Upload
phamtruc
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KERJASAMA BPKP-KEMENTERIAN KEUANGAN-
KEMENTERIAN DALAM NEGERIDALAM
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH (SIKD)Oleh
Sri Penny RatnasariDirektur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
BPKP
Sesuai Inpres 4/2004
OUTCOMES : KESEJAHTERAAN, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DAN SOCIAL RESPONSIBILITIES
Mengintensifkan peran APIP, meyakinkan
terselenggaranya SPIP, peringatan dini, efektivitas
manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas
tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi IP
Meningkatkan kualitas akuntabilitas KN melalui
pengelolaan KN yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel
Asistensi kepada K/L/Pemdauntuk meningkatkan pemahamanpengelolaan KN/D, kepatuhanterhadap per-UU, kualitas LK, dantata kelola
• Evaluasi penyerapananggaran K/L/Pemda
• Rekomendasi langkah strategis percepatan penyerapan anggaran
Audit terhadap program strategis nasional
Mempercepat penyelenggaraan SPIP untuk
terwujudnya kegiatan IP yang efisien dan efektif,
LK andal, tertib dan akuntabel kelola aset, serta
ketaatan thd per-UU-an
Rencana aksi yang jelas, tepat, terjadwal untuk
mendorong penyelenggaraanSPIP pada K/L/Pemda
Frame work
2
Peranan BPKP Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Asistensi kepadaK/L/Pemda untuk
meningkatkanpemahaman
pengelolaan KN/D, meningkatkan
kepatuhan terhadapper-UU, kualitas LK
dan tata kelola
Pendampingan reviu laporan keuangan instansikepada APIP Pusat dan Daerah, diklat SDMpengelola keuangan,
Bimtek APBD/SAKD/SIMDA/SAKIP bagi pemda
Pendampingan penyusunan laporan keuangan instansi kepada K/L dan pemda
Diktum 4 a
WTP
Kelemahan Mendasar LK
Kepatuhan pada aturan
Sistem Pengendalian Intern
Pencatatan dan Pelaporan Aset
Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
Pembentukan help desk di masing-masingPerwakilan BPKP untuk pengawasan peningkatankualitas pengelolaan keuangan.
3
LATAR BELAKANG
1. BPKP telah mengembangkan Aplikasi SistemInformasi Managemen Keuangan Daerah(SIMDA) dan telah mengimplementasikan pada395 Pemda, dengan rincian:
• Simda Keuangan 329 pemda
• Simda BMD 313 pemda
• Simda Gaji 104 pemda
• Simda Pendapatan 31 pemda
DASAR PENGEMBANGAN SIMDA
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara,
PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset BMN/D,
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Permendagri No 21 /2011 jo. Permendagri No 59 tahun 2007 jo. 13
/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
PP 65 /2010 (SIKD - KOMANDAN), PMK 64 /2013 (DTH RTH)
Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD
PERATURAN DAERAH YANG TERKAIT
Sisdur pengelolaan keuangan dan aset
Kebijakan akuntansi
TUJUAN PENGEMBANGAN SIMDA
membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah
penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban
menyusun laporan APBD, Laporan keuangan lebih
efisien dan akurat
menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen
menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan
efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan
Memenuhi kebutuhan data / informasi bagi instansi lain
DJPK sistem komandan SIKD
DJP daftar transaksi harian & rekap transaksi
harian
Bank NTB & Sumut Cash Management System
Containt E-SIKD- DJPKPMK-04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara
Penyampaian Informasi Keuangan DaerahSE-03/PK/2011 tentang tata cara teknis
penyampaian IKD melalui Sistem Komunikasi danManajemen Data Nasional SIKD (Komandan SIKD)
PMK No 64/PMK.05/2013 tentang MekanismePengawasan terhadap Pemotongan /Pemungutandan Penyetoran Pajak yang dilakukan olehBendaharawan Pengeluaran SKPD/Kuasa BendaharaUmum Daerah
PMK-132/pmk.05/2013 tentang Rincian Jenis Datadan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian DataDan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
BPKP’S SUPPORT
• Pengembangan Aplikasi SIMDA dankesinambungan Maintenance
• Bimbingan Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah dan Penyusunan LKPD sesuai Peraturan
• Pendampingan Implementasi Aplikasi SIMDA
• Helpdesk Perwakilan BPKP di 33 Provinsi
KERANGKA KERJASAMA DJP - DJPK - BPKP
• SIMDA• Pelaporan DTH/RTH
• Perolehan data lainnya
• PMK-04/PMK.07/2011
• SE-03/PK/2011
• PMK-64/PMK.05/2013
• PMK-132/PMK.05/2013
DJP DJPK
BPKPPEMDA
Peran SIMDA dalam Arsitektur SIKD DJPK & DJP
APBD; APBD-P;Penjabaran;DPA
Realisasi: bulananSmesteranDTH/RTH
LKPD PendapatanDaerah Data Keuangan
DaerahDTH / RTH
Kebutuhan Informasi Data Keuangan –
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
1. Informasi APBD dan APBD-P
2. Informasi Realisasi Bulanan
3. Informasi Realisasi Keuangan Daerah Semester I
4. Informasi Realisasi Keuangan Daerah Semester II/Tahunanhttp://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006
Elemen Data DTH dan RTH Diatur Dalam PMK-64 Ditjen Pajak
Dilaporkan Setiap Bulan (Tanggal 20
Bulan Berikutnya)
Dapat Dilakukan Secara Elektronik dari
Sistem Informasi Keuangan Daerah
(SIKD)
RTH Dapat Juga Dilaporkan Dari BUD
(Hasil Rekapitulasi Sesuai Data SIKD)
DTH
RTH
13
GEDUNG BPKPLANTAI 10 SAYAP BARAT
RUANG SATGAS SIMDAJL. PRAMUKA NO. 33 JAKARTA TIMUR , JAKARTA 13120
TELP. (021) 859 100 31 PES. 1028, 1029FAX. (021) 859 100 31 PES. 1029
EMAIL : [email protected] : http://www.bpkp.go.id