
terjadi pada lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin
terbuka, di mana nilai-nilai universal di bidang ekonomi dan
perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks. Apa yang
dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat
internasional. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan
informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar
tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsaIndonesia
pada posisi yang serba salah. Perubahan yang sedang dijalani
terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era
masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian
pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang
bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam
volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah
menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang
sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama
dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri
dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia
ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari
perkembangan global karena tidak
mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang
tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa
Indonesia menuju masyarakat informasi.
2. Pemerintahan yang Diharapkan
Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya kepemerintahan
yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan
secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas
tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu: (a).
Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan
masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan
terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif; (b)
Masyarakat
menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian
pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di
dalam perumusan kebijakan negara.
Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah
harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem
manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi: (a)
Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang
dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses
kerja semacam itu tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks
dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat. Oleh karena itu di
masa mendatang pemerintah harus mengembangkan sistem dan proses
kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk
interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain,
masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional; (b) Sistem
manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan
dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk memuaskan
kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam di masa mendatang
harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi
berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan
serta memperluas rentang kendali; (c) Pemerintah juga harus
melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor
swasta, organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk
kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership); (d)
Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
untuk meningkatkan kemampuan mengelola, menyalurkan, dan
mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.
Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses
transformasi
menuju e-Gov. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah
dapat mengoptimalkan pemanfaatan ICT untuk mengeliminasi
sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem
manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi
pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke
semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh
pemerintah. Sehingga seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia
usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat
memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk
itu dibutuhkan kemauan yang kuat di masing-masing institusi agar
proses transformasi menuju e-gov dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.
4.8. STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan
dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan
publik yang transparan, pengembangan e-Gov pada setiap instansi
harus berorientasi pada kerangka Sistem Informasi Nasional
(Sisfonas). Pada gambar 1 di bawah ini terlihat bahwa Sistem
Informasi merupakan bentuk aplikasi pada masing-masing bidang
(dinas atau badan) yang berada pada masing-masing instansi
pemerintah. Secara bertahap Sistem Informasi ini dipadukan menjadi
Sistem Informasi Nasional yang bersinergi antara satu sistem dengan
sistem lainnya. Pada akhirnya terwujudlah suatu Sistem e-Gov yang
menjamin interaksi Government to Government (G2G), Government to
Business (G2B), dan Government to Citizens (G2C), dan Government to
Employees (G2E).
Gambar 1:
Kerangka Sisfonas dan E-Government
Dengan menyusun kerangka e-Gov yang sistematis, akan diperoleh
manfaatnya yang antara lain: (1) menurunkan biaya administrasi; (2)
meningkatkan kemampuan respon terhadap berbagai permintaan dan
pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun
akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua
departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi
kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana
untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut.
Berbagai manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat
meningkatkan kemampuan kepemerintahan secara umum.
Sementara itu untuk menjamin pengembangan e-Gov secara
sistematik dan terpadu, maka perlu disusun kebijakan, peraturan dan
perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang konsisten dan
saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya mengacu pada
kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
pembentukan pelayanan dan penguatan pengelolaan dan pengolahan
informasi yang andal dan terpercaya. Seperti digambarkan di bawah
ini (gambar 2), kerangka tersebut mengaitkan semua kebijakan,
peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan
sehingga terbentuk landasan untuk mendorong pembentukan
kepemerintahan yang baik.
Gambar 47. Sistem Manajemen & Kelembagaan Back Office
Pengembangan e-Gov memiliki lingkup kegiatan yang luas dan
memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu
pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-Gov harus dilakukan
secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang tersedia
dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan system
pengelolaan pemerintahan yang baik. Dengan demikian diperlukan
perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian
implementasi e-Gov, sehingga tujuan penyelenggaraan e-Gov dapat
tercapai.
4.9. KONSEP PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA
Konsep pengembangan e-Gov di setiap lembaga pemerintah sangat
ditentukan oleh: (a) tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga;
(b) jenis informasi sumberdaya;
(c) jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga. Hal
ini menentukan
struktur data dan proses bisnis yang menjadi dasar penyusunan
rencana induk e-Gov di setiap lembaga pemerintah. Jenis layanan
yang diberikan dan jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan
prioritas pengembangan e-Gov suatu lembaga pemerintah, menyangkut
hubungan Governmen to Government (G2G), Government to Business
(G2B) dan Government to Citizen (G2C). Menurut Indrajit (2006),
perlu ditambah satu hubungan lagi, yaitu Government to Employee
(G2E).
Dalam pengembangan e-Gov lembaga, perlu diperhatikan dan
disiapkan aspek kepemimpinan (e-leadership), aspek kesadaran akan
manfaat e-Gov (awareness building), aspek sumber daya manusia dan
peraturan perundangan yang mendukung.
Seluruh aspek berperan dalam menentukan arsitektur sistem
informasi yang akan dibangun (enterprise architecture).
1. Konsep Pengembangan Infrastruktur e- Government
Pengembangan e-Gov di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4
(empat) infrastruktur utama, meliputi:
a. Suprastruktur e-Gov yang memuat antara lain kepemimpinan
manajemen lembaga (e-leadership), sumberdaya manusia (human
resources) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan
pengembangan e-Gov (regulation).
b. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol
komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan, yang lebih lanjut
dapat dilihat pada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal
Pemerintah.
c. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur
data, format data, metoda berbagi data (data sharing), dan sistem
pengamanannya, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Sistem
Manajemen Dokumen Elektronik.
d. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi
layanan publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back
office yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Standar Mutu,
Jangkauan Layanan dan Pengembangan Aplikasi. Seluruh infrastruktur
tersebut akan dibangun dalam satu kerangka berpikir yang utuh, yang
selanjutnya dikembangkan menjadi cetak biru (blue print)
pengembangan e-Gov di setiap lembaga pemerintah.
Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan
semaksimal mungkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai
modal utama dalam mengembangkan e-Gov. Pengembangan e-Gov pada
setiap lembaga, selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem
informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan
publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih
efektif dan efisien.
2. Konsep Pengintegrasian Sistem Informasi
Perlu disadari bahwa setiap lembaga pemerintah memiliki berbagai
jenis informasi yang saling terkait. Untuk menuju sistem informasi
yang terintegrasi, setiap lembaga pemerintah harus memiliki rencana
pengembangan system informasi dan pentahapannya. Pengintegrasian
sistem informasi pada suatu lembaga menjadi hal yang sangat penting
untuk mencapai tahap pematangan, pemantapan dan pemanfaatan
sebagai langkah lebih lanjut dalam penerapan e-Gov. Strategi
pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu upaya
peningkatan kualitas layanan publik sesuai dengan tugas pokok,
fungsi dan kewenangan setiap lembaga pemerintah. Rencana
pengintegrasian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan lebih
lanjut menuju sistem informasi antar lembaga pemerintah. Konsep
pengintegrasian dilakukan dalam 2 tahap :
a. Pengintegrasian sistem informasi yang ada saat ini melalui
antar muka (interface) tanpa merubah sistem yang digunakan. b.
Pengintegrasian sistem informasi ke dalam satu kesatuan pada setiap
lembaga pemerintah.
4.10. PENERAPAN E-GOVERNMENT LEMBAGA
Penerapan e-Gov di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada
pentahapan pengembangan e-Gov secara nasional, dan disesuaikan
dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah yang mencakup:
prioritas layanan elektronik yang akan diberikan; kondisi
infrastruktur informasi yang dimiliki; kondisi kegiatan layanan
saat ini; kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.
Jangka waktu penerapan e-Gov di setiap lembaga pemerintah
bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam
kerangka rencana penerapan e-Gov secara nasional sebagai
berikut:
1. Tingkat Persiapan, meliputi kegiatan: a. pembuatan situs web
pemerintah (lihat:uku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah
Daerah) di setiap lembaga;
b. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan
e-Gov; c. Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk
Multipurpose Community Center (MCC), Warung dan kios Internet, dan
lain-lain; d. Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik,
baik untuk public maupun penggunaan internal; e. Pengembangan
motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan kesadaran akan pentingnya
manfaat e-Gov (awareness building); f. penyiapan peraturan
pendukung.
2. Tingkat Pematangan, meliputi kegiatan: a. pembuatan situs
informasi layanan publik interaktif, dengan menambahkan fasilitas
search engine, fasilitas tanya jawab dan lain-lain; b. pembuatan
hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (hyperlink).
3. Tingkat Pemantapan, meliputi kegiatan: a. Penyediaan
fasilitas transaksi secara elektronik dengan menambahkan fasilitas
penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain; b.
penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain
(interoperabilitas).
4. Tingkat Pemanfaatan, meliputi kegiatan: a. pembuatan berbagai
aplikasi untuk pelayanan G2G (Governmen to Government), G2B
(Government to Bussines) dan G2C (Government to Community) yang
terintegrasi; b. pengembangan proses layanan e-Gov yang efektif dan
efisien; c. Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best
practice).
4-13
4-12
