Upload
others
View
24
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ifPihakll
A
^PihakI
2. Drs. H. MUNIR, M. Hum
Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh
(12-08-2020), bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun,
berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 138/KMA/SK/VIII/2018 tanggil 9Agustus 2018 tentang Promosi dan
Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pada Lingkungan Peradilan Agama,
berkedudukan di Kota Madiun, Jalan
Ring Road Barat Nomor 1, dalam hali ini
bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Kota Madiun,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMAJKepala Kantor Kementerian Agama Kjota
Madiun, berdasarkan Keputusan MeniteriAgama RI Nomor : B.II/3/05944
berkedudukan di Kota Madiun, Jalan
Mayjend Panjaitan Nomor 3, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama KantorKementerian Agama Kota Madiun,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
NOMOR : B-550/Kk.l3.28/8/BA.01/8/2020
1. Dr. H. AHMAD ZAENALFANANI, S.H.I., M.Si.
KESEPAKATAN BERSAMAANTARA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUNDENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUNTENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PENCATATANITSBAT NIKAH
Pihak II
hPihak I
tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan
Agama;2.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia N(^mor
144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;3.Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tenftang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenanganmasing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama,dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
10101. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun '.
PIHAK KESATU dan PIHAK KBDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK, berdasarkan ::1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;I
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tajhun
2009;3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dafcrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015;I;
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;;6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; | ]
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun '. 020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja SamaDaerah dengan Pihak Ketiga;j \
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang PencatjatanPernikahan.
memperhatikan :
-2-
fPihal^II
hPihafcl
berperkara di Pengadilan Agama Kota Madiun.
Pasal2
RUANG LINGKUPRuang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a.Pelayanan Administrasi Perkara Pengadilan Agama;
b.Pelayanan Pencatatan Administrasi Nikah pada KUA Kecamatan, dan;
Pasal3
PBLAKSANAAN(1)PIHAK KESATU memberikan informasi data rekapitulasi perubahan status
pernikahan masyarakat Kota Madiun yang berperkara di Kantor Pengadilan
Agama Kota Madiun dan Pencatatan Itsbat Nikah di KUA Kecamatan ke]>adaPIHAK KEDUA melalui email dan Whatsapp.! I
(2)PIHAK KEDUA memanfaatkan informasi data perubahan status sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Pencatatan dan Pelaksanaan Pernikahan / Itsbat
Nikah terpadu.
(3)PARA PIHAK sepakat untuk mengatur teknis pelaksanaan Kesepak^tan
Bersama melalui SOP masing-masing PIHAK.
Paal4
EVALUASI(1)PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Dalam kondisi tertentu evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
saatmemperoleh kemudahan pelayanan administrasi kependudukan pada
-3-[
PASAL1MAKSUD DAN TUJUAN
1.Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi
PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkara |dan
pencatatan pernikahan khususnya bagi masyarakat Kota Madiun seb
upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.2.Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah agar masyarakat Kota Madiun dapat
/PihakllPihafcl
NANI
Pasal5
JANGKAWAKTU|(1)Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tajhun
terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
(2)Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagain an^
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri
Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis
kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal
pengusulan pengakhiran Kesepakatan Bersama.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (fiua)diantaranya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
-4-