Upload
truongquynh
View
255
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA
Author :
مسيا ولنداري
PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAANKELAS 10 (SEPULUH)
MA AL-HIDAYAH CIBADAK
Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelago) yang memiliki
wilayah lautan yang sangat luas. Seringkali juga Indonesia disebut sebagai Negara
Maritim.
Batasan wilayah daratan
Batas Alamiah, yaitu batas suatu negara dengan negara
lain yang secara alamiah terbentuk. Misalnya dalam
bentuk pegunungan, sungai, dan hutan.
Batas Buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara
lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk
pagar, tiang, dan pos penjagaan.
Batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu
negara dengan negara lain yang dapat ditentukan
berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang
dan garis bujur.
Batasan wilayah lautan
Territorialle Zee en Maritim
Kringen Ordonantie 1939
(Bynkershoek)3 mil
13 September 1957
(Deklarasi Djuanda) 12 mil
Konferensi Hukum Laut
Internasional III 198212 mil
Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui
Indonesia sebagai negara kepulauan.
Pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam
di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982.
WILAYAH LAUT INDONESIA DIBAGI MENJADI 3 MACAM :
1. Zona Laut TeritorialBatas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke
arah laut lepas.
2.Zona Landas KontinenLandas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi
merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari
150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasaN kontinen, yaitu landasan
kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka
diukur dari garis dasar. Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980.
Batasan wilayah NKRI
Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah
utara Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung
dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.
Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara
Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat
Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India.
Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur
Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan
perairan Samudera Pasifik.
Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah selatan
Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor
Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia.
Kedudukan Warga Negara danPenduduk Indonesia
1. Status Warga Negara Indonesia
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga
Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut :
a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah
menjadi WNI.
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu
WNI.
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang
ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu
WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau
hukum negara asal sang ayah tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.
e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu
seorang WNI.
f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang
diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum
kawin.
h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang
pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan
ibunya.
i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negaraRepublik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraanatau tidak diketahui keberadaannya.k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan darinegara tempat anak tersebut dilahirkan memberikankewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkanpermohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atauibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah ataumenyatakan janji setia.
apakah sama pengertian antara
rakyat, penduduk, dan warga negara?
Pasal 26 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa :
“penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”
Penduduk dan bukan penduduk.
Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal
atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang
bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu
wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal
atau menetap di wilayah negara tersebut.
Warga negara dan bukan warga
negara. Warga negara ialah orang yang secara
hukum merupakan anggota dari suatu negara.
Sedangkan bukan warga negara disebut orang
asing atau warga negara asing.
Rakyat sebagai penghuni
negara mempunyai peranan penting
dalam merencanakan, mengelola dan
mewujudkan tujuan negara.
Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai berikut :
1) Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.
2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia
3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam
undang-undang.
Sistem yang sering digunakan untuk menentukan
status kewarganegaraan adalah:
1. Stelsel aktifSeseorang akan menjadi warga negara suatu negara dengan
melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Dalam stelsel ini
seorang warga negara memiliki hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu
kewarganegaraan.
2. Stelsel pasifSeseorang dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa
harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Dalam stelsel ini
seorang warga negara memiliki hak repudiasi, yaitu hak untuk
menolak suatu kewarganegaraan.
1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan
berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang
menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat
kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan
satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang
menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang
kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia
dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut.
Kemerdekaan beragama dan
berkepercayaan mengandung makna bahwa
setiap manusia bebas memilih, melaksanakan
ajaran agama menurut keyakinan dan
kepercayaannya.
Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia
dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) sebagai berikut.
1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.
Sistem pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Pasal 30 ayat (1) s.d ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.
1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dankeamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan AngkatanUdara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,melindungi, dan memeliharakeutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan danketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RepublikIndonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Kesadaran bela negara pada
hakikatnya merupakan kesediaan
berbaktipada negara dan berkorban
demi membela negara.
Upaya bela negara selain sebagai
kewajiban dasar juga merupakan
kehormatan bagi setiap warga negara
yang dilaksanakan dengan penuh
kesadaran, tanggungjawab dan rela
berkorban dalam pengabdian kepada
negara dan bangsa.
a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti
siskamling).
b. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
c. Belajar dengan tekun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
atau PPKn.
d. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan
Pramuka.
e. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
f. Pengabdian sebagai anggota TNI.
g. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.